jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/ jasa · perawat dll jabatan fungsional umum...
TRANSCRIPT
JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/ JASA
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAN ANGKA KREDITNYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATBADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
Sosialisasi Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa
di lingkungan Kementerian PUPR
Yogyakarta, 10 Februari 2017
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
PP No. 16 Tahun 1994 ttg Jabatan Fungsional PNS jo. PP No 40 Tahun 2010;
PP No. 21 Tahun 2014 ttg Pemberhentian PNS yang Mencapai BUP Bagi Pejabat Fungsional;
Keppres 87/1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS;
Permen PU 21/PRT/M/2006 tentang Pembinaan Jafung Bidang PU;
Permen PU 34/PRT/M/2007 tentang Pembinaan Jafung di lingkungan Dep. PU;
Permen PAN-RB No. 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka
Kreditnya;
Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No. 01/2013 dan No.14/2013 ttg Ketentuan Pelaksanaan
PermenPAN-RB No. 77 Tahun 2012;
Perka LKPP No. 14/2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/
Jasa;
Perka LKPP No. 7/2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
Perka LKPP No. 16/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Mekanisme Pengangkatan Dari Jabatan Lain;
Perka LKPP No. 7/2016 tentang Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa.
Jabatan
Administrasi
Jabatan
Fungsional
Jabatan
Pimpinan
Tinggi
Jabatan Administrator
memimpin pelaksanaan
seluruh kegiatan
pelayanan publik
serta administrasi
pemerintahan dan
pembangunan
Jafung keahlian: a) ahli utama;
b) ahli madya;
c) ahli muda; dan
d) ahli pertama.
Jafung keterampilan: a) penyelia;
b) mahir;
c) terampil; dan
d) pemula
Jabatan
Pengawas
mengendalikan
pelaksanaan
kegiatan yang
dilakukan
oleh pejabat
pelaksana
Jabatan Pelaksana
melaksanakan
kegiatan
pelayanan publik
serta administrasi
pemerintahan dan
pembangunan
• Jabatan pimpinan tinggi utama;
• Jabatan pimpinan tinggi madya; dan
• Jabatan pimpinan tinggi pratama
DII
SI
DA
RI
PE
GA
WA
I A
SN
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PERAN PUSDIKLATMENJAFUNG
ESENSI Tugas PUSDIKLAT MENJAFUNG adalah
Meningkatkan Produktifitas & Profesionalitas
• PENGELOLAAN DIKLAT MANAJEMEN UNTUK
PENINGKATAN KOMPETENSI MANAJERIAL
Mengoptimalkan seluruh komponen
Diklat(Kurikulum, SDM, Sarpras, Biaya);
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian
tujuan program; serta Mewujudkan
penyelenggaraan diklat yang profesional.
• PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL
UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI
TEKNIS FUNGSIONAL
Meningkatkan pengelolaan Jabatan
Fungsional agar dapat meningkatkan
KUANTITAS (Jenis dan Jumlah Jafung)
dan KUALITAS (Kompetensi) pejabat
fungsional.
DASAR HUKUM &KEDUDUKAN PEJABAT FUNGSIONAL
MENTERI PUPR
PEJABAT STRUKTURAL
PEJABAT FUNGSIONAL
1. DASAR HUKUM
• UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara
• PP No. 9/2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian PNS yang telah diubah
dengan PP No 63/2009;
• PP No. 16/1994 tentang Jabatan Fungsional PNS, yang
telah diubah dengan PP No. 40/2010;
• Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian PUPR; dan
• Permen PUPR No. 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR
2. KEDUDUKAN STRUKTURAL & FUNGSIONAL
• Tugas, hak/kewajiban dan wewenang/tanggung jawab
tidak tumpang tindih;
• Penugasan Pejabat Fungsional melekat pada struktur
organisasi secara berjenjang sesuai kesamaan
fungsi/disiplin dan kesetaraan;
• Pejabat Struktural mengembangkan profesionalisme
manajerial & Pejabat Fungsional mengembangkan
profesionalisme substansi/teknis.
TUGAS & TANGGUNG JAWAB ASNDALAM JABATAN STRUKTURAL & FUNGSIONAL
BIDANG PUPR
Teknik Pengairan
Teknik Jalan & Jembatan
Teknik Tata Bangunan & Perumahan
Teknik Penyehatan Lingkungan
Pembina Jasa Konstruksi
BIDANG NON-PUPR
Penata Ruang
Peneliti
Perekayasa
Litkayasa
Perencana
Auditor
Analis Kepegawaian
Perancang Perundang-undangan
Pranata Humas
Pranata Komputer
Arsiparis
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Pustakawan
Dokter
Dokter Gigi
Perawat
dll
JABATAN FUNGSIONAL
UMUM /PELAKSANAadalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang CPNS & PNS
dalam suatu satuan organisasi yang dalam
melaksanakan tugas
dukungan teknis dan
administratif didasarkan
pada keterampilan
tertentu dan untuk kenaikan
pangkatnya tidak disyaratkan dengan
angka kredit.
Jabatan Pimpinan Tinggi
Administrator
Pengawas
Pengadministrasi
Umum
Sekretaris
Bendahara
Penata Keuangan
Pengelola BMN
Pengemudi
Caraka
dll
ASN
JABATAN
STRUKTURALadalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak
seorang PNS dalam rangka
memimpin suatu
satuan organisasi
JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU adalah suatu kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang
dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi organisasi
yang didasarkan pada keahlian
dan/atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri dan
kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan
angka kredit
BAGI PERANPEJABAT STRUKTURAL & FUNGSIONAL
Pejabat Struktural•Penanggung jawab akhir pelaksanaan tugas;
•Mengorganisasi penyelenggaraan tugas, dgn pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab di
antara pejabat fungsional yang dilibatkan;
•Menetapkan rencana dan program;
•Menetapkan prosedur, standar, spesifikasi produk & manual penyelenggaraan tugas;
•Mengendalikan jalannya pekerjan (memantau, mengawasi, dan Tindak Turun Tangan);
•Menyediakan perlengkapan, peralatan, bahan dan pembiayaan; dan
•Menggerakkan dan memotivasi dalam rangka pelaksanaan tugas.
Pejabat Fungsional•Menyelenggarakan proses pelaksanaan tugas teknis fungsional sesuai peraturan dengan
mengindahkan aspek-aspek pengendalian dari pejabat struktural; dan
•Secara teknis bertanggung jawab terhadap lingkungan pekerjaan yang ditugaskan kepada yang
bersangkutan dengan cara menegakkan kejujuran, intelektual dan tanggung jawab profesional
menurut kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
CONTOH BAGI PERAN TUGAS JABATAN FUNGSIONALBIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAYANAN PENGADAAN – SEKRETARIAT JENDERAL
NO TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASIPENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
PEJABAT STRUKTURAL PEJABAT FUNGSIONAL PELAKSANA1 Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan
Mengarahkan, mengorganisasikan, membimbing, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan sebagai berikut :
Kepala Biro
apenyiapan bahan perumusan rencana dan program pengelolaan barang milik negara
Pengelola Barang dan Jasa Ahli Madya
- Pengelola Barang dan Jasa Ahli Pertama
- Penelaah BMN
bpenyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengendalian barang milik negara
cpenyiapan bahan pelaksanaan pembinaan penyusunan pelaporan barang milik negara
dpenyiapan bahan perumusan penatausahaan barang milik negara pada tingkat Kementerian
Penata BMN
epenyiapan bahan perumusan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi barang milik negara
– Pengolah Data dan Informasi
– Pengolah Bahan Dokumentasi
fpenyiapan bahan perumusan koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan barang milik negara
– Pengelola Barang dan Jasa Ahli Pertama
– Penelaah BMNi
penyiapan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak
JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLAAN BARANG/ JASA(data Pusdiklat MENJAFUNG, 11 Januari 2017)
Meningkatkan kuantitas atau jumlah jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional; serta meningkatkan kualitas pejabat fungsional dengan membina, mengembangkan profesi, dan memberdayakan agar menjadi tenaga fungsional yang profesional.
PROGRAM 2015-2019 : PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS JAFUNG
NAMA KEGIATAN KONDISI DIHARAPKAN (2019) KONDISI SAAT INI (2016) UPAYA PENYELESAIAN
PEN
ING
KA
TAN
KU
AN
TITA
S JA
FUN
G
Penambahan JenisJabatan Fungsional diKemen. PUPR
Bertambahnya beragam spesialisasikeahlian melalui Jenis JabatanFungsional
5 Jenis Jafung Bidang PUPR; 25 Jenis Jafung Bidang Lain
Menambah jumlah jenis jabatan fungsional yang dijabat oleh pegawai PUPR baikbidang PUPR dan bidang lain berdasarkan spesialisasi bidang keahlian yang sesuaidengan tugas dan jabatannya.
Penambahan JumlahPejabat Fungsional di Kemen. PUPR
Tersebarnya Pejabat Fungsional di setiap Satuan Kerja baik di Unit Organik dan di Unit PelaksanaTeknis.
Jumlah Pejabat Fungsional awal 2016: Bidang PUPR : 1.911 pegawai Bidang Lain : 606 pegawai
T o t a l : 2.517 pegawai
10,48% dari total 24.000 Pegawai PUPR atau
Memfasilitasi pegawai potensial menjadi Jafungdengan Usia < 50 th dan gol min II/c, untuk menjadi Pejabat Fungsional. Jumlahnya diperkirakan + 8.000 pegawai.dan ditargetkan menjadi jafung::
2016 : 3.000 pegawai 2017 : 3.400 pegawai 2018 : 3.800 pegawai 2019 : 4.200 pegawai
Penambahan JumlahPejabat FungsionalBidang PUPR di K/L lain dan Pemda
Tersedianya Pejabat FungsionalBidang PUPR di masing-masing K/L dan Dinas Pemda yang menanganibidang PUPR.
Sosialisasi Jabatan Fungsional bidang PUPR ke daerahyang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur PUPR dan belum memiliki Pejabat Fungsional PUPR.
Sosialisasi Jabatan Fungsional bidang PUPR ke daerah prioritas. Membangun komunikasi aktif dengan BKD dan Dinas Bidang PUPR di Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
PEN
ING
KA
TAN
KU
ALI
TAS
JAFU
NG
1. Pembinaan Pejabat Fungsional
Penguatan SistemPengelolaan JabatanFungsional
Tersedianya pedoman pelaksanaandan petunjuk teknis pengelolaanjabatan fungsional bidang PUPR.
Pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaanjabatan fungsional belum lengkap.
Memperbarui, melengkapi, dan mengimplementasikan pedoman pelaksanaan danpetunjuk teknis pengelolaan jabatan fungsional
Fasilitasi dukunganadmistrasi jabatanfungsional
Terselenggaranya penyelesaianadministrasi pengelolaan jabatanfungsional secara berkelanjutan.
Penilaian kinerja para pejabat fungsional belum optimal.
Penataan sistem penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Pejabat Fungsional berdasarkansasaran strategis Kementerian dan Pemerintah Daerah. Penataan sistem penilaian kinerja pejabat fungsional berdasarkan daftar usulan
pengajuan angka kredit.
2. PengembanganProfesi/ PenguatanKompetensi Teknis
Meningkatnya keahlian para pejabatfungsional di bidang PUPR padasetiap jenjang dan bidang keahlian.
Sarana pengembangan profesionalisme jabatanfungsional yang ada masih perlu dikembangkan.
Menyiapkan sarana pengembangan profesionalisme jabatan fungsional melalui diklat, publikasi ilmiah & merintis fasilitas pengembangan yang belum ada serta sertifikasiprofesi.
Pemberdayaan PejabatFungsional
Meningkatnya peran PejabatFungsional dalam melaksanakantugas dan fungsi organisasi
Produktivitas kerja pejabat fungsional belum langsungmendukung kinerja Organisasi
Optimalisasi peran jabatan fungsional pada penyelenggaraan infrastruktur PUPR nasional melalui penugasan yang jelas dalam bentuk uraian tugas rinci pada setiapjenjang di masing-masing satuan kerja.
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DIKLAT MANAJEMEN & PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN
ANGGARAN DAN UMUM
SUBBIDANGTEKNIK PELATIHAN
SUBBIDANGMATERI PELATIHAN
SUBBIDANGPERENCANAAN PENGEMBANGAN
SUBBIDANGEVALUASI
SUBBAGIANPROGRAM & KEUANGAN
SUBBAGIANUMUM
PUSAT DIKLAT MANAJEMEN & PENGEMBANGAN
JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG
PENDIDIKAN & PELATIHAN
MANAJEMEN
BIDANG
PENGEMBANGAN & EVALUASI
JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/ JASA (Pasal 1)
What
• Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan
wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa
Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Who
• Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan
penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset
RUMPUN, KEDUDUKAN, & TUGAS POKOK
• Jafung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa masuk dalam rumpun
manajemenRUMPUN
• sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengadaan
barang/jasa pada instansi pemerintahKEDUDUKAN
• melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan
penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi asetTUGAS POKOK
RUMPUN, KEDUDUKAN, & TUGAS POKOK
JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLAAN BARANG/ JASA (Pasal 7 ayat 2)
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA
1) Penata Muda, golongan ruang III/a;dan
2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MUDA
1) Penata, golongan ruang III/c; dan
2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MADYA
1) Pembina, golongan ruang IV/a;
2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c
PENGELOLA
PENGADAAN
BARANG/ JASA
1. Pendidikan
2. Perencanaan
Pengadaan
2. Pemilihan
Penyedia
3.
Manajemen
Kontrak4.
Manajemen
Informasi
Aset
5. Pengembangan
profesi
6. Kegiatan
penunjang
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
MATRIKS KEGIATAN DAN ANGKA KREDITNYA
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN
I Pendidikan 3 11
II Perencanaan Pengadaan 14 39
III Pemilihan Penyedia 20 66
IV Manajemen Kontrak 21 61
V Manajemen Informasi Aset 6 21
VI Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa3 4
VII Kegiatan Penunjang Jabatan Fungsional Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah8 18
JUMLAH 75 220
JENJANG JABATAN, JENJANG PANGKAT DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
YANG HARUS DICAPAI
TINGKAT AHLI (Psl. 7)
Madya Pembina Utama Muda (IV/c) 700
Pembina Tk. I (IV/b) 550
Pembina (IV/a) 400
Muda Penata Tk. I (III/d) 300
Penata (III/c) 200
Pertama Penata Muda Tk. I (III/b) 150
Penata Muda (III/a) 100
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa satu tingkat di atas
jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari
angka kredit setiap butir kegiatan (Psl. 10)
PENILAIAN ANGKA KREDIT
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa satu tingkat di
bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari
setiap butir kegiatan (psl. 10)
Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah terdiri atas (Psl. 12 ayat 2) :
a.paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur
pendidikan formal; dan
b.paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
PENILAIAN ANGKA KREDIT
Lanjutan
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada tahun pertama yang telah memenuhi atau melebihi angka
kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun
kedua wajib mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka
kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas
pokok (Psl 14 ayat 1).
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap
tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling rendah 20 (dua puluh) angka
kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi (Psl. 15)
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan
penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil
ditetapkan (Psl. 17 ayat 3).
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
Bidang Pengembangan dan Evaluasi Jafung
Jl. Sapta Taruna Raya Komplek PU Pasar Jumat –
Jakarta Selatan
021 75906946