ini merupakan judul presentasi 214...langgeng suwito kepala subdirektorat evaluasi kinerja...
TRANSCRIPT
Langgeng Suwito
Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja PenganggaranDirektorat Sistem Penganggaran
Direktorat Jenderal Anggaran
No.Intern : 8116 - Ekstern : 021-3868075
Pemaparan Materi:PMK 214 tahun 2017 tentang Pengukurandan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
Sosialisasi:PMK Nomor 214 Tahun 2017tentang Pengukuran dan EvaluasiKinerja Anggaran atas PelaksanaanRKA-K/L
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Jakarta, 27 Februari 2018
Outline
1. Urgensi Evaluasi Kinerja Anggaran
2. Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2017
3. PMK 214 Tahun 2017
4. Follow Up
1. Urgensi Evaluasi Kinerja Anggaran
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 4
Urgensi Evaluasi Kinerja Anggaran (1/4)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 5
“Pemulangan TKI anggarannyaRp3 miliar. Biayapemulangannya Rp500 juta, yang Rp2.5 miliar justru untukrapat dalam kantor, rapat luarkantor, rapat koordinasi, perjalanan daerah, alat tuliskantor, dan lain-lain,” kataJokowi di Istana Bogor, Rabu, 6 Desember 2017.
Urgensi Evaluasi Kinerja Anggaran (2/4)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 6
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyayangkanperforma Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalammenyerap anggaran. Dengannada jengkel, Sri Mulyanimenegur jajaran Kemenhubkarena serapan anggaran masihkecil. Hal itu dia sampaikandalam pembukaan RapatKoordinasi (Rakor) PenyusunanPagu Kebutuhan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Tahun 2019 Kemenhub, di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2018).
Urgensi Evaluasi Kinerja Anggaran (3/4)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 7
"Saya melihat dalam mengelola APBN, ada optimalisasi yang bisa kita push lagi. Yaitu the concept of value for money. Berapa nilai yang harus kita dapat dengan anggaran belanja sekian”.
Budget Day di Ballroom Dhanapala, Rabu, 22 November 2017
Urgensi Evaluasi Kinerja Anggaran(4/4)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 8
S
Instrumen penganggaran berbasis kinerja(PBK) yang bertujuan :
1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas darianggaran pemerintah;
2. Sebagai “early warning” capaian kinerjaanggaran tahun berjalan
3. Sebagai feedback anggaran di tahunmendatang, bahwa proses perencanaananggaran pemerintah diajukanmenggunakan hasil monev; dan
4. Bahan pertimbangan penetapan/ kebijakanalokasi anggaran, dan penyusunan RencanaKerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga(RKA-K/L).
Fungsi Monev Kinerja
Fungsi
Akuntabilitas
Peningkatan Kualitas
Proving
Improving
membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada
masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/ lembaga
bersangkutan
mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau kendala
atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya bagi upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya.
Posisi Strategis Monev Kinerja
2. Capaian Kinerja AnggaranTahun 2017
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 9
Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2017 (1/7)Seluruh Kementerian/Lembaga
82,57
10,53
10091,45
0
20
40
60
80
100
120
Capaian Keluaran Efisiensi Konsistensi atasRPD
Penyerapan
Nilai Kinerja
84,82(Baik)
Capaian Indikator
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 10
Indikator Capaian Bobot Nilai
Capaian Keluaran 82,57 43,5 % 35,92
Efisiensi 10,53 28,6 % 21,83
Konsistensi 100 18,2 % 18,20
Penyerapan Anggaran 91,45 9,7 % 8,87
Nilai Kinerja 84,82
* Nilai Efisiensi = (50+(10,53/20*50)*28,6=21,83
Kinerja: Baik, dikarenakan:
• Capaian keluaran: Baik
• Efisiensi: Cukup
• Konsistensi: Sangat Baik
• Penyerapan anggaran: Sangat Baik
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 11
K/L SINGKATPAGU
(ribuan rupiah)NILAI KINERJA
KEMENTERIAN PERTAHANAN 123,956,376,146 76,40
KEMEN PU-PERA 106,229,803,883 28,04*)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 99,449,120,477 96,57
KEMENTERIAN AGAMA 64,167,932,502 84,15
KEMENTERIAN KESEHATAN 59,109,746,530 92,73
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 47,941,453,295 95,08
KEMENTERIAN KEUANGAN 42,952,412,288 88,53
KEMENTERIAN RISTEK DAN DIKTI 42,357,331,599 96,57
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 37,965,097,991 87,90
KEMENTERIAN PERTANIAN 24,226,885,715 88,11
Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2017 (2/7)10 K/L dengan Anggaran Terbesar
Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2017 (3/7) 10 K/L Nilai Kinerja Tertinggi
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 12
Nama K/L Penyerapan KonsistensiCapaianKeluaran
EfisiensiNilai
Kinerja
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 90,22 100,00 120,00 20,00 107,75
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 95,92 100,00 100,61 20,00 99,87
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI 89,68 100,00 95,60 20,00 97,08
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI89,11 100,00 94,54 20,00 96,57
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 94,52 100,00 93,34 20,00 96,57
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 94,89 100,00 93,11 20,00 96,51
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 89,06 100,00 94,41 20,00 96,51
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 92,67 100,00 107,42 9,98 95,35
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 97,11 100,00 99,67 13,99 95,28
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 86,37 91,81 95,16 20,00 95,08
Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2017 (4/7) 10 K/L Nilai Kinerja Terendah
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 13
Nama K/L Penyerapan KonsistensiCapaianKeluaran
EfisiensiNilai
Kinerja
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 94,67 55,07 97,83 4,44 79,24
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 80,3 54,61 96,37 4,95 77,49
KEMENTERIAN PERTAHANAN 92,42 97,13 86,4 -2,97 76,40
BADAN KEAMANAN LAUT 93,88 26,71 99,57 6,11 75,95
BP KPB & PB SABANG 59,3 35,08 73,46 20 72,69
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 86,21 93,82 70,73 1,47 71,56
KOMISI PEMILIHAN UMUM 71,97 100 60,88 -6,34 61,43
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 81,72 76,87 53,05 -3,1 57,08
BP KPB & PB BATAM 74,04 100 16,98 -20 32,77
KEMEN PU-PERA 90,15 100 2,51 -20 28,04*)
Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2017 (5/7) Catatan atas Capaian Kinerja
Kualitas data capaian keluaran:
Jumlah data anomali masih cukup tinggi yaitu 21,37 % dari173781
Masih perlu peningkatan kualitas data capaian keluaran
Kualitas rumusan output:
Masih perlu ditingkatkan: agar lebih mencerminkan hubunganantara volume dan alokasi
Banyak output yang dapat tercapai tanpa effort: bulan layanan
Keterkaitan antara output dengan sasaran program dan sasaranstrategis perlu ditingkatkan
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 14
Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2017 (6/7) Kategori Data Anomali
Persentase realisasi volume keluaran terhadap target volume keluarannya lebih
dari 200%.
Output yang memiliki satuan layanan bulanan, realisasi volume keluarannya
diisi melebihi 12 bulan atau target bulan yang ditetapkan.
Realisasi volume keluaran diisi dengan nilai uang.
Persentase realisasi volume keluaran lebih dari 100% sementara persentase
penyerapan anggaran rendah.
Realisasi volume keluaran yang belum terisi atau masih nol (0), tetapi terdapat
penyerapan anggaran.
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 15
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 16
Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2017 (7/7) 10 K/L dengan Persentase Data Anomali Terbesar
Nama K/L Jml Output Anomali %
KEMENTERIAN PU-PERA 5.135,00 4.930,00 96,01%
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 19,00 14,00 73,68%
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 254,00 153,00 60,24%
KOMISI PEMILIHAN UMUM 13.177,00 5.255,00 39,88%
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 372,00 132,00 35,48%
KEMENTERIAN AGAMA 52.881,00 15.361,00 29,05%
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 5.310,00 1.469,00 27,66%
BNPP TENAGA KERJA INDONESIA 160,00 41,00 25,63%
BADAN PKPB DAN PBBATAM 98,00 24,00 24,49%
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 8.110,00 1.815,00 22,38%
3. PMK Nomor 214 Tahun 2017
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 17
1. Mengapa PMK 249/2011 perlu direvisi ?
Penyesuaian dengan struktur informasi kinerja RKA-K/L.
Penyesuaian definisi dengan peraturan terbaru.
Penyempurnaan sistem evaluasi kinerja penganggaran:
Proses evaluasi kinerja penganggaran;
Perubahan metode pengukuran kinerja;
Perhitungan nilai kinerja.
Peningkatan pelaksanaan aspek manfaat dan aspek konteks.
Penyesuaian dengan siklus penganggaran.
Penyesuaian dengan ketentuan peralihan PMK 249 Tahun 2011.
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 18
2. Sistematika
Bab I. Ketentuan Umum (6 Pasal)
Bab II. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler (3 Bagian, 34 Pasal)
Bab III. Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler (4 Pasal)
Bab IV. Ketentuan Lain-lain (3 Pasal)
Bab V. Ketentuan Penutup (2 Pasal)
Lampiran. Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja
Anggaran
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 19
3. Terminologi (1/2)
(Pasal 1)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 20
Kementerian Negara
Lembaga
Menteri/Pimpinan Lembaga
Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKAK/L)
Kinerja
Kinerja Anggaran
Evaluasi Kinerja Anggaran
Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler
Evaluasi Kinerja Anggaran Non
Reguler
Evaluasi Kinerja Anggaran atas
Aspek Implementasi
Evaluasi Kinerja Anggaran atas
Aspek Manfaat
Evaluasi Kinerja Anggaran atas
Aspek Konteks
Sasaran Strategis
Kementerian/Lembaga
Sasaran Program
Sasaran Kegiatan
Keluaran (Output) Program
Keluaran (Output) Kegiatan
Pemangku Kepentingan
3. Terminologi (2/2)
Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan
pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun
anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk
menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja
Anggaran.
Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan
anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen
anggaran.
Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau
program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas
yang terukur.
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 21
4. Subyek, Fungsi, dan Penggunaan
Menteri Keuangan melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai instrumenpenganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan:
fungsi akuntabilitas; dan
fungsi peningkatan kualitas.
(Pasal 2)
Hasil evaluasi digunakan untuk:
Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunanyang direncanakan. Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran akan dibahas bersama denganKementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional
Penyusunan reviu angka dasar;
Penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya; dan
Pemberian penghargaan.
(Pasal 3)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 22
5. Pihak Terkait
Efektivitas pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran, ditentukan
oleh sinergi pihak-pihak terkait meliputi:
Menteri Keuangan
Kementerian/Lembaga; dan/atau
Pihak-pihak lain, yang meliputi akademisi, pakar, dan
praktisi.
(Pasal 4)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 23
6. Jenis dan Waktu Evaluasi
Evaluasi Kinerja Anggaran terdiri atas:
Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler; dan
Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler.
Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu:
1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan; dan
1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja Anggaran tahun anggaran sebelumnya.
Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dilakukan penilaian terhadap Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, unit eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan.
(Pasal 5)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 24
7. Pendelegasian Kewenangan
Evaluasi Kinerja Anggaran dilaksanakan oleh Menteri Keuangan
melalui Direktorat Jenderal Anggaran.
(Pasal 6)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 25
8. Aspek dan Tingkat Kinerja Anggaran
Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler terdiri atas:
Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi;
Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat; dan
Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks.
Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler meliputi:
Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/ Lembaga;
Kinerja Anggaran tingkat eselon I/program; dan
Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja/kegiatan.
(Pasal 7)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 26
9. Evaluasi Aspek Implementasi (1/2)
a. Obyek dan Variabel
Dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat eselon I/programdan tingkat satuan kerja
Variabel:
capaian keluaran: Program dan Kegiatan
penyerapan anggaran,
efisiensi,
konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
(Pasal 8)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 27
9. Evaluasi Aspek Implementasi (2/2)
b. Tahapan Evaluasi
Persiapan (Pasal 10): inventarisasi dan desain pengumpulan data;
pengumpulan data (Pasal 11): data dan sumber;
pengukuran dan penilaian (Pasal 12, 13, 14): metode pengukuran,pembobotan, pengkategorian;
analisis; sebab akibat atas hasil pengukuran dan penilaian, danfaktor yang mempengaruhi (Pasal 15);
penyusunan rekomendasi (Pasal 16); dan
pelaporan (Pasal 17).(Pasal 9)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 28
10. Evaluasi Aspek Manfaat (1/2)a. Obyek dan Variabel
dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat
Kementerian/Lembaga dan eselon I/program
Variabel:
Capaian Sasaran Strategis untuk tingkat
Kementerian/Lembaga
Capaian Sasaran Program untuk tingkat eselon I/program
(Pasal 18)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 29
10. Evaluasi Aspek Manfaat (2/2)b. Tahapan Evaluasi
Persiapan (Pasal 20): inventarisasi dan desain pengumpulan data;
Pengumpulan data (Pasal 21): data dan sumber;
Pengukuran dan penilaian (Pasal 22, 23, 24): metode pengukuran,dan penilaian,serta Lampiran II;
Analisis; sebab akibat atas hasil pengukuran dan penilaian, danfaktor yang mempengaruhi (Pasal 25);
Penyusunan rekomendasi (Pasal 26); dan
Pelaporan (Pasal 27).
(Pasal 19)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 30
11. Evaluasi Aspek Konteks (1/2)
a. Obyek dan Variabel
Obyek: Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dan eselon I/program
dilakukan dengan menganalisis kualitas informasi Kinerja Anggaran yang tercantum dalamdokumen RKA-K/L, termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasukperubahan kebijakan pemerintah
Kualitas Informasi:
ketersediaan rumusan informasi Kinerja;
ketersediaan target yang akan dicapai untuk setiap indikator;
kejelasan rumusan informasi Kinerja;
relevansi rumusan informasi Kinerja dengan rumusan informasi Kinerja yang didukungnya dan dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah; dan
keterukuran setiap indikator yang tertuang dalam RKA-K/L.
(Pasal 28)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 31
11. Evaluasi Aspek Konteks (2/2)b. Tahapan Evaluasi
Persiapan: inventarisasi dan desain pengumpulan data (Pasal 30);
Pengumpulan data: data dan sumber (Pasal 31);
Analisis; kesesuaian antar informasi (Pasal 32);
Penyusunan rekomendasi (Pasal 33); dan
Pelaporan (Pasal 34).
(Pasal 29)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 32
12. Penilaian Kinerja Anggaran
Nilai Kinerja Anggaran
Tingkat Kementerian/Lembaga (Pasal 36)
Tingkat eselon I/program (Pasal 37)
Tingkat satuan kerja (Pasal 38)(Pasal 35)
Pengelompokan Nilai Kinerja Anggaran
> 90 = Sangat Baik
> 80 – 90 = Baik
> 60 – 80 = Cukup
> 50 – 60 = Kurang
≤ 50 = Sangat Kurang(Pasal 39)
Tata cara penilaian kinerja anggaran tercantum dalam Lampiran(Pasal 40)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 33
13. Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler (1/2)
a. Ruang Lingkup
Waktu dan frekuensi: sesuai kebutuhan
Objek Evaluasi: tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya
(Pasal 41)
Tujuan untuk pertimbangan penyusunan kebijakan, terutama penganggaran
Menteri Keuangan menetapkan ruang lingkup: obyek, waktu pelaksanaan, dantujuan evaluasi
(Pasal 42)
Data dan hasil Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dapat digunakan untukmendukung pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler
(Pasal 43)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 34
13. Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler (2/2)
b. Tahapan Evaluasi
Persiapan: identifikasi data, pihak yang dapat dilibatkan, danpembagian tugas;
pengumpulan data: data dan sumber;
analisis; kesesuaian antar informasi;
penyusunan rekomendasi; dan
pelaporan.(Pasal 44)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 35
14. Data dan Informasi Evaluasi Kinerja Anggaran
Data:
Menteri/Pimpinan Lembaga, Pimpinan eselon I, dan Pimpinan Satker
bertanggung jawab atas kebenaran data
DJA melakukan konfirmasi/rekonsiliasi data
Konfirmasi dilakukan setiap triwulan(Pasal 45)
Menteri Keuangan dapat meminta aparat pemeriksa keuangan untuk
melakukan pemeriksaan terhadap tindak lanjut hasil Evaluasi Kinerja
Anggaran(Pasal 46)
Ketentuan teknis diatur dalam Perdirjen Anggaran(Pasal 47)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 36
15. Ketentuan Penutup
Pencabutan PMK 249 tahun 2011
(Pasal 48)
Berlaku pada tanggal diundangkan
(Pasal 49)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 37
Lampiran (1/2)
A. Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja
Anggaran atas Aspek Implementasi
1. Pengukuran EKA atas Aspek Implementasi
a. Capaian Keluaran
b. Penyerapan Anggaran
c. Efisiensi
d. Konsistensi
2. Penilaian EKA atas Aspek Implementasi
Lampiran (2/2)
B. Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaranatas Aspek Manfaat
1. Capaian Sasaran Strategis
2. Capaian Sasaran Program
C. Tata Cara Penilaian Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/ Lembaga, Eselon I / Program, dan Satuan Kerja
1. Penilaian Kinerja Tingkat K/L
2. Penilaian Kinerja Tingkat Eselon I/Program
3. Penilaian Kinerja Tingkat Satuan Kerja
D. Contoh Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran
4. Follow up
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 40
Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti
Penyesuaian peran K/L (level K/L, eselon I, dan satker) dalam
pelaksanaan monev
Penyelesaian modul
Penyempurnaan aplikasi SMART
Peningkatan efektivitas penggunaan hasil monev
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 41
Penyesuaian peran K/L dalam pelaksanaan monev
Satker
Diusahakan untuk tidak mengisi capaian output (data di support DJPB)
Mengisi justifikasi capaian output
Mengisi analisis dan rekomendasi capaian kinerjanya
Eselon I/Program
Memantau capaian kinerja anggaran satker-satker binaannya
Mengisi capaian indikator-indikator kinerja level program
Mengisi analisis dan rekomendasi program
Kementerian Negara/Lembaga
Memantau capaian kinerja anggaran satker dan unit eselon I binaannya
Mengisi capaian sasaran strategis K/L
Mengisi analisis dan rekomendasi capaian sasaran strategis K/L
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 42
Penyelesaian modul
Modul Evaluasi kinerja Anggaran Reguler
Kementerian Negara/Lembaga
Level Satker : Aspek Implementasi
Level Unit Eselon I : Aspek Implementasi, Aspek Manfaat dan Aspek Konteks
Level K/L : Aspek Manfaat dan Aspek Konteks
DJA, Monev untuk:
Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan
Penyusunan review angka dasar
Penyusunan alokasi anggaran
Pemberian insentif
Modul Evaluasi kinerja Anggaran Non-Reguler
Untuk tema-tema tertentu yang di disposisi oleh pimpinan di Kemenkeu
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 43
Penyempurnaan Aplikasi SMART
Menyesuaikan dengan struktur informasi kinerja dalam RKA-K/L: adanya sasaran strategis K/L, sasaran program unit eselon I
Penyesuaian dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan EvaluasiKinerja Anggaran atas Aspek Implementasi, Aspek Manfaat dan AspekKonteks
Penyediaan menu pelaporan untuk satker, unit eselon I, dan K/L
Penambahan menu tagging: Nawacita, Janji Presiden, PrioritasNasional, dan Tematik APBN
Integrasi data kinerja dengan LAKIN
Peningkatan kemudahan user dalam melakukan evaluasi: download data, penyajian informasi
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 44
Peningkatan Efektifitas Penggunaan Hasil Monev
Tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan
Dilakukan akhir tahun/minggu ke-2 Januari untuk output yang bersifatstrategis dan prioritas.
Penyusunan review angka dasar
Dilakukan pada akhir Januari untuk output-output yang berulang.
Penyusunan alokasi anggaran
Dilakukan pada bulan Februari untuk semua output.
Pemberian insentif
Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasarpemberian insentif
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 45
TERIMA KASIH