iso-iec 17020 -2012 (general)

[email protected] - 081281205131

Conformity assessment – Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection ISO/IEC 17020:2012

1

Pemahaman & Implementasi Persyaratan

Sistem Manajemen Lembaga Inspeksi

SNI ISO/IEC 17020:2012


Peserta paham akan filosofi dan prinsip-prinsipSistem Manajemen Lembaga Inspeksi ISO/IEC 17020:2012;

Peserta paham dan dapat mengimplementasikanelemen-elemen persyaratan ISO/IEC 17020:2012 dengan pedekatan proses dan fungsi strukturorganisasi, serta memahami teknik integrasidokumen

1

2

OBJEKTIF


• ISO (International Organization for Standardization) dan IEC (International Electronic Committee) membentuk sistem khususdi bidang standard tentang penerapan sistem inspeksi denganidentifikasi ISO/IEC 17020:2012 yang menggantikan ISO/IEC 17020:1999

• ISO/IEC 17020 diadopsi penuh oleh KAN-BSN menjadi SNI ISO/IEC 17020:2012.

• Standard ini digunakan oleh KAN sebagai kreteria lembagainspeksi yang akan diakreditasi.

3

1

Pendahuluan


• Tujuan ISO/IEC 17020 adalah untuk mempromosikan tingkatkepercayaan lembaga inspeksi yang memenuhi persyaratanstandard ini.

• Standar ini digunakan oleh lembaga inspeksi yang melaksanakanasesmen atas nama pelanggan, organisasi induknya atau otoritasdengan tujuan menyediakan informasi tentang :

- kesesuaian barang yang diinspeksi dengan peraturan, standard, spesifikasi, skema inspeksi atau kontrak.

4

1

Pendahuluan

[email protected] - 081281205131 5

Inspection parameters

quantity,

quality,

safety,

fitness for purpose,

continued safety compliance of installations or

systems in operation.

1

Aktivitas Kunci Inspeksi


determination of their conformity

with requirements and subsequent

reporting of results activities to clients, when required, to

authorities.

examination of materials, products,

installations, plants, processes,

work procedures or services,

Inspection activities

of inspection

bodies

1

Aktivitas Kunci Inspeksi


• Standard ISO/IEC 17020 digunakan sebagai dokumen persyaratanuntuk akreditasi, penilaian kesetaraan, atau penilaian lainnya.

• Persyaratan lembaga inspeksi untuk berbagai jenis inspeksimelibatkan pengambilan keputusan yang profesional dalammenetapkan keberterimaan hasil inspeksi berdasarkan persyaratanumum, kompetensi menjadi persyaratan sesuai jenis lembaga inspeksi.

• Pada skema sertifikasi produk , inspeksi dapat digunakan sebagaikegiatan awal dari rangkaian kegiatan pemeliharaan suatu barang yang dimaksud.

• Penggolongan lembaga inspeksi seperti lembaga inspeksi tipe A, B, C berbasis tingkat kemandirian lembaga inspeksi tersebut .

7

1

Pendahuluan


Sertifikasi: 1) pengakuan oleh pihak ketiga yang berkaitan dengan produk, proses, sistem atau orang.

catatan 1 : sertifikasi sistem manajemen seringkali disebut dengan registrasi

catatan 2 : sertifikasi dapat diterapkan untuk semua obyek penilaian kesesuaian kecuali untuk lembaga penilaian kesesuaian itu sendiri dimana yang dapat diterapkan adalah akreditasi

Akreditasi: pengakuan formal oleh pihak ketiga (lembaga akreditasi) yang terkait dengan lembaga penilaian keseseuaian yang memberikan pernyataan formal kompetensinya untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian tertentu

(ISO/IEC 17000)

AKREDITASI

Badan Akreditasi

LPK

Akreditasi Menilai Kompetensi

Sertifikasi Menilai Kesesuaian

Produk, Jasa, Pemasok


Perbedaan tiga jenis inspeksi

• Inspeksi produk, jasa atau barang baru

– Lebih detail

– Fokus pada titik-titik lemah dalam design atau produksi.

• Inspeksi Periodik

– Orientasi pada penggunaan, pemeliharaan: seperti korosi, fatiquedll.

• Pre-shipment inspection

– Inspeksi barang sebelum dan sesudah shipment (pengapalan)

– Kesesuaian dengan delivery notes (letter of credit)

9

1


Apa itu inspeksi?Definition dalam ISO 17000

(Pengujian suatu desain produk, produk, pelayanan, proses, atau pabrik/instalasi, dan menetapkan kesesuaiannyadengan persyaratan spesifik atau, berdasarkan penilaianprofesional, atau persyaratan umum)

• Note 1: Inspeksi proses termasuk personel, fasilitas, teknologi danmetodologi.

• Note 2: Hasil inspeksi dapat digunakan untuk mendukung sertifikasi.

10

1


Apa itu inspeksi ? (2)

• Examination of a product design:

– Jenis kesesuaian desain dengan kontrak,

– Check gambar

– Perhitungan karakteristik material (Thickness of the steel for a boiler, quality of the steel to be used)

– Check rencana instalasi untuk safety (safety valve, electronic measurement)

11

1


Apa itu inspeksi? (2)

• Examination of a product

• Initial inspection– Inspeksi dan sering dilakukan testing vs persyaratan standar yang

ditetapkan + professional judgement.

• Periodical inspection– Pengecekan semua items yang relevan (sesuai dengan dokumen

tertulis) pada produk.

Contoh: car inspection (Check list)

– Instalasi listrik dalam pabrik/bangunan (biasanya inspeksi secararandom)

12

1


Apa itu inspeksi? (3)

• Examination of a service

– Contoh: Kinerja dari service perawatan.

– Note : Hasil inspeksi dapat digunakan untuk mendukungsertifikasi.

• Examination of a process

– Note : Inspeksi proses termasuk personel, fasilitas, teknologi, dan metodologi.

– Contoh: Prosedur pengelasan (Welding or solder procedures)

13

1


Apa itu inspeksi?(4)

• Examination of a plant/installation/assembly

• Inspeksi akhir setelah konstruksi dan/atauinstalasi

– Boiler, Refinery, Lift, Cable way, medical devices in hospitals etc

• Periodical inspection

– Boiler, Refinery, Lift, Cable way, Cranes, electrical installations, medical devices in hospitals etc

14

1


Apa itu inspeksi?(5)

• Penetapan kesesuaiannya dengan persyaratankhusus.

– Standards, Guidelines, legal requirements, contractual requirements etc.

• Penetapan kesesuaiannya dengan persyaratanumum didasarkan pada professional judgement .

– General rules, expert knowledge, experience, checklists

15

1


Daftar Isi ISO/IEC 17020:2012

Daftar Isi; Prakata; Pendahuluan

1. Ruang lingkup,

2. Acuan normatif

3. Istilah dan difinisi

4. Persyaratan Umum ISO/IEC 17020

4.1. Ketidakberpihakan (Impartiality) dan kemandirian (Independence).

4.2. Kerahasiaan (Confidentiality).

5. Persyaratan struktural.

5.1. Persyaratan administrasi

5.2. Organisasi dan manajemen

6 Persyaratan sumberdaya

6.1 Personil

6.2 Fasilitas dan peralatan

6.3 Subkontrak16

2


7 Persyaratan proses

7.1 metode dan prosedur inspeksi

7.2 Penanganan barang dan

sampel inspeksi

7.3 Rekaman inspeksi

7.4 Laporan inspeksi

7.5 Keluhan dan banding

7.6 Prosedur keluhan dan banding

17

2

8 Persyaratan sistemmanajemen untuk lembagainspeksi8.1 Pilihan (A atau B)

8.2 Dokumentasi sistem

manajemen

8.3 Pengendalian dokumen

8.4 Pengendalian rekaman

8.5 Kajiulang manajemen

8.6 Audit Internal

8.7 Tindakan perbaikan

8.8 Tindakan pencegahan

Daftar Isi ISO/IEC 17020:2012


2

ISO 9001:2015


STRUKTUR ISO/IEC 17020:2012

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8


1. Ruang Lingkup




• Standar ini memuat persyaratan kompetensi suatulembaga inspeksi dan asas ketidakberpihakan(impartiality) serta konsistensi yang harus dipenuhi olehlembaga inspeksi dalam melakukan kegiatan inspeksi.

• Standar ini diberlakukan untuk lembaga inspeksi tipe A, B dan C dan berlaku untuk setiap tahapan inspeksi.

• CATATAN: tahapan inspeksi termasuk tahapan desain, pemeriksaantipe, instalasi awal, inspeksi selama beroperasi dan pengewasan.

21

Ruang Lingkup


• Kemandirian yang dapat dibuktikan oleh suatulembaga inspeksi dapat memperkuat kepercayaanklien terhadap kemampuannya.

• Standar ini tidak berlaku untuk laboratorium penguji, (ISO/IEC 17025) lembaga sertifikasi produk (ISO/IEC 17065) dan deklarasi kesesuaian dari pemasok yang kreterianya dimuat dalam standar yang terpisah.

22

Ruang Lingkup


2. Acuan Normatif

• ISO/IEC 17000:2004, conformity assessment-

vocabulary and general principles.

• ISO 9000:2005



3. Istilah & Definisi

Berlaku istilah dan definisi yang tercantum

dalam ISO/IEC 17000:2004



• Inspeksi: pemeriksaan produk, proses, jasa atau instalasi atau masing-masingdesainnya serta penentuan kesesuaiannya dengan persyaratan spesifikatau persyaratan umum berbasis pembuktian secara profesional.– CATATAN 1: Inspeksi suatu proses meliputi antara lain personel, fasilitas, teknologi, dan metodelogi.– CATATAN 2: prosedur inspeksi atau skema inspeksi dapat membatasi pekerjaan inspeksi hanya untuk

pekerjaan pemeriksaaan. – Diadopsi dari ISO/IEC 17000:2004 – Istilah “barang” yang digunakan mencangkup produk, proses, jasa, atau instalasi jika sesuai.

• Produk:hasil dari proses

• Proses: rangkaian kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang mengubah masukan menjadi luaran.

• Jasa: hasil dari satu atau lebih kegiatan yang diperlukan untukmelaksanakan kesepakatan hubungan pemasok dan pelangganbersifat intangible.

• Lembaga Inspeksi:Lembaga yang melakukan inspeksi.CATATAN: yang dimaksud lembaga dapat berupa organisasi atau bagian dari organisasi.

25


• Sistem Inspeksi :

aturan, prosedur, dan manajemen untuk melaksanakan inspeksi

• Skema Inspeksi:

sistem inspeksi yang diterapkan berdasarkan syarat tertentu,

aturan spesifik, dan prosedur.

• Ketidakberpihakan:

adanya objektivitas

• Banding:

permohonan oleh personel atau organisasi selaku pemilik barang yang diinspeksiditujukan kepada lembaga inspeksi agar meninjau kembali keputusan hasil inspeksiyang telah ditetapkan.

• Pengaduan:

Pernyataan ketidakpuasan, selain banding oleh setiap personel atau organisasikepada lembaga inspeksi berkaitan dengan kegiatan lembaga inspeksi yang diharapkan untuk ditanggapi.

26


4. Persyaratan Umum




4. Persyaratan Umum (1)

4.1 Ketidakberpihakan dan kemandirian

4.1.1 Kegiatan inspeksi harus dilakukan tidak memihak.

4.1.2 Lembaga inspeksi harus bertanggungjawab atasketidakberpihakan kegiatan inspeksinya dan bebas daritekanan komersial, keuangan, dan tekanan lainnya yang mengkompromikan ketidakberpihakannya.

4.1.3 lembaga inspeksi senantiasa harus mengidentifikasiresiko terhadap ketidakberpihakan. Resiko tersebutmencakup yang timbul dari:

28



4.1 Ketidakberpihakan dan kemandirian

4.1.3 lembaga inspeksi senantiasa harus mengidentifikasiresiko terhadap ketidakberpihakan. Resiko tersebutmencakup yang timbul dari:– kegiatannya;

– kerelasiannya;

– hubungan antar personel;

Catatan:

Ketidakberpihakan dapat terancam didasarkan pada kepemilikan, tata kelola, manajemen, personel, sumberdaya bersama, keuangan, kontrak, pemasaran, danpembayaran komisi penjualan, atau bujukan lain bagi klien baru dll.

29



30


4. Persyaratan umum (3)

4.1.4 Jika resiko ketidakberpihakan diidentifikasi, lembaga inspeksi harusdapat menujukkan bagaimana menghilangkan atau meminimalkanresiko tersebut.

4.1.5 Lembaga inspeksi harus mempunyai komitmen manajemen puncakuntuk ketidakberpihakan.

4.1.6 lembaga inspeksi harus independen sejauh yang diperlukansehubungan dengan kondisi saat LI melakukan pelayanan. LI harusmemenuhi kreteria minimum yang diatur dalam lampiran A.

31



4.1.6 ….. Dalam lampiran A, seperti diuraikan

a. Suatu LI menyediakan inspeksi pihak ketiga harus memenuhipersyaratan tipe A pada pasal A1 (Lembaga inspeksi pihakketiga)

b. Suatu LI yang menyediakan inspeksi pihak pertama, inspeksipihak kedua atau keduanya dan merupakan bagian terpisahdan dapat diidentifikasi dari suatu organisasi yang terlibatdalam desain, manufaktur, pasokan, instalasi, penggunaan ataupemeliharaan dari barang yang diinspeksi serta menyediakanjasa inspeksi hanya untuk organisasi induknya (LI internal) harus memenuhi persyaratan tipe B pada pasal A2.

32



4.1.6 ….. Dalam lampiran A, seperti diuraikan

c. Suatu LI yang menyediakan inspeksi pihak pertama, pihakkedua atau keduanya dan merupakan bagian yang dapatdiidentifikasi tetapi tidak dipersyaratkan terpisah dariorganisasi yang terlibat dalam desain, manufaktur, pasokan, instalasi, penggunaan, atau pemeliharaan barangyang dinspeksinya dan menyediakan jasa inspeksi hanyauntuk organisasi induknya atau pihak lain atau keduanya , harus memenuhi persyaratan tipe C pasal A3 (hal 29-30 standard SNI ISO/IEC 17020:2012)

33


Tipe lembaga

inspeksi

34

4

LembagaInspeksi tipe C

Internal

Organisasi

Organisasi

Organisasi

Terlibat dalam

…………..

Lembaga

inspeksi

Tipe B

Pihak I / II

Kontrak PEKERJAAN INSPEKSI

PEMBELI

PRODUK

PENJUAL

PRODUK

Pihak I Pihak II

Lembaga Inspeksi

tipe A

(Pihak III)


Kriteria Kemandirian Lembaga Inspeksi Tipe A

• Lembaga inspeksi yang mengacu pada butir 4.1.6 a harusmengikuti kriteria sbb:

A.1 Persyaratan lembaga inspeksi tipe Aa) Lembaga inspeksi harus independen dari pihak yang terlibat.

b) Lembaga inspeksi dan personelnya tidak boleh terlibatdalam kegiatan yang mungkin bertentangan dengankebebasan hukum dan integritas dalam kaitannya dengankegiatan inspeksi mereka. Tidak terlibat dalam desain, manufaktur, pemasokan, instalasi, pembelian, kepemilikan, penggunaan, ataupemeliharaan barang yang diinspeksi.

c) Lembaga inspeksi tidak akan menjadi bagian dari sebuahbadan hukum yang terlibat dalam desain, manufaktur, pemasokan, instalasi, pembelian, kepemilikan, penggunaan, atau pemeliharaan barang yang diinspeksi.

4

35


Kriteria Kemandirian Lembaga Inspeksi Tipe A

• Lembaga inspeksi yang mengacu pada butir 4.1.6 a harus mengikutikriteria sbb:

A.1 Persyaratan lembaga inspeksi tipe A

d) Lembaga inspeksi tidak dikaitkan dengan suatu badan hukum yang terpisah yang terlibat dalam desain, manufaktur, pemasokan, instalasi, pembelian, kepemilikan, penggunaan, atau pemeliharaan barang yang diinspeksi oleh berikut ini:

1. Kepemilikan umum (termasuk anak perusahaan), kecuali pemilik tidak memilikikemampuan untuk mempengaruhi hasil pemeriksaan.

2. Wakil dari kepemilikan bersama yang ditunjuk dalam struktur direksi atausetara dari organisasi, kecuali memiliki fungsi yang tidak berpengaruh padahasil inspeksi.

3. Langsung melaporkan ketingkat manajemen yang sejenis yang lebih tinggi, kecuali memiliki fungsi yang tidak mempengaruhi hasil inspeksi.

4. Pengaturan kontrak atau cara lain yang mungkin memiliki kemampuan untukmempengaruhi hasil dari inspeksi.

4

36


Kriteria Kemandirian Lembaga Inspeksi

Tipe B dan C

• Lembaga inspeksi yang mengacu pada butir 4.1.8 dan 4.1.6 c/ harus mengikuti kriteria sesuai dengan A.2 dan A.3

• (halaman 29-30/32 SNI ISO/IEC 17020:2012)

4

37

Contoh: Organisasi Lembaga

Inspeksi Tipe B

PT XYZ

DevisiInstalasi

DevisiProduksi

Line Production

Desain & QC Logistic

QA & Laboratorium

LembagaInspeksi

PersonelInspeksi

Bagian dariOrganisasiDistributor/pemasokAtauBagian dariOrganisasi Pengguna(User)

4

38

Contoh: Organisasi Lembaga Inspeksi Tipe C

PT XYZ

Devisi Instalasi Devisi Produksi

Line Production Desain & QC Logistic

QC & Laboratorium=

Lembaga Inspeksitipe C

Desain/manafaktur/pemasok/instalasi/jasa/pemeliharaan dan Inspeksiharus tidak dilakukan oleh orang yang sama.

4

39



4.2 Kerahasian

4.2.1 LI harus bertanggungjawab, melalui komitmen penegakan hukum, untuk pengelolaan semua informasi yang diperoleh atau dibuat selamamelaksanakan kegiatan inspeksi.

LI harus memberitahu klien, diawal, dari informasi yang dimaksud untukmenempatkan dalam publikasi. Semua informasi, selain yang dikecualikan, ditetapkan sebagai informasi hak milik pelanggan danharus dianggap sebagai rahasia.

4.2.2 Bila lembaga inspeksi disyaratkan oleh hukum atau disahkan olehkomitmen kontraktual untuk membuka informasi rahasia klien atauindividu yang bersangkutan diberitahu tentang informasi yang diberikankecuali dilarang oleh hukum.

40



4.2 Kerahasian

41


5

5. Persyaratan Struktural




5.1 Persyaratan administrasi

5.1.1 Lembaga inspeksi harus merupakan badan hukum, ataubagian yang ditetapkan dari suatu badan hukum, sedemikian sehinggadapat diminta pertanggungjawaban secara hukum atas semuakegiatan inspeksinya.

5.1.2 Lembaga inspeksi yang merupakan bagian dari suatu badanhukum yang terlibat dalam kegiatan selain dari inspeksi harusdiidentifikasi di dalam legalitas tersebut.

5.1.3 lembaga inspeksi harus mempunyai dokumentasi yang menjelaskan aktivitas yang sesuai dengan kompetensinya.

5

43


5.1 persyaratan administrasi

5.1.4 Lembaga inspeksi harus mempunyai ketentuan yang memadai (misalnya asuransi atau cadangan) untukmengganti pertanggunggugatan yang timbul dari kegiatanoperasionalnya.

5.1.5 Lembaga inspeksi harus mempunyai dokumentasiyang memuat ketentuan kontrak tentang inspeksi yang diberikan (LI tipe A), kecuali bila memberikan jasa inspeksikepada badan hukum yang lembaga inspeksi merupakanbagiannya (LI tipe B atau C).

5

44


5.2 Organisasi dan manajemen

• 5.2.1 LI harus terstruktur dan dikelola sedemikian agar dapat menjagaketidakberpihakannya.

• 5.2.2 LI harus diorganisir dan dikelola sedemikian agar memungkinkanuntuk memelihara kapabilitas dalam melaksanakan kegiataninspeksinya.

• 5.2.3 LI harus menetapkan dan mendokumentasi tanggung jawab danstruktur pelaporan organisasi.

• 5.2.4 Bila LI merupakan bagian dari suatu badan hukum yang melakukan kegiatan lain, hubungan antara kegiatan lain dan inspeksiharus ditetapkan.

45

5


5.2 Organisasi dan manajemen

• 5.2.5 LI harus memiliki satu atau lebih personel sebagai manajerteknis (tidak selalu memiliki gelar Manajer Teknis) yang memilikitanggung jawab keseluruhan untuk memastikan bahwa kegiataninspeksi yang dilakukan sesuai dengan standard ini (loop horizontal) . Manajer teknis harus secara teknis kompeten dan berpengalamandalam operasional LI.

• Jika memiliki lebih dari satu manajer teknis, tanggung jawab spesifik darimasing-masing manajer teknis harus ditetapkan dan didokumentasikan.

• 5.2.6 LI harus menunjuk satu atau lebih personel yang akan mewakilimanajer teknis, atau apapun namanya, bila manajer teknis tidakberoperasi.

• 5.2.7 LI harus memiliki uraian tugas atau dokumentasi lain dari setiapposisi dalam organissi yang terlibat dalam kegiatan inspeksi.

46

5


Contoh: Organisasi Lembaga Inspeksi

47

Top Management

Divisi 1

(TM 1)

Divisi 2

(TM 2)

Support

MR/QM

5


6

6. Persyaratan Sumber Daya




6.1 Personel

1. LI harus menetapkan dan mendokumentasikanpersyaratan kompetensi untuk semua personel yang terlibat dalam kegiatan inspeksi termasuk persyaratanpendidikan, pelatihan, pengetahuan teknis, ketrampilandan pengalaman.

2. LI harus mempekerjakan atau memiliki kontrak dengansejumlah personel yang cukup, dengan kompetensi yang diperlukan, termasuk jika diperlukan keputusan untukmengambil keputusan profesional untuk melaksanakantipe, rentang, dan volume aktivitas inspeksi.

49

6


6.1 Personel

3. Personel lembaga inspeksi harus mempunyaikualifikasi yang sesuai, pelatihan, pengalaman, danpengetahuan, yang relevan :

– Teknologi yang digunakan untuk pembuatan produk yang diinspeksi, pengoperasian proses dan penyerahan jasa.

– Cara menggunakan produk, pengoperasian proses danpenyerahan jasa.

– Setiap cacat yang mungkin terjadi selama penggunaanproduk, setiap kegagalan dalam pengoperasian proses produksi dan setiap kekurangan dalam penyerahan jasa.

50

6


6.1 Personel

4. LI harus membuat kejelasan tentang tugas, tanggungjawab dankewenangan setiap personelnya.

5. LI harus memiliki prosedur terdokumentasi untuk pemilihan, pelatihan, pemberian wewenang secara resmi, dan pemantauaninspektur, dan personel lainnya yang terlibat dalam inspeksi.

6. Prosedur pelatihan harus mencakup tahapan berikut:

a) periode induksi

b) periode bimbingan dengan inspektur berpengalaman;

c) pelatihan untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi danmetode inspeksi.

51

6


6.1 Personel

7. Pelatihan yang diperlukan bergantung pada kemampuan, kualifikasi, dan pengalaman masing-masing inspektur serta atas hasilpemantauan 6.1.8

8. Personel yang paham metode dan prosedur inspeksi harusmemantau semua inspektur dan personel lainnya yang terlibatinspeksi untuk kinerja mereka yang memuaskan. Hasilpemantauan dapat dijadikan pertimbangan identifikasikebutuhan pelatihan.

Catatan: Pemantauan dapat mencakup kombinasi teknik, seperti observasi di lapangan, kaji ulang laporan, wawancara, inspeksi simulasi dan teknik lin untukmenilai kinerja dan akan tergantung pada sifat kegiatan inspeksi.

52

6


6


6.1 Personel

9. Setiap inspektur harus diobservasi di lapangan, kecualiada bukti pendukung yang memadai bahwa inspekturterus menjalankan tugas dengan kompeten.

Catatan: Diharapkan pengamatan di lapangan dapat dilakukan dengan carayang meminimalkan gangguan inspeksi (dari sudut pandang klien)

10. Lembaga inspeksi harus memelihara rekamanpemantauan, pendidikan, pelatihan, pengetahuan teknis, ketrampilan, pengalaman dan pemberian kewenangansetiap personel yang terlibat dalam inspeksi.

11. Personel inspektur harus TIDAK DIBAYAR dengan cara yang mempengaruhi hasil inspeksi.

54

6


6.1 Personel

12. Semua personel internal maupun eksternal yang dapatmempengaruhi kegiatan inspeksi harus bertindak dengan carayang tidak memihak.

13. Semua personel termasuk subkontraktor, personil badaneksternal, atau individu yang bertindak atas nama LI harusmenjaga kerahasian semua informasi yang diperoleh ataudibuat selama pelaksanaan inspeksi, kecuali dipersyaratkanoleh hukum.

55

6


Kompetensi Rekaman Feedback/Peer

Wawancara Observasi Examinatios

Pelatihan/Pendidikan/Pengalaman

Laporan On site event

written

Oral Simulasiinspeksi

PersonalAttribute

x x x

Knowledge x x x x x x x x

Skill x x x x

Evaluasi Inspektur

6

Knowledge: teknologi pembuatan produk, pengoperasian proses, penyerahan jasa, carapenggunaan produk, pengoperasian proses, cacat pada produk, kegagalan dalam proses, dan kekurangan penyerahan jasa.Skill : keputusan profesional, teknik inspeksi, teknik sampling, statistik (bila diperlukan), perhitungan dan pengolahan data.Personel attribut: kerahasiaan, netral/tidak memihak, bebas tekanan dan pengaruh.

Catatan:



1. LI harus menyediakan fasilitas dan peralatan yang sesuai danmemadai untuk semua kegiatan yang berhubungan dengankegiatan inspeksinya secara kompeten dan aman.

Catatan: LI tidak perlu menjadi pemilik fasilitas atau peralatan yang digunakan; bisa dipinjam, disewa atau disediakan oleh pihak lain (missal produsen atau pemasang alat). Kesesuaian & status Kalibrasi alat harusdipastikan oleh LI.

2. LI harus mempunyai aturan untuk akses dan penggunaan fasilitasdan peralatan tertentu yang digunakan untuk melakukan inspeksi.

3. LI harus memastikan kesesuaian yang berkelanjutan dari fasilitasdan peralatan yang digunakan.

.

57

6



4. Semua peralatan yang mempunyai pengaruh signifikanterhadap hasil inspeksi, harus ditetapkan dan diidentifikasisecara unik.

5. Semua peralatan harus dirawat secara benar, sesuaidengan prosedur dan instruksi alat yang berlaku.

6. Bila sesuai, peralatan yang berpengaruh signifikanterhadap hasil inspeksi harus dikalibrasi sebelumdigunakan ke dalam jasa inspeksi dan sesuai denganprogram yang ditetapkan.

58

6



7. Program kalibrasi peralatan harus dirancang dan dioperasikanuntuk memastikan bahwa hasil pengukuran peralatantertelusur ke Standard Pengukuran Nasional atauInternasional. Bila tidak LI harus memelihara bukti korelasiatau akurasi hasil inspeksi.

8. Standard acuan pengukuran harus digunakan hanya untukkalibrasi. Standard acuan harus dikalibrasi agar terjagaketelusurannya ke Standard Pengukuran Nasional atauInternasional.

9. Jika relevan, dilakukan pengecekan antara secara berkala.

10. Bahan acuan, bila mungkin, harus tertelusur ke Standard Acuan nasional atau ke internasional.

59

6



11. LI harus memiliki prosedur untuk :a) Pemilihan dan persetujuan pemasok

b) Verifikasi barang dan jasa yang diterima

c) Menjamin fasilitas penyimpanan yang sesuai

12. Bila dapat diterapkan, kondisi barang yang disimpanharus diases pada interval waktu yang tepat untukmendeteksi deteriorasi.

60

6


6.2 Fasilitas dan peralatan13. Jika LI menggunakan komputer atau peralatan otomatis sehubungan

dengan inspeksi harus memastikan bahwa:

a) Perangkat lunak komputer memadai untuk digunakan;

b) Prosedur ditetapkan dan diimplementasikan untuk melindungiintegritas dan keamanan data;

c) Komputer dan peralatan otomatis dipelihara untuk memastikankelayakan fungsinya.

14. LI harus memiliki prosedur untuk penanganan peralatan yang rusak. Peralatan yang rusak harus dipisahkan, diberi label atau penandaan. LI harus memeriksa pengaruh cacat pada inspeksi sebelumnya dan biladiperlukan dilakukan tindakan perbaikan yang tepat.

15. Informasi yang relavan pada peralatan, termasuk perangkat lunak, harus direkam, termasuk identifikasi, kalibrasi dan pemeliharaan.

61

6


6.3 Subkontrak

1. LI normalnya melakukan inspeksi sendiri. Bila LI mensubkontrakanbagian manapun dari inspeksi, LI harus menjamin dan mampumenunjukkan bahwa subkontrak tersebut kompeten. Subkontrakyang kompeten sesuai dengan standard ini atau standard penilaianlainnya yang relevan.

2. LI harus menginformasikan ke klien tentang maksud untukmensubkontrakan bagian manapun dari inspeksi.

3. Menjadi tanggungjawab LI atas hasil apapun dari pekerjaan inspeksiyang disubkontrakan.

4. LI harus merekam dan menyimpan rincian investigasinya ataskompetensi subkontraknya dan kesesuaian dengan persyaratanyang berlaku dari standard ini atau standard penilaian lainnya yang relevan. LI harus memelihara daftar subkontrator.

62

6


7

7. Persyaratan Proses




7.1 Metode dan Prosedur Inspeksi

1. LI harus menggunakan metode dan prosedur untuk inspeksi yang ditetapkan dalam persyaratan. Bila tidak, lembaga inspeksi harusmengembangkan metode dan prosedur tertentu untuk digunakan. LI harus menginformasikan kepada klien jika metode inspeksi yang diusulkan oleh klien dianggap tidak tepat.

2. LI harus memiliki dan menggunakan instruksi terdokumentasimengenai rencana inspeksi, dan teknik sampling, dan teknikinspeksi, dengan ketiadaan instruksi tersebut dapat membahayakanefektivitas proses inspeksi. Bila memungkinkan, teknik statistikditerapkan untuk memastikan prosedur sampling, proses, daninterprestasi hasil yang benar.

64

7



3. Bila menggunakan metode atau prosedur non-standard, makametode dan prosedur harus sesuai dan didokumentasikansecara lengkap. Metode yang dikembangkan sendiri oleh LI atau oleh klien dianggap non-standard.

4. Semua instruksi, standard, atau prosedur tertulis, lembarkerja, daftar periksa, dan data referensi yang relevan denganpekerjaan, harus dipelihara kemutakhirannya dan dalamkeadaan siap tersedia bagi personel.

65

7



5. LI harus memiliki sistem kontrak atau sistem pengendalianperintah kerja yang memastikan bahwa:

a) pekerjaan inspeksi yang dilakukan dalam lingkup keahliannyadan organisasi memiliki sumberdaya memadai untuk memenuhipersyaratan (fasilitas, peralatan, referensi, prosedur atau SDM)

b) persyaratan bagi klien didefinisikan secara memadai daninstruksi kondisi khusus dipahami sehingga dapat diterbitkaninstruksi yang jelas bagi personel dalam melakukan tugas yang diperlukan;

c) Pekerjaan yang dilakukan dikendalikan oleh kajiulang berkaladan tindakan perbaikan.

d) Persyaratan kontrak kerja atau perintah kerja telah terpenuhi.66

7



6. Bila lembaga inspeksi menggunakan informasi dari pihak lain sebagai bagian dari proses inspeksi, lembaga inspeksimemverifikasi integritas dari informasi tersebut.

7. Pengamatan atau data yang diperoleh dalam kegiataninspeksi harus direkam secara tepat waktu untuk mencegahhilangnya informasi yang relevan.

8. Perhitungan dan pemindahan data harus menjadi subjekuntuk pengecekan yang memadai.

9. LI harus mendokumentasikan instruksi untuk melakukaninspeksi dengan cara yang aman.

67

7


7.2 Penanganan barang dan sampel inspeksi

1. LI harus memastikan barang dan sampel yang diinspeksi diidentifikasisecara unik untuk menghindari kebingungan terhadap identitas barangdan sampel.

68

7


7.2 Penanganan barang dan sampel inspeksi

2. LI harus menetapkan barang yang akan diperiksa atau diinspeksi telahdisiapkan.

3. Setiap kelainan yang nampak, yang diberitahukan oleh inspektur harusdicatat. Bila ada keraguan terhadap kesesuaian barang untuk diinspeksi, atau bila barang tidak sesuai dengan diskripsi yang diberikan, LI harusmenghubungi klien sebelum proses inspeksi dilanjutkan.

4. LI harus mendokumentasikan prosedur dan fasilitas yang sesuai untukmenghindari deteriorasi atau kerusakan barang yang diinspeksi dibawahtanggungjawabnya.

69

7


7.3 Rekaman Inspeksi

1. LI harus memelihara system rekaman untuk menunjukkanpemenuhan secara efektif prosedur inspeksi dan memilikikemampuan untuk mengevaluasi inspeksi yang dilakukan.

2. Laporan inspeksi atau sertifikat harus dapat tertelusur secarainternal sampai ke inspektur yang melakukan inspeksi.

70

7


7.4 Laporan Inspeksi dan Sertifikat Inspeksi

1. Pekerjaan yang dilakukan oleh lembaga inspeksi harus dicakupoleh laporan inspeksi atau sertifikat inspeksi yang tertelusur.

2. Setiap laporan atau sertifikat inspeksi harus mencakup hal-halberikut:a) Identifikasi dari lembaga yang menerbitkan;

b) Identifikasi unik dan tanggal penerbitan;

c) Tanggal inspeksi;

d) Identifikasi barang yang dinspeksi;

e) Tanda tangan atau indikasi persetujuan lain oleh personel yang berwenang;

f) Pernyatan kesesuaian bila dapat diterapkan;

g) Hasil inspeksi, kecuali bila dirinci (sesuai 7.4.3)

71

7


7.4 Laporan Inspeksi dan Sertifikat Inspeksi

3. LI harus menerbitkan sertifikat inspeksi yang tidak termasuk hasilinspeksi hanya bila lembaga inspeksi dapat juga menghasilkan laporaninspeksi yang membuat hasil inspeksi dan bila keduanya baik sertifikatinspeksi dan laporan inspeksi dapat saling telusur.

4. Semua informasi harus dilaporkan dengan benar, akurat, dan jelas. Bilalaporan inspeksi atau sertifikat inspeksi memuat hasil yang dipasokoleh subkontraktor, hasil tersebut harus diidentifikasi secara jelas.

5. Koreksi atau penambahan pada laporan inspeksi atau sertifikat inspeksisetelah penerbitan harus dicatat sesuai dengan persyaratan yang relevan. Suatu laporan atau sertifikat yang diamandemen harusmerujuk pada identitas laporan atau sertifikat yang digantikan.

72

7


7.5 Pengaduan dan Naik banding

1. LI harus memiliki proses terdokumentasi (dapat berupa prosedur, aturan atau apapun bentuknya) untuk menerima, mengevaluasi, danmembuat keputusan tentang pengaduan dan banding.

2. Uraian proses penenganan pengaduan dan banding harus tersediauntuk setiap pihak yang berkepentingan berdasarkan permintaan.

3. LI harus mengkonfirmasi apakah pengaduan tersebut berhubungandengan kegiatan inspeksi yang menjadi tanggungjawab lembagainspeksi dan bila ya, lembaga inspeksi harus menanganinya.

4. LI harus bertanggungjawab atas semua keputusan di semua tingkatproses penanganan pengaduan dan banding.

5. Penyelidikan dan keputusan banding harus menghasilkan tindakanyang tidak diskriminatif.

73

7


7.6 Prosedur pengaduan dan banding

1) Proses penanganan pengaduan dan banding harus mencangkup paling tidak mencangkup unsur-unsur dan metode berikut:

a) diskripsi proses untuk menerima, memvalidasi, investigasipengaduan dan naik banding dan memutuskan tindakan yang harus diambil sebagai jawaban untuk persoalan yang dimaksud;

b) pelacakan dan rekaman pengaduan dan banding, termasuktindakan yang dilakukan untuk mengatasinya;

c) menjamin tindakan yang diambil tepat.

2) LI bertanggungjawab untuk mengumpulkan dan memverifikasi semuainformasi yang diperlukan untuk memvalidasi pengaduan dan banding.

3) LI, jika mungkin, harus mengakui penerimaan pengaduan atau banding dan memberikan kepada pelapor atau pemohon banding denganlaporan kemajuan dan hasilnya.

74

7


7.6 Prosedur pengaduan dan banding

4) Keputusan kepada pelapor, atau pemohon banding harusdibuat atau dikajiulang dan disetujui oleh, individu yang tidakterlibat dalam inspeksi.

5) Jika mungkin, LI harus menyampaikan pemberitahuan resmiakhir proses pengaduan dan banding kepada pengadu danpemohon banding.

75

7


8

8. Persyaratan Sistem Manajemen




8.1 Pilihan1. Umum.

LI harus menetapkan dan memelihara sistem manajemen yang mampumencapai konsistensi pemenuhan persyaratan standard ini sesuai denganpilihan A atau B.

2. Pilihan A, sistem manajemen LI harus mencangkup berikut ini:

• Dokumentasi sistem manajemen (misalnya manual , kebijakan, definisitanggungjawab);

• Pengendalian dokumen;

• Pengendalian rekaman;

• Kajiulang manajemen;

• Audit internal;

• Tindakan perbaikan;

• Tindakan pencegahan;

• Pengaduan dan naik banding.

77

8


8.2 Dokumentasi sistem manajemen (A)1. Manajemen puncak LI harus menetapkan, mendokumentasikan, dan

memelihara kebijakan dan tujuan untuk memenuhi standard ini danharus memastikan bahwa kebijakan dan sasaran mutu diketahui danditerapkan pada semua tingkat organisasi LI.

2. Manajemen puncak harus menyediakan bukti komitmennya untukpengembangan dan penerapan sistem manajemen dan efektivitas dalammencapai pemenuhan secara konsisten dengan standard ISO/IEC 17020.

3. Manajemen puncak LI harus menunjuk personel anggota manajemenyang diluar tanggungjawabnya yang lain, harus memiliki tanggungjawabseperti berikut:

a) Memastikan bahwa proses dan prosedur yang diperlukan untuk sistemmanajemen ditetapkan, diterapkan dan dipelihara;

b) Melapor kepada manajemen puncakmengenai kinerja sistem manajemendan setiap keperluan untuk peningkatan.

78

8


8.2 Dokumentasi sistem manajemen (A)

4. Semua dokumentasi, proses, sistem, rekaman dll, yang berkaitan pemenuhan persyaratan standard ini harusdimasukkan , diacu, atau dikaitkan dengan dokumentasisistem manajemen.

5. Semua personel yang terlibat dalam kegiatan inspeksi harusmemiliki akses ke bagian dokumen sistem manajemen daninformasi terkait yang berlaku untuk tanggungjawab mereka.

79

8


8.3 Pengendalian dokumen (A)

1. LI harus menetapkan prosedur untuk mengendalikan dokumen (internal dan eksternal) yang berhubungan dengan pemenuhan standard ini.

2. Prosedur harus menetapakan pengendalian yang diperlukan untuk:

a) menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan;

b) kajiulang dan memutakhirkan jika diperlukan dan menyetujui ulang dokumen;

c) perubahan dan status revisi terkini dari dokumen diidentifikasi;

d) revisi relevan dokumen yang berlaku tersedia di tempat penggunaan;

e) dokumen tetap dapat dibaca dan mudah diidentifikasi;

f) dokumen eksternal diidentifikasi dan distribusinya dikendalikan;

g) mencegah penggunaan dokumen kadaluarsa dan diberi tanda yang sesuai biladokumen tersebut disimpan untuk tujuan apapun.

80

8


8.4 Pengendalian rekaman (A)

1. LI harus menetapkan prosedur untuk pengendalian yang diperlukan, identifikasi, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, waktu retensi, dan pemusnahan rekaman yang berkaitan denganpemenuhan standard ini.

81

8


8.4 Pengendalian rekaman (A)

2. Prosedur harus mengatur jangka waktu penyimpanan rekamanyang sesuai dengan persyaratan dan keharusan hukum. Harusmenjaga kerahasiaan rekaman secara konsisten terhadappengaksesan.

82

8


8.5 Kajiulang Manajemen (A)1. Umum:

1. Manajemen puncak lembaga inspeksi harus menetapkan prosedur untukkajiulang sistem manajemen pada selang waktu terencana untuk memastikankesesuaian, kecukupan, dan efektivitas, termasuk kebijakan dan sasaran mutuyang terkait dengan pemenuhan dengan standar ini.

2. Kajiulang manajemen dilakukan setidaknya setahun sekali atau dibagi dalamsegmen yang harus diselesaikan dalam jangka 12 bulan.

3. Rekaman kajiulang manajemen harus dipelihara.

2. Input Kajiulang manajemen

a) Hasil audit internal dan eksternal;

b) Umpan balik dari klien dan pihak-pihak lain yang relevan;

c) Status tindakan perbaikan dan pencegahan;

d) Tindaklanjut hasil kajiulang manajemen sebelumnya;

e) Capaian sasaran mutu;

f) Perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen

g) Banding dan pengaduan 83

8


8.5 Kajiulang Manajemen (A)

1. Output kaji ulang manajemen harus mencakup keputusan dantindakan yang berkaitan dengan:

a) Peningkatan efektivitas sistem manajemen dan proses-proses nya.

b) Peningkatan lembaga inspeksi terkait dengan pemenuhanstandar ini.

c) Keperluan sumberdaya.

84

8


8.6 Audit Internal (A)

1. LI harus menetapkan prosedur audit internal untuk memverifikasipemenuhan persyaratan standard ini dan bahwa sistem manajemenditerapkan secara efektif dilaksanakan dan dipelihara.

2. Program audit harus terencana dengan mempertimbangkanpentingnya proses dan area yang diaudit, serta hasil audit sebelumnya.

3. LI harus melaksanakan audit internal secara berkala yang mencakupsemua prosedur secara terencana dan sistematis untuk memverifikasibahwa sistem manajemen mutu diimplementasikan secara efektif.

4. Audit internal setidaknya dilakukan sekali setiap 12 bulan. Frequensiaudit dapat disesuaikan bergantung pada efektivitas dan stabilitas darisistem manajemen.

85

8


8.6 Audit Internal (A)

5. LI harus memastikan bahwa:a) Audit internal dilakukan oleh personel yang berpengetahuan dalam

bidang inspeksi, audit dan standard ISO/IEC 17020;

b) Auditor tidak mengaudit pekerjaan mereka sendiri;

c) Personel yang bertanggunjawab untuk bidang yang diaudit diberitahutentang hasil audit;

d) Tindakan perbaikan atas temuan audit dilakukan secara tepat waktudan sesuai ;

e) Setiap peluang untuk peningkatan diidentifikasi;

f) Hasil audit harus direkam.

86

8


8.7 Tindakan perbaikan (A)

1. LI harus menetapkan prosedur untuk identifikasi dan memenajketidaksesuaian dalam operasinya.

2. LI, jika perlu, harus mengambil tindakan untuk menghilangkan penyebabketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian yang sama.

3. Tindakan perbaikan harus sesuai dengan dampak dari masalah yang dihadapi;

4. Prosedur harus memenuhi persyaratan:

a) Identifikasi ketidaksesuaian;

b) Penetapan penyebab ketidaksesuaian;

c) Perbaiakan;

d) Kebutuhan untuk tindakan agar ketidaksesuaian tidak terulang

e) Perbaikan dilaksanakan tepat waktu;

f) Rekaman tindakan yang diambil;

g) Kajiulang atas tindakan perbaikan yang diambil.87

8


8.8 Tindakan pencegahan (A)

1. LI harus menetapkan prosedur tindakan pencegahan untukmenghilangkan penyebab ketidaksesuaian potensial.

2. Tindakan pencegahan yang diambil harus sesuai dengandampak kemungkinan potensi masalah.

3. Prosedur harus menetapkan persyaratan:

a) Identifikasi potensi ketidaksesuaian dan penyebabnya;

b) Evaluasi kebutuhan tindakan untuk mencegah terjadiketidaksesuaian;

c) Penentuan dan pelaksanaan tindakan yang diperlukan;

d) Rekaman tindakan yang diambil;

e) Kajiulang efektivitas tindakan pencegahan yang diambil

88

8


TERIMA KASIH


iso-iec 17020 -2012 (general)

Documents