jaminan kelayakan usaha & mekanisme pkln-sjku
TRANSCRIPT
-
8/19/2019 Jaminan Kelayakan Usaha & Mekanisme PKLN-SJKU
1/16
JAMINAN KELAYAKAN USAHA DANMEKANISME SERTA TATA
CARA PERSETUJUAN KREDIT LUAR NEGERI
UNTUK SEKTOR KETENAGALISTRIKAN
Gran Melia Hotel
Jakarta, 15 April 2015
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-
8/19/2019 Jaminan Kelayakan Usaha & Mekanisme PKLN-SJKU
2/16
SURAT JAMINAN KELAYAKAN USAHA
-
8/19/2019 Jaminan Kelayakan Usaha & Mekanisme PKLN-SJKU
3/16
GOVERNMENT GUARANTEE IN INDONESIA
No Guarantee Scheme Regulation
1 Public Private Partnership (PPP) 1. Presidential Decree No.13/2010
2. Presidential Decree No.78/2010
3. Minister of Finance Regulation No. 260/2010
2 Letter of Guarantee
(1st crash program)
1. Presidential Decree No. 71/2006
2. Presidential Decree No. 91/2007
3. Presidential Decree No. 59/2009
4. Minister of Finance Regulation No. 44/2008
3 Business Feasibility Guarantee
(2nd crash program)
1. Presidential Decree No.4/2010
2. Minister of Energy and Mineral Resource
Regulation No. 15/2010 jo. Minister of Energy
and Mineral Resource Regulation No 01/2012
(project list)
3. Minister of Finance Regulation No 139/2011
3
-
8/19/2019 Jaminan Kelayakan Usaha & Mekanisme PKLN-SJKU
4/16
According to the Presidential Decree Number 4/2010,
Government through Ministry of Finance providesBusiness Feasibility Guarantee to PT PLN (Persero) in
developing the 2nd Crash Program.
The guarantee contains a commitment from theGovernment of Indonesia to assure that PT PLN
(Persero) will be able fulfill its obligation under PPA.
The guarantee will be given to the projects as listed in
the Ministry of Energy and Mineral Resource RegulationNo. 15/2010 jo. Ministry of Energy and Mineral Resource
Regulation No. 01/2012
4
GOVERNMENT GUARANTEE – 2nd Crash Program
-
8/19/2019 Jaminan Kelayakan Usaha & Mekanisme PKLN-SJKU
5/16
PROCEDURE FOR ISUED NON GEOTHERMAL PROJECT
BUSINESS FEASIBILITY GUARANTEE THAT HAS BEEN SIGNED PPA
PPA Valid
COD
Construction
of Project
End ofcontract
Financial Closing Date Issuance of NOID
Performance Security II1. PPA
2. Feasibility Operating Study
3. Financial Model Proyek
Usulan JKU
EvaluasiBidding
Penerbitan Surat JKU PPA efektif
Signing
PPA
5.
-
8/19/2019 Jaminan Kelayakan Usaha & Mekanisme PKLN-SJKU
6/16
BKF
DJPU
Biro Hukum
PLN
Menteri
Keuangan
Pengembang
Listrik Swasta
(PLS)
Usulan pemberian
Jaminan
Kelayakan Usaha
Rekomendasi :
• Penerbitan JKU
• Jangka waktu JKU
(2 hari)
Disposisi
(1 s.d 3 hari)
Penandatanganan
Surat Jaminan
Kelayakan Usaha(1 hari)
Mulai
Penerbitan surat
Jaminan Kelayakan
Usaha(1 s.d 3 hari)
Evaluasi
Dokumen(7 hari)
Lengkap
Tidak lengkap
Melengkapi dokumen
Copy Surat JKU
Surat JKU
1
2 3
4
5.
-
8/19/2019 Jaminan Kelayakan Usaha & Mekanisme PKLN-SJKU
7/16
TATA CARA PERSETUJUAN KREDIT LUAR NEGERIUNTUK SEKTOR KETENAGALISTRIKAN
-
8/19/2019 Jaminan Kelayakan Usaha & Mekanisme PKLN-SJKU
8/16
8
Maksud dan Tujuan
Dalam rangka untuk lebih memanfaatkan dan menertibkan
penerimaan kredit luar negeri, dipandang perlu untuk mengeluarkan suatuKeputusan Presiden yang memuat ketentuan - ketentuan sebagai pedoman
dalam penerimaan dan penggunaan kredit luar negeri. (Keppres 59/1972)
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan kebijakan dan
langkah-langkah yang terkoordinasi untuk mengelola PKLN. (Keppres 39/1991)
Bahwa penggunaan PKLN sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunannasional perlu dikelola dengan kebijakan yang tidak menimbulkan tekanan
terhadap neraca pembayaran internasional Indonesia, dan tidak mengakibatkan
kesimpangsiuran dalam memasuki pasar modal internasional serta agar beban
pembayaran pinjaman luar negeri tetap dalam batas kemampuan ekonomi
Indonesia. (Keppres 39/1991)
Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan PKLN perlu dibentuk tim koordinasi
pengelolaan PKLN. (Keppres 39/1991) yang terdiri dari Kemenko Perekonomian,
Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, dan Kementerian Teknis.
-
8/19/2019 Jaminan Kelayakan Usaha & Mekanisme PKLN-SJKU
9/16
9
Dasar Hukum
Keppres 59/1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri
Penerimaan kredit luar negeri oleh Badan Usaha Negara dan Badan Usaha Daerahtanpa jaminan Pemerintah dan tidak menimbulkan kewajiban apapun bagi
Pemerintah harus mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan setelah mendengar
pendapat Ketua Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia. (pasal 4 ayat 1)
Keppres 39/1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar
Negeri.Pembentukan tim untuk mengkoordinasi pengelolaan PKLN dimana Menko
Perekonomian berperan sebagai Sekretaris tim PKLN dengan anggota Menteri
Keuangan, Kepala Bappenas, Menteri BUMN, Gubernur BI dan Menteri Teknis.
Keputusan Tim Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri Nomor:
Kep-02/K.TIM.PKLN/1992 tentang PKLN dalam Rangka Joint Venture.Penjelasan lebih lanjut dari Keppres 39/1991 dalam hal pengaturan PKLN
perusahaan joint venture terkait batas minimal partisipasi modal
Pemerintah dan/atau BUMN serta nilai pinjaman yang diharuskan
memperoleh ijin tim PKLN.
-
8/19/2019 Jaminan Kelayakan Usaha & Mekanisme PKLN-SJKU
10/16
10
Pinjaman Luar Negeri yang Wajib Memperoleh Persetujuan Tim
PKLN
1. Pinjaman oleh BUMN. (Keppres 59/1972 pasal 4 ayat 1)
2. Pinjaman oleh Swasta sepanjang (Keppres 39/1991 pasal 6):a. Pinjaman yang berhubungan dengan proyek-proyek pembangunan yang pembiayaannya bersifat
"nonrecourse", "limited-recourse" "advenced payment", "trustee borrowing", "leasing" dan
sebagainya.
b. Pinjaman yang berhubungan dengan proyek-proyek pembangunan yang pembiayaannya didasarkan
kepada "BOT", "B&T" dan sebagainya.
3. Pinjaman yang dilakukan oleh joint venture dimana saham Pemerintah/BUMN lebih dari51% dan jumlah pinjaman lebih dari USD 20 juta (Kep-02/K.TIM.PKLN/1992 pasal 1)
4. Pinjaman yang dikecualikan dari persetujuan tim PKLN (Keppres 39/1991 pasal 7)
a. PKLN untuk keperluan perdagangan yang bersifat jangka pendek.
b. PKLN oleh Swasta untuk pembiayaan proyek pembangunan yang tidak ada kaitannya dengan
Pemerintah atau BUMN (termasuk Bank Pemerintah dan Pertamina) dalam bentuk pengikutsertaan
modal Pemerintah, jaminan penyediaan bahan baku, jaminan pembelian hasil produksi atau kaitan
dalam bentuk apapun.
c. PKLN lainnya yang ditetapkan oleh Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri.
-
8/19/2019 Jaminan Kelayakan Usaha & Mekanisme PKLN-SJKU
11/16
Tim PKLN
Rapat timTeknis tingkat
Eselon I
TanggapanTertulisEselon I
SirkulerLembar
Persetujuan
Keputusan
Ketua TimPKLN
Mekanisme Pemberian Persetujuan PKLN (s.d 2014)
Peminjam(BUMN/Swasta)
11
Terdiri dari:
-Kemenko Perekonomian
(Dep bid koordinasi fiskal
& moneter)
-Kemen Keuangan (BKF)
-Kemen BUMN (sesuai bidang
BUMN)
-Bappenas (Dep Bid Ekonomi)
-BI (Departemen Internasional)
-Kemen Teknis
Penandatangan lembar
PKLN oleh
- Menko Perekonomian
- Kepala Bappenas
- Menteri Keuangan
- Menteri BUMN
- Menteri Teknis
- Gubernur BI
Menko
Perekonomian
1
2
3
4
5
6
7
-
8/19/2019 Jaminan Kelayakan Usaha & Mekanisme PKLN-SJKU
12/16
Tim PKLN
Rapat timTeknis tingkat
Eselon I
Tanggapan TertulisEselon I
Sirkuler LembarPersetujuan
Keputusan KetuaTim PKLN
Mekanisme Pemberian Persetujuan PKLN (Exist ing )
Peminjam(BUMN/Swasta)
12
Terdiri dari:
-Kemenko Perekonomian
(Dep bid koordinasi fiskal
& moneter)
-Kemen Keuangan (DJPPR)
-BI (Departemen Internasional)
Penandatangan lembar
PKLN oleh
- Menko Perekonomian
- Menteri Keuangan
- Gubernur BI
Menko
Perekonomian
1
2
3
4
5
6
7
-
8/19/2019 Jaminan Kelayakan Usaha & Mekanisme PKLN-SJKU
13/16
13
Persetujuan PKLN dan Perspektif Risiko Fiskal
Terkait BUMN, potensi timbulnya risiko fiskal adalah dampak atas pinjaman
terhadap kondisi dan kinerja keuangan BUMN yang dapat berakibat padakemungkinan gagal bayar atau menurunnya target dividen Pemerintah pada
penerimaan APBN.
Terkait Swasta, mengingat persetujuan PKLN ditujukan untuk kegiatan yang terkait
dengan program Pemerintah, potensi risiko fiskal yang mungkin terjadi adalah risiko
keterlambatan penyelesaian proyek (terutama target financial close) yang dapatmenyebabkan timbulnya kewajiban Pemerintah berdasarkan risk sharing (jika ada)
sesuai kesepakatan kerjasama yang diperjanjikan antara Pemerintah/BUMN dengan
pihak swasta tersebut.
-
8/19/2019 Jaminan Kelayakan Usaha & Mekanisme PKLN-SJKU
14/16
14
Update PKLN terkait Keppres 59/1972 (1)
Menunjuk Surat Menteri BUMN kepada Menko Perekonomian Nomor S-399/MBU/2011
tanggal 8 Juli 2011, disampaikan bahwa keberadaan Keppres Nomor 59/1972 dirasakan:
a. mempersulit BUMN dalam mengelola pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri;
dan
b. menghambat komitmen BUMN dalam mendukung pelaksanaan MP3EI 2011-2025,
sebagaimana ditetapkan Perpres Nomor 32 Tahun 2011.
Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh lintas Kementerian beserta BI, disimpulkan bahwaketentuan dalam Keppres 59/1972 sebagian besar sudah tidak sejalan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keppres 59/1972 tersebut juga dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dewasa
ini. Untuk itu, dipandang perlu melakukan pengaturan kembali terhadap ketentuan mengenai
penerimaan kredit luar negeri oleh Badan Usaha.
-
8/19/2019 Jaminan Kelayakan Usaha & Mekanisme PKLN-SJKU
15/16
15
Update PKLN terkait Keppres 59/1972 (2)
Menteri Keuangan telah menyusun Rancangan Peraturan Presiden pengganti Keppres 59/1972,
yang memuat pokok-pokok materi sebagai berikut:
a. ketentuan mengenai pelarangan kepada Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), Badan
Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta untuk menerima tawaran kredit luar
negeri yang disertai dengan pemberian jaminan dari Pemerintah untuk pembayarannya
kembali dan/atau tidak menimbulkan kewajiban suatu apapun bagi Pemerintah sebagai
akibat dari penerimaan kredit luar negeri yang bersangkutan;
b. ketentuan mengenai pengecualian larangan pemberian jaminan Pemerintah atas
pemberian jaminan pemerintah kepada BUMN yang diberikan berdasarkan Peraturan
Presiden tersendiri ataupun kepada BUMN yang sedang dalam program
penyehatan/restrukturisasi;
c. ketentuan yang menyatakan bahwa kewenangan memberikan jaminan Pemerintah ada
pada Menteri Keuangan; dan
d. Ketentuan mengenai pencabutan Keppres 59/1972.
Status Rperpres dimaksud saat ini berada di Sekretaris Kabinet untuk dilakukan koordinasi
kembali oleh Kementerian terkait.
-
8/19/2019 Jaminan Kelayakan Usaha & Mekanisme PKLN-SJKU
16/16
TERIMA KASIH