TUGAS INDIVIDU

MANAJEMEN ADMINISTRASI RUMAH SAKIT

(ISU MALPRAKTIK)

OLEH :

P A R M A N

J1 A1 12 136

KELAS AKK REG.

JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS HALU OLEO

2014

ISU MALPRAKTEK

Saat ini tuntutan hukum terhadap dokter dengan dakwaan melakukan malpraktik makin meningkat termasuk di negara Indonesia. Hingga Januari 2013 jumlah pengaduan dugaan malpraktik ke konsil kedokteran Indonesia atau KKI tercatat mencapai 183 kasus. Jumlah tersebut meningkat tajam dibanding tahun 2009 yang hanya 40 kasus dugaan malpraktik. Bahkan kasus-kasus ini pun tidak mendapatkan penanganan yang tepat dan hanya berakhir di tengah jalan, tanpa adanya sanksi atau hukuman kepada petugas kesehatan terkait. Dari 183 kasus malpraktek di seluruh Indonesia itu, sebanyak 60 kasus dilakukan dokter umum, 49 kasus dilakukan dokter bedah, 33 kasus dilakukan dokter kandungan, dan 16 kasus dilakukan dokter spesialis anak. Siasanya di bawah 10 macam-macam kasus yang dilaporkan. Selain itu, ada enam dokter yang diharuskan mengenyam pendidikan ulang. Artinya, pengetahuan dokter kurang sehingga menyebabkan terjadinya kasus malpraktek. Mereka kurang dalam pendidikannya sehingga ilmu yang didapatkan itu kurang dipraktekn atau terjadi penyimpangan dari standar pelayanan atau penyimpangan dari ilmu yang diberikan. Maka, dia wajib sekolah lagi dalam bidang tertentu. Di samping kasus malpraktek, beberapa kasus lain yang juga ikut menjerat dokter ke ranah pidana hingga pencabutan izin praktek di antaranya soal komunikasi dengan pasien, ingkar janji, penelantaran pasien, serta masalah kompetensi dokter.

Salah satu kasus dugaan malpraktik yang banyak dibicarakan oleh berbagai media massa pada pertengahan tahun 2013 tersebut yaitu kasus yang menimpa dokter ayu dan dua orang temanya tersebut berawal dari tuduhan pihak keluarga korban Julia Fransiska Makatey (25) yang meninggal dunia sesaat setelah melakukan operasi kelahiran anak pada tahun 2010 yang lalu. Akibat dari kasus tersebut dr ayu dan kedua temanya divonis oleh MA dengan hukuman 10 bulan penjara.

MALPRAKTIK

Kelalaian dapat terjadi pada semua disiplin ilmu, dan apabila dilakukan oleh tenaga professional dinamakan sebagai malpraktik. Malpraktik atau malpractice berasal dari kata mal yang berarti buruk. Sedangkan kata practice berarti suatu tindakan atau praktik. Dengan demikian secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu tindakan medik buruk yang dilakukan dokter dalam hubungannya dengan pasien.

Di Indonesia, istilah malpraktik sudah sangat dikenal oleh para tenaga kesehatan sebenarnya hanya merupakan suatu bentuk medical malpractice, yaitu medical negligence yang dalam bahasa indonesia disebut kelalaian medik.

Beberapa pakar telah mengemukakan pendapatnya tentang pengertian malpraktik, diantaranya:

1. malpraktik adalah setiap kesalahan profesional yang diperbuat oleh dokter, oleh karena pada waktu melakukan pekerjaan profesionalnya, tidak menilai, tidak memeriksa, tidak berbuat atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakuakan oleh dokter pada umumnya, didalam situasi dan kondisi yang sama (Berkhouwer & Vorstman)

2. malpraktik adalah setiap kesalahan yang diperbuat oleh seorang dokter, oleh karena melakukan pekerjaan kedokteran dibawah standar yang sebenarnya secara rata-rata dan masuk akal, dapat bdilakukan oleh setiap dokter dalam situasi atau tempat yang sama.(Hoekema)

3. malpraktik adalah setiap kesalahan profesional yang diperbuat oleh seorang dokter, yang didalamnya termasuk kesalahan karena perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal serta kesalahan karena keterampilan atau kesetiaan yang kurang dalam menyelenggarakan kewajiban dan atau kepercayaan profesional yang dimilikinya.(Peters)

Malpraktik adalah kelalaian seorang dokter yang mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama. Yang dimaksud kelalaian disini adalah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan seseorang yang dengan siakp hati-hati melakukannya dengan wajar, atau sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran dibawah standar pelayanan medik.

Malpraktik kedokteran dibedakan menjadi:

1.malpraktik kriminal

-menipu penderita

-membuat keterangan palsu

-melakukan kesalahan dalam mengobati penderita sehingga mengakibatkan kematian atau luka

-pelanggaran kesusilaan

-abortus provocatus tanpa indikasi yang medis

-membocorkan rahasia kedokteran dan hal itu diadukan oleh penderita yang bersangkutan

-sengaja membiarkan penderita tak tertolong

-tak memberi pertolongan pada orang yang dalam bahaya maut

-memberikan atau menjual obat palsu

-euthanasia

2.malpraktik perdata, dasarnya KUH perdata 1366

-tidak konsultasi dengan dokter ahli pada kasus yang seharusnya dikonsultasikan

-melakukan pembedahan tanpa surat izin tertulis keluarga yang berwenang padahal tidak dalam keadaan yang darurat

-kesalahan diagnosa tidak dapat dituntut, kecuali bila hal itu disebabkan oleh kesalahan dokter

3. malpraktik etis

-menjual obat ditempat praktek, tanpa izin menyimpan obat bagi dokter

-menjual obat sampel

-mengadakan kerjasama atau perjanjian dengan apotek atau analis diluar bidang kedokteran

-melakukan tindakan kedokteran yang tidak perlu, dengan harapan agar mendapat imbalan yang lebih tinggi

-kunjungan pasien diperbanyak dengan alasan yang sama

-usaha menarik perhatian umum

-meminta uang muka atas tindakan yang akan dilakukan

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN MALPRAKTIK MEDIS

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan malpraktik medis yang berlaku di Indonesia yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Berikut ini akan kami bahas peraturan perundang-undangan satu-persatu:

B.1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Pasal 15

(1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

(2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan:

a.Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.

b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasar pertimbangan tim ahli.

c.Dengan persetujuan ibu hamil ybs atau suami atau keluarganya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diterapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 15

(1) Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum,norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu.

(2) Penjelasan per butir

a.Indikasi medis adalah suatu kondisi yang benar - benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu itu, ibu hamil dan atau janinnya yang terancam bahaya maut.

b. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan. Sebelum melakukan tindakan tersebut, ia harus meminta pertimbangan tim ahli yang dapat terdiri dan berbagai bidang seperti: medis, agama, hukum, dan psikologi.

c.Hak utama memberikan persetujuan adalah ibu hamil ybs, kecuali dalam keadaan tidak sadar atau tidak dapat memberikan persetujuan, dapat dimintakan dari suami atau keluarganya.

d. Sarana kesehatan tertentu adalah sarana yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai dan telah ditunjuk oleh pemerintah.

(3) Dalam Peraturan Pemerintah sebagai peleksanaan dari pasal ini dijabarkan antara lain mengenai keadaan dalam menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, bentuk persetujuan, dan sarana kesehatan yang ditunjuk.

Pasal 53

(1) Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

(2) Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.

(3) Tenaga kesehatan, untuk kepentingan pembuktian, dapat melakukan tindakan medis terhadap seseorang dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan.

(4) Ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 53

(1) Cukup jelas.

(2) Standar profesi adalah pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk, dalam menjalankan profesi secara baik. Tenaga kesehatan yang berhadapan dengan pasien seperti dokter dan perawat, dalam melaksanakan tugasnya harus menghormati hak pasien. Yang dimaksud dengan hak pasien antara lain ialah hak informasi, hak untuk memberikan persetujuan, hak atas rahasia kedokteran, dan hak atas pendapat kedua (second opinion).

(3) Dalam upaya pembuktian, tenaga kesehatan dapat diminta untuk membuktikan tindakan medis terhadap seseorang, baik dalam perkara pidana maupun perkara lainnya. Permintaan ini diajukan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menangani masalah tersebut. Meskipun untuk suatu tindakan medis harus didasarkan atas suatu indikasi medis, namun dalam kaitan dengan pembuktian

tenaga kesehatan harus melakukan tindakan medis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bila tenaga kesehatan menilai bahwa pada orang yang dilakukan tindakan tersebut terdapat hal yang merupakan indikasi kontra dari tindakan medis yang dilakukan. Dalam hal ini ia dapat menolak dan menghentikan tindakan tersebut.

(4) Cukup jelas.

Pasal 54

(1) Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.

(2) Penentuan ada tidanknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.

(3) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, dan tata kerja Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Penjelasan Pasal 54

(1) Tindakan disiplin dalam ayat ini adalah salah satu bentuk tindakan administrative misalnya pencabutan izin untuk jangka waktu tertentu atau hukuman lain sesuai dengan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan.

(2) Untuk memberikan perlindungan yang seimbang dan objektif baik kepada tenaga kesehatan maupun pihak penerima pelayanan kesehatan, pertimbangan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian atas penerapan standar profesi dilakukan oleh sebuah majelis. Majelis ini tidak hanya terdiri dari tenaga kesehatan saja tetapi juga tenaga bidang lain yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi seperti ahli hukum, ahli psikologi, ahli social, ahli agama, yang diketuai oleh seorang sarjana hukum.

(3) Cukup jelas.

Pasal 55

(1) Setiap oaring berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 55

(1) Pemberian hak atas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindunga bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian atau kesalahan itu mungkin dapat menyebabkan kamatian atau menimbulkan cacat yang permanen. Yang dimaksud dengan kerugian fisik adalah hilangnya atau tidak berfungsinya seluruh atau sebagian organ tubuh, sedangkan kerugian non fisik berkaitan dengan martabat seseorang.

(2) Cukup jelas.

Pasal 80

(1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat untuk menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan, yang tak berbentuk badan hukum dan tidak memiliki izin operasional serta tidak melaksanakan ketentuan tentang jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

66 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta).

Penjelasan Pasal 80

(1) Cukup jelas.

(2) Cukup jelas.(10)

B.2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Pasal 44

(1) Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi.

(2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan.

(3) Standar pelayanan untuk dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 44

(1) Yang dimaksud dengan standar pelayanan adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran.

(2) Yang dimaksud dengan strata sarana pelayanan adalah tingkatan pelayanan yang standar tenaga dan peralatannya sesuai dengan kemampuan yang diberikan.

(3) Cukup jelas.

Pasal 45

(1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan setelah pasien

mendapat penjelasan secara lengkap.

(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:

a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;

b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;

c. alternatif tindakan lain dan risikonya;

d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan

e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.

(5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

(6) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 45

(1) Pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis adalah pasien yang bersangkutan. Namun, apabila pasien yang bersangkutan berada di bawah pengampuan (under curatele) persetujuan atau penolakan tindakan medis dapat diberikan oleh keluarga terdekat antara lain suami/istri, ayah/ibu kandung, anak-anak kandung atau saudarasaudara kandung. Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien tidak diperlukan persetujuan. Namun, setelah pasien sadar atau dalam kondisi yang sudah memungkinkan, segera diberikan penjelasan dan dibuat persetujuan. Dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar, maka penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar. Apabila tidak ada yang mengantar dan tidak ada keluarganya sedangkan tindakan medis harus dilakukan maka penjelasan diberikan kepada anak yang bersangkutan atau pada kesempatan pertama pasien sudah sadar.

(2) Cukup jelas.

(3) Penjelasan hendaknya diberikan dalam bahasa yang mudah dimengerti karena penjelasan merupakan landasan untuk memberikan persetujuan. Aspek lain yang juga sebaiknya diberikan penjelasan yaitu yang berkaitan dengan pembiayaan.

(4) Persetujuan lisan dalam ayat ini adalah persetujuan yang diberikan dalam bentuk ucapan setuju atau bentuk gerakan menganggukkan kepala yang diartikan sebagai ucapan setuju.

(5) Yang dimaksud dengan tindakan medis berisiko tinggi adalah seperti tindakan bedah atau tindakan invasif lainnya.

(6) Cukup jelas.

Pasal 50

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :

a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;

b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;

c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya;dan

d. menerima imbalan jasa.

Penjelasan Pasal 50

Yang dimaksud dengan standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Yang dimaksud dengan standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Standar prosedur operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.

Pasal 51

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;

c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;

d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan

e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Penjelasan Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);

b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;

c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;

d. menolak tindakan medis; dan

e. mendapatkan isi rekam medis.

Penjelasan Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban :

a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;

b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;

c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan

d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Penjelasan Pasal 53

Cukup jelas.

B3. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak membahas malpraktek secara jelas, melainkan membahas kasus-kasus pidana yang dapat terjadi akibat tindakan malpraktik

Euthanasia dan Bunuh diri Pasal 344 KUHP

Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesunguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 345 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Pengguguran Kandungan Kriminalis Pasal 346 KUHP

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347 KUHP

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan, diancam dnegan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu, mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 KUHP

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima enam bulan tahun.

(2) Jika perbuatan itu, mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP

Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 347 dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Kematian dan perlukaan akibat kealpaan

Pasal 359 KUHP

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun

Pasal 360 KUHP

(1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-

luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau

kurungan paling lama satu tahun.

(2) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan luka-luka sedemikian rupa

sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau

pencaharian selama waktu tertentu, diancam pidana penjara paling lama

Sembilan tahun atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling

tinggi tiga ribu rupiah.

C. Contoh Kasus : Kronologi Kasus Malpraktek Dr Ayu

Aktualpost.com Wednesday, 27 November 2013 - 10:28 WIB, Kasus malpraktek yang menimpa dr.Dewa Ayu Sasiary Prawan yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang terjadi pada tahun 2010 di rumah sakit Dr Kandau Manado , menimbulkan banyak reaksi dari para dokter di Indonesia Seperti pada hari ini Rabu (27/11/2013), para dokter melakukan demo di Tugu Proklamasi, Jakarta dengan menggunakan Ambulans dan juga Metro mini, para dokter tersebut melakukan demo dengan tuntutan menolak kriminalisasi profesi dokter.

Kasus yang menimpa dokter ayu dan dua orang temanya tersebut berawal dari tuduhan pihak keluarga korban Julia Fransiska Makatey (25) yang meninggal dunia sesaat setelah melakukan operasi kelahiran anak pada tahun 2010 yang lalu. Akibat dari kasus tersebut dr ayu dan kedua temanya divonis oleh MA dengan hukuman 10 bulan penjara.

Berikut ini kronologi kasus penangkapan dokter Ayu dan kedua orang temanya yang juga ikut dihukum atas tuduhan kasus malpraktek menurut keterangan dari Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Dr Nurdadi Saleh, SpOG seperti dilansir dariLiputan6.

Tanggal 10 April 2010Korban, Julia Fransiska Makatey (25) merupakan wanita yang sedang hamil anak keduanya. Ia masuk ke RS Dr Kandau Manado atas rujukan puskesmas. Pada waktu itu, ia didiagnosis sudah dalam tahap persalinan pembukaan dua.

Namun setelah delapan jam masuk tahap persalinan, tidak ada kemajuan dan justru malah muncul tanda-tanda gawat janin, sehingga ketika itu diputuskan untuk dilakukan operasi caesar darurat.Saat itu terlihat tanda tanda gawat janin, terjadi mekonium atau bayi mengeluarkan feses saat persalinan sehingga diputuskan melakukan bedah sesar, ujarnya.

Tapi yang terjadi menurut dr Nurdadi, pada waktu sayatan pertama dimulai, pasien mengeluarkan darah yang berwarna kehitaman. Dokter menyatakan, itu adalah tanda bahwa pasien kurang oksigen.

Tapi setelah itu bayi berhasil dikeluarkan, namun pasca operasi kondisi pasien semakin memburuk dan sekitar 20 menit kemudian, ia dinyatakan meninggal dunia, ungkap Nurdadi, seperti ditulis Senin (18/11/2013).

Tanggal 15 September 2011Atas kasus ini, tim dokter yang terdiri atas dr Ayu, dr Hendi Siagian dan dr Hendry Simanjuntak, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) hukuman 10 bulan penjara karena laporan malpraktik keluarga korban. Namun Pengadilan Negeri (PN) Manado menyatakan ketiga terdakwa tidak bersalah dan bebas murni.

Dari hasil otopsi ditemukan bahwa sebab kematiannya adalah karena adanya emboli udara, sehingga mengganggu peredaran darah yang sebelumnya tidak diketahui oleh dokter. Emboli udara atau gelembung udara ini ada pada bilik kanan jantung pasien. Dengan bukti ini PN Manado memutuskan bebas murni, tutur dr Nurdadi.

Tapi ternyata kasus ini masih bergulir karena jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian dikabulkan.

18 September 2012Dr. Dewa Ayu dan dua dokter lainnya yakni dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian akhirnya masuk daftar pencarian orang (DPO).

11 Februari 2013Keberatan atas keputusan tersebut, PB POGI melayangkan surat ke Mahkamah Agung dan dinyatakan akan diajukan upaya Peninjauan Kembali (PK).

Dalam surat keberatan tersebut, POGI menyatakan bahwa putusan PN Manado menyebutkan ketiga terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan kalau ketiga dokter tidak bersalah melakukan tindak pidana. Sementara itu, Majelis Kehormatan dan Etika Profesi Kedokteran (MKEK) menyatakan tidak ditemukan adanya kesalahan atau kelalaian para terdakwa dalam melakukan operasi pada pasien.

8 November 2013Dr Dewa Ayu Sasiary Prawan (38), satu diantara terpidana kasus malapraktik akhirnya diputuskan bersalah oleh Mahkamah Agung dengan putusan 10 bulan penjara. Ia diciduk di tempat praktiknya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati, Balikpapan Kalimantan Timur (Kaltim) oleh tim dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejari Manado sekitar pukul 11.04 Wita.

Kronologi Menurut Yulin Mahengkeng, ibu Julia Fransiska Makatey seperti dilansir dari detik

Saat itu anaknya, masuk ke Puskesmas di Bahu Kecamatan Malalayang jelang melahirkan. Tanda-tanda melahirkan terlihat pukul 04.00 WITA, keesokan harinya, setelah pecah air ketuban dengan pembukaan 8 hingga 9 Centimeter.

Tapi dokter Puskemas merujuk ke RS Prof dr Kandou Malalayang karena Fransiska mempunyai riwayat melahirkan dengan cara divakum pada anak pertamanya. Kami tiba pukul 07.00 WITA, lalu dimasukkan ke ruangan Irdo, kata Yulin kepada detikcom, Senin (25/11/2013) malam.

Karena hasil pemeriksaan terjadi penurunan pembukaan hingga 6 cm, pagi itu Fransiska lalu diarahkan ke ruang bersalin. Yulin lalu mengatakan, saat itulah seakan terjadi pembiaran terhadap anaknya, karena terkesan mengulur waktu menunggu persalinan normal.

Padahal anak saya harus dioperasi karena air ketuban sudah pecah dan kondisinya sudah lemah, terangnya.

Hingga malam hari sekitar pukul 20.00 WITA, tindakan melakukan operasi baru dilakukan dr Ayu dan dua rekannya. Keluarga pun bolak-balik ruang operasi dan apotek untuk membeli obat. Dengan kondisi tidak membawa uang cukup, tawar-menawar obat dan peralatan terjadi.

Bahkan saya coba menjamin kalung emas yang saya pakai, sambil menunggu uang yang masih dalam perjalanan, tapi tetap tidak dihiraukan. Operasi pun akhirnya mengalami penundaan, beber Yulin.

Lanjutnya, pada pukul 22.00 WITA, uang dari adiknya pun tiba. Jumlahnya pun tidak mencukupi seperti permintaan pihak rumah sakit. Setelah bermohon berulang kali, operasi kemudian dilaksanakan. 15 menit kemudian, dokter keluar membawa bayi dan memberi kabar anaknya dalam keadaan sehat. Tapi hanya berselang 20 sampai 30 menit kemudian, dokter bawa kabar lagi kalau anaknya sudah meninggal dunia.

Kami kecewa terjadi pembiaran selama 15 jam terhadap anak saya. Kenapa tindakan operasi baru dilakukan setelah kondisi anak saya sudah menderita dan tidak berdaya? tandasnya.

Ini jelas ada kesalahan yang dilakukan dokter, itu makanya kami keluarga melaporkan ke polisi, tambah Yulin.Menurutnya, kejadian itu sudah beberapa kali diceritakannya ke berbagai pihak untuk membuktikan adanya pembiaran yang dilakukan para dokter yang menangani anaknya.

Makanya saya menangis saat dengar, putusan bebas Pengadilan Negeri Manado. Tapi Tuhan dengar doa kami, karena kasasi kami dan Kejaksaan diterima Mahkamah Agung dan mengabulkan tuntutan 10 bulan penjara, tutupnya. Sumber Aktualpost.com

D. Pembahasan Kasus Dugaan Malpraktek Dr Ayu

Pada kasus dugaan malpraktik kepada kasus dr. ayu di Manado yang sudah diputus dalam kasasi oleh Mahkamah Agung, yang dipimpin oleh Hakim Artidjo Alkotsar memutuskan bahwa karena kealpaannya dr. Ayu menimbulkan tindak pidana yang menyebabkan kerugian berupa kematian setelah menjalanin operasi sectio caesaria (SC). Dalam ilmu hukum, terdapat doktrin hukum tentang doktrin kelalaian contributor, yang terdiri dari 3 doktrin :

1. Doktrin kelalaian kontributif (Contributory Negligence), artinya pihak korban/pasien/keluarganya ikut lalai atau berkontribusi terhadap kerugian yang ada. Pada kasus tersebut maka dokter, tidak bisa diminta pertanggungjawaban mutlak apabila terjadi kerugian atau menambah berat kondisi pasien atau terjadi keterlambatan penyembuhan pasien, karena pasien tidak patuh pada saran/nasehat dokter atau rumah sakit.

2. Doktrin Kelalaian Komparatif (Comparative Negligence), artinya all or nothing, semua atau sama sekali tidak. Jada daam kelalaian ini, tidak semua si pelaku harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang terjadi tetapi kerugian tersebut dibagi dua sesuai dengan berat ringannya kerugian yang terjadi dan siapa yang lebih banyak/berat yang menyebabkan terjadinya kerugian.

3. Kesempatan Terakhir (Last Clear Chance), artinya pihak korban/pasien sebenarnya dapat mengambil tindakan untuk menghindar dari kecelakaan/bahaya tetapi hal ini tidak dilakukan, maka pelaku tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum.

Suatu musibah/kecelakaan/kerugian, bertambahnya penderitaan atau potensial dapat menyebabkan kematian, maka seharusnya pihak korban/pasien dapat melakukan pencegahan atau masih mempunyai kesempatan untuk menghindar/mencegahnya, itulah yang dimaksud dengan kesempatan terakhir.

Dalam definisi hukum lain, suatu kelalaian atau negligence berarti :

1. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan,

2. Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan,

3. Melakukan sesuatu tapi terlambat,

4. Tidak melakukan sesuatu,

5. Melakukan sesuatu yang tidak ada dalam isi dari perjanjian.

Dalam teori yuridis Perbuatan Melawan Hukum (PMH, KUHPer pasal 1365), kelalaian atau negligence, terdiri dari 3 pengertian yaitu Kesengajaan, Kesalahan dan Tanggungjawab Mutlak (Strict Liability). Sedangkan, yang dimaksud dengan kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, harus memenuhi 3 unsur :

1. Adanya kemampuan bertanggung, artinya kondisi kejiawaan si petindak/pelaku harus dalam kondisi normal. Dimaksudkan disini adalah bahwa petindak/pelaku harus mempunyai kompetensi, cakap dalam melakukan tindakan hukum, dan dewasa.

2.Adanya hubungan batin antara petindak/pelaku dengan perbuatannya, dolus/ kesengajaan atau culpa/kealpaan.

3. Tidak ada alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

Berikut uraian kejadian kasus dokter ayu seperti dalam putusan MA bernomor 90/PID.B/2011/PN.MDO sebagai Lanjutan dari kronologi Kasus Dokter Ayu.

Bahwa Dokter Ayu, Dokter Hendry dan Dokter Hendy sebagai dokter di Rumah Sakit Prof Dr RD Kandou Manado melakukan operasi Cito Secsio Sesaria terhadap korban Siska Makatey. Pada saat korban sudah tidur telentang di atas meja operasi kemudian dilakukan tindakan asepsi antiseptis pada dinding perut dan sekitarnya.Selanjutnya, korban ditutup dengan kain operasi, kecuali area pembedahan. Di mana saat itu korban telah dilakukan pembiusan total. Dokter Ayu (terdakwa I) mengiris dinding perut lapis demi lapis sampai pada rahim milik korban untuk mengangkat bayi. Setelah itu, rahim korban dijahit sampai tidak terdapat perdarahan untuk selanjutnya dilakukan penjahitan terhadap dinding perut. Peran Dokter Hendry (terdakwa II) sebagai asisten operator I, dan Dokter Hendy (terdakwa III) asisten operator II membantu memperjelas area pembedahan yang dilakukan Dokter Ayu sebagai pelaksana operasi. Pada saat sebelum operasi dilakukan, para terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada pihak keluarga korban tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk, termasuk kematian yang dapat terjadi terhadap korban. Selain itu, para terdakwa juga melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan jantung, foto rontgen dada dan lainnya, setelah dilakukannya pembedahan. Seharusnya, prosedur itu dilakuan sebelum proses pembedahan berlangsung. Usai pemeriksaan jantung, Dokter Ayu melaporkan kepada saksi Najoan Nan Waraouw sebagai konsultan jaga bagian kebidanan dan penyakit kandungan bahwa nadi korban 180 kali per menit. Dan saat itu, Najoan menanyakan kepada Dokter Ayu tentang hasil pemeriksaan jantung. Selanjutnya dijawab oleh Dokter Ayu tentang hasil pemeriksaan adalah denyut jantung sangat cepat (Ventrikel Tachy Kardi). Namun, Najoan mengatakan bahwa denyut nadi 180 kali per menit bukan denyut jantung sangat cepat tetapi kelainan irama jantung (fibrilasi). Berdasarkan keterangan saksi Dokter Hermanus J Lalenoh Sp An, tekanan darah sebelum korban dianestesi atau dilakukan pembiusan sedikit tinggi, yakni pada angka 160/70. Akan tetapi pembedahan dengan kondisi tersebut, pada prinsipnya, dapat dilakukan namun dengan anestesi risiko tinggi. Karena itu, Dokter Hermanus meminta agar terdakwa menjelaskan kepada keluarga korban tentang segala kemungkinan yang dapat terjadi.Sementara itu, berdasarkan hasil rekam medis No 041969 yang telah dibaca oleh saksi ahli Dokter Erwin Gidion Kristanto SH Sp F, pada saat korban masuk rumah sakit, keadaan korban adalah lemah dan status penyakit korban adalah berat.

Berdasarkan uraian tersebut, MA memutuskan bahwa Dokter Ayu, Dokter Hendry, dan Dokter Hendy lalai dalam menangani korban saat masih hidup dan pelaksanaan operasi, sehingga korban mengalami emboli udara yang masuk ke dalam bilik kanan jantung. Kondisi itu menghambat darah masuk ke paru-paru hingga mengakibatkan kegagalan fungsi paru dan jantung.

DAFTAR PUSTAKA

Huda, Cuk (2013). Makalah Malpraktik. From http://kumpulanse.blogspot.com/2013/01/makalah-malpraktik.html, di akses 22 September 2014 Tatang, Yanto (2013). Ulasan Hukum Kasus Dugaan Malpraktik (Study kasus : Dr. Ayu di Manado). From http://humasidikabbekasi.wordpress.com/2013/11/29/ulasan-hukum-kasus-dugaan-malpraktik-study-kasus-dr-ayu-di-manado/, di akses 22 September 2014 Wulan (2013). Inilah Kronologi Kasus Malpraktek Dr Ayu Selengkapnya. From http://www.aktualpost.com/2013/11/27/5807/inilah-kronologi-kasus-malpraktek-dr-ayu-selengkapnya/, di akses 22 September 2014 Ramadhan, Wahyu (2013). Inilah Uraian Kejadian Kasus Dokter Ayu Berdasarkan Keputusan MA. From http://www.aktualpost.com/2013/11/27/5810/inilah-uraian-kejadian-kasus-dokter-ayu-berdasarkan-keputusan-ma/, di akses 22 September 2014 Fahmi,Drakel (2012). Makalah malpraktek kedokteran. From http://drakelfahmi.blogspot.com/2012/06/makalah-malpraktek-kedokteran.html, di akses 22 September 2014 Amimusri (2013). Malpraktik revisi. From PRAKTEK-REVISIml.scribd.com/doc/142006170/MALPRAKTEK-REVISI, di akses 22 September 2014