BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ekonomi Islam mulai dilirik sebagai suatu pilihan alternatif, dan diharapkan mampu

menjawab tantangan dunia di masa yang akan datang.

Al-Qur'an telah memberikan beberapa contoh tegas mengenai masalah-masalah ekonomi

yang menekankan bahwa ekonomi adalah salah satu bidang perhatian Islam. "(Ingatlah) ketika

Syu'aib berkata kepada mereka (penduduk Aikah): 'Mengapa kamu tidak bertaqwa?' Sesungguhnya

aku adalah seorang rasul yang telah mendapatkan kepercayaan untukmu. Karena itu bertaqwalah

kepada Allah dan ta'atilah aku. Aku sama sekali tidak menuntut upah darimu untuk ajakan ini,

upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan Penguasa seluruh alam. Tepatilah ketika kamu menakar dan

jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang merugi. Timbanglah dengan timbangan yang tepat.

Jangan kamu rugikan hak-hak orang (lain) dan janganlah berbuat jahat dan menimbulkan kerusakan

di muka bumi." (Qs.26:177-183)

B. Rumusan Masalah

Pengertian Regulasi dan Ekonomi Syariah

Perbedaan Bank syariah dan Bank Konvensional

Sifat dan Tujuan Ekonomi Syariah

Regulasi Ekonomi syariah Di Indonesia

1

BAB II

PEMBAHASAN

I. Pengertian Regulasi dan Ekonomi Syariah

Regulasi adalah "mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan

aturan atau pembatasan."

Regulasi diamanatkan oleh upaya negara untuk menghasilkan hasil yang tidak

mungkin sebaliknya terjadi, memproduksi atau mencegah hasil di tempat yang

berbeda dengan apa yang dinyatakan mungkin terjadi, atau memproduksi atau

mencegah hasil dalam rentang waktu yang berbeda daripada yang akan terjadi.

Ekonomi Sayariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari

masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai islam. Ekonomi

syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun

negara kesejahteraan (Welfare State). Berbeda dari kapitalisme karena Islam

menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan

melarang penumpukan kekayaan selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam

merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah

yang teraplikasi dalam etika dan moral

II. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Krisis ekonomi yang sering terjadi ditengarai adalah ulah sistem ekonomi

konvensional, yang mengedepankan sistem sebagai instrumen provitnya. Berbeda

dengan apa yang ditawarkan sistem ekonomi syariah, dengan instrumen provitnya,

yaitu sistem bagi hasil.

Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis

maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem

ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual,

sosialis yang memberikan hampir semua tanggungjawab kepada warganya serta

2

komunis yang ekstrem, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta

perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan. Ekonomi dalam Islam harus

mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil,

kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya

kepada setiap pelaku usaha.

III. Sifat dan Tujuan Ekonomi Syariah

A. Sifat ekonomi syariah

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur'an, dan hanya prinsip-prinsip yang

mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur'an dan Sunnah banyak

sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berprilaku sebagai

produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi.

Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan diatas, ekonomi dalam Islam harus

mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain

itu, ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain:

1. Kesatuan (unity)

2. Keseimbangan (equilibrium)

3. Kebebasan (free will)

4. Tanggungjawab (responsibility)

Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat

individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata,

dan manusia adalah kepercayaan-Nya di bumi. Di dalam menjalankan kegiatan

ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti

"kelebihan". Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa:

”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti

berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan

mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual

beli dan mengharamkan riba...”

3

B. Tujuan ekonomi Syariah.

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi

kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-semata hanya untuk kehidupan muslim

saja, tetapi seluruh mahluk hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi Islam adalah

pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai

pada tujuan agama (falah). Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak

terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu

menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa

meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam, bisa berubah.

IV. Regulasi Ekonomi Syariah Di Indonesia

Regulasi perbankan syariah di Indonesia telah di atur dalam UU perbankan

nomor 10 tahun 1998 yang telah mengakomodasi keberadaan bank syariah. Dalam

UU tersebut memberikan peluang berdirinya bank syariah baru maupun bank-bank

konvensional untuk melakukan dual banking system dengan membuka bank syariah

dalam bentuk cabang ,unit bisnis,unit syariah bahkan hanya sekedar produk-produk

syariah. Kesempatan tersebut juga telah direspon sejumlah bank konvensional

menyusul BMI di antaranya Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BRI Unit

Syariah, BTN Syariah, produk-produk syariah Bank Permata, dan sejumlah Bank

Pembangunan Daerah.

Tahun 2003, sidan ijtima’ MUI menetapkan bahwa praktik bunga bank

termasuk riba. Artinya bunga bank haram hukumnya. Menurut Antonio (2003), jauh

sebelumnya tahun 1991 persatuan Islam (PERSIS) sudah menetapkan bahwa bunga

bank haram. Muktamar NU tahun 1992 di Bandar Lampung mengaskan dan meminta

pimpinan PBNU untuk memiliki bank yang tidak memiliki unsur haram. Demikian

juga dengan Muhammadiyah tahun 1998 juga telah menetapkan bahwa bunga bank

hukumnya syubhat oleh karena itu sebaiknya dihindari. Munculnya bank syariah di

berbagai kota tentunya mendorong syubhat tersebut menjadi harus dihindari. Fatwa

4

MUI di atas tentunya lebih memperkuat fatwa-fatwa yang di keluarkan oleh sejumlah

ormas tersebut.

Fatwa bunga bank haram tidak sekedar hukum syara’ yang memiliki

konsekuensi harus diikuti sebagai bagian prinsip hidup (baragama) tetapi

berbisnis,investasi,dan diprediksikan juga memilikikonsekuensi ekonomis bagi

berkembangnya lembaga keuangan syariah. Fatwa bunga bank ini diharapkan akan

mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah khususnya Bank Syariah.

Dengan tumbuhnya Bank Syariah diprediksikan share investasi dan pembiayaan di

lembaga keuangan (perbankan) syariah akan menjadi 5% - 10% dalam jangka waktu

5-10 tahun.

UU perbankan syariah disahkan tidak bersamaan dengan UU surat berharga

Syariah Negara (SBSN). SBSN telah disahkan pada tanggal 7 mei tahun 2008 dalam

UU Nomor 19 tahun 2008 tentang SBSN yang menjadi landasan hukum bagi

pemerintah menerbitkan sukuk (obligasi syariah negara) sebagai alternatif penerimaan

negara (APBN). Dari segi urgensinya,UU SBSN lebih mendesak daripada UU

perbankan syariah karena tanpa UU,pemerintah tidak dapat menerbitkan SBSN

(sukuk). Tetapi untuk bank syariah dapat menggunakan landasan UU Nomor 7 tahun

1992 tentang perbankan yang telah di ubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 yang

mengatur bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua. Yakni bank yang

melaksanakan kegiatan usaha secar konvensional dan bank yang melaksanakan

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Sebagai tindak lanjut disahkannyaUU surat berharga syariah nasional (SBSN),

pemerintah juga menerbitkan PP No 56/2008 tentang perusahaan penerbit sukuk dan

PP No 57/2008 tentang pendirian perusahaan penerbit sukuk. Dengan kedua payung

hukum tersebut maka pengembangan sukuk (negara dan swasta) akan memperoleh

kepastian hukum dan memberikan jaminan perlindungan bagi pemegang sukuk.

Penguatan infrastruktur sukuk ini juga akan menjadi alternatif investasi bank syariah

di luar sektor riil juga lembaga-lembaga ekonomi syariah seperti asuransi syariah dan

pembiayaan syariah.

Regulasi lain yang memperkuat perkembangan keuangan syariah adalah

ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 39/2008 sebagai perubahan kedua atas

PP No 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha peransurasian. Dalam PP No

5

39/2008 pasal 6 menyebutkan modal disetor minimum bagi pendirian perusahan

asuransi sebesar Rp 100 milyar sedangkan untuk asuransi syariah sebesar Rp 50

milyar per 31 Desember 2008. Dengan aturan modal pendirian yang lebih kecil

membuka peluang bagi asuransi konvensional yang modalnya di bawah Rp 100

milyar untuk membuka unit syariah atau mengonversikan seluruh perusahaannya

menjadi syariah. Terkait dengan asuransi syariah, PSAK(Pernyataan Standar Akutansi

Keuangan) asuransi syariah terbit april tahun 2009 sehingga diharapkan pencatatan

transaksi asuransi syariah dapat dilakukan pada tahun 2009 dan pada tahun 2010

pelaporan keuangan asuransi syariah mengacu pada PSAK tersebut.

Selain bank syariah, surat berharga syariah negara dan asuransi syariah,

masyarakat (calon investor syariah) saat ini juga dapat berinvestasi di sekuritas (efek)

syariah baik obligasi syariah maupun saham syariah. Berdasarkan keputusan

Bapepam-LK No 386/BL/2007 tentang daftar efek syariah, jumlah efek (saham) yang

telah dikategorikan sesuai syariah relatif besar meliputi :

(1) sukuk/obligasi syariah berjumlah 20 efek,

(2) saham syariah berjumlah 172 efek terdiri atas :

perusahaan pertanian = 6

pertambangan = 8

industri dan kimia = 24

aneka industri = 19

industri barang konsumsi = 20

property dan real estate = 30

infrasruktur, utilitas, dan transportasi = 11

perdagangan , jasa , dan investasi = 46

perusahan publik = 5

emiten delisting = 3.

Dengan adanya daftar efek syariah yang cukup banyak maka kesempatan

investasi syariah bagi investor individu maupun leksadana syariah juga cukup besar.

Kesempatan membentuk portofolio juga lebih bervariasi dan peluang memperoleh

aktiva bersih positif menjadi lebih besar dan sebaliknya potensi kerugian dapat

diminimalisir atau diversifikasikan (dialihkan). Sehingga portofolio efek syariah akan

senantiasa menguntungkan a(memberi return positif). Bertambahnya efek syariah juga

6

dapat mendorong perkembangan lembaga penunjang pasar modal selain leksadana

syariah seperti lembaga penjamin emisi, lembaga kustodian,serta lembaga-lembaga

sekuritas. Di samping itu juga akan menuntut profesi penunjang pasar modal seperti

akuntan dan notaris untuk lebih menguasai aspek-aspek syariah.

Pengessahan dan pemberlakuan UU perbankan syariah akan menjadi payung

hukum dari peraturan level di bawahnya yang sudah terbit dan berlaku di antaranya

pernyataan standar akutansi keuangan (PSAK) No 59 tentang perbankan syariah yang

sudah berlaku sejak tahun 2003. PSAK No 59 di terbitkan juga mendahului fatwa

MUI tentang bunga bank haram. Meskipun bisa di katakan hal yang berbeda, tetapi

umumnya terbitnya PSAK setelah UU dan PP diberlakukan. Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI) dalam kasus zakat perusahaan dalam menerbitkan PSAK menunggu

fatwa MUI tentang zakat perusahaan. Di sisi lain UU tentang zakat sudah terbit sejak

tahun 1999.

Berlakunya UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah akan mendorong

derivasi regulasi antara lain PP, keputusan direksi Bank Indonesia. Untuk menunjang

kegiatan bank syariah sebelum di terbitkan UU perbankan syariah, BI telah

mengeluarkan beberapa peraturan teknis misalnya giro wajib minimum dalam rupiah

dan valuta asing bagi bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

syariah;pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah; serta sertifikat wadiah

Bank Indonesia (SWBI). SWBI digunakan untuk titipan dana bank syariah yang

overlikuid dan bersifat sementara.

Terbitnya UU perbankan syariah sangat di harapkan mampu meningkatkan

akselerasi bukan hanya pertumbuhan, melainkan juga pangsa pasar (market share)

mencapai 5 persen setidaknya pada tahun 2010. UU ini harapannya mampu

memperkuat fatwa MUI terkait dengan bunga bank riba yang telah dikeluarkan pada

tahun 2003. Ketika MUI memfatwakan bunga bank haram hukumnya, para bankir

syariah dan ekonom syariah memiliki keyakinan bahwa pangsa pasar syariah akan

mampu mencapai 5 persen lima taun ke depan. Optimisme di landasi oleh berbagai

faktor diantaranya semakin meningkatnya kesadaran umat islam untuk menerapkan

syariah termasuk dalam bisnis dan semakin diminatinya produk syariah oleh para

pelaku bisnis tak terkecuali non muslim. Keyakinan ini dapat tidak jauh berbeda

dengan ketika fatwah bunga adalah haram. Prediksinya dalam waktu satu atau dua

7

tahun akan terjadi rush dari bank konvensional dialihkan ke bank syariah. Sejumlah

bank konvensional memandang fatwa sebagai “ peluang bisnis “ dan sebagai bentuk

respon terhadap fatwa tersebut. Dengan landasan UU No 10 tahun 1998 tentang

perbankan Indonesia Bank-bank konvensional membuka unit-unit syariah.

Pertumbuhan market share,aset,dan dana pihak ketiga (DPK) maupun outstanding

financing meningkat pesat rata-rata di atas 30 persen. Akan tetapi, ekselerasi itu

ternyata belum mampu menjadikan market share bank syariah secarah nasional belum

mencapai tiga persen sampai dengan tahun 2010.

Berlakunya UU perbankan syariah bisa dikatakan bahwa syariah Islam tentang

bank syariah telah menjadi hukum positif. Berlakunya UU juga menjadikan

perbankan lebih “kaffah” dari pada lembaga keuangan lain, seperti asuransi,psar

modal,pegadaian,koprasi danlainnya.

mengingat fungsi dan peran bank yang sangat dominan bagi perkembangan bisnis di

Indonesia hal itu diharapkan akan mampu mendorong bisnis syariah di Indonesia.

Tahun 2011 insya Allah akan terbit UU asuransi syariah karena infrastruktur asuransi

telah memadai akan kebutuhan UU tersebut. Infrastruktur tersebut meliputi lembaga

(perusahaan asuransi),sinergi asuransi syariah, dan bank syariah, asosiasi dan PSAK

yang telah terbit sejak 2009. Tidak menutup kemungkinan jika kapasitas regulator kita

meningkat kompetensinya di bidang politik ekonomi syariah, Indonesia akan

memiliki peraturan tentang moneter Islam.

Ada hal yang menarik terkait dengan fungsi sosial bank syariah dan UUS yaitu

sebagai penerima ZIS (Zakat,Infag,Sedekah) saja, tetapi tidak sebagai amil yang

langsung mengeksekusi penyaluran ZIS kepada mustahik (penerima ZIS). Penyaluran

ZIS yang di himpun oleh bank syariah dan UUS ke OPZIS. Data menunjukan bahwa

ZIS yang di himpun oleh satu bank syariah nilainya bisa mencapai ratusan milyar per

tahun. Jumlah tersebut bisa dicapai karena sumber dana ZIS berasal dari ZIS bagi

hasil nasabah yang langsung dipotong oleh sistem perbankan (atas persetujuan

nasabah) maupun infag sukarela nasabah melalui ATM serta ZIS yang dipotong dari

gaji dan honor pimpinan dan seluruh karyawan bank. Tidak seperti OPZIS yang harus

ikhtiar keras untuk fundrasing dana ZIS.

Ketentuan UU tersebut akan mensinergikan antara bank syariah,UUS dengan

OPZIS serta mengembalikan core business bank syariah, yaitu sebagai lembaga

8

intermediasi. Bagi OPZIS ini merupakan peluang untuk fundrasing ZIS melalui

kerjasama dengan bank syariah. OPZIS juga akan lebih fokus pada upaya

pemberdayaan mustahik karena job untuk fundrasing berkurang namun demikian ,

suatu OPZIS untuk bisa bersinergi dengan bank syariah harus mampu menigkatkan

profesionalitas, akuntanbilitas, dan transparansi. Salah satu kriteria profesionalitas

OPZIS adalah status akreditasi dari Departemen Agama. Dengan menjadikan bank

syariah sebagai baitul mal, maka optimalisasi dana ZIS akan semakin meningkat

pesat. Terlebih jika aturan tentang Zakat perusahaan juga bisa diterbitkan meskipun

masih menjadi perdebatan.

Fungsi sosial tambahan bank syariah dan UUS adalah sebagai penerima wakaf

uang dari wakif untuk di salurkan ke nazshir. Bahkan bank syariah dan UUS sebagai

lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS PWU) bersifat mengikat.

Dalam UU wakaf 2005disebutkan bahwa wakaf uang yang diamanahkan kepada suatu

nazshir harus melalui LKS PWU. Saat ini peraturan Mentri Agama (PMA) tentang

LKS PWU juga telah diterbitkan oleh Mentri Agama. Indonesia juga telah memiliki

UU yang mengatur zakat dan wakaf. Dalam riwayat zakat dan wakaf, zakat dan wakaf

merupakan instrument penggerak dan pembangkit ekonomi Islam pada masa

Rasulullah dan khalifa.

UU sebagai payung hukum dan sumber hukum di Indonesia memiliki

kedudukan tinggi yang bersifat mengikat dari segi perintah sekaligus sanksi. Tonggak

hukum positif di Indonesia ditandai dengan terbitnya UU. Sebagai negara,(yang kata

Prof Mahfud MD ketua MK, Indonesia adalah bukan negara Agama, bukan negara

sekuler,tetapi juga bukan negara bukan-bukan) menjadikan formalitas hukum selevel

UU atau keppres/perpres sebagai landasan hukum yang kuat. Terbitnya UU otomatis

menuntut diterbitkannya Peraturan Pemerintah dan Keputusan menteri/peraturan

Menteri. UU menjadi sumber hukum dan rujukan bagi Peraturan dibawahnya semisal

peraturan daerah.

Sebenarnya jika disadari, tanpa harus ada formalisasi hukum selevel UU atau

peraturan dibawahnya, keberadaan sumber hukum syariah Al-Qur-an dan Hadist

sangat mencukupi sebagai dasar hukum. Bahkan fatwah ( MUI,Ormas,Kejamaahan)

yang merupakan wujud formalisasi fiqh jika dapat menjadi sumber hukum,keberadaan

bisnis syariah di Indonesia telah memiliki infrastruktur hukum yang kuat.

9

Namun, karena struktur dan kultur hukum di Indonesia maka keberadaan dan

kedudukan fatwa bersifat “himbauan” yang tentunya tidak mengikat perintah dan

sanksi. Berbeda dengan negara-negara Muslim di Timur Tengah, fatwa bisa menjadi

sumber hukum positif yang bersifat mengikat dan pelanggaranya dapat dikenai sanksi.

10

BAB III

PENUTUP

a. Kesimpulan

b. Saran

11

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah

http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/2094305-pengertian-regulasi/#ixzz30pMnve2d

http://al-quran.bahagia.us/_q.php?_q=sihab&dft=&dfa=&dfi=&dfq=1&u2=&ui=1&nba=21

http://www.ekonomisyariah.com/contoh-surat/234053-contoh-artikel-pendidikan-agama-

islam.

Prof.Dr.Muhammad Nizarul Alim.2011.Muhasabah Keuangan Syariah.Kertasura-Solo : PT

Aqwam Media Profetika.

12