jakarta, 2. 3. di surat edaran umum · 2017-10-11 · pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa...
TRANSCRIPT
1
Jakarta,
Kepada Yang Terhormat.
1. Para Pejabat Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
2. Para Pejabat Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
3. Para Kepala Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
Di
T e m p a t
SURAT EDARAN
NOMOR : /SE/SJ/2017
TENTANG
IMPLEMENTASI SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA TERINTEGRASI
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
A. UMUM
Untuk meningkatkan tertib penyelenggaraan pengadaan
barang/jasa (PBJ) diperlukan adanya inovasi pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) di setiap proses PBJ. Pemanfaatan
TIK di proses PBJ (e-Procurement) masih difokuskan pada tahapan
pelaksanaan pemilihan penyedia melalui proses e-Tendering dan e-
Purchasing, sedangkan tahapan persiapan dan pelaksanaan masih
dilakukan secara manual.
2
Melalui pemanfaatan TIK terdapat beberapa proses yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pelaksanaannya dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan PBJ.
Pemanfaatan TIK ini dilakukan dengan pengembangan dan
implementasi sistem PBJ terintegrasi berbasis teknologi informasi
dengan didukung regulasi dan sumber daya manusia.
Pengembangan sistem PBJ terintegrasi ini juga merupakan
bagian dari pengembangan Sistem Jasa Konstruksi Terintegrasi
seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi dan Berdasarkan pertimbangan
tersebut maka perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal
tentang implementasi sistem pengadaan barang/jasa terintegrasi
Kementerian Pekerjaan Umum dan di Perumahan Rakyat.
B. Dasar Pembentukan
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
3.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3
4.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5.
Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
6. Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar
Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 347) sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011
tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha
Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 395) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
19/PRT/M/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian
Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1843);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881)
4
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
446);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 19/PRT/M/2015 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan
Bangun (Design and Build) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 764);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 17/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi
Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 81).
C. Maksud dan Tujuan
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan untuk setiap pelaksana
PBJ dalam melakukan proses PBJ terintegrasi melalui sistem
informasi .
Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam
setiap tahapan pelaksanaan PBJ serta pendokumentasiannya melalui
sistem informasi.
D. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi:
1. Alur Sistem Pengadaan Barang/jasa Terintegrasi
1. Penugasan Pokja;
5
2. Perencanaan Pengadaan I;
3. Perencanaan Pengadaan II;
4. Perencanaan Pemilihan;
5. Pelaksanaan Pemilihan;
6. Pelaksanaan Pekerjaan;
7. Penginputan Data Pengaduan;
8. Penginputan Data Referensi Pekerjaan.
9. Konsultasi Pengadaan;
10. Pemrosesan Daftar Hitam; dan
11. Penginputan Data Kasus Hukum.
2. Petunjuk Teknis Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa
Terintegrasi.
E. Alur Sistem Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi
1. Penugasan Pokja.
Penugasan Pokja meliputi kegiatan - kegiatan sebagai berikut:
a. PA/KPA menerbitkan SK Penetapan Pokja dan Revisi SK
Penetapan Pokja jika ada.
b. PA/KPA mengajukan permohonan SK Penugasan Pokja
kepada Kepala ULP.
c. Kepala ULP memeriksa permohonan SK Penugasan Pokja.
d. Kepala ULP menerbitkan SK Penugasan Pokja.
2. Perencanaan Pengadaan I.
Perencanaan Pengadaan I meliputi kegiatan - kegiatan sebagai
berikut:
a. PA/KPA mendaftarkan RUP ke Sistem Pengadaan
Barang/Jasa Terintegrasi;
b. PA/KPA menugaskan panitia penyelenggara pengadaan
barang/jasa yang terdiri dari: PPK, PP, dan PPHP;
6
c. PA/KPA menyusun dan melengkapi dokumen perencanaan
pengadaan seperti: dokumen KAK, identifikasi kebutuhan,
surat perintah melelangkan, serta dokumen kebijakan Umum
dan mengunggahnya ke Sistem Pengadaan Barang/Jasa
Terintegrasi.
3. Perencanaan Pengadaan II;
Perencanaan Pengadaan II meliputi kegiatan - kegiatan sebagai
berikut:
a. PPK menerima Kebijakan Umum dari PA/KPA;
b. PPK menerima KAK untuk diserahkan kepada Pokja ULP;
c. PPK menerima RAB untuk dilakukan telaah RUP;
d. POKJA ULP/PP melakukan telaah terhadap dokumen
perencanaan pengadaan yang telah di unggah oleh PPK;
e. POKJA ULP/PP menyusun Berita Acara Kaji Ulang.
4. Perencanaan Pemilihan.
Perencanaan pemilihan meliputi kegiatan - kegiatan sebagai
berikut:
a. PPK menyusun spesifikasi teknis dengan melengkapi
komposisi personil inti dan peralatan utama, dan mengunggah
dokumen spesifikasi teknis;
b. PPK menyusun rancangan kontrak dengan mengunggah
dokumen rancangan kontrak;
c. PPK menyusun HPS dengan cara mengunggah dokumen
spesifikasi teknis;
d. POKJA ULP/PP melakukan telaah terhdap dokumen
perencanaan yang telah di unggah oleh PPK;
e. POKJA ULP /PP menyusun Berita Acara Kaji Ulang.
7
5. Pelaksanaan Pemilihan.
Pelaksanaan pemilihan meliputi kegiatan - kegiatan sebagai
berikut:
a. Pokja ULP/PP menerima hasil pelangan dari SPSE;
b. Pokja ULP/PP melakukan mapping paket yang sesuai dengan
yang terdapat di Sistem Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi
dan SPSE;
c. Pokja ULP/PP unggah berita acara hasil pelelangan/seleksi
dan evaluasi ;
d. Pokja ULP/PP menginput data personil inti dan peralatan
utama berdasarkan komposisi yang telah dibuat pada proses
perencanaan. Pokja ULP/PP wajib menginput data tersebut ke
sistem pengadaan barang/jasa terintegrasi minimal satu hari
setelah penetapan pemenang;
e. PPK menyetujui/menolak hasil pelelangan yang telah
dilakukan;
f. PPK unggah surat perintah memulai kerja berdarkan hasil
lelang yang telah dilakukan;
g. PA/KPA mengevaluasi usulan penolakan PPK. Jika PA/KPA
tidak setuju atas penolakan yang dilakukan maka PPK harus
menerima hasil lelang berdasarkan perintah KPA.
6. Pelaksanaan Pekerjaan.
Pelaksanaan pekerjaan meliputi kegiatan - kegiatan sebagai
berikut:
a. PPK menyusun addendum kontrak jika ada perubahan-
perubahan yang terjadi dari kontrak awal yang sebelumnya
telah diinput dalam SPSE.
b. PPK wajib menginput data personil inti dan peralatan ke
sistem pengadaan barang/jasa terintegrasi minimal satu hari
setelah penandatanganan kontrak atau addendum kontrak;
8
c. PPK memberikan pinalti jika penyedia jasa yang
ditujuk/vendor melakukan pelanggaran;
d. PPHP mengevaluasi hasil pekerjaan penyedia jasa yang
ditujuk/vendor;
e. PPHP menerbitkan BAST Hasil Pekerjaan jika hasil pekerjaan
telah sesuai dengan yang telah diperjanjikan;
f. PPHP memberikan pemberitahuan pada PA/KPA mengenai
g. PA/KPA menerima notifikasi/pemberitahuan mengenai
laporan hasil pekerjaan.
7. Penginputan Data Pengaduan.
Penginputan Data Pengaduan meliputi kegiatan - kegiatan
sebagai berikut:
a. Pengguna Sistem Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi
membuat pengaduan kepada PJ terlapor melalui admin
SIULP;
b. Admin SIULP meneruskan pengaduan kepada PJ terlapor;
c. PJ terlapor dapat melakukan tindak lanjut atas pengaduan
yang dibuat oleh pengguna.
d. Admin SIULP menutup pengaduan jika PJ terlapor telah
selesai melakukan tindak lanjut pengaduan;
8. Penginputan Data Referensi Pekerjaan.
Penginputan Data Referensi Pekerjaan meliputi kegiatan -
kegiatan sebagai berikut:
a. PPK unggah referensi pekerjaan sesuai paket;
b. Penyedia/vendor Download dokumen refrensi yang telah di
unggah oleh PPK.
9. Konsultasi Pengadaan.
Konsultasi Pengadaan meliputi kegiatan - kegiatan sebagai
berikut:
9
a. Pengguna melakukan konsultasi pengadaan ke PJ terlapor
melalui admin SIULP.
b. Admin SIULP meneruskan konsultasi pengadaan ke PJ
terlapor;
c. PJ terlapor melakukan tindak lanjut atas konsultasi yang
dibuat oleh pengguna;
d. Pengguna menanggapi tindak lanjut dari PJ terlapor;
e. Admin SIULP menutup konsultasi jika pengguna telah selesai
konsultasi.
10. Pemrosesan Daftar Hitam;
Pemrosesas Daftar Hitam meliputi kegiatan - kegiatan sebagai
berikut:
a. PPK/POKJA ULP dapat membuat daftar hitam sesuai vendor;
b. KPA meminta rekomendasi ke APIP atas surat keberatan yang
dikirimkan dari vendor;
c. PA/KPA menetapkan sanksi atas rekomendasi APIP;
d. PA/KPA mencantumkan penyedia/vendor ke daftar hitam;
e. APIP melakukan pemeriksaan atas rekomendasi dari KPA;
f. Penyedia/vendor dapat menanggapi usulan daftar hitam.
Proses pengiriman dan penerimaan surat terkait sanksi daftar
hitam kepada vendor dilakukan secara manual dan melalui
sistem PBJ terintegrasi yang meliputi : surat pemberitahuan
pengajuan blacklist, surat keberatan vendor, surat
pemberitahuan pemberlakuan blacklist dan sebagainya.
11. Penginputan Data Kasus Hukum.
Penginputan Data Kasus Hukum meliputi kegiatan - kegiatan
sebagai berikut:
a. Pengguna melaporkan kasus hukum ke PJ terlapor melalui
admin SIULP.
b. Admin SIULP meneruskan kasus hukum ke PJ terlapor;
10
c. PJ terlapor melakukan tindak lanjut atas kasus hukum yang
dibuat oleh pengguna;
d. Admin SIULP menutup kasus hukum jika PJ terlapor telah
selesai melakukan tindak lanjut.
Ketentuan Bagan alur Sistem Pengadaan Barang/jasa Terintegrasi
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini.
F. Petunjuk Teknis Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi
meliputi:
1. Log In Aplikasi;
2. Penugasan Pokja;
3. Persiapan Pengadaan;
4. Pelaksanaan Pemilihan;
5. Pelaksanaan Pekerjaan;
6. Pengaduan;
7. Referensi Pekerjaan;
8. Konsultasi Pengadaan;
9. Daftar Hitam;
10. Kasus Hukum; dan
11. Manajemen Kategori.
Persiapan Pengadaan sebagaimana mana dimaksud dalam angka 3
meliputi:
1. Perencanan Pengadaan (Menyusun RUP)
a. Mendaftarkan Persiapan Pengadaan (RUP);
b. Detail Paket Pengadaan;
c. Menugaskan PPK;
d. Menugaskan Pejabat Pengadaan;
e. Menugaskan PPHP;
f. Mengunggah Dokumen KAK;
11
g. Mengunggah Dokumen Identifikasi Kebutuhan;
h. Mengunggah Dokumen Kebijakan Umum; dan
i. Mengunggah Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket.
2. Perencanaan Pemilihan (Menyusun RUP)
a. Menyusun Spesifikasi Teknis;
b. Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh Pejabat Pengadaan;
c. Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh PPK;
d. Menyusun Rancangan Kontrak;
e. Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh Pejabat Pengadaan;
f. Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh PPK;
g. Menyusun HPS;
h. Kaji Ulang HPS oleh Pejabat Pengadaan;
i. Kaji Ulang HPS oleh PPK;
j. Upload Berita Acara Pengkajian oleh Panitia;
k. Upload Berita Acara Pengkajian oleh PPK; dan
l. Mengunggah Dokumen Pengadaan.
3. Riwayat Paket.
Pelaksanaan Pemilihan Persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud
dalam angka 4 meliputi:
1. Mapping Paket SPSE;
2. Upload BA Hasil Pelelangan;
3. Konfirmasi Hasil Pelelangan dari PPK;
4. Kaji Ulang Hasil Pelelangan oleh PA/KPA/Kasatker;
5. Terima Hasil Pelelangan oleh PPK; dan
6. Akses Dokumen Pengadaan.
12
Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud
dalam angka 5 meliputi:
1. Tarik Data SPBJ & Kontrak;
2. Edit Komposisi Personil Inti;
3. Edit Komposisi Peralatan Utama;
4. Upload SPMK;
5. Addendum Kontrak;
6. Pinalti Vendor;
7. Serah Terima Pekerjaan; dan
8. Akses Dokumen Pengadaan.
Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 meliputi:
1. Membuat Laporan Pengaduan;
2. Meneruskan Kepada Penanggung Jawab Terlapor; dan
3. Melakukan Tindak Lanjut.
Referensi Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 meliputi:
1. Mengunggah Dokumen Referensi Pekerjaan; dan
2. Mengunduh Dokumen Referensi Pekerjaan.
Konsultasi Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 8
meliputi:
1. Membuat Konsultansi;
2. Meneruskan Kepada Penanggung Jawab Terlapor;
3. Menjawab Konsultansi;
4. Menerima dan Membalas Tanggapan Konsultansi; dan
5. Menutup Konsultansi.
Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka 9 meliputi:
1. Membuat Daftar Hitam;
2. Penyedia Menerima Usulan Daftar Hitam;
3. Meminta Rekomendasi APIP;
4. Memberi Rekomendasi; dan
5. Penetapan Sanksi oleh PA/KPA/Kasatker.
13
Kasus Hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 10 meliputi:
1. Membuat Laporan Kasus Hukum;
2. Meneruskan Kepada Penanggung Jawab Terlapor; dan
3. Melakukan Tindak Lanjut.
Ketentuan lebih rinci mengenai Petunjuk Teknis Aplikasi Sistem
Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran
Sekretaris Jenderal ini.
G. PENUTUP
Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal yang
ditetapkan.
Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
SEKRETARIS JENDERAL,
Prof. Anita Firmanti
NIP 196006151987032001.
Tembusan disampaikan Kepada Yth.
Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan)
1
LAMPIRAN I
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 04 /SE/SJ/2017
TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM
PENGADAAN BARANG/JASA TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BAGAN ALUR IMPLEMENTASI SISTEM PENGADAAN
BARANG/JASA TERINTEGRASI
1. Ketentuan Penugasan Pokja
Bagan Alir Penugasan Pokja
3
3. Ketentuan Perencanaan Pengadaan oleh PPK/ Pokja ULP
Bagan Alir Perencanaan Pengadaan oleh PPK/ Pokja ULP
11
11. Ketentuan Penginputan Data Kasus Hukum
Bagan Alir Penginputan Data Kasus Hukum
SEKRETARIS JENDERAL,
Prof. Anita Firmanti
NIP. 196006151987032001
1
LAMPIRAN II
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 04 /SE/SJ/2017
TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM
PENGADAAN BARANG/JASA TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PETUNJUK TEKNIS APLIKASI SISTEM PENGADAAN
BARANG/JASA TERINTEGRASI.
1. LOG IN APLIKASI
Untuk akses masuk Sistem Pengadaan Barang/ Jasa Terintegrasi terlebih
dahulu buka Website ULP di alamat http://ulp.pu.go.id, setelah masuk
di Website ULP lihat di Sistem Pendukung kemudian pilih SIULP
Terintegrasi Tahun Anggaran yang diinginkan.
Sebelum menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa
Terintegrasi pengguna harus login terlebih dahulu, dengan memasukan
username dan password yang telah terdaftar pada aplikasi Sistem
Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi (SIPP). Jika username dan password
yang dimasukan sesuai maka pengguna akan di arahkan ke halaman
beranda Sistem Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi sesuai hak akses
pada masing-masing pengguna.
2
Gambar 1. Halaman Login Pengguna
2. PENUGASAN POKJA
Fitur Penugasan Pokja digunakan oleh Kasatker mengusulkan penugasan
pokja ke Kepala ULP. Sebelum mengusulkan penugasan pokja ke Kepala
ULP, Kasatker harus menyiapkan dokumen pendukung (SK Penetapan
Pokja dari Kasatker, Readiness Criteria, Rencana Jadwal Lelang dan
Sertifikat PBJ bagi anggota Pokja) selain itu memastikan bahwa Paket
paket yang akan diusulkan sudah tertayang dalam SIRUP.
a. Mengusulkan Penugasan Pokja
Untuk mengusulkan penugasan pokja, login sebagai Kasatker maka
akan muncul Data Kepanitiaan, kemudian pilih Tambah Data akan
tampil halaman seperti dibawah ini.
Gambar 2. Tampilan Data Kepanitiaan
3
b. Memasukan Usulan Kepanitiaan
Setelah pilih Tambah Data maka Kasatker harus mengisi form Usulan
Kepanitiaan seperti halaman dibawah ini.
Gambar 3. Tampilan Usulan Kepanitiaan
Keterangan pengisian form Usulan Kepanitiaan :
1. Isi Nama Kepanitiaan
2. Isi Tahun Anggaran
3. Isi ULP
4. Isi Satminkal
5. Isi Satuan Kerja
6. Isi Alamat Pokja
12
1
2
3
4
5
6
7 8
9
10
11
13
14 15
4
7. Isi Nomor Telepon Pokja
8. Isi Nomor HP Contact Person Pokja
9. Isi Email Pokja
10. Isi No. SK Penetapan Pokja
11. Isi Tanggal SK Penetapan Pokja
12. Pilih Choose File untuk mengunggah Scan No. SK Penetapan
iPokja
13. Isi No. Surat Usulan
14. Isi Tanggal Surat Usulan
15. Pilih Choose File untuk mengunggah Scan Surat Usulan
Setelah selesai mengisi Usulan Kepanitiaan pilih Submit, Tombol
Submit berfungsi untuk menyimpan data yang telah diisikan.
c. Mengusulkan Penugasan Pokja ke ULP
Setelah selesai mengisi Usulan Kepanitiaan dan Submit maka akan
muncul halaman seperti dibawah ini.
Gambar 4. Tampilan Usulan Kepanitiaan
Untuk mengusulkan Penugasan Pokja ke ULP pilih Usulkan ke ULP,
tombol Usulkan ke ULP berfungsi untuk mengirim Usulan
Penugasan Pokja ke ULP
5
d. Mengusulkan Penugasan Pokja ke ULP
Setelah Penugasan Pokja diusulkan ke ULP maka akan muncul
halaman seperti dibawah ini
Gambar 5. Tampilan Diusulkan ke ULP
Setelah di Penugasan Pokja diusulkan ke ULP maka Status Usulan
menjadi Diusulkan ke ULP, Kasatker menunggu tindak lanjut dari
ULP untuk proses penugasan pokja.
e. Usulan Penugasan Pokja dikembalikan dari ULP
Jika usulan Penugasan Pokja belum lengkap maka akan
dikembalikan dari ULP akan terlihat di Status Usulan menjadi
Dikembalikan dari ULP tampilan seperti dibawah ini.
Gambar 6. Tampilan Dikembalikan dari ULP
6
Pilih 1 Catatan Baru untuk melihat catatan dari ULP, kekurangan
apa yang menjadikan Usulan penugasan pokja tersebut
dikembalikan ke Kasatker.
f. Mengisi Catatan Usulan
Setelah Pilih 1 Catatan Baru akan muncul laman seperti dibawah ini.
Gambar 7. Tampilan Catatan Usulan
Keterangan pengisian form Usulan Kepanitiaan :
1. Isi Input Catatan Usulan
2. Pilih Choose File untuk mengunggah Scan Dokumen
Pendukung
Setelah selesai pilih tombol Simpan, tombol Simpan berfungsi
untuk menyimpan data yang sudah dimasukan.
g. Mengirim Usulan Penugasan Pokja
Setelah selesai melengkapi kekurangan, untuk mengusulkan
kembali ke ULP yang pilih Usulan ke ULP seperti laman dibawah
ini.
7
Gambar 8. Tampilan Usulkan ke ULP
Setelah kekurangan berkas dilengkapi dan diusulkan kembali ke
ULP, Kasatker menunggu dari ULP untuk memproses Penugasan
Pokja tersebut.
h. SK Penugasan Pokja dari ULP dan Token Kepanitiaan
Setelah disetujui oleh ULP akan terbit SK Penugasan Pokja dan
Token Kepanitiaan akan terlihat seperti laman sebagai berikut.
Gambar 9. Tampilan Token Kepanitiaan
8
Untuk mengunduh SK Penugasan Pokja klik Nama Kepanitiaan
tersebut akan muncul halaman seperti dibawah ini.
Gambar 10. Tampilan Unduh SK Penugasan
Pilih No. SK Penugasan Pokja maka secara otomatis SK Penugasan
Pokja akan terunduh.
3. PERSIAPAN PENGADAAN
Fitur persiapan pengadaan digunakan untuk membuat Perencanaan
Pengadaan (mendaftarkan dan menyusun RUP), Perencanaan Pemilihan
(Menyusun RPP), dan Riwayat Paket (mencari riwayat paket berdasarkan
tanggal dan waktu). Berikut tampilan halaman pada proses persiapan
pengadaan.
a. Perencanaan Pengadaan (Menyusun RUP)
Fitur perencanaan pengadaan digunakan untuk membuat Rencana
Umum Pengadaan (RUP) paket yang akan dilelang. Pengguna yang
terlibat dalam perencanaan pengadaan adalah PA/KPA/Kasatker.
PA/KPA/Kasatker dapat mendaftarkan RUP ke dalam sistem,
menugaskan panitia penyelenggara (PPK, Pejabat Pengadaan dan PPHP),
dan mengunggah dokumen pengadaan (Dokumen KAK, Dokumen
Identifikasi Kebutuhan, Dokumen Kebijakan Umum, dan Surat Perintah
9
Melelangkan Paket). Berikut tampilan halaman pada proses perencanaan
pengadaan.
1) Mendaftarkan Persiapan Pengadaan (RUP)
Untuk mendaftarkan RUP, login sebagai PA/KPA/Kasatker, pilih
menu SIPP → Persiapan Pengadaan → List Paket, kemudian klik
tombol Daftarkan Persiapan Pengadaan, maka akan tampil
halaman seperti di bawah ini.
Gambar 3. Daftarkan Persiapan Pengadaan
Gambar 11. Pilih Daftar RUP dari SIRUP
Untuk mendaftarkan paket pengadaan, PA/KPA/Kasatker bisa
memilih salah daftar RUP yang terdapat pada database SIRUP,
kemudian klik tombol aksi Daftarkan lalu sistem akan menyimpan
data RUP yang dipilih ke dalam database SIPP.
2) Detail Paket Pengadaan
Untuk melihat detail paket pengadaan yang telah didaftarkan, pada
halaman Daftar Persiapan Pengadaan pilih salah satu paket, maka
akan tampil halaman seperti di bawah ini.
10
Gambar 12. Detail Paket Pengadaan Sebelum Penugasan Panitia Penyelenggara
dan Sebelum Dokumen Perencanaan di Unggah
Gambar 13. Detail Paket Pengadaan Setelah Penugasan Panitia Penyelenggara dan
Setelah Dokumen Perencanaan di Unggah
3) Menugaskan PPK
Untuk menugaskan PPK, PA/KPA/Kasatker masuk ke halaman
detail Paket Pengadaan, di bawah Panitia Penyelenggara pilih
Detail pada PPK, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
11
Gambar 14. Pilih Detail PPK
Kemudian klik tombol Tugaskan PPK, selanjutnya PA/KPA/Kasatker
memilih PPK yang sudah melakukan aktifasi kode akses untuk
ditugaskan, lalu klik tombol Simpan.
Gambar 15. Pilih Tugaskan PPK
Setelah PA/KPA/Kasatker berhasil tugaskan PPK, PA/KPA/Kasatker
bisa melakukan unggah Surat Kuasa (SK) anggota PPK. Untuk
melakukan unggah SK anggota PPK, klik tombol Choose File → pilih
file → klik tombol Unggah.
12
Gambar 16. Mengunggah Surat Kuasa Anggota PPK
Setelah Surat Kuasa (SK) berhasil diunggah, maka akan muncul
tombol download disamping nama file SK yang telah diunggah,
sehingga pengguna lain yang mempunyai hak akses ke paket
pengadaan tersebut bisa mengunduh file SK yang telah di unggah
oleh PA/KPA/Kasatker. Berikut adalah tampilan halaman daftar PPK
yang sudah ditugaskan oleh PA/KPA/Kasatker.
Gambar 17. Daftar PPK yang Sudah Ditugaskan dan Diberi Surat Kuasa oleh
PA/KPA/Kasatker
4) Menugaskan Pejabat Pengadaan
Untuk menugaskan Pejabat Pengadaan (PP), PA/KPA/Kasatker
masuk ke halaman detail Paket Pengadaan, di bawah Panitia
Penyelenggara pilih Detail pada Pejabat Pengadaan, maka akan
tampil halaman seperti di bawah ini.
13
Gambar 18. Pilih Detail Pejabat Pengadaan
Kemudian klik tombol Tugaskan Pejabat Pengadaan, selanjutnya
PA/KPA/Kasatker memilih Pejabat Pengadaan yang sudah
melakukan aktifasi kode akses untuk ditugaskan, lalu klik tombol
Simpan.
Gambar 19. Pilih Tugaskan Pejabat Pengadaan
Setelah PA/KPA/Kasatker berhasil tugaskan Pejabat Pengadaan,
PA/KPA/Kasatker bisa melakukan unggah Surat Kuasa (SK) anggota
Pejabat Pengadaan. Untuk melakukan unggah SK anggota Pejabat
Pengadaan, klik tombol Choose File → pilih file → klik tombol
Unggah.
14
Gambar 20. Mengunggah Surat Kuasa Anggota Pejabat Pengadaan
Setelah Surat Kuasa (SK) berhasil diunggah, maka akan muncul
tombol download disamping nama file SK yang telah diunggah,
sehingga pengguna lain yang mempunyai hak akses ke paket
pengadaan tersebut bisa mengunduh file SK yang telah di unggah
oleh PA/KPA/Kasatker. Berikut adalah tampilan halaman daftar
Pejabat Pengadaan yang sudah ditugaskan oleh PA/KPA/Kasatker.
Gambar 21. Daftar Pejabat Pengadaan yang Sudah Ditugaskan dan Diberi Surat
Kuasa oleh PA/KPA/Kasatker
5) Menugaskan PPHP
Untuk menugaskan PPHP, PA/KPA/Kasatker masuk ke halaman
detail Paket Pengadaan, di bawah Panitia Penyelenggara pilih
Detail pada PPHP, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
15
Gambar 22. Pilih Detail PPHP
Kemudian klik tombol Tugaskan PPHP, selanjutnya
PA/KPA/Kasatker memilih PPHP yang sudah melakukan aktifasi
kode akses untuk ditugaskan, lalu klik tombol Simpan.
Gambar 23. Pilih Tugaskan PPHP
Setelah PA/KPA/Kasatker berhasil tugaskan PPHP,
PA/KPA/Kasatker bisa melakukan unggah Surat Kuasa (SK) anggota
PPHP. Untuk melakukan unggah SK anggota PPHP, klik tombol
Choose File → pilih file → klik tombol Unggah.
16
Gambar 24. Mengunggah Surat Kuasa Anggota PPHP
Setelah Surat Kuasa (SK) berhasil diunggah, maka akan muncul
tombol download disamping nama file SK yang diunggah, sehingga
pengguna lain yang mempunyai hak akses ke paket pengadaan
tersebut bisa mengunduh file SK yang telah di unggah oleh
PA/KPA/Kasatker. Berikut adalah tampilan halaman daftar PPHP
yang sudah ditugaskan oleh PA/KPA/Kasatker.
Gambar 25. Daftar PPHP yang Sudah Ditugaskan dan Diberi Surat Kuasa oleh
PA/KPA/Kasatker
6) Mengunggah Dokumen KAK
Untuk mengunggah Dokumen KAK, PA/KPA/Kasatker masuk ke
halaman detail Paket Pengadaan, dibawah Dokumen Perencanaan
pilih Detail pada Dokumen KAK, maka akan tampil halaman seperti
di bawah ini.
17
Gambar 26. Mengunggah Dokumen KAK
Untuk melakukan unggah Dokumen KAK, klik tombol Choose File
→ pilih file → klik tombol Simpan File. Setelah dokumen berhasil di
unggah, maka akan muncul tombol Finalisasi Dokumen KAK dan
tombol aksi Hapus di samping daftar dokumen yang telah di unggah,
tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 27. Berhasil Unggah Dokumen KAK
Tombol Hapus hanya muncul ketika dokumen belum di finalisasi
oleh PA/KPA/Kasatker. Untuk menghapus Dokumen KAK, klik
tombol aksi Hapus → muncul confirmation screen → klik tombol Ya
untuk menghapus dokumen dan klik tombol Batal untuk batal
menghapus, tampilan halaman seperti di bawah ini.
18
Gambar 28. Pilih Hapus Dokumen KAK
Gambar 29. Berhasil Menghapus Dokumen KAK
Tombol Finalisasi Dokumen KAK berfungsi untuk menyimpan
Dokumen KAK ke dalam database SIPP, sehingga pengguna lain
yang mempunyai hak akses ke paket pengadaan tersebut bisa
melihat dan mengunduh Dokumen KAK. PA/KPA/Kasatker bisa
melakukan unggah dan finalisasi Dokumen KAK lebih dari satu
dokumen. Akan tetapi hanya dokumen yang sudah di finalisasi yang
akan muncul pada halaman detail paket pengadaan pengguna lain.
Untuk melakukan finalisasi Dokumen KAK, klik tombol Finalisasi
Dokumen KAK → muncul confirmation screen → klik tombol Ya
19
untuk finalisasi dokumen dan klik tombol Tidak untuk batal
finalisasi, tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 30. Pilih Finalisasi Dokumen KAK
Setelah Dokumen KAK berhasil di finalisasi, maka tombol aksi
Hapus akan menghilang dan akan muncul tombol download
disamping nama file Dokumen KAK. Berikut adalah tampilan
halaman daftar Dokumen KAK yang sudah di finalisasi oleh
PA/KPA/Kasatker.
Gambar 31. Daftar Dokumen KAK Setelah di Finalisasi oleh PA/KPA/Kasatker
7) Mengunggah Dokumen Identifikasi Kebutuhan
Untuk mengunggah Dokumen Identifikasi Kebutuhan,
PA/KPA/Kasatker masuk ke halaman detail Paket Pengadaan,
20
dibawah Dokumen Perencanaan pilih Detail pada Dokumen
Identifikasi Kebutuhan, maka akan tampil halaman seperti di
bawah ini.
Gambar 32. Mengunggah Dokumen Identifikasi Kebutuhan
Untuk melakukan unggah Dokumen Identifikasi Kebutuhan, klik
tombol Choose File → pilih file → klik tombol Simpan File. Setelah
dokumen berhasil di unggah, maka akan muncul tombol Finalisasi
Dokumen Identifikasi Kebutuhan dan tombol aksi Hapus di
samping daftar dokumen yang telah di unggah, tampilan halaman
seperti di bawah ini.
Gambar 33. Berhasil Unggah Dokumen Identifikasi Kebutuhan
Tombol Hapus hanya muncul ketika dokumen belum di finalisasi
oleh PA/KPA/Kasatker. Untuk menghapus Dokumen Identifikasi
21
Kebutuhan, klik tombol aksi Hapus → muncul confirmation screen →
klik tombol Ya untuk menghapus dokumen dan klik tombol Batal
untuk batal menghapus, tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 34. Pilih Hapus Dokumen Identifikasi Kebutuhan
Gambar 35. Berhasil Menghapus Dokumen Identifikasi Kebutuhan
Tombol Finalisasi Dokumen Identifikasi Kebutuhan berfungsi
untuk menyimpan Dokumen Identifikasi Kebutuhan ke dalam
database SIPP, sehingga pengguna lain yang mempunyai hak akses
ke paket pengadaan tersebut bisa melihat dan mengunduh Dokumen
Identifikasi Kebutuhan. PA/KPA/Kasatker bisa melakukan unggah
22
dan finalisasi Dokumen Identifikasi Kebutuhan lebih dari satu
dokumen. Akan tetapi hanya dokumen yang sudah di finalisasi yang
akan muncul pada halaman detail paket pengadaan pengguna lain.
Untuk melakukan finalisasi Dokumen Identifikasi Kebutuhan, klik
tombol Finalisasi Dokumen Identifikasi Kebutuhan → muncul
confirmation screen → klik tombol Ya untuk finalisasi dokumen dan
klik tombol Tidak untuk batal finalisasi, tampilan halaman seperti di
bawah ini.
Gambar 36. Pilih Finalisasi Dokumen Identifikasi Kebutuhan
Setelah Dokumen Identifikasi Kebutuhan berhasil di finalisasi, maka
tombol aksi Hapus akan menghilang dan akan muncul tombol
download di samping nama file Dokumen Identifikasi Kebutuhan.
Berikut adalah tampilan halaman daftar Dokumen Identifikasi
Kebutuhan yang sudah di finalisasi oleh PA/KPA/Kasatker.
23
Gambar 37. Daftar Dokumen Identifikasi Kebutuhan Setelah di Finalisasi oleh
PA/KPA/Kasatker
8) Mengunggah Dokumen Kebijakan Umum
Untuk mengunggah Dokumen Kebijakan Umum, PA/KPA/Kasatker
masuk ke halaman detail Paket Pengadaan, dibawah Dokumen
Perencanaan pilih Detail pada Dokumen Kebijakan Umum, maka
akan tampil halaman seperti di bawah ini.
Gambar 38. Mengunggah Dokumen Kebijakan Umum
Untuk melakukan unggah Dokumen Kebijakan Umum, klik tombol
Choose File → pilih file → klik tombol Simpan File. Setelah
dokumen berhasil di unggah, maka akan muncul tombol Finalisasi
24
Dokumen Kebijakan Umum dan tombol aksi Hapus di samping
daftar dokumen yang telah di unggah, tampilan halaman seperti di
bawah ini.
Gambar 39. Berhasil Unggah Dokumen Kebijakan Umum
Tombol Hapus hanya muncul ketika dokumen belum di finalisasi
oleh PA/KPA/Kasatker. Untuk menghapus Dokumen Kebijakan
Umum, klik tombol aksi Hapus → muncul confirmation screen → klik
tombol Ya untuk menghapus dokumen dan klik tombol Batal untuk
batal menghapus, tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 40. Pilih Hapus Dokumen Kebijakan Umum
25
Gambar 41. Berhasil Menghapus Dokumen Kebijakan Umum
Tombol Finalisasi Dokumen Kebijakan Umum berfungsi untuk
menyimpan Dokumen Kebijakan Umum ke dalam database SIPP,
sehingga pengguna lain yang mempunyai hak akses ke paket
pengadaan tersebut bisa melihat dan mengunduh Dokumen
Kebijakan Umum. PA/KPA/Kasatker bisa melakukan unggah dan
finalisasi Dokumen Kebijakan Umum lebih dari satu dokumen. Akan
tetapi hanya dokumen yang sudah di finalisasi yang akan muncul
pada halaman detail paket pengadaan pengguna lain. Untuk
melakukan finalisasi Dokumen Kebijakan Umum, klik tombol
Finalisasi Dokumen Kebijakan Umum → muncul confirmation
screen → klik tombol Ya untuk finalisasi dokumen dan klik tombol
Tidak untuk batal finalisasi, tampilan halaman seperti di bawah ini.
26
Gambar 42. Pilih Finalisasi Dokumen Kebijakan Umum
Setelah Dokumen Kebijakan Umum berhasil di finalisasi, maka
tombol aksi Hapus akan menghilang dan akan muncul tombol
download di samping nama file Dokumen Kebijakan Umum. Berikut
adalah tampilan halaman daftar Dokumen Kebijakan Umum yang
sudah di finalisasi oleh PA/KPA/Kasatker.
Gambar 43. Daftar Dokumen Kebijakan Umum Setelah di Finalisasi oleh PA/KPA/Kasatker
9) Mengunggah Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket
Untuk mengunggah Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket,
PA/KPA/Kasatker masuk ke halaman detail Paket Pengadaan,
dibawah Dokumen Perencanaan pilih Detail pada Dokumen Surat
27
Perintah Melelangkan Paket, maka akan tampil halaman seperti di
bawah ini.
Gambar 44. Mengunggah Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket
Untuk melakukan unggah Dokumen Surat Perintah Melelangkan
Paket, klik tombol Choose File → pilih file → klik tombol Simpan
File. Setelah dokumen berhasil di unggah, maka akan muncul
tombol Finalisasi Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket
dan tombol aksi Hapus di samping daftar dokumen yang di unggah,
tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 45. Berhasil Unggah Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket
Tombol Hapus hanya muncul ketika dokumen belum di finalisasi
oleh PA/KPA/Kasatker. Untuk menghapus Dokumen Surat Perintah
Melelangkan Paket, klik tombol aksi Hapus → muncul confirmation
28
screen → klik tombol Ya untuk menghapus dokumen dan klik tombol
Batal untuk batal menghapus, tampilan halaman seperti di bawah
ini.
Gambar 46. Pilih Hapus Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket
Gambar 47. Berhasil Menghapus Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket
Tombol Finalisasi Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket
berfungsi untuk menyimpan Dokumen Surat Perintah Melelangkan
Paket ke dalam database SIPP, sehingga pengguna lain yang
mempunyai hak akses ke paket pengadaan tersebut bisa melihat dan
mengunduh Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket.
PA/KPA/Kasatker bisa melakukan unggah dan finalisasi Dokumen
Surat Perintah Melelangkan Paket lebih dari satu dokumen. Akan
29
tetapi hanya dokumen yang sudah di finalisasi yang akan muncul
pada halaman detail paket pengadaan pengguna lain. Untuk
melakukan finalisasi Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket,
klik tombol Finalisasi Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket
→ muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk finalisasi
dokumen dan klik tombol Tidak untuk batal finalisasi, tampilan
halaman seperti di bawah ini.
Gambar 48. Pilih Finalisasi Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket
Setelah Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket berhasil di
finalisasi, maka tombol aksi Hapus akan menghilang dan akan
muncul tombol download di samping nama file Dokumen Surat
Perintah Melelangkan Paket. Berikut adalah tampilan halaman daftar
Dokumen Surat Perintah Melelangkan Paket yang sudah di finalisasi
oleh PA/KPA/Kasatker.
30
Gambar 49. Daftar Dokumen Kebijakan Umum Setelah di Finalisasi oleh
PA/KPA/Kasatker
b. Perencanaan Pemilihan (Menyusun RPP)
Fitur perencanaan pemilihan digunakan untuk menyusun Rencana
Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dari paket pengadaan yang telah dibuat
oleh PA/KPA/Kasatker. Pengguna yang terlibat dalam perencanaan
pemilihan adalah Pejabat Pengadaan (PP) dan PPK. PPK dapat menyusun
Spesifikasi Teknis, Rancangan Kontrak, dan HPS berdasarkan RUP yang
telah dibuat oleh PA/KPA/Kasatker. Kemudian Pejabat Pengadaan (PP)
bersama PPK akan menelaah dokumen terkait sampai kedua belah
pihak menyetujuinya. Jika telah disetujui, maka PPK dapat mengunggah
Berita Acara Pengkajian. Berikut tampilan halaman pada proses
perencanaan pemilihan.
1) Menyusun Spesifikasi Teknis
Untuk menyusun Spesifikasi Teknis, login sebagai PPK, pilih menu
SIPP → Persiapan Pengadaan → List Paket, maka akan tampil
halaman seperti di bawah ini.
31
Gambar 50. Daftar Persiapan Pengadaan (PPK)
Pada halaman menu List Paket, akan muncul daftar persiapan
pengadaan yang telah ditugaskan kepada PPK yang bersangkutan.
Untuk melihat detail dari paket pengadaan, klik nama paket →
RPP, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
Gambar 51. Detail Paket Pengadaan (PPK)
32
Gambar 52. Pilih Menu RPP
Untuk menyusun Spesifikasi Teknis, klik Detail pada Spesifikasi
Teknis, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
Gambar 53. Pilih Dokumen Spesifikasi Teknis
Pada detail Spesifikasi Teknis, PPK dapat melakukan unggah
Dokumen Spesifikasi Teknis dan dapat menambah komposisi
Personil Inti dan Peralatan Utama. Draft Spesifikasi Teknis hanya
bisa dilihat oleh PPK, draft tersebut akan diterbitkan setelah di
finalisasi oleh PPK. Sebelum draft Spesifikasi Teknis di finalisasi, PPK
harus melengkapi data Personil Inti dan Peralatan Utama. Untuk
menambah data Personil Inti dan Peralatan Utama, pilih tombol
33
Personil Inti & Peralatan Utama, maka akan tampil halaman
seperti di bawah ini.
Gambar 54. Pilih Personil Inti dan Peralatan Utama
Klik tombol Tambah Komposisi Personil untuk menambah data
Komposisi Personil Inti, maka akan tampil halaman seperti di bawah
ini.
Gambar 55. Form Komposisi Personil Inti
Keterangan pengisian form Komposisi Personil Inti :
3. Isi Tenaga Ahli
4. Isi Jumlah
5. Pilih Pendidikan
6. Isi Keahlian
34
7. Isi Pengalaman
8. Isi Billing Rate
9. Pilih Satuan
10. Pilih Simpan untuk menyimpan komposisi personil inti
11. Pilih Batal untuk batal menambah komposisi personil inti
Setelah form Komposisi Personil Inti disimpan, maka akan muncul
tombol aksi Delete dan Edit pada Daftar Komposisi Personil Inti,
tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 56. Berhasil Menambah Data Komposisi Personil Inti
Tombol Edit dan Hapus hanya muncul ketika data Komposisi
Personil Inti belum di finalisasi oleh PPK. Untuk mengubah data
Komposisi Personil Inti, klik tombol aksi Edit → isi form Edit
Komposisi Personil Inti → klik Simpan, tampilan halaman seperti
di bawah ini.
35
Gambar 57. Edit Komposisi Personil Inti
Untuk menghapus data Komposisi Personil Inti, klik tombol aksi
Hapus → muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk
menghapus data dan klik tombol Tidak untuk batal menghapus,
tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 58. Hapus Data Komposisi Personil Inti
36
Gambar 59. Berhasil Hapus Data Komposisi Personil Inti
PPK bisa menambah data Komposisi Personil Inti lebih dari satu
Tenaga Ahli. Setelah data Komposisi Personil Inti di finalisasi, maka
PPK tidak dapat menambah data lagi. Untuk melakukan finalisasi
Komposisi Personil Inti, klik tombol Finalisasi pada tabel Daftar
Komposisi Personil Inti, kemudian akan muncul confirmation
screen, klik tombol Ya untuk finalisasi data dan klik tombol Tidak
untuk batal finalisasi, tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 60. Finalisasi Komposisi Personil Inti
37
Gambar 61. Berhasil Finalisasi Personil Inti
Selanjutnya, pada halaman Personil Inti dan Peralatan Utama, klik
tombol Tambah Komposisi Peralatan untuk menambah data
Komposisi Peralatan Utama, maka akan tampil halaman seperti di
bawah ini.
Gambar 62. Form Komposisi Peralatan Utama
Keterangan pengisian form Komposisi Peralatan Utama :
1. Pilih Kategori
2. Pilih Sub Kategori
38
3. Isi Jenis
4. Isi Jumlah
5. Isi Kapasitas
6. Isi Satuan
7. Pilih Kepemilikan
8. Pilih Simpan untuk menyimpan komposisi peralatan utama
9. Pilih Batal untuk batal menambah komposisi peralatan utama
Setelah form Komposisi Peralatan Utama disimpan, maka akan
muncul tombol aksi Delete dan Edit pada Daftar Komposisi
Peralatan Utama, tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 63. Berhasil Menambah Data Komposisi Peralatan Utama
Tombol Edit dan Hapus hanya muncul ketika data Komposisi
Peralatan Utama belum di finalisasi oleh PPK. Untuk mengubah data
Komposisi Peralatan Utama, klik tombol aksi Edit → isi form Edit
Komposisi Peralatan Utama → klik Simpan, tampilan halaman
seperti di bawah ini.
39
Gambar 64. Edit Komposisi Peralatan Utama
Untuk menghapus data Komposisi Peralatan Utama, klik tombol aksi
Hapus → muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk
menghapus data dan klik tombol Tidak untuk batal menghapus,
tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 65. Hapus Data Komposisi Peralatan Utama
40
Gambar 66. Berhasil Hapus Data Komposisi Peralatan Utama
PPK bisa menambah data Komposisi Peralatan Utama lebih dari satu
Kategori. Setelah data Komposisi Peralatan Utama di finalisasi, maka
PPK tidak dapat menambah data lagi. Untuk melakukan finalisasi
Komposisi Peralatan Utama, klik tombol Finalisasi pada tabel Daftar
Komposisi Peralatan Utama, kemudian akan muncul confirmation
screen, klik tombol Ya untuk finalisasi data dan klik tombol Tidak
untuk batal finalisasi, tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 67. Finalisasi Komposisi Peralatan Utama
41
Gambar 68. Berhasil Finalisasi Peralatan Utama
Setelah PPK melengkapi data Komposisi Personil Inti dan Peralatan
Utama, maka langkah selanjutnya adalah PPK mengunggah
dokumen Spesifikasi Teknis. Untuk melakukan unggah Dokumen
Spesifikasi Teknis, kembali ke halaman detail Spesifikasi Teknis,
kemudian klik tombol Choose File → pilih file → klik tombol Simpan
File. Setelah dokumen berhasil di unggah, maka akan muncul
tombol Unduh dan Finalisasi di samping daftar dokumen yang
diunggah, tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 69. Mengunggah Dokumen Spesfikasi Teknis
42
Gambar 70. Berhasil Unggah Dokumen Spesifikasi Teknis
Untuk mengunduh Dokumen Spesifikasi Teknis yang telah di
unggah, klik tombol Unduh maka dokumen akan tersimpan otomatis
ke dalam komputer/laptop. Sedangkan untuk melakukan finalisasi
dokumen Spesifikasi Teknis, klik tombol Finalisasi → muncul
confirmation screen → klik tombol Ya untuk finalisasi dokumen dan
klik tombol Tidak untuk batal finalisasi, tampilan halaman seperti di
bawah ini.
Gambar 71. Finalisasi Spesifikasi Teknis
Setelah PPK melakukan finalisasi Spesifikasi Teknis, status draft
Spesifikasi Teknis menjadi DITERBITKAN sehingga Spesifikasi
Teknis bisa ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengadaan (PP) yang
43
mempunyai hak akses ke paket pengadaan tersebut, tampilan
halaman seperti di bawah ini.
Gambar 72. Berhasil Menerbitkan Spesifikasi Teknis
PPK dapat menyelesaikan dan mengunggah kembali revisi Dokumen
Spesifikasi Teknis sebelum ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengadaan
(PP). Untuk menyelesaikan dan merevisi Dokumen Spesifikasi
Teknis, klik tombol Selesaikan & Revisi → Choose File → klik
Simpan, tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 73. Selesaikan dan Revisi Dokumen Spesifikasi Teknis oleh PPK
44
Gambar 74. Berhasil Selesaikan dan Revisi Dokumen Spesifikasi Teknis oleh PPK
Setelah dokumen revisi disimpan, status Spesifikasi Teknis masih
DITERBITKAN karena masih menunggu tindak lanjut dari Pejabat
Pengadaan (PP). Pejabat Pengadaan (PP) akan melakukan tindak
lanjut terhadap Dokumen Spesifikasi Teknis yang terbaru. Untuk
melihat riwayat penyusunan Spesifikasi Teknis sebelumnya klik
Tombol Spesifikasi Teknis Sebelumnya → klik Lihat Detail,
tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 75. Riwayat Penyusunan Spesifikasi Teknis Sebelumnya
45
Gambar 76. Lihat Detail Riwayat Penyusunan Spesifikasi Teknis Sebelumnya
2) Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh Pejabat Pengadaan
Kaji ulang Spesifikasi Teknis akan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan
(PP) setelah Spesifikasi Teknis diterbitkan oleh PPK. Untuk mengkaji
ulang Spesifikasi Teknis, maka pengguna harus login sebagai Pejabat
Pengadaan (PP). Setelah berhasil login sebagai Pejabat Pengadaan
(PP), pilih menu SIPP → Persiapan Pengadaan → List Paket → klik
nama paket → RPP → klik Detail pada Spesifikasi Teknis, maka
akan tampil halaman seperti di bawah ini.
Gambar 77. Daftar Spesifikasi Teknis (Pejabat Pengadaan)
46
Pada detail Spesifikasi Teknis, Pejabat Pengadaan (PP) dapat
mengunduh Dokumen Spesifikasi Teknis dan melakukan tindak
lanjut. Untuk mengunduh Dokumen Spesifikasi Teknis, klik tombol
Unduh maka dokumen akan tersimpan otomatis ke dalam
komputer/laptop. Sedangkan untuk melakukan tindak lanjut, klik
tombol Tindak Lanjut, maka akan tampil halaman seperti di bawah
ini.
Gambar 78. Isi Form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh Pejabat Pengadaan (PP)
Keterangan pengisian form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh Pejabat
Pengadaan :
1. Pilih Choose file
2. Isi Keterangan kaji ulang Spesifikasi Teknis
3. Pilih Simpan untuk menyimpan hasil kaji ulang Spesifikasi Teknis
4. Pilih Tutup untuk membatalkan kaji ulang Spesifikasi Teknis
5. Pilih Selesaikan untuk menyelesaikan kaji ulang Spesifikasi
Teknis
Setelah itu, isi form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis disertai lampiran
dokumen pendukung. Jika Spesifikasi Teknis sudah sesuai, maka
Pejabat Pengadaan (PP) dapat langsung menyelesaikan proses kaji
47
ulang Spesifikasi Teknis tanpa menunggu tindak lanjut dari PPK
dengan cara klik tombol Selesaikan, maka status Spesifikasi Teknis
berubah menjadi SELESAI, tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 79. Berhasil Menyelesaikan Spesifikasi Teknis oleh Pejabat Pengadaan
(PP)
Jika Spesifikasi Teknis belum sesuai, maka Pejabat Pengadaan (PP)
dapat mengisi form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis disertai lampiran
dokumen pendukung, lalu klik tombol Simpan, maka status
Spesifikasi Teknis berubah menjadi REVISI, tampilan halaman
seperti di bawah ini.
Gambar 80. Pejabat Pengadaan Berhasil Menindak Lanjuti Spesifikasi Teknis
48
Lampiran revisi Dokumen Spesifikasi Teknis dapat diunduh dengan
cara klik tombol Unduh pada detail riwayat Spesifikasi Teknis, maka
dokumen akan tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop.
3) Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh PPK
Kaji ulang Spesifikasi Teknis bisa dilakukan oleh PPK setelah
Spesifikasi Teknis ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengadaan (PP).
Untuk mengkaji ulang Spesifikasi Teknis, maka pengguna harus
login sebagai PPK. Setelah berhasil login sebagai PPK, pilih menu
SIPP → Persiapan Pengadaan → List Paket → klik nama paket →
RPP → klik Detail pada Spesifikasi Teknis, maka akan tampil
halaman seperti di bawah ini.
Gambar 81. Daftar Spesifikasi Teknis (PPK) Setelah di Revisi oleh Pejabat
Pengadaan (PP)
Untuk melakukan tindak lanjut, klik tombol Tindak Lanjut, maka
akan tampil halaman seperti di bawah ini.
49
Gambar 82. Isi Form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh PPK
Keterangan pengisian form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis oleh PPK :
1. Pilih Choose file
2. Isi Keterangan kaji ulang Spesifikasi Teknis
3. Centang Setuju untuk menyetujui hasil kaji ulang Spesifikasi
Teknis
4. Pilih Simpan untuk menyimpan hasil kaji ulang Spesifikasi Teknis
5. Pilih Tutup untuk membatalkan kaji ulang Spesifikasi Teknis
Setelah itu, isi form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis disertai lampiran
dokumen pendukung. Jika Spesifikasi Teknis belum sesuai, maka
PPK dapat melakukan revisi ulang terhadap Spesifikasi Teknis dan
mengunggah lampiran dokumen kembali, kemudian klik tombol
Simpan. Jika Spesifikasi Teknis sudah sesuai, maka PPK akan
memberikan instruksi kepada Pejabat Pengadaan (PP) untuk
menyelesaikan proses kaji ulang Spesifikasi Teknis dengan cara
centang Setuju → Simpan pada form Kaji Ulang Spesifikasi Teknis,
maka akan muncul keterangan Sudah Disetujui pada detail
Spesifikasi Teknis. Tampilan halaman seperti di bawah ini.
50
Gambar 83. Detail Spesifikasi Teknis Setelah Disetujui oleh PPK
Setelah Spesifikasi Teknis disetujui oleh PPK, maka Pejabat
Pengadaan (PP) dapat menyelesaikan proses kaji ulang Spesifikasi
Teknis dengan cara klik tombol Tindak Lanjut → isi form Kaji Ulang
Spesifikasi Teknis → klik tombol Selesaikan, maka status
Spesifikasi Teknis berubah menjadi SELESAI, tampilan halaman
seperti di bawah ini.
Gambar 84. Detail Spesifikasi Teknis Setelah Diselesaikan oleh Pejabat
Pengadaan (PPK)
51
Setelah proses penyusunan Spesifikasi Teknis dikaji ulang dan
diselesaikan oleh Pejabat Pengadaan (PP), maka pada halaman detail
Spesifikasi Teknis milik PPK akan muncul kembali tombol Choose
File dan Personil Inti & Peralatan Utama. Sehingga PPK dapat
mengunggah kembali Dokumen Spesifikasi Teknis dan menyusun
kembali data Personil Inti dan Peralatan Utama.
4) Menyusun Rancangan Kontrak
Untuk menyusun Rancangan Kontrak, login sebagai PPK, pilih menu
SIPP → Persiapan Pengadaan → List Paket → klik nama paket →
RPP → klik Detail pada Rancangan Kontrak, maka akan tampil
halaman seperti di bawah ini.
Gambar 85. Pilih Dokumen Rancangan Kontrak
Pada detail Rancangan Kontrak, PPK dapat melakukan unggah
Dokumen Rancangan Kontrak. Draft Rancangan Kontrak hanya bisa
dilihat oleh PPK, draft tersebut akan diterbitkan setelah di finalisasi
oleh PPK. Untuk melakukan unggah Dokumen Rancangan Kontrak,
klik tombol Choose File, pilih file yang ada dalam komputer/laptop
kemudian klik tombol Simpan File. Setelah dokumen berhasil di
unggah, maka akan muncul tombol Unduh dan Finalisasi di
samping dokumen yang diunggah, tampilan halaman seperti di
bawah ini.
52
Gambar 86. Berhasil Unggah Dokumen Rancangan Kontrak
Untuk mengunduh Dokumen Rancangan Kontrak yang telah di
unggah, klik tombol Unduh maka dokumen akan tersimpan otomatis
ke dalam komputer/laptop. Sedangkan untuk melakukan finalisasi
Dokumen Rancangan Kontrak, klik tombol Finalisasi → muncul
confirmation screen → klik tombol Ya untuk finalisasi dokumen dan
klik tombol Tidak untuk batal finalisasi, tampilan halaman seperti di
bawah ini.
Gambar 87. Finalisasi Rancangan Kontrak
Setelah PPK melakukan finalisasi Rancangan Kontrak, status draft
Rancangan Kontrak menjadi DITERBITKAN sehingga Rancangan
Kontrak bisa ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengadaan (PP) yang
mempunyai hak akses ke paket pengadaan tersebut, tampilan
halaman seperti di bawah ini.
53
Gambar 88. Berhasil Menerbitkan Rancangan Kontrak
PPK dapat menyelesaikan dan mengunggah kembali revisi Dokumen
Rancangan Kontrak sebelum ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengadaan
(PP). Untuk menyelesaikan dan merevisi Dokumen Rancangan
Kontrak, klik tombol Selesaikan & Revisi → Choose File → klik
Simpan, tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 89. Selesaikan dan Revisi Dokumen Rancangan Kontrak oleh PPK
54
Gambar 90. Berhasil Selesaikan dan Revisi Dokumen Rancangan Kontrak oleh
PPK
Setelah dokumen revisi disimpan, status Rancangan Kontrak masih
DITERBITKAN karena masih menunggu tindak lanjut dari Pejabat
Pengadaan (PP). Pejabat Pengadaan (PP) akan melakukan tindak
lanjut terhadap Dokumen Rancangan Kontrak yang terbaru. Untuk
melihat riwayat penyusunan Rancangan Kontrak sebelumnya klik
Tombol Rancangan Kontrak Sebelumnya → klik Lihat Detail,
tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 91. Riwayat Penyusunan Rancangan Kontrak Sebelumnya
55
Gambar 92. Lihat Detail Riwayat Rancangan Kontrak Sebelumnya
5) Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh Pejabat Pengadaan
Kaji ulang Rancangan Kontrak akan dilakukan oleh Pejabat
Pengadaan (PP) setelah Rancangan Kontrak diterbitkan oleh PPK.
Untuk mengkaji ulang Rancangan Kontrak, maka pengguna harus
login sebagai Pejabat Pengadaan (PP). Setelah berhasil login sebagai
Pejabat Pengadaan (PP), pilih menu SIPP → Persiapan Pengadaan
→ List Paket → klik nama paket → RPP → klik Detail pada
Rancangan Kontrak, maka akan tampil halaman seperti di bawah
ini.
Gambar 93. Daftar Rancangan Kontrak (Pejabat Pengadaan)
56
Pada detail Rancangan Kontrak, Pejabat Pengadaan (PP) dapat
mengunduh Dokumen Rancangan Kontrak dan melakukan tindak
lanjut. Untuk mengunduh Dokumen Rancangan Kontrak, klik
tombol Unduh maka dokumen akan tersimpan otomatis ke dalam
komputer/laptop. Sedangkan untuk melakukan tindak lanjut, klik
tombol Tindak Lanjut, maka akan tampil halaman seperti di bawah
ini.
Gambar 94. Isi Form Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh Pejabat Pengadaan (PP)
Keterangan pengisian form Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh
Pejabat Pengadaan :
1. Pilih Choose file
2. Isi Keterangan kaji ulang Rancangan Kontrak
3. Pilih Simpan untuk menyimpan hasil kaji ulang Rancangan
Kontrak
4. Pilih Tutup untuk membatalkan kaji ulang Rancangan Kontrak
5. Pilih Selesaikan untuk menyelesaikan kaji ulang Rancangan
Kontrak
Setelah itu, isi form Kaji Ulang Rancangan Kontrak disertai lampiran
dokumen pendukung. Jika Rancangan Kontrak sudah sesuai, maka
Pejabat Pengadaan (PP) dapat langsung menyelesaikan proses kaji
ulang Rancangan Kontrak tanpa menunggu tindak lanjut dari PPK
dengan cara klik tombol Selesaikan, maka status Rancangan
57
Kontrak berubah menjadi SELESAI, tampilan halaman seperti di
bawah ini.
Gambar 95. Berhasil Menyelesaikan Rancangan Kontrak oleh Pejabat Pengadaan
(PP)
Jika Rancangan Kontrak belum sesuai, maka Pejabat Pengadaan (PP)
dapat mengisi form Kaji Ulang Rancangan Kontrak disertai lampiran
dokumen pendukung, lalu klik tombol Simpan, maka status
Rancangan Kontrak berubah menjadi REVISI, tampilan halaman
seperti di bawah ini.
Gambar 96. Pejabat Pengadaan Berhasil Menindak Lanjuti Rancangan Kontrak
58
Lampiran revisi Dokumen Rancangan Kontrak dapat diunduh
dengan cara klik tombol Unduh pada detail riwayat Rancangan
Kontrak, maka dokumen akan tersimpan otomatis ke dalam
komputer/laptop.
6) Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh PPK
Kaji ulang Rancangan Kontrak bisa dilakukan oleh PPK setelah
Rancangan Kontrak ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengadaan (PP).
Untuk mengkaji ulang Rancangan Kontrak, maka pengguna harus
login sebagai PPK. Setelah berhasil login sebagai PPK, pilih menu
SIPP → Persiapan Pengadaan → List Paket → klik nama paket →
RPP → klik Detail pada Rancangan Kontrak, maka akan tampil
halaman seperti di bawah ini.
Gambar 97. Daftar Rancangan Kontrak (PPK) Setelah di Revisi oleh Pejabat
Pengadaan (PP)
Untuk melakukan tindak lanjut, klik tombol Tindak Lanjut, maka
akan tampil halaman seperti di bawah ini.
59
Gambar 98. Isi Form Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh PPK
Keterangan pengisian form Kaji Ulang Rancangan Kontrak oleh PPK:
1. Pilih Choose file
2. Isi Keterangan kaji ulang Rancangan Kontrak
3. Klik Setuju untuk menyetujui hasil kaji ulang Rancangan
Kontrak
4. Pilih Simpan untuk menyimpan hasil kaji ulang Rancangan
Kontrak
5. Pilih Tutup untuk membatalkan kaji ulang Rancangan Kontrak
Setelah itu, isi form Kaji Ulang Rancangan Kontrak disertai lampiran
dokumen pendukung. Jika Rancangan Kontrak belum sesuai, maka
PPK dapat melakukan revisi ulang terhadap Rancangan Kontrak dan
mengunggah lampiran dokumen kembali, kemudian klik tombol
Simpan. Jika Rancangan Kontrak sudah sesuai, maka PPK akan
memberikan instruksi kepada Pejabat Pengadaan (PP) untuk
menyelesaikan proses kaji ulang Rancangan Kontrak dengan cara
centang Setuju → Simpan pada form Kaji Ulang Rancangan Kontrak,
maka akan muncul keterangan Sudah Disetujui pada detail
Rancangan Kontrak. Tampilan halaman seperti di bawah ini.
60
Gambar 99. Detail Rancangan Kontrak Setelah Disetujui oleh PPK
Setelah Rancangan Kontrak disetujui oleh PPK, maka Pejabat
Pengadaan (PP) dapat menyelesaikan proses kaji ulang Rancangan
Kontrak dengan cara klik tombol Tindak Lanjut → isi form Kaji
Ulang Rancangan Kontrak → klik tombol Selesaikan, maka status
Rancangan Kontrak berubah menjadi SELESAI, tampilan halaman
seperti di bawah ini.
Gambar 100. Detail Rancangan Kontrak Setelah Diselesaikan oleh Pejabat
Pengadaan (PPK)
61
Setelah proses penyusunan Rancangan Kontrak dikaji ulang dan
diselesaikan oleh Pejabat Pengadaan (PP), maka pada halaman detail
Rancangan Kontrak milik PPK akan muncul kembali tombol Choose
File, sehingga PPK dapat mengunggah kembali Dokumen Rancangan
Kontrak.
7) Menyusun HPS
Pada detail HPS, sistem akan menyediakan fasilitas penyusunan
HPS. PPK dapat menyusun HPS dengan cara mengunggah file
spreadsheet atau melakukan input manual di aplikasi. Selain itu
PPK juga melakukan upload dokumen Dasar Penetapan HPS. Untuk
menyusun HPS, setelah berhasil login sebagai PPK, pilih menu SIPP
→ Persiapan Pengadaan → List Paket → klik nama paket → RPP
→ klik Detail pada HPS, maka akan tampil halaman seperti di
bawah ini.
Gambar 101. Mengunggah Dokumen HPS Excel
62
Keterangan pengisian penyusunan HPS Excel oleh PPK :
1. Pilih Template HPS untuk mengunduh template file HPS
2. Pilih Choose File untuk mengunggah template HPS yang sudah
diedit dalam komputer/laptop
3. Pilih Upload untuk menyimpan dokumen dalam aplikasi
4. Isi manual data HPS dalam aplikasi
PPK dapat mengunduh template file excel HPS di aplikasi dengan klik
tombol Template HPS, maka template HPS akan tersimpan otomatis
ke dalam komputer/laptop. Untuk melakukan unggah Dokumen
HPS berupa Excel, klik tombol Choose File → pilih file HPS yang
sudah diedit dalam komputer/laptop → klik tombol Upload. Setelah
dokumen berhasil di unggah, maka data dalam file excel tersebut
akan muncul dalam tabel HPS yang ada pada aplikasi, dan Total
Nilai HPS akan terisi secara otomatis. Tampilan halaman seperti di
bawah ini.
63
Gambar 102. Berhasil Unggah File HPS Excel
Selain file excel, PPK juga dapat mengunggah data HPS tidak berupa
spreadsheet. Untuk melakukan unggah Dokumen HPS berupa non
Excel, pada halaman detail HPS centang HPS non Excel → klik
tombol Choose File → pilih file HPS dalam komputer/laptop → klik
tombol Upload. Tampilan halaman seperti di bawah ini.
64
Gambar 103. Mengunggah Dokumen HPS Non Excel
Keterangan pengisian penyusunan HPS Non Excel oleh PPK :
1. Centang HPS Non Excel
2. Pilih Choose file untuk mengunggah dokumen HPS non excel
dalam komputer/laptop
3. Pilih Upload untuk menyimpan dokumen dalam aplikasi
4. Dokumen HPS Non Excel yang sudah diunggah
5. Pilih Hapus untuk menghapus dokumen HPS Non Excel yang
sudah diunggah
PPK dapat mengunggah dokumen HPS non excel lebih dari satu
dokumen, dan jika ingin menghapus dokumen HPS non excel, klik
tombol Hapus yang ada di samping nama dokumen. Selanjutnya,
PPK dapat mengunggah Dokumen Dasar Penetapan HPS. Untuk
melakukan unggah Dokumen Dasar Penetapan HPS, di bawah
65
Dokumen Dasar Penetapan HPS klik tombol Choose File → pilih file
HPS dalam komputer/laptop → isi Keterangan → klik tombol
Upload. Tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 104. Input Dasar Penetapan HPS
Keterangan pengisian Dasar Penetapan HPS oleh PPK:
1. Pilih Tambah File untuk mengunggah dokumen lebih dari satu
2. Pilih Choose File untuk memilih dokumen dalam
komputer/laptop
3. Isi Keterangan dokumen Dasar Penetapan HPS
4. Pilih Hapus untuk menghapus dokumen
5. Centang Dasar Penetapan HPS
6. Pilih Simpan untuk menyimpan proses penyusunan HPS
66
7. Pilih Kembali untuk membatalkan proses penyusunan HPS
PPK dapat mengunggah dokumen Dasar Penetapan HPS lebih dari
satu dokumen, dan jika ingin menghapus dokumen Dasar Penetapan
HPS, klik tombol Hapus yang ada di samping nama dokumen.
Setelah semua proses penyusunan HPS selesai, klik tombol Simpan,
maka tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 105. Berhasil Menyusun Draft HPS
Untuk mengunduh Dokumen HPS, klik tombol Unduh maka
dokumen akan tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop.
Sedangkan untuk mengunduh Dokumen HPS versi sebelumnya klik
▼→ Versi Sebelumnya, maka akan muncul Riwayat Penyusunan
HPS → klik tombol Unduh maka dokumen HPS versi sebelumnya
akan tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop. Tampilan
halaman seperti di bawah ini.
67
Gambar 106. Mengunduh Dokumen HPS Versi Sebelumnya
Gambar 107. Riwayat Penyusunan HPS
Untuk mengubah rincian HPS, klik tombol Ubah Rincian HPS, maka
PPK akan kembali ke halaman rincian penyusunan HPS sebelumnya.
PPK bisa mengubah rincian HPS sebelum di finalisasi. Draft HPS
hanya bisa dilihat oleh PPK, draft tersebut akan diterbitkan setelah
di finalisasi oleh PPK. Untuk melakukan finalisasi Dokumen HPS,
klik tombol Finalisasi, kemudian akan muncul confirmation screen,
klik tombol Ya untuk finalisasi dokumen dan klik tombol Tidak
untuk batal finalisasi, tampilan halaman seperti di bawah ini.
68
Gambar 108. Finalisasi Dokumen HPS
Setelah PPK melakukan finalisasi HPS, maka status draft HPS
menjadi DITERBITKAN sehingga HPS bisa ditindak lanjuti oleh
Pejabat Pengadaan (PP) yang mempunyai hak akses ke paket
pengadaan tersebut, tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 109. Berhasil Menerbitkan HPS
PPK dapat mengunggah kembali revisi penyusunan HPS sebelum
ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengadaan (PP). Untuk merevisi
penyusunan HPS, klik tombol Revisi Penyusunan HPS maka PPK
akan kembali ke halaman rincian penyusunan HPS sebelumnya. PPK
bisa mengunggah kembali Dokumen HPS dan Dokumen Dasar
69
Penetapan HPS, setelah itu simpan revisi. Tampilan halaman setelah
di revisi oleh PPK seperti di bawah ini.
Gambar 110. Berhasil Revisi Penyusunan HPS oleh PPK
Setelah dokumen revisi disimpan, status HPS kembali menjadi
DRAFT. PPK harus melakukan finalisasi ulang untuk menerbitkan
HPS. Pejabat Pengadaan (PP) akan melakukan tindak lanjut terhadap
Dokumen HPS yang terbaru. Untuk melihat riwayat penyusunan
HPS sebelumnya klik tombol HPS Sebelumnya → klik Lihat Detail,
tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 111. Riwayat Penyusunan HPS Sebelumnya
70
Gambar 112. Lihat Detail Riwayat HPS Sebelumnya
8) Kaji Ulang HPS oleh Pejabat Pengadaan
Kaji ulang HPS akan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan (PP) setelah
HPS diterbitkan oleh PPK. Untuk mengkaji ulang HPS, maka
pengguna harus login sebagai Pejabat Pengadaan (PP). Setelah
berhasil login sebagai Pejabat Pengadaan (PP), pilih menu SIPP →
Persiapan Pengadaan → List Paket → klik nama paket → RPP →
klik Detail pada HPS, maka akan tampil halaman seperti di bawah
ini.
Gambar 113. Daftar HPS (Pejabat Pengadaan)
71
Pada detail HPS, Pejabat Pengadaan (PP) dapat mengunduh
Dokumen HPS dan melakukan tindak lanjut. Untuk mengunduh
Dokumen HPS, klik tombol Unduh maka dokumen akan tersimpan
otomatis ke dalam komputer/laptop. Sedangkan untuk melakukan
tindak lanjut, klik tombol Tindak Lanjut, maka akan tampil
halaman seperti di bawah ini.
Gambar 114. Kaji Ulang HPS oleh Pejabat Pengadaan (PP)
Keterangan pengisian Kaji Ulang HPS oleh Pejabat Pengadaan :
72
1. Centang HPS Non Excel untuk melihat dan menambah data
pada dokumen HPS non excel
2. Klik Choose file untuk mengunggah kembali dan merevisi
dokumen HPS yang sudah di edit dalam komputer/laptop
3. Klik Upload untuk menyimpan dokumen dalam aplikasi
4. Klik Tambah File untuk mengunggah dokumen Dasar
Penetapan HPS lebih dari satu
5. Klik Choose File untuk menambah dokumen Dasar Penetapan
HPS dalam komputer/laptop
6. Isi Keterangan dokumen Dasar Penetapan HPS
7. Klik nama dokumen untuk mengunduh dokumen Dasar
Penetapan HPS
8. Ubah centang Dasar Penetapan HPS untuk merevisi Dasar
Penetapan HPS
9. Isi Tanggapan
10. Klik Simpan untuk menyimpan proses penyusunan revisi HPS
11. Klik Kembali untuk membatalkan proses penyusunan revisi HPS
12. Klik Selesaikan untuk menyelesaikan proses penyusunan revisi
HPS
Jika penyusunan HPS sudah sesuai, maka Pejabat Pengadaan (PP)
dapat langsung menyelesaikan proses kaji ulang HPS tanpa
menunggu tindak lanjut dari PPK dengan cara klik tombol
Selesaikan → muncul confirmation screen → klik tombol Ya, maka
status HPS berubah menjadi SELESAI, tampilan halaman seperti di
bawah ini.
73
Gambar 115. Menyelesaikan Proses Penyusunan HPS oleh Pejabat Pengadaan (PP)
Gambar 116. Berhasil Menyelesaikan Proses Penyusunan HPS oleh Pejabat
Pengadaan (PP)
Jika penyusunan HPS belum sesuai, maka Pejabat Pengadaan (PP)
dapat melakukan revisi pada penyusunan HPS dengan mengunggah
kembali Dokumen HPS dan Dokumen Dasar Penetapan HPS, lalu
klik tombol Simpan, maka status HPS berubah menjadi REVISI,
tampilan halaman seperti di bawah ini.
74
Gambar 117. Pejabat Pengadaan Berhasil Menindak Lanjuti HPS
Lampiran revisi Dokumen HPS dapat diunduh dengan cara klik
tombol Unduh pada detail riwayat HPS, maka dokumen akan
tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop.
9) Kaji Ulang HPS oleh PPK
Kaji ulang HPS bisa dilakukan oleh PPK setelah HPS ditindak lanjuti
oleh Pejabat Pengadaan (PP). Untuk mengkaji ulang HPS, maka
pengguna harus login sebagai PPK. Setelah berhasil login sebagai
PPK, pilih menu SIPP → Persiapan Pengadaan → List Paket → klik
nama paket → RPP → klik Detail pada HPS, maka akan tampil
halaman seperti di bawah ini.
75
Gambar 118. Daftar HPS (PPK) Setelah di Revisi oleh PP
Untuk melakukan tindak lanjut, klik tombol Tindaklanjuti, maka
akan tampil halaman seperti di bawah ini.
Gambar 119. Kaji Ulang HPS oleh PPK
Keterangan pengisian Kaji Ulang HPS oleh PPK :
1. Isi Tanggapan pada HPS
2. Centang Setuju untuk menyetujui hasil kaji ulang HPS
3. Pilih Simpan untuk menyimpan hasil kaji ulang HPS
4. Pilih Tutup untuk membatalkan kaji ulang HPS
Jika penyusunan HPS belum sesuai, maka PPK dapat melakukan
revisi ulang terhadap penyusunan HPS dan mengunggah kembali
Dokumen HPS dan Dokumen Dasar Penetapan HPS, kemudian klik
76
tombol Simpan. Jika penyusunan HPS sudah sesuai, maka PPK
akan memberikan instruksi kepada Pejabat Pengadaan (PP) untuk
menyelesaikan proses kaji ulang HPS dengan cara centang Setuju →
Simpan pada halaman penyusunan HPS, maka akan muncul
keterangan Waktu Persetujuan pada detail HPS. Tampilan halaman
seperti di bawah ini.
Gambar 120. Detail HPS Setelah Disetujui oleh PPK
Setelah HPS disetujui oleh PPK, maka Pejabat Pengadaan (PP) dapat
menyelesaikan proses kaji ulang HPS dengan cara klik tombol
Tindak Lanjut → isi Tanggapan → klik tombol Selesaikan →
muncul confirmation screen → klik tombol Ya, maka status HPS
berubah menjadi SELESAI, tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 121. Detail HPS Setelah Diselesaikan oleh Pejabat Pengadaan (PP)
77
Setelah proses penyusunan HPS dikaji ulang dan diselesaikan oleh
Pejabat Pengadaan (PP), maka pada halaman detail HPS milik PPK
akan muncul kembali tombol Revisi Penyusunan HPS, sehingga
PPK dapat mengulang kembali proses penyusunan HPS dengan
mengunggah kembali Dokumen HPS dan Dokumen Dasar Penetapan
HPS.
10) Upload Berita Acara Pengkajian oleh Panitia
Setelah penyusunan RPP selesai dan disetujui oleh kedua belah
pihak (PPK dan Pejabat Pengadaan) maka Panitia bisa membuat
Berita Acara Pengkajian. Sebelum membuat Berita Acara Pengkajian,
Panitia harus melakukan mapping paket terlebih dahulu untuk
menyamakan ID paket yang ada di database SIPP dan di database
SIULP agar Panitia dapat mengakses paket yang ada di SIPP. Untuk
melakukan mapping paket, login sebagai Panitia, pilih menu SIPP →
Persiapan Pengadaan → List Paket, maka akan tampil halaman
seperti di bawah ini.
Gambar 122. Daftar Kepanitian
Untuk melihat daftar paket SIULP yang telah terdaftar, pada
halaman Daftar Kepanitiaan klik tombol Detail → klik tombol
Mapping Paket → pilih Paket SIPP → klik tombol Submit. Tampilan
halaman seperti di bawah ini.
78
Gambar 123. Pilih Mapping Paket
Gambar 124. Mapping Paket SIPP
Gambar 125. Berhasil Mapping Paket SIPP
79
Setelah berhasil mapping paket, maka akan muncul tombol Detail
dan tombol Mapping Paket SPSE. Untuk melihat detail paket
pengadaan klik tombol Detail → pilih RPP → klik Detail pada Berita
Acara Kaji Ulang, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
Gambar 126. Daftar Paket SIULP
Keterangan pengisian Upload Berita Acara Kaji Ulang oleh Panitia:
1. Pilih Template Berita Acara untuk mengunduh template file
Berita Acara
2. Pilih Choose File untuk mengunggah dokumen Berita Acara
3. Pilih Choose File untuk mengunggah dokumen TTD Pokja
4. Pilih Choose File untuk mengunggah dokumen TTD Tim Teknis
5. Pilih Simpan untuk menyimpan berita acara kaji ulang
6. Pilih Kembali untuk membatalkan upload berita acara kaji ulang
Panitia dapat mengunduh template file Berita Acara Pengkajian
dengan klik tombol Template Berita Acara. Setelah itu pilih upload
file Berita Acara, TTD Pokja, dan TTD Tim Teknis, lalu klik Simpan,
maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
80
Gambar 127. Daftar Paket SIULP
Setelah dokumen Berita Acara Pengkajian berhasil di unggah, maka
akan muncul tombol Finalisasi dan tombol Hapus. Tombol Hapus
hanya muncul ketika dokumen belum di finalisasi oleh Panitia.
Untuk menghapus Dokumen Berita Acara Pengkajian, klik tombol
Hapus → muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk
menghapus dokumen dan klik tombol Batal untuk batal menghapus,
tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 128. Pilih Hapus Dokumen Berita Acara Pengkajian
81
Gambar 129. Berhasil Menghapus Dokumen Berita Acara Pengkajian
Sedangkan tombol Finalisasi berfungsi untuk menyimpan Dokumen
Berita Acara Pengkajian ke dalam database SIPP, sehingga PPK bisa
melakukan upload dokumen TTD PPK ke dalam Berita Acara
Pengkajian. Untuk melakukan finalisasi Dokumen Berita Acara
Pengkajian, klik tombol Finalisasi → muncul confirmation screen →
klik tombol Ya untuk finalisasi dokumen dan klik tombol Tidak
untuk batal finalisasi, tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 130. Pilih Finalisasi Dokumen Berita Acara Pengkajian
82
Gambar 131. Daftar Dokumen Berita Acara Pengkajian Setelah di Finalisasi oleh Panitia
11) Upload Berita Acara Pengkajian oleh PPK
Upload Berita Acara Pengkajian bisa dilakukan oleh PPK setelah
Berita Acara Kaji Ulang di finalisasi oleh Panitia. Untuk upload Berita
Acara Pengkajian, login sebagai PPK, pilih menu SIPP → Persiapan
Pengadaan → List Paket → klik nama paket → pilih RPP → klik
Detail pada Berita Acara Kaji Ulang, maka akan tampil halaman
seperti di bawah ini.
Gambar 132. Upload Dokumen Berita Acara Kaji Ulang oleh PPK
Setelah itu pilih Choose File untuk mengunggah dokumen TTD PPK,
lalu klik Simpan, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
83
Gambar 133. Berhasil Upload Dokumen Berita Acara Kaji Ulang oleh PPK
12) Mengunggah Dokumen Pengadaan
Untuk mengunggah Dokumen Pengadaan, login sebagai Pejabat
Pengadaan (PP)/ Panitia, pilih menu SIPP → Persiapan Pengadaan
→ List Paket → klik nama paket → pilih RPP → klik Detail pada
Dokumen Pengadaan, maka akan tampil halaman seperti di bawah
ini.
Gambar 134. Mengunggah Dokumen Pengadaan
Keterangan upload Dokumen Pengadaan oleh Pejabat Pengadaan
(PP)/Panitia :
1. Pilih Choose file
2. Isi Keterangan Dokumen Pengadaan
3. Pilih Jenis Dokumen Pengadaan
84
4. Pilih Upload untuk mengunggah Dokumen Pengadaan
Setelah Dokumen Pengadaan berhasil di unggah, maka akan muncul
tombol Finalisasi Dokumen Pengadaan dan tombol aksi Hapus di
samping daftar dokumen yang telah di unggah, tampilan halaman
seperti di bawah ini.
Gambar 135. Berhasil Unggah Dokumen Pengadaan
Tombol Hapus hanya muncul ketika dokumen belum di finalisasi
oleh Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia. Untuk menghapus Dokumen
Pengadaan, klik tombol aksi Hapus → muncul confirmation screen →
klik tombol Ya untuk menghapus dokumen dan klik tombol Batal
untuk batal menghapus, tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 136. Pilih Hapus Dokumen Pengadaan
85
Gambar 137. Berhasil Menghapus Dokumen Pengadaan
Tombol Finalisasi Dokumen Pengadaan berfungsi untuk
menyimpan Dokumen Pengadaan ke dalam database SIPP, sehingga
pengguna lain yang mempunyai hak akses ke paket pengadaan
tersebut bisa melihat dan mengunduh Dokumen Pengadaan. Pejabat
Pengadaan (PP)/Panitia bisa melakukan unggah dan finalisasi
Dokumen Pengadaan lebih dari satu dokumen. Akan tetapi hanya
dokumen yang sudah di finalisasi yang akan muncul pada halaman
detail paket pengadaan pengguna lain. Untuk melakukan finalisasi
Dokumen Pengadaan, klik tombol Finalisasi Dokumen Pengadaan
→ muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk finalisasi
dokumen dan klik tombol Tidak untuk batal finalisasi, tampilan
halaman seperti di bawah ini.
86
Gambar 138. Pilih Finalisasi Dokumen Pengadaan
Setelah Dokumen Pengadaan berhasil di finalisasi, maka tombol aksi
Hapus tidak bisa diakses dan akan muncul tombol download di
samping nama file Dokumen Pengadaan. Berikut adalah tampilan
halaman daftar Dokumen Pengadaan yang sudah di finalisasi oleh
Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia.
Gambar 139. Daftar Dokumen Pengadaan Setelah di Finalisasi oleh PP/Panitia
c. Riwayat Paket
Fitur Riwayat Paket digunakan untuk melihat histori perubahan yang
terjadi selama penyusunan paket pengadaan. Pengguna dapat mencari
riwayat paket berdasarkan tanggal dan jam riwayat. Untuk mengakses
87
riwayat paket, login sebagai Pengguna, pilih menu SIPP → Persiapan
Pengadaan → List Paket → klik nama paket → pilih Riwayat Paket,
maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
Gambar 140. Melihat dan Mencari Riwayat Paket
4. PELAKSANAAN PEMILIHAN
Pada pelaksanaan pemilihan, pengguna yang terlibat adalah Pejabat
Pengadaan (PP)/Panitia, PPK dan PA/KPA/Kasatker. Keluaran yang
dihasilkan dari proses ini adalah Berita Acara Hasil Pelelangan dan Berita
Acara evaluasi yang dibuat oleh Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia. Kemudian
Berita Acara Hasil Pelelangan akan diteruskan kepada PPK untuk meminta
persetujuan. Sebelum melakukan proses pelaksanaan pemilihan, Pejabat
Pengadaan (PP)/Panitia akan melakukan proses mapping paket SPSE
untuk menyamakan ID paket yang ada di database SIPP dan di sistem
88
SPSE secara manual. Berikut tampilan halaman pada proses monitoring
pelaksanaan pemilihan.
a. Mapping Paket SPSE
Sebelum melakukan mapping paket SPSE, Pejabat Pengadaan
(PP)/Panitia akan memonitor pelelangan yang sedang dijalankan di
sistem SPSE. Sistem SPSE akan melakukan proses pelelangan diluar
sistem SIPP. Setelah proses pelelangan selesai, maka Pejabat
Pengadaan (PP)/Panitia akan menerima hasil pelelangan dari sistem
SPSE. Setelah itu, Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia bisa melakukan
Mapping Paket SPSE untuk mengunggah Berita Acara Hasil Pelelangan
dan Berita Acara Evaluasi.
Untuk melakukan mapping paket SPSE, login sebagai Pejabat
Pengadaan (PP)/ Panitia, pilih menu SIPP → Persiapan Pengadaan →
List Paket, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
Gambar 141. Daftar Persiapan Pengadaan Dengan Paket Siap di Mapping
Setelah masuk ke halaman Daftar Persiapan Pengadaan, jika RPP
dalam salah satu paket telah selesai disusun, maka tombol Mapping
Paket akan berwarna hijau dan siap untuk di mapping. Untuk
melakukan mapping paket klik tombol Mapping Paket, maka sistem
akan masuk ke halaman detail Mapping Paket, dan klik tombol
89
Mapping Paket kembali untuk melakukan mapping paket. Tampilan
halaman seperti di bawah ini
Gambar 142. Halaman Mapping Paket (Status Paket Belum di Mapping)
Gambar 143. Form Mapping Paket
Kemudian Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia mengisi form mapping
dengan memilih paket SPSE yang akan di mapping lalu klik tombol
Simpan, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
90
Gambar 144. Halaman Mapping Paket (Status Paket Telah di Mapping)
Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia berhasil melakukan mapping
paket, maka status paket menjadi PAKET TELAH DI MAPPING.
Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia dapat memperbarui kembali mapping
paket dengan cara klik tombol Update Mapping Paket, maka akan
muncul kembali form mapping dan Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia bisa
memilih kembali paket yang akan di mapping.
b. Unggah BA Hasil Pelelangan
Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia melakukan mapping paket,
maka Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia bisa mengunggah Berita Acara
Hasil Pelelangan dan Berita Acara Evaluasi. Untuk upload Berita Acara
Hasil Pelelangan dan Berita Acara Evaluasi, klik tombol Upload BA
Hasil Pelelangan pada halaman Mapping Paket, maka akan tampil
halaman seperti di bawah ini.
91
Gambar 145. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan dan Berita Acara Evaluasi
Keterangan pengisian form Berita Acara oleh Pejabat Pengadaan
(PP)/Panitia :
1. Isi Nomor Berita Acara Hasil Pelelangan
2. Isi Tanggal Berita Acara
3. Pilih Choose File untuk upload lampiran Berita Acara Hasil
Pelelangan
4. Isi Surat Penyampaian
5. Isi Tanggal Penyampaian
6. Pilih Choose File untuk upload lampiran surat penyampaian
7. Pilih Simpan File untuk menyimpan Berita Acara Hasil Pelelangan
8. Isi Nomor Berita Acara Evaluasi
9. Isi Tanggal Berita Acara Evaluasi
10. Pilih Choose File untuk upload lampiran Berita Acara Evaluasi
11. Pilih Simpan File untuk menyimpan Berita Acara Evaluasi
92
Setelah dokumen Berita Acara berhasil di unggah, maka pada detail
dokumen Berita Acara akan muncul tombol Hapus dan tombol
Teruskan ke PPK. Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia bisa mengunggah
Berita Acara Hasil Pelelangan dan Berita Evaluasi lebih dari satu kali
sebelum Berita Acara diteruskan ke PPK. Tampilan seperti halaman di
bawah ini.
Gambar 146. Berhasil Upload Berita Acara Hasil Pelelangan dan Berita Acara
Evaluasi
93
Untuk menghapus dokumen Berita Acara, klik tombol aksi Hapus →
muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk menghapus
dokumen dan klik tombol Tidak untuk batal menghapus, tampilan
halaman seperti di bawah ini.
Gambar 147. Hapus Berita Acara Hasil Pelelangan
Gambar 148. Berhasil Hapus Berita Acara Hasil Pelelangan
Untuk mengunduh dokumen Berita Acara yang telah diunggah, klik
tombol Unduh disamping nama dokumen Berita Acara, maka dokumen
94
akan tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop. Sedangkan untuk
mendapat persetujuan dari PPK, klik tombol Teruskan ke PPK →
muncul confirmation screen → klik tombol Teruskan ke PPK untuk
teruskan ke PPK dan klik tombol Kembali untuk batal teruskan ke
PPK, tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 149. Teruskan Berita Acara Hasil Pelelangan ke PPK
Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia meneruskan ke PPK, maka
status Berita Acara menjadi DIKIRIM KE PPK sehingga Berita Acara
bisa ditindak lanjuti oleh PPK yang mempunyai hak akses ke paket
pengadaan tersebut. Pejabat Pengadaan (PP)/panitia dapat
mengunggah kembali revisi Dokumen Berita Acara sebelum ditindak
lanjuti oleh PPK. Untuk merevisi Dokumen Berita Acara, klik tombol
Revisi Dokumen BAHP → muncul confirmation screen → klik tombol
Ya, kemudian unggah kembali dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan
dan Berita Acara Evaluasi, lalu Simpan. Status Berita Acara kembali
menjadi draft dan Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia bisa meneruskan
kembali dokumen Berita Acara ke PPK. Tampilan halaman seperti di
bawah ini.
95
Gambar 150. Berhasil Teruskan Berita Acara Hasil Pelelangan ke PPK
c. Konfirmasi Hasil Pelelangan dari PPK
Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia mengunggah Berita Acara Hasil
Pelelangan dan meneruskannya ke PPK, maka PPK akan menerima
notifikasi. Untuk melihat detail hasil pelelangan, login sebagai Pejabat
Pengadaan (PP)/Panitia, pilih menu SIPP → Pelaksanaan Pemilihan,
maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
96
Gambar 151. Daftar Pelaksanaan Pemilihan (PPK)
Setelah itu, klik tombol aksi Edit atau klik pada nama paket, maka akan
tampil halaman seperti di bawah ini.
Gambar 152. Detail Pelaksanaan Pemilihan (PPK)
PPK bisa menyetujui atau menolak hasil pelelangan. Jika PPK
menyetujui hasil pelelangan, maka Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia
97
lanjut ke proses pelaksanaan pekerjaan. Untuk menyetujui hasil
pelelangan, klik tombol Setujui → isi form Konfirmasi Hasil Pelelangan
→ Simpan, maka status hasil pelelangan akan berubah menjadi
DISETUJUI PPK. Tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 153. Setujui Hasil Pelelangan
Keterangan pengisian form Konfirmasi Hasil Pelelangan oleh PPK :
1. Pilih Choose File untuk upload lampiran konfirmasi hasil
pelelangan
2. Isi Alasan Setuju hasil pelelangan
3. Centang Saya Setuju untuk konfirmasi pernyataan persetujuan
4. Pilih Setujui untuk menyimpan konfirmasi hasil pelelangan
5. Pilih Kembali untuk membatalkan konfirmasi hasil pelelangan
Jika PPK menolak hasil pelelangan, maka PA/KPA/Kasatker akan
melakukan kaji ulang terhadap hasil pelelangan. Untuk menolak hasil
pelelangan, klik tombol Tolak → isi form Konfirmasi Hasil Pelelangan →
Simpan, maka status hasil pelelangan akan berubah menjadi
DITOLAK PPK. Tampilan halaman seperti di bawah ini.
98
Gambar 154. Tolak Hasil Pelelangan
Keterangan pengisian form Konfirmasi Hasil Pelelangan oleh PPK :
1. Pilih Choose File untuk upload lampiran konfirmasi hasil
pelelangan
2. Isi Alasan Penolakan hasil pelelangan
3. Centang Saya Setuju untuk konfirmasi pernyataan penolakan
4. Pilih Setujui untuk menyimpan konfirmasi hasil pelelangan
5. Pilih Kembali untuk membatalkan konfirmasi hasil pelelangan
Gambar 155. Detail Hasil Pelelangan (Status Disetujui PPK)
99
Gambar 156. Detail Hasil Pelelangan (Status Ditolak PPK)
d. Kaji Ulang Hasil Pelelangan oleh PA/KPA/Kasatker
Setelah PPK melakukan konfirmasi hasil pelelangan, maka
PA/KPA/Kasatker bisa melakukan kaji ulang jika hasil pelelangan
ditolak. Untuk melihat detail hasil pelelangan, login sebagai
PA/KPA/Kasatker, pilih menu SIPP → Pelaksanaan Pemiihan → klik
tombol aksi Edit atau klik pada nama paket, maka akan tampil
halaman seperti di bawah ini.
Gambar 157. Detail Pelaksanaan Pemilihan (PA/KPA/Kasatker)
100
PA/KPA/Kasatker bisa menyetujui atau menolak hasil pelelangan dari
keputusan PPK. Jika PA/KPA/Kasatker menyetujui keputusan PPK
untuk menolak hasil pelelangan maka pelelangan dianggap gagal.
Untuk menyetujui hasil rekomendasi dari PPK, klik tombol Setujui →
isi form Konfirmasi Alasan Persetujuan → Setujui, maka status hasil
pelelangan akan berubah menjadi DISETUJUI KPA/LELANG
DITOLAK. Tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 158. Setujui Hasil Rekomendasi dari PPK
Keterangan pengisian form Konfirmasi Alasan Persetujuan oleh
PA/KPA/Kasatker :
1. Pilih Choose File untuk upload lampiran konfirmasi alasan
persetujuan
2. Isi Alasan Menyetujui rekomendasi hasil pelelangan dari PPK
3. Centang Saya Setuju untuk konfirmasi pernyataan persetujuan
4. Pilih Setujui untuk menyimpan konfirmasi alasan persetujuan
5. Pilih Kembali untuk membatalkan konfirmasi alasan persetujuan
Jika PA/KPA/Kasatker menolak keputusan PPK untuk menolak hasil
pelelangan maka PA/KPA/Kasatker akan memberikan instruksi kepada
PPK untuk menyetujui hasil pelelangan. Untuk menolak hasil
rekomendasi dari PPK, klik tombol Tolak → isi form Konfirmasi Alasan
101
Penolakan → Setujui, maka status hasil pelelangan akan berubah
menjadi DITOLAK KPA. Tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 159. Tolak Hasil Rekomendasi dari PPK
Keterangan pengisian form Konfirmasi Alasan Penolakan oleh
PA/KPA/Kasatker :
1. Pilih Choose File untuk upload lampiran konfirmasi alasan
penolakan
2. Isi Alasan Penolakan rekomendasi hasil pelelangan dari PPK
3. Centang Saya Setuju untuk konfirmasi pernyataan penolakan
4. Pilih Setujui untuk menyimpan konfirmasi alasan penolakan
5. Pilih Kembali untuk membatalkan konfirmasi alasan penolakan
102
Gambar 160. Detail Hasil Pelelangan (Status Disetujui KPA)
Gambar 161. Detail Hasil Pelelangan (Status Ditolak KPA)
e. Terima Hasil Pelelangan oleh PPK
Jika PA/KPA/Kasatker tidak menyetujui keputusan PPK untuk
menolak hasil pelelangan, maka PPK akan menerima notifikasi dari
PA/KPA/Kasatker untuk menyetujui hasil pelelangan dan lanjut ke
proses pelaksanaan pekerjaan. Untuk melihat detail hasil kaji ulang
dari PA/KPA/Kasatker, login sebagai PPK, pilih menu SIPP →
Pelaksanaan Pemiihan → klik tombol aksi Edit atau klik pada nama
paket, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
103
Gambar 162. Detail Pelaksanaan Pemilihan Setelah Menerima Kaji Ulang dari
PA/KPA/Kasatker
Untuk menyetujui hasil kaji ulang dari PA/KPA/Kasatker, klik tombol
Setujui → isi form Konfirmasi Hasil Pelelangan → Setujui, maka status
hasil pelelangan akan berubah menjadi DISETUJUI PPK. Tampilan
halaman seperti di bawah ini.
Gambar 163. Setujui Hasil Pelelangan
Keterangan pengisian form Konfirmasi Hasil Pelelangan oleh PPK :
104
1. Pilih Choose File untuk upload lampiran konfirmasi hasil
pelelangan
2. Isi Alasan Setuju hasil pelelangan
3. Centang Saya Setuju untuk konfirmasi pernyataan persetujuan
4. Pilih Setujui untuk menyimpan konfirmasi hasil pelelangan
5. Pilih Kembali untuk membatalkan konfirmasi hasil pelelangan
f. Akses Dokumen Pengadaan
Pada fitur akses dokumen pengadaan, pengguna yang terlibat adalah
seluruh user yang terlibat dalam pelelangan paket pengadaan (kecuali
penyedia). Fitur akses dokumen pengadaan merupakan fitur khusus
untuk menampilkan setiap penyimpanan dokumen yang ada dalam
sistem. Untuk mengakses dokumen pengadaan, login sebagai
Pengguna, pilih menu SIPP → Pelaksanaan Pemiihan → klik tombol
aksi Edit atau klik pada nama paket → pilih tab Dokumen Pengadaan,
maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
Gambar 164. Akses Dokumen Pengadaan Pelaksanaan Pemilihan
Setelah sistem masuk ke halaman detail Dokumen Pengadaan, pada
halaman tersebut pengguna dapat membuka daftar dokumen, melihat
dokumen dan mengunduhnya. Jika pengguna ingin melakukan revisi,
maka pengguna dapat klik Detail pada masing-masing dokumen, lalu
pengguna akan di arahkan ke halaman awal dokumen tersebut
105
diunggah, dan hanya pengguna yang mempunyai hak akses terhadap
dokumen tersebut yang dapat melakukan revisi dokumen pengadaan.
4. PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pada pelaksanaan pekerjaan, pengguna yang terlibat adalah Pejabat
Pengadaan (PP)/Panitia, PPK, PPHP dan PA/KPA/Kasatker. Keluaran yang
dihasilkan dari proses ini adalah Berita Acara Serah Terima yang dibuat
oleh PPHP. Jika hasil monitoring pelaksanaa pekerjaan PPK diterima oleh
PPHP, maka PPHP akan membuat BAST, dan jika ditolak maka PPK akan
menerima notifikasi dan akan meneruskan laporan tersebut ke
PA/KPA/Kasatker. PA/KPA/Kasatker akan menerima laporan hasil
monitoring pekerjaan tersebut. Berikut tampilan halaman pada proses
monitoring pelaksanaan pekerjaan.
a. Tarik Data SPBJ & Kontrak
Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia mengunggah Berita Acara Hasil
Pelelangan dan meneruskannya ke PPK, maka PPK akan menerima
notifikasi. Untuk melihat detail pelaksanaan pekerjaan, login sebagai
Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia, pilih menu SIPP → Pelaksanaan
Pekerjaan → klik tombol aksi Edit atau klik pada nama paket → pilih
tab SPPBJ & Data Kontrak, maka akan tampil halaman seperti di
bawah ini.
Gambar 165. Halaman Detail Tarik Data SPPBJ dan Kontrak
106
Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia masuk ke halaman detail
SPPBJ dan Kontrak, selanjutnya klik tombol Tarik Data SPPBJ atau
Tarik Data Kontrak untuk menarik data kemudian klik tombol aksi
Simpan, maka Data SPPBJ atau Data Kontrak akan tersimpan ke
dalam database SIPP. Tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 166. Tarik Data SPPBJ SPSE
Gambar 167. Tarik Data Kontrak SPSE
107
Gambar 168. Berhasil Tarik Data SPPBJ dan Kontrak SPSE
Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia menarik data SPPBJ dan
Kontrak, maka Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia dapat mengunggah
dokumen SPPBJ dan Kontrak. Selain Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia,
pengguna lain yang terlibat dalam paket pengadaan tersebut juga dapat
melakukan unggah dokumen SPPBJ dan Kontrak. Untuk mengunggah
dokumen SPPBJ dan Kontrak, klik tombol Upload File SPPBJ atau
Upload File Kontrak → pilih Choose File → pilih Simpan, maka
dokumen SPPBJ dan Kontrak akan tersimpan ke dalam database SIPP.
Tampilan halaman seperti di bawah ini
Gambar 169. Upload File SPPBJ
108
Gambar 170. Upload File Kontrak
Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia mengunggah dokumen SPPBJ
dan Kontrak, maka akan muncul tombol Ubah SPPBJ atau Ubah
Kontrak. Pejabat Pengadaan (PP)/panitia dapat menarik kembali data
SPPBJ atau Kontrak dengan cara klik tombol Ubah SPPBJ atau Ubah
Kontrak → pilih data SPPBJ atau Kontrak, kemudian klik tombol aksi
Simpan, maka Data SPPBJ atau Data Kontrak terbaru akan tersimpan
ke dalam database SIPP. Tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 171. Halaman Detail Data SPPBJ dan Kontrak Setelah Dokumen di Unggah
109
b. Edit Komposisi Personil Inti
Untuk mengubah data Personil Inti, login sebagai Pejabat Pengadaan
(PP)/Panitia, pilih menu SIPP → Pelaksanaan Pekerjaan → klik
tombol aksi Edit atau klik pada nama paket → pilih tab Edit Personil,
maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
Gambar 172. Halaman Komposisi Personil Inti
Pada halaman Komposisi Personil Inti terdapat tombol Tambah
Komposisi Personil, tombol aksi Detail, Edit, dan Hapus. Untuk
menambah komposisi Personil Inti, klik tombol Tambah Komposisi
Personil, maka tampil halaman seperti di bawah ini.
Gambar 173. Form Tambah Komposisi Personil Inti
110
Keterangan pengisian form Komposisi Personil Inti :
1. Isi Tenaga Ahli
2. Isi Jumlah
3. Pilih Pendidikan
4. Isi Keahlian
5. Isi Pengalaman
6. Isi Billing Rate
7. Pilih Satuan
8. Pilih Simpan untuk menyimpan komposisi personil inti
9. Pilih Batal untuk batal menambah komposisi personil inti
Setelah form Komposisi Personil Inti disimpan, maka akan data
Komposisi Personil Inti akan bertambah dalam tabel, tampilan halaman
seperti di bawah ini.
Gambar 174. Berhasil Tambah Komposisi Personil Inti
Selanjutnya untuk mengubah data Komposisi Personil Inti, klik tombol
aksi Edit → isi form Edit Komposisi Personil Inti → klik Simpan,
tampilan halaman seperti di bawah ini.
111
Gambar 175. Edit Komposisi Personil Inti
Untuk menghapus data Komposisi Personil Inti, klik tombol aksi Hapus
→ muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk menghapus data
dan klik tombol Tidak untuk batal menghapus, tampilan halaman
seperti di bawah ini.
Gambar 176. Hapus Data Komposisi Personil Inti
112
Gambar 177. Berhasil Hapus Data Komposisi Personil Inti
Selanjutnya untuk melihat detail data Komposisi Personil Inti, klik
tombol Detail, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
Gambar 178. Detail Data Komposisi Personil Inti
Pada halaman detail data Komposisi Personil Inti, terdapat tabel Daftar
Personil Inti. Jumlah personil inti yang terdapat pada tabel tersebut
sesuai dengan jumlah personil inti yang dimasukkan pada data
Komposisi Personil Inti sebelumnya. Untuk menghapus jumlah Personil
Inti, klik tombol aksi Hapus → muncul confirmation screen → klik
tombol Ya untuk menghapus dokumen dan klik tombol Tidak untuk
batal menghapus, tampilan halaman seperti di bawah ini.
113
Gambar 179. Hapus Data Personil Inti
Sedangkan untuk mengubah data Personil Inti, klik tombol aksi Edit,
maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
Gambar 180. Form Edit Personil Inti
114
Keterangan pengisian form Edit Personil Inti :
1. Isi Nama (*Wajib Diisi)
2. Isi NPWP (*Wajib Diisi)
3. Isi NIK (*Wajib Diisi)
4. Isi Gelar Depan
5. Isi Gelar Belakang (*Wajib Diisi)
6. Pilih Jenis Kelamin
7. Isi Alamat (*Wajib Diisi)
8. Isi Tempat Lahir (*Wajib Diisi)
9. Isi Tanggal Lahir (*Wajib Diisi)
10. Unggah Foto dalam komputer/laptop
11. Pilih Pendidikan
12. Isi Jurusan (*Wajib Diisi)
13. Unggah Curriculum Vitae dalam komputer/laptop
14. Isi Posisi (*Wajib Diisi)
15. Pilih Status Pegawai (*Wajib Diisi)
16. Isi Billing Rate (Rupiah) (*Wajib Diisi)
17. Isi Tanggal Mulai (*Wajib Diisi)
18. Isi Tanggal Selesai (*Wajib Diisi)
19. Pilih Simpan untuk menyimpan data personil inti
20. Pilih Cek Validasi Personil untuk melakukan validasi personil inti
21. Pilih Kembali untuk batal menambah data personil inti
Sebelum menyimpan perubahan data Personil Inti, Pejabat Pengadaan
(PP)/Panitia harus melakukan cek validasi personil terlebih dahulu .
Untuk melakukan cek validasi personil, klik tombol Cek Validasi
Personil, maka sistem akan mengecek NIK, NPWP dan Durasi Kerja
Personil Inti tidak boleh sama dengan data Personil Inti di paket lain.
Jika data Personil Inti tidak ada dalam paket lain, maka data Personil
Inti bisa langsung disimpan dengan klik tombol Simpan, maka tampil
halaman seperti di bawah ini.
115
Gambar 181. Daftar Personil Inti Setelah Data Diperbarui
Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia juga dapat menambah data Personil
Inti dengan klik tombol Tambah Personill Inti, lalu Pejabat Pengadaan
(PP)/Panitia akan mengisi kembali form Tambah Personil Inti dan
menyimpannya ke dalam database SIPP. Setelah data Personil Inti
diperbarui, Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia dapat melakukan finalisasi
terhadap data tersebut dengan klik tombol Finalisasi Personil Inti,
maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
Gambar 182. Finalisasi Data Personil Inti
116
Gambar 183. Berhasil Finalisasi Personil Inti
Untuk melihat detail Personil Inti, klik tombol Detail, maka akan
tampil halaman seperti di bawah ini.
Gambar 184. Detail Personil Inti
Setelah data Personil Inti di finalisasi, Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia
bisa mengubah kembali data Personil Inti dengan mencentang Ubah
117
Personil pada Daftar Personil Inti, kemudian Pejabat Pengadaan
(PP)/Panitia bisa menambah, mengubah dan menghapus data Personil
Inti yang sudah ada dan melakukan finalisasi kembali untuk
menyimpannya ke dalam database SIPP. Tampilan halaman seperti di
bawah ini.
Gambar 185. Ubah Personil Inti
c. Edit Komposisi Peralatan Utama
Untuk mengubah data Peralatan Utama, login sebagai Pejabat
Pengadaan (PP)/Panitia, pilih menu SIPP → Pelaksanaan Pekerjaan
→ klik tombol aksi Edit atau klik pada nama paket → pilih tab Edit
Personil → pilih tab Komposisi Peralatan Utama, maka akan tampil
halaman seperti di bawah ini.
118
Gambar 186. Halaman Komposisi Peralatan Utama
Pada halaman Komposisi Peralatan Utama terdapat tombol Tambah
Komposisi Peralatan, tombol aksi Detail, Edit, dan Hapus. Untuk
menambah komposisi Peralatan Utama, klik tombol Tambah
Komposisi Peralatan, maka tampil halaman seperti di bawah ini.
Gambar 187. Form Tambah Komposisi Peralatan Utama
Keterangan pengisian form Komposisi Peralatan Utama :
1. Pilih Kategori
2. Pilih Sub Kategori
3. Isi Jenis
4. Isi Jumlah
5. Isi Kapasitas
6. Isi Satuan
7. Pilih Kepemilikan
119
8. Pilih Simpan untuk menyimpan komposisi peralatan utama
9. Pilih Batal untuk batal menambah komposisi peralatan utama
Setelah form Komposisi Peralatan Utama disimpan, maka akan data
komposisi Peralatan Utama akan bertambah dalam tabel, tampilan
halaman seperti di bawah ini.
Gambar 188. Berhasil Tambah Komposisi Peralatan Utama
Selanjutnya untuk mengubah data Komposisi Peralatan Utama, klik
tombol aksi Edit → isi form Edit Komposisi Peralatan Utama → klik
Simpan, tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 189. Edit Komposisi Peralatan Utama
Untuk menghapus data Komposisi Peralatan Utama, klik tombol aksi
Hapus → muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk
120
menghapus data dan klik tombol Tidak untuk batal menghapus,
tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 190. Hapus Data Komposisi Peralatan Utama
Gambar 191. Berhasil Hapus Data Komposisi Peralatan Utama
Selanjutnya untuk melihat detail data Komposisi Peralatan Utama, klik
tombol Detail, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
121
Gambar 192. Detail Data Komposisi Peralatan Utama
Pada halaman detail data Komposisi Peralatan Utama, terdapat tabel
Daftar Peralatan Utama. Jumlah Peralatan Utama yang terdapat pada
tabel tersebut sesuai dengan jumlah Peralatan Utama yang
dimasukkan pada data Komposisi Peralatan Utama sebelumnya. Untuk
menghapus jumlah Peralatan Utama, klik tombol aksi Hapus →
muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk menghapus
dokumen dan klik tombol Tidak untuk batal menghapus, tampilan
halaman seperti di bawah ini.
Gambar 193. Hapus Data Peralatan Utama
Sedangkan untuk mengubah data Peralatan Utama, klik tombol aksi
Edit, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
122
Gambar 194. Form Edit Peralatan Utama
Keterangan pengisian form Edit Peralatan Utama :
1. Isi Merek (*Wajib Diisi)
2. Isi Model (*Wajib Diisi)
3. Isi Nomor Seri (*Wajib Diisi)
4. Isi Nomor Mesin (*Wajib Diisi)
5. Isi Nomor Polisi (*Wajib Diisi)
6. Pilih Badan Usaha Pemilik (*Wajib Diisi)
7. Isi Keterangan (*Wajib Diisi)
8. Unggah Foto dalam komputer/laptop
9. Unggah File Pendukung dalam komputer/laptop
10. Isi Tanggal Mulai (*Wajib Diisi)
11. Isi Tanggal Selesai (*Wajib Diisi)
12. Pilih Simpan untuk menyimpan data peralatan utama
123
13. Pilih Kembali untuk batal menambah data peralatan utama
Gambar 195. Daftar Peralatan Utama Setelah Data Diperbarui
Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia juga dapat menambah data Peralatan
Utama dengan klik tombol Tambah Peralatan Utama, lalu Pejabat
Pengadaan (PP)/Panitia akan mengisi kembali form Tambah Peralatan
Utama dan menyimpannya ke dalam database SIPP. Setelah data
Peralatan Utama diperbarui, Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia dapat
melakukan finalisasi terhadap data tersebut dengan klik tombol
Finalisasi Peralatan Utama, maka akan tampil halaman seperti di
bawah ini.
Gambar 196. Finalisasi Data Peralatan Utama
124
Gambar 197. Berhasil Finalisasi Peralatan Utama
Untuk melihat detail Peralatan Utama, klik tombol Detail, maka akan
tampil halaman seperti di bawah ini.
Gambar 198. Detail Peralatan Utama
125
Setelah data Peralatan Utama di finalisasi, Pejabat Pengadaan
(PP)/Panitia bisa mengubah kembali data Peralatan Utama dengan
mencentang Ubah Peralatan pada Daftar Peralatan Utama, kemudian
Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia bisa menambah, mengubah dan
menghapus data Peralatan Utama yang sudah ada dan melakukan
finalisasi kembali untuk menyimpannya ke dalam database SIPP.
Tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 199. Ubah Peralatan Utama
d. Upload SPMK
Setelah Pejabat Pengadaan (PP)/Panitia memperbarui data Personil Inti
dan Peralatan Utama, maka sistem akan mengirim notifikasi kepada
PPK, kemudian PPK bisa menerbitkan SPMK. Untuk menerbitkan
SPMK, login sebagai PPK, pilih menu SIPP → Pelaksanaan Pekerjaan
→ klik tombol aksi Edit atau klik pada nama paket → pilih tab Upload
SPMK, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
126
Gambar 200. Detail SPMK Sebelum Diterbitkan
Setelah PPK masuk ke halaman detail SPMK, selanjutnya klik tombol
Upload SPMK, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
Gambar 201. Isi Form Upload SPMK
Keterangan pengisian form Upload SPMK oleh PPK:
1. Isi No SPMK
2. Isi Tanggal Mulai Pekerjaan (*Wajib Diisi)
3. Isi Durasi Pekerjaan
4. Unggah File Pendukung dalam komputer/laptop
5. Isi Keterangan
6. Pilih Upload untuk mengunggah dokumen SPMK
7. Pilih Kembali untuk batal mengunggah dokumen SPMK
127
Gambar 202. Berhasil Menerbitkan SPMK
Setelah PPK menerbitkan SPMK, maka data Personil Inti dan Peralatan
Utama tidak bisa diubah lagi. Untuk mengunduh file SPMK, klik tombol
Unduh disamping nama dokumen SPMK maka dokumen akan
tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop.
e. Addendum Kontrak
Untuk membuat Addendum Kontrak, login sebagai PPK, pilih menu
SIPP → Pelaksanaan Pekerjaan → klik tombol aksi Edit atau klik pada
nama paket → pilih tab Addendum Kontrak, maka akan tampil
halaman seperti di bawah ini.
Gambar 203. Detail Kontrak Awal Sebelum Dibuat Addendum Kontrak
128
Setelah PPK masuk ke halaman detail Addendum Kontrak, selanjutnya
klik tombol Buat Addendum Kontrak, maka akan tampil halaman
seperti di bawah ini.
Gambar 204. Isi Form Buat Addendum Kontrak
Keterangan pengisian form Buat Addendum Kontrak oleh PPK:
1. Isi Tanggal Addendum
2. Isi Nomor Addendum
3. Isi Nilai Kontrak
4. Isi Durasi Kontrak
5. Isi Durasi Pelaksanaan Pekerjaan
6. Isi Alasan Perubahan
7. Unggah File Pendukung dalam komputer/laptop
8. Pilih Submit untuk membuat Addendum Kontrak
9. Pilih Close untuk batal membuat Addendum Kontrak
129
Gambar 205. Berhasil Membuat Addendum Kontrak
Setelah data Addendum Kontrak tersimpan, PPK dapat membuat revisi
dengan klik tombol Buat Addendum Kontrak, kemudian PPK mengisi
form Buat Addendum Kontrak kembali, dan menyimpannya ke dalam
database SIPP. Data perubahan histori Addendum Kontrak akan
bertambah dan tercatat dalam sistem. Sedangkan untuk mengunduh
dokumen pendukung Addendum Kontrak, klik tombol Unduh
disamping nama dokumen Addendum Kontrak maka dokumen akan
tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop. Tampilan halaman
seperti di bawah ini.
130
Gambar 206. Berhasil Menambah Data Addendum Kontrak
f. Pinalti Vendor
Untuk membuat Pinalti Vendor, login sebagai PPK, pilih menu SIPP →
Pelaksanaan Pekerjaan → klik tombol aksi Edit atau klik pada nama
paket → pilih tab Pinalti Vendor, maka akan tampil halaman seperti di
bawah ini.
Gambar 207. Detail Kontrak Awal Sebelum Dibuat Pinalti Vendor
131
Setelah PPK masuk ke halaman detail Pinalti Vendor, selanjutnya klik
tombol Buat Pinalti Vendor, maka akan tampil halaman seperti di
bawah ini.
Gambar 208. Isi Form Buat Pinalti Vendor
Keterangan pengisian form Buat Pinalti Vendor oleh PPK:
1. Isi Waktu Pinalti
2. Isi Nomor Surat
3. Isi Biaya Pinalti
4. Isi SCM 1
5. Unggah File Pendukung SCM 1 dalam komputer/laptop
6. Isi SCM 2
7. Unggah File Pendukung SCM 2 dalam komputer/laptop
8. Isi SCM 3
9. Unggah File Pendukung SCM 3 dalam komputer/laptop
10. Isi Alasan Pinalti
132
11. Isi Tindakan Pinalti
12. Unggah File Pendukung Pinalti dalam komputer/laptop
13. Pilih Submit untuk membuat Pinalti Vendor
14. Pilih Close untuk batal membuat Pinalti Vendor
Gambar 209. Berhasil Membuat Pinalti Vendor
Setelah data Pinalti Vendor tersimpan, PPK dapat membuat revisi
dengan klik tombol Revisi Pinalti Vendor, kemudian PPK mengisi form
Pinalti Vendor kembali, dan menyimpannya ke dalam database SIPP.
Data perubahan histori Pinalti Vendor akan bertambah dan tercatat
dalam sistem. Sedangkan untuk mengunduh dokumen pendukung
Pinalti Vendor, klik tombol Unduh disamping nama dokumen Pinalti
Vendor maka dokumen akan tersimpan otomatis ke dalam
komputer/laptop. Tampilan halaman seperti di bawah ini.
133
Gambar 210. Berhasil Menambah Data Pinalti Vendor
g. Serah Terima Pekerjaan
Setelah seluruh proses pelaksanaan pekerjaan selesai, maka PPHP
dapat membuat Berita Acara Serah Terima pekerjaan. Untuk membuat
BAST, login sebagai PPHP, pilih menu SIPP → Pelaksanaan Pekerjaan
→ klik tombol aksi Edit atau klik pada nama paket → pilih tab Serah
Terima Pekerjaan, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
134
Gambar 211. Detail Serah Terima Pekerjaan Sebelum BAST diunggah
PPK dapat mengunduh template file BAST di aplikasi dengan klik
tombol Download Template BAST, maka template BAST akan
tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop. Untuk menerima hasil
pekerjaan, pilih Terima atau Tolak → kemudian klik tombol Choose
File untuk mengunggah dokumen BAST → klik tombol Simpan.
Setelah BAST berhasil dibuat, maka status pekerjaan menjadi
DITERIMA atau DITOLAK. Untuk mengunduh dokumen BAST, klik
tombol Unduh disamping nama dokumen BAST maka dokumen akan
tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop. Tampilan halaman
seperti di bawah ini.
Gambar 212. Detail Serah Terima Pekerjaan (Status Pekerjaan Diterima)
135
h. Akses Dokumen Pengadaan
Pada fitur akses dokumen pengadaan, pengguna yang terlibat adalah
seluruh user yang terlibat dalam pelelangan paket pengadaan (kecuali
penyedia). Fitur akses dokumen pengadaan merupakan fitur khusus
untuk menampilkan setiap penyimpanan dokumen yang ada dalam
sistem. Untuk mengakses dokumen pengadaan, login sebagai
Pengguna, pilih menu SIPP → Pelaksanaan Pekerjaan → klik tombol
aksi Edit atau klik pada nama paket → pilih tab Dokumen Pengadaan,
maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
Gambar 213. Akses Dokumen Pengadaan Pelaksanaan Pekerjaan
Setelah sistem masuk ke halaman detail Dokumen Pengadaan, pada
halaman tersebut pengguna dapat membuka daftar dokumen, melihat
dokumen dan mengunduhnya. Jika pengguna ingin melakukan revisi,
maka pengguna dapat klik Detail pada masing-masing dokumen, lalu
pengguna akan di arahkan ke halaman awal dokumen tersebut
diunggah, dan hanya pengguna yang mempunyai hak akses terhadap
dokumen tersebut yang dapat melakukan revisi dokumen pengadaan.
136
5. PENGADUAN
Pada fitur pengaduan ini seluruh pihak yang ada dalam Sistem Informasi
Pengelolaan Pelelangan bisa melakukan laporan pengaduan terhadap
kecurangan maupun hal-hal yang sifatnya melaporkan suatu pihak.
Laporan pengaduan tersebut akan diteruskan kepada Penanggung Jawab
Terlapor yang sesuai dengan pengaduan, kemudian Penanggung Jawab
Terlapor akan melakukan tindak lanjut atas laporan pengaduan tersebut.
Berikut tampilan halaman pada proses laporan pengaduan.
a. Membuat Laporan Pengaduan
Setelah berhasil login sebagai Pengguna, pilih menu SIPP →
Pengaduan → List Pengaduan → klik tombol Buat Pengaduan, maka
akan tampil halaman seperti di bawah ini.
Gambar 214. Buat Laporan Pengaduan
137
Gambar 215. Isi Form Laporan Pengaduan
Keterangan pengisian form Laporan Pengaduan :
1. Isi Nama Pengaduan
2. Isi Pokok Permasalahan
3. Isi Bertanggung Jawab
4. Isi Instansi Pelapor
5. Isi Tanggal Proses
6. Isi Keterangan
7. Pilih File dalam komputer/laptop
8. Pilih Tambah Field untuk menambah dokumen pendukung lebih
dari satu
9. Pilih Simpan untuk menyimpan laporan pengaduan
10. Pilih Tutup untuk membatalkan laporan pengaduan
Setelah laporan pengaduan berhasil dibuat maka status laporan
pengaduan menjadi PENDING. Untuk melihat detail laporan
pengaduan, klik tombol Detail atau klik Deskripsi pengaduan.
Tampilan halaman seperti di bawah ini.
138
Gambar 216. Daftar Laporan Pengaduan Pengguna (Status Pending)
Gambar 217. Detail Laporan Pengaduan Pengguna (Status Pending)
b. Meneruskan Kepada Penanggung Jawab Terlapor
Setelah pengguna membuat laporan pengaduan, maka laporan
pengaduan tersebut akan masuk ke PPML dan PPML akan meneruskan
laporan pengaduan tersebut kepada Penanggung Jawab terlapor terkait.
Untuk meneruskan laporan pengaduan, login sebagai PPML, pilih
menu SIPP → Pengaduan → List Pengaduan → klik Detail /
Deskripsi pengaduan → klik Assign PJ → pilih PJ Terlapor → klik
Submit. Tampilan halaman seperti di bawah ini.
140
Gambar 220. Assign PJ Pengaduan kepada Penanggung Jawab Terlapor
Gambar 221. Berhasil Assign PJ Pengaduan kepada Penanggung Jawab Terlapor
c. Melakukan Tindak Lanjut
Setelah PPML meneruskan laporan pengaduan kepada Penanggung
Jawab terlapor, maka Penanggung Jawab terlapor akan melakukan
tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. Untuk menindak lanjuti
laporan pengaduan, login sebagai Penanggung Jawab Terlapor, pilih
menu SIPP → Pengaduan → List Pengaduan → klik Detail /
Deskripsi pengaduan → klik Ubah Status → isi Status → isi
Keterangan→pilih Dokumen Pendukung → klik Simpan. Tampilan
halaman seperti di bawah ini.
141
Gambar 222. Daftar Laporan Pengaduan Penanggung Jawab Terlapor (Status
Pending)
Gambar 223. Detail Laporan Pengaduan Penanggung Jawab Terlapor
Gambar 224. Isi Tindak Lanjut Laporan Pengaduan oleh Penanggung Jawab
Terlapor
142
Keterangan pengisian tindak lanjut laporan pengaduan oleh PJ
terlapor:
1. Pilih Status laporan pengaduan
2. Isi Keterangan tindak lanjut laporan pengaduan
3. Pilih Dokumen Pendukung dalam komputer/laptop
4. Pilih Tambah Field untuk menambah dokumen pendukung lebih
dari satu
5. Pilih Simpan untuk menyimpan tindak lanjut laporan pengaduan
6. Pilih Tutup untuk membatalkan tindak lanjut laporan pengaduan
Jika status laporan pengaduan SEDANG PROSES, maka Penanggung
Jawab terlapor bisa melakukan tindak lanjut kembali terhadap laporan
pengaduan tersebut, atau Penanggung Jawab terlapor bisa
menyelesaikan laporan pengaduan dengan mengubah status laporan
menjadi SELESAI. Tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 225. Berhasil Melakukan Tindak Lanjut Pada Laporan Pengaduan (Status
Sedang Proses)
143
Gambar 226. Mengubah Status Laporan Pengaduan Menjadi Selesai
Gambar 227. Penanggung Jawab Terlapor Menyelesaikan Laporan Pengaduan
Pada detail laporan pengaduan, pengguna dapat melihat status
laporan, dan juga pengguna dapat mengunduh lampiran dokumen
pendukung yang diunggah oleh Penanggung Jawab terlapor dengan
cara klik nama Lampiran File, maka dokumen akan tersimpan
otomatis ke dalam komputer/laptop.
144
6. REFERENSI PEKERJAAN
Pada fitur referensi pekerjaan, pengguna yang terlibat adalah PPK dan
Penyedia. Setelah seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan, maka PPK
berkewajiban untuk menyediakan surat referensi pekerjaan bagi penyedia
barang/jasa. PPK akan mengunggah data referensi pekerjaan ke dalam
sistem, kemudian penyedia akan mengunduh data referensi pekerjaan
tersebut. PPK bisa mengunggah data referensi pekerjaan tersebut jika
paket SPSE telah di mapping. Berikut tampilan halaman pada proses
mengunggah dan mengunduh referensi pekerjaan.
a. Mengunggah Dokumen Referensi Pekerjaan
Untuk mengunggah dokumen referensi pekerjaan, login sebagai PPK,
pilih menu SIPP → Referensi Pekerjaan → klik Unggah Referensi
pada salah satu paket yang telah di mapping, kemudian pilih
dokumen dan beri rating untuk Referensi Perusahaan dan Referensi
Personil, dan klik tombol Simpan. Tampilan halaman seperti di bawah
ini.
Gambar 228. Mengunggah Data Referensi Pekerjaan
145
Gambar 229. Mengisi Data Referensi Pekerjaan
Keterangan pengisian Referensi Pekerjaan oleh PPK :
1. Pilih Lampiran File dalam komputer/laptop untuk referensi
perusahaan
2. Beri Rating pada perusahaan
3. Pilih Lampiran File dalam komputer/laptop untuk referensi
personil
4. Beri Rating pada personil
5. Pilih Lampiran File dalam komputer/laptop untuk referensi lainnya
6. Pilih Simpan untuk menyimpan referensi pekerjaan
Setelah data diunggah, PPK bisa mengunduh atau mengubah data
referensi pekerjaan tersebut. Untuk mengubah data Referensi
Pekerjaan, klik tombol Ubah Referensi, maka PPK bisa mengunggah
dokumen dan memberi rating kembali pada perusahaan, personil dan
data lainnya dalam paket pengadaan terkait. Tampilan halaman setelah
referensi pekerjaan berhasil di unggah seperti di bawah ini.
146
Gambar 230. Berhasil Menambah Referensi Pekerjaan
b. Mengunduh Dokumen Referensi Pekerjaan
Setelah PPK mengunggah dokumen Referensi Pekerjaan, maka
Penyedia terkait bisa mengunduh dokumen Referensi Pekerjaan
tersebut. Untuk mengunduh dokumen Referensi Pekerjaan, login
sebagai Penyedia, pilih menu Referensi Pekerjaan → klik Unduh
Referensi maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
Gambar 231. Halaman Referensi Pekerjaan Penyedia
147
Gambar 232. Halaman Referensi Pekerjaan Penyedia
Setelah sistem masuk ke halaman detail Referensi Pekerjaan, pada
halaman tersebut Penyedia dapat melihat daftar dokumen Referensi
Pekerjaan dan mengunduhnya. Untuk mengunduh dokumen Referensi
Pekerjaan, klik tombol aksi Unduh pada masing-masing data referensi
atau Penyedia bisa klik tombol Unduh Seluruh Dokumen untuk
mengunduh seluruh dokumen, maka dokumen akan otomatis
tersimpan ke dalam komputer/laptop dalam bentuk format dokumen
arsip (.zip).
7. Konsultasi Pengadaan
Pada fitur konsultansi pengadaan seluruh pengguna yang ada dalam
proses pengadaan bisa melakukan konsultansi kepada Penanggung Jawab
terlapor yang ditunjuk oleh Admin SIULP Pusat (PIC) yang mengelola
pengadaan terkait terhadap masalah-masalah yang mungkin ditemukan.
Berikut tampilan halaman pada proses konsultansi pengadaan.
a. Membuat Konsultansi
Setelah berhasil login sebagai Pengguna, pilih menu SIPP →
Konsultansi Pengadaan → klik tombol Tambah Konsultansi, maka
akan tampil halaman seperti di bawah ini.
148
Gambar 233. Tambah Konsultansi Pengadaan
Gambar 234. Isi Form Tambah Konsultansi Pengadaan
Keterangan pengisian form Tambah Konsultansi Pengadaan:
1. Isi Judul konsultansi
2. Isi Konsultansi
3. Pilih File dalam komputer/laptop
4. Pilih Submit untuk menambah konsultansi
5. Pilih Tutup untuk membatalkan konsultansi
Setelah konsultansi berhasil dibuat maka status konsultansi menjadi
PENDING. Untuk melihat detail konsultansi pengadaan, klik tombol
Detail, tampilan halaman seperti di bawah ini.
149
Gambar 235. Daftar Konsultansi Pengadaan Pengguna (Status Pending)
Gambar 236. Detail Konsultansi Pengadaan Pengguna (Status Pending)
b. Meneruskan Kepada Penanggung Jawab Terlapor
Setelah pengguna membuat konsultansi, maka daftar konsultansi
tersebut akan masuk ke PIC (Admin SIULP Pusat) dan PIC akan
meneruskan konsultansi tersebut kepada Penanggung Jawab Terlapor
terkait. Untuk meneruskan konsultansi, login sebagai Admin SIULP
Pusat, pilih menu SIPP → Konsultansi Pengadaan → klik Assign
Konsultan → pilih Konsultan → klik Submit. Tampilan halaman
seperti di bawah ini.
150
Gambar 237. Daftar Konsultansi Pengadaan Admin SIULP Pusat
Gambar 238. Assign Konsultansi Pengadaan kepada Penanggung Jawab Terlapor
151
Gambar 239. Berhasil Assign Konsultansi Pengadaan kepada Penanggung Jawab
Terlapor
c. Menjawab Konsultansi
Setelah PIC (Admin SIULP Pusat) meneruskan konsultansi kepada
Penanggung Jawab terlapor, maka Penanggung Jawab terlapor akan
menjawab konsultansi tersebut. Untuk menjawab konsultansi, login
sebagai Penanggung Jawab Terlapor, pilih menu SIPP → Konsultansi
Pengadaan → klik Detail→ isi Tanggapan → pilih Lampiran File →
klik Simpan. Tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 240. Daftar Konsultansi Pengadaan PJ Terlapor
152
Gambar 241. Isi Tanggapan Konsultansi Pengadaan oleh Penanggung Jawab
Terlapor
Keterangan pengisian tanggapan Konsultansi Pengadaan oleh PJ
Terlapor :
1. Isi Tanggapan konsultansi
2. Pilih Lampiran File dalam komputer/laptop
3. Centang Selesai untuk menyelesaikan konsultansi
4. Pilih Simpan untuk menjawab konsultansi
Setelah jawaban konsultansi disimpan, Penanggung Jawab terlapor
bisa memberi tanggapan kembali terhadap konsultansi tersebut, atau
Penanggung Jawab terlapor bisa langsung menyelesaikan konsultansi
tersebut tanpa menunggu balasan tanggapan dari Pengguna dengan
cara centang Selesai pada detail konsultansi → isi Tanggapan → pilih
Lampiran File → klik Simpan. Tampilan halaman seperti di bawah ini.
153
Gambar 242. Penanggung Jawab Terlapor Berhasil Menambah Tindaklanjut
Konsultansi
d. Menerima dan Membalas Tanggapan Konsultansi
Setelah Penanggung Jawab terlapor menjawab konsultansi, maka
Pengguna akan menerima tanggapan tersebut. Untuk membalas
tanggapan konsultansi, login sebagai Pengguna, pilih menu SIPP →
Konsultansi Pengadaan → klik Detail→ isi Tanggapan → pilih
Lampiran File → klik Simpan. Tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 243. Balas Tanggapan Konsultansi Pengadaan oleh Pengguna
154
Keterangan pengisian tanggapan Konsultansi Pengadaan oleh
Pengguna:
1. Isi Tanggapan konsultansi
2. Pilih Lampiran File dalam komputer/laptop
3. Centang Selesai untuk menyelesaikan konsultansi
4. Pilih Simpan untuk menjawab konsultansi
Setelah jawaban konsultansi disimpan, Pengguna bisa memberi
tanggapan kembali terhadap konsultansi tersebut, atau Pengguna bisa
menyelesaikan konsultansi jika jawaban yang diberikan oleh
Penanggung Jawab terlapor sudah menjawab permasalahan-
permasalah yang ada dengan cara centang Selesai pada detail
konsultansi → isi Tanggapan → pilih Lampiran File → klik Simpan,
maka tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 244. Pengguna Menyelesaikan Konsultansi Pengadaan
e. Menutup Konsultansi
Setelah Pengguna menyelesaikan konsultansi, maka Admin SIULP
Pusat (PIC) bisa menutup konsultansi tersebut. Untuk menutup
konsultansi, login sebagai Admin SIULP Pusat, pilih menu SIPP →
Konsultansi Pengadaan → klik Detail→ klik Tutup Konsultansi →
155
muncul confirmation screen → klik Ya. Tampilan halaman seperti di
bawah ini.
Gambar 245. Admin SIULP Pusat Menutup Konsultansi Pengadaan
Gambar 246. Pilih Tombol Tutup Konsultansi
156
Gambar 247. Berhasil Menutup Konsultansi Pengadaan
Jika Pengguna belum menyelesaikan konsultansi maka tombol Tutup
Konsultansi pada halaman detail Konsultansi Pengadaan tidak akan
muncul. Setelah konsultansi tersebut ditutup oleh Admin SIULP Pusat,
maka status Konsultansi Pengadaan menjadi Closed.
8. DAFTAR HITAM
Fitur Daftar Hitam digunakan untuk melakukan proses pengajuan usulan
Daftar Hitam dari daftar Penyedia yang terlibat dalam proses pengadaan
paket. Pengguna yang terlibat dalam Daftar Hitam ini adalah PPK/Pejabat
Pengadaan, Penyedia, PA/KPA/Kasatker, dan APIP. PPK/Pejabat
Pengadaan (PP) akan membuat usulan Daftar Hitam. Jika Penyedia
keberatan, maka penyedia akan membuat surat keberatan terhadap
penetapan Daftar Hitam, kemudian PA/KPA/Kasatker akan
merekomendasikan ke APIP, lalu APIP akan melakukan pemeriksaan. Jika
surat keberatan tidak disetujui oleh APIP maka PA/KPA/Kasatker akan
menetapkan sanksi dan mencantumkan Penyedia ke dalam Daftar Hitam.
Jika surat keberatan disetujui oleh APIP maka penyedia tidak dikenakan
sanksi untuk dicantumkan ke dalam Daftar Hitam. Berikut tampilan
halaman pada proses pengajuan usulan Daftar Hitam.
157
a. Membuat Daftar Hitam
Untuk membuat usulan daftar hitam, login sebagai PPK/Pejabat
Pengadaan (PP), pilih menu SIPP → Daftar Hitam → klik tombol
Tambah Daftar Hitam, maka akan tampil halaman seperti di bawah
ini.
Gambar 248. Tambah Usulan Daftar Hitam
Gambar 249. Isi Form Tambah Daftar Hitam
Keterangan pengisian form Tambah Daftar Hitam :
1. Pilih Nama Penyedia Layanan
2. Nama Paket akan terisi otomatis
3. NPWP akan terisi otomatis
4. Alamat akan terisi otomatis
158
5. Pilih Dokumen Pendukung dalam komputer/laptop
6. Pilih Simpan untuk menambah usulan daftar hitam
7. Pilih Tutup untuk membatalkan usulan daftar hitam
Setelah usulan Daftar Hitam berhasil dibuat maka status Daftar Hitam
menjadi PENDING. Untuk melihat detail Daftar Hitam, klik tombol
Detail atau klik Nama Penyedia, tampilan halaman seperti di bawah
ini.
Gambar 250. List Daftar Hitam Pengguna (Status Pending)
Gambar 251. Detail Daftar Hitam Pengguna (Status Pending)
b. Penyedia Menerima Usulan Daftar Hitam
Setelah PPK/Pejabat Pengadaan (PP) membuat usulan Daftar Hitam,
maka Penyedia yang dilaporkan tersebut akan menerima notifikasi.
159
Untuk melihat notifikasi tersebut, login sebagai Penyedia, pilih menu
Notifikasi → klik tombol Detail atau klik Nama Penyedia, tampilan
halaman seperti di bawah ini.
Gambar 252. List Daftar Hitam Penyedia (Status Pending)
Gambar 253. Detail Daftar Hitam Penyedia (Status Pending)
Pada halaman detail Daftar Hitam, Penyedia boleh mengajukan
keberatan atau menyetujui usulan Daftar Hitam tersebut. Untuk
melakukan pengajuan keberatan, klik tombol Keberatan kemudian isi
keterangan dan lampirkan dokumen pendukung (jika ada). Tampilan
halaman seperti di bawah ini.
160
Gambar 254. Pengajuan Keberatan dari Penyedia
Keterangan pengisian form Pengajuan Keberatan oleh Penyedia :
1. Isi Keterangan keberatan usulan daftar hitam
2. Pilih Lampiran dalam komputer/laptop
3. Pilih Simpan untuk mengajukan keberatan usulan daftar hitam
4. Pilih Tutup untuk membatalkan keberatan usulan daftar hitam
Setelah Penyedia melakukan pengajuan keberatan, maka status usulan
Daftar Hitam menjadi KEBERATAN, tampilan halaman seperti di
bawah ini.
Gambar 255. Berhasil Mengajukan Keberatan
161
Untuk menyetujui usulan Daftar Hitam, klik tombol Setuju kemudian
isi keterangan dan lampirkan dokumen pendukung (jika ada). Tampilan
halaman seperti di bawah ini.
Gambar 256. Penyedia Menyetujui Usulan Daftar Hitam
Keterangan pengisian form Pengajuan Setuju oleh Penyedia :
1. Isi Keterangan menyetujui usulan daftar hitam
2. Pilih Lampiran dalam komputer/laptop
3. Pilih Simpan untuk menyetujui usulan daftar hitam
4. Pilih Tutup untuk membatalkan persetujuan usulan daftar hitam
Setelah Penyedia menyetujui usulan Daftar Hitam, maka status usulan
Daftar Hitam menjadi SETUJU, tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 257. Berhasil Menyetujui Usulan Daftar Hitam
162
c. Meminta Rekomendasi APIP
Setelah PPK/Pejabat Pengadaan (PP) membuat usulan Daftar Hitam,
maka usulan tersebut akan masuk ke PA/KPA/Kasatker untuk
meminta rekomendasi kepada APIP. Untuk melihat detail Daftar Hitam,
login sebagai PA/KPA/Kasatker, pilih menu SIPP → Daftar Hitam →
klik tombol Detail atau klik Nama Penyedia, tampilan halaman seperti
di bawah ini.
Gambar 258. Detail Daftar Hitam PA/KPA/Kasatker
Pada detail Daftar Hitam, PA/KPA/Kasatker dapat melihat status
Daftar Hitam, termasuk keterangan keberatan atau terima usulan dari
Penyedia. PA/KPA/Kasatker juga dapat mengunduh lampiran dokumen
pendukung yang diunggah oleh PPK/Pejabat Pengadaan (PP) dan
Penyedia dengan cara klik nama Lampiran File, maka dokumen akan
tersimpan otomatis ke dalam komputer/laptop. Sedangkan untuk
meminta rekomendasi ke APIP, klik tombol Minta Rekomendasi → klik
tombol Ya, tampilan halaman seperti di bawah ini.
163
Gambar 259. Minta Rekomendasi ke APIP
Gambar 260. Berhasil Minta Rekomendasi ke APIP
d. Memberi Rekomendasi
Selanjutnya APIP akan melakukan pemeriksaan terhadap usulan
Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari saksi. Untuk memberi
rekomendasi, login sebagai APIP, pilih menu SIPP → Daftar Hitam →
klik tombol Detail atau klik Nama Penyedia, tampilan halaman seperti
di bawah ini.
164
Gambar 261. Detail Daftar Hitam APIP
Pada detail Daftar Hitam, APIP dapat melihat status Daftar Hitam,
termasuk keterangan keberatan atau terima usulan dari Penyedia. APIP
juga dapat mengunduh lampiran dokumen pendukung yang diunggah
oleh PPK/Pejabat Pengadaan (PP) dan Penyedia dengan cara klik nama
Lampiran File, maka dokumen akan tersimpan otomatis ke dalam
komputer/laptop.
Untuk memberi rekomendasi kepada PA/KPA/Kasatker untuk
menetapkan keputusan atas usulan Daftar Hitam, klik tombol Beri
Rekomendasi, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
Gambar 262. Apip Memberi Alasan Rekomendasi ke PA/KPA/Kasatker
Keterangan pengisian form Beri Alasan Rekomendasi oleh APIP :
165
1. Pilih Setuju atau Tidak untuk menyetujui usulan Daftar Hitam
2. Isi Alasan untuk memberi rekomendasi usulan Daftar Hitam
3. Pilih Dokumen Pendukung dalam komputer/laptop
4. Pilih Simpan untuk menyimpan rekomendasi usulan Daftar Hitam
5. Pilih Tutup untuk membatalkan rekomendasi usulan Daftar Hitam
Jika APIP menyetujui usulan Daftar Hitam maka status usulan Daftar
Hitam menjadi DISETUJUI dan jika APIP tidak menyetujui maka status
usulan Daftar Hitam menjadi TIDAK DISETUJUI, tampilan halaman
seperti di bawah ini.
Gambar 263. Status Daftar Hitam Setelah Diberi Rekomendasi oleh APIP
e. Penetapan Sanksi oleh PA/KPA/Kasatker
Proses selanjutnya adalah penetapan sanksi terhadap usulan Daftar
Hitam berdasarkan keputusan dari APIP. Untuk menetapkan status
Daftar Hitam, login sebagai PA/KPA/Kasatker, pilih menu SIPP →
Daftar Hitam → klik tombol Detail atau klik Nama Penyedia, tampilan
halaman seperti di bawah ini.
166
Gambar 264. Detail Daftar Hitam Setelah Diberi Rekomendasi oleh APIP
Jika usulan Daftar Hitam disetujui, maka PA/KPA/Kasatker akan
menetapkan sanksi. Untuk menetapkan sanksi, klik tombol Blacklist,
maka akan muncul tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 265. Penetapan Sanksi
Keterangan pengisian form Tambahkan Sanksi oleh PA/KPA/Kasatker :
1. Pilih Masa Berlaku sanksi
2. Tentukan Sampai batas waktu masa berlaku sanksi
3. Pilih Dokumen Pendukung dalam komputer/laptop
4. Pilih Simpan untuk menyimpan penetapan sanksi
167
5. Pilih Tutup untuk membatalkan penetapan sanksi
Setelah PA/KPA/Kasatker memasukkan SK Penetapan Sanksi dan
masa berlaku sanksi, sistem akan kembali ke List Daftar Hitam dengan
status Daftar Hitam tersebut berubah menjadi TAYANG. Tampilan
halaman seperti di bawah ini.
Gambar 266. Detail Daftar Hitam Setelah Ditetapkan Sanksi (Status Tayang)
Jika usulan Daftar Hitam tidak disetujui oleh APIP, maka
PA/KPA/Kasatker akan akan mengumumkan tidak kena sanksi. Untuk
menetapkan status, klik tombol Tidak di Blacklist, kemudian sistem
akan kembali ke List Daftar Hitam dengan status usulan Daftar Hitam
tersebut berubah menjadi TIDAK KENA SANKSI. Tampilan halaman
seperti di bawah ini.
168
Gambar 267. Detail Daftar Hitam Status Tidak Kena Sanksi
9. KASUS HUKUM
Pada fitur Kasus Hukum ini seluruh pihak yang ada dalam Sistem
Informasi Pengelolaan Pelelangan bisa melaporkan Kasus Hukum yang
muncul selama proses pengadaan berlangsung. Laporan Kasus Hukum
tersebut tersebut akan diteruskan kepada Penanggung Jawab Terlapor
yang sesuai dengan Kasus Hukum, kemudian Penanggung Jawab Terlapor
akan melakukan tindak lanjut atas laporan Kasus Hukum tersebut.
Selanjutnya Penanggung Jawab Terlapor melaporkan hasil tindak
lanjutnya kepada Admin SIULP Pusat (PIC) Kasus Hukum, dan Admin
SIULP Pusat (PIC) pengaduan menutup laporan Kasus Hukum tersebut.
Berikut tampilan halaman pada proses laporan Kasus Hukum.
a. Membuat Laporan Kasus Hukum
Setelah berhasil login sebagai Pengguna, pilih menu SIPP → Kasus
Hukum → klik tombol Tambah Kasus Hukum, maka akan tampil
halaman seperti di bawah ini.
169
Gambar 268. Tambah Kasus Hukum
Gambar 269. Isi Form Tambah Kasus Hukum
Keterangan pengisian form Tambah Kasus Hukum:
1. Isi Nama Kasus Hukum
2. Isi Bertanggung Jawab
3. Isi Instansi Pelapor
4. Isi Pokok Permasalahan
5. Isi Tanggal Proses
6. Isi Keterangan
7. Pilih File dalam komputer/laptop
8. Pilih Simpan untuk menyimpan laporan kasus hukum
170
9. Pilih Tutup untuk membatalkan laporan kasus hukum
Setelah laporan kasus hukum berhasil dibuat maka status laporan
kasus hokum menjadi PENDING. Untuk melihat detail laporan kasus
hukum, klik tombol Detail. Tampilan halaman seperti di bawah ini.
Gambar 270. Daftar Kasus Hukum Pengguna (Status Pending)
Gambar 271. Detail Kasus Hukum Pengguna (Status Pending)
b. Meneruskan Kepada Penanggung Jawab Terlapor
Setelah pengguna membuat laporan kasus hukum, maka laporan
kasus hukum tersebut akan masuk ke PPML dan PPML akan
meneruskan laporan pengaduan tersebut kepada Penanggung Jawab
terlapor terkait. Untuk meneruskan laporan pengaduan, login sebagai
PPML, pilih menu SIPP → Kasus Hukum → klik Detail → klik
171
Teruskan ke PJ → pilih PJ Terlapor → klik Simpan. Tampilan halaman
seperti di bawah ini.
Gambar 272. Daftar Laporan Kasus Hukum PPML
Gambar 273. Detail Laporan Kasus Hukum PPML
Gambar 274. Tugaskan PJ Kasus Hukum kepada Penanggung Jawab Terlapor
172
Gambar 275. Berhasil Tugaskan PJ Kasus Hukum kepada Penanggung Jawab
Terlapor
c. Melakukan Tindak Lanjut
Setelah PPML meneruskan laporan kasus hukum kepada Penanggung
Jawab terlapor, maka Penanggung Jawab terlapor akan melakukan
tindak lanjut terhadap kasus hukum tersebut. Untuk menindak lanjuti
laporan kasus hukum, login sebagai Penanggung Jawab Terlapor, pilih
menu SIPP → Kasus Hukum → klik Detail → klik Ubah Status → isi
Status → isi Keterangan → klik Simpan. Tampilan halaman seperti di
bawah ini.
Gambar 276. Daftar Laporan Kasus Hukum Penanggung Jawab Terlapor (Status
Pending)
173
Gambar 277. Detail Laporan Kasus Hukum Penanggung Jawab Terlapor
Gambar 278. Update Status Kasus Hukum oleh Penanggung Jawab Terlapor
Keterangan pengisian tindak lanjut laporan pengaduan oleh PJ
terlapor:
1. Pilih Status kasus hukum
2. Isi Keterangan status kasus hukum
3. Pilih Simpan untuk menyimpan update status kasus hukum
4. Pilih Tutup untuk membatalkan update status kasus hukum
Jika status kasus hukum pengaduan sudah SELESAI, maka
Penanggung Jawab terlapor bisa melakukan tindak lanjut kembali
terhadap laporan kasus hukum tersebut dengan mengubah status
174
laporan menjadi SEDANG PROSES. Tampilan halaman seperti di
bawah ini.
Gambar 279. Berhasil Melakukan Tindak Lanjut Pada Kasus Hukum (Status
Selesai)
Untuk mengubah kembali status kasus hukum yang sudah selesai, klik
Ubah Status → isi Status → isi Keterangan → klik Simpan. Maka
tampilan halaman detail status kasus hukum seperti di bawah ini.
Gambar 280. Penanggung Jawab Terlapor Mengubah Kembali Status Laporan
Kasus Hukum
Pada detail laporan kasus hukum, pengguna dapat melihat status
laporan, dan juga pengguna dapat mengunduh lampiran dokumen
175
pendukung yang diunggah oleh Penanggung Jawab terlapor dengan
cara klik nama Lampiran File, maka dokumen akan tersimpan
otomatis ke dalam komputer/laptop.
10. MANAJEMEN KATEGORI
Pada fitur Menejemen Kategori ini seluruh pihak yang ada dalam Sistem Informasi
Pengelolaan Pelelangan bisa mengelola data dari kategori alat berat. Pengguna
dapat melihat detail kategori dan sub kategori, menambah, mengubah dan
menghapus data kategori alat berat. Untuk melihat daftar kategori yang telah
terdaftar dalam sistem, login sebagai Pengguna, pilih menu SIPP →
Menejemen Kategori, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
Gambar 281. Daftar Kategori Alat Berat
Pada halaman Daftar Kategori Alat Berat terdapat tombol Tambah Kategori
dan tombol Detail. Untuk menambah kategori alat, klik tombol Tambah
Kategori, kemudian isi Kategori dan tambahkan Sub Kategori, lalu klik
Simpan. Tampilan halaman seperti di bawah ini.
176
Gambar 282. Tambah Kategori
Selanjutnya untuk melihat detail data Kategori Alat Berat, klik tombol
Detail, maka akan tampil halaman seperti di bawah ini.
Gambar 283. Detail Kategori Alat Berat
Pada halaman detail Kategori Alat Berat, terdapat tombol Edit dan Hapus.
Untuk mengubah data Kategori Alat Berat, klik tombol Edit, kemudian
ubah Kategori dan tambahkan atau hapus Sub Kategori, lalu klik
Simpan. Tampilan halaman seperti di bawah ini.
177
Gambar 284. Edit Kategori
Untuk menghapus data Kategori Alat Berat, klik tombol aksi Hapus →
muncul confirmation screen → klik tombol Ya untuk menghapus data dan
klik tombol Tidak untuk batal menghapus, tampilan halaman seperti di
bawah ini.
Gambar 285. Hapus Kategori
SEKRETARIS JENDERAL,
Prof. Anita Firmanti
NIP. 196006151987032001