integrasi pengelolaan pesisir terpadu dalam rencana pembangunan daerah · pdf filepembangunan...

PUSAT KAJIAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTANINSTITUT PERTANIAN BOGOR (PKSPL-IPB)


INTEGRASI PENGELOLAAN INTEGRASI PENGELOLAAN PESISIR TERPADU DALAM PESISIR TERPADU DALAM

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH ((Sintesis Paska MCRMP dari Pengalaman Kep.SeribuSintesis Paska MCRMP dari Pengalaman Kep.Seribu))

Oleh:YUDI WAHYUDIN

Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB (PKSPL-IPB)



PENDAHULUAN : Definisi

• Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut(Soegiarto, 1976; Dahuri et al, 2001) – Ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam

air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, anginlaut, dan perembesan air asin

– Ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat sepertipenggundulan hutan dan pencemaran.

• Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum PerencanaanPengelolaan Pesisir Terpadu– wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem

darat dan laut yang saling berinteraksi• Ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari

wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten/kota

• Ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota.



PENDAHULUAN : Konsekuensi

• Kedua definisi wilayah pesisir tersebut di atas secara umummemberikan gambaran besar, betapa kompleksitas aktivitasekonomi dan ekologi terjadi di wilayah ini.

• Kompleksitas aktivitas ekonomi :– Pertanian dan Perkebunan

– Perikanan,

– Pariwisata,

– Pemukiman,

– Perhubungan, dan sebagainya

• Tekanan yang demikian besar tersebut jika tidak dikelolasecara baik akan menurunkan kualitas dan kuantitassumberdaya yang terdapat di wilayah pesisir.



PENDAHULUAN : Alternatif Solusi• Penanganan pengelolaan wilayah pesisir dengan ragam

aktivitas ekonomi yang kompleks memerlukan pendekatanpengelolaan yang efektif, akomodatif dan implementatif.

• Pengelolaan wilayah pesisir terpadu disinyallir terbuktimemberikan peluang pengelolaan yang cukup efektif, akomodatif dan implementatif:– Pelestarian sumberdaya

– Pemanfaatan ekonomi sumberdaya.

• Unsur penting pelaksana dan penerima manfaat pengelolaanpesisir terpadu :– Masyarakat

– Swasta

– Pemerintah



MERENCANAKAN PEMBANGUNAN SECARA ASPIRATIF - 1• Perencanaan adalah langkah penting yang harus

dilaksanakan dalam suatu proses pembangunan. • Perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai target-

target kuantitatif yang mencakup semua aspek utama pembangunan yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu.

• Fungsi penting dalam perencanaan pembangunan adalah : – memengaruhi,

– memberikan arah dan

– dalam beberapa hal diharapkan mampu mengendalikan perubahan-perubahan pada kurun waktu tertentu :

• Sosial ekonomi,

• Sosial budaya masyarakat.



MERENCANAKAN PEMBANGUNAN SECARA ASPIRATIF - 2• Bergulirnya otonomi daerah dan semangat

reformasi– Perencanaan pembangunan beranjak dari realitas sosial,

ekonomi dan budaya masyarakat, serta harus aspiratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

– Suatu proses perencanaan pembangunan hendaknya disusun dengan melibatkan masyarakat yang terkait (stakeholders).

• Penting dilakukan :– agar segenap program yang berhasil dirancang

merupakan buah pemikiran dari para stakeholders yang pada gilirannya akan menambah semangat kebersamaan dalam kerangka upaya pengejewantahannya



MERENCANAKAN PEMBANGUNAN SECARA ASPIRATIF - 3• Perencanaan pembangunan partisipatif :

– memerlukan suatu wadah atau media • membantu pemerintah dalam menyusun suatu

perencanaan pembangunan yang bersifat aspiratif

• bottom up planning.

– Perencanaan dari bawah• pendekatan perencanaan yang disusun dan digali

secara partisipatif dari bawah (grass root). • memerlukan suatu metode pelaksanaan yang dapat

dilakukan secara cepat, tepat dan sesuai dengan maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut



PEMBANGUNAN PARTISIPATIF : Pengalaman DKI Jakarta - 1

• Provinsi DKI Jakarta menerapkan proses penggalian aspirasi pembangunan dari bawah (bottom up planning and development) melalui forum pengkajian perencanaan:– Forum kelurahan

– Konsolidasi kecamatan

– Forum kota/kabupaten

– Forum provinsi




• Pelibatan peranserta masyarakat dalam forum dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten– Peserta forum berasal dari berbagai elemen :

• Masyarakat

• Swasta dan

• Instansi pemerintahan.

– Semakin rendah tingkatan (level administrasi pemerintahan) forum, keterlibatan masyarakat semakin besar dan intensif.




• Forum kelurahan – Usulan program atau kegiatan yang sesuai dengan

aspirasi riil dari peserta forum.

• Rumusan forum kelurahan :– didistribusikan dan disosialisasikan kepada segenap

unsur aparat, • tingkat kecamatan

• kota/kabupaten.

– Segenap unsur aparat :• mengakomodasi segenap usulan masyarakat dari forum

kelurahan menjadi usulan program atau kegiatan pada masing-masing unit disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya




• Rumusan hasil forum kelurahan :– ditelaah masing-masing unit

– hasilnya dibawa dan dipaparkan atau disosialisasikan pada forum pengkajian perencanaan tingkat kota/kabupaten.

• Pada forum tingkat kota/kabupaten ini :– segenap usulan yang dipaparkan masing-masing unit

– dibahas secara bersama untuk menghasilkan rumusan hasil forum sesuai bidang atau kelompok sektor (core sector),

– hasilnya menjadi rumusan usulan baku dari pemerintah kota/kabupaten yang akan dibawa untuk disosialisasikan pada level forum yang lebih besar dan makro

• forum pengkajian perencanaan tingkat provinsi.

• Forum provinsi :– Workshop perumusan program pembangunan pada level provinsi



PEMBANGUNAN PARTISIPATIF : Pengalaman Kab.Kepulauan Seribu - 1

• Kepulauan Seribu – Daerah kabupaten yang baru diresmikan tahun 2001

– Melakukan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan prosedur dan performa DKI Jakarta.

– Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui Badan Perencanaan Kabupaten (Bapekab)-nya

• Menginisiasi dan melaksanakan kegiatan forum pengkajian perencanaan tingkat kelurahan

• Konsolidasi kecamatan

• Forum pengkajian perencanaan tingkat kabupaten




• Krusial:– Identifikasi stakeholders – Harus mampu merepresentasikan segenap elemen

masyarakat yang ada pada setiap kelurahan• dewan kelurahan (Dekel),

• lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM),

• RT/ RW,

• tokoh masyarakat,

• tokoh pemuda,

• tokoh agama,

• pendidik,

• PKK, dan sebagainya




• Metode pelaksanaan :– partisipatif dengan teknik meta-plan.

• menangkap keseluruhan aspirasi dari peserta forum kelurahan.

• mengeliminir kemungkinan penguasaan pembicaraan dari orang-orang vokal yang mampu berkomunikasi dengan baik.

– Setiap peserta forum harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mengungkapkan aspirasinya secara terbuka




• Peserta terlebih dahulu diajak secara bersama untuk mengikuti ragam permainan (organizer) – membuka dan belajar bersama :

• cara berpikir,

• berencana dan

• berupaya

– ragam permainan (”permainan orang dewasa”):• kerjasama tim,

• penumbuhan motivasi,

• empati,

• kreativitas,

• sinergitas dan sportivitas,

• cara berkomunikasi,

• leadership dan followership, dan sebagainya.




• Peserta melakukan proses bottom up planning – merumuskan beragam usulan

program/kegiatan

– rumusan dibagi sesuai dengan core bidang/aspek:

• bidang ekonomi,

• bidang sosial-budaya,

• bidang fisik serta

• bidang SDA dan lingkungan



PETIKAN PENGALAMAN• Pemerintah berfungsi sebagai pemberi pelayanan terhadap masyarakat :

– perencanaan pembangunan dari bawah

• Proses perencanaan dari bawah merupakan salah satu media pemerintah untuk dapat menyosialisasikan secara terfokus dan terpadu terhadap suatu proses dan implementasi pembangunan.

– masyarakat diajak untuk secara bersama membangun wilayahnya

– melalui forum atau media lainnya dapat disosialisasikan beragam implementasi program pembangunan (baik yang telah, sedang dan akan dilaksanakan). berdasarkan skala prioritas dan waktu.

– masyarakat diajak untuk dapat memahami secara sukarela (voluntary understanding) bagaimana cara melakukan perencanaan dan proses implementasinya.

• Proses perencanaan pembangunan partisipatif– pembiayaan yang cukup besar

– menyita waktu serta menguras tenaga dan pemikiran

– memerlukan pemahaman yang komprehensif dan mendalam dari seluruh elemenmasyarakat dan unsur stakeholders terkait dengan proses perencanaan danimplementasi pembangunan



ACTION PLANNING

IMPLEMENTATION(Extension Program)

Rapid Rural Appraisal

PRA KONDISI

Participatory Rural Appraisal

VILLAGE PLANNING

Participatory Action Research

Participatory Monitoring

MONITORING & EVALUATION

EKSPOSE

Participatory Mapping



PRA KONDISI

Identifikasi KontakPerson

Sosialisasi & PendekatanKelompok Strategis

PengorganisasianMasyarakat

Pemetaan PotensiIsu-Isu StrategisTata Guna Lahan

PembentukanTim Desa

PertemuanDusun



PERENCANAAN DESA

SUMBER DAYA ALAM

SUMBER DAYABUATAN

SUMBER DAYAMANUSIA

SUMBER DAYASOSIAL

SUMBER DAYAEKONOMI

PENEGAKAN HUKUM LEMAH

EKONOMI TIDAK MANDIRI

PEMERINTAH KURANG PERHATIAN

MASALAH LINGKUNGAN DARAT DAN LAUT

(TATA RUANG DESA)

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

KELEMBAGAAN DESA LEMAH



PARTICIPATORY MAPPING



KEMUNGKINAN IMPLEMENTASI DI KABUPATEN ASAHAN - 1• Memerlukan dukungan berbagai pihak untuk

secara bersama melakukan perencanaan dari bawah:– Komitmen

– Waktu

– Tenaga

– Dana

• Memerlukan perencanaan matang

• Memerlukan langkah-langkah pelaksanaan

• Memerlukan mitra pembangunan di semua level perencanaan pembangunan dan pengelolaannya



KEMUNGKINAN IMPLEMENTASI DI KABUPATEN ASAHAN - 2• Membentuk dan atau memperkuat mitra perencanaan dan

pengelolaan yang ada– Level desa

• Terdiri atas elemen pemerintahan desa, tetua kampung (RW, RT), tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, representasi pengusaha lokal, pendidik, dsb

– Level kecamatan• Terdiri atas elemen pemerintahan kecamatan, representasi dari

mitra pada level desa, unsur instansi teknis di level kecamatan

– Level kabupaten• Terdiri atas elemen pemerintahan kabupaten, representasi dari

mitra pada level kecamatan, unsur instansi teknis di level kecamatan, perguruan tinggi lokal, LSM lokal, representasi pengusaha daerah, dsb

• Memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi lokal



LANGKAH PENTING TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI PPT - 1• Menentukan dan mempertegas kembali batas-batas

wilayah pengelolaan pesisir Kabupaten Asahan– Adanya suatu definisi batasan wilayah pengelolaan pesisir

yang disepakati oleh segenap pengguna SDA pesisirKabupaten Asahan.

– Koordinasi antar sektor yang memanfaatkan potensisumberdaya pesisir bersama-sama dengan masyarakat(stake holders) dalam penentuan batas-batas wilayahpengelolaan.

– Penyepakatan zonasi oleh segenap sektor dan stake-holders



LANGKAH PENTING TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI PPT - 2• Mempertegas tujuan pelembagaan pesisir

terpadu sebagai upaya peningkatan status sosial masyarakat– Memberi nilai tambah positif terhadap

keberadaan SDA yang dieksploitasi

– Mempermudah masyarakat dalam usaha untukmengikuti jalur pendidikan formal

– Pengembangan berbagai pendidikan non-formal dalam rangka peningkatan pengetahuan baikdalam pemanfaatan dan memberi nilai tambahterhadap hasil-hasil yang dimanfaatkan



LANGKAH PENTING TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI PPT - 3• Mempertegas kembali konsepsi pemanfaatan SDA

secara lestari dan berkelanjutan sebagaipendekatan pemanfaatan ekonomi yang dilakukansetiap unsur kepentingan– Pengembangan teknik-teknik pemanfaatan sumberdaya

yang bersahabat lingkungan

– Meningkatkan nilai jual dari sumberdaya yang dieksploitasi

– Pengaturan pemanfaatan sumberdaya yang disepakatioleh semua fihak (jumlah, cara, dan waktupengeksploitasian SDA)



LANGKAH PENTING TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI PPT - 4• Mendorong dan mempertegas jalur dan bentuk-

bentuk pengelolaan– Pelingkupan bentuk-bentuk pengelolaan yang memberi

manfaat, dalam rangka penyederhanaan pengelolaan

– Pengakuan secara legal terhadap pengelolaan yang telah disepakati oleh masyarakat

– Desentralisasi dan pengurangan jalur birokrasi

– Pendelegasian wewenang dalam tahap-tahap pengelolaan

• Mendorong dan mewujudkan keterpaduan dalampengelolaan wilayah pesisir baik antara sektorformal maupun informal



LANGKAH PENTING TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI PPT - 5• Mendorong dan mewujudkan keterpaduan

dalam pengelolaan wilayah pesisir baikantara sektor formal maupun informal

– Dibentuknya semacam forum komunikasisebagai wadah berdiskusi dan bermusyawarahantara sesama “stake-holder” dalam rangkamemecahkan berbagai masalah dan konflikimplementasi PPT



PUSAT KAJIAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTANINSTITUT PERTANIAN BOGOR (PKSPL-IPB)Gedung Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Lt.4Kampus IPB Darmaga – Bogor 16680Telp. (0251) 625556, 624815, 628137 ; Fax. (0251) 621086Email: [email protected] ; http://www.indomarine.co.id

PUSAT KAJIAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTANINSTITUT PERTANIAN BOGOR (PKSPL-IPB)Gedung Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Lt.4Kampus IPB Darmaga – Bogor 16680Telp. (0251) 625556, 624815, 628137 ; Fax. (0251) 621086Email: [email protected] http://www.indomarine.co.id;

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://www.indomarine.co.id/

http://www.indomarine.co.id/

integrasi pengelolaan pesisir terpadu dalam rencana pembangunan daerah · pdf filepembangunan...

Documents