LAPORAN UTAMA |04

Nama Berubah,Kewenangan Ditjen PKTN pun Bertambah

PERUBAHAN NOMENKLATUR

BINCANG |10

“Kita Punya Empat UU Sebagai Dasar Penindakan”

DIRJEN PKTN SYAHRUL MAMMA:

TERAJU |33

Membidik Daerah dan Pasar Rakyat Tertib Ukur

METROLOGI LEGAL

KONSUMEN

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

media

PKTN/Maj/01/2016

ISSN 2527-841X

Salam Redaksi

Dipandang sekilas saja, ada yang secara kasat mata tampak sangat berbeda pada majalah ini. Kesan pertama, perwajahan dan desain-tata letak majalah ini berubah total. Lalu, jika disimak lebih teliti, nama majalah ini juga

bukan lagi Konsumen Cerdas, melainkan Media Konsumen. Dilihat lebih ke dalam lagi, model penyajian tulisannya terasa lebih cair, serasa membaca majalah berita umum.

Semua kesan itu benar adanya. Seiring dengan perubahan nomenklatur dan organisasi Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK), majalah ini juga melakukan perubahan “nomenklatur” beserta konten dan perwajahannya. Kalau Ditjen SPK berubah menjadi Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), media ini memilih nama Media Konsumen dengan harapan turut membawa semangat perubahan yang berembus di Ditjen PKTN khususnya, dan di Kementerian Perdagangan serta pemerintahan Presiden Joko Widodo umumnya.

Itulah sebabnya, mengapa untuk nomor pertama “Edisi Perubahan” ini kami memilih tema perubahan nomenklatur sebagai Laporan Utama pertama. Tujuannya, agar semua pihak yang terkait, juga masyarakat umum, dapat memahami secara utuh seluruh makna yang terkandung dalam beberapa perombakan di internal Kementerian Perdagangan ini.

Sementara, di samping perubahan nomenklatur, ada event penting yang juga tak boleh ditinggalkan, yakni Peringatan Hari Konsumen Nasional. Serangkaian kegiatan yang digelar dalam peringatan itu juga arti penting momen Hari Konsumen Nasional kami kupas tuntas dalam Laporan Utama kedua.

Selanjutnya, perubahan kami lakukan juga pada seluruh rubrik, sehingga dapat mewakili seluruh kegiatan yang dilakukan lima direktorat di bawah Ditjen PKTN. Ada rubrik Teraju, misalnya, yang khusus mewartakan aktivitas di Direktorat Metrologi. Lalu, ada rubrik Bina & Daya, mewakili Direktorat Pemberdayaan Konsumen, yang kali ini menampilkan profil “Kota Peduli Kosumen” Singkawang.

Adapun untuk rubrik wawancara khusus dengan tokoh, yang kami namai rubrik Bincang, kali ini kami sajikan perbincangan dengan Dirjen PKTN, Irjenpol (Purn) Dr. Drs. H. Syahrul Mamma, SH, MH. Kami coba menggali visinya serta program unggulan seperti apa yang akan beliau jalankan ke depan.

Selamat membaca.

PENGARAH :

Direktur Jenderal

Perlindungan Konsumen

dan Tertib Niaga,

Syahrul Mamma

PENANGGUNG JAWAB :

Sekretaris Direktorat Jenderal

Perlindungan Konsumen

dan Tertib Niaga,

Frida Adiati

REDAKTUR :

Eko Prilianto S

EDITOR :

Rizki Indriawati

DITERBITKAN OLEH :

Direktorat Jenderal

Perlindungan Konsumen

dan Tertib Niaga

ALAMAT :

Gedung I Lt. 3

Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5

Jakarta Pusat 10110

Telp. +62 21 3858171

Email:

infopublik.pktn@kemendag.go.id

2

Daftar Isi

LaporanUtama I

04 Kementerian Perdagangan kini memiliki instrumen penindakan hukum dalam bidang perdagangan. Kewenangan itu ada di tangan Unit Eselon I bernama Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Nama Berubah, Kewenangan Ditjen PKTN pun Bertambah

PERUBAHAN NOMENKLATUR

Laporan Utama II

16

Mencetak Konsumen Cerdas untuk Indonesia Hebat

PERINGATAN HARKONAS 2016

Sekali Sidak,Menepuk Empat Lokasi

GULA RAFINASI

Bincang

10

“Kita Punya Empat UUSebagai Dasar Penindakan”

DIRJEN PKTN, SYAHRUL MAMMA:

Tertib Niaga

46

Pengawasan

22 Sidak lintas instansi menjadi bukti komitmen Ditjen PKTN untuk meningkatkan pengawasan terhadap barang yang beredar. Ditemukan puluhan ribu batang baja tulangan beton (BjTB) tidak memenuhi syarat SNI.

Membangun Sinergidengan Banyak Instansi

PENGAWASAN PRODUK BAJA

Teraju

33 Sejak tahun 2010 ada tradisi penetapan pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur sejak tahun 2011. Pemerintah daerah kabupaten dan kota pun saling berusaha mendapatkan predikat tersebut.

Membidik Daerahdan Pasar Rakyat Tertib Ukur

METROLOGI LEGAL

Bina &Daya

37 Kota berjuluk “Hong Kong van Borneo” berhasil meraih dua predikat bergengsi dari Kemendag. Selain predikat “Pemerintah Daerah Peduli Konsumen”, Singkawang terpilih sebagai kota pertama yang mendapat predikat “Daerah Tertib Ukur” dari Kemendag.

Potret Kota Peduli Konsumendan Tertib Ukur

SINGKAWANG

Perspektif

40 Bermula dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan pada 29 April 2015. Diikuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2016 pada tanggal 5 Februari 2016.

Nomenklatur Berganti,Sekretariat Ditjen Ikut Berubah

Standar &Mutu

42 Pertemuan Joint Sectoral Committee on Electrical and Electronic Equipment di Da Nang, Vietnam, antara lain membahas keberterimaan hasil uji dan sertifikat sejumlah produk peralatan listrik dan elektronika.

Tarik-Menarik Standar Produk Listrik dan Elektronika

INTEGRASI EKONOMI ASEAN

3

44

Nama Berubah, Kewenangan

Ditjen PKTN pun Bertambah

PERUBAHAN NOMENKLATUR

5

omen pergantian tahun dari 2015 ke 2016 rupanya meniupkan angin perubahan di Kementerian Perdagangan. Begitu memasuki pekan pertama di tahun yang baru, lembaga itu mengumumkan perubahan nomenklatur salah satu unit kerja di bawahnya. Saat itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Standardisasi dan Perlindungan Konsumen resmi berganti nama menjadi Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN).

Perubahan nomenklatur ini tentu tidak sekadar pergantian nama, tetapi memiliki implikasi dan konsekuensi tersendiri yang cukup luas serta signifikan. Ke dalam, perubahan ini membawa implikasi penggabungan dua direktorat di bawahnya, di samping pembentukan direktorat baru. Dua direktorat yang digabung adalah Direktorat Standardisasi dan Direktorat Pengembangan Mutu Barang, menjadi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu. Sedangkan yang baru adalah pembentukan Direktorat Tertib Niaga. Kemudian, tiga direktorat lainnya tetap sebagaimana adanya, yakni Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Metrologi, dan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.

Penambahan kata Tertib Niaga pada nama Direktorat Jenderal ini, sekaligus pembentukan Direktorat Tertib Niaga, merupakan bagian inti dari perubahan nomenklatur tersebut. Perubahan itu dilakukan guna mengakomodasi fungsi baru yang diemban pemerintah terkait dengan pengawasan kegiatan perdagangan, yakni penegakan hukum. Fungsi itu pun diberikan karena pemerintah sejak jauh hari sudah bertekad menegakkan tertib niaga terkait dengan pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana di bidang perdagangan.

Dengan demikian, sebagai implikasinya, Kementerian Perdagangan memiliki instrumen penindakan hukum di bidang perdagangan, yang berada di bawah naungan Ditjen PKTN. “Kalau kita mau betul-betul melaksanakan sesuai dengan tupoksi kita, sesuai dengan nomenklatur yang ada, itu sangat besar kewenangan dan tanggung jawabnya,” ujar Dirjen PKTN Syahrul Mamma dalam wawancara khususnya dengan Media Konsumen.

Perubahan nomenklatur direktorat jenderal pada Kementerian Perdagangan ini dilakukan juga bukan tanpa dasar. Ditjen PKTN dibentuk

guna melaksanakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan. Dalam Perpres itu diatur tentang susunan organisasi Kementerian Perdagangan, dengan Ditjen PKTN sebagai salah satu instrumen di bawahnya yang dibentuk menggantikan Ditjen SPK.

Perpres itu juga sekaligus merumuskan tugas pokok dan fungsi Ditjen PKTN yang berbeda secara diametral dengan Ditjen sebelumnya. Secara ringkas disebutkan, Ditjen PKTN bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan. Dengan tugas pokok dan fungsi seperti itu, Ditjen PKTN diberi kewenangan mengambil tindakan hukum guna mengawal pelaksanaan undang-undang (UU).

Tidak tanggung-tanggung, fungsi penindakan hukum itu dilaksanakan untuk mengawal pelaksanaan empat UU sekaligus. Keempat UU tersebut adalah UU Nomor 2 Tahun 1981 Tentang

Kementerian Perdagangan kini memiliki instrumen penindakan hukum dalam bidang perdagangan. Kewenangan itu ada di tangan Unit Eselon I bernama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Harapanpun dibebankan ke pundak Dirjen PKTN, Syahrul Mamma, untuk menertibkan dunia perdagangan.

M

5L APOR AN U TAM A

Metrologi Legal, UU Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. “Semua itu yang kita jadikan dasar hukum da lam rangka melakukan sua tu tindakan

di lapangan, jadi kita menggunakan empat undang-undang,” kata Syahrul lagi.

Wewenang Hukum Direktorat Baru

Direktorat Tertib Niaga sebagai direktorat baru berwenang melakukan tindakan hukum

terhadap pelanggaran pidana dalam distribusi, termasuk di dalamnya kasus penimbunan dan pergudangan. Adapun wewenang pengawasan terhadap distribusi, penimbunan, dan pergu-dangan berada di bawah Ditjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN).

Disaksikan Menteri Perdagangan

Thomas T. Lembong, Syahrul Mamma menandatangani

surat pengangkatan sebagai Dirjen PKTN.

6

Jikalau, misalnya, Ditjen PDN dalam pengawasan yang dilakukannya me-ne mu kan indikasi pidana penimbunan barang, lem-baga itu akan melaporkan kasusnya ke Direktorat Tertib Niaga. Penyidik sipil di Direktorat Tertib Niaga akan menangani laporan kasus

dugaan penimbunan barang tersebut dengan memeriksa dan mengumpulkan bukti-bukti. Kalau memang ditemukan cukup bukti, para penyidik tersebut akan mengambil tindakan hukum berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Contoh di atas merupakan salah satu dari tiga kewenangan penindakan hukum yang ditangani Direktorat Tertib Niaga. Kewenangan penindakan hukum lainnya berkaitan dengan pelanggaran dalam lingkup distribusi barang pokok dan penting serta barang yang diatur. Kewenangan ini secara khusus diberikan guna mengawal pelaksanaan Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebu-tuhan Pokok dan Barang Penting.

Untuk diketahui, Perpres tersebut memberi kewe-nangan kepada pemerintah untuk mengendalikan 14 jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting. Ada kategori hasil pertanian, seperti beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, dan bawang. Ada juga kategori hasil industri seperti gula, minyak goreng, dan tepung terigu. Kategori lainnya adalah hasil peternakan dan perikanan serta barang penting lainnya seperti gas Elpiji 3 kilogram, pupuk, tripleks, dan besi baja konstruksi.

Terakhir, penindakan hukum bisa langsung dilakukan Direktorat Tertib Niaga terha-dap pelanggaran perizinan dan pendaftaran di lingkup perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Bisa langsung ditangani karena pengawasan terhadap perizinan dan pendaftaran perdagangan ini berada langsung di bawah Direktorat Tertib Niaga.

7L APOR AN U TAM A

Namun, satu hal yang patut dicatat. Walaupun memiliki kewenangan besar mengam bil tindakan hukum, dalam pelak-sanaannya sanksi administratif harus didahulukan sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Selebihnya, kewenangan yang dipegang Direktorat Tertib Niaga adalah pendaftaran dan pengawasan barang-barang terkait kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan (K3L). Khususnya untuk produk kimia dan listrik. Produk-produk tersebut memang harus didaftarkan lebih dulu sebelum diedarkan di tengah masyarakat.

Syahrul memaparkan, seluruh kewenangan Ditjen PKTN sangat diperlukan dengan berlakunya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini. Dengan adanya MEA, menurut dia, bukan berarti para pengusaha dari negara-

negara anggota ASEAN bisa sebebas-bebasnya melakukan perdagangan di Indonesia. “Ada aturan main yang harus mereka ikuti, seumpama barangnya harus ber-SNI, kemudian harus punya izin, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita awasi nantinya,” katanya.

Jangan Sampai Berbenturan

Perubahan nomenklatur Ditjen SPK menjadi Ditjen PKTN, serta pembentukan direktorat baru di bawahnya disambut positif oleh banyak pihak. Demi kian pula pemberian wewe-nang baru, yakni penega kan hukum terhadap pelang garan di bidang per daga ngan. Setidaknya, hal itu da pat memperpendek rantai penin-dakan hukum terhadap para pelanggar aturan di dunia perdagangan.

Cuma, ketika rencana peru ba-han nomenklatur itu diumum-kan, muncul kekhawatiran langkah Ditjen PKTN dalam penindakan hukum berben-turan atau tumpang tindih dengan lembaga lain. Sebut saja dengan kepolisian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, atau juga Kejaksaan. Kekha-watiran lain muncul terkait de-ngan batasan-batasan tentang penimbunan barang. Jangan sampai ketidakjelasan justru membuat pedagang yang se-kadar mencari sedikit untung jadi korban karena dituding sebagai spekulan penimbun barang.

Namun, tampaknya, kekhawa tiran itu segera terjawab. Ditjen PKTN jauh-jauh hari sudah menjalin nota kesepahaman dengan berbagai lembaga berkaitan dengan langkah tindakan hukum. Termasuk di

8

DIBENTUK berdasarkan Perpres Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan, diperinci lewat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Ditjen PKTN muncul dengan visi yang selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia. Visi itu adalah, “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Seperti dirumuskan dalam Perpres tersebut, Ditjen PKTN memikul tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di lima bidang, yakni pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas itu, Ditjen ini menyelenggarakan setidaknya tujuh fungsi yang berkaitan dengan kelima bidang tersebut. Bukan hanya fungsi menyangkut perumusan dan pelaksanaan kebijakan, tapi juga penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kelima bidang itu. Selanjutnya, Ditjen PKTN melaksanakan fungsi pemberian bimbingan teknis dan supervisi hingga tahap evaluasi yang berkaitan

Mengenal Unit Kerjadi Ditjen PKTN

dengan kelima bidang tersebut.

Selain itu, dalam pelaksanaan peran, tugas, dan fungsinya, Ditjen PKTN ditunjang oleh satu unit pendukung dan lima unit pelaksana teknis. Satu-satunya unit pendukung itu adalah Sekretariat Ditjen PKTN, yang tugasnya melaku-kan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan teknis serta administratif kepada seluruh unit di lingkungan Ditjen PKTN.

Sedangkan lima unit pelak-sana tersebut adalah Direk torat Pemberdayaan Konsu men, Direktorat Stan-dardisasi dan Pengen dalian Mutu, Direktorat Metrologi, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, lalu Direktorat Tertib Niaga. Kecuali Direktorat Tertib Niaga, empat unit pelaksana yang menunjang Ditjen PKTN masih memikul tugas dan fungsi yang tak jauh berbeda dengan sebelumnya.

Yang cukup unik, dengan enam pejabat eselon II dalam organisasinya dan kewenangan yang kian luas, Ditjen PKTN memiliki jumlah personel pendukung terbesar di Kementerian Perdagangan. Data yang ada menyebutkan, jumlah total SDM (Sumber Daya Manusia) di Ditjen ini tidak kurang dari 683 per so-nel. Dibanding jumlah total SDM Kementerian Perdaga-ngan, yakni 2.950 personel, persentase SDM di Ditjen PKTN mencapai angka sekitar 23%. •

dalamnya nota kesepahaman dengan Kepolisian, juga dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam nota kesepahaman tersebut disepakati batasan-batasan sampai sejauh mana kewenangan tindakan hukum yang boleh dilakukan Ditjen PKTN. Dalam nota kesepahaman dengan BPOM, misalnya, disepakati bahwa penindakan pelanggaran di bidang obat, makanan, dan minuman berada di tangan Badan di bawah koordinasi Menteri Kesehatan itu.

Terlebih lagi, ketika komando Ditjen PKTN kemudian dipercayakan kepada sosok yang sudah sangat berpengalaman dalam penegakan hukum. Optimisme banyak pihak pun bermunculan ketika Menteri Perdagangan menempatkan mantan Waka Bareskrim, Irjenpol (Purn) Syahrul Mamma, di posisi strategis penindakan hukum tersebut. “Dengan segudang pengalamannya di Polri, saya yakin beliau sangat tepat menduduki posisi itu, agar para kartel di dunia perdagangan bisa digulung semua,” ujar seorang pedagang bernama Rudiman Hadiyanto seperti dikutip situs berita citraindonesia.com.

Segala harapan kini tampaknya dibebankan ke pundak Syahrul Mamma di lembaga yang diberi taji penindakan hukum tersebut. Apalagi, di masa-masa tertentu seperti menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, banyak pemain yang “menggoreng” harga bahan pokok. Harapannya, seperti diungkap Rudiman, Syahrul bisa menggulung semua pelaku yang kerap memainkan harga barang kebutuhan pokok di saat permintaan pasar meningkat. • (EYS)

"Kalau kita mau betul-betul melaksanakan sesuai dengan tupoksi kita, sesuai dengan nomenklatur yang ada, itu sangat besar kewenangan dan tanggung jawabnya."

9L APOR AN U TAM A

10

“Kita Punya Empat UU Sebagai Dasar Penindakan”

DIRJEN PKTN, SYAHRUL MAMMA:

Kewenangan dan tanggung jawab Ditjen PKTN sangat besar bila mengikuti tupoksinya. Untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, Ditjen itu kini memiliki wewenang menindak para pelanggar UU yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan tertib niaga. Dalam konteks MEA, produsen Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas produknya.

U ntuk seorang yang berprestasi, begitu pensiun dari suatu lembaga, sudah ada lembaga lain yang menanti kehadirannya. Begitulah kira-kira yang dialami Irjenpol (Purn) Syahrul Mamma. Belum sempat menikmati masa pensiunnya dari Polri, dengan jabatan terakhir sebagai Wakabareskrim Polri, ia sudah dipercaya menduduki posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN).

Menariknya, segera setelah menduduki posisi baru itu, ia langsung ikut turun sendiri ke lapangan untuk melakukan pengawasan di sejumlah kota. Syahrul pun mendapati sejumlah pelanggaran dalam dunia perdagangan. “Saya pada saat menjabat di Polri lebih banyak berkecimpung di bidang penyidikan yang mana sangat mendukung fungsi saya saat ini di Ditjen PKTN. Khususnya terkait dengan kewenangan pengawasan yang saat ini ada, baik untuk pengawasan barang beredar dan jasa maupun tertib niaga yang sedikit banyak ada kesamaan dalam bertindak di lapangan,” katanya.

Pada tanggal 19 Mei 2016, Media Konsumen mendapat kesempatan mewawancarai mantan perwira tinggi Polri

dengan bintang dua di pundak ini. Banyak hal yang ia ungkapkan, mulai dari kasus yang ditemuinya begitu turun ke lapangan hingga harapan dan tantangan yang harus dijawabnya sebagai Dirjen PKTN. Berikut petikan wawancara dengan mantan Wakapolda Sulawesi Selatan (2011-2013) itu.

Anda menduduki posisi di Ditjen yang nomenklaturnya baru berubah. Bisa cerita apa yang melatarbelakanginya?

Ya, dari nomenklaturnya, dulu namanya SPK (Standarisasi dan Perlindungan Konsumen). Kita ketahui bahwa di sini ada lima direktorat dan satu sekretariat. Kita akan membuat bagaimana (ditjen ini) mempunyai spesifikasi: ada Pelayanan dan ada Operasional. Makanya kita di sini membuat namanya PKTN (Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga).

Di situ (dalam nomenklatur baru) ada suatu unit yang khusus melayani, ada unit yang khusus melakukan suatu operasional tindakan-tindakan selaku PPNS (penyidik pegawai negeri sipil), tindakan hukum di lapangan. Sehingga dengan mempunyai spesifikasi itu lebih terarah kegiatannya dan lebih jelas

nomenklaturnya, mewadahi semua permasalahan-permasalahan yang ada di Kementerian, khususnya di Ditjen PKTN.

Dengan adanya PPNS, artinya ada titik tekan pada penindakan. Apa karena itu Anda dipercaya memimpin Ditjen ini mengingat sebelumnya lama bertugas di bidang penyidikan, Reskrim?

Tidak, kebetulan saja saya dari Bareskrim, kebetulan penugasannya hampir sama dengan pengawasan yang saya laksanakan di Bareskrim. Khususnya permasalahan-permasalahan hukum yang ada di Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga harus diawasi secara khusus, harus ditangani direktorat tersendiri, sehingga penanganannya lebih komprehensif, lebih spesial, lebih punya spesifikasi.

Penindakan kan juga dipegang oleh instansi lain, seperti BPOM, apa tidak khawatir terjadi tumpang tindih?

Saya rasa tidak. Kita kan perlindungan konsumen. Artinya menangani permasalahan yang merugikan konsumen, baik merugikan pada saat transaksi maupun pasca penggunaan barang-

11BINC ANG

barang yang bisa dikomplain. Kalau BPOM kan khusus menyangkut masalah obat dan pangan. Saya rasa tidak ada masalah.

Seperti Polri melakukan penyidikan secara menyelu-ruh, tapi mengedepankan PPNS. PPNS yang ada di Kementerian Perdagangan ini yang kita spesifikasikan secara proporsional dan profesional. Semua masalah (yang menyangkut produk dan produsen) yang sudah masuk ke pasaran lalu mengganggu tertib niaga, itu kita punya kewenangan untuk melakukan penindakan.

Kalau kita mau betul-betul melaksanakan sesuai dengan tupoksi kita, sesuai dengan nomenklatur yang ada, itu sangat besar kewenangan dan tanggung jawabnya. Tetapi, karena ini baru, kita masih mulai dengan menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut tertib niaga dan konsumen.

Apa karena itu, baru sekitar dua minggu menjabat Anda

langsung terjun melakukan pengawasan lapangan?

Bukan begitu. Kita mendorong direktorat yang sudah ada, mendorong mereka untuk melakukan kegiatan. Sebab, kalau tidak dilakukan, bagaimana penyerapan anggaran yang sudah ada, sehingga harus merencanakan suatu, membuat suatu rencana aksi sesuai dengan sasaran yang kongkret, sasaran-sasaran yang jelas. Dengan demikian, program-program yang sudah dibuat itu bisa dilaksanakan. Jadi, anggaran itu bagaimana caranya habis berbasis kinerja. Kinerjanya mesti bagus, jangan sampai anggarannya habis, kinerjanya jelek.

Sejauh ini, sepanjang Anda terjun ke lapangan, adakah kasus yang menarik?

Ada beberapa kasus yang menarik, adanya pelaku usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan yang cenderung merugikan konsumen. Contohnya, waktu kita mengecek pom bensin, kita sidak gitu. Di situ kita

temukan adanya kekurangan pada nozzle, penyimpangan pengukuran sampai di atas 0,5. Kalau penyimpangannya di bawah 0,5 masih wajar itu. Tapi, kalau di atas 0,5 itu kan sudah harus memperbaiki teranya. Itu yang pertama.

Kedua, masalah gula. Kita melaksanakan pengawasan terhadap produk gula di Banjarmasin. Ketiga masalah produk baja di Jakarta yang cenderung tidak sesuai dengan spesifikasi, tidak ber-SNI. Termasuk masalah korek api gas yang dapat membahayakan baik konsumen sendiri maupun lingkungannya. Karena begitu koreknya dinyalakan, apinya melebihi batas dan masih menyala walaupun tuasnya sudah dihentikan. Itu dapat membahayakan konsumen, termasuk lingkungan yang ada di sekitarnya.

Setelah ada kasus dalam perdagangan ini, bagaimana proses pemberian sanksinya?

Dalam kaitan penindakan ini, ada empat undang-undang yang kita gunakan. Pertama

“Semua masalah (yang menyangkut

produk dan produsen) yang

sudah masuk ke pasaran lalu

mengganggu tertib niaga, itu kita

punya kewenangan untuk melakukan

penindakan.”

12

undang-undang masalah perlindungan konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999). Ya, di situ kan memang ada sanksi-sanksi pidananya. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-undang Metrologi Legal (UU Nomor 2 Tahun 1981), satu lagi wajib daftar perusahaan (UU Nomor 3 Tahun 1982). Nah, semua itu yang kita jadikan dasar hukum dalam rangka melakukan suatu tindakan di lapangan. Jadi, kita menggunakan empat undang-undang.

Dalam prosesnya, penyidikannya itu, ada namanya pemberitahuan atau teguran dulu, teguran tertulis. Proses pembinaanlah. Kalau masih melakukan pelanggaran lagi, ya kita lakukan proses hukum yang jelas. Contohnya pada saat saya kemarin sidak ke pom bensin, satu kali itu kelihatan ada kelebihan di atas batas normal. Kita bikin teguran dan suruh tera ulang. Nanti pada saat kita cek lagi masih begitu, ya, kita bisa lakukan sampai pencabutan izin, bahkan proses hukum sampai ke pengadilan.

Bagaimana kesiapan penyidik sipil di Ditjen ini?

Ini kita mulai merekrut. Artinya, kita mulai menginventarisasi penyidik-penyidik yang ada, karena kita kan masih kekurangan. PPNS kita kan masih kurang setelah kita inventarisasi. Kita rekrut lagi, kita koordinasi sama Polri supaya diseleksi di situ lalu kita didik di Megamendung. Kita ajak Mabes Polri untuk mendidik PPNS supaya bisa lebih banyak lagi.

Dalam masalah sengketa konsumen kan ada proses mediasi, sejauh mana ini berjalan?

Kita kan ada BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Di situ kan dilapor-kan dulu untuk musyawarah, dikasih kesempatan mediasi. Nah kalau tidak bisa sele sai di situ, ya, mereka ke penga-dilan karena memang kan ada perjanjian. Kalau ada permasalahan terjadi, perma-sa la han akan diselesaikan di ting kat pengadilan. BPSK itu tidak punya kewenangan untuk melanjutkan itu, kita lang sung serahkan kepada pengadilan.

Sejak berubah nomenklatur ini berapa banyak kasus sengketa yang muncul dan diselesaikan?

Banyak..., banyak. Kita kan buka pengaduan online di sini, di belakang ini ruangannya, di bawah Direktorat Pemberdayaan Konsumen. Di situ ada, mereka bisa melapor, kalau umpama itu

terjadi di Jakarta kita tindak lanjuti. Kalau terjadi di daerah, kita serahkan kepada PPNS yang ada di daerah. Atau ke BPSK, diselesaikan di situ. Kalau tidak selesai, baru ke pengadilan.

Masalah tertib niaga, kira-kira bagaimana gambaran perbedannya dari sebelumnya, titik tekannya di tertib niaga...

Jadi, begini. Bahwa di situ ada dua pengawasan yang kita miliki, pengawasan terhadap barang dan jasa. Itu lebih banyak kepada UU Perlindungan Konsumen. Tapi kalau tertib niaga lebih banyak kepada UU Nomor 7 Tahun 2014. Kedua direktorat ini bisa sinergi karena undang-undang konsumen bisa juga kepada undang-undang tertib niaga.

Selain itu, dengan adanya MEA, negara-negara Asia Tenggara bisa bebas melakukan perdagangan di Indonesia. Tapi kan bukan sebebas-bebasnya, ada aturan main yang harus diikuti. Umpama, barangnya

Dirjen PKTN melayani pertanyaan wartawan dalam sebuah wawancara khusus, didampingi Sesditjen Frida Adiati dan seorang staf Ditjen.

13BINC ANG

harus ber-SNI, kemudian harus punya izin, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kita awasi nantinya.

Apalagi tenaga kerja. Gamba-ran saja, tenaga kerja yang datang kemari untuk bekerja harus punya kompetensi. Ya, di sinilah kompetensinya harus betul-betul jelas, jangan sampai tenaga kasar dikirim dari sana. Kalau tidak diawasi kan nanti kita punya tenaga kerja yang ada di sini tidak terpakai. Padahal, sebenarnya itu kan pekerja bawah itu tidak boleh, hanya tingkat menengah ke atas saja, yang punya skill, yang boleh.

Nah, inilah yang perlu kita awasi, termasuk barang-barang yang ber-SNI, barang-barang yang tidak berizin, itu semua kita harus awasi. Dengan adanya fungsi pengawasan ini, nanti tugasnya banyak sekali. Bayangkan saja semua transaksi yang dilakukan di NKRI ini kan tugasnya perdagangan. Kalau itu bisa diakomodir. Tapi, karena ini nomenklatur baru, kita pelan-pelan, membuka wawasan, memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran Ditjen tentang tindakan-tindakan yang harus segera. Ini perlu wawasan dan perlu

pemahaman terhadap UU.

Seputar MEA, bagaimana melakukan fungsi pengawasan terhadap produk dari luar?

Dalam MEA yang mendatang ini, persaingan usaha akan sangat ketat, sehingga harapan kita pelaku usaha dalam negeri juga lebih profesional, membuat produk-produk yang lebih bisa bersaing dengan produk dari negara luar.

Tanggal 20 April diperingati dengan tema “Gerakan Konsumen Cerdas, Mandiri, dan Cinta Produk Dalam

“BERBEDA sekali memimpin jajaran di sini dengan di TNI-Polri. Sangat jauh. Kalau di Polri dan TNI, kita baru melirik saja anak buah sudah tahu apa yang kita mau. Di sini tidak, chemistry-nya berbeda. Di Polri, kalau saya tidak suka, saya bisa langsung menghardik. Di sini tidak bisa begitu, pendekatannya beda. Saya harus dapat menyesuaikan diri. Saya bukan polisi lagi.”

Demikian ungkapan terus terang Syahrul Mamma tentang posisinya yang baru di Kementerian Perdagangan. Sebuah penyesuaian diri yang diakui cukup sulit, tapi toh harus tetap dilakoninya. Sebagai pemimpin, ia pun berharap dapat membangun suasana saling terbuka dengan seluruh jajarannya di Ditjen PKTN. “Saya di mana-mana terbuka untuk anggota, anggota tentunya harus terbuka kepada saya. Umpamanya saya salah, tolong ingatkan. Sebaliknya, kalau ada anggota salah, perlu saya sentil juga,” katanya.

Sikap Proporsional Seorang Pati

Lelaki kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 26 Februari 1958, ini dipercaya menjadi Ditjen PKTN. Ia dilantik pada 30 Maret 2016 lalu. Posisi yang dianggap pas karena selama kurang lebih 23 tahun berkarir di kepolisian, Syahrul memang lebih banyak berkecimpung di bidang penyidikan. Bidang yang sangat dekat dengan tupoksinya dalam urusan perlindungan konsumen dan penegakan tertib niaga. “Alhamdulillah, di sini nomenklatur baru, ada di bidang pengawasan. Ya, sedikit banyak ada kesamaan dalam bertindak di lapangan,” ujar dia lagi.

Lulus dari Akabri Kepolisian tahun 1983, masuk dalam daftar 30 lulusan dengan nilai terbaik, Syahrul langsung bertugas di bidang penyidikan. Menjadi polisi adalah cita-citanya sejak kecil. Karena ayahnya seorang perwira menengah polisi, diam-diam Syahrul selalu melihat dirinya sebagai sosok polisi.

Diam-diam, karena sang ayah lebih menginginkan Syahrul mendalami agama,

menjadi seorang mubaligh, menjadi ulama. Itu sebabnya, begitu lulus Sekolah Rakyat—sekolah dasar pada zaman dahulu—ia dikirim ke Pondok Pesantren Gontor untuk melanjutkan pendidikan. “Orangtua menginginkan saya melanjutkan pendidikan di pesantren karena banyak dari keluarga kami yang sekolah di pesantren,” kata ayah seorang putra dan dua putri ini.

Karena memang tekadnya bulat ingin jadi polisi, Syahrul hanya sampai kelas IV di pesantren tersebut, yang sederajat dengan kelas 1 SMA. Ia kembali ke Makassar untuk mengenyam pendidikan umum. Selepas SMA, ia mendaftar masuk Akabri Kepolisian dan berhasil lolos. Walau dengan berat hati, orangtuanya akhirnya melepas Syahrul mengikuti jejak sang ayah dan ia lulus dari Akabri Kepolisian, sekarang Akademi Kepolisian, pada tahun 1983.

Walaupun tidak sampai lulus, pendidikan pesantren memberi pengaruh besar pada

Konsumen yang cerdas itu kon sumen yang tahu barang itu digunakan untuk apa, bermanfaat atau tidak.

14

dirinya. Syahrul mengakui, nilai-nilai yang ditanamkan selama empat tahun mengenyam pendidikan di Gontor turut membentuk karakternya yang sekarang. “Empat tahun pendidikan pesantren itu cukup untuk membentuk karakter anak-anak setingkat SD dan SMP,” katanya.

Dikenal sederhana dan lurus, nama Syahrul Mamma masuk dalam bursa calon pemimpin KPK yang mendapat rekomendasi dari unsur Polri pada pertengahan tahun 2015 lalu. Ia pun sempat mengikuti seleksi namun gugur pada ujian saringan tahap ketiga pada bulan Juli 2015. Seperti diketahui, yang terpilih dari unsur Polri adalah Irjenpol (Purn) Basaria Panjaitan.

Di Kepolisian, karirnya boleh dibilang bagus. Berkat prestasinya setelah lulus dari Akabri Kepolisian, Syahrul diterima masuk Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tanpa tes. Setelah itu, dengan talenta yang ada pada dirinya, ia banyak malang melintang di bidang reserse kriminal.

Pengalaman di bidang itulah yang membawa dia menduduki posisi Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya pada tahun 2005. Lalu, berlanjut menjadi Kepala Unit II Direktorat V/Tipiter Bareskrim Polri hingga ia ditunjuk menjadi Irwasda Polda Sulawesi Selatan pada tahun 2007.

Akhirnya, pada September 2015, Pati Polri pemegang gelar Doktor bidang hukum ini dipercaya menduduki kursi Wakabareskrim Polri menggantikan Irjen Johny Mangasi Samosir. Ia sempat sebentar menduduki kursi Kepala Divisi Hukum Polri sebelum diangkat menjadi Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional Kemenko Polhukham tahun 2014 lalu. “Alhamdulillah, saya merasa beruntung bisa lebih meningkat dibanding orangtua. Ayah saya Pamen, saya Pati. Seperti kata pepatah, murid itu biasanya lebih tinggi dari gurunya. Garis tangan saya membawa saya lebih meningkat,” katanya.

Dari pengalaman pribadinya sebagai petinggi, Syahrul menyimpulkan, tantangan terberat

yang ia hadapi justru dari arah keluarga besar, famili, kerabat, dan kolega sendiri. Mereka ini pihak pertama yang merasa senang bila kita berhasil meraih posisi bagus. “Sebaliknya, mereka justru orang pertama yang membenci kita bila dalam penegakan hukum kita tidak bisa membantu,” ujar Syahrul lagi.

Menghadapi masalah seperti itu, Syahrul berusaha bersikap proporsional. Ia akan memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuannya sejauh tidak menyangkut pelanggaran hukum. Sikap yang tetap ia pertahankan bahkan terhadap anak sulungnya sendiri saat akan melanjutkan pendidikan ke Akademi Kepolisian di Semarang. Sang anak sempat gagal masuk Akpol saat mengikuti seleksi tahun 2014 dan baru lulus pada seleksi tahun berikutnya. Kegagalan itu, menurut dia, memberi pelajaran berharga kepada sang anak. “Jangan mentang-mentang ayahnya bintang dua lalu bisa langsung lulus. Mau lulus harus siap mental dan fisik, siap secara intelektual,” katanya. •

Negeri”. Bagaimana usaha-usaha agar konsumen kita seperti itu?

Kita sudah melakukan kegiatan sosialisasi sedemikian rupa dan melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan untuk mendorong masyarakat kita cerdas dalam memilih suatu barang. Jadi bukan kehidupan konsumtif, membeli barang tidak tahu manfaatnya. Nah konsumen yang cerdas itu kon sumen yang tahu barang itu digunakan untuk apa, bermanfaat atau tidak.

Kedua, bagaimana konsumen itu mencintai buatan dalam negeri. Nah, ini juga, Ini harus kita koordinasikan dengan pelaku usaha, sehingga pelaku usaha itu menghasilkan se sua tu yang betul-betul punya kualitas,

yang bagus, dan bisa bersaing dengan barang-barang dari luar. Sehingga ma syarakat kita tidak akan me milih barang-barang yang dari luar lagi. Harapan kita seperti itu.

Sosialisasi masalah ini penting dan masuk ke ranah masyarakat. Di satu pihak, masyarakat akan betul-betul tidak konsumtif lagi, tidak memilih barang yang asal. Di lain pihak, pelaku usaha juga memperbaiki kualitas ba rang-nya. Bagaimana kita mau cinta terhadap barang sendiri kalau, umpama, kua litas nya kurang bagus. Ini yang sulit. Jadi, antara konsu men dan pelaku usaha ini, kita per lu memberikan suatu edukasi.

Untuk menyukseskan program-program Anda, apa

harapan yang tertumpu pada jajaran di Ditjen PKTN ini?

Harapan saya, pertama, mari kita rapatkan barisan, menyamakan presepsi kita, antara saya dengan selu ruh jajaran supaya satu visi, se-hing ga langkah kita ke depan itu tidak saling kontradiksi. Apa yang saya inginkan itu dipahami betul oleh seluruh jajaran, bahwa kita betul-betul melaksanakan tugas dalam rangka mening kat kan perdagangan, betul-betul melaksanakan ke we nangan sesuai dengan ins truksi yang diberikan kepada negara. Itu saja jadi ha ra pan saya, sehingga kalau kita memang saling me ma hami, saling mengerti lang kah-langkah kita, ke depan ibarat nya tidak ada dusta di antara kita. Begitu. •

15BINC ANG

Mencetak Konsumen Cerdas untuk Indonesia Hebat

PERINGATAN HARKONAS 2016

Hari Konsumen Nasional menjadi momentum penting guna memacu ter-ciptanya masyarakat konsumen yang cerdas. Juga guna mendorong produsen meningkatkan mutu produknya. Nota kesepahaman dibuat Kementerian Perdagangan dengan berbagai institusi guna menggencarkan perlindungan konsumen, termasuk dengan Muslimat NU dan Muhammadiyah.

16

ujan mengguyur Ibu Kota se-jak pagi pada Selasa, 26 April, bersamaan dengan pun cak peringatan Hari Kon sumen Nasional 2016. Na mun, cua-ca yang kurang ber saha bat pada hari itu tidak me nyu rut -kan semangat para pe mu da dan pelajar serta para unda-ngan untuk hadir tepat waktu. Mereka memenuhi tempat pera yaan yang kali ini dipu-satkan di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Sedianya, di acara puncak peringatan bertema “Gerakan Konsumen Cerdas, Mandiri dan Cinta Produk Dalam Nege-ri” itu, Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir pukul 09.00. Namun, Bapak Presiden ter-nyata tidak dapat hadir karena mendadak ada acara penting yang harus dihadiri. Di lokasi, ada tiga menteri Kabinet Kerja, yakni Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sebagai tuan rumah sekaligus mewakili Presiden, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawan-sa, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil.

Walau tak hadir, Presiden Joko Widodo tetap menyampaikan

pesan dan harapannya agar masyarakat Indonesia bisa naik kelas dan berevolusi. Maksud Presiden, masyarakat bisa berubah dari konsumen yang semata-mata berorientasi konsumsi menjadi konsumen yang mampu menentukan pilihan konsumsinya. Dengan kata lain, berubah menjadi konsumen yang cerdas.

Pesan dan harapan Presiden tersebut disampaikan Men teri Thomas dalam pidato sam-butan nya. Ia menekankan, konsumen Indonesia mesti sa dar akan kualitas produk, se hing ga hal itu akan men do -rong industri dalam negeri me-ningkatkan mutu produk nya. “Konsumen (Indonesia) harus lebih cerewet seperti di Korea atau Jepang, dalam me nun tut kualitas produk dan jasa yang mereka konsumsi agar pro-dusen berusaha meng ha silkan pro duk dan jasa yang ber -kualitas tinggi,” katanya.

Dengan produk yang berkualitas tinggi tersebut, Menteri Thomas yakin produk yang dihasilkan bisa bersaing di luar. Ia menganggap itu sebagai tahap permulaan daya

saing sektor produktivitas, yang diawali dari sektor domestik. Dia menyinggung arahan Presiden Jokowi yaitu agar konsumen lebih memainkan perannya sebagai konsumen yang sadar dan berani memperjuangkan hak dan kewajibannya.

Sayangnya, menurut data yang ada, kesadaran konsumen di Indonesia masih rendah dibandingkan negara lain. Hasil pemetaan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) yang dilakukan Kementerian Perdagangan menunjukkan, nilai IKK Indonesia tahun 2015 sebesar 34,17 dari nilai maksimal 100. Nilai tersebut masih jauh lebih rendah di-bandingkan nilai IKK 29 negara Eropa pada tahun 2011 yang rerata sudah mencapai 51,31.

Menteri Thomas lebih jauh menjelaskan, dengan nilai IKK 34,17, tampak bahwa ke-ber dayaan konsumen In do -nesia baru berada pada level paham. Artinya, konsu men Indo nesia sudah paham hak dan kewajibannya seba-gai konsumen, tetapi belum sepenuhnya mampu mem-per juang kannya. Akibat nya, konsumen Indonesia men jadi sangat rentan untuk di eksploi-tasi. Dalam kaitan ini, pe me-rintah menargetkan IKK In do-nesia mencapai angka 50,0 dalam lima tahun ke depan.

Salah satu fakta yang mem-perlihatkan bahwa konsumen Indonesia belum mampu mem -perjuangkan haknya ada lah angka pengaduan konsumen ketika terjadi masalah. Dari sepuluh juta penduduk In do-nesia, jumlah penga duan yang diajukan konsumen hanya

H

Suasana saat dimulainya acara

jalan sehat sebagai salah satu agenda

peringatan Hari Konsumen Nasional.

17L APOR AN U TAM A

sebesar 41 pengaduan. Sementara di Korea Selatan, angka pe nga duan kon-sumen untuk setiap satu juta pen du-duk sudah mencapai 64 penga duan. Hal ini menunjukkan warga Korea Selatan tidak ragu untuk menyam-paikan pengaduan ter kait dengan masalah yang me reka hadapi sebagai konsumen.

Lebih jauh lagi, rendahnya angka pengaduan juga disebab kan kurangnya penge tahuan konsumen ten tang institusi perlindungan yang ada. Dari hasil survei Kemendag diketahui, hanya 22,2 persen masyarakat Indonesia yang mengetahui institusi perlindungan konsu men, termasuk mengetahui fungsi dan peranannya. Lalu, ada 38,6 persen yang hanya kenal, tetapi tidak tahu fungsi dan peranan institusi perlindungan konsumen. Bah kan, sebanyak 39,2 persen masya rakat Indonesia tidak tahu sama sekali adanya insti tusi perlindungan konsumen.

Terkait hal tersebut, ia me nyatakan, institusi perlin dungan konsumen masih perlu diperkuat agar lebih dikenal dan dapat memberi manfaat yang nyata bagi konsumen Indonesia. Di lain pihak, Menteri Thomas menyatakan pelaku usaha juga wajib memiliki tata nilai perlindungan konsumen. Dengan tren pasar ke depan yang semakin

terbuka, aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L) dari produk yang dikonsumsi menjadi un sur penting yang harus diperhati kan para pelaku ekonomi.

Semakin konsumen merasa yakin dan terlindungi, semakin tinggi pula penggunaan pro duk dalam

MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa tercatat sebagai menteri yang turut hadir dalam acara Peringatan Harkonas 2016 mendampingi Menteri Perdagangan Thomas T. Lembong. Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, ia berada di tengah-tengah arena peringatan tersebut. Tujuan utamanya datang tentu untuk turut merayakan perhelatan yang digelar koleganya, Menteri Thomas Lembong.

Namun, siapa nyana, kedatangan Mensos yang juga mantan

Sekali Datang untuk Dua Tujuan

Menteri Pemberdayaan Perempuan ini ternyata juga dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Muslimat NU. Bersama ormas keagamaan lain yang hadir, Khofifah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Menteri Thomas. Dengan penandatanganan MoU itu, Muslimat NU akan terlibat langsung dalam mendorong umat dan masyarakat Indonesia menjadi konsumen yang cerdas.

Khofifah menegaskan pula, Muslimat NU berkepentingan menjadi motivator perlindungan

konsumen. Sebab, ada anak-anak di 1.900 TK dan 6.400 PAUD milik Muslimat NU yang harus dilindungi. “Kita harus lindungi anak-anak, misalnya, dari jajanan yang tidak sehat,” katanya.

Mengedukasi masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas dilakukan lewat guru-guru TK dan PAUD. Lalu, proses edukasi juga bisa dilakukan lewat majelis-majelis taklim. “Konsumen yang cerdas adalah konsumen yang membeli barang sebatas kebutuhan, sehat, dan halal,” ujar Menteri Khofifah. •

Dirjen PKTN saat berada di salah satu gerai yang ikut memeriahkan peringatan Hari Konsumen Nasional.

18

negerinya. Pa da akhir nya, pelaku usa ha dalam negeri justru akan se -ma kin diuntungkan. “Perlin du ngan konsumen me ru pa kan pra sya rat mutlak untuk meng hadirkan per-ekonomian yang kuat melalui keseim-bangan antara kepentingan kon su-men dan pelaku usaha,” katanya lagi.

Senada dengan Menteri Thomas, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Syahrul Mamma menegaskan tujuan utama peringatan Hari Konsumen Nasional. Menurut dia, peri nga tan ini adalah bagian dari upaya penguatan dan pe ningkatan pemahaman kon su-men akan arti penting nya hak dan kewajiban mereka.

Peringatan ini juga mendo rong pemerintah baik pu sat maupun daerah dan se lu ruh komponen bangsa me ningkatkan peran da-lam mengembangkan perlin dungan konsumen. Syahrul mencatat, upaya perlindungan konsumen selama 15

tahun sejak lahirnya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlin dungan Konsumen telah banyak mengalami kemajuan. “Contohnya, sengketa anta ra pelaku usaha dan konsumen sudah dapat diselesaikan secara mudah dengan dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK,” kata Syahrul dalam sambutannya.

Bagi pemerintah, peringatan Hari Konsumen Nasional tahun ini punya makna tersendiri pula. Perhelatan itu dijadikan momentum penting guna mencanangkan langkah konkret dalam pelaksanaan perlindungan konsumen.

Setidaknya, hal itu dising-gung Menteri Sofyan Djalil yang membeberkan, ke men teriannya sudah menyu sun Strategi Nasional Perlin du ngan Konsumen untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Cakupannya meliputi tiga pilar utama, yakni pe ningkatan efektivitas

Institusi Penguatan Konsumen

BSN: Badan Standardisasi Nasional, lembaga pemerintah non kementerian yang membina, mengembangkan, serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional.

BPKN: Badan Perlindungan Konsumen Nasional, organisasi pemerintah yang berfungsi menampung dan menganalisis pengaduan masyarakat, lalu memberi masukan kepadapemerintah untuk membuat kebijakan perlindungan konsumen.

BPSK: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, lembaga peradilan konsumen yang berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang memiliki tugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum.

YLKI: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, sebuah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang menampung pengaduan konsumen dan meningkatkan kepedulian kritis konsumen akan hak dan kewajibannya.

Lomba Karya Tulis Bagi Mahasiswa

Juara 2, Rp. 5.000.000 + piagam :Nama : Nola Putri RahayuNo. Pendaftaran : 20160402109Judul Tulisan : SNI dan Perlindungan Konsumen

Nama : Arinta Setia SariNo. Pendaftaran : 20160402150Judul Tulisan : 3 Hal Yang Menjadikan Indonesia Siap Bertempur di Era MEA

Juara 3, Rp. 3.000.000 + piagam :Nama : Muhammad Husein HeikalNo. Pendaftaran : 20160402172Judul Tulisan : Konsumen Cerdas Cegah Konsumtif

Lomba Karya Tulis Bagi Blogger

Juara 1, Rp. 10.000.000 + piagam :Nama : Ira Guslina Sufa No. Pendaftaran : 2016041189Judul Tulisan : Mari Menjadi Konsumen Cerdas

Juara 2, Rp. 7.500.000 + piagam :Nama : Lisa Mulida RahmawatiNo. Pendaftaran : 20160501206Judul Tulisan : Mencari “Made In Indonesia”

Juara 3, Rp. 5.000.000 + piagam :Nama : Mariske Myeke TampiNo. Pendaftaran : 20160401143Judul Tulisan : Kecerdasan Nasabah Dalam Menganalisa Kontrak Digital Terstandarisasi (Stadardized Digital Contract) Perbankan

Lomba Karya Tulis Bagi Wartawan

Juara 1, Rp. 10.000.000 + piagam :Nama : Puji PurwantoNo. Pendaftaran : 20160403174Judul Tulisan : Konsumen Cerdas Tekan Perilaku Konsumtif

Juara 2, Rp. 7.500.000 + piagam :Nama : Eko Edhi CarokoNo. Pendaftaran : 20160403176Judul Tulisan : Pasar Rakyat Sarana Membentuk Konsumen Cerdas

Juara 3, Rp. 5.000.000 + piagam :Nama : Erik Purnama PutraNo. Pendaftaran : 20160503230Judul Tulisan : Kisah Mak Rukik Memperjuangkan Hak Konsumen

Juara Harapan 1, Rp. 1.500.000 + piagam :Nama : IkhwanWahyudiNo. Pendaftaran : 20160503212Judul Tulisan : Bijaksana Bertransaksi Online Cegah Penipuan

Juara Harapan 2, Rp. 1.500.000 + piagam :Nama : Hendri NovaNo. Pendaftaran : 20160503229Judul Tulisan : Cerdas Saja Belum Cukup, Jika Tanpa Sanksi

Juara Harapan 3, Rp. 1.500.000 + piagam :Nama : Fatih MuftihNo. Pendaftaran : 20160503211Judul Tulisan : Memahami SNI Jadi Kunci

Pemenang Lomba Harkonas 2016

19L APOR AN U TAM A

peran pemerintah, peningkatan pem berdayaan konsumen, dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha.

Arah kebijakan perlindungan konsumen nasional lima tahun ke depan adalah memperkuat pondasi perlindungan konsu men dan mempercepat pe lak sa naan upaya perlindu ngan konsumen di sektor stra tegis. “Ini penting un-tuk me ningkatkan kualitas hidup ma syarakat Indonesia dan men-ciptakan pasar yang lebih ber kea-dilan,” kata Menteri Sofyan.

Perlu juga dicatat, upaya pe-nguatan perlindungan kon su men dalam lima tahun ke depan akan diprioritaskan pada sembilan sektor strategis. Sektor-sektor itu adalah obat, makanan dan minuman, jasa keuangan, jasa pelayanan publik, perumahan atau pro perti, jasa transportasi, jasa layanan kesehatan, jasa teleko mu nikasi, barang-barang kon sumsi tahan lama, dan terakhir e-commerce.

Selain itu, di ajang peringa-tan Hari Konsumen Nasional, sejumlah institusi mengikat kese-pakatan dengan Kemen terian

Perdagangan untuk menguatkan edukasi konsumen cerdas. Dari institusi pendidikan terca tat, an-tara lain Institut Perta nian Bogor, Univeristas Taruma negara, dan Universitas Singaperbangsa. Ada juga kesepakatan dengan ormas--ormas keagamaan, seperti MUI, Muhammadiyah, Muslimat NU, KWI, KGPI, Parisada Hindu Dhar-ma Indonesia, dan Badan Kontak Majelis Taklim Indonesia.

Di lain pihak, pemerintah akan segera menetapkan landasan hukum Strategi Nasional Perlin-dungan Konsumen dan Ren ca-na Aksinya. Landasan hukum di maksud, menurut ren cana, dalam bentuk Peraturan Presi-den yang akan terbit tahun ini juga. Lalu, dengan dukungan dan partisipasi semua pihak, pe-me rintah mengharapkan pelak-sanaan perlindungan konsumen Indonesia mening kat signifikan, sehingga da pat me wujudkan cita-cita per eko no mian Indo-nesia yang ber daya saing dan berkeadilan. Lebih jauh lagi akan terbentuk masyara kat kon-sumen cerdas, sesuai dengan semboyan “Indonesia Hebat” yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo. • (EYS)

HARI Konsumen Nasional atawa Harkonas ditetapkan berdasarkan Keputusan Pre-siden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Hari Konsumen Na-sional. Pemilihan tanggal 20 April sebagai Hari Konsumen Nasional didasarkan pada tanggal penerbitan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsu-men. Penetapan adanya Hari Konsumen Nasional bertu-juan antara lain:

• Sebagai upaya pengua-tan kesadaran secara ma sif akan arti penting-nya hak dan kewajiban kon sumen serta sebagai pen dorong meningkat-nya daya saing produk yang dihasilkan pelaku usa ha dalam negeri.

• Menempatkan konsumen pada subyek penentu ke-giatan ekonomi sehingga pelaku usaha terdorong untuk dapat memproduk-si dan memperdagang-kan barang/jasa yang ber kualitas serta berdaya saing di era globalisasi.

• Menempatkan konsumen untuk menjadi agen peru-bahan dalam posisinya se bagai subyek penentu kegiatan Ekonomi Indo-nesia.

• Mendorong pemerintah dalam melaksanakan tu-gas mengembangkan upa ya perlindungan kon-sumen di Indonesia. •

Harkonas,Buat Apa?

Gerai BSN menarik perhatian pengunjung yang hadir dalam peringatan Hari Konsumen Nasional.

20

Bulan Pengaduan Konsumen, dengan obyek produk ponsel dan alat elektronik.

Sosialisasi Hari Hak Konsumen Dunia dan Hari Konsumen Nasional 2016.

Bulan Pengaduan Konsumen.

Sumut

38,56

Lampung

30,79Jakarta

43,22Jabar

34,98Jateng

36,62Jatim

38,72NTT

32,34Papua

21,61

Riau

36,12Kalbar

26,82Sulsel

36,02Sulut

31,19Maluku

33,85

5 Februari 2016

1 Maret 2016

13 Maret 2016

Seminar “Waspada Residu Antibiotik Pada Pangan” dengan siaran langsung yang dipancarkan Live di RRI Pro 3 FM di Auditorium Kemendag. Dengan pembicara Direktur Pemberdayaan Konsumen Kemendag, Ganef Judawati, lalu Kasubdit Pengawasan Sanitari dan Keamanan Produk Hewan, Kementan, Agung Suganda, kemudian Kasie Analisis Risiko Produk Terapetik dan PKRT, BPOM, Teti Hastati, dan terakhir Ketua YLKI Tulus Abadi.

15 Maret 2016

Puncak Peringatan Hari Konsumen Nasional 2016 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Acara Jalan Sehat Hari Konsumen Nasional 2016.

Bulan Pengaduan Konsumen, dengan tema SPBU, Penandaan Label, dan Manual Kartu Garansi Berbahasa Indonesia.

Pembukaan Lomba Karya Tulis Untuk Mahasiswa, Wartawan, dan Blogger.21 Maret 2016

1 April 2016

17 April 2016

26 April 2016

Tingkat Keberdayaan Konsumen IndonesiaIndeks Keberdayaan Konsumen/IKK

IKKIndonesia

Tahun 2015

34,17

IKKNegara

EropaTahun 2011

51,31

21L APOR AN U TAM A

Membangun Sinergidengan Banyak Instansi

PENGAWASAN PRODUK BAJA

Sidak lintas instansi menjadi bukti komitmen Ditjen PKTN untuk meningkatkan pengawasan terhadap barang yang beredar. Ditemukan puluhan ribu batang baja tulangan beton (BjTB) tidak memenuhi syarat SNI. Masyarakat diminta waspada dan lebih cerdas dengan hanya membeli barang atau jasa yang memenuhi ketentuan.

22

enap dua pekan menduduki kursi Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Syahrul Mamma sudah turun lapangan dan membuat gebrakan. Mantan Wakabareskrim Polri itu menggelar inspeksi mendadak alias sidak berkaitan dengan SNI (Standar Nasional Indonesia). Syahrul bersama sejumlah jajaran di bawahnya mengawasi produk baja dan korek api gas di dua lokasi di Tangerang Selatan dan Jakarta Barat.

Dua lokasi yang jadi sasaran sidak itu adalah salah satu gudang di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, dan gudang milik CV di kawasan Ruko Mutiara, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Di sana tim Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) yang dibawa Syahrul mendapati sejumlah

besar produk baja dan korek api gas yang tak memenuhi SNI.

Di gudang tersebut, tim pemeriksa dari jajaran Kementerian Perdagangan tersebut menemukan tak kurang dari 34.847 batang baja tulangan beton yang diperkirakan tidak memenuhi syarat mutu SNI. Sementara, di gudang CV, tim menemukan 980 ribuan unit korek api gas yang juga tidak memenuhi persyaratan SNI. Semua produk tersebut, menurut Syahrul, sudah diamankan timnya untuk diperiksa kembali.

Syahrul membeberkan, sidak yang dilakukan bersama timnya itu merupakan bagian dari upaya untuk memberi jaminan perlindungan kepada konsumen. Ia pun memastikan bahwa upaya melindungi konsumen akan terus digencarkan karena disinyalir masih banyak produk nonpangan yang diduga tidak

G memenuhi ketentuan beredar di tengah masyarakat.

“Sidak ini dilakukan untuk meningkatkan pengawasan barang beredar serta untuk mendapatkan informasi secara langsung dan riil mengenai peredaran produk-produk tertentu,” katanya. Syahrul menilai, selain memberi jaminan perlindungan kepada konsumen, kegiatan pengawasan sekaligus juga dapat mendorong peningkatan daya saing. Sebab, pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan akan otomatis mendorong pelaku usaha agar menghasilkan produk bermutu sesuai ketentuan yang berlaku.

Syahrul pun menegaskan, dalam melaksanakan pengawasan barang beredar, pemerintah akan terus bersinergi dan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait. Kegiatan serupa akan dilakukan secara berkala. Petugas PPBJ dan PPNS-PK

Dirjen PKTN dalam sidak kasus

korek api gas di Cengkareng Timur,

Jakarta Barat.

23PENG AWA SAN

akan turun ke lapangan dalam melakukan pengawasan, termasuk melakukan edukasi dan pembinaan.

Sinergi dan koordinasi yang disebutkan Syahrul tentu dengan institusi lain di luar Kementerian Perdagangan. Selain itu, kegiatan pengawasan yang digelar tidak sebatas terhadap kualitas produk beredar, tapi juga guna memastikan para pelaku usaha tidak menjual produk selundupan. Secara khusus pengawasan terhadap perdagangan produk baja, Kementerian Perdagangan su-dah menggandeng Bareskrim Polri dan Ditjen Bea Cukai sejak pekan ketiga Maret 2016.

Kedua instansi tersebut ikut dilibatkan dalam pengawasan produk baja yang beredar di Surabaya. Hal ini terungkap saat Ditjen PKTN menggelar acara bertajuk “Sinergisitas Peningkatan Pemahaman Ketentuan Perlindungan Konsumen, Pengawasan Barang dan Penegakan Hukum” di “Kota Buaya” tersebut. Acara ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang digelar Direktorat Jen-deral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN).

Setidaknya, ada dua Per-men dag yang diulas da-lam so sialisasi itu. Perta ma,

Permen dag yang me nga tur standardisasi jasa bidang perdagangan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagang-kan. Kedua, Permendag yang mengatur tentang kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia pada ba-rang. Surabaya dipilih sebagai sasaran pengawasan sekaligus tempat sosialisasi Permendag karena kota itu menjadi sentra produksi dan distribusi produk baja untuk wilayah Indonesia Timur.

Tak hanya dengan Bareskrim Polri dan Ditjen Bea Cukai, Ke-mendag bahkan juga bersiner-gi dengan institusi-institusi

“Saya mengimbau konsumen bersikap kritis sebelum membeli barang dan jasa yang dijual di pasar, serta hanya membeli barang dan jasa yang memenuhi ketentuan.”

Dirjen PKTN memperhatikan

tumpukan produk baja tulangan

beton yang diamankan di

kawasan Pamulang, Tangerang Selatan.

24

lainnya dalam pengawasan produk. Termasuk dengan sesama kementerian, seperti Kementerian Perindustrian. Sinergi yang dilakukan itu di-harapkan dapat menuntaskan persoalan pengawasan pasar sekaligus pencegahan dan pemberantasan produk selun-dupan. Kegiatan pengawasan secara sinergis dan sosialisasi Permendag sebelumnya sudah dilaksanakan di Medan dan Jakarta, serta akan terus ber-lanjut ke sejumlah kota lainnya di Indonesia.

Dengan berbagai upaya sosialisasi peraturan ini, Syahrul berharap bahwa para pelaku usaha dapat se ma kin memahami dan me ma tuhi ketentuan perundang-undangan. Dengan pe ma haman tersebut, ke depan tidak ada lagi produk yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ber-edar di pasar dalam negeri.

Kembali ke perdagangan produk baja. Pengawasan terhadap produk baja tampaknya memang lagi ditingkatkan. Dari temuan yang ada di Kemendag, banyak produk baja tulangan beton yang ada di pasaran tidak sesuai standar dan kualitasnya. Bahkan, ada di antara produsen baja yang telah ber-SNI kemudian menurunkan mutu produknya demi menekan harga jual agar dapat lebih bersaing.

Sebut saja produk baja tulangan beton yang boleh dibilang penggunaannya cukup besar di negeri ini. Akiong, pemilik salah satu gudang yang jadi sasaran sidak Ditjen PKTN, mengakui

sebagian besi baja yang dijualnya memang tidak memenuhi SNI. Menurut dia, memang ada pasar untuk baja tulangan beton tidak standar ini. “Sebenarnya, secara kualitas dan panjangnya sama, hanya diameternya yang lebih kecil,” katanya seperti dikutip pers.

Apa yang diungkap Akiong sebenarnya sudah jadi raha-sia umum di kalangan para tukang bangunan. Mereka tahu benar mana produk baja tulangan yang standar dan mana yang tidak. Mereka menyebut produk di bawah standar itu dengan baja ukuran banci. “Misalnya, besi tulangan ukuran 10 banci, kalau diukur diameternya eng gak sampai 10 milimeter. Baja lempengan juga begitu, tebalnya enggak sesuai. Harganya jelas lebih murah dibanding yang ukuran stan-dar,” kata Masno, seo rang tukang yang tinggal di kawa-san Ciracas, Jakarta Timur.

Kalau sudah begitu, semua memang terpulang kepada konsumen sebagai pengguna. Namun, pe nga wasan produk dan sosialisasi peraturan akan terus dilakukan pemerintah secara berkelanjutan. Di pihak lain, menurut Syahrul Mamma, masyarakat sebagai pengguna produk mestinya menjadi konsumen yang cerdas, antara lain dengan hanya membeli barang atau jasa yang sudah memenuhi ketentuan. “Saya mengimbau konsumen bersikap kritis se be-lum membeli barang dan jasa yang dijual di pasar, ser ta ha-nya membeli barang dan jasa yang memenuhi keten tuan,” kata Syahrul lagi. • (EYS)

RABU, (27/7) lalu, posisi Menteri Perdagangan (Mendag) secara resmi beralih dari Thomas Trikasih Lembong kepada Mendag yang baru, Enggartiasto Lukita. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Kabinet Kerja.

Dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang berlangsung di Kantor Kementerian Perdagangan di Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta, ini Mendag Enggartiasto Lukita mengajak seluruh jajaran Kemendag untuk meningkatkan semangat kerja dalam menghadapi dinamika ekonomi.

"Saya percaya kalau etos kerja di Kemendag sudah baik. Tetapi saya mengajak untuk lebih meningkatkan spirit bahwa 7 hari berpikir tidak berarti harus selalu di kantor. Sebab persoalan yang kita temui di luar bisa menjadi catatan penting bagi pekerjaan kita," jelasnya.

Berkaitan dengan peningkatan kinerja itu, dirinya juga mengatakan untuk tidak menutup mata apabila ada pegawai yang berkinerja baik. "Bagi siapa yang mau dan mampu, berlombalah untuk berbuat. Karena saya membuka karier masing-masing dari seluruh jajaran," ucap Mendag. (red)

Semangat Kerja Baru Mendag Enggartiasto

STOP PRESS!!!

25PENG AWA SAN

uasana di salah satu ruang rapat Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, seharian penuh tampak berbeda pada Rabu, 27 April 2016. Ratusan orang berseragam warna khaki memenuhi ruangan untuk mengikuti perhelatan yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN).

Pada hari itu, Ditjen PKTN memang tengah memberi pembekalan pada sekitar 300 orang dari 150 kantor dinas yang membidangi perdagangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Juga

Berbagi Tugas denganPemerintah Kabupaten dan Kota

PENGAWASAN UTTP

Mulai Oktober tahun ini, Pemerintah Kabupaten/

Kota akan diberikan beban kewajiban

pelayanan tera dan tera ulang UTTP. Program

ini penting untuk menjamin keakuratan

hasil pengukuran barang yang dibeli konsumen.

Ditjen PKTN menggelar pembekalan kepada para

personel kantor-kantor dinas yang membidangi

perdagangan diempat kota.

S ada di antaranya yang berasal dari badan kepegawaian daerah. Ditjen PKTN tengah menyiapkan mereka agar mampu melakukan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) di wilayahnya masing-masing.

Apa sebab? Selama ini, pelayanan tera dan tera ulang UTTP di Indonesia dilayani oleh 52 Unit Metrologi Pemerintah Daerah Provinsi. Dirjen PKTN Syahrul Mamma mengungkapkan, terhitung sejak 2 Oktober 2016, pelayanan tera dan tera ulang UTTP sudah harus

26

dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Hal itu sebagai implikasi dari pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tenggat bulan Oktober sudah semakin dekat. Itu

dan integrasi program Kementerian Perdagangan dengan unit metrologi di Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II. Khususnya dalam menghadapi serah terima personel, pendanaan, sarana

pengukuran, khususnya pengukuran yang terkait dalam transaksi perdagangan, dapat sangat signifikan mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya.

sebabnya, kegiatan bertajuk “Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Metrologi Legal di Kabupaten/Kota Era UU No. 23 Tahun 2014” itu digelar secara simultan. Selain di Yogyakarta yang diikuti 300 peserta itu, kegiatan serupa juga dilaksanakan berbarengan di tiga kota lain, yakni Medan, Makassar, dan Banjarmasin.

Kegiatan di Hotel Inna Garuda itu sendiri bisa dikatakan merupakan sarana koordinasi, sinkronisasi,

dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang kemetrologian dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

Syahrul menjelaskan, pelayanan tera dan tera ulang UTTP bertujuan melindungi kepentingan umum baik konsumen maupun produsen melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran. Jaminan ini menjadi hal penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara umum. “Secara tidak langsung, dampak ekonomi dari proses

Menurut data yang ada, sepanjang tahun 2015, Ditjen PKTN telah melakukan pengawasan terhadap tidak kurang dari 5.400 unit UTTP. Sebagian besar, yakni sekitar 82 persen, pemeriksaan dilakukan terhadap timbangan yang ada di pasar rakyat. Sebanyak 4.428 unit timbangan meja, timbangan pegas, timbangan elektronik, takaran, dan anak timbangan di pasar rakyat telah diperiksa.

Lalu, ada 10 unit jembatan timbang yang diperiksa.

Dirjen PKTN dalam salah satu

sidak ke SPBU.

27PENG AWA SAN

Pengawasan lainnya dilakukan pada peranti pompa bensin, yakni terhadap sekitar 962 nozzle dan 10 unit pompa ukur BBM. Khusus pemeriksaan nozzle, terdapat 40 unit yang masuk kategori di atas ambang batas kesalahan yang dibolehkan. Awak stasiun pengisian bahan bakar yang nozzle-nya bermasalah kemudian dilakukan pembinaan, sedangkan perantinya ditera ulang oleh unit metrologi setempat.

Masalah dalam alat ukur sta-siun pengisian BBM memang termasuk yang banyak di-keluhkan masyarakat. Ter-utama menyangkut kuantitas BBM yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang tertera pada alat ukur pompa bensin. Untuk memperkecil kesalahan seperti itu, Ditjen PKTN pun membuat nota kesepahaman dengan BPH Migas berkaitan dengan pengawasan UTTP dalam distribusi BBM. Melalui kerja sama yang ditandatangi pada

pertengahan Februari 2016 lalu itu, diharapkan terbangun suatu sistem pengawasan yang efektif dan efisien dalam sistem distribusi BBM.

Penandatanganan nota kesepahaman itu lalu berlanjut dengan penyusunan program kerja. Pedoman kerja tersebut mengatur pengawasan UTTP yang digunakan dalam pendistribusian BBM, yang dilakukan terhadap Meter Arus BBM, Tangki Ukur Mobil dan Pompa Ukur BBM. Ketentuan di dalamnya menjadi acuan Ditjen PKTN dan BP Migas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan alat-alat UTTP yang digunakan dalam sistem distribusi BBM.

Kendati sudah ada nota kesepahaman dan pedoman kerja seputar pengawasan UTTP distribusi BBM, toh masih saja muncul masalah ukuran di SPBU. Itu terungkap ketika pada 18 April lalu Dirjen PKTN Syahrul Mamma menggelar inspeksi mendadak

ke SPBU Tamalanrea di Makassar yang lokasinya tak jauh dari Universitas Hasanuddin. Setelah diadakan pengukuran, di SPBU itu ternyata didapati kekurangan sekitar 0,9 liter untuk setiap kali pembelian 20 liter bensin. “Ini adalah pelanggaran. Statusnya, peringatan keras,” kata Syahrul saat itu.

Nota kesepahaman untuk pengawasan sistem distribusi BBM ternyata tak hanya dilakukan bersama BP Migas. Ditjen PKTN juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri dalam kaitan peningkatan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen dan metrologi legal. Seperti halnya dengan BP Migas, nota kesepahaman dengan Polri itu juga melahirkan pedoman kerja antara Ditjen PKTN dan Bareskrim Polri. Ujungnya, Bareskrim akan menindak orang-orang yang terlibat jika ada pelanggaran distribusi BBM. • (EYS)

Suasana salah satu acara

pembekalan pengawasan UTTP.

Dirjen PKTN memperhatikan pengecekan alat

ukur di SPBU.

28

Meningkatkan Pengawasan Bersama BPOM dan BP Migas

NOTA KESEPAHAMAN

Untuk memperkuat pengawasan barang beredar, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga menjalin nota kesepahaman dengan sejumlah instansi. Dua di antaranya dengan BPOM dan BP Migas yang segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaannya di lapangan.

epekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Dirjen PKTN Syahrul Mamma terlihat masih blusu kan. Untuk kali ini, ia bersama jajarannya men da-tangi Pasar Grosir Asemka dan pertokoan di kawasan elite Pluit. Sasarannya tentu me meriksa barang-barang yang diperdagangkan di kedua lokasi tersebut.

Cukup mengejutkan. Ternyata di kedua lokasi tersebut Syahrul menemukan ribuan pak barang-barang ilegal. Tak sebatas diduga sebagai hasil impor ilegal, barang dagangan berupa produk kosmetik itu juga diperkirakan mengandung bahan berbahaya. “Diduga mengandung bahan

berbahaya yang dilarang beredar di Indonesia. Produk-nya adalah RDL Whitening Soap, merek Papaya dan RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face,” ujar Syahrul ihwal temuan tersebut.

Pengawasan oleh Ditjen PKTN ju ga tak sebatas barang-ba-rang yang beredar di pasar

S

29PENG AWA SAN

dan per tokoan. Peredaran ba rang lewat bisnis di dunia maya atau toko online juga tak lu put dari perhatian. Pengawasan terhadap bisnis online ini dilaku kan untuk mencegah ber edar nya produk yang ti dak ter daftar secara resmi di BPOM.

Dalam urusan produk bermasalah seperti kasus alat kosmetik abal-abal dan makanan ringan berbahaya di atas, Ditjen PKTN memang hanya berwenang sebatas berkoordinasi dengan BPOM. Hal itu sudah diatur dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara kedua lembaga ini yang kebetulan baru ditandatangani pada 10 Februari 2016.

Nota Kesepahaman antara Ditjen PKTN dan BPOM itu sejatinya pun bukan sesuatu baru, melainkan kelanjutan dari MoU sebelumnya yang kadaluwarsa tanggal 4 Februari 2016. Bahkan, Nota Kesepahaman yang baru itu pun bukan sekadar kelanjutan, melainkan pengembangan dan penyempurnaan dari MoU

sebelumnya. Ruang lingkup MoU yang sudah kadaluwarsa itu terbatas pada pelaksanaan pengawasan barang beredar dan hanya meliputi produk non-pangan, pangan olahan, dan pangan segar.

Sedangkan dalam MoU terbaru, ruang lingkupnya secara keseluruhan sangat luas. Ada lingkup pengawasan produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan. Selain itu masuk juga pembinaan terhadap pelaku usaha serta masyarakat, hingga penyebarluasan informasi, potensi, dan peluang pasar. Bahkan ruang lingkupnya meliputi juga promosi, baik di dalam maupun di luar negeri, serta kerja sama internasional di bidang obat dan makanan pada forum kerja sama multilateral, regional, dan bilateral guna memperluas akses pasar.

Perluasan ruang lingkup Nota Kesepahaman dengan BPOM tersebut tampaknya memang diperlukan untuk menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dalam era MEA, Kementerian Perdagangan, khususnya Ditjen PKTN, bersama BPOM perlu memperkuat perlin du-ngan konsumen terhadap produk obat dan makanan sekaligus meningkatkan daya saing produk obat dan makanan dalam negeri.

“Saya menyambut gembira penandatanganan Nota Kesepahaman ini sebagai salah satu bentuk sinergitas pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan pem binaan dalam upaya perlin dungan konsumen serta peningkatan daya saing produk obat dan makanan,” ujar Mendag Thomas Lembong dalam sambutannya saat penandatanganan MoU itu.

Mendag menuturkan di era MEA sekarang ini, pengawasan produk sangat penting guna melindungi konsumen. Selain itu, UMKM di bidang obat tradisional, pangan, dan kosmetik, perlu meningkatkan kemampuan mereka. Tidak hanya di bidang kefarmasian saja, tetapi juga di bidang pemasaran dan promosi. “Dengan demikian, UMKM dapat menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan dan berdaya saing,” katanya lagi.

Perlindungan konsumen dan pengawasan oleh Ditjen PKTN tentu tidak sebatas pada produk obat dan makanan, tapi juga produk non-pangan dan jasa. Untuk itu, Ditjen PKTN juga membuat Nota Kesepahaman dengan instansi-instansi lain yang terkait. Salah satunya pengawasan sekaligus perlin-

Menteri Perdagangan

Thomas T. Lembong menandatangani

sebuah nota kesepahaman

penguatan kemitraan dengan

lembaga lain.

30

dungan konsumen berkaitan dengan produk migas.

Berselang enam hari setelah menandatangani MoU dengan BPOM, tanggal 16 Februari, Ditjen PKTN menjalin kerja sama dengan BP Migas. Nota Kesepahaman itu intinya berisi kesepakatan bersama untuk meningkatkan pengawasan terhadap alat-alat ukur yang digunakan dalam pendistribusian bahan bakar minyak (BBM). Pengawasan tidak hanya terhadap semua peralatan pompa ukur SPBU (stasiun pengisian bahan bakar minyak umum), tapi juga untuk meter arus di Terminal BBM serta Tangki Ukur Mobil.

Penandatanganan MoU yang

berjangka waktu tiga tahun ini tentu bukan tanpa alasan. Peningkatan kerja sama pengawasan itu terutama sekali untuk mendeteksi dan menangani penyimpangan dalam penggunaan alat ukur BBM yang sering dikeluhkan masyarakat, baik konsumen maupun para pengusaha SPBU. Pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan Un-dang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Seperti diketahui, Metrologi Legal merupakan kegiatan yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal jaminan kebenaran hasil pengu kuran, serta ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar ukuran, metode

pengukuran, dan alat UTTP (ukur, takar, timbang dan perlengkapannya). Pengawa-san terhadap meter arus BBM, Tangki Ukur Mobil, dan pompa ukur BBM dilakukan untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha terhadap penggunaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dan peningkatan pengawasannya merupakan upaya mewujudkan kepastian hukum dalam pendistribusian BBM dan Metrologi Legal.

Dalam mekanisme kerjanya, ada Pengamat Tera yang turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap UTTP dalam rantai distribusi BBM. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengamat Tera akan ditindaklanjuti oleh Ditjen

Selain melalui WhatsApp, pengaduan

konsumen dapat disalurkan melalui

saluran hotline, email, website, dan aplikasi

handphone, yang mulai beroperasi per 1 Maret 2016. Aplikasi ini dapat diunduh dengan kata kunci pengaduan

konsumen. Berikut adalah layanan yang

dapat diakses:

pengaduan.konsumen@kemendag.go.id

http://siswaspk.kemendag.go.id

021 3441839

Mobile Apps

0853 1111 1010

Dari data yang dikumpulkan Ditjen PKTN, penyimpangan tera yang terjadi di sejumlah SPBU yang diperiksa di se pan jang jalur Pantura pada 2015 cukup besar, yakni hingga 30 persen. Penyimpangan dari peng gunaan pompa ukurnya bisa sam pai 5-7 persen, sudah jauh me-lampaui ambang batas yang di perkenankan sebesar 0,5 persen.

31PENG AWA SAN

PKTN berkoordinasi dengan BP Migas. Bila ternyata ditemukan kecurangan, ada sanksi yang akan dikenakan, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Tidak tertutup pula kemungkinan dilakukan tera ulang bila memang tidak ditemukan unsur kecurangan

UPAYA Ditjen PKTN dalam melindungi dan melayani masyarakat sebagai konsumen tidak sebatas menggelar kerja sama dengan instansi lain. Lebih jauh lagi, dengan membuka lebar akses pengaduan dan keluhan berbasis teknologi informasi kepada masyarakat luas.

Berbarengan dengan pembukaan Bulan Pengaduan Konsumen pada awal Februari 2016, Ditjen PKTN meluncurkan nomor khusus untuk aplikasi WhatsApp yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan keluhan, pengaduan, dan ketidakpuasannya. Nomor telepon khusus itu adalah 0853-1111-1010.

Sarana Perlindungan Berbasis IT

Bulan Pengaduan Konsumen yang digelar selama kurang lebih tiga bulan itu, dari Februari hingga April, bertujuan me-ngetahui berbagai permasalahan yang dialami konsumen. Program itu seka ligus juga dapat dijadikan pijakan dalam mem-buat kebijakan perlindungan konsumen dan ajang pendidikan kepada masyarakat agar tergerak menyampaikan keluhan dan pengaduan bila merasa dirugikan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program yang digelar untuk menyongsong Hari Kosumen Nasional pada tanggal 20 April 2016 lalu. Bulan Pengaduan Konsumen mengusung tema-tema tertentu selama tiga bulan itu. Selama bulan Februari, misalnya,

masyarakat dapat mengadukan keluhan berkaitan dengan produk ponsel dan produk elektronik, Lalu, selama bulan Maret tema yang diusung berkaitan dengan e-commerce, keuangan syariah, dan penandaan SNI. Sedangkan bulan April mengusung tema yang terkait SPBU, penandaan label, dan kelengkapan manual, serta garansi dalam Bahasa Indonesia.

Walau demikian, tidak tertutup pula ke mung kinan warga masyarakat menga-du kan masalah di luar tema-tema ter se-but lewat aplikasi WhatsApp tadi. Dan, Ditjen PKTN akan bekerja sama de ngan sejumlah instansi, asosiasi, dan lembaga perlindungan konsumen untuk me nyelesai-kan berbagai pengaduan yang masuk. •

ataupun penyimpangan yang disengaja.

Dari data yang dikumpulkan Ditjen PKTN, penyimpangan tera yang terjadi di sejumlah SPBU yang diperiksa di se pan-jang jalur Pantura pada 2015 cukup besar, yakni hingga 30

persen. Penyimpangan dari peng gunaan pompa ukurnya bisa sam pai 5-7 persen, sudah jauh me lampaui ambang batas yang di perkenankan sebesar 0,5 persen. Padahal, sekitar 60 per sen SPBU di Pulau Jawa ber ada di sepanjang jalur Pan tura. Dan dari sekitar enam ri buan SPBU di seluruh Indonesia, 60 per sennya ada di Pulau Jawa.

Melihat data dan fakta di atas, memang sudah sepatutnya Ditjen PKTN bersama BP Migas meningkatkan pengawasan tera dalam rantai distribusi BBM. Harus diakui, BBM merupakan komoditi yang berperan amat vital di tengah masyara kat sehingga pendistribusian nya pun harus tepat waktu dan dengan takaran yang pas. De ngan demikian, masyarakat puas dan negara pun untung. •

Kosmetik yang mengandung bahan

berbahaya.

32 PENG AWA SAN

eulas kabar gembira diterima para pedagang Pasar Gunungbatu di Kota Bogor pada pekan kedua Mei 2016 lalu. Pasar rakyat yang terletak di ruas Jalan Mayor Ishak Juarsa itu dinyatakan lolos seleksi untuk mengikuti

pemilihan pasar tertib ukur skala nasional. “Alhamdulillah kami dipercaya mewakili Kota Bogor untuk bersaing di tingkat nasional melawan Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali,” ujar Kepala Unit Pasar Gunungbatu Sri

Karyanto seperti dikutip pers.

Sri Karyanto menjelaskan, dalam seleksi tingkat nasional yang digelar pada semester II tahun 2016 ini, Pasar Gunungbatu harus bersaing dengan sekitar 167

Membidik Daerah dan Pasar Rakyat Tertib Ukur

METROLOGI LEGAL

Sejak tahun 2010 ada tradisi penetapan pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur sejak tahun 2011. Pemerintah daerah kabupaten dan kota pun saling berusaha mendapatkan predikat tersebut. Semua demi melindungi konsumen dari salah timbang dan ukur.

S

33T ER A JU

pasar rakyat dari seluruh Indonesia. Di antaranya adalah pasar-pasar di Yogayakarta, Surakarta, Surabaya, dan Bali. Di antara pesaing-pesaing itu, Sri menganggap pasar di Kota Surakarta menjadi saingan terberat. “Memang agak berat, tapi kami tetap optimis Pasar Gunungbatu mampu meraih hasil maksimal dengan membawa pulang peringkat pertama lomba tertib ukur ini,” katanya lagi

Optimisme itu tentu bukan sembarang dilontarkan. Sri menegaskan, selama ini pihaknya sudah berusaha maksimal dengan menggandeng Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bogor. Mereka rutin melakukan pengecekan timbangan-timbangan para pedagang yang total berjumlah 229, yang menggunakan timbangan sesuai dengan komoditi yang mereka jual. Mereka juga telah menyiapkan segala sesuatunya, temasuk 59 timbangan milik pedagang yang hendak disertakan dalam ajang nasional yang digelar Direktorat Metrologi, yang berada di bawah payung Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan itu.

Kabar yang tak kalah menggembirakan juga didapat warga Kabupaten Bantul. Sebab, wilayah mereka masuk dalam daftar calon Daerah Tertib Ukur bersama beberapa kabupaten dan kota lainnya di Indonesia. Tercatat ada dua kabupaten lainnya dan dua kota yang

Data Daerah Tertib Ukur

Nama Kota/Kabupaten Tahun Jumlah

Singkawang 2011 1

SurakartaBalikpapanBatam

2012 3

TarakanBontangPadangTebingtinggiTanjungbalai KarimunMojokertoGorontalo

2013 7

Banda AcehSolokSemarangTangerang SelatanGianyar

2014 5

SalatigaPalangkarayaKaimana (Kab)Barru (Kab)Fakfak (Kab)

2015 5

Diolah dari berbagai sumber

Perkembangan Pasar Tertib Ukur

Sebaran Tahun Jumlah Pasar

28 Provinsi 2010 56

29 Kabupaten/Kota 2012 35

28 Kabupaten/Kota 2013 35

60 Kabupaten/Kota 2014 142

63 Kabupaten/Kota 2015 153Diolah dari berbagai sumber

Suasana di pasar rakyat Gunung

Batu, Bogor.

34

masuk nominasi tahun ini—Bandung dan Serang mewakili kabupaten, sedangkan untuk kota adalah Banjarmasin dan Yogyakarta. Kota dan Kabupaten ini akan ditetapkan sebagai Daerah Tertib Ukur pada bulan November 2016 jika memenuhi persyaratan dan ketentuan selama masa penilaian.

Beragam upaya untuk meraih predikat tersebut pun ditempuh Pemerintah Kabupaten Bantul. Di samping menggelar pelaksanaan tera, tera ulang, dan pengawasan rutin, Pemerintah Kabupaten Bantul terus-menerus mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan meningkatkan citra daerah bagi konsumen berdasarkan kebenaran pengukuran. Dalam menunjang terpilihnya sebagai Daerah Tertib Ukur tahun 2016, Pemkab menurunkan setidaknya tiga tim, yaitu Tim Pendataan, Tim Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang, serta Tim Evaluasi Pembentukan Daerah Tertib Ukur.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sejak 2010 terus mengupayakan pembentukan pasar tertib ukur dan sejak 2011 untuk daerah tertib ukur. Upaya tersebut dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelaksanaan program-program yang berkaitan

dengan tertib ukur. Itu sebabnya, seleksi daerah dan pasar tertib ukur ini bersifat bottom-up: pemerintah daerah sendiri yang mengajukan calon pasar dan daerah tertib ukur untuk diseleksi pemerintah pusat.

Salah satu tujuan pembentukan daerah dan pasar tertib ukur adalah meningkatkan citra daerah dan pasar rakyat itu sendiri. Selain itu juga sebagai upaya melindungi masyarakat sebagai konsumen dalam kaitan ketepatan hasil pengu-kuran di setiap transaksi perdagangan. Yang tak kalah penting, tujuan lain adalah

mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penggunaan satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya). Di lain pihak, bagi internal Kemendag, adalah untuk meningkatkan kinerja kemetrologian secara nasional.

Lewat kerja sama dan koordinasi antara Kemendag dan pemerintah daerah, sampai tahun 2015 sudah terbentuk 21 daerah tertib ukur. Kecuali tahun 2011 yang hanya satu kota yang terpilih, setiap tahun rerata

“Dari tahun ke tahun, semakin banyak pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur, sesungguhnya kita sedang berusaha untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan konsumen.”

Salah satu posukur yangditempatkan di pasar.

35T ER A JU

1. Mewujudkan tertib ukur dalam rangka perlindungan konsumen.

2. Mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat dan terpercaya.

3. Meningkatkan citra daerah bagi masyarakat konsumen melalui jaminan kebenaran pengukuran.

4. Mendukung terwujudnya sistem metrologi legal nasional guna terciptanya perdagangan yang jujur, adil dan transparan.

5. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

6. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum serta membangun kepedulian masyarakat sebagai bagian dalam sistem pengawasan.

7. Meningkatkan kinerja kemetrologian secara nasional.

1. Semua UTTP yang digunakan untuk menentukan kuanta dalam transaksi perdagangan bertanda tera sah yang berlaku.

2. Pemilik/pengguna UTTP telah memperoleh pemahaman mengenai penggunaan UTTP secara benar.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki data tahunan tentang jumlah, jenis dan pemilik/pengguna UTTP.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota telah menetapkan pembinaan, pengawasan dan pelayanan kemetrologian menjadi program tahunan daerah.

1. Semua UTTP yang digunakan bertanda tera sah yang berlaku.

2. Semua pedagang pengguna UTTP telah mendapatkan penjelasan langsung tentang penggunaan UTTP dengan benar dan sanksi yang akan diterima apabila memperdaya penggunaan UTTP.

3. Pasar dikelola dengan suatu manajemen.

4. Manajemen pengelola pasar memahami pemakaian UTTP yang benar dan melakukan pembinaan kepada pemakai UTTP secara rutin.

5. Pengelola pasar memiliki data yang valid tentang jumlah, jenis dan pemilik UTTP.

6. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai program kerja pembinaan penggunaan UTTP di pasar.

Tujuan Pembentukan Daerahdan Pasar Tertib Ukur

Kriteria DaerahTertib Ukur

Kriteria PasarTertib Ukur

terpilih lima kabupaten/kota sebagai Daerah Tertib Ukur. Untuk pasar rakyat, sampai tahun 2015 lalu terpilih sekitar 421 pasar yang ditetapkan sebagai Pasar Tertib Ukur yang

tersebar di 208 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Menurut data survei yang dilakukan Kementerian Perdagangan tahun 2012,

jumlah total pasar rakyat di seluruh Indonesia adalah se kitar 9.559 unit. Dilihat dari jumlah ini, yang sudah ditetap-kan sebagai Pasar Tertib Ukur memang masih sedikit sekali, yakni baru sekitar 4,4 persen. Untuk itu, Kementerian Perdagangan bertekad terus meningkatkan jumlah Pasar Tertib Ukur dan Daerah Tertib Ukur. “Dari tahun ke tahun, semakin banyak pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur. Sesungguhnya kita sedang berusaha untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepen-tingan konsu men atas jaminan kebenaran hasil pengukuran dalam tran saksi perdagangan,” kata Direktur Metrologi Ditjen PKTN, Hari Prawoko. • (EYS)

Petugas tengah melakukan

pemeriksaan alat ukur di sebuah

pasar.

36 T ER A JU

had pagi, sekitar pukul enam WIB, tanggal 15 Mei 2016. Ribuan orang memenuhi kawasan bernama “Mess Daerah” yang berlokasi di Jalan Merdeka, Singkawang. Mengenakan pakaian olahraga, warga kota yang kerap dinamai San Keuw Jong

itu sudah bersiap mengikuti lomba gerak jalan sehat.

Maklum, acara yang digelar Dinas Perindustrian, Perda-gangan, dan Koperasi (Dis-penrindagkop) Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang tersebut menawarkan ratusan

hadiah. Nilai total hadiah yang sebagian besar terdiri atas beragam barang elektronik tak kurang dari Rp 30 juta. Lomba dengan tema “Gerakan Konsu-men Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri” itu disponsori Kementerian Perdagangan RI sebagai hadiah bagi warga

Potret Kota PeduliKonsumen dan Tertib Ukur

SINGKAWANG

Kota berjuluk “Hong Kong van Borneo” berhasil meraih dua predikat bergengsi dari Kemendag. Selain predikat “Pemerintah Daerah Peduli Konsumen”, Singkawang terpilih sebagai kota pertama yang mendapat predikat “Daerah Tertib Ukur” dari Kemendag. Sebuah prestasi yang dilandasi upaya keras untuk perlindungan konsumen.

A

37BINA & DAYA

dan Pemkot, berkat prestasi yang ditoreh kota Singkawang sebelumnya.

Patut dicatat, sebelum mene-rima hadiah itu, Kota Sing ka-wang berhasil meraih pre dikat peringkat kedua “Pe me rintah Daerah Peduli Kon sumen” ta hun 2015. Pre dikat itu di berikan oleh Direktorat Jen deral PKTN Kemen te rian Perdagangan lewat pro gram prioritas Direk torat Pem ber-dayaan Kon sumen. “Hadiah-nya dalam ben tuk kegiatan jalan sehat,” kata Kepala Disperindagkop Sing kawang, Hendriyan, kepada pers.

Hendriyan pun membeberkan latar belakang prestasi yang di raih kotanya itu, ter uta ma sekali dalam kai tan aktivitas Pemkot dalam penga wa-san ba rang beredar di pasar. Secara berkala, Pem kot memang ketat menga wasi

barang-barang yang ber-edar di pasar dan tem-pat perbelanjaan lain nya. Disperindagkop Sing kawang pun rutin melapor ke Kemen-dag setiap kali mene mu kan produk kadaluwarsa, tidak layak konsumsi, atau barang ilegal yang beredar di pasar.

Selain itu, Pemkot Singkawang aktif mendorong penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Setiap muncul kasus sengketa konsumen dengan pengusaha diupaya-kan pemecahannya dengan mediasi melalui Badan Penye-lesaian Sengketa Konsumen. “Ternyata, diam-diam aktivitas kami dinilai oleh Kementerian, kami pun kemudian meneri-ma penghargaan tersebut,” katanya lagi.

Hal senada diungkapkan Wali-kota Singkawang Awang Ishak saat menerima penghargaan

Kemendag tersebut pada 19 November 2015. Penghargaan itu, menurut dia, merupa-kan keberhasilan dan kerja keras jajaran Pemerintah Kota Singkawang yang tugasnya wajib memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat selaku konsumen. “Sehingga perdagangan di pasaran dapat memenuhi kelayakan mutu barang,” kata Awang saat itu.

Awang pun menyebutkan, aparat Pemkot secara rutin melakukan pengawasan terhadap peredaran barang di pasar. Mereka tak jarang menggelar razia barang kadaluwarsa dan mengawasi barang tanpa label Standar Nasional Indonesia (SNI). Me-nurut dia, razia yang dilakukan itu bukan untuk mematikan usaha dari para pelaku usaha, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap perlin-dungan konsumen.

Di lain pihak, ia menegaskan, Pemkot Singkawang amat pe-duli untuk mendorong masya-rakat agar menjadi konsumen yang cerdas. Masyarakat yang teliti sebelum membeli, mem-perhatikan produk bertanda jaminan mutu SNI, perhatian terhadap label bahasa Indo-nesia, masa kadaluwarsa, dan hanya membeli barang se-suai dengan kebutuhan bukan berdasarkan keinginan. “Jika masyarakat sebagai konsumen ada masalah, Singkawang sudah punya Badan Penye-lesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penghargaan ini ada-lah kado istimewa menjelang akhir tahun,” katanya lagi.

Sebagai catatan, pemerin-tah daerah yang menerima

Petugas dari Pemda sedang memeriksa

timbangan milik salah satu pedagang Pasar

Singkawang.

38

penghargaan ini harus meme-nuhi sederetan kriteria utama. Kriteria utama itu, antara lain, sudah memiliki Badan Penye-lesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang aktif sebagai lembaga mediasi. Lalu, daerah tersebut juga sudah harus me-miliki pasar tertib ukur. Kriteria lainnya, Pemda juga sudah memiliki SDM khusus untuk perlindungan konsumen serta kegiatan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang didanai dengan APBD.

Sebenarnya, ini bukan perta-ma kalinya Direktorat Pember-dayaan Konsumen memberi penghargaan “Pemerintah Daerah Peduli Konsumen” kepada pemerintah daerah. Program ini sudah berjalan se-jak tahun 2013. Ketika itu, tiga provinsi dan dua kotamadya terpilih sebagai peraih peng-hargaan Pemda peduli konsu-men, antara lain Jawa Tengah untuk provinsi dan Padang untuk kotamadya. Sedangkan pada tahun 2014, ada tiga provinsi dan tiga kotamadya yang menerima penghargaan Kemendag tersebut, antara lain Jawa Barat untuk tingkat provinsi dan Surakarta untuk kotamadya.

Bagi Kota Singkawang, ini juga bukan penghargaan per-tama yang diperolehnya dari Kemendag. Beberapa tahun lalu, tepatnya pada tahun 2011, kota berjuluk “Hong Kong van Borneo” atau “Kota Seribu Kelenteng” itu memperoleh penghargaan sebagai “Kota Tertib Ukur”. Hal yang terasa sangat istimewa dan mem-banggakan bagi Pemkot dan warga kota itu adalah fakta bahwa Singkawang menjadi kota pertama dan satu-satu-

nya dari 500 kotamadya yang menerima predikat “Kota Tertib Ukur”.

Waktu itu, penghargaan be-rupa piagam dan Keputusan Mendag Nomor 1037 Tahun 2011 yang menetapkan Sing-kawang sebagai “Kota Tertib Ukur” diserahkan Wamendag yang kala itu dijabat Bayu Kris-namurthi. Selain itu, Kemen-dag juga memberi bantuan timbangan sebanyak 150 unit. Timbangan tersebut diper-untukkan bagi pelaku usaha mikro yang alat timbangnya sudah rusak atau tidak lagi memenuhi syarat metrologi. Piagam penghargaan, Kepu-tusan Mendag, serta bantuan timbangan tersebut diterima oleh Walikota Singkawang kala itu, yakni Hasan Karman.

Penetapan Singkawang sebagai “Kota Tertib Ukur” ketika itu sudah melalui proses seleksi dan lolos persyaratan. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain, seluruh alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ada di kota itu sudah mendapat stempel resmi uji tera, adanya pembinaan dan pengawasan berkala terhadap pemilik UTTP, dan pemerintah

Penerima Penghargaan Pemda Peduli Konsumen

Provinsi Kota Tahun

Jawa TengahDI YogyakartaSumatra Barat

PadangBogor

2013

Sumatra UtaraJawa BaratJawa Timur

YogyakartaDenpasarSurakarta

2014

Sulawesi SelatanBaliKep. Bangka Belitung

SemarangSingkawangBanjarmasin

2015

Sumber: Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan

daerah memiliki data lengkap mengenai pemilik dan pengguna UTTP.

Menurut data Pemkot Singkawang, di seputar kota terdapat lebih dari 50 ribu unit UTTP. Bila dirinci, jumlah itu sudah meliputi 12.135 unit meteran air, 26.909 unit meteran listrik, dan 28 unit pompa ukur BBM. Lalu, tercatat ada 2.226 unit timbangan, 652 unit takaran, dan 33 unit alat ukur lainnya.

Penetapan Singkawang seba-gai “Kota Tertib Ukur” pertama dan satu-satunya pada 2011 itu memang diharapkan dapat mendorong kota dan kabupa-ten lainnya berlomba meraih predikat tersebut. Dengan demikian, para kepala daerah juga saling berlomba meng-awasi dan mengusahakan seluruh alat UTTP yang ada di daerahnya agar mempunyai tanda tera dan tera ulang. Pengawasan terhadap peng-gunaan UTTP bertanda tera dan tera ulang perlu dilakukan agar tidak merugikan konsu-men, negara, dan para penjual sendiri. Lebih jauh lagi, tertib ukur dan perlindungan hak konsumen merupakan amanat undang-undang. • (EYS)

39BINA & DAYA

ermula dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan pada 29 April 2015. Diikuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2016 pada tanggal 5 Februari 2016. Kedua peraturan ini menjadi dasar bagi perubahan yang terjadi di Kementerian Perdagangan.

Khususnya di Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (Ditjen SPK) yang dahulu dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2010 dan Permendag Nomor 31 Tahun 2010. Berdasarkan Perpres Nomor 48 Tahun 2015 itu, Ditjen SPK berganti nama menjadi Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN). Titik tekan perubahan ini terutama pada perluasan peran, fungsi, dan kewenangannya, yakni penindakan hukum dalam melindungi konsumen dan kegiatan perdagangan.

Perubahan nomenklatur dengan perluasan peran, fungsi, dan kewenangan ini tentu membawa konsekuensi tersendiri. Tidak terkecuali konsekuensi yang ikut dipikul oleh Sekretariat yang merupakan bagian atau unit kerja pendukung di bawah Ditjen. Tidak hanya ada perubahan, tetapi juga muncul sejumlah penambahan dalam tugas, fungsi, dan peran Sekretariat Ditjen dalam nomenklatur baru itu.

Dibandingkan dengan nomenklatur terdahulu, ketika masih bernama Ditjen

Nomenklatur Berganti, Sekretariat DitjenIkut Berubah

BOleh: Ir. Frida Adiati, M.Sc. (Sekretaris Ditjen PKTN)

SPK, ada sejumlah perbedaan dalam fungsi dan peran Sekretariat Ditjen, walaupun Se-kre tariat Ditjen secara umum masih men-ja di satu-satunya unit pendukung da lam pelaksanaan tugas, peran, dan fung si Ditjen. Tugas pokoknya pun tidak jauh berbeda, yakni melakukan koordinasi pelak sanaan tugas dan pemberian layanan tek nis serta administratif kepada seluruh sa tuan organisasi di lingkungan Ditjen PKTN.

Seperti dirumuskan dalam Pasal 250 Permendag Nomor 8 Tahun 2016, dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Ditjen PKTN memikul empat fungsi. Pertama, penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.

Bila ditelaah, fungsi ini menjadi lebih luas dibandingkan dengan fungsi Sekretariat Ditjen dalam nomenklatur lama. Dikutip dari Pasal 219 Permendag Nomor 31 Tahun 2010 yang mengatur fungsi Sekretaris Ditjen SPK. Dalam butir pertama disebutkan, fungsi pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan program, dan pelaksanaan urusan administrasi, kerja sama, evaluasi, serta pelaporan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen.

40

Fungsi kedua Sekretariat Ditjen PKTN menurut Pasal 250 itu adalah penyiapan koordinasi dan pelaksanaan telaah hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan kerja sama, serta pelayanan informasi publik di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.

Dibandingkan dengan fungsinya dalam nomenklatur lama, fungsi Sekretariat Ditjen PKTN ditambah dengan rumusan tentang pelayanan informasi publik yang lebih gamblang. Menurut nomenklatur lama, fungsi itu sebatas koordinasi dan penyiapan telaah hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen. Dalam rumusan lama ini, fungsi Sekretariat Ditjen untuk memberi pelayanan informasi publik hanya diatur secara tersirat dan dirumuskan dalam Pasal 231 dan 232 Permendag Nomor 31 Tahun 2010 tentang rincian tugas sub-sub bagian di Bagian Hukum dan Pelaporan.

Adapun fungsi ketiga dan keempat Sekretariat Ditjen PKTN tidak berubah dibandingkan dengan rumusan fungsinya menurut nomenklatur lama. Fungsi ketiga adalah pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan barang milik negara Direktorat Jenderal. Sementara, fungsi keempat adalah pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, organisasi, tata persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Perubahan nomenklatur dari Ditjen SPK menjadi Ditjen PKTN ikut membawa perubahan nomenklatur unit kerja di bawah Sekretariat Ditjen. Walau jumlahnya tetap sama, yakni empat unit kerja, ada dua pergeseran tugas dan fungsi pada dua unit kerja. Dalam nomenklatur

lama, Sekretariat Ditjen didukung oleh Bagian Program dan Kerja Sama, Bagian Hukum dan Pelaporan, Bagian Keuangan, serta Bagian Kepegawaian dan Umum. Dalam nomenklatur baru, Bagian Program dan Kerja Sama berubah menjadi Bagian Program dan Pelaporan. Kemudian, Bagian Hukum dan Pelaporan berubah menjadi Bagian Hukum dan Kerja Sama.

Perubahan ini jelas membawa konsekuensi tersendiri, yakni adanya pergeseran pelaksanaan tugas dan fungsi di tiap-tiap unit kerja. Otomatis, tugas dan fungsi Sub-Bagian Evaluasi dan Pelaporan yang tadinya di bawah Bagian Hukum dan Pelaporan kini digeser dan berada dalam lingkup Bagian Program dan Pelaporan. Demikian pula, tugas dan fungsi Sub-Bagian Kerja Sama yang tadinya berada di bawah Bagian Program dan Kerja Sama kini berada di bawah Bagian Hukum dan Kerja Sama.

Menengok peran dan fungsinya dalam nomeklatur baru, Sekretariat Ditjen PKTN bisa dibilang memikul peran yang semakin strategis. Terutama guna memberi dukungan kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen PKTN dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Apalagi, dengan fungsi baru penindakan hukum yang diberikan kepada Ditjen PKTN. Tak kalah penting adalah peran strategisnya dalam memberi pelayanan informasi publik, khususnya kepada konsumen di seluruh tanah air.

Seperti kata pepatah, angin beralih musim pun berganti. Ditjen SPK sudah berganti nama menjadi Ditjen PKTN dengan segala konsekuensinya. Termasuk perubahan-perubahan yang berlangsung di Sekretariat Ditjen PKTN. Seluruh personel Sekretariat, mau tidak mau, suka tidak suka, mesti siap memikul beban peran yang makin strategis tersebut. •

Menengok peran dan fungsinya dalam nomeklatur baru, Sekretariat Ditjen PKTN bisa dibilang memikul peran yang semakin strategis. Terutama guna memberi dukungan kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen PKTN.

41PER SPEKT IF

ntuk ke-21 kalinya negara-negara anggota ASEAN menggelar pertemuan berjuluk Joint Sectoral Committee on Electrical and Electronic Equipment (JSC EEE). Perhelatan yang dilaksanakan pada 23-27 Mei 2016 di Da Nang, Vietnam, itu lengkap dihadiri oleh delegasi sepuluh

negara di kawasan Asia Tenggara-Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Ditjen Perlindungan Konsumen dan

Tertib Niaga, Frida Adiati. Ia membawa rombongan dari beberapa kementerian, badan, dan lembaga. Dari Kementerian Perdagangan, selain Frida, turut serta juga Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Chandrini Mestika Dewi. Lalu, ada perwakilan dari Kementerian

Tarik-Menarik Standar Produk Listrik dan Elektronika

INTEGRASI EKONOMI ASEAN

Pertemuan Joint Sectoral Committee on Electrical and Electronic Equipment di Da Nang, Vietnam, antara lain membahas keberterimaan hasil uji dan sertifikat sejumlah produk peralatan listrik dan elektronika. Milestones Indonesia sudah memasuki tahap 6 bersama enam negara ASEAN.

U

42

Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia (ALSI).

Menurut Frida, delegasi Indonesia amat berkepentingan hadir dalam pertemuan ini. Dalam forum ini, perwakilan Indonesia berkesempatan menyampaikan tindak lanjut hasil pertemuan ke-20. Selain itu, ini juga menjadi ajang untuk memantau perkembangan persiapan dan proses implementasi yang dilakukan negara anggota ASEAN lainnya. Terlebih lagi, dalam forum ini, “Anggota delegasi berusaha mempertahankan kepentingan Indonesia dalam integrasi ekonomi ASEAN di bidang standar dan penilaian kesesuaian untuk produk listrik dan elektronika,” tulisnya dalam laporan kepada kementerian terkait.

Ada beberapa agenda penting yang digelar dalam pertemuan yang dipimpin oleh wakil dari Kementerian Pembangunan Brunei Darussalam, Rohaniyati Salleh itu. Di luar mata acara penyampaian laporan dari setiap perwakilan nega ra ASEAN, pertemuan diramai-kan juga dengan workshop, evaluasi, dan review terhadap standar produk. Dalam laporan yang disampaikan Frida sebagai ketua delegasi, terungkap bahwa milestones Indonesia bersama enam negara ASEAN sudah memasuki tahap 6 (recognize).

Artinya, Indonesia dan keenam negara ASEAN lainnya itu

sudah melakukan transposisi kesepakatan berjuluk Harmonisasi Peraturan tentang Peralatan Listrik dan Elektronika se-ASEAN. Bagi Indonesia, transposisi itu diselesaikan lewat penerbitan tiga Peraturan Menteri (Permen). Pertama adalah Permen Perindustrian No. 51 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengakuan terhadap Sertifikat Produk Peralatan Listrik dan Elektronika dari Lembaga Penilaian Kesesuaian di Negara-negara ASEAN. Lalu, Permen ESDM No.

01 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengakuan Sertifikat Produk dan Laporan Hasil Uji Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik yang diterbitkan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang Terdaftar di ASEAN. Terakhir adalah Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan.

Perlu dicatat, integrasi ekonomi ASEAN untuk produk peralatan listrik dan elektronika sudah dirintis sejak jauh hari. Diawali dengan penandatanganan The ASEAN Sectoral Mutual Recognition Agreement on Electrical and Electronic Equipment pada 5 April 2002 di Bangkok, Thailand, dalam pertemuan tingkat menteri ekonomi ASEAN (AEM). Perjanjian ini menjadi payung bagi

perintisan kesepakatan saling keberterimaan hasil uji dan sertifikat produk peralatan listrik dan elektronika.

Lalu, pada 9 Desember 2005, para menteri ekonomi ASEAN kembali menggelar pertemuan. Forum ini dimanfaatkan untuk memastikan bahwa integrasi ekonomi produk peralatan listrik dan elektronik dapat berjalan lebih komprehensif. Maka, ditandatangi kembali sebuah perjanjian lainnya bertajuk ASEAN Harmonized

Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime (AHEEERR) alias Rezim Harmonisasi Peraturan tentang Peralatan Listrik dan Elektronika se-ASEAN itu tadi.

Ada hal menarik yang berkembang dalam forum ini, yakni sikap delegasi Indonesia menghadapi alotnya delegasi Thailand. Mereka menolak sebagian besar daftar produk dari negara ASEAN lainnya yang telah tersertifikasi. Sebagai contoh, terkait dengan pendaftaran Sucofindo International Certification Services (SICS) sebagai lembaga sertifikasi produk, Thailand kembali menolak sebagian besar lingkup produk yang diajukan. Alasan mereka, edisi tahun standar IEC yang jadi acuan Sucofindo lebih baru dari edisi yang diberlakukan Thailand.

“Anggota delegasi berusaha mempertahankan kepentingan Indonesia dalam integrasi ekonomi ASEAN di bidang standar dan penilaian kesesuaian untuk produk listrik dan elektronika.”

43STANDAR & MU TU

Terkait dengan penolakan itu, delegasi Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa sikap Thailand bertentangan dengan komitmen mengikat antarpemerintah yang diatur dalam perjanjian Rezim

Harmonisasi di atas. Perjanjian itu mengatur secara jelas tentang keberterimaan List of Agreed IEC Standards di tingkat ASEAN. Adapun edisi tahun standar IEC yang diadopsi ke dalam standar

nasional oleh sebagian besar negara ASEAN khususnya Indonesia merupakan versi terbaru dan berada di atas ketentuan Agreed IEC Standards. Dengan adanya Agreed IEC Standard tersebut, setiap negara harus menerima produk dari negara lain yang memberlakukan Standar IEC dengan edisi yang lebih baru.

Selain itu, sikap Thailand tersebut sangat bertentangan dan kontradiktif dengan laporan yang disampaikannya dalam forum yang lebih tinggi (ACCSQ, SEOM) dalam beberapa tahun terakhir. Negeri Gajah Putih itu menyatakan bahwa proses transposisi terhadap AHEEERR ke dalam sistem legislasi nasionalnya telah selesai.

PERSIS sepekan sebelum menghadiri pertemuan di Da Nang, Vietnam, Dirjen PKTN Syahrul Mamma membuka sebuah lokakarya di World Trade Center, Jakarta. Workshop bertajuk “Introduction to Canadian Standard and Food Safety Systems and Practices - Training Workshop and Roundtable Discussion” diselenggarakan oleh Direktorat Sandardisasi dan Pengendalian Mutu bekerja sama dengan Trade and Private Sector Assistance (TPSA) Project.

Workshop yang memperkenalkan sistem standar dan keamanan pangan Kanada itu menarik perhatian banyak kalangan terkait. Perwakilan dari kementerian, badan, dan lembaga pemerintah ba nyak yang hadir. Tercatat, misalnya per wa-kilan Kementerian Pertanian, Kemen-terian Kelautan dan Perikanan, Kemen-terian Perindustrian, dan dari kalangan

Lain Kanada, Lain Pula Indonesia

dalam Kementerian Perdagangan sendiri. Lalu, ada juga wakil dari BPOM dan BSN, juga utusan Lembaga Penilai Kesesuaian serta wakil dari Asosiasi Teh Indonesia.

Workshop yang diniatkan untuk mening-kat kan pengetahuan peserta seputar sistem standar dan keamanan pangan beserta turunannya itu menampilkan lima pembicara. Dua pembicara dari Indonesia dan tiga pembicara dari Kanada. Agenda pertama diisi dengan pemaparan oleh Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN mengenai sistem standardisasi dan akreditasi Indonesia. Lalu dilanjutkan oleh Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan BPOM dengan materi mengenai sistem sertifikasi dan inspeksi pangan Indonesia.

Pemaparan materi dari pihak Kanada disampaikan oleh perwakilan dari

Standard Council of Canada (SCC), Sylvie C. Lafontaine serta Dan Warelis. Lalu ada juga perwakilan dari the Canadian Food Inspection Agency, Yvon Bertrand. Mereka menyajikan materi seputar sistem standardisasi yang berlaku di Kanada dan sistem SPS dan keamanan pangan. Malah, mereka juga menampilkan beberapa studi kasus tentang harmonisasi standar dalam perdagangan internasional.

Dari Workshop satu hari penuh itu dapat diketahui bahwa Kanada mempunyai sistem standardisasi yang berbeda dari Indonesia dalam hal implementasi standar. Kanada mempunyai tiga wilayah teritorial yang terbagi menjadi 10 provinsi. Setiap provinsi mempunyai otoritas untuk menerapkan standar atau regulasinya masing-masing. Namun, semua standar tersebut tetap diadopsi dari standar yang diterbitkan oleh SCC.

Delegasi Indonesia dipimpin Sesditjen

PKTN Frida Adiati saat mengikuti

sidang JSC EEE di Da Nang, Vietnam.

44

Walhasil, forum JSC EEE pun sepakat memberi waktu dua bulan kepada Thailand untuk mereview dan mengambil kebijakan yang positif dan konstruktif berkaitan dengan masalah ini.

Hal menarik lainnya berkaitan dengan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK). Dalam pertemuan ke-21 di Da Nang ini tercatat ada 26 LPK yang terdaftar dalam JSC EEE. Semua LPK terdaftar itu diunggah ke situs web ASEAN. Dari Indonesia tercatat ada empat laboratorium uji, yakni Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB), PT Hartono Istana Teknologi, PT Panasonic Manufacturing Indonesia, serta Balai Besar Barang dan Bahan Teknik (B4T). Lalu, ada empat

lembaga sertifikasi produk, yakni Sucofindo International Certification Services, TUV Rheinald Indonesia, Balai Sertifikasi Industri, dan TUV Nord Indonesia.

Selain itu, pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk melakukan review terhadap 119 standar produk peralatan listrik dan elektronika yang telah disetujui. Seluruhnya meliputi tidak kurang dari 166 produk. Dalam hal ini, Filipina melakukan penambahan dua standar produk untuk masuk dalam daftar, yakni IEC 61199:1999 single-capped fluorescent lamps—safety specifications dan IEC 61195:1999 double-capped fluorescent lamps—safety specifications. Penambahan

dilakukan karena dua standar produk itu merupakan standar yang diregulasi di Filipina. Indonesia sendiri baru memberlakukan 26 SNI secara wajib.

Di sela-sela pertemuan JSC EEE, ada agenda lokakarya yang bertujuan menyampaikan hasil kajian ARISE, yang merupakan proyek Uni Eropa untuk ASEAN, terhadap Evaluasi Implementasi Mutual Recognition Agreement produk peralatan listrik dan electronika. Lokakarya merekomendasikan sejumlah hal, di antaranya, setiap negara anggota ASEAN diharapkan memperkuat pertukaran informasi terkait dengan ketentuan standar masing-masing. • (EYS)

Di Kanada, SCC mendelegasikan pembuatan standar ke Standard Development Organizations (SDO) yang diakreditasi berdasarkan kriteria dari World Trade Organization/TBT (Annex 3)-Principles dan ISO/IEC Guide 59, Best Practices for National SDOs. Ini jelas berbeda dengan Indonesia yang mendelegasikan pembuatan standar ke kementerian atau lembaga teknis terkait, dengan melibatkan tenaga ahli, perwakilan dari kementerian atau lembaga lain, dan tidak perlu diakreditasi.

Kanada mempunyai Canadian Food Inspection Agency (CFIA) yang melakukan inspeksi terhadap produk ekspor dan impor. Badan itu juga bertugas menindaklanjuti jika ada notifikasi mengenai impor dan ekspor untuk semua produk. Hal ini berbeda dengan Indonesia.

Sebagai contoh, BPOM sebagai contact point untuk Rapid Alert System for Food and Feed dari Uni Eropa di Indonesia.

Jika ada notifikasi mengenai produk ekspor dari Indonesia, BPOM akan meneruskan notifikasi tersebut ke instansi terkait untuk menangani dan menindaklanjutinya. Selain itu, CFIA juga memberikan saran kepada pemerintah terkait Food Safety dan menganalisis risk assessment, risk management, dan risk communication.

Sistem akreditasi dan penilaian kesesuaian di Kanada tidak berbeda jauh dengan yang diterapkan di Indonesia. Tetapi, Kanada mempunyai prioritas terhadap greenhouse gas, sehingga badan akreditasinya mempunyai ruang lingkup untuk greenhouse gas validators and verifiers serta produk pipa saluran air.

Contoh lainnya adalah dalam bidang akreditasi information and communication technology. Kedua bidang tersebut belum termasuk dalam ruang lingkup akreditasi untuk Komite Akreditasi Nasional (KAN) karena Indonesia belum mempunyai prioritas untuk hal tersebut.

Kanada telah bekerja sama dengan beberapa negara dalam bentuk Mutual Recognition Agreements (MRAs) dan Multilateral Recognition Agreements (MLAs). Kerja sama tersebut mempunyai manfaat dalam mengurangi hambatan teknis perdagangan, mengurangi waktu dalam hal ekspor dan impor, dan mengurangi biaya yang dikeluarkan. MRA merupakan persetujuan negosiasi yang disepakati antarpemerintah, antarlembaga akreditasi, dan atau antarlembaga sertifikasi dan pengujian dari dua negara berdasarkan produk tertentu. •

45STANDAR & MU TU

Sekali Sidak, Menepuk Empat Lokasi

GULA RAFINASI

Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PKTN makin intensif menegakkan tertib niaga di kalangan pengusaha. Dalam satu hari sidak, Dirjen PKTN Syahrul Mamma menemukan empat lokasi usaha yang menyimpan gula rafinasi yang menyalahi aturan.

S ebuah pertanda yang meng-isyaratkan peringatan keras ke pa da pengusaha nakal sudah diperlilhat-kan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Syahrul Mamma. Hal itu, setidaknya, tam-pak jelas dalam kunjungan penga-wasan dan inspeksi mendadak yang dilakukannya di kota Banjar-masin, Kalimantan Selatan, pada pekan kedua bulan Mei 2016.

Saat itu, tepatnya tanggal 11 Mei 2016, Dirjen Syahrul bersama

jajarannya berhasil menemukan empat lokasi penyimpanan gula kristal rafinasi yang diduga menyalahi aturan. Tidak tanggung-tanggung, di empat lokasi yang berbeda tersebut mereka mengamankan tidak kurang dari 97,7 ton gula yang sebenarnya bukan untuk konsumsi umum, melainkan khusus untuk industri makanan dan minuman.

“Sebanyak 97.700 kilogram gula kristal rafinasi ditemukan pada

kegiatan pengawasan yang dilakukan. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula sebagai Barang Dalam Pengawasan, komoditi gula kristal rafinasi ini kami awasi distribusinya di seluruh Indonesia,” ujar Syahrul dalam penegasannya kepada pers.

Kegiatan pengawasan dan inspeksi tersebut dilakukan Dirjen PKTN dengan mendatangi sebuah usaha ko pe rasi dan tiga toko. Di salah satu gudang koperasi di kawasan Jalan Belitung Da rat, Syahrul mendapati tidak kurang dari 249 karung yang masing-masing berisi 50 kilo gram gula rafinasi. Gula tersebut diduga diperdagangkan tidak sesuai aturan.

Lalu, di gudang yang ada di kawa san Jalan Lambung Mang-kurat, rombongan Dirjen PKTN menemukan 59 karung gula ra fi nasi yang diproduksi oleh sa lah satu PT di Bojonegara, Serang, Banten. Di lokasi ketiga, di kawasan Jalan Pasar Baru, tim men dapati 49 karung bermerek dan pro dusen yang sama de ngan yang ditemukan di toko sebelum nya.

Temuan gula kristal rafinasi yang diduga tidak sesuai aturan itu

Foto

: bet

a.tir

to.id

46

dijumpai di gudang yang berlokasi di Jalan Kamboja. Di situ tersimpan tidak kurang dari 1.597 karung gula rafinasi, dengan berat total 79.850 kilogram. Gula yang ditemukan di sini terdiri atas berbagai merek dengan produsen yang berbeda pula. Jumlah terbanyak adalah gula rafinasi buatan perusahaan di Cilegon, sebanyak 455 karung dengan berat total 22.750 kilogram. Merek buatan dua pabrik di Serang, Banten, masing-masing tersimpan 410 dan 263 karung, dengan berat total 33.650 kilogram. Sisanya, sebanyak 23.450 kilogram adalah gula rafinasi dari beberapa perusahaan lainnya.

Aksi pengamanan ribuan karung gula rafinasi yang dilakukan Dirjen PKTN bersama timnya dalam inspeksi mendadak itu tentunya bukan tanpa dasar. Syahrul langsung merujuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perdagangan Antar Pulau Gula Kristal Rafinasi. Peraturan yang mulai berlaku 28 September 2015 itu berisi larangan memperdagangkan gula rafinasi di tingkat distributor tanpa adanya penugasan dari Menteri Perdagangan.

Tak hanya sebatas itu. Peraturan menteri tersebut juga melarang gula rafinasi diperdagangkan di pasar eceran. Gula jenis ini hanya boleh digunakan sebagai bahan baku oleh industri yang menggunakannya. “Tanggung jawab terhadap pendistribusian gula kristal rafinasi kepada industri pengguna merupakan tanggung jawab produsennya. Para pelaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan peratu ran perundang-undangan,” ujar Dirjen PKTN lagi.

Seusai inspeksi mendadak di Banjarmasin itu, Syahrul Mamma mengingatkan kembali agar para pelaku usaha jangan sampai melanggar ketentuan perundangan yang mengatur gula rafinasi. Di lain sisi, ia juga amat berharap masyarakat berperan aktif melaporkan jika mengetahui ada pihak yang mendistribusikan gula untuk industri itu ke pasar untuk konsumsi umum.

Selama ini, gula kristal rafinasi kerap menimbulkan masalah karena distribusinya diselewengkan, tidak

sekadar untuk dunia industri, tapi juga dijual ke pasar rakyat. Kondisi seperti itu secara langsung memukul para petani tebu karena membuat harga komoditi mereka anjlok. Dengan demikian, langkah penertiban yang ditempuh Dirjen PKTN dan jajarannya tidak hanya melindungi konsumen, tapi sekaligus juga membela para petani yang kerap dirugikan dengan peredaran gula rafinasi di pasaran.

Walau kerap menjadi masalah dalam rantai distribusi gula di dalam negeri, boleh dikatakan tidak semua anggota masyarakat paham tentang gula kristal rafinasi itu sendiri. Warga masyarakat umumnya hanya mengenal gula kristal putih sebagai gula pasir, tanpa mengetahui perbedaanya dengan jenis gula kristal rafinasi. Lebih jauh lagi, bahkan, ada anggapan keliru di tengah masyarakat yang menganggap gula dengan warna makin keruh akan makin manis rasanya.

Untuk sekadar informasi, penamaan gula kristal rafinasi sebetulnya berasal dari kata Inggris refinery yang berarti menyaring, menyuling, atau membersihkan. Memang, dalam proses produksinya, gula jenis ini dihasilkan melalui sejumlah tahapan. Berawal dari gula kristal mentah atau yang disebut raw sugar, prosesnya kemudian melalui tahapan remelting (pelarutan kembali), klarfikasi, dekolorisasi, kristalisasi, fugalisasi, pengeringan, dan terakhir pengemasan.

Setelah melalui tahapan proses yang cukup panjang dan ketat, kemudian dihasilkan gula rafinasi dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Proses pemur nian yang panjang dan ketat itu mem buat gula jenis ini memiliki kadar ke pu tihan yang tinggi, jauh lebih tinggi diban ding kan dengan jenis gula untuk kon sumsi umum yang disebut gula kristal putih. Tingkat keputihan itu lazim diukur menggunakan spektrofotometer dengan standar bernama ICUMSA, maka gula kristal rafinasi memiliki kadar ICUMSA 45.

Dibandingkan dengan gula rafinasi, gula putih umum memiliki kadar ICUMSA 100-150. Karena prosesnya tidak sepanjang dan seketat gula rafinasi, gula kristal putih ini bisa langsung dikonsumsi. Gula jenis ini diproduksi oleh pabrik-pabrik gula swasta dan juga pabrik Badan Usaha Milik Negara alias BUMN. Walau tidak lebih putih, gula kristal putih rasanya lebih manis bila dibandingkan dengan gula kristal rafinasi.

Ditengok dari bahan bakunya kedua jenis gula ini pun berbeda. Bahan baku gula kristal rafinasi umumnya adalah gula mentah yang diimpor dari negeri lain. Sedangkan untuk menghasilkan gula kristal putih, pabrik-pabrik dalam negeri menggunakan bahan baku tebu petani. Dengan demikian, industri gula kristal putih untuk konsumsi umum ini sangat membantu menopang per ekono-mian nasional, terutama perekonomian rakyat pede saan penghasil tebu. • (EYS)

PemurnianNira Penguapan

(Evaporasi)

Pendidihan/Kristalisasi

Pemisahan(Centrifugal

Process)

Pengeringan dan

Pengemasan

Ekstraksi ProsesPembuatan

Gula Tebu

47T ERT IB NIAG A

5. Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau persyaratan teknis secara wajib, wajib memiliki fotokopi SPPT SNI atau Sertifikat Kesesuaian atas Barang yang diperdagangkan dari produsen, importir atau pemasok barang.

6. Fotokopi SPPT SNI atau Sertifikat Kesesuaian atas Barang yang diperdagangkan dapat digunakan sebagai bukti, bahwa Produsen atau Importir telah memproduksi atau mengimpor Barang yang telah memenuhi SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

5. Barang impor yang tidak memenuhi Persyaratan SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib yang berada di Kawasan Pabean wajib:

6. Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang wajib mengetahui

identitas pemasok Barang yang diperdagangkan, yang paling sedikit berupa nama dan alamat lengkap.

STANDARISASI JASA

1. Perumusan, pengkajian ulang, dan revisi SNI Jasa bidang perdagangan dilakukan oleh Komite Teknis Jasa bidang perdagangan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu.

2. Komite Teknis ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) berdasarkan usulan Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu.

3. Komite Teknis dapat membentuk sub komite teknis apabila dibutuhkan

4. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu menyampaikan hasil perumusan, kaji ulang, dan revisi SNI Jasa bidang perdagangan kepada BSN untuk ditetapkan sebagai SNI.

KUALIFIKASI ATAU KOMPETENSI PERSONAL

1. Perumusan, pengembangan, pemantauan dan kaji ulang Kualifikasi dan/atau Kompetensi Personal Jasa bidang perdagangan dilakukan oleh Komite, dengan peran dan fungsi:

a. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Kualifikasi atau Kompetensi Personal;

b. Membentuk tim perumus dan tim verifikasi Kualifikasi atau Kompetensi Personal;

c. Menilai usulan penyusunan Kualifikasi atau Kompetensi Personal;

d. Mengembangkan Kualifikasi atau Kompetensi Personal;e. Menyelenggarakan pra konvensi dan konvensi rancangan

Kualifikasi atau Kompetensi Personal;f. Memantau dan kaji ulang Kualifikasi atau Kompetensi Personal;

LATAR BELAKANG

Permendag No. 24 Tahun 2016 tentang Standarisasi Bidang Perdagangan. Kebijakan ini bertujuan selain ditujukan untuk melindungi konsumen juga sebagai upaya meningkatkan persaingan usaha yang sehat.

Peraturan ini mencakup berbagai hal terkait dengan penerapan standarisasi pada barang atau jasa yang diperdagangkan, baik barang produksi dalam negeri maupun barang impor. Adapun ruang lingkup peraturan meliputi perumusan dan penerapan standar pada barang dan jasa yang diperdagangkan, penerapan dan pemberlakuan standar secara wajib pada barang dan jasa yang diperdagangkan, pengawasan atas barang yang telah menerapkan standar, pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan pembinaan standardisasi dibidang perdagangan.

STANDARISASI BARANG

1. Perumusan, kaji ulang, dan revisi SNI terhadap barang dilakukan oleh Komite Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Untuk kepentingan nasional terkait aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan, Menteri dapat merumuskan atau memberlakukan SNI dan/atau persyaratan teknis terhadap barang secara wajib.

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib dan telah dinotifikasi ke Organisasi Perdagangan Dunia sebelum diimpor untuk barang dari luar negeri atau diperdagangkan untuk barang dalam negeri harus didaftarkan ke Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. Pendaftaran dalam rangka Pengawasan Pra Pasar dengan menerbitkan:

2. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau persyaratan teknis secara wajib, wajib memiliki NRP untuk barang dalam negeri dan NPB untuk barang impor

3. Produsen atau importir wajib bertanggungjawab terhadap konsistensi mutu Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib atau bila sudah menerapkan secara sukarela.

4. Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang yang tidak memenuhi SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGANNOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016

TENTANGSTANDARISASI BIDANG PERDAGANGAN

NPBuntuk barang impor

NRPuntuk barang produksi dalam negeri

Re-ekspor Dimusnahkan

48

2) Permohonan pencabutan NRP diajukan kepada Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu paling lama 3 bulan sejak Barang dimaksud tidak diproduksi.

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN (LPK)

LPK merupakan Lembaga Sertifikasi Produk di dalam negeri atau di luar negeri yang didukung oleh laboratorium penguji dan/atau lembaga inspeksi.

1) LPK di dalam negeri harus diakreditasi oleh KAN2) LPK yang telah diakreditasi dapat melakukan sertifikasi Barang

yang diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis baik yang wajib maupun yang sukarela yang diterapkan oleh produsen atau importir.

3) LPK yang belum diakreditasi oleh KAN dapat melakukan Penilaian Kesesuaian sesuai dengan ruang lingkupnya, jika telah ditunjuk oleh instansi teknis terkait dan paling lama 2 tahun setelah ditunjuk telah terakreditasi oleh KAN.

4) LPK harus didaftarkan pada Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu, dengan persyaratan:

a. Dokumen legalitas pembentukan LPKb. Sertifikat akreditasi atau surat penunjukanc. Daftar laboratoriumd. Fotokopi perjanjian kerjasama antara LSPro dengan

laboratoriume. Struktur organisasi dan daftar personil LKPf. Contoh sertifikat produkg. Surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis sesuai

waktu yang disepakati dalam perjanjian bilateral dan regional untuk barang yang diatur dalam perjanjian dimaksud.

h. LPK harus memastikan kliennya mencantumkan NRP dan NPB pada barang atau kemasan atas barang yang telah diberlakukan secara wajib yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari klien dimaksud.

5 LPK wajib menyimpan dokumen teknis dalam bentuk softcopy dan hardcopy sesuai waktu penyimpanan yang disepakati.

PEMBINAAN

Direktorat Jenderal dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dan masyarakat melalui:

Setelah pembinaan ditambahkan Bab Sanksi: - Adminstratif (penarikan barang dan/pemusnahan)- Pencabutan NRP atau NPB- Adminstratif (larangan penjualan/pencabutan izin usaha)- Pembekuan NRP atau NPB- Sanksi kepada LPK

2. Komite yang dibentuk oleh Menteri tersebut, diketuai oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

a. Komite membentuk sekretariat untuk melaksanakan tugas teknis dan administratif.

b. Sekretariat Komite diketuai oleh pejabat Eselon II yang tugas dan fungsinya menangani standarisasi.

3. Ketentuan dan tata cara pengawasan terhadap Barang dan Jasa yang telah diberlakukan SNI, Persyaratan Teknis, Kualifikasi dan/atau Kompetensi Personal Jasa bidang perdagangan secara wajib oleh Menteri atau Pimpinan Instansi Teknis terkait, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan.

PENGAWASAN PRA PASAR

1. Pengawasan Pra Pasar dan pengawasan di pasar dilakukan terhadap Barang produksi dalam negeri atau impor yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib, kecuali terhadap:

2. Dalam rangka keterlusuran informasi dan pelaksanaan

pengawasan terhadap barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau persyaratan teknis secara wajib dapat diterapkan sistem pengkodean, seperti barcode.

TATA CARA MEMPEROLEH NRP DAN NPB

1. Produsen atau Importir harus mengajukan permohonan kepada Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu dengan melengkapi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

2. Permohonan pendaftaran untuk memperoleh NRP dan/atau NPB dapat disampaikan secara langsung, atau melalui online bila telah diterapkan.

3. Jika permohonan NRP dan/atau NPB telah lengkap dan benar, Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu menerbitkan NRP dan/atau NPB paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

4. Apabila permohonan NRP dan/atau NPB belum lengkap, Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu menerbitkan surat penolakan paling lama 2 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dan dapat diajukan kembali sesuai syarat yang telah diatur.

5. NRP dan NPB yang telah diterbitkan atau dokumen penolakan permohonan NRP dan NPB disampaikan kepada produsen dan ditembuskan kepada Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Dinas provinsi setempat yang membidangi perdagangan.

6. NPB yang telah diterbitkan diteruskan secara online kepada portal Indonesia National Single Window (INSW).

7. Importir yang melakukan impor barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, wajib memiliki NPB sebelum barang dimaksud masuk ke daerah pabean.

PENCABUTAN NRP DAN NPB

1) Produsen yang menghentikan kegiatan produksi Barang harus mengajukan permohonan pencabutan NRP kepada Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu.

Panganolahan

Alatkesehatan

KosmetikObat

Bantuan Teknis

Pelatihan

Analisa pasar

Promosi dan/atau diseminasi di bidang standarisasi

Konsultasi

49REGUL A SI

Dirjen PKTN Melakukan Sidak SPBU di Bandung

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Syahrul Mamma, didampingi Sekretaris Ditjen PKTN, Frida Adiati, dan Direktur Metrologi, Hari Pro-woko, memimpin inspeksi mendadak di SPBU Shell dan SPBU Pertamina (34-401-16) di Jalan Dr. Djunjunan, Bandung, Jawa Barat (13/05).

Dari hasil pengawasan di SPBU SHELL bertanda tera sah tahun 2016 dan hasil pengujian jenis v-power 0,2% dari batas toleransi, sedangkan jenis shell super 0,075% dari batas toleransi sehingga masih dalam batas toleran. Untuk SPBU Pertamina (34-401-16) bertanda te ra sah ta-hun 2015 dan jenis solar 0,02%, se dangkan jenis premium 0,05%, dan ma sih dalam batas toleran.

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Per-dagangan Dalam Negeri Nomor 23/PDN/KEP/3/2010 tentang Syarat Teknis Bejana Ukur bahwa batas toleransi error bejana ukur yang masih dapat diterima adalah sebesar 0,5 %.

Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen bagi Anggota Apindo Jawa Barat

Dirjen PKTN, Syahrul Mamma, membuka acara Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen bagi anggota APINDO Jawa Barat, yang berlangsung di Hotel Aston Premier Bandung. Jumat (13/5).

Turut hadir dalam sosialisasi ini Sekretaris Ditjen PKTN, Frida Adiati; Direktur Pem-berdayaan Konsumen, Ganef Judawati; Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ojak Simon Manurung; Direktur Met-rologi, Hari Prawoko, serta Ketua Dewan Pimpinan Provinsi APINDO Jawa Barat, Dedi Widjaja.

Sosialisasi Pemberdayaan Konsumen Cerdas di Makassar

Dirjen PKTN, Syahrul Mamma, didampingi Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ojak Simon Manurung menjadi na-rasumber dalam acara Sosialisasi Pem-berdayaan Konsumen Cerdas yang dise-lenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, di Hotel Ramedo, Makassar, Sulawesi Se-latan, (18/4).

Topik yang disampaikan oleh Dirjen PKTN mengenai Kebijakan dan Aktivasi Perlin-dungan Konsumen, yakni kebijakan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi-regulasi pro kon-sumen seperti ketentuan tentang label dalam bahasa Indonesia, Manual kartu garansi dan tentang pencantuman harga.

Pertemuan Teknis Pengendalian Mutu Barang

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu (Standalitu), Chandrini Mestika Dewi tampil menjadi pembicara pertama dalam Pertemuan Teknis Pengendalian Mutu Ba-

rang yang telah diberlakukan SNI secara wajib. Acara yang digelar Ditjen PKTN pada 31 Mei 2016 ini juga menghadirkan pembicara dari luar yakni dari BPOM serta Ditjen Bea dan Cukai.

Dalam pertemuan itu, Dewi menyampai-kan materi bertajuk “Pengawasan Produk SNI Wajib Dalam Rangka Perlindungan Konsumen”. Selain Dewi, pembicara dari lingkungan dalam Ditjen PKTN adalah Di-rektur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ojak Simon Manurung. Sebelumnya, acara dibuka oleh Dirjen PKTN Syahrul Mamma.

Rapat Antar Kementerian/LPNK dan Public Hearing R-Perpres K3L

Dirjen PKTN, Syahrul Mamma bersama Kepala Badan Pengkajian dan Pengem-bangan Perdagangan, Tjahya Widayanti didampingi Sekretaris Ditjen PKTN, Fri-da Adiati, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Chandrini Mestika Dewi, Direktur Tertib Niaga, Inayat Iman memimpin Rapat Antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Public Hearing dengan Aso-siasi Pelaku Usaha tentang Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait Kesela-matan, Keamanan, Kesehatan, dan Ling-kungan Hidup (R-Perpres K3L) di ruang rapat Dit. Standardisasi dan Pengendali-an Mutu, Ciracas, Selasa (10/5).

Dalam kesempatan ini dihadiri oleh per-wakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian, Ke men-terian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BSN serta Asosi-asi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Garmen Indonesia (APGI), Ga-bungan Importir Nasional Seluruh Indo-nesia (GINSI), Asosiasi Pe rusahan Teknik Mekanikal dan Elektrikal (APTEK). •

50 BINGK AI

Diterbitkan oleh:DIREKTORAT JENDERAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGAhttp://ditjenpktn.kemendag.go.idwww.kemendag.go.id