Upload File

jdih.bulelengkab.go.idbab i ketentuan umum pasal i dalam peraturan bupati ini yang dirnaksud dengan...

  • Home
  • Documents
  • jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
33

Upload: others

Post on 25-Dec-2019

9 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 2: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 3: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 4: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 5: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 6: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 7: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 8: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 9: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 10: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 11: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 12: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 13: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 14: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 15: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 16: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 17: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 18: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 19: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 20: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 21: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 22: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 23: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 24: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 25: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 26: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 27: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 28: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 29: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 30: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 31: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 32: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Page 33: jdih.bulelengkab.go.idBAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan 2. 4. 5. 6. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah

GUBERNUR SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH … · Lembaran Negara Republik Indonesia ... Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera ... Pemerintah Nagari adalah Kapalo

BUPAT* TAKALAR PERATURAN BUPATI TAKALAR NQMQR: … · WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR Pasal 4 (1) Website Pemerintah Kabupaten Takalar adalah situs resmi Pemerintah Kabupaten

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA...Pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli. 13. Ruko adalah bangunan permanen milik Pemerintah/diatas Tanah milik Pemerintah yang

BUPATI SITUBONDO2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo. 3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; 5. Kepala Dinas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT · meningkatkan kualitas ... Daerah adalah Kabupaten Garut. 2. Pemerintah Daerah ... Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

BUPATI MUSI RAWAS...Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 4. Kecamatan adalah bagran wilayah dari Kabupaten Musi Rawas yang

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF file- 2 - 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah

BUPATI BANTUL - Kabupaten Bantul › filestorage › berkas...Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. 4. Bupati adalah Bupati Bantul. 5. Sekretaris Daerah adalah

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGOditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2010/Kabupaten...Pegawai, adalah Pegawai PDAM Kabupaten Probolinggo ; h. Pembinaan, adalah kegiatan untuk memberikan

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SALINAN ......2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek. 3. Bupati adalah Bupati Trenggalek. 4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI€¦ · 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulaun Meranti; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah

BUPATI BENGKAYANG · BAB I KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TIMUR_10_2008.pdf · tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,Perikanan ... 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung

GUBERNUR JAWA TIMUR - jdih.surabaya.go.id · 4. Pemerintah Kabupaten/Kota, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 5. Bupati/Walikota, adalah Bupati/Walikota di Jawa

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG …dkp.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen... · Belitung. 4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SALINAN ......1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek. 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek 3. Bupati adalah Bupati Trenggalek

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI...Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kediri. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT · c. Bupati, adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat. d. Camat, adalah Kepala Kecamatan dalam lingkungan Kabupaten Kutai Barat e. Kampung, adalah sebutan

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN · sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. ... 12.Klasifikasi Bengkel adalah penggolongan bengkel

BUPATI BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMURbondowosokab.jdih.jatimprov.go.id/download/PERATURAN BUPATI KAB...2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 3. Bupati adalah Bupati

BUPATI MUSI RAWAS...1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 4. Kecamatan adalah

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA ......2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara. 4. Dewan Perwakilan

BUPATI CILACAP - Kemenkumhamditjenpp.kemenkumham.go.id/.../KabupatenCilacap-2011-9.pdf1. Kabupaten adalah Kabupaten Cilacap. 2. Bupati adalah Bupati Cilacap. 3. Pemerintah Daerah adalah

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNGpangkalpinang.bpk.go.id/.../Perda_Kab-Belitung_2008_09.pdfPerdagangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. 6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGOROppid.bojonegorokab.go.id/data/Rancangan_perbup_PPID.pdf3 4. Badan Publik adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dan badan lain yang fungsi dan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH - …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/20170929075111perda_10_th... · Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 4 6. Pemerintah

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG · Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI · Web viewRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 13 …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2007/KabupatenRokanHilir-2007... · Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI … · informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. 2. Data Pemerintah Kabupaten Melawi adalah data rekening

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO - TRPtataruangpertanahan.com/regulasi/pdf/perda/rtrw/kab/kab_bojonegoro... · Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 2. Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN … sehingga diperlukan pengaturan dalam hal ... Kabupaten Malinau, Kabupaten ... Tinggi maksimum bangunan adalah angka tertinggi maksimum

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA 7 tahun 2003.pdfDalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah

GUBERNUR RIAU - dprd.riau.go.id · Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Riau. 3. Gubernur adalah Gubernur Riau. 4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota

1 S ALI N · Daerah adalah Kabupaten Bintan 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan 4. ... dari pipa retikulasi dan