isu strategis kebijakan jakon nasional
TRANSCRIPT
ISU-ISU STRATEGIS KEBIJAKAN PENGATURAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
INKINDO DKI 21 DESEMBER 2011
REGULASI UMUM TERHADAP PEMBINAAN JAKONy UU No. 18/1999 Tentang Jasa Konstruksi y PP No. 28/2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi y PP No. 4/2010 Tentang perubahan atas PP No. 28/2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi y PP No 92/2010 Tentang perubahan kedua atas PP No. 28/2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi y PP No. 29/2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi y PP No. 59/2010 Tentang perubahan atas PP No. 29/2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi y PP No. 30/2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi y PERMEN PU No 10/PRT/M/ 2010 y PERMEN PU No 14 Tahun 2010 Tentang SPM y KEPMENKIMPRASWIL No. 369 Tahun 2001 y PERMEN PU No 28 tahun 2006 y PERMEN PU NOMOR 08 TAHUN 2011 y SE Menteri PU 05/SE/M/2010 y SE Menteri PU No 16/SE/M/2010 y SE Menteri PU No. 09/SE/M/2011
KONSTRUKSI & PEMBANGUNAN BANGSALingkungan Alam yang serasi Lingkungan Terbangun yang nyaman Infrastruktur yang Berkelanjutan
Infrastruktur
Jasa - Industri - Sektor Konstruksi yang:- unggul; berdaya saing; - efisien; produktif; inovatif; - aman.
Konstruksi
MENGAPA JAKON PERLU PENGATURAN?Ada Tujuan dan Sasaran ...utk memberikan arah pertumbuhan ...mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan yang berkualitas ...Mewujudkan tertib penyelenggaraan PK ...Mewujudkan Peran Masyarakat
Nilai Kapitalisasi Sektor Konstruksi Yang cenderung meningkat
Tinjauan terhadap MP3EI Sebagai kerangka acuan ke depan
KESIAPAN PENYEDIA JASA NASIONAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURNo Kualifikasi Konsultan Jlh 1 2 3 Besar Menengah Kecil TOTAL 4040 260 5,688 5688
Kontraktor % 77 4 89 89
Jlh 1,358 18,356 136,061 155,775
% 1 12 87 100
260
4
7,078
100
Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing Kontraktor: 113 BUJKA (Jepang 32 %) Konsultan: 74 BUJKA (Jepang = 27 %) Terintegrasi: 21 BUJKA (Jepang = 67%)
KEBIJAKAN BARU NASIONAL DAN PERAN LPJK
5 TUGAS LPJK SESUAI UUJK1. melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi; 2. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi; 3. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi. yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja; 4. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi; 5. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi. dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi
HUBUNGAN PEMERINTAH DAN LPJKN Pemerintah sesuai dengan PP 30 memiliki otoritas kewenangan melakukan PEMBINAAN yang terdiri dari Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap jasa Konstruksi. LPJKN adalah wadah atau representasi dari masyarakat jasa konstruksi yang merupakan mitra Pemerintah dalam pelaksanaan Pengembangan Jasa Konstruksi Jadi Pemerintah domainnya PEMBINAAN, Sedangkan lpjkn domainnya pengembangan
PENGUKUHAN LPJKN 2011-2015 Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223 Tahun 2011, telah dikukuhkan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional periode 2011-2015. Selain pengukuhan Pengurus Lembaga tingkat nasional Menteri PU juga mengukuhkan dewan pengawas LPJK sesuai dengan Surat Keputusan Menteri PU Nomor 224 Tahun 2011.
ISU-ISU TERKAIT SARANA DAN PRASARANA
Gedung LPJKN
Jl. Iskandarsyah Raya No. 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Fax: 0217201472 Phone: 0217201476
Masa Transisi Menuju PP 04 tahun 2010 dan Peraturan Lain Terkait Jasa KonstruksiUndang-Undang no 18 tahun 1999 Memenuhi Ketentuan perizinan usaha jasa konstruksi BUJK Memiliki Sertifikat Badan Usaha PP 28 Tahun 2000 Klasifikasi ASMET Untuk Konsultan dan Kontraktor Perlem 11 A dan 12A Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi APABILA PERPRES 54 tahun 2010 Peserta Lelang memenuhi persyaratan kualifikasi
SBU menjadi syarat penerbitan
PP 04 tahun 2010Klasifikasi kontraktor: Bangunan Gedung, Sipil,ME, Pelaksana Lainnya dan untuk konsultan: Arsitektural, Rekayasa Enjiner, Penataan Ruang dan konsultansi lainnya Kualifikasi Kecil, Menengah Besar
Masa TransisiPERPRES 54 tahun 2010
Kualifikasi gred
SE No. 05/2010 SE No. 16/2010 Se No. 9/2011
Nilai Pekerjaan Untuk usaha kecil sampai dengan Rp 2.5 M
UU 20 tahun 2008Kekayaan bersih dan penjualan tahunan usaha mikro, kecil dan memengah
PERMEN PU NOMOR 08 TAHUN 2011 KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI JASA KONSTRUKSI
KLASIFIKASI DAN SUBKLASIFIKASI KONSTRUKSI INDONESIA MENURUT PP NO. 4 TAHUN 2010 J.O. PP 92 TAHUN 2010
Jenis UsahaPerencanaan Pengawasan Umum:
Jenis UsahaPelaksanaanSpesialis:
Klasifikasi Bidangarsitektur rekayasa (engineering);
Keterampilan tertentu
Klasifikasi BidangBangunan Gedung Bangunan Sipil Instalasi mekanikal dan Elektrikal Jasa Pelaksanaan lainnya
Sifat Bidang Usaha
Penataan Ruang
Jasa Konsultasi lainnya
Sub Klasifikasi Bidang
Sub Klasifikasi Bidang
SUBKLASIFIKASI JASA PELAKSANA KONSTRUKSIJenis Usaha Klasifikasi Usaha Sub Klasifikasi Usaha Pekerjaan
Bangunan Gedung
9 subklasifikasi
Jasa Pelaksana Konstruksi Umum
Bangunan Sipil
12 Subklasifikasi
Mekanikal dan Elektrikal
10 subklasifikasi Mekanikal & 11 subklasifikasi Elektrikal
Pelaksana Lainnya Jasa Pelaksana Konstruksi Spesialis Jasa Pelaksana Konstruksi Ketrampilan
4 subklasifikasi Pelaksana Lainnya 16 Pekerjaan Spesialis
11 Pekerjaan Ketrampilan
PEMBIDANGAN USAHA JASA KONSTRUKSIa. PELAKSANA KONSTRUKSIPP 28/2000 KLASIFIKASI Arsitektur Sipil Mekanikal Elektrikal Tata LingkunganBangunan SipilCatatan : Pengaturan sub klasifikasi dan kualifikasi badan usaha diatur dengan Peraturan Menteri CPC : Central Product Classification. Standar klasifikasi yang dikeluarkan oleh PBB. Digunakan untuk korespondensi dalam perundingan internasional (WTO, ASEAN, APEC)
PP 4/2010 KLASIFIKASIBangunan Gedung
Referensi (Diatur dgn Permenpu)BG001 BG002 BG003 BG004 SI001 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Komersial Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pengolahan Sampah, Bangunan Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Jasa Pelaksana Pemasangan AC, Pemanas dan Ventilasi Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya
SI002
Instalasi Mekanikal /Elektrikal
MK001 EL001
PEMBIDANGAN USAHA JASA KONSTRUKSI (LANJUTAN)b. PERENCANA DAN PENGAWAS KONSTRUKSIPP 28/2000 Klas. Perencanaan Arsitektur Sipil Mekanikal Elektrikal Tata LingkLayanan Jasa Survai (Perlem 12a/2008) Layanan Jasa Analisis & Eng Lainnya (Perlem 12a/2008)
PP 4/2010 Referensi (Diatur dgn Permenpu)AR101Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural Jasa Nasehat dan Konsultansi Rekayasa Teknik Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan Jasa Konsultansi Lingkungan
Klas. Pengawasan Arsitektur Sipil Mekanikal Elektrikal Tata LingkLayanan Jasa Inspeksi Teknis Layanan Jasa Manajemen Proyek Layanan Jasa Enjiniring Terpadu
KLASIFIKASIArsitektur
Rekayasa
RE101
Penataan Ruang
PR101
Jasa Konsultansi Lainnya
KL401
Catatan: Pengaturan sub klasifikasi dan kualifikasi usaha perencana dan pengawas konstruksi diatur dengan Peraturan Menteri CPC : Central Product Classification. Standar klasifikasi yang dikeluarkan oleh PBB. Digunakan untuk korespondensi dalam perundingan internasional (WTO, ASEAN, APEC)
PROSES SERTIFIKASI
Buku RegistrasiRapat Pengurus Lembaga
Penerbitan Sertifikat
Assessment Oleh Unit SertifikasiKesekretariatan Lembaga
Unit Sertifikasi Bentukan Masyarakat
Badan Usaha Baru
ASOSIASI Perusahaan (Verifikasi & Validasi awal)
ASOSIASI PROFESI (Verifikasi & Validasi awal)
Tenaga Terampil
Tenaga Ahli/ Terampil
Badan Usaha
Tenaga Ahli/ Terampil
PERIODE PROSES SERTIFIKASI BADAN USAHA BENTUKAN LEMBAGABuku RegistrasiSidang Evaluasi BAK oleh Lembaga
Penerbitan SBU (Melalui Kesekretariatan)
Berita Acara Kelayakan (BAK)
Berita Acara Kelayakan (BAK)
Berita Acara Kelayakan (BAK)
Berita Acara Kelayakan (BAK)
Assessment (Unit Sertifikasi)
Assessment (Unit Sertifikasi)
Assessment (Unit Sertifikasi)
Assessment (Unit Sertifikasi)
Permohonan Sertifikasi (melalui Kesekretariatan Lembaga) 0 BLN 1 BLN 2 BLN 3 BLN
Penjelasan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 Tahun 2011
TUJUAN Sebagai pedoman dalam melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi dan Jasa Konsultasi Menjaga kelancaran proses pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi
DASAR PP 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi diselenggaraakan oleh Pemerintah Pusat cq. Menteri Pekerjaan Umum PP 29 jo PP 59 Thun 2010 Perpres 54 Tahun 201020
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 Tahun 2011 Perihal:Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi Serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi
Isi Substansi SE 09 Tahun 2011:a. Pengadaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi TA 2011 b. Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi Dalam Pengtadaan
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi
PP 29 Tahun 2000 Jo PP 59 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Konstruksi
PP 30 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jakon.
Dasar Hukum DIGABUNG
Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Permen 07 Tahun 2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi
22
TERKAIT SBU
SE MENTERI PU NOMOR: 09/SE/M/2011 SBU/SKA/SKT Yang Dapat Digunakan dan Berlaku Dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi TA 201230 September 2011
SBU yang terbit, diperpanjang atau diregistrasi ulang sebelum 30 Sep 2011 dan masa berlakunya belum habis
SBU yang terbit, diperpanjang, atau diregistrasi ulang setelah 30 Sep 2011 wajib menggunakan blanko baru LPJKN yang dikukuhkan Menteri PU
Catatan: 1. Dua jenis SBU yang dapat digunakan untuk pengadaan barang/jasa adalah sebagaimana dimaksud diatas. 2. Mekanisme: akan diatur dalam PERLEM 02 ,03,04 tahun 20111
SUBSTANSI LAIN YANG TERKANDUNG DALAM SE MENPU 09 TAHUN 2011 Pembuktian Kualifikasi (SBU/SKA/SKT) berpedoman pada lampiran Permen Pekerjaan Umum 07 Tahun 2011 Data Badan Usaha Jakon dalam STI LPJKN tidak digunakan sebagai pembuktian kualifikasi. Tayang Tidak sebagai Persyaratan Tender Pembuktian Kualifikasi dengan IUJK yang dilampiri SBU/SKA/SKT sesuai dengan SBU/SKA/SKT yang diperbolehkan digunakan untuk mengikuti Tender TA 2012
APA TINDAKLANJUT YANG DILAKUKAN LPJKN ATAS TERBITNYA SE 09 TAHUN 2011?
Menerbitkan Perlem 02,03,04,05 Mencetak Blanko SBU/SKA/SKT Mekanisme proses sertifikasi seperti apa dalam masa transisi ini? Menyusun asosiasi mana yang memenuhi persyaratan untuk melakukan verifikasi dan validasi?
26
TERIMAKASIH
27