KE]IIENTERIAH RISET, TEKT-IOLOGI DAN PENDIDIKAN T]NGGI

U NIVERSITAS PE M BANG UNAN NASIO NAL"VETERAN''JAKAR

FAKULTAS HUKUM,If. RS. i'rtmarvnti No. I Pondok l,abu,.llkartn Selatan l2-150 Telp A2l-'1656971Ext. lJ9ll9J Fax,02l-7692645

Hontepngc: http/wwrv.upnvj.ac.irl lirnail : fukultashuliunupnvj(dgnuil.com

NornorKlasifikasiLampiranPerihal

Bl067 fiIl/z}rsFHBiasa

Permohonan Sebagai Pembicara

Jakarta, I Maret 2015

Kepada

YJh. Bapak Dr. Mudzakkir' SH' MH

di

Jakarta

1. Dasar : Surat Keputusan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor : SKEP/I7LNI}AA tanggal 2lMei 2014 tentang Kalender Akademik uPN "veteran'o Jakarta TA.2}l4l20l5,

Z. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, dengan hormat disampaikan bahwa Fakultas HukunUpN ..Veteran" Jakarta akan menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema 'oPembatasan dar

perluasan Hakikat pra peradilan Menurut Hukum Acara Pidana : Telaah Putusan Pra Peradilan Komjer

Polisi BG" pada :

HarilTanggal : Rabu,01 APril 2015

Waktu : Pukul 08.30s/dl3.00WIB.T e m p a t : Ruang Rapat Rektorat Lantai 2 Gedung Jenderal Sudirman UPNV Jakarta

Jl. RS. Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan

3. Berkaitan dengan butir 2, dimohon perkenan Bapak sebagai pembicara dalam seminar tersebut(Ter m of Refe r e nc e /TO R terlampir).

4. Demikian mohon mer{adi periksa dan keputusan .

'KAN\r ,li//il/utLa\Tembusan Yth:1. Ketua BPH UPNV Jakarta'

2. Rektor UPNV Jakarta.3. Para Warek UPNV Jakarta.4. Karo AA UPNV Jakarta.5. Karo Rengarku UPNV Jakarta.

AMZA, SH, MH, MM

PEMBATASAN DAN PERLUASAN HAKIKAT PRA

PERADILAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA:

Telaah Putusan Pra Peradilan Komjen Pol BG

Oleh

Dr. Mudzakkir, S'H., M.H

Dosen pada Fakultas HukumUniversitas Islam Indonesia

Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema*PEMBATASAN DAN PERLUASAN HAKIKAT PRA PEMDII-AN

MENURUT HUKUM ACARA PIDANA: TCIAAh PUTUSAN PTA PCTAdIIAN

Komjen Pol BG", yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum

universitas Pembangunan Nasional "veteran" Jakarta

JAKARTA, 1 APRrL 2015

A. PENDAHULUAN

Terbitnya putusan praperadilan yang telah melakukanpengujian terhadap penggunaan wewenang menetapkanseseorang menjadi tersangka dapat dikatakan sebagaiperkembangan baru dalam interpretasi wewenang lembaga

praperadilan. futusan praperadilan tersebut menimbulkanpolemik yang melahirkan pendapat yang setujtt (pro) dantidak setuju (kontra), Y?tr9 masing-masing mendasarkanpadaargumenhukumsebagaialaspUakda|ammemberikan PendaPat.

Putus"an hakim praperadilan dalam memeriksa keabsahan(sah atau tidak) penggunaan wewenang penyidik dalammenetapkan status tersangka, merupakan tema yangmenarik dalam perkembangan hukum acara pidana diIndonesia, sayangnya tema tersebut menjadi objek"pemberitaan yang hanya memfokuskan pada penyidik yang

berada pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Mucj zakkir, P r* {}e r*di !sn: 1 [ 38

4

/.,t

saja, pada hal putusan tersebut juga berraku terhadappenggunaan wewenang penyidik pada lembaga KepolisianRepubtik Indonesia dan Kejaksanaan Repubtik Indonesia.Dalam pemberitaan melalui media, cenderung lebihmemberi bobot pada advokasi lembaga KpK, sangatseditikit memberikan perhatian pada pengujian kontenmateri hukurn yang dimuat daram putusan praperadilantersebut

Fakultas Hukum universitas Veteran lakarta telahmengambil inisiatif untuk melakukan kajian ilmiah dalambentuk seminar nasional mengenai putusan praperadilanyang difokuskan kepada materi pembatasan dan perluasanhakikat praperadilan menurut hukum acara pidana. Tematersebut menjadi menarik dari'sudut pandang akademikkarena kajian terhadap putusan praperadifan bersifatmengatas, sedangkan banyak tulisan dan kajian lebihmemfokuskan pada level kebawah yaitu kepentinganpraktis dan pragmatik dan ada yang cenderung membelalembaga tertentu tanpa mempertimbangkan padaperkembangan praktek hukum dalam melakukaninterpretasi wewenang praperadilan.

Pembahasan makalah ini difokuskan pada praperadilan danwewenangnya, interpretasi norma hukum acara pidanayang mengatur wewenang praperadilan, dan analisiskonten materi 'hukum dalam putusan praperadilan.Pendekatan kajian terhadap materi putusan praperadilanbersifat normatif dan digali aspek hakekati norma hukumpraperadilan dilakukan dengan maksud agar kajian iniberlaku terhadap pengujian wewenang penyidik padasemua lembaga dan berkaitan dmengan hak hukumtersangka yang telah memperoleh jaminan perlindunganhukum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1-g4i.Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi telaahakademik mengena praperadilan sebagai lembaga pengujikeabsahan penggunaan wewenang daram tahap penyidikan(tahap pra-ajudikasi).

Murj:*kkir, Prsp*radilon: 2138

B. ANALI$S PUTUSAN PRAPERADILAN KASUS BUDIGUNAWAN

Putusan hakim praperadilan yang diajukan oleh BudiGunawan dalam diktumnya memuat beberapa hal, yaitu

Kesatu; mengabulkan permohonan pemohonpraperadilan untuk sebagian.

Kedua; Kemudian yang kedua menyatakan suratperintah penyidikan nomor sprindik-03/0L/OL/20Lstanggal 12 Janurari 2015 yang menetapkan pemohon(Komjen Pol BG) sebagai tersangka oleh termohon(KPK) terkait peristiwa pidana yang dimaksud dalampasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atauL2 b UU no 31 tahun 1999 tentang pemberatasankorupsi junto UU no 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentangpemberantasan korupsi junto pasal 55 ayat satu kesatu tak sah dan tak berdasarkan hukum. Olehkarenanya penyidikan a quo tak mempunyaihukum mengikat."

Ketiga; menyatakan penyidikan yang dilakukantermohon (KPK) terkait peristiwa pidana terkait UUtentang pemberantasan korupsi adalah tidak sah dantidak berdasar atas hukum, karenanya penyidikantak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keempat, menyatakan penetapan tersangka atasdiri pemohon oleh termohon adalah tidak sah.

Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusanatau penetapan lebih lanjut berkaitan denganpenetapan tersangka pada dil i pemohon olehtermohon.

Keenam; membebankan biaya perkara kepadanegara sebesar nihil. "Menolak permohonanpemohon praperadilan selain dan selebihnyar" tutuphakirfi disusul ketokan Palu.

l"4udzakkir, P ra pc ra rl i I * t:: 3 | 38

Memahami putusan pengadilan dalam putusan praperadilandiawali dari isi diktum putusan tersebut, selanjutnya dikajilegal reasioning hakim melahirkan diktum tersebut. Analisisputusan dibahas hanya muatan maleri yang terkait denganasas-asas hukum dalam penegakan hukum pidana.

Pertama; hakim praperadilan telah menerima permohananpengujian tentang keabsahan penetapan seseorangmenjadi tersangka. Hal ini berarti bahwa hakimpraperadilan telah memperluas wewenang praperadilanyaitu bukan hanya menguji upaya paksa penangkapan danpenahanan saja,l tetapi juga penetapan seseorang sebagaitersangka,2 yang sebelumnya juga menguji keabsahantindakan penyitaan dan penggeledahan.

Mengenai alasan hakim praperadilan untuk memeriksa danmemutus perkara praperadilan yang dimohonkan oleh BudiGunawan tersebut mengenai penetapan tersangkatersebut, telah melengkapi perkembangan interpretasihukum mengenai wewenang lembaga praperadilansebelumoyd, sehingga seluruh penggunaan wewenangpenyidik dalam tahapan penyidikan atau pra-ajudikasidapat dimohon pengujian keabsahannya meiaiui iembagapraperadilan.

Kedua; penetapan tersangka atas dugaan melanggarPasal 12 huruf a atau b Pasal 5 ayat 2 Pasal 11 atau t2 bUU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Korupsi juntoUU no 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi junto Pasal 55ayat satu ke satu tak sah dan tak berdasarkan hukum.Sepanjang yang terkait dengan proses penetapantersangka yang mendasarkan kepada ketentuan dalamKUHAP adalah suatu perkembangan baru sebagaiinterpretasi yang hukum yang memPerluas wewenanglembaga praperadilan.

1 Sebagaimana dimuat dalam PasalTT KUHAP.' Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

04/rid/Prap/@015/PN.Jkt.Selpada diktum kedua, ketiga dan keempat.

Mudzakkir, PrcSse rttdilon: 4 | 38

Mengenai terkait dengan alasan harus 5 komisioner, pada

hal saat itu hanya 4 komisioner atau legal standingpemohon pada saat ditetapkan sebagai tersangka tidak

termasuk sebagai penyelenggara negara atau aparatpenegak hukum, tidak dikaji dalam makalah ini, karenatidak terkait dengan asas-asas umum dalam KUHAP'karena menurut KUHAP seseorang d'rjadikan tersangkabukan karena disetujui oleh 5 komisioner KPK, tetapikarena kekuatan alat bukti dan keyakinan penyidik yang

dibangun berdasarkan alat bukti tersebut'

permasalahan hukum yang muncul harus 5 komisioneradalah kemungkin terjadirrya pertentangan kepentingan

antara simpulin penyidik dan simpulan 5 komisionertersebut, Yaitu

l.5komisionersetujuseseorangmenjaditersangkadanberdasarkan hasil penyidikantelah terkumpul minimum

2

alat bukti yang pokok/menentukan dalam tindak pidana

yang disangtakan ditambah keyakinan penyidikseseorang memenuhi syarat menjadi tersangka;

2. 5 komisioner setuju seseorang menjadi tersangkd, tetapi

simpu|anpenyidikmenyatakankarenahasi|penyidikantidak cukup bukti untuk menyatakan seseorang menjadi

tersangka;

3. 5 komisioner tidak setuju seseorang menjadi tersangkd,

tetapi berdasarkan hasil Oenyidikan daoat disilnpulkan

bahwaseseorangsudahterkumpu|2a|atbuktipokokdankeyakinanpenyidikyangdapatdijadikandasaruntuk menetapkan seseorang tersangka; dan

4.5komisonerdanpenyidiksama-samamenyatakantidaksetujuseseorangmenjaditersangka,tetapipenyidikmendasarkankepadatidakdicukupinyaza|atbuktiutama sehingga penyidik tidak yakin bahwa seseorang

sebagai PelakunYa.

proses penetapan tersangka tersebut berada dalam wilayah

internal orgunir"si penyidikan dan masing-masing penyidik

t"{ud zakkir, P ra * err:di !c t:: 5 | 38

)t

I

I

memiliki mekanisme penetapan seseorang menjaditersangka.

Makna 2 alat bukti dan keyakinan penyidik, maksudnyauntuk menetapkan adanya tindak pidana dan menetapkanseseorang sebagai pihak yang bertanggung jawab secarahukum pidana dan selanjjtnya ditetapkan sebagaitersangka adafah 2 alat bukti yang pada saat itu dijadikandasar untuk menetapkan adanya tindak pidana dan/atauseseorang ditetapkan sebagai tersangka. Pengujiankeabsahan penetapan seseorang menjadi tersangkaberdasarkan alat bukti atau baranE bukti hasil penyidikansampai dengan tanggal ditetapkannya seseorang sebagaitersangka. Oleh sebab itu, jika penyidik hanyamendasarkan kepada alat bukti atau barang bukti yangtelah diuji oleh hakim praperadilan, seseorang tidak bisadinyatakan tersangka lagi. Jika penyidik mendasarkan alatbukti atau barang bukti baru dan teiah memenuhi syarat-syarat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka,maka seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangkakembali.

Implikasi hukum terhadap putusan pengujian keabsahanpenetapan tersangka melalui lembaga praperadilanterhadap penyelenggaraan hukum pidana di masa datang'yaitu

1. Meningkatkan profesionalisme penyidik dalammenggunakan wewenangnya pada tahap pra-ajudikasi;

2. Adanya mekanisme kontrol atau pengawasanpenggunaan wewenang penyidik dalam prosespenyidikan yang umumnya diinterpretasikan secarasubjektif oleh aparat penegak hukum sendiri; dan

3. Meningkatkan atau menguatkan penghormatan terhadaphak-hak tersangka datam tahap penyidikan sesuaidengan ketentuan Pasal 2BA sampai dengan Pasal zBJ

Undang-Undang dasar RI tahun 1945.

Mud zakkrr, FraPeradilan: 6138

C. LEMBAGA PRAPERADILAil DAN WEWENANGNYA

Lembaga praperadilan merupakan lembaga yang dibentukoleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KitabUndang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimuatdalam Bab X tentang Wewenang Pengadilan untukmengadili dimuat pada bagian Kesatu tentang Praperadilandafam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP.

Beberapa norma hukum yang mengatur tentangpraperadilan dalam KUHAP dikutip selengkapnya:

1. Pasal 1

Ke-10. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeriuntuk memeriksa dan memutus menurut carayang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan danatau penahanan atas permintaan tersangkaatau keluarganya atau pihak lain atas kuasatersangka;

b. sah atau tidaknya penghentian penyidikanatau Penghentian Penuntutan ataspermintaan demi tegaknya hukum dankeadilan;

c. Permintaan ganti kerugian ataurelrabilitasi oleh tersangka atau keluarganyaatau pihak lain atas kuasanYa Yangperkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ke-20. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidikberupa pengekangan sementara waktukebebasan tersangka atau terdakwa apabilaterdapat cukup bukti guna kepentinganpenyidikan atau penuntutan dan atau peradilandalam hal serta menurut cara yang diatur dalamundang-undang ini.

t'l udzakkir, Praperudilan: 7138

2.

Ke-21. Penahanan adalah penempatan tersangka atauterdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, ataupenuntut umum atau hakim denganpenetapannya, dalam hal serta menurut carayang diatur dalam undang-undang ini-

Pasal 77 KUHAP:

Pasal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa danmemutus, Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamundar,g-undang ini tentang:

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan'penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan;

b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagiseorang yang perkara pidananya dihentikan padatingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 7 KUHAP yang mengatur wewenang penyidikdalam melakukan Penyidikan:

Pasal 7

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf a karena kewajibannya mempunyaiwewenang;

a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorangtentang adanYa tindak Pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempatkejadian;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka danmemeriksa tanda pengenat diri tersangka;

d. melakukan penangkapan, penahanan'penggeledahan dan PenYitaan;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

lludzakkir, PraPersdilan: 8l 38

3.

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalamhubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. mengadakan penghentian penyidikan;j.mengadakantindakan|ainmenuruthukum

yang bertanggung jawab-(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf b mempunyai wewenang sesuai denganundang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-

masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebutdalam Pasal 6 aYat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksuddalamayat(1)danayat(2),penyidikwajibmenjunjung tinggi hukum yang berlaku'

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam KUHAP tersebut,dapat dirumuskan bahwa kompetensi mengadilipraperadilan yaitu menguji mengenai:

1. Menguji keabsahan upaya Paksa:

a. penangkaPan,b. penahanan,

2. Menguji keabsahan keputusan penyidik dan penuntutumum untuk melakukan:

a. penghentian PenYidikan ataub. penghentian Penuntutan

3. Permohonan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi:

a. ganti kerugian dan ataub. rehabilitasi

objek penggunaan wewenang yang dimohonkan ujikeabsahannya kepada lembaga prapreradilan terkaitdengan penggunaan wewenang pada tahap pra-ajudikasidari serangkaian tahapan proses peradilan pidana yaitutahap pra-ajudikasi, ajudikasi dan pasca ajudikasi.

M uci z.akkir, P {a Pera di lrt rs: 9 | 38

I

penggunaan wewenang dalam tahap pra-ajudikasi ini olehp"nyioit dan penuntut umum adalah dihadapkan padapenegakanasashukumdannormahukumbaikda|amunoang.undangmaupunnormahukumdasarda|amundang-undang Dasar RI Tahun L945, Asas hukum yang

harus diperhaiikan pada tahap pra-ajudikasi adalahpraduga tidak bersalah (prosumption - of innocence),p"rrufruan di depan hukum (equatity before the law) dan

asas peradilan yang adil (fair trial)'

Dalam perkembangannya' pengujian kebasahanpernggunaanwewenangme|aIuipraperadilandiper|uas,mencakup pengujian penggunaan wewenang untukme|akukan p"nyituun, dan pengge|edahan. Perkembanganyang terakhir dipertuas lagi mengenai penetapan tersangka

dalam perkara Budi Gunawan'

wewenang lembaga praperadilan secara implisit diatur

dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP:

Pasal 82

(3)Isiputusanse|ainmemuatketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuathal sebagai berikut:

a.da|amha|putusanmenetapkanbahwasesuatupenangkapan atau penahanan tidak sah' makapenyidit atau jaksa penuntut umum pada tingkatperneriksaan masing-masing harus segeramembebaskan tersangka ;

b.da|amha|putusanmenetapkanbahwasesuatupenghentianpenyidikanataupentuntutantidaksafr, penyidikan atau penuntutan terhadaptersangka wajib dilanjutkan;

c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatupenangkapan atau penahanan tidak sah' makadaIamputusandicantumkanjumlahbesarnyagantikerugiandanrehabiIitasiyangdiberikan,sedangkan dalam hal suatu penghentianpenyidikanataupenuntutanada|ahsahdan

i'i l.' ij i, l;',:..':

tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusandican tumkan rehabilitasinya;

d. dalam hal putusan menetapkan bahwabenda yang disita ada yang tidak termasukalat pembuktian, maka datam putusandicantumkan bahwa benda tersebut harussegera dikembalikan kepada tersangka ataudari siapa benda itu disita.

untuk menetapkan bahwa benda yang disita ada yangtidak termasuk alat pembuktian, hakim praperadilan harusmelakukan pengujian mengenai status benda yangdisita dan hubungannya dengan dugaan terjadinyatindak pidana. Benda yang dapat disita hanya terhadapbenda yang dipergunakan untuk merakukan tindak pidanadan benda tersebut hasir tindak pidana sebagainranadimuat dalam Pasal 39 KUHAp:

Pasal 39(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yangseluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakanpidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;b. benda yang telah dipergunakan secara langsunguntuk melakukan tindak pidana atau untukmempersiapkannya;c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkanmelakukan tindak pidana;e. benda lain yang mempunyai hubungan langsungdengan tindak pidana yang dilakukan.(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkaraperdata' atau karena pailit dapat juga disita untukkepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadif iperkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat( 1).

Jika hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa benda yang disitatersebut tidak termasuk sebagai afat pembuktian tindak

M r",rd zakkir, ? r* peradi I an: 1L l 38

pidana yang disangkakan, maka dalam diktum putusanftYd,hakim menyatakan bahwa benda tersebut harus segeradikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itudisita.

Terkait dengan tindakan penyitaan, menurut Pasal 47 JUNo. 30 Tahun 2A02, wewenang melakukan penyitaanmenggunakan ukuran yang berbeda dengan ketentuanKUHAP yaitu berdasarkan "dugaan yang kuat adanya buktipermulaan yang cukup".

Pasal 47

(1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya buktipermulaan yang cukup, penyidik dapatmelakukan penyitaan tanpa izin Ketua PengadilanNegeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.

(2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku yang mengatur mengenai tindakanpenyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini. (...dstnya)

Wewenang lembaga praperadilan secara implisit juga diaturdalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP:

Pasal 95 \l

(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntutganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dandiadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasanyang berdasarkan undang-undang atau karenakekeliruan mengenai orangnya atau hukum yangditerapkan.

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan sertatindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atauhukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilannegeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 77.

(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimadalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terd;

terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yangberwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

(4) untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutanganti kerugian tersebut parla ayat (1) ketua pengadilansejauh mungkin menunjuk loirkim yang sama yang telahmengadili perkara pidana yang bersangkutan.

(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimanatersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pengertian hukum yang dimuat dalam pasal 95 ayat (1)KUHAP yaitu permohonan ganti kerugian diajukan kepadafembaga praperadifan dengan alasan karena:

1. penangkapan atau penahanan (sudah diatur dalam pasal77 KUHAP) serta tindakan lain tanpa alasan yangberdasarkan undang-undang; dan

2. kekeliruan rnengenai orang atau hukum yangditerapkan.

syarat umum untuk dapat diajukan tuntutan ganti kerugiankepada lembaga praperadilan adarah perkaranya tidakdiajukan ke pengadllan negeri. Dengan demikian, jikaperkaranya telah masuk ke pengadilan negeri, makawewenang memeriksa tuntutan ganti kerugian denganalasan yang sama beralih kepada pengadilan negeri yangmemeriksa dan mengadifi perkara tersebut.

wewenang lembaga praperadilan serain melakukanpengujian terhadap keabsahan tinciakan penangkapan ataupenahanan, juga melakukan pengujian terhadaptindakanlain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undangdan pengujian tentangkekeliruan mengenai orang atauhukum yang diterapkan.Lembaga praperaditan sebelummenetapkan pemberian ganti kerugian, berarti harusmemutus terlebih dahulu bahwa tindakan lain yangdilakukan oleh penyidik tanpa alasan yang berdasarkanundang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya ataukekliruan mengenai hukum yang diterapkan.

It4 ud zakkir, P r* pr: r* C i I * n: L3 | 38

Berdasarkan analisis wewenang lembaga praperadilantersebut, maka lembaga praperadilan memiliki wewenang

sebagai berikut:

1. Mcnguji keabsahan upaya Paksa:

a. penangkaPan,b. penahanan,

2. Menguji keabsahan keputusan penyidik dan penuntut

umum untuk melakukan:

c. penghentian PenYidikan ataud. penghentian Penuntutan

3. Permohonan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi:

e. ganti kerugian dan atauf. rehabilitasi

4. Menguji keabsahan tindakan penyitaan suatu benda:

g'penyitaansuatubendauntukkepentinganpembuktikan dugaan terjadinya tindak pidana yang

disangkakan

5. Menguji keabsahan penggunaan wewenang penyidikdalam melakukan tindakan lain, yaitu:

h. tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkanundang-undang(yaitu tanpa alasan yangberdasarkan undang-undang melakukan upayapaksa berupapenyitaan, termasuk pemblokiranrekening bank/pengambilan uang di bank miliktersangka dan ke|uargatrYd, pengge|edahan, danpenyadaP?D,dantanpaa|asanyangberdasarkanundang-undang menetapkan seseorang sebagaitersangka dalam Perkara Pidana)'

5. Menguji dugaan terjadinya kekliruan dalampenyidikan yang merugikan tersangka, yaitu

i. kekeliruan mengenai orang atauj. kekliruan mengenai hukum yang diterapkan'

Iv1 u dza kkir, ? rtt * e rrt d I I a n : 74

a

Berdasarkan uraian tentang wewenang lembagapraperadilan tersebut dikaitkan dengan wewenang yang

dimiliki oleh penyidik dalam melakukan penyidikan'disimpulkan bahwa tidak semua penggunaan wewenangpenyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAPdimohonkan pengujian kepada lembaga praperadilan. Hal

ini dapat dibenarkan, karena beberapa wewenang penyidik

diperkirakan tidak akan menimbulkan kerugian yangsignifikan kepada tersangka, sehingga tidak ada aiasanobjektif untuk mengajukan praperadilan.

Melalui Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri JakaftaSelatan Nomor: 04/Pid/Prap/20L5lPN.Jkt.Sel., melerrgkapiobjek pemeriksaan yang menjadi wewenang praperadilan,khususnya mengenai penetapan status seseorang sebagaitersangka oleh penyidik pada tahap penyidikan atau pra-ajudikasi.

Perkembangan ini memberi pencerahan dalam penegakanhukum pidana di Indonesia pada masa yang akan datang'karena dengan adanya pengujian terhadap penetapantercangka yang merupakan kausalitas dari penggunaanwewenang lain oleh penyidik yaitu penangkapan,penahanan, penyitaan dan penggeledahan, tetapiperkembangan tersebut telah menyempurnakanperkembangan interpretasi wewenang memeriksa danmemutus oleh lembaga praperadilan. Pihak yang tidaksependapat yang mendasarkan argumen hukumnya yaitutidak diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan secara teknisadanya kekhawatiranakan menyulitkan penegakan hukumpidana, khususnya dalam pemberantasan tindak pidanakorupsi.

Melalui putusan praperadilan pada Pengadilan Negerilakarta Selatan dalam kasus Budi Gunawan tersebut, dapatditarik prinsip hukum bahwa seluruh penggunaanwewenang oleh penyidik pada tahap penyidikan atau tahappra-ajudikasi dapat dimohon pengujian keabsahannyamelalui lembaga praperadilan. Meskipun pengujiankeabsahan penetapan tersangka tersebut bukan hal baru

M ueJzakkir, P ragserrtdiI *n: L5 | 38

t

sama sekali, karena dalam prakteknya,lembagapraperadilan telah melakukan pengujian keabsahanpenggunaan wewenang menahan (penahanan) secaradiam-diam juga membuktikan keabsahan pengujianpenetapan seseorang menjadi tersangka, karena secarayuridis materiil justru kebasahan penetapan seseorangmenjadi tersangkalahsebagai alasan penggunaanwewenang penyidik untuk menahan dan menggunakanwewenang lainnya, maka penetapan tersangka menjadilebih penting dan urgenuntuk dilakukan pengujian, agarlebih meningkatkan penghargaan dan penghormatanterhadap hak-hak asasi manusia orang yang menjaditersangka dari pada sekedar memeriksa dokumenad ministrasi pena ha na n ya ng u m u m nya lebihmementingkan formalitas atau yuridis formil'

Persoalan hukum yang sering dibahas daf am sidangpraperadilan adalah apakah praperadilan dapat memeriksa

substansi pokok perkara pokok dalam memeriksa danmemutus permohonan praperadilan? Dalam melakukanpengujian penetapan seseorang menjadi tersangka melaluipraperadilan, tentu harus melakukan pengujian ierhadapmateri pokok perkara sampai batas ditetapkannyakeputusan PenetaPan tersangka.

Pembuktian mengenai pokok perkara hanya terbatassampai pada tahap penetapan seseorang sebagaitersangka (minimum dua alat bukti ditambah keyakinanpenyidit

i

Interpretasi norma hukum yang mengatur tentangpraperadilan berkembang sesuai dengan dinamikaperkembangan dalam masyarakat dan kebutuhan hukum

dalam praktek, mengingat KUHAP yang diLuat pada Tahun

lgSlyangpadasaatitubelumdi|akukanperubahan/amandemen Undang-undang Dasar RI Tahuntg45. Ketika uuD RI Tahun L945 telah dilakukanamademen sebanyak 4 kali amandemen' khususnya yangmemasukan hak asasi manusia yang dimuat dalam Pasal

28A sampai dengan Pasal zBJ, maka interpretasi norma

hukum dalam KUHAP sepanjang mengatur mengenai hak-

hak tersangka harus juga ditafsirkan menurutperkembangan hukum perubahan/amandemen uuD RITahun 1945 tersebut. Demikian juga perkembangan RUU

KUHAPyangjugamengaturperubahanyangsangatprinsipdalam tahap pra-ajudikasi dan dibentuknya hakimkomisaris atau hakim pemeriksa pendahuluan sangatrelevan untuk melakukan interpretasi pasal-ppasal KUHAP

dengan perkembangan konstitusi dan hukum acara pidana

tersebut.

Perkembangan interpretasi hukum mengenai wewenang

lembaga praperadilan didekripsikan sebagai berikut:

1. InterPretasi Yang semPit:

wewenanE lembaga praperadilatt hanya memeriksakeabsahanpenggunaanWewenangdanpermohonanganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77

KUHAPyaitupenangkapan'penahanan,penghentianpenyidikandanpenuntutan,danpermohonangantikerugian dan/atau rehabilitasi'

2. InterPretasi Yang memperluas:

Lembagapraperadi|anmemilikiwewenanguntukmemeriksa keabsahan penggunaan wewenang dan

permohonangantikerugiansebagaimanayangdiaturdalam Pasal 77 KUHAP yaitu penangkapan' penahanan'

Mudzakkir. PraPeradilryn: 17 | 38

I

penghentian penyidikan dan penuntutan, danpermohonan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi danwewenang dalam penyidikan lain sebagaimana diaturdalam Pasal P2 huruf d KUHAP mengenai tindakanpenyitaan suatu bendauntuk kepentinganpembuktikan dugaan terjadinya tindak pidana yangdisangkakan dan Pasal 95 KUHAP, yaitu penggunaanwewenang untuk melakukan tindak lain tanpaalasan yang berdasarkan undang-undang (yaitumelakukan upaya paksa berupa penyitaan, termasukpemblokiran rekening bank/pengambilan uang di bankmilik tersangka dan keluargahYd, penggeledahan, danpenyadapan) dan kekeliruan mengenaiorangdan/atau kekeliruan mengenai hukum yangditerapkan.

3. Interpretasi Yang luas:

Penggunaan wewenang untuk melakukan tindaklain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang (yaitu penetapan seseorang menjaditersangka tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang)

Penetapan tersangka:

Dalam penetapan tersangka terdapat beberapa kriteria'yaitu:

1. seorang yang karena perbuatannya atau keadaantrY?,berdasarkan bulfti permulaan patut diduga sebagaipelaku tindak pidana (Pasal 1 ke-14 KUHAP)'

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undangini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang tentang tindakpidana yang terjadi dan guna menemukantersangkanya (Pasal 2 ke-Z KUHAP)'

M ud zakkir, P r* Pr rs d i I * tt: 18 | 38

I

3. Perintah penangkapan dilakukan terhadaP seorang Yang

diduga keras melakukan tindak Pidanaberdasarkan bukti Permulaan YangKUHAP).

cukuP(Pasal L7

4. Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh

KomisiPemberantasanTindakPidanaKorupsi:

Da|amme|akukanpenyelidikanuntukmendugaterjadinyatindakpidanakorupsidi|akukanberdasarkan bukti permulaan yang cukup dengankriteria sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti (Pasal44 UIJ 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi). Mengenai kriteria penetapan tersangka tidak

diatur secara eksplisit datam undang-undang'

Pasal 44

(1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikanmenemukan bukti permulaan yang cukup adanyaOuga;n ilndak pidana korupsi' dalam waktu palingtamoaf z (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggalditemukan

- ourti permulaan yang cukup tersebut,

puny"iiOik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan

KoruPsi.

(2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah- .uduapabila telah ditemuka-n sekurang-kurangnYa 2 (dua)

a|atbukti,termasukdantidakterbataspadainformasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima,

atau oiiimpan baik secar-a biasa maupun elektronikatau optik.

(1)Dalamha|penye|idikme|akukantugasnyatidakt"n"tukan bukti permulaan yang cu.fupseoatiimana dimaksud pada ayat (1), penyelidikmefi-por*an kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikanPenYelidikan'

(4)Da|amha|KomisiPemberantasanKorupsiberpendapatbahwaperkaratersebutditeruskan,KomisiPemberantasanKorupsimelaksanakanpenyidikansendiriataudapatmelimpahkanperkara

.tersebutkepadapenyidikkepo|isianataukejaksaan.

F,.1 u dzakki r' P r* pe rrs d i ! * n: 19 | 38

a

(5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisianatau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)'kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakankoordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikankepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketentuan daiam Pasal 44 UU 30 Tahun 2OOZ memuatketentuan yang lebih ketat dan instrumentatif dalam tahappenyelidikan yang hanya untuk menduga terjadinyatindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan buktipermulaan yang cukup dengan kriteria sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Karena baru tahappenyelidikan, maka kriteria tersebut (bukti permulaan yang

cukup dengan kriteria sekurang-kurangnya 2 (dua) alatbukti) tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkanseseorang menjadi tersangka. Sayangnya undang-undang ini

tidak mengatur lebih lanjut mengenai penetapan seseorangmenjadi tersangka yang hanya boleh ditetapkan berdasarkanhasil penyidikan (bukan hasil penyetidikaan), maka secaraotomatik berlaku kaedah umum hukum acara pidana dalamKUHAP yang mengatur penetapan seseorang menjaditersangka.

5. Menurut doktrin hukum pidana, untuk menetapkantersangka perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsurtindak pidana yang disangkakan, jika terbukti, barukemudian dibuktikan siapa yang bertanggungjawabterhadap terjadinya tindak pidana dan ditetapkanseseorang menjadi tersangka. Kriteria pernbuktin unsur-

unsur dan peneiapan tersangka adalah minimum duaalat bukti yang pokoklutama dan keyakinan penyidik(keyakinan penyidik dibangun berdasarkan dua alatbukti utama/pokok tersebut). Hal ini mengacu kepadaKUHAP yang mengatur bahwa untu menyatakan terbuktidakwaan jaksa dilakukan sekurang-kurangnya dua alatbukti dan keyakinan hakim (keyakinan hakim dibangunberdasarkan dua alat bukti utama/pokok tersebut)sebagaimana dimuat dalam Pasal 183 KUHAP:

Pasal 183

Mr:dzakkir, PraPeradilan: 20 138

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepadaseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnyadua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinanbahwa suatu tindak pidana benar-benar ter;adi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukann:-a'

Penyidikan sebagai pintu gerbang masuknya suatuperkara pidana ke dalam sistem peradilan pidana (ataupengadilan), maka kiteria pembuktian awal terjadinyatindak pidana dan penetapan tersangka yangdipergunakan oleh penyidik (in put) harus sama dengankriteria yang dipergunakan oleh hakim (out put) yaitusekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah penyidikdan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakpidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang

bersalah melakukannya. Dengan dernikian, dalamproses penyidikan menghasilkan dua simpulan:

a. sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinanpenyidik untuk menetapkan terjadinya tindak pidana(tidak ada alasan terbitkan SP3); dan

b. sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinanpenyidik untuk menetapkan seseorang menjaditersangka.

Sedangkan dua atat bukti tersebut memiliki kualifikasialat bukti yang utama/pokok atau menentukan'

Seseorang dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidikdilihat dari lama singkatnya waktu antara saat melakukanperbuatan pidana dengan diketahuinya tindak pidana (hasilpenyelidikan) dikelompokan menjadi menjadi 3 kategori;

1. Tertangkap tangan:

Seseorang yang tertangkap tangan melakukan tindakpidana dapat dilakukan segera untuk dinyatakan sebagai

tersangka dan dilakukan penahanan, karena alat buktidan barang bukti yang diperoleh penyidik telahterpenuhi (2 alat bufti dan keyakinan penyidik) untuk

l*4 u dzakkir, P rts p e r* d! I tt n: 21 | 38

t

I

membuktikan tindak pidana yang disangkakan danmembuktikan Pelaku.

2. Tidak tertangkap tangan, tetapi segeradiketahui/tidaklama kernudian diketahui telah terjaditindak pidana:

Dugaan terjadinya tindak pidana diketahui tidak lamasetelah tindak pidana dilakukan dan penyidik relatif lebih

mudah menemukan alat bukti untuk membuktikanterjadinya tindak pidana dan menemukan pelaku tindakpidana, maka penetapan tersangka dilakukan dengankekuatan 2 alat bukti dan keyakinan penyidik'

3. Tindak pidana yang telah dilakukan pada masa lalu.

Terhadap dugaan terjadinya tindak pidana pada masalalu, penyidik dihadapkan pada tingkat kesulitan yang

tebih tinggi dibandingkan dengan dua tindak pidanasebelumf,Yd, karena mengumpulkan buarang bukti dan

alat bukti pada masa lalu lebih sulit, bukan hanyakarena barangnya atau alat buktinya yang sulitditemukan, tetapi juga para saksi tetah lupa perbuatanyang sebenarnya berdasarkan apa yang dialami, dilihat

dan didengar. Di samping itu, suasana kebatinan suatuperkara pidana sudah hilang dan kadang berubahmenjadi toleran atau Pembenaran.

Terhadap kejahatan masa lalu ini, dilakukan denganpembuktian semua unsur-unsur tindak pidana terpenuhi

terlebih dahulu, setelah itu menentukan siapa yangbertanggungjawab terhadap terjadinya tindak pidanatersebut dan menetapkan seseorang sebagai tersangka'

Persoalan hukum terkait penetapan tersangka, umumnyaterjadi pada kejahatan masa lalu. Tindak pidana korupsiyang melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 uu No 31Tahun 1999 yang telah dirubah dengan uu No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiumumnya terjadi Pada masa lalu.

Mudzakkir, ?raPeradil an: 22138

Penetapan tersangka dilakukan dengan kriteria yangberbeda-beda, yatu

a. Ajaran luas: seseorang ditetapkan sebagai tersangkakarena perbuatannya atau keadaanhyd, berdasarkanbukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindakpidana.

b. Ajaran pembatasan dengan syarat khusus: yaituuntuk ditetapkan sebagai tersangka dilakukan dengancara menetapkan terlebih dahulu adanya tindakpidana dan baru kemudian menetapkan seseorangmenjadi tersangka, tetapi harus dipenuhi syaratkhusus, yaitu berdasarkan dua alat bukti dan/ataubarang bukti yang pokok/utama atau unsur pokokdari suatu tindak pidana ditmbah keyakinan penyidikuntuk menentukan adanya perbuatan pidana dan duaalat bukti dan atau barang bukti yang pokokditambah keyakinan penyidik yang dijadikan dasarmenentukan seseorang menjadi tersangka. Dua alatbukti dan atau barang bukti tersebut dijadikan dasaruntuk membangun keyakinan penyidik dan keyakinanpenyidik dibangun berdasar dua alat bukti dan ataubarang bukti pokok tersebut. Seseorang ditetetapkansebagai tersangka tyidak dapat dilakukanberdasarkan keyakinan penyidik.

c. Ajaran sempit: memenuhi semua unsur-unsrir tindakpidana yang disangkakan, baru kemudian mencarisiapa yang bertanggungjawab dan selanjutnyamenetapkan seseorang menjadi tersangka, sehinggasetelah menjadi tersangka dalam waktu tidak terlalulama sduah diajukan ke pengadilan.

Tidak ada doktrin dalam hukum pidana yang menyatakanditetapkan tersangka dulu baru kemudian mengumpufkanalat bukti dan atau barang bukti untuk membuktikanunsur-unsur tindak pidana yang hendak

M udrakklr. Prrs ;s* rsdilan: 23 | 38

I

)

I

disangkakan.3setelah ditetapkan menjadi tersangka,seseorang menunggu waktu yang lama, karena penyidik

baru mengumpulkan alat bukti/barang bukti. Masa tungguyang lama harus dihindari demi penghormatan hakseseorang yang dijadikan tersangka. Oleh sebab itu'relevan bahwa putusan praperadilan permohon BudiGunawan ini agar tidak pernah ada lagi orang dijadikantersangka dan disandra karena statusnya sebagaitersangka, sementara proses penyidikan memakan waktu

terlalu lama. Hal ini jelas melanggar asas praduga tidakbersalah.

Penetapan tersangka terlebih dahulu baru

penahanan, penyitaan dan penggeledahan dalam hal manatindakan paksa tersebut dalam praktekdimohonkanpengujiankeabsahannya melalui lembagapraperadilan, pada hal jika seseorang tidak dinyatakanstatus hukumnya sebagai tersangka, orang tersebut tidakboleh dilakukan upaya paksa. Oleh sebab itu, jika efek atauakibat hukum seseorang menjadi tersangka saja dapatdimohon pengujian keabsahannya melalui lembagapraperadilan semestinya seseorang yang diubah statusnyamenjadi tersangka dapat dimohon pengujian keabsahannyamelalui lembaga praperadilan agar segala bentuk upayapaksa tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Berdasarkan perkembangan interpretasi hukum tersebut,dapat disimpukan bahwa dengan adanya putusanpraperadilan pada Pengadifan Negeri Jakarta Sef atanNomor O4lPid/Prap/ZOLSlPN.Jkt.Sel. tersebut telahmemperkuat dan menyempurnakan perkembanganinterpretasi hukum tentang wewenang lembagapraperadilan yaitu sebagai lembaga yang diberi wewenangmenguji keabsahan penggunaan wewenang oleh penyidikdalam proses penyidikan atau pada tahap pra-ajudikasi.

E. HAKEKAT PRAPERADIIAN

Pembahasan mengenai hakikat praperadilan adalahpembahasan pada level asas-asas hukum dan aspek filsafathukumlembaga praperadilan dan wewenangnya, makapembahasan dilakukan berasarkan hasil kajian darikegiatan: intepretasi, konstruksi dan sistematisasi.

Interpretasi:Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tersebut diatas, hasil kegiatan interpretasi dengan menggunakan ilmupegetahuan hukum pidana mengenai wewenang lembaga

Mudzakkir, grapersdilan: 251 38

praperadilan pada awalnya ditafsirnya secara tekstualsebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP yaitumelakukan pengujian terhadaP :

1. Sah tidaknya penangkapan dan a'l,au penahanan;

2. Sah tidaknya penghentian penyidikan dan ataupenghentian penuntutan ;

3. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorangyang perkara pidananya dihentikan pada tingkatpenyidikan atau Penuntutan.

Kemudian wewenang tersebut maknanya diperluas hasilkegiatan interpretasi hukum acara pidana dari ketentuanPasal 82 ayat 3 huruf d KUHAP:

Pasal 82

(3) Isi putusan selain memuat ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuathal sebagai berikut:

d. dalam hal putusan menetapkan bahwa bendayang disita ada yang tidak termasuk alatpembuktian, maka dalam putusan dicantumkanbahwa benda tersebut harus segera dikembalikankepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAPtersebut secara implisit ditafsirkan bahwa lembagapraperaciiian memiliki wewenang untuk melakukanpengujian terhadap Penggunaan wewenang Penyidikuntuk melakukan penyitaan yaitu menguji apakahbarang yang disita tersebut relevan untuk kepentinganpembuktian suatu perkara pidana yang sedang disidik atautidak. Jika hasil pengujian ternyata penyitaan bendatersebut tidak relevan dengan pembuktian perkara pidanayang sedang disidik oleh penyidik, hakim praperadilanmenyatakan penyitaan benda tersebut tidak sah, makadatam dictum putusan pengadilan dinyatakan

Mudzakkir, Pra Pe rrsdiIan: 25 | 38

dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itudisita.

Di samping itu, wewenang lembaga praperadilanmelakukan pengujian terhadap penggunaan wewenangpenyidik dalarn penyidikan secara implisit diatur jugadalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP:

Pasal 95

(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntutganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dandiadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yangberdasarkan undang-undang atau karena kekeliruanmengenai orangnya atau hukum yang diterapkan'

Ketentuan Pasal 95 ayat (1) tersebut, lembagapraperadilan memiliki wewenang untuk mengujipengggugaan wewenang dalam bentuk melakukantindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena adanya kekeliruan mengenaiorangnya atau hukum yang diterapkan. Pengertian tindakanlain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang tersebutdimaknai secara luas, yaitu Wewenangnya diatur tetapipenggunaannya tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam

undang-undang dan wewenang tersebut tidak ada ditentukansecara eksplisit dalam undang-undang tetapi dilakukan tindakan

sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Yangterakhir ini, pembuktiannya lebih sulit, karena dilakukanberdasarkan kebiiakan atau dikresi sesuai denganwewenan9nya.

Menengenai pengujian "adanya kekeliruan mengenai orangnyaatau hukum yang diterapkan' memiliki para yang jelas danobjektif dan tidak menimbulkan potensi terjadinya seengketa dipraperadilan.

Konstruksi:

Konstruksi adalah usaha untukhukum melalui bentukan YuridisSetiap norma hukum adalah

membangun konstruksidalam kaedah hukum.

hasil kontruksi hukum

? r a tr: e r a rl i | :z n : 27 | 38l;ludzakkir,

sehingga memiliki pengertian atau makna yang hanyarelevan jika sesuai dengan konstruksi yuridis tersebut.

Berdasarkan analisis wewenang lembaga praperadilantersebut, maka lembaga praperadilan memiliki wewenangmenguji sah tidaknya tindakan penyidik yang telahmelakukan:

a. penangkapan,b. penahanan,c. penyitaan suatu benda untuk kepentingan

pembuktikan dugaan terjadinya tindak pidana yangdisangkakan

d. tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkanundang-undang(yaitu tanpa alasan yangberdasarkan undang-undang melakukan upayapaksa berupapemblokiran rekening bank/ ataupengambilan uang di bank milik tersangka dankeluargaflyd, penggeledahan, dan penyadaP6fl,dan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang rnenetapkan seseorang sebagai tersangkadalam perkara pidana).

e. kekeliruan mengenai orangf . kekliruan mengenai hukum yang diterapkang. pnghentian penyidikan, danh. penghentian penuntutan,

Di samping yang ternnasuk upaya paksa, wewenang praperadilan untuk menguji tentang penggugaan wewenangpenyidikan yang mengalami kekliruan atau kesalahanyaitu:

a. penghentian penyidikan

b. penghentian Penuntutanc. kekliruan mengenai orangnya, dan

d. kekliruan mengenai hukum yang diterapkan

Konsekuensi dari penggunaan wewenang yang tidak sahtersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa:

Mudzakkir. ?rrspe rrtdilan: 28f 38

i

a.

b.

pemberian ganti kerugian danrehabilitasi.

Berdasarkan wewenang lembaga praperadilan tersebut,

berdasarkan konstruksi hukum, lembaga pra peradilandiberi wewenang untuk menguji penggunaan wewenangpenyidik dalam melakukan kegiatan penyidikan yaituserangkaian tindakan penyidik dalam haf dan menurut cara

yang diatur dalam KUHAP untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuatterang tentang tindak pidana yang terjadi dan gunamenemukan tersangkanYa.

Wewenang penyidik dalam penyidikan tersebut didahuluididahului dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana

berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan penyidik'Penyidik sudah dapat menggunakan wewenangnya dalamproses penyidikan, meskipun belum ada yang ditetapkansebagai tersangka, Setelah ada seseorang yangditetapkan sebagai tersangka sebagai pelaku tindakpidana, melahirkan wewenang penyidik lain, yaitu

a. penangkaPan tersangka,b. penahanan tersangka,c. penyitaan suatu benda untuk kepentingan

pembuktikan dugaan terjadinya tindak pidana yang

disangkakan kePada tersangka,d. tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan

undang-undang ditujukan kepada tersangka:1. pembtokiran rekening bank/ atau pengambilan

uangdibankmi|iktersangkadanke|uarganya2. penggeledahan,3. PenYadaPdfl,4. penetapan seseorang sebagai tersangka dalam

perkara Pidana, dan5. tindakan lainnYa.

Diantara penggunaan wewenang tersebut, penetapantersangka menjadi persoalan yang penting karena

!r,4 r*d zakkir, P rs P e rs d i I an: 29 | 38

perubahan status seseorang sebagai tersangka telah

melahirkan keadaan yang menjadi alasan bagi penyidik

(kausa|itas)untukmenggunakanWewenangnyayanglainbagipenyidikditujukankepadatersangkayangumumnyadikualifikasikan sebagai uPaya paksa terhadap

fersangka'

Lemtraga praperadilan berfungsi sebagai lembaga kontrol

penggunaan wewenang oleh penyidik pada tahappenyidikan atau tahap pra-ajudikasi'

Sistematisasi;

Sistematisasi adalah proses pembentukan

hal ini sistem hukum atau sistem normamateriil atau sistem hukum pidana formil'

sistem, dalamhukum Pidana

Kedudukan lembaga praperadilan pidana sebagai bagian

dari system peradilan pidana yang memiliki wewenangmelakukan control atau pengujian wewenang pada tahap

pra-ajudikasi. Pengadilan memiliki wewenang untukmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara pidana

dikenal dengan tahap ajudikasi dan selanjutnya lembaga

pemasyarakatan termasuk lembaga yang berada pada

tahap Pasca-ajudikasi.

Adapunwewenangpenye|idikdanpenyidikpadatahappra.ajudikasidapatdideskripsikansebagaiberikut:

1. Wewenang penyelidik (Pasal 6 KUHAP):

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:

l.menerima|aporanataupengaduandariseorangtentang adanYa tindak Pidana;

2. mencari keterangan dan barang bukti;3.menyuruhberhentiseorangyangdicurigaidan

menanyakan serta memeriksa tanda pengenal

diri;4.mengadakantindakan|ainmenuruthukum

Yang bertanggung-jawab'b. atas pJrintun pLnyidik dapat melakukan tindakan

beruPa:

Mudzakkir, PrcPersdilan: 30138

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat,penggeledahan dan penahanan;

2. pemeriksaan dan penyitaan surat;3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;4. membawa dan menghadapkan seorang pada

penyidik.

2. Wewenang penyidik (Pasal 7 KUHAP):

a. menerima-laporan atau pengaduan dariseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka danmemeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penangkapan, penahanan,penggeledahan dan penyitaan;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaansurat;

f . mengambil sidik jari dan memotret seorang;g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan

dalam hubungannya dengan pemeriksaanperkara;

i. mengadakan penghentian penyidikan;j. mengadakan tindakan lain menurut hukum

yang bertanggung jawab.

Nilai hukum yang hendak dilindungi norma hukum yangmengatur tentang lembaga praperadilan adalahperlindungan hukum terhadap hak-hak seseorang didugamelakukan pelanggaran hukum pidana dan diprosesmelalui meknais peradilan pidana. Hak hukum seseorangyang diduga melanggar hukum pidana menjadi bagian dariperfindungan hak asasi manusia dalam UUD RI Tahun 7945yaitu

Pasal 28D(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan dan kepastian hukum yang adil

f\4udzakkir, Prape r*Cilsn: 31 138

serta perlakuan yang sama dihukum. **)

hadapan

Pasal 28G(1) setiap orang berhak atas perlindungan diripribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hartabenda yang di bawah kekuasaannya, settaberhak atas rasa aman dan perlindungan dariancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuatsesuatu yang merupakan hak asasi.**)(2) Setiap orang berhak untuk bebas daripenyiksaan atau perlakuan yang merendahkanderajat martabat manusia dan berhakmemperoleh suaka politik dari negara lain.*x)

28H(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan danperlakuan khusus untuk memperoleh kesempatandan manfaat yang sama guna mencapai persamaandan keadilan.**)(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milikpribadi dan hak milik tersebut tidak bolehdiambil alih secara sewenang-wenang ofehsiaPa pun.**)

Pasal 28I(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hakkemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama,hak untuk tidak diperbudak, hak untuk aiatuisebagai pribadi di hadapan hukum, dan hakuntuk tidak dituntut atas dasar hukum yangberlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidakdapat dikurangi datam keadaan apa pun.x*)(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuanyang bersifat diskriminatifatas dasar apa pundan berhak mendapatkan perlindunganterhadap perlakuan yang bersifat diskriminatititu.x*)(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasimanusia sesuai dengan prinsip negara hukum yangdemokratis, maka pelaksanaan hak asasi

l"tudzakkir, Praperadilsn: 32 I38

manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalamperaturan perundang-undangan. * *)

Ketentuan UUD RI Tahun 1945 tersebut telah meletakandasar perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasimanusia seseorang yang diduga melakukan pelanggaranhukum pidana baik statusnya dalam penegakan hukumpidana sebagai terlapor, tersangka, terdakwa danterpidana. Wewenang penyidik telah diatur dalam undang-undang, dan maksud dan tujuan penggunaan wewenangtersebut juga telah ditur dalam undang-undang, tetapipenggunaannya tidak bofeh menabrak rambu-rambu UUDRI Tahun L945, tetapi dijiwai oleh Filasafat Pancasilasebagai sumber pembentukan nilai dan norma hukumpidana materiil dan hukum pidana formil dan mendasarkankepada norma hukum dasar yang dimuat dalam UUD RITahun L945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana dibuat jauh sebelum adanya perubahan atauamandemen UUD RI Tahun 1945, maka interpretasi normahukum acara pidana dalam KUHAP harus dimaknai dalamkonteks pergeseran makna dalam perubahan/amandemennorma hukum dasar dalam amandemen UUD RI Tahunt945 tersebut sebagai ciri hukum yang dinamik danmasyarakat hukum yang dinamik disatu pihak dan hukumyang statik di lain pihak (dinamika dan statika hukum).

Dinamika pemikiran hukum di bidang hukum acara pidanatelah diformulasikan dalam rumusan RUU KUHAP yangesensinya telah menempatkan salah satu titik sentralpembaharuan hukum acara pidana pada tahap pra-ajudikasi yang ditandai dengan dibentuknya lembaga baruyang diberi nama hakim pemeriksa pendahuluan(sebelumnya menggunakan istilah hakim komisaris).

Pasal 111 RUU KUHAP mengatur mengena wewenanghakim pemeriksa pendahuluan, yaitu

M ud z.ak.kir, ? r* per*d i I * st: 33 | 38

a

I

a. sah atau tidaknya penangkapan' penahanan'penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;

b. pembatalan atau penangguhan penahanan;c.bahwaketeranganyangdibuato|ehtersangkaatau

terdakwadenganme|anggarhakuntuktidakmemberatkan diri sendiri;

d.a|atbuktiataupernyataanyangdipero|ehsecaratidaksahtidakciapatdijadikana|atbukti

e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorangyungditangkapatauditahansecaratidaksahatauganti kerufian untuk setiap hak milik yang disitasecara tidak sah;

f.tersangkaatau.terdakwaberhakuntukataudiharuskan untuk didampingi oleh pengacara;

g.bahwapenyidikanataupenuntutante|ahdi|akukanuntuk tujuan Yang tidak sah;

h, penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;

i. layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukanPenuntutan ke Pengadilan'

j. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yanglain yang terjadi selama tahap penyidikan'

Perubahan|embagakontr.o|terhadappenggunaanwewenang penyidik pada tahap penyidikan (pra-ajudikasi)

darilembagapraperadilanmenjadihakimpemeriksapendahuluan (hakim komisaris) telah menggeser perspektif

|embagakontro|tahappra-ajudikasiyangsemu|abersifatpasifyung|ebihbersifatmenunggudan|ebihmenekankanpadasetelahterjadinyaperistiwamenjadilembagayangaktif, fungsional, dan lebih menekankan kepada upayapencegahan (preventif) terjadinya perbuatanpenyalahgunaan wewenang penyidik dalam tahappenyidikan.

tuludzakkin, PraPeradilan: 34[ 38

Melalui interpretasi futuristik tentang wewenang lembagapraperadilan hingga terbitnya Putusan Praperadilan padaPengadifan Negeri Jakarta Selatan Nomor:O4/Pid/Prap/20L5/PN.lkt.Sel d:pat dinilai telahmengembangkan interpretasi nenuju perkembanganpemikiran hukum dan asas-asas hukum dan nilai hukumsebagaimana dimuat dalam RUU KUHAP dan norma hukumdasar dalam amandemen UUUD RI Tahun L945.

Perkembangan interPretasi wewenang lembagapraperadilan tersebut dapat dinilai dari dua sisi, yaitusebagai bentuk pembatasan penggunaan wewenangpenyidik dalam proses penyidikan dan sekaligus sebagaiperkembangan interpretasi yang memperluas wewenanglembaga praperadilan dalam rangka memberikanperf indungan terhadap hak asasinya setiap orang(siapapun) yang diduga melakukan pelanggaran hukumpidana baik dalam statusnya sebagai terlapor, tersangkd,terdakwa, dan terpidana. Melalui perkembangan ini akanmemberikan dampak positif dalam penegakan hukum diIndonesia, yaitu tumbuh kembangnya aparat penyidik lebihprofesional dan lebih sensitif terlradap perlindungan hak-hak asasi orang yang ditetapkan sebagai tersangka.Dampak positif terhadap tersangka, terdakwa danterpidana adafah menumbuhkan kesadaran pada dirinyabahwa setelah melalui proses pengujian setiap tahapanproses peradiian piciana, akhirnya benar-benar dinyatakanterbukti dan dinyatakan bersalah dan d'ljatuhi pidana.Penerimaan putusan pengadilan dan kesadaran akankesatahan yang telah dilakukan, akan membantu terpidanauntuk memperoleh jalan bertaubat dan menjadi modaluntuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa datangsetelah menjalani pidana.

F. PENUTUP

Mr:dzakkir, ?rr:BEr*di!an: 35 138

I

Putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta selatanNomor: 04/Pid/Prap/2oLslPN.Jkt.ser terah melahirkanperkembangan dalam interpretasi wewenang lembagapraperacilen yang semula hanya menguji keabsahantindakan p:nangkapan dan penahanan, kemudian diperluasoleh putusan praperadilan sebelumnya yaitu mengujikeabsahan tindakan penyitaan, penggeledahan, danpenyadapan dan melalui putusan praperadilan padaPengadilan Negeri Jakarta selatan tersebut telahmelengkapi atau menyempurnaan objek pengujianpraperadilan yaitu tentang penetapan seseorang sebagaitersangka.

Penetapan seseorang menjadi tersangka adalah bagianyang penting karena dengan penetapan sebagai tersangkaseseorang bisa berubah menjadi terdakwa dan terpidanadan dapat menimbulkan akibat lainnya yang serius yaitudiberhentikan sementara dari jabatannya, nama baiknyatercemar di mata publik, dicegah tanggkar untuk bepergiankeluar negeri, dan dicabutnya wewenang rainnya baikuntuk sementara atau untuk seterusnya. Dalam prosesperadilan pidana, penetapan tersangka menjadi kausalitaslahirnya beberapa wewenang penyidik daram melakukanpenyidik dan wewenang tersebut telah menjadi objekpeng ujian pra peradilan.

Setiap penggunaan wewenang dilengkapi denganinstrumen objektif sehingga dapat diuji secara objektifmelalui lembaga praperadilan. Hal ini telah meletakandasar yang kuat dalam penegakan hukum pidana Indonesiayang baik dan benar, karena tahap penyidikan atau pra-ajudikasi adalah tahapan yang menentukan seseorangapakah menjadi terdakwa atau terpidana atau tidak, dankualitas yang baik daf am penyelenggaraan peradilanpidana ditentukan kualitas yang baik pada tahap pra-ajudikasi, maka pembaharuan hukum acara pidanasebaiknya juga diawali dari pembaharuan pada tahap pra-ajudikasi, baik pembaharuan hukum acara pidana melalui

MucJzak?.ir, Fr* pe r*r! I ! $n: 36 | 38

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

U N IVERSITAS PE MBANG U NAN N ASION AL "VETE RAN'' JAKARTA

FAKULTAS HUKUMJf. RS. Fatmnwati No. I Pondok l,ubu,,Iakarta Selatan 12450 Telp 021-7656971 Ext. 139/193 Fax.02l-7692645

tlomepage : http/www.upnvj.ac.id Emait : fakultashukurrrupnvj@gmail.com

SURAT KETERANGANNOMOR : SKET/ a yy lMz0rslFH

Yang bertandatangandibawah ini :

NamaJabatan

Menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama

Jabatan

telah melaksanakan tugasnya sebagai Nara Sumber pada Seminar Nasional dengan tema ooPembatasan dan

Perluasan Hakikat Pra Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana : Telaah Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel" yang di selenggarakan oleh Fakultas Hukum

UPN "Veteran" Jakarta bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM" pada hari

Rabu tanggal I April 2015 di Gedung Jenderal Sudirman Ruang Rapat Rektorat Lt 2 UPN "Veteran'o

Jakarta.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

^ Jakarta, I April2}l5

.. DEKAN/i".'WK7^r-=

DTs. DJAMHARI HAVrZA,SH, MH, MM

: DTs. DJAMHARI HAMZA, SH, MH, MM: Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta

: Dr. MUDZAKIR. SH. MH

: Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

czmv@

o!m3rg*

;6F-c=a2->z=

>?8=zt-

m

mAz

amxol-I

-:lPZ*o=on=TC=x-c3

=-{m7

Iuo7\-o,

FoEojo-o,

UF

\s\+ils:rR-Qt..\?a\r!\\.\lrii\

f ld 7 TF tr [$3=E 3liH. gE +il 3i[E ts

=isf ii +

i ti i;q i ** ie t Lq il+ =e slF ii fia5g r= il t ic rc p;-= D)

-F=' 3 F rn s vddfr € Ea _

ry g a,j=z:-g I gFtaY-= d T-*.t f !^n 3 d5l.r ra

= -' -3- -x DOf H f=i t ;;F E q.ril ft &*- + 95

xoE0)

-uo3q0)-It)zID-A)CJ)c3uoa

cf

o!-

lrq)}U'

'!o3ssg,Eg5-'E*_CZ=o)0)aU,6'-=-o=--