BAGIAN ISI

A. Tujuan Penulisan Laporan Studi Lapangan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan Laporan Studi

Lapangan ini antara lain :

1. untuk memenuhi sebagian dari syarat dinyatakan lulus dari program Diploma III

Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Spesialisasi Akuntansi;

2. untuk mengetahui gambaran penatausahaan persediaan di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Kebumen;

3. untuk meninjau sejauh mana penerapan pedoman akuntansi persediaan yaitu

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara Nomor 40 Tahun 2006 dan Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintah 05 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen;

4. membandingkan antara teori yang telah diterima di bangku kuliah dengan fakta

atau kenyataan yang terjadi di lapangan;

5. menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai akuntansi pemerintahan,

khususnya penatausahaan persediaan pemerintah;

6. mengembangkan kemampuan penulis dalam menganalisa permasalahan-

permasalahan yang terjadi dalam penatausahaan persediaan di lapangan;

7. mencoba memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang

terjadi di lapangan.

1

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan PKL ini penulis menggunakan beberapa metode untuk

mengumpulkan data yaitu :

1. Metode Penelitian Kepustakaan

Dalam metode ini penulis mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh

melalui literatur seperti Undang-undang Keuangan Negara, Peraturan

Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen Perbendaharaan,

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan pelaksanaan

lainnya, serta buku-buku, buletin teknis atau diktat yang mempunyai kaitan

dengan penatausahaan persediaan pemerintah, sehingga dapat digunakan

penulis untuk mendapatkan dasar, teori dan bahan-bahan yang akan digunakan

sebagai landasan teori penelitian dan pelengkap analisis permasalahan dalam

menunjang penyusunan laporan PKL.

2. Metode Observasi

Yaitu dengan mengadakan pengamatan dan pengumpulan data secara

langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan

penatausahaan persediaan pemerintah.

3. Metode Wawancara

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara

langsung dengan petugas akuntansi di KPP Kebumen terutama petugas pada

seksi persediaan.

2

C. Rencana Daftar Isi

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN STUDI LAPANGAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

B. Ruang Lingkup Permasalahan

C. Tujuan Penulisan Laporan Studi Lapangan

D. Metode Pengumpulan Data

E. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI DAN GAMBARAN UMUM

A. Landasan Teori

1. Dasar Hukum

2. Pengertian-Pengertian

3. Penatausahaan Persediaan

4. Kebijakan Akuntansi Persediaan

5. Sistem Akuntansi Persediaan

6. Proses Akuntansi Persediaan

7. Pelapporan Persediaan

B. Gambaran Umum Mengenai Penatausahaan Persediaan KPP Kebumen

3

BAB III PEMBAHASAN

A. Analisis Atas Penatausahaan Persediaan KPP Kebumen

B. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Penatausahaan Persediaan KPP

Kebumen

C. Alternatif Pemecahan Masalah

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

D. Sinopsis

Dalam melaksanakan pembangunan nasional secara berkesinambungan dan

berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air, Negara Indonesia memerlukan sumber

dana yang cukup besar. Sumber dana tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar

negeri.. Sumber penerimaan negara yang paling utama sekarang ini adalah penerimaan

dari sektor pajak. Hal tersebut tercermin dari susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) setiap tahunnya. Sehingga peran masyarakat dalam pemenuhan

kewajiban di bidang perpajakan perlu terus ditingkatkan dengan mendorong kesadaran,

pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan

pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap

4

anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban

perpajakannya.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan

penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi sistem perpajakan pada tahun

1983, dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dilaksanakan

pada tahun 2000. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah

mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official assesment system menjadi self

assesment system. Berbeda dengan official assesment system, dalam self assesment

system, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan,

menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

Reformasi sistem perpajakan nasional ini diharapkan dapat mengoptimalkan

penerimaan negara dari sektor pajak. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak Wajib

Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dengan baik sehingga timbul tunggakan pajak.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perpajakan antara

lain dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan

tindakan penagihan aktif yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan

Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang

yang telah disita.

5

Tindakan penagihan aktif tersebut merupakan salah satu strategi pengamanan

penerimaan negara dari sektor pajak. Bentuk tindakan penagihan aktif tersebut

merupakan tugas Jurusita Pajak. Sehingga Jurusita Pajak memegang peranan yang

penting dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak melalui tindakan

penagihan pajak.

Mengingat pentingnya Jurusita Pajak sebagai ujung tombak pengamanan

penerimaan negara, maka penulis tertarik untuk membuat laporan praktik kerja lapangan

dengan judul “PERAN JURUSITA PAJAK DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN

PAJAK DI KPP BOGOR”.

E. Ringkasan Isi Tiap Bab

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum tentang penyusunan

laporan Studi Lapangan yang meliputi latar belakang penulisan, ruang lingkup

permasalahan, tujuan penulisan, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika

penulisan laporan Studi Lapangan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN GAMBARAN UMUM

Bab ini akan menjelaskan tentang kerangka teori yang terdiri dari dasar hukum

penatausahaan persediaan, pengertian BMN, pengertian persediaan, mekanisme

penatausahaan persediaan, dan juga akuntansi persediaan yang meliputi kebijakan

akuntansi, sistem akuntansi persediaan, proses akuntansi, dan pelaporan persediaan.

Selain itu penulis akan mengemukakan gambaran yang dihadapi berdasarkan teori

6

maupun ketentuan yang ada, serta gambaran keadaan di KPP Kebumen serta masalah

yang akan dibahas dan pembatasannya.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan mengungkapkan faktor-faktor penyebab masalah di KPP Kebumen.

Kemudian penulis akan mengajukan alternatif-alternatif pemecahan masalah. Selain itu

juga akan membahas tentang analisis data dan fakta yang ada.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari uraian-uraian bab

sebelumnya. Selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat

dijadikan sebagai bahan masukan.

F. Rencana Daftar Pustaka

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Republik Indoonesia Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

7

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan

8

PENUTUP

A. Jadwal Rencana Kegiatan

Agar penyusunan laporan Studi Lapangan dapat berjalan baik dan lancar, penulis

membuat jadwal rencana kegiatan selama Studi Lapangan yang telah disesuaiakan

dengan jadwal yang telah disusun oleh lembaga, antara lain sebagai berikut :

No. Kegiatan Tanggal

Mulai Berakhir

1. Pengarahan Penyusunan Outline

Laporan PKL

2 Mei 2012 4 Mei 2012

2. Ujian Akhir Semester Genap 14 Mei 2012 18 mei 2012

3. Penyusunan dan Penyerahan Outline

Laporan PKL

28 Mei 2012 8 Juni 2012

4. Pengarahan Teknis Pelaksanaan PKL 4 Juni 2012 8 juni 2012

5. Pelaksanan PKL 11 Juni 2012 6 Juli 2012

6. Penyusunan dan Penyerahan Laporan

PKL

9 Juli 2012 27 Juli 2012

7. Penilaian Laporan PKL 30 Juli 2012 10 Agustus 2012

8. Judisium 27 Agustus 2012 31 Agustus 2012

9

B. Kontinjensi

Demikianlah gambaran rencana Laporan PKL yang akan disusun. Karena outline

ini bersifat rencana, maka tidak menutup kemungkinan terdapat perubahan saat

pelaksanaan di lapangan. Apabila dalam penyusunan Laporan PKL terdapat masalah atau

data yang sebelumnya tidak tercantum dalam outline ini, penulis mencoba untuk

menyesuaikannya selama tidak menyimpang dari materi pokok yang dibahas.

Penulis menyadari bahwa dalam outline ini terdapat banyak kekurangan dan

kelemahan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari dosen

pembimbing.

Akhirnya penulis berharap agar outline ini dapat memberikan manfaat sebagai

instrumen penuntun dalam penyusunan Laporan PKL sehingga dapat diselesaikan sesuai

dengan waktu yang telah ditentukan.

10