inspektorat jenderal kemendikbud · 2020. 12. 30. · peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014...
TRANSCRIPT
![Page 1: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/1.jpg)
Disampaikan pada:
Workshop Pertanggungjawaban Hibah Dana Penelitian Bagi LPPM dan Dosen Perguruan
Tinggi Swasta di Lingkungan LL DIKTI Wilayah VI
Bandungan, 14-15 Desember 2020:
PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DANA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD
![Page 2: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/2.jpg)
Dasar HukumPenyusunan dan Pelaporan Penelitian dan PKM▸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
▸ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5500);
▸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya
Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai dan Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.03/2009
tentang bentuk Ukuran dan Warna Benda Materai;
▸ Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2010 tentang Pajak Penghasilan;
▸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan
Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain;
▸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
▸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/201 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
▸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
▸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri;
▸ Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020.
2
![Page 3: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/3.jpg)
PERTANGGUNG JAWABAN PENELITIAN
3
▸ Mekanisme Keuangan Negara
• Proposal
• RAB
PERENCANAAN
• Honor
• Bahan
• Perjalanan
• OperasionalLainnya
PELAKSANAAN• Laporan
Realisasi
• LaporanPajak
PELAPORAN
Laporan
kegiatan dan
penggunaan
dana
Laporan Pajak
(Segala
sesuatu yang
berkenaan
dengan
kewajiban pajak)
Kontrak Dikti
Dengan Kepala
LPPM
Penetapan
Komitmen:
Surat Perjanjian
Penugasan
![Page 4: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/4.jpg)
PERENCANAAN PENELITIAN DAN PKM
Peneliti wajib menyusun
perencanaan penelitian dan
PKM yang dituangkan dalam
Rencana Angaran Biaya
Penelitian/ Pengabdian kepada
Masyarakat sesuai dengan
yang termuat dalam Proposal.
4
![Page 5: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/5.jpg)
5
RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PENELITIAN.........................
(Sesuai SK)
![Page 6: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/6.jpg)
Pelaksanaan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat yang didasarkan pada
prinsip otonomi dan akuntabilitas,
peneliti/pengabdi diwajibkan untuk membuat
laporan baik laporan pelaksanaan kegiatan
maupun laporan pertanggungjawaban
keuangan.
6
PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PKM
![Page 7: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/7.jpg)
PELAPORAN PENELITIAN DAN PKM
Laporan
Pertanggungjawaban
Keuangan (SPJ) dibuat
oleh:Ketua Pelaksana
Kegiatan/Peneliti/Pengabdi dengan mengacu
pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Republik Indonesia dan Peraturan Terkait.
7
![Page 8: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/8.jpg)
PEMBIAYAAN KOMPONEN PENELITIAN Pendanaan penelitian ini merupakan dana
kementerian (APBN) yang diberikan
kepada peneliti, Oleh karena itu, seluruh
tata cara penggunaan anggaran dan
pembayaran pajak mengikuti peraturan
yang ditetapkan oleh negara (note: case
PTN Badan Hukum dapat berbeda).
Pertanggungjawaban dana penelitian dan
pengabdian mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan No. 78/PMK.02/Tahun
2019 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2020 dan pembiayaan
lain yang sifatnya at cost. 8
![Page 9: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/9.jpg)
Ketentuan Umum LPJ
9
SPJ berdasarkan realisasi
dana kegiatan sesuai
tahapan pencairan/termin
yang diterima sesuai Sub
Kontrak.
Prosentase
pembiayaan/pengeluaran
masing-masing biaya
harus sesuai dengan
ketentuan yang telah
ditetapkan (Buku Panduan
edisi XII)
Dana penelitian dan
pengabdian kepada
masyarakat tidak
diperbolehkan untuk
belanja modal
Bukti diurutkan sesuai
RAB atau dikelompokkan
per kegiatan (bila sifatnya
sub-sub kegiatan)
Bukti dibuat rangkap
(umumnya 3 rangkap),
khusus yang terkait
stempel, maka seluruh
rangkap adalah stempel
basah
Bukti-bukti SPJ dibuat
dan disusun berdasarkan
Rencana Angaran Biaya
Penelitian/ Pengabdian
kepada Masyarakat yang
termuat dalam proposal.
![Page 10: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/10.jpg)
Komponen pembiayaan
10
Honorarium
Biaya Bahan Habis Pakai
Biaya Perjalanan
Biaya Operasional Lainnya
![Page 11: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/11.jpg)
HONORARIUMHonorarium yang boleh dibayarkan untuk
penunjang peneliti : contohnya
• Asisten peneliti : surveyor, laboran
/teknisi, pengumpul data, pengolah
data, penganalisis data, honor
operator, dan honor pembuat system
• Administrasi/Sekretaris
(dasar PMK 78 Th. 2019 – SBM TA 2020)
1
11
![Page 12: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/12.jpg)
12
PMK 78 Th. 2019 tentang SBM 2020HONORARIUM
![Page 13: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/13.jpg)
Pajak final atashonorarium
Pemotongan berdasarkan
golongan (PNS)
Golongan I/II tidak kena
pajak
Golongan III = 5%
Golongan IV = 15%
13
Pemotongan non PNS :
Memiliki NPWP 5%
Tidak Memiliki NPWP 6%
![Page 14: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/14.jpg)
BentukKuitansiHonorarium
14
![Page 15: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/15.jpg)
Bentuk Daftar PenerimaanHonorarium
15
![Page 16: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/16.jpg)
Biaya BahanHabis PakaiPembelian bahan habis pakai untuk ATK,
fotocopy, surat menyurat, penyusunan
laporan, cetak, penjilidan laporan,
publikasi, pulsa, internet, bahan
laboratorium, langganan jurnal
2
16
![Page 17: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/17.jpg)
Peneliti membayar sesuai tagihan
(tidak lagi mengurus PPN dan PPH
Pasal 22)
**Dengan catatan ! Kuitansi atau Bukti Pembayaran Bahan HabisPakai dibeli dari Vendor yang sudah membayarkan PPn dan PPh Pasal 22 (Harga
Barang Include Pajak) dan dirinci pada bukti pembelian.
Pembelian barang. Pada kuitansi asli
dilengkapi: Meterei Rp3000 : >
Rp250.000,00-Rp1.000.000,00 Meterei
Rp6000 : > Rp1.000.000,00
Tidak membutuhkan FAKTUR PAJAK darirekanan
BAHAN HABIS PAKAI
17
![Page 18: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/18.jpg)
Kwitansi Biaya
Habis Pakai
18
![Page 19: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/19.jpg)
19
![Page 20: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/20.jpg)
20
![Page 21: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/21.jpg)
Biaya PerjalananPerjalanan untuk biaya survei/sampling
data, seminar/workshop, biaya akomodasi-
konsumsi, perdiem/lumpsum, transport
Contoh: Terlampir
3
21
![Page 22: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/22.jpg)
DOKUMEN PERJALANAN DINAS
22
Surat Tugas
Surat Perintah Perjalanan Dinas
Daftar Pengeluaran Riil
Rincian Penggunaan Perjalanan Dinas
Tiket Pesawat/Kereta + Boarding Pass (riil/ at cost)
Kwitansi Hotel (riil/at cost)
Ringkasan Laporan Perjalanan Dinas
![Page 23: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/23.jpg)
23
SURAT TUGAS
![Page 24: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/24.jpg)
24
![Page 25: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/25.jpg)
25
![Page 26: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/26.jpg)
26
![Page 27: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/27.jpg)
Biaya transportasi
27
Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (one way)
![Page 28: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/28.jpg)
Biaya OperasionalLainnya• Biaya yang termasuk kategori Biaya Operasional Lainnya
adalah : sewa, penggandaan, pemeliharaan, konsumsi,
administrasi, dan lain-lain
• Sewa untuk peralatan/mesin/ruang laboratorium,
kendaraan, kebun percobaan, peralatan penunjang
penelitian lainnya
• pembayaran pajak atas jasa PPh Pasal 23.(NPWP 2%, Non
NPWP 4%)
• Jasa atau sewa dilakukan terhadap PIHAK ke-3
• Sewa Kendaraan harus dilengkapi fotocopy STNK Mobil
dan SIM Pengemudinya
• Pembelian konsumsi/jasa catering berapapun nilainya
dikenakan PPh 23 sebesar 2%, dari nilai pembelian,
dilampiri SSP dengan NPWP, stempel jasa catering,
presensi/daftar hadir.
4
28
![Page 29: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/29.jpg)
KonsumsiKhusus pembelian makanan
dilengkapi dengan:
Undangan Rapat
Daftar presensi peserta
Kuitansi/nota pembelian
makanan
Notulen rapat
Bisa dapat uang transport lokal
jika pelaksanaan rapat diluar
kantor
29
![Page 30: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/30.jpg)
30
![Page 31: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/31.jpg)
31
PENYUSUNAN BUKTI-BUKTI SPJ
a. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan disusun sesuai Rencana
Pelaksanaan Penelitian.
b. Warna cover menyesuaikan Laporan Hasil Penelitian.
c. Pada halaman satu disusun Laporan Penggunaan Dana yang memuat
urutan bukti-bukti pengeluaran sesuai kelompok belanja dan tanggal
pengeluaran
d. Kuitansi/bukti pengeluaran disusun secara rapi sesuai urutan,
dikonsultasikan ke LPPM, untuk kemudian dijilid dan diserahkan ke
LPPM.
![Page 32: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/32.jpg)
32
e. Bukti Pengeluaran dibuat ”rangkap” 3 (tiga):
1) Arsip LPPM rangkap 2 (asli dan foto copy) (untuk laporan tahap I
cukup Photo copy)
2) Arsip Peneliti rangkap 1 (foto copy)
f. Dana penelitian tidak diperbolehkan untuk belanja modal misalnya:
peralatan kantor (barang inventaris kantor), komputer, mebelair dan lain-
lain.
Hal yang dihindari dalam laporan keuangan
Tidak ada honor
untuk peneliti dalam
bentuk apapun
Terjadi ketidak
cocokkan tanggal
kegiatan dengan
transaksi keuangan
Terjadi ketidak
cocokkan tanggal
kegiatan dengan
transaksi keuangan
![Page 33: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/33.jpg)
Kesimpulan
Honorarium : Kuitansi honorarium penunjang peneliti
Bahan Habis Pakai : Kuitansi/Invoice resmi dari Vendor/Toko
Biaya Perjalanan : Surat Tugas, SPPD, Daftar Rengeluaran
Riil, Rincian Perjalanan Dinas,Tiket+BoardingPass,
Kuitansi Hotel, Ringkasan Laporan Perjalanan Dinas.
Jasa/Sewa : Kuitansi/Invoice resmi dari pihak ke 3 (Penyedia
Jasa)
Seluruh Pengeluaran Pajak wajib dilampirkan bukti bayar pajak
SPTB (Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja)
Bukti Pengeluaran Berupa :
33
![Page 34: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/34.jpg)
34
▸ Perhatikan besaran % maksimum pada masing-
masing mata anggaran (lihat di Pedoman)
▸ Biaya Uji Laboratorium di kampus sendiri
dihitung sebagai kontribusi Institusi/Perguruan
Tinggi untuk dosen peneliti ybs.
Kesimpulan
![Page 35: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/35.jpg)
1. Keterlambatan Unggah Laporan
2. Ketidaktelitian dalam unggah catatan harian, khususnya pada hibah
abdimas % capaian progres kegiatan dan % serapan anggaran
3. Kelebihan % pembayaran honorarium
4. Pembayaran Honor Tim Peneliti
5. Kekurangan Pembayaran Pajak
6. Kecurangan dalam penggunaan anggaran : kuitansi dari vendor semua discan,
diprint berwarna, dipotong-potong kemudian ditulis sendiri isi dari
pengeluarannya oleh peneliti dan disajikan dalam laporan keuangan
7. Perhatikan SBM dan SBK untuk satuan pengeluaran honorarium, biaya
perjalanan, dan pengeluaran lain.
35
KesimpulanWaspadai kesalahan yang sering
dilakukan dan menjadi temuan
auditor (Inspektorat Jenderal & BPK
dalam 3 tahun terakhir) seperti :
![Page 36: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/36.jpg)
Sajikan Laporan Keuangan dengan
36
Rincian Penggunaan Anggaran
![Page 37: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/37.jpg)
37
![Page 38: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/38.jpg)
38
![Page 39: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/39.jpg)
39
![Page 40: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/40.jpg)
40
![Page 41: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/41.jpg)
ASPEK PERPAJAKAN
Terkait Biaya Kegiatan Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat
41
![Page 42: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/42.jpg)
PAJAK YANG TERKAIT
42
Materai
Pajak Penghasilan:
PPN (Pajak PenambahanNilai)
PPh pasal 21
Pph pasal 22
PPh pasal 23
![Page 43: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/43.jpg)
43
TARIF PAJAK
![Page 44: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/44.jpg)
PAJAK PENGHASILAN▸ Pajak yang terkait dengan penghasilan
▸ Objek Pajak: Penghasilan
▸ Wajib Pajak: Penerima penghasilan
▸ Pemotong pajak: pemberi kerja/pemberi
penghasilan
44
![Page 45: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/45.jpg)
1
2
SPJ PPH PASAL 21 (HONORARIUM)
SK/Surat Tugas/Dokumen Penugasan
Tanda Terima Honor dan/atau Bukti
Dikenakan sehubungan dengan adanya pembayaran
honorarium/ upah dan imbalan lain yang sejenis
Tarif: lihat table
Disetor ke Bank Persepsi/Kantor Pos dengan
menggunakan SSP paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya
45
![Page 46: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/46.jpg)
1
2
CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
46
![Page 47: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/47.jpg)
• Bukti bisa berupa
kuitansi untuk setiap
penerima atau dalam
bentuk daftar penerima
honorarium
ADMINISTRASI PPH PASAL 21
• Di dalamnya tercantum
nama penerima, honor
bruto, PPh pasal 21
dan honor neto, serta
tanda tangan penerima
dan
mengetahui/menyetujui
ketuaPeneliti
47
![Page 48: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/48.jpg)
Contoh Pembayaran Honor /Upah (Bentuk
Kwitansi)
NO
BUKTI
KWITANSI / BUKTI PEMBAYARANHarus sama
Sudah Terima dari Banyaknya Uang UntukPembayaran
::
: Honorarium Petugas Lab kegiatan Penelitian ................................./dengan judul ……...……. untuk bulan …….. 2020, dalam rangka kegiatan Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
berdasarkan
golongan
Jumlah Kotor
Pajak PPh 5 a5%u 15%Jumlah bersih yang
diterima
:
:
:
1,500,00
0
75,000
1,425,00
0
Semarang,
Yang menerima,
JUMLAH
:
Rp1.500.00
0
Setuju dibayar KetuaPeneliti
……………………………
…………….
……………………………
……………………..NIP.
…………………………………
……….
![Page 49: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/49.jpg)
Pph Pasal 22▸ PPh Pasal 22 dikenakan sehubungan dengan belanja
barang yang dikeluarkan oleh bendahara seperti:
pembelian bahan material/bangunan, peralatan, Alat
Tulis Kantor, fotocopy, dan sejenisnya
▸ Nilai pembayaran > 2 Juta
▸ Tarif pajak 1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak (sebelum
PPN)
▸ Jika rekanan tidak memiliki NPWP maka tarifnya 100%
lebih tinggi (3% dari DPP)
49
![Page 50: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/50.jpg)
50
Kuitansi
Kurang dr Rp 250.000,00
Rp 250.000,00– Rp 1.000.000,00
di atas Rp1.000.000,00
Nota
: tanpa materai
: bermaterai Rp 3.000,00
: bermaterai Rp 6.000,00
Pembelian< 1 juta
Pembelian1 – 2 juta
Pembelian> 2 juta
SSP
: bebas pajak
: PPN 10%; bebasPPh
: PPN 10% & PPh 22:1,5%
PPN & PPh pakai NPW P Rekanan;
bila rekanan tidak punya NPW P maka PPN 10%, PPh 1,5% x 200%
menggunakan NPW P Bendahara Pemungut.
SPJ PPh Pasal22 Barang
![Page 51: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/51.jpg)
51
DIKECUALIKAN DARI
PEMUNGUTAN PPh PSL 22
• Pembayaran yang jumlahnya kurang
dari Rp 2.000.000,00 (dua juta
rupiah) dan tidak merupakan
pembayaran yang terpecah-pecah
• Pembayaran untuk pembelian
bahan bakar minyak, listrik,
gas, pelumas, air minum/
PDAM dan benda-benda pos
![Page 52: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/52.jpg)
52
PPH PASAL23• Dikenakan sehubungan adanya
penyerahan jasa kena pajak, seperti:
sewa kendaraan, sewa peralatan, service,
jasa catering (Wajib Pajak Badan),
Jika penyedia jasa perseorangan kena pasal PPh21
• Dikecualikan bagi yang punya Surat
Keterangan Bebas (untuk omzet kurang dari
4,8 M per tahun)
• Tarif 2% dari Dasar Pengenaan Pajak
(sebelum PPN)
• Disetor ke Bank Persepsi/kantor Pos
paling lambat tgl 10 bulan berikutnya
![Page 53: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/53.jpg)
53
SPJ PPH PASAL 23 BELANJA JASA DAN
SEWA
![Page 54: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/54.jpg)
• Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas
penyerahan barang dan jasa kena pajak
yang nilainya lebih dari Rp 1 Juta
• Tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak
• Disetor dengan menggunakan
SSP ke Bank Persepsi/Kantor
Pos paling lambat akhir bulan
54
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
![Page 55: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/55.jpg)
55
Pajak Pertambahan Nilai
![Page 56: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/56.jpg)
Administrasi?
• Setiap pembelian barang atau
penggunaan
jasa yang nilainya Rp1.000.000 ke atas, maka
dibutuhkan Nota/kuitansi faktur pajak
• Faktur pajak: memuat identitas Pengusaha
KenaPajak
56
Pajak Pertambahan Nilai
![Page 57: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/57.jpg)
57
Pajak Pertambahan Nilai
![Page 58: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/58.jpg)
Belanja Barang yg dikecualikan kena Pajak
berupa:
• Pembelian Buku Pelajaran
• Kitab Suci
• Buku Pelajaran Agama
• (SK Menkeu 370/KMK.03/2003)
58
Bebas PPN
![Page 59: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/59.jpg)
PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN OLEH BENDAHARAWAN
• Tidak melebihi Rp.
1.000.000,00 TERMASUK
PPN DAN/ATAU PPN BM
dan merupakan
pembayaran yang tidak
dipecah-pecah
• BBM dan NON-BBM
yang penyerahannya
dilakukan olehPertamina
• Atas jasa angkutan udara
yang diserahkan oleh
perusahaan penerbangan
59
• Atas penyerahan BKP/JKP yang
menurut perundang-undangan
yang berlaku, mendapat fasilitas
PPN tidak dipungut dan atau
dibebaskan dari pengenaan PPN
• Makanan dan minuman yang disajikan di
hotel, restoran, rumah makan, warung,
dan sejenisnya, termasuk makanan dan
minuman yang diserahkan oleh jasa boga
atau catering (dikenakan pajak daerah, pajak
restoran, setor kekasda)
![Page 60: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/60.jpg)
60
![Page 61: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/61.jpg)
61
![Page 62: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/62.jpg)
• PPH Pasal 21 dan 23 dan
di setor NPWP
Bendahara Pengeluaran
• PPH 22 dan PPN di setor
NPWP Rekanan
62
Ketentuan NPWP
![Page 63: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/63.jpg)
CONTOH LAPORAN SPTB PPN DAN PPH
63
![Page 64: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/64.jpg)
Pengisian Surat Setor Pajak (SSP)
PPh pasal 21
▸ Kode setoran pajak: 411121
▸ Kode jenis setoran: 100, 402
▸ Jenis setoran: Masa PPh pasal 21
64
![Page 65: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/65.jpg)
Pengisian Surat Setor Pajak (SSP)
PPh pasal 22
▸ Kode setoran pajak: 411122
▸ Kode jenis setoran: 900
▸ Jenis setoran: Pemungut PPh pasal 22
65
![Page 66: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/66.jpg)
Pengisian Surat Setor Pajak (SSP)
PPh Pasal 23
▸ Kode setoran pajak: 411124
▸ Kode jenis setoran: 100
▸ Jenis setoran: Untuk Sewa
▸ Kode setoran pajak: 411124
▸ Kode jenis setoran: 104
▸ Jenis setoran: Untuk Jasa
66
![Page 67: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/67.jpg)
Pengisian Surat Setor Pajak (SSP)
PPN
▸ Kode setoran pajak: 411211
▸ Kode jenis setoran: 900
▸ Jenis setoran: Pemungut
PPN Dalam Negeri
67
![Page 68: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD · 2020. 12. 30. · Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan ... (dasar PMK 78](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022071510/612e0d1a1ecc5158694291ea/html5/thumbnails/68.jpg)
68
Terima Kasih!
Tim Inspektorat III Itjen Kemendikbud