Indonesia ICT Institute kembali menghadirkan Newsletter bulanan untuk menemui pembaca sekalian yang ingin mengetahui perkembangan ICT Indonesia dalam sebulan terakhir.

Edisi Desember ini tentu menjadi edisi pamungkas untuk tahun ini karena pergantian tahun tinggal menghitung hari, dan dimulai bulan ini pula kami berencana menghadirkan informasi seputar ICT Indonesia yang lebih lengkap dalam bentuk e-magazine, meski newsletter ini tetap akan hadir menemui pembaca sekalian.

Dalam edisi kali ini, kami mengangkat beberapa isu yang menyedot perhatian terutama adalah dibebaskanya Telkomsel dari kebangkrutan oleh Mahkamah Agung, maupun rencana mengganti aturan SMS Premium menjadi penyelenggaraan konten. Selamat membaca.

Heru Sutadi Direktur Eksekutif

Edisi No. 3 Tahun I Desember 2012

Indonesia ICT Institute Research . Empowerment . Discussion

Pengaturan Layanan Konten Baru Pemerintah telah mengeluarkan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Jasa Konten. Beleid ini merupakan revisi dari PM No. 1/2009. Bagaimana isinya?

Halaman 3

Dari Kami

Tahukah Anda, perangkat telekomunikasi dari negara mana yang banyak masuk ke Indonesia? Berdasar data dari Ditjen SDPPI, Kementerian Kominfo, di 2011 perangkat yang banyak diuji untuk diperdagangkan berasal dari China dengan 2.275 perangkat

(75% dari total 3.032 perangkat), disusul Jepang dengan 137 dan Taiwan 108 perangkat.

Telkomsel Dibebaskan MA dari Pailit Telkomsel akhirnya dibebaskan oleh Mahkamah Agung (MA) dari posisi pailit seperti yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat, September lalu. Sebagaimana diketahui, gugatan pailit terhadap Telkomsel dilakukan oleh PT Prima Jaya Informatika (PJI) terkait kartu Prima. Perjanjian terkait kartu dan voucher Prima 1 Juni 2011 dimana berawal dari memorandum of understanding (MoU) antara Telkomsel dengan Yayasan Olahragawan Indonesia (YOI). Dengan perjanjian ini, Telkomsel memberi kewenangan kepada YOI untuk menjual kartu perdana dan voucher isi ulang. Untuk mengeksekusi MoU, YOI kemudian menunjuk PJI. Dalam perjanjian kerja sama disebutkan bahwa PJI ditargetkan harus menjual 10 juta kartu perdana dan 120 juta voucher isi ulang dalam rentang waktu setahun. Tetapi setelah setahun, PJI dinilai Telkomsel tidak mampu memenuhi target. Sehingga kemudian, terjadilah pemutusan hubungan kerja sama. Tidak terima dengan keputusan Telkomsel, PJI menggugat ke meja hijau sampai kemudian Pengadilan memutuskan Telkomsel Pailit. Putusan MA ini memang dapat dimintakan Peninjauan Kembali (PK), namun dengan mengajukan bukti-bukti baru.

Market Review Mengulas bagaimana perkembangan Big

Data di Indonesia termasuk apa yang menjadi tantangannya.

Halaman 4

2

Edisi No. 3 Tahun I Desember 2012

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan dana yang dihimpun dalam ICT Fund untuk membangun infrastruktur di kawasan Indonesia timur. ICT Fund merupakan semacam dana subsidi untuk operasional yang diberikan untuk membangun sarana telekomunikasi di daerah-daerah nonkomersial. Latar belakang ICT Fund tersebut antara lain adalah karena pemerintah menyadari adanya ketimpangan atau jurang pemisah antara kawasan Timur dengan Barat, dimana untuk wilayah Barat telah padat akan jaringan, sementara Timur masih kosong. Adapun model bisnis dari skema ICT Fund untuk proyek Palapa Ring adalah melalui tender yang dilakukan dalam dua tahapan. Tender pertama dilaksanakan terkait dengan konstruksi jaringan serat optik, sedangkan tender kedua dilakukan untuk menentukan operator jaringan dengan pola "joint partner". Sementara itu, Kementerian Keuangan menegaskan dana ICT fund yang mencapai Rp 5 triliun sudah dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi di seluruh Indonesia. Mekanisme penggunaan ICT fund berbeda dengan dana dukungan mengatasi selisih kelayakan proyek atau viability gap fund (VGF), sehingga KemKominfo sudah bisa mengeksekusi dengan mekanisme yang ada.

Di Frekuensi Mana LTE Dialokasikan?

Ekosistem LTE di Indonesia masih belum terbentuk. Hal ini yang menjadikan LTE tidak bisa diadopsi segera. Salah satu kendalanya adalah regulasi yanh regulasi yang mengatur di frekuensi mana LTE akan ditempatkan. Pemerintah berencana menempatkan LTE di 2,3 GHz. Sesungguhnya frekuensi 700 MHz bisa dipakai jika ada percepatan digitlisasi TV hingga tak perlu menunggu 2018. Refarming 1800 MHz dapat juga dilakukan dengan penataan kembali dan keseimbangan alokasi frekuensi

Selintas Perkembangan ICT Indonesia Kontribusi subsektor komunikasi (Pos dan Telekomunikasi) dalam perekonomian negara memang relatif masih kecil, namun cenderung meningkat. Seperti, jika di tahun 2007 kontribusi terhadap PDB baru 2,91%, meningkat menjadi 3,19% di tahun 2011. Dan uniknya, pertumbuhan subsektor ini ternyata di atas bahkan paling tinggi dibanding subsektor atau bidang lain, yang kecenderungannya kian menurun. Di tahun 2012 ini dan tahun-tahun ke depan, diperkirakan kontribusi komunikasi akan meningkat seiring dengan makin meluasnya pemanfaatan sumber daya telekomunikasi, perkembangan teknologi yang semakin cepat, serta makin terbukanya akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel kontribusi beberapa sektor terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dimana terlihat bahwa meski kecil,

kontribusi sektor komunikasi meningkat dalam empat tahun terakhir dibanding sektor lainnya yang cenderung menurun (Sumber: Statistik DitJen SDPPI-Kementerian Kominfo, 2011)

ICT Fund akan Dipakai Bangun Serat Optik

3

Edisi No. 3 Tahun I Desember 2012

Pengaturan Layanan Konten ke Depan

Setelah molor lebih dari setahun, pemerintah akhirnya mengeluarkan draft Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai pengganti Peraturan Menteri No. 1/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (Short Messaging Service/SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast). Sebagaimana diketahui, masyarakat begitu heboh di Juli 2011 lalu, ketika marak terjadinya kasus pencurian pulsa. Dimana salah satu desakannya, termasuk disampaikan Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI, adalah perlunya perbaikan aturan yang selama ini ada.

Jika dibandingkan antara PM No. 1/2009, draft

RPM berganti judul menjadi RPM Penyelenggaraan

Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan

Telekomunikasi Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap

Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas.

Perbedaan lainnya adalah jika pada PM No. 1

Tahun 2009 dinyatakan, bahwa penyelenggara jasa

pesan premium harus memiliki izin yang cukup

dalam bentuk pendaftaran sebelum beroperasi, maka

dalam RPM ini jauh lebih ketat, pemberian izin

dilakukan melalui tahapan izin prinsip, Uji Laik

Operasi dan izin penyelenggaraan.

Pada beleid baru ini juga diatur bahwa

penyelenggara jasa penyediaan konten dilarang

memberikan informasi awal atau penawaran konten

yang berisi: kalimat yang menjebak (tricky),

informasi yang menyesatkan, pemaksaan untuk

menerima konten, dan atau informasi yang

bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

RPM juga mengatur soal pentarifan layanan konten,

penomoran serta bebasnya konsumen dari

pengenaan biaya dalam penyediaan konten

berhadiah dan undian gratis berhadiah. Yang

disayangkan, dalam RPM ini naskahnya masih ada

yang dicorat-coret, padahal sebagai dokumen publik

yang siap mendapat masukan maupun kritikan dari

publik, bersih dari coret-coretan seperti itu.

Perdebatan pembahasan RPM ini tentu akan ramai.

Semisal soal aturan opt-in untuk SMS broadcast

yang berkorelasi terhadap layanan mobile advertising

ke depan, pengaturan penomoran maupun

penanganan perselisihan. Operator telekomunikasi

punya kepentingan, penyelenggara jasa konten juga

punya kepentingan, sementara masyarakat dan

pemerintah juga berkepentingan terhadap peraturan

ini ada nantinya. Siapa yang akan dimenangkan,

tentunya akan bergantung hasil akhir dari RPM ini

hingga ditandatangani MenKominfo dan menjadi

Peraturan Menteri.

Namun dari semua itu, yang sangat krusial adalah

seberapa cepat aturan ini disahkan. Sebab,

masyarakat butuh perlindungan yang kuat dari

pemain konten nakal penyedot pulsa, sementara

industri sudah menunggu agar dapat berusaha

kembali mengikuti aturan baru yang ditetapkan

pemerintah. Kita tunggu saja!

4

Edisi No. 3 Tahun I Desember 2012

Big Data Sudah di Depan Mata Nopember lalu, Indonesia Cloud Forum menggelar Seminar mengenai Big Data bertajuk “Trend 2nd Round: Infrastructure and Demand Challenges”. Selain isu Big Data sedang naik daun, kecenderungan penggunaan komunikasi data dalam aktivitas sehari-hari, membuat trafik dan pengelolaan data menjadi isu tersendiri. Big Data memang sedang jadi perbincangan hangat di industri. Bukan sekadar wacana belaka, namun ini fenomena yang nyata. Apa yang kita lihat pertumbuhnya itu bukan dari jenis data terstruktur, tapi dari data tidak terstruktur. Data yang tak terstruktur itu dinilai tak memiliki hierarki relasional dan tidak cocok dengan database tradisional. Data tidak terstruktur ini mencakup semua yang ada, mulai dari metadata foto Facebook hingga pelacakan dari jutaan RFID di sektor retail. Menyimpan dan mengelola data yang besar ini merupakan tantangan. Untuk kondisi Indonesia, saat ini sedang menuju era Big Data. Segala sektor mulai membutuhkan storage berkapasitas besar. Salah satu faktor pendorong Big Data di Indonesia adalah kian tingginya adopsi dari cloud computing. Sehingga, tinggal menunggu waktu saja untuk meledak. Hal itu terjadi, bukan hanya karena didorong pertumbuhan pengguna sosial media, namun juga data enterprise dari data klien, produk, hingga transaksi perdagangan. Melihat fenomena ini, Big Data bisa menjadi peluang bisnis besar jika diantisipasi dengan tepat dan cepat, namun bisa menjadi bencana bila penyedia infrastruktur dan operator telekomunikasi gagal atau terlambat mengantisipasi. Mengenai Big Data, Indonesia ICT Institute berdasar penelitian mendapatkan temuan bahwa secara tidak sadar tren Big Data sudah akrab dengan para pengguna selama ini. Contoh nyatanya adalah semakin banyak pengguna yang terkoneksi Facebook, Twitter, dan jejaring sosial lainnya untuk berkomunikasi. Tercatat, Indonesia menempati peringkat keempat dunia untuk pengguna Facebook (50,5 juta) dan Twitter (19,5 juta). Selain di jejaring sosial, pengguna internet di Indonesia juga termasuk aktif di sejumlah forum, salah satunya Kaskus (3,7 juta member dengan 463,6 miliar posting). Dengan jumlah pengguna telepon seluler mencapai 262,6 juta (melebihi jumlah penduduk yang 237,5 juta jiwa) dan pengguna data/internet dari lima penyelenggara seluler mencapai 115,7 juta pengguna, bukan tak mungkin trafik komunikasi yang sudah menjadi Big Data akan semakin membludak di kemudian hari.

Hasil Kajian Mengenai Big Data

me Online Berdasar Kajian Indonesia ICT Institute dari survei terhadap 100 responden di Jabotabek, didapat hasil bahwa Big Data dipahami sebagai data yang besar (32%) dan data itu berasal dari sosial media (28%) ataupun log file (23%). Mayoritas responden mengaku sudah memanfaatkan Big Data (73%) dan akan memanfaatkannya (19%).

Mayoritas responden juga melihat bahwa Big Data akan terus tumbuh (100%) di Indonesia, dengan alasan berdasar faktor pertukaran informasi/data yang makin besar dan meningkat, aplikasi-aplikasi baru seperti media sosial maupun application store, log file seiring penambahan pengguna, aplikasi maupun pertukaran informasi.

Adapun yang menjadi tantangan Big Data di Indonesia Infrastruktur diikuti dengan privasi dan keamanan, serta edukasi.

Yang menarik, bila di negara lain dimensi data hanya 4V (Volume, Velocity, Variety dan Veracity), di Indonesia menjadi 5V dengan tambahan Victory, bahwa pengusaan Big Data akan jadi penentu kemenangan bisnis.

5

Edisi No. 3 Tahun I Desember 2012

Dalam beleid ini nantinya, Lembaga penyelenggara

penyiaran televisi digital teresterial penerimaan tetap tidak berbayar ( free to air ) akan terdiri dari Lembaga

penyiaran penyelenggara program siaran yang selanjutnya disebut LPPPS ( Lembaga Penyiaran

Penyelenggara Program Siaran ) dan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing

yang selanjutnya disebut LPPPM ( Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing ).

LPPS merupakan lembaga yang menyelenggarakan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap

tidak berbayar (free to air), yang mengelola program siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di

suatu wilayah layanan siaran melalui saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio, sementara

LPPPM menyalurkan program siaran dari beberapa LPPPS.

LPPPS akan terdiri dari Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Lembaga

Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Komunitas. Pendirian Lembaga Penyiaran-Lembaga Penyiaran

tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara

pendirian Lembaga Penyiaran.

LPPPS dalam menyelenggarakan penyiaran wajib memperoleh IPP dari Menteri. Adapun Tata cara

perizinan penyelenggaraan penyiaran sebagai LPPPS sesuai dengan ketentuan yang mengatur

tentang tata cara perizinan Lembaga Penyiaran berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 22 tahun

2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak

Berbayar ( Free To Air ).

LPPS berkewajiban membayar biaya Izin

Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan. Biaya sewa saluran siaran atau slot

program siaran yang dibayarkan oleh LPPPS kepada LPPPM sudah termasuk biaya hak

penggunaan frekuensi.

Terkait aturan ini, jelas bahwa pemerintah tetap

akan maju dengan program digitalisasi TV meski pihak DPR masih setengah hati menyetujui dan

lebih memilih menunggu revisi UU No. 32/2002. Dan RPM ini sebenarnya merupakan pengaturan-

pengaturan baru yang tidak diatur dalam UU Penyiaran tersebut, karena UU bicara penyiaran

yang bersifat analog dan broadcast.

Bagi industri sesungguhnya, makin cepat proses digitalisasi, akan makin baik karena frekuensi

yang tidak terpakai dapat dialokasikan pemanfaatannya bagi perkembangan industri

telekomunikasi yang saat ini sedang mengalami krisis frekuensi, untuk memenuhi kebutuhan dan

kualitas layanan data broadband serta perkembangan teknologi baru yang haus akan

bandwidth, seperti teknologi Long Term Evolution. Sebab saat ini, selain kandidat di 1800

MHz dengan refarming, LTE dialokasikan di 700 MHz. Di 2,3 GHz bisa dipakai, tapi TD-LTE.

Pemerintah Segera Atur Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Digital

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan

Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), maka pemerintah akan mengeluarkan aturan Tata Cara dan Persyaratan

Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LPPPS)

Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) dengan Peraturan Menteri.

Edisi No. 3 Tahun I

SSSeeekkkiiilllaaasss UUUpppdddaaattteee

Hingga akhir Nopember, meskipun Telkomsel telah dimenangkan oleh Mahkamah Agung dari putusan pailit, pemerintah belum membuka proses seleksi penambahan blok 2,1 GHz atau 3G. Namun begitu, pemerintah menyatakan akan mengumumkan pembukaan seleksi di pertengahan Desember ini. Dalam dokumen awal tata cara seleksi, dibutuhkan waktu dua bulan dari sejak pengumuman pembukaan seleksi hingga ditentukan siapa pemenang seleksi.

* * *

Pemerintah telah mengumumkan bahwa tender Broadband Wireless Access (BWA) untuk mengisi zone-zone yang ditinggalkan pemenangnya pada 2013 mendatang. Tender akan dilakukan setelah proses seleksi penambahan blok 3G selesai.

HUBUNGI KAMI:

Jika Pembaca memiliki pertanyaan , kritik maupun saran, silakan hubungi

kami melalui email di editor@idicti.com

Desember 2012