instrumen)internasional) hak)asasi)manusia · 1951).’ •...
TRANSCRIPT
HAM MERUPAKAN BAGIAN DARI HUKUM INTERNASIONAL
SUMBER HUKUM INTERNASIONAL: (Pasal 38.1 Statuta Mahkamah Internasional) • Konvensi internasional; • Kebiasaan internasional (prakIk umum yang diterima sebagai hukum); • Asas-‐asas hukum umum yang diterima oleh bangsa yang beradab; • Putusan pengadilan dan ajaran para ahli (penjelasan).
KONVENSI/TRAKTAT
Pasal 2 Konvensi Wina: Suatu perjanjian internasional yang ditandatangani di antara negara-‐negara dalam bentuk tertulis yang diatur oleh hukum internasional, baik dibuat dalam satu instrumen tunggal maupun dalam dua instrumen yang berkaitan atau lebih dan sebutan khusus lainnya.
Kebiasaan
• PrakIk umum; • Sifat runtut (kekerapan pengulangan); • Keyakinan akan kewajiban hukum pada sebagian negara.
regulary recurring pracIce
SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL
• Negara; • Organisasi Internasional Publik; • Orang-‐perorang. • Badan-‐badan lain.
INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL
PASAL 1 PIAGAM PBB: “Tujuan dari Perserikatan Bangsa-‐Bangsa adalah: ...serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama...”
PASAL 55 PIAGAM PBB ...Perserikatan Bangsa-‐Bangsa akan menggalakkan: a. ... b. ... c. Penghormatan universal dan pematuhan hak asasi dan kebebasan
dasar manusia bagi semua tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.
THE INTERNATIONAL BILL OF HUMAN RIGHTS
• The Universal DeclaraIon of Human Rights • The InternaIonal Covenant on Civil and PoliIcal Rights
• The InternaIonal Covenant on Economics, Sosial and Cultural Rights
• Protokol Pertama pada ICCPR.
UDHR
• Disahkan Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 (48 negara mendukung, 0 menolak, 8 abstain).
• Pernyataan sejagat Idak secara langsung memberi akibat hukum;
• Mengikat sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional;
• Diterima dalam hukum nasional negara-‐negara.
UDHR
• Pasal 1: dasar filosofis • Pasal 2 – 21: Hak sipil dan poliIk • Pasal 22 – 27: Hak ekonomi, sosial, dan budaya.
• Pasal 28: Hak solidaritas, berparIsipasi dan menikmaI hasil pembangunan.
GENERASI HAM MENURUT KAREL VASAK
GENERASI PERTAMA -‐ Hak sipil dan poliIk; -‐ Lebih merupakan bebas dari (freedom from) daripada hak dari/atas (freedom for);
-‐ Individualisme liberal – laissez-‐ faire.
GENERASI KEDUA
• Reaksi terhadap pelanggaran oleh kapitalisme (eksploitasi pekerja dan masyarakat kolonial);
• Bersifat posiIf (freedom for / right for / right to);
• Berakar pada tradisi sosialis.
GENERASI KETIGA • Refleksi dari bangkitnya nasionalisme negara keIga; • Keinginan mengelola kekayaan alam; • MelipuI:
– the right to poliIcal, economic, social, and cultural self-‐determinaIon;
– The right to economic and social development; – The right to parIcipate in and benefit from common heritage of Mankind;
– The right to peace – The right to a healthy and balanced environment; dan – The right to humanitarian disaster relief.
TRAKTAT PENTING LAINNYA • Konvensi tentang Pencegahan Penghukuman Kejahatan Genosida; • Konvensi berkaitan dengan Status Pengungsi; • Protokol mengenai Status Pengungsi; • Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Ras; • Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan; • Konvensi terhadap Penyiksaan dan Kekejaman lainnya; Perlakuan atau
Penghukuman Idak Manusiawi atau yang Merendahkan Martabat Manusia;
• Konvensi tentang Hak Anak; • Protokol Opsi pada ICCPR, yang bertujuan untuk penghapusan hukuman
maI.
• Deklarasi Perlindungan Bagi Semua Orang Dari Penghilangan Secara Paksa (Resolusi MU 47/133 tanggal 18 Desember 1992).
• Deklarasi Hak Orang-‐Orang Yang Termasuk Bangsa Atau Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Minoritas (Resolusi MU 47/135, 18 Desember 1992).
• Konvensi Sehubungan dengan Kedudukan Pengungsi (28 Juli 1951).
• Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. (Resolusi MU 45/158, 18 Desember 1990).
• Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 1993/77 tentang Pengusiran Paksa.
TRAKTAT PENTING LAINNYA
• Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan Kepada Negara-‐Negara dan Bangsa-‐Bangsa Jajahan (Resolusi MU 1514(XV), 14 Des 1960).
• Resolusi MU tentang Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam (1803 (XVII, 14 Des 1962).
• Konvensi mengenai Penindasan dan Penghukuman Kejahatan Apartheid (Resolusi MU 3068 (XXVIII), 30 Nop. 1973).
• Konvensi Melawan Diskriminasi Pendidikan (UNESCO, 14 Des. 1960).
• Konvensi Perbudakan, 25 September 1926). • Konvensi Penghapusan Kerja Paksa (25 Juni 1957). • Konvensi untuk Menumpas Perdagangan Orang dan Eksploitasi
Pelacuran Orang Lain (Resolusu MU 317 [IV], 2 Des 1949).
• Konvensi tentang Kewarganegaraan Wanita Kawin. • Konvensi tentang Kewarganegaraan Wanita. • Konvensi mengenai Status Orang yang Tidak
Berkewarganegaraan. • Konvensi tentang Suaka PoliIk, • Konvensi tentang Suaka DiplomaIk. • Konvensi mengenai Persetujuan Perkawinan, Usia
Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan. • Konvensi tentang Kebebasan Berhimpun dan Perlindungan
untuk Berorganisasi. • Konvensi tentang Penggajian yang Sama. • Deklarasi tentang Hak atas Pembangunan.
INSTITUSI PEMANTAU HAM
• Dewan Ekonomi dan Sosial; • Komisi Hak Asasi Manusia à Dewan Hak Asasi Manusia;
• Komisi Status Perempuan; • Komite Pemantau Traktat.
KOMITE PEMANTAU TRAKTAT • Human Rights Commijee à ICCPR; • Commijee on Economic, Social and Cultural Rights à CESCR
• Commijee on the EliminaIon of Racial DiscriminaIon à CERD
• Commijee on the EliminaIon of DiscriminaIon Against Women à CEDAW
• Commijee Against Torture à CAT • Commijee on the Rights of Child à CRC.