integrasi iku dengan sippd kab gresik
TRANSCRIPT
INTERGASI INDIKATOR KINERJA KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Konsep Dasar PERENCANAAN:
1. Perencanaan bukanlah sekedar menyusun apa yang akan kita kerjakan/lakukan besok, tetapi
2. Perencanaan adalah proses menentukan apa yang akan kita capai besok, yang kemudian baru diikuti dengan apa yang akan kita kerjakan/lakukan untuk mencapainya.
3. Setiap perencanaan harus mempunyai peta perjalanan (Road Map), dimana harus jelas dari mana kita berangkat, melalui berapa tahapan dan sampai dimana tujuan akhirnya, artinya:
a. Perencanaan harus jelas tujuannya
(100%-nya nanti seperti apa) dan jelas pentahapannya (dari 0%, ke berapa%, sampai 100%, sehingga bisa dievaluasi tercapai berapa% dan masih berapa% lagi)
b. Terdapat 3 sifat yang harus dibedakan
dalam perencanaan:
1) Yang sifatnya pembangunan - (peningkatan)
2) Yang sifatnya mempertahankan apa yang
telah dibangun - (pemeliharaan)
3) Yang sifatnya mengoperasionalkan yang
telah dibangun/rutinitas yang wajib
dilakukan - (operasional)
Falsafah Perencanaan
Fail to Plan – Plan to Fail
Falsafah Perencanaan
Good Plan – Half Done
PERMASALAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1. Masyarakat (bahkan Pemerintah Sendiri) RAGU/TIDAK YAKIN akan manfaat perencanaan untuk penyelesaian masalah
2. Rendahnya tingkat KETERKAITAN dan RELEVANSI antara berbagai proses dan substansi perencanaan pembangunan dengan kegiatan sosial-ekonomi yang berlangsung di masyarakat
3. Rendahnya KONSISTENSI antara perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaannya,
4. Rendahnya KETERKAITAN antara perencanaan sektoral dengan perencanaan wilayah
5. Rendahnya SENSITIFITAS proses dan substansi perencanaan dengan kebutuhan riil masyarakat
5. Belum optimalnya implementasi asas TRANSPARANSI dan PARTISIPASI publik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
6. Belum efektifnya proses INTERAKSI antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam proses kegiatan perencanaan (good planing governance).
7. Masih rendahnya keterkaitan atau konsistensi antar dokumen perencanaan baik antara perencanaan jangka menengah (RPJMD) dengan perencanaan tahunan (RKPD, KUA-PPAS, APBD) maupun antara perencanaan pada tingkat pemerintah daerah (RPJMD, RKPD) dengan perencanaan pada tingkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kinerja SKPD)
Lanjutan-1
Lanjutan-2
8. Rendahnya kapasitas organisasi perencanaan dan kompetensi SDM, baik di BAPPEDA maupun di unit perencanaan di tingkat SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik dalam proses perencanaan, pengelolaan data dan informasi bagi keperluan analisis permasalahan dan kebijakan, serta proses pengambilan keputusan.
9. Masih kentalnya pendekatan pembangunan “akomodatif berbasis kelompok/komunitas/etnis” yang tidak proporsional dan tidak profesional, yang sebenarnya jika di re-desain secara tepat justru dapat menjadi model perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel.
Muatan Rencana Strategis
Arah masa depan yang hendak dituju (where do we want to be)? > visi, tujuan & sasaran.
Mempertimbangkan kondisi saat ini (where are we now)? > SWOT analysis & misi.
Cara-cara mencapai tujuan dan sasaran (how to get there)? > Strategi, kebijakan, program & kegiatan.
Ukuran keberhasilan (how do we measure our progress)? > indikator kinerja.
Manajemen PERENCANAAN
1. Spesifik: jelas tujuan, urutan, objektif
(hasil akhir), metoda evaluasi.
2. Bermanfaat.
3. Sederhana/simple.
4. Realistis: menggunakan sumber yang
ada, faktual, rasional, fleksibel.
Perencanaan yang baik:
next…
5. Sesuai standar, kebijakan, prosedur dan aturan yang berlaku.
6. Sesuai skala prioritas: rasional. 7. Melibatkan seluruh komponen
organisasi. 8. Berkesinambungan. 9. Tertulis.
Perencanaan yang baik:
Manajemen PERENCANAAN
1. Informasi yang kurang lengkap
2. Metodologi belum dikuasai
3. Perencaannya tidak realistis sehingga tidak
mungkin bisa terlaksana
4. Pengaruh politis terlalu besar sehingga
pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan
diabaikan
5. Ketidaksiapan aparat pelaksana
6. Masyarakat tidak punya kesempatan sehingga
tidak mendukung
Beberapa Penyebab Kegagalan
Perencanaan Pembangunan
PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN
Politik
Teknokratik
Partisipatif
Atas-bawah (top-down)
Bawah-atas (bottom-up) Penjelasan
UU. No. 25 Th. 2004
Proses Penyusunan RENSTRA SKPD
PP No. 8 Th. 2008 Pasal 11, Pasal 12
BAPPEDA MENYUSUN
RANCANGAN AWAL
RPJMD
KEPALA SKPD
MENYUSUN
RANCANGAN
RENSTRA-SKPD
SESUAI DENGAN
RANCANGAN AWAL
RPJMD
RANCANGAN
RENSTRA-SKPD
DISAMPAIKAN OLEH
KEPALA SKPD KEPADA
BAPPEDA
BAPPEDA
MENYEMPURNAKAN
RANCANGAN AWAL
RPJMD MENJADI
RANCANGAN RPJMD
DENGAN
MENGGUNAKAN
RANCANGAN RENSTRA-
SKPD SEBAGAI
MASUKAN
BAPPEDA
MENYELNGGARAKAN
MUSRENBANG RPJMD
RANCANGAN AKHIR
RPJMD DIRUMUSKAN
OLEH BAPPEDA
BERDASARKAN HASIL
MUSRENBANG
RPJMD DITETAPKAN
DENGAN PERATURAN
DAERAH SETELAH
BERKONSULTASI
DENGAN MENTERI
RENSTRA SKPD
DISESUAIKAN
DENGAN RPJMD DAN
DITETAPKAN DENGAN
KEPUTUSAN KEPALA
SKPD
IKU – IKK -KPI
Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Key Performance Indicator
(KPI)
Input-Output-Outcome-
Benefit-Impact
Masukan-Keluaran-Hasil-
Manfaat-Dampak
•Penanda
•Bukti
•Ukuran
INDIKATOR
IKU -KPI
Ukuran atau Indikator yang
akan memberikan informasi
sejauh mana kita telah
berhasil mewujudkan
sasaran strategis yang telah
kita tetapkan
RPJMD
Renstra SKPD
Renja SKPD
RKPD
KUA PPAS
PEDOMAN PENYUSUNAN
RKA-SKPD
RAPERDA APBD
TAPD
RKA-SKPD
Dibahas bersama
DPRD
5 tahun
5 tahun
1 tahun 1 tahun
RKP
RPJM
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD dng KDH
1 tahun 1 tahun
5 tahun
1 tahun
APBD
Dibahas bersama
DPRD
DPA
TAPKIN
Dibahas bersama
DPRD
Penetapan IKU
Laporan Kinerja
& Laporan
Keuangan
SISTEM AKUNTABILITAS
PERENCANAAN
STRATEGIS
PELAPORAN
KINERJA
PENGUKURAN
KINERJA
PERENCANAAN
KINERJA
PENETAPAN KINERJA
SIKLUS SISTEM AKUNTABILITAS
Rencana
Strategis
2010-2014
2010 2011 2012 2013 2014
Rencana
Kinerja Tahunan
2010
LAP AKUNT
2010
Rencana
Kinerja Tahunan
2011
LAP AKUNT
2011
Rencana
Kinerja Tahunan
2014
LAP AKUNT
2014
Rencana
Kinerja Tahunan
2013
Rencana
Kinerja Tahunan
2012
LAP AKUNT
2013
LAP AKUNT
2012
PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
KERANGKA KERJA SISTEM AKUNTABILITAS
PENETAPAN KINERJA
Untuk Apa Indikator ?
Mengkukur Keberhasilan
dan Kegagalan
Mengehatui Faktor
Pendukung
Mengetahui Faktor
Penghambat
Mencari Solusi dan RKPK
STRATEGIC
PLAN
MULTI-YEARS
PLANNING
ANNUAL
PERFORMANCE
PLANS
Annual
Budget
Request
PERFORMANCE
AGREEMENT Annual
Operating
Plan
Annual
Appropriation
ACTUAL
PERFORMANCE
FINANCIAL
PERFORMANCE
REPORTS
PERFORMANCE
REPORTS
Kerangka Manajemen Perencanaan
TAHAPAN MENETAPKAN TARGET KINERJA
TUJUAN
STRATEGIS
SASARAN
STRATEGIS
KEBIJAKAN
PROGRAM
INDIKATOR
KINERJA
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
TARGET
KINERJA
RENCANA
KINERJA
Kebutuhan Data Statistik
Pemerintah
Kebutuhan informasi
untuk pengelolaan kinerja
Bidang kewenangan, tugas
pokok dan fungsi organisasi
Kelaziman pada bidang
tertentu dan perkembangan
ilmu pengetahuan
RPJPD-RPJMD, Renstra, Arah
kebijakan umum, dll
KERANGKA KERJA PENYUSUNAN IKU
IKU
IDENTIFIKASI & PENGUMPULAN SEJUMLAH INDIKATOR KINERJA
PEMBUATAN DAFTAR AWAL INDIKATOR KINERJA
DISKUSI DAN KONSULTASI
PENILAIAN DAN PEMILIHAN
PENENTUAN DAN PENERAPAN
MEMPERTIMBANGKAN
Per MENPAN : PER/09/M.PAN/5/2007
Ukuran Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan
Sasaran Organisasi IKU
DEFINISI "KPI"
Alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran
atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan
kinerja di masa depan.
"Key"
Penekanan pada tujuan atau sasaran atau Program atau kegiatan yang perlu mendapat perhatian
sebagai ukuran keberhasilan
Perencanaan
strategis
Perencanaan
Kinerja Tahunan
Penganggaran
Kinerja
Penetapan
Kinerja
Pengukuran
Kinerja
Pelaporan
Kinerja
Indikator
Kinerja
Utama
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEGIATAN SASARAN ORGANISASI
IK :
•Input
•Output
•Outcome
IK :
Outcome IKU
Hakekat IKU
Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang paling menentukan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi
Indikator Kinerja Utama merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi tersebut
IKU
Spesifik / khusus / khas
Dapat dinilai dan terukur
Menantang namun dapat di capai
Disepakati oleh jajaran organisasi
Berorientasi pada hasil
Realistis
Ada rentang/kurun waktu yang pasti
Ada kepastian sumberdaya
SMART
INDIKATOR yang efektif
Dapat menjadi sarana organisasi
mengkomunikasikan strategi (ability of the
organization to communicate their strategy for
measures)
Terkait secara langsung dengan strategi yang
dipilih organisasi (the selected measure
adequately focuses on the strategic issue)
Indikator tersebut bersifat kuantifitatif, memiliki
formula tertentu dalam penghitungannya
(quantifiable, can be evaluated objectively)
Indikator tersebut dapat dihitung (the measures
are quantifiable, reliabled and repeatable)
Frekuensi pemutakhirannya bermanfaat (the frequency of
updates are meaningfull)
Penetapan target untuk perbaikan dapat
dilakukan (meaningful targets for improvement are
established)
Kemungkinan pembandingan dengan organisasi lain
dapat dilakukan(external benchmarking is feasible and/or
desirable)
Pengukurannya masih valid (validity of measures – not old
unvalid measures)
Data dan sumber daya tersedia (availability of data and
resources)
Biaya pengukurannya tidak melebihi manfaatnya (cost of
measures not more than benefit of measures)
METRIC DAN INDIKATOR
Indikator adalah metric, tapi tidak
semua metric merupakan Indikator
Organisasi memiliki banyak metric, tapi hanya sedikit
Indikator.
Metric dapat berupa suatu ukuran tentang suatu
(besaran, jumlah, waktu), tetapi Indikator adalah ukuran
yang mempunya makna berarti dan kunci (matter
most & key)
Metric dapat diubah atau tidak dapat diubah melalui
suatu aksi. Tetapi Indikator sebaiknya harus dapat
diubah melalui suatu aksi (actionable). Jangan mengukur
sesuatu sebagai Indikator jika hal itu tak dapat diubah
melalui serangkaian aksi spesifik.
Kapan dan bilamana sebuah metric bisa menjadi
KPI?
Maka INDIKATOR adalah metric yang :
Outcome-oriented — bukan hanya
sekedar output (keluaran dari proses),
karena outcome memiliki pengaruh
(impact).
Target-based — memiliki paling tidak satu
nilai sasaran yang sensitif terhadap waktu.
Rated / Graded — memiliki nilai ambang
(threshold) yang membedakan antara nilai
aktual dan target.
HIERARKHI AKUNTABILITAS
Entitas akuntabilitas kinerja
satuan kerja
Entitas akuntabilitas kinerja
unit organisasi / Instansi
vertikal
Entitas akuntabilitas kinerja
kementerian negara/lembaga.
Entitas akuntabilitas kinerja
SKPD
Entitas akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah
Entitas Akuntabilitas Kinerja adalah unit instansi pemerintah
selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan
pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.
Pemerintah Daerah
Badan-badan Dinas-dinas Sekretariat Daerah
KESELARASAN INDIKATOR KINERJA
DALAM LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH
Renstra Pemda
Renstra Satuan Kerja
RPJMD
Indi- kator Kiner- ja
Dinas Koperasi,
Perindustrian &
Perdagangan IK :
•Jumlah sentra usaha
kecil yang terbentuk
Dinas Pariwisata IK :
• Jumlah brosur dan
kalender wisata
tersedia
• Jumlah kelompok
sadar wisata yang
terbentuk
• Jumlah promosi dan
atraksi wisata
Dinas PU
IK :
• Panjang jalan ke wil.
wisata
• Juml. jembatan yg
dibangun
BAPPEDA
IK :
• Juml. Tata ruang objek
wisata yang ditetapkan
• Program Pariwisata
yang ditetapkan dalam
RPJMD
Dinas Perhubungan
IK :
• Jumlah rambu-
rambu jalan yang
dipasang di jalan ke
wilayah wisata
• Jumlah trayek
angkutan ke wilayah
wisata
RPJMD IK Sasaran:
• Jumlah kunjungan wisatawan
• PAD dari sektor wisata
Contoh
Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota
Lampiran 1: IKU Pemerintah Daerah
Lampiran 2: IKU SKPD
struktur
Indikator Kinerja Utama
Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemda CONTOH dalam suatu Peraturan Kepala. Pemda
CONTOH Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ..dst
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 ..dst
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 …dst
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 …dst
5. Perda No. tentang RPJMD …dst.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah.
MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan
acuan ukuran kinerja yang digunakan Pemda CONTOH dan Unit Kerja dst, untuk menetapkan rencana
kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,
menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai
dengan dokumen RPJMD Tahun 20x1 – 20x5 dan Renstra Tahun 20x1 – 20x5 .
KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan
oleh..dst
KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Pemda ini, Inspektorat
diberikan tugas untuk:
a. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan
informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Kepala
Daerah.
KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Lampiran 1: IKU Pemerintah Daerah
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMDA CONTOH
1. Urusan Wajib/Pilihan
NO Uraian &
Definisi Operasional Formula Alasan
SKPD Terkait
&
Sumber Data
2. Urusan Wajib/Pilihan
NO Uraian &
Definisi Operasional Formula Alasan
SKPD Terkait
&
Sumber Data
1. Nama SKPD :
2. Tugas Pokok :
4. Fungsi :
4. Indikator Kinerja utama
NO Uraian &
Definisi Operasional Formula Alasan
Unit Terkait &
Sumber Data
Lampiran 2: IKU Unit Kerja
Muatan RENSTRA SKPD Permendagri 54/2010 -Pasal 85
VISI
MISI-1 MISI-2 (dst)
TUJUAN 1.1 TUJUAN 1.2 (dst)
SASARAN 1.1.1
SASARAN 1.1.2 (dst)
STRATEGI-STRATEGI
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN
PROGRAM 1
PROGRAM 2 (dst)
KEGIATAN 1.1
KEGIATAN 1.2. (dst)
Sumber : Permendagri No. 54 Th. 2010
RENCANA STRATEGIS
TAHUN …. - ….
SASARAN (Pelayanan Jangka Menengah) SKPD
SASARAN
HASIL YG DIHARAPKAN DARI SUATU TUJUAN yg diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Perhatikan kesesuaiannya dengan:
Kesesuaian dng TUPOKSI,
Kejelasan Kelompok sasaran yang dilayani, serta
Merupakan profil pelayanan SKPD.
Langkah Perumusan SASARAN
1. Review pernyataan tujuan pelayanan jangka menengah yg telah dirumuskan;
2. Review program prioritas beserta target indikator kinerja dari Rancangan Awal RPJMD yg menjadi tanggung jawab SKPD;
3. Rumuskan pernyataan sasaran utk tiap tujuan;
4. Rumuskan rancangan capaian indikator yg terukur dari tiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yg menjadi tugas dan fungsi SKPD; dan
5. Periksa kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap tujuan dan misi serta melakukan penyempurnaan bila diperlukan.
Kaitan TUJUAN dan SASARAN Jangka Menengah
Pelayanan SKPD
Apa buktinya ?
Apa yg harus diwujudkan SKPD
Seberapa banyak di tiap tahunnya
Secara umum, SASARAN dari sebuah TUJUAN dapat berupa:
1. Pengadaan / peningkatan PERALATAN atau
PERLENGKAPAN
2. Perbaikan PROSES atau TATA CARA KERJA
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SUMBERDAYA
MANUSIA
4. Pengadaan / peningkatan BAHAN BAKU
5. Perbaikan LINGKUNGAN KERJA atau LINGKUNGAN
FISIK
6. Perbaikan pada aspek manajemen (Plan – Do – Check –
Act)
7. Terwujudnya sebuah kondisi yg lebih baik baik
Bingung mencari solusi2 alternatif ?
Kriteria Sasaran dan Indikator Kinerja: SMART-C
1. Specific (spesifik): Sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan
jelas;
2. Measurable (dapat diukur): Target sasaran dinyatakan dng jelas &
terukur;
3. Achievable (dapat dicapai): Target sasaran dpt dicapai terkait dng
kapasitas dan sumber daya yg ada (realistis)
4. Relevant (relevan): Mencerminkan keterkaitan antara target sasaran
dengan tujuan;
5. Time Bound (batas waktu): Periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
6. Kepastian Sumberdaya
7. Continously improve (perbaikan berkelanjutan): Sasaran dapat dicapai
secara bertahap
031-7412278 031-7412279