INDONESIABANKING &FINANCENEWSLETTER

EDISI 4 Desember 2014

PAGE 6

DEFINISI GOOD CORPORATEGOVERNANCE

IBF TALK

PAGE 8

APA ITU RISIKO DAN MANAJEMENRISIKO SERTA

APA MANFAATNYA ?

IBF NEWS

PAGE 4

MODEL GOOD GOVERNANCEOJK

IBF REPORT

KEEPING YOU UP-TO-DATE WITH THE LASTNEWS FROM THE INDONESIAN BANKING,FINANCE AND TAX

Editor In ChiefRudi Maulana

Marya UlfahMufqi HaritsMuhammad ArifMuhammad Zulpan

Rudi Maulana

Editoral Staff

Contibutor

IBFEDITORIAL

Creative

Information

indah Sari RatuAziz Manaf

www.ibf.proxsisgroup.com

Ged. Permata KuninganKawasan Bisnis EpicentrumJakarta Selatan 12980

P:021-29069519 F:021-83708681

TIM IBF EDITORIAL

Halo Banking & Finance Professional, dalam edisi akhir tahun desember 2014 ini kami mengangkat temaRisk Management dalam dunia perbankan.Tanggal 18 November 2014 lalu kami menjadi salah satu tamuundangan dalam perhelatan Risk and Governance Summit (RGS) yang diadakn oleh OJK.

Dalam acara ini dijelaskan bahwa Good Governance harus dimulai sebagai role model karena memilikikekuatan untuk mengatur, mengawasi dan melindungi institusi jasa keuangan lainnya. Kami jugamembuat artikel definisi good corporate governance. Apa itu risiko dan manajemen risiko serta apamanfaatnya?

Dalam IBF Tax juga kami mengangkat tema Bunga terselubung dalam hadiah saving plan. Semogaartikel-artikel dalam edisi akhir tahun 2014 ini memberikan manfaat kepada anda. Happy New Year!and Happy Holiday! :)

RegardsAchi

Bussiness Manager IBF

IBFTRAINING

TRAINING SCHEDULE JANUARI 2015

Risk Management Level 121-23

Risk Management Level 221-23

Risk Management Level 312-14

Risk Management Level 412-14

Risk Management Level 526-28

Refresment BSMR & LSPP27

TRAINING SCHEDULE FEBRUARI 2015

Risk Management Level 118-20

Risk Management Level 218-20

Risk Management Level 39-11

Risk Management Level 416-18

Risk Management Level 523-25

Refresment BSMR & LSPP27

IBFREPORT

Mulai tahun depan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerapkan konsep pengaturan dan pengawasanyang terintegrasi atau combined assurance terhadap lembaga keuangan. Integrasi tersebut akandiwujudkan melalui model pengelolaan (good governance) untuk industri keuangan nasional.

Anggota Dewan Komisioner sekaligus Ketua Dewan Audit OJK Ilya Avianti mengatakan, pihaknyabersama dengan asosiasi dan profesi tengah mengidentifikasi kelemahan pengelolaan lembagakeuangan. Sehingga, nantinya tidak ada lagi celah dalam fungsi pengaturan dan pengawasan dalaminstitusi keuangan.

Dalam mewujudkan industri yang sehat dan stabil OJK menjalankan strategi pengaturan, pengawasan,dan edukasi konsumen. OJK juga menggunakan strategi kerja sama dengan asosiasi dan profesi dibidang governance.

"Model good governance yang disusun bertujuan sebagai rujukan dalam pengukuran danpengembangan ke depan," kata Ilya di Jakarta.

Selain itu, combined assurance akan menjadi rujukan dalam mengembangkan fungsi pengawasan diinternal OJK untuk memastikan tata kelola industri berjalan efektif. Pengembangan model pengaturandan pengawasan tersebut dilatar belakangi krisis keuangan pada 1990-an dan 2001.

Krisis tersebut dinilai memberi pelajaran pentingnya penerapan tata kelola yang baik di industrikeuangan. Dari survei Global Fraud, kegagalan di industri keuangan sebagian besar terjadi di bank danlembaga keuangan lain.

Kepala Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas OJK Hidayat Prabowo menjelaskanbahwa OJK ingin menjadi percontohan dalam menggiatkan tata kelola yang sederhana danimplementatif.

Model Good Governance OJK

IBFREPORT

Governance memang harus dimulai dari regulator sebagai role model karena memiliki kekuatan untukmengatur, mengawasi, dan melindungi institusi jasa keuangan lainnya," ujar Hidayat.

Dengan diterapkannya good governance oleh OJK diharapkan profesi-profesi, seperti auditor danmanajer risiko, akan mengikuti. Untuk mengawali pembentukan model good governance, maka padatanggal 18 November 2014 di Jakarta digelar acara Risk and Governance Summit (RGS).

RGS merupakan forum internasional tahunan bagi profesi di bidang governance yang meliputi, antaralain, profesi bidang audit internal, komite audit, manajemen risiko, pengendalian kualitas, dan bidangkepatuhan.

RGS 2014 mengambil tema "Passion to Governance: Implementing Strategy into Action". "Tema inisesuai dengan semangat dan keinginan untuk segera menerapkan governance secara nyata,khususnya di industri jasa keuangan," kata Ilya.

RGS yang akan dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadirkan pembicara Sudirman Said(Menteri ESDM), Mervyn King (Chairman of International Integrated Reporting Council), Budi Sadikin(Dirut Bank Mandiri), dan Tony Fernandez (CEOAirAsia).

RGS adalah forum internasional tahunan bagi profesi bidang audit internal, komite audit, manajemenrisiko, pengendalian kualitas, dan bidang kepatuhan.

Kali ini, RGS bertemakan “Passion to Governance : Implementing Strategy to Action’ . Nantinya, hasildari seminar internasional akan diimplementasikan ke dalam industri keuangan di Indonesia. Selainitu, OJK juga akan melibatkan sejumlah profesi di sektor-sektor terkait untuk mempercepat prosespeningkatan tata kelola yang transparan dan terpadu.

“Ini merupakan hasil dari komunikasi yang intensif antara OJK dengan profesi-profesi terkait. Sayaharap, hal itu dapat menjadi lecutan bagi mereka untuk segera mengimplementasikan model goodgovernance and combined assurance,” ucap Hidayat Prabowo, Kepala Departemen Manajemen Risikodan Pengendalian Kualitas OJK di Jakarta, Senin (17/11/2014).

IBFTALK

Definisi Good CorporateGovernance

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaanagar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikanpertanggung jawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholders pada umumnya.

Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham danpihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu

Center for European Policy Studies (CEPS), punya formula lain. GCG, papar pusat studi ini, merupakanseluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (right), proses, serta pengendalian, baik yang ada didalammaupun diluar manajemen perusahaan.

Sebagai catatan, hak disini adalah hak seluruh stakeholders, bukan terbatas kepada shareholders saja. Hakadalah berbagai kekuatan yang dimiliki stakeholders secara individual untuk mempengaruhi manajemen.Proses, maksudnya adalah mekanisme dari hak-hak tersebut. Adapun pengendalian merupakanmekanisme yang memungkinkan stakeholders menerima informasi yang diperlukan seputar anekakegiatan perusahaan.

Sementara itu, ADB (Asian Development Bank) menjelaskan bahwa GCG mengandung empat nilai utamayaitu: accountability, transparency, predictability dan participation. Pengertian lain datang dari FinanceComitte on Corporate Governance Malaysia.

Menurut lembaga tersebut GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untukmengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan

IBFTALK

bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangkapanjang tetapi tetap memerhatikan berbagai kepentingan para stakeholder lainnya.

OECD mengembangkan prinsip-prinsip corporate governance sejak tahun 1998. Prinsip-prinsip goodcorporate governance dari OECD pertama kali diluncurkan pada tahun 1999; dan menjadi acuan utamadalam penyusunan code of corporate governance bagi negara-negara di seluruh dunia.

Banyak institusi internasional, seperti world bank, international monetary fund (IMF) dan internationalorganization for securities comission (OSCO) menjadikan prinsip corporate governance OECD sebagaibenchmark bagi penilaian kondisi corporate governance di suatu negara.

Berdasarkan hasil diskusi dan konsultasi dengan pihak-pihak yang relevan serta memerhatikanperkembangan yang terjadi, prinsip-prinsip corporate governance OECD tersebut direvisi pada tahun1004. Prinsip-prinsip corporate governance OECD (the OECD principles of corporate governance) 2004mencakup enam bidang yaitu:

Landasan hukum yang diperlukan untuk memastikan penerapan corporate governance secara efektifHak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan perusahaanPerlakuan yang adil terhadap para pemegang sahamPeranan pemangku kepentingan dalam corporate governancePengungkapan informasi perusahaan secara transparanTanggung jawab dewan pengurus

�

�

�

�

�

�

Source : https://arsasi.wordpress.com

IBFNEWS

Semakin ketatnya persaingan di industri perbankan mendorong terjadinya inovasi-inovasi produk danlayanan jasa perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat, dan turut berakibat kepada semakin luasdan kompleksnya industri perbankan.

Sejumlah faktor-faktor tersebut, menyebabkan pengelolaan bank perlu mengedepankan prinsip-prinsiptata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Penerapan tata kelola yangkonsisten dan berkesinambungan merupakan pijakan dasar untuk mencapai peningkatan kinerja danpertumbuhan Industri Perbankan yang sehat.

Seiring dengan sejumlah kemajuan inovasi perbankan tersebut, industri perbankan tetap tak luput daririsiko-risiko yang dapat timbul sebagai akibat dari setiap aktivitas perbankan, baik operasional dan nonoperasional.

Dari aktivitas pelayanan nasabah oleh petugas frontliner, hingga aksi korporasi berskala besar. Risikotersebut juga dapat muncul dalam berbagai skala, dari risiko yang berdampak kecil maupun berskalamasif yang bersifat sistemik dan dapat merusak tatanan perekonomian suatu negara, kawasan bahkanindustri keuangan secara keseluruhan.

Risiko merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun yangtidak diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan Bank(definisi risiko berdasarkan Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum – LampiranSurat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan ManajemenRisiko bagi Bank Umum).

Manajemen Risiko kurang lebih berarti mengelola risiko. Dalam operasional perbankan, manajemenrisiko meliputi identifikasi risiko, pengukuran dan penilaian, dan tujuannya adalah untuk meminimalkanefek negatif risiko terhadap hasil keuangan dan modal bank. Bank wajib membentuk unit organisasikhusus untuk tujuan manajemen risiko. pengembangan kemampuan dan kompetensi unit bisnis dankaryawan manajemen risiko. Dengan melakukan manajemen risiko, risiko dapat diukur, dinilai dandikelola. Cara-cara yang dapat ditempuh untuk mengelola risiko adalah memindahkan risiko ke dalam

Apa Itu Risiko ?

Apa Itu Manajemen Risiko ?

Apa Itu Risiko dan Manajemen Risiko sertaApa Manfaatnya?

IBFNEWS

Pelaksanaan manajemen risiko yang baik harus mengutamakan prinsip-prinsip good corporategovernance. Seperti apa pendekatannya, utamanya dengan menggunakan prinsip TARIF?

Pengelolaan risiko haruslah transparan, karena dampak risiko tidak hanya pada satu unit saja, tetapimemiliki kemungkinan dapat meluas pada unit lainnya. Pengelolaan risiko haruslah bersifat inklusif dantransparan dengan melibatkan semua pihak yang terkait dengan risiko tersebut, baik dalam penanganansumber risiko, maupun perlakuan terhadap dampak risiko;

Harus terdapat akuntabilitas yang jelas dalam penerapan manajemen risiko dalam organisasi. Untukseluruh perusahaan, akuntabilitas tertinggi penerapan manajemen risiko terletak pada Direksi danakuntabilitas pengawasan penerapan manajemen risiko terletak pada Dewan Komisaris. Akan tetapisecara berjenjang, haruslah jelas akuntabilitas pengelolaan risiko pada tiap tingkatan, bahkan hingga ketiap proses bisnis organisasi;

Penjabaran responsibilitas penerapan manajemen risiko ke jenjang yang lebih rendah memerlukankejelasan terhadap uraian dari tanggung jawab tersebut. Dalam situasi ini, maka haruslah jelas tanggungjawab pengelolaan risiko pada masing-masing tingkatan, bahkan hingga ke pengelolaan risiko padaproses organisasi. Oleh karena itu setiap pemangku risiko (risk owner) haruslah paham tugas dantanggung jawabnya terkait dengan pengelolaan risiko pada lingkup tugas dan kewenangannya;

Hal ini adalah konsekuensi logis dari prinsip akuntabilitas dan responsibilitas, dimana unit atau individuyang dibebani dengan akuntabilitas dan responsibilitas untuk mengelola risiko yang masuk dalamlingkup tugas dan kewenangannya, haruslah diberi cukup kebebasan untuk merumuskan caramenangani risiko tersebut.

Manajemen risiko haruslah diintegrasikan sepenuhnya ke dalam governance organisasi untuk lebihmemberikan kepastian terhadap pencapaian sasaran organisasi. Ini karena manajemen yang efektif lebihmemberikan jaminan terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Source : https://fakhrurrojihasan.wordpress.com

Transparansi

Akuntabilitas

Responsibilitas

Independensi

Fairness

IBFNEWS

Jenis Risiko Bank

Bank memiliki berbagai jenis risiko yang terdiri atas 8 (delapan) risiko yaitu : Risiko Kredit, Risiko Pasar,Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan RisikoReputasi.

adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhikewajiban kepada Bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Bank yangkinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (counterparty), penerbit (issuer), atau kinerjapeminjam dana aaaa(borrower).

juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur,wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebutRisiko Konsentrasi Kredit dan wajib diperhitungkan pula dalam penilaian Risiko inheren.

adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksiderivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option. Risiko Pasarmeliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. Risikoini dapat berasal baik dari posisi trading book maupun posisi banking book.

adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yangjatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapatdiagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko ini disebut juga Risikolikuiditas pendanaan (funding liquidity risk).

adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya prosesinternal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yangmempengaruhi operasional Bank. Sumber risiko ini antara lain oleh sumber daya manusia, proses,

Risiko Kredit

Risiko Kredit

Risiko Pasar

Risiko Likuiditas

Risiko Operasional

IBFNEWS

kejadian eksternal.

adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yangmendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunanyang tidak memadai.

adalah Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam mengambil keputusan dan/ataupelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkunganbisnis. Sumber Risiko Stratejik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategidan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dankegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

adalah Risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidakmelaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko Kepatuhanantara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuanmaupun standar bisnis yang berlaku umum.

adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumberdari persepsi negatif terhadap Bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikansumber Risiko Reputasi bersifat tidak langsung (below the line) dan bersifat langsung (above the line).

Source : https://arsasi.wordpress.com

Risiko Hukum

Risiko Stratejik

Risiko Kepatuhan

Risiko Reputasi

IBFUPDATE

Bank Indonesia memberikan penghargaan kepada para pelapor terbaik bank dan lembaga bukan bankyang menjalankan kewajiban pelaporan kepada BI antara lain laporan lalu lintas devisa (LLD), devisa hasilekspor (DHE), sistem informasi debitur (SID), dan laporan bulanan bank umum (LBU).

Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo mengungkapkan pelaporan DHE berguna bagi pengambilankebijakan BI di bidang moneter, makroprudential, maupun sistem pembayaran, Statistik Posisi InvestasiInternasional Indonesia, Statistik Utang Luar Negeri dan statistik lainnya.

"Laporan ini berguna untuk pengambilan keputusan bagi pemerintah, kalangan dunia usaha, lembagapenelitian dan para pemangku kepentingan lain," ungkapnya, Selasa (2/12/2014).

Adapun pemenang pelapor LLD bank yakni PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Citibank, PT BankInternasional Indonesia. Pemenang LLD lambaga bukan bank yakni PT Indo Bharat Rayon, PT GarudaIndonesia Tbk dan Exxonmobil Oil Indonesia Inc.

Pelapor LKD utang luar negeri yakni PT Oto Multiartha, PT The. Master Steel Manufactory dan PT AstraSedaya Finance. Pelapor DHE bank yakni PT Bank Negara Indonesia Tbk, The Hongkong & ShanghaiBanking dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.

Pelapor DHE Eksportir yakni PT Musim Mas, PT Adaro Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium. PelaporSID yakni BPR BKK Purbalingga, PT AEON Credit Service Indonesia dan BPR Bank Bapas 69. Pemenangpelapor LBU yakni BCA, Bank Danamon dan Bank Mandiri.

Source : http://finansial.bisnis.com/read/20141202/90/379078/bi-beri-penghargaan-pelapor-devisa-terbaik-ini-daftarnya

BI Beri Penghargaan Pelapor Devisa Terbaik, IniDaftarnya

IBFUPDATE

Bank Indonesia memandang bahwa perkembangan neraca perdagangan sampai dengan Oktober 2014ini akan berkontribusi positif dalam mendukung perbaikan kinerja transaksi berjalan triwulan IV-2014 dankeseluruhan 2014.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara memperkirakan perbaikan kinerja neracaperdagangan ke depan akan didukung oleh peningkatan aktivitas ekspor seiring dengan perbaikanekonomi global dan tren penurunan harga minyak dunia yang dapat mendorong berkurangnya tekananpada defisit neraca migas.

"Kami akan terus mencermati risiko global dan domestik yang dapat mempengaruhi prospek defisittransaksi berjalan dan ketahanan eksternal," tulisnya dalam keterangan resmi, Senin (1/12/2014).

BI menilai pemulihan keseimbangan eksternal Indonesia terus berlanjut sebagaimana tercermin padakinerja neraca perdagangan Indonesia yang membaik pada Oktober 2014.

Neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Oktober 2014, sesuai dengan publikasi Badan Pusat Statistik,tercatat surplus US$0,02 miliar setelah pada bulan sebelumnya mengalami defisit sebesar US$0,26 miliar.

NPI surplus didukung oleh neraca perdagangan nonmigas yang meningkat dari US$0,77 miliar padaSeptember menjadi US$1,13 miliar pada Oktober 2014. Peningkatan surplus neraca nonmigas terutamadidukung oleh kenaikan ekspor lemak dan minyak hewan/nabati dan produk manufaktur sepertimesin/peralatan listrik, mesin-mesin/pesawat mekanik, kendaraan dan bagiannya, sertaperhiasan/permata.

Tirta mengungkapkan berdasarkan negara tujuan, peningkatan ekspor nonmigas bulan Oktoberterutama terjadi ke negara Jepang, India, Singapura, Malaysia, dan Australia.

Source : http://finansial.bisnis.com/

DEFISIT TRANSAKSI BERJALAN: BI PantauRisiko Global

IBFTAX

Dunia perbankan kini semakin kreatif dalam menghimpun dana masyarakat melalui berbagai program.Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perbankan di Indonesia memiliki target pertumbuhan DPK(Dana Pihak Ketiga) yang angkanya ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk tahun 2014,pertumbuhan DPK yang ditargetkan berdasarkan RBB (Rencana Bisnis Bank) adalah sebesar 13,92%.

Angka tersebut dapat direalisasikan dengan cara menghimpun dana masyarakat melalui tiga hal:tabungan, giro, atau deposito berjangka. Akan tetapi, dewasa ini kemasan produk simpanan danpenghimpunan dana tersebut menjadi semakin variatif. Salah satunya adalah melalui sebuah programbernama tabungan berencana atau saving plan. Saving plan merupakan sebuah programpenghimpunan dana nasabah dalam jangka waktu tertentu (biasanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahunatau 10 tahun). Dana tersebut hanya dapat diambil setelah jangka waktu yang ditentukan berakhir.

Sistem saving plan ini mirip dengan sistem deposito tapi berbeda secara subtansi karena perbedaanjangka waktu jatuh tempo. Kesamaan dengan deposito adalah jika nasabah mengambil dana sebelumjatuh tempo, maka nasabah tersebut akan dikenakan penalti.

Perbedaannya ada pada kewajiban penyetoran sejumlah uang setiap bulan sampai pada jangka waktutertentu pada program tabungan rencana dimana hal tersebut tidak kita temukan pada produk deposito.Pada saat jatuh tempo, uang beserta bunga akan dikembalikan kepada nasabah. Nah, ada yang unikdari kebanyakan program saving plan yang ada di perbankan di Indonesia.

Program saving plan biasanya dikemas dengan pemberian hadiah langsung atas jumlah tabungandengan nilai tertentu. Hadiah yang diberikan beragam, bisa berupa voucher belanja, gadget, emas,hingga mobil. Hadiah ini berbeda dengan sistem hadiah undian terhadap nasabah karena hadiahdiberikan tidak melalui prosedur undian, melainkan diberikan secara langsung kepada setiap nasabahyang memenuhi syarat, Oleh karena itu, pengenaan pajaknya jelas berbeda dengan hadiah undian yangdikenakan pajak final sebesar 25% berdasarkan PP 132 tahun 2000.

Sementara itu, untuk menyatakan bahwa hadiah tersebut adalah hadiah langsung yang dikecualikandari pengenaan PPh berdasarkan KEP-395/PJ/2001 pasal 3 juga terlalu terburu-buru karena adapedoman standar akuntansi perbankan, perhitungan kewajaran tingkat suku bunga, serta latar belakangyang harus ditelaah lebih lanjut.

Bunga Terselubung dalam Hadiah ProgramSaving Plan

IBFTAX

Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dikupas aspek perpajakan terhadap hadiah langsung programsaving plan yang saat ini kian marak agar menjadi panduan bagi wajib pajak perbankan di Indonesiadalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia.

Apa yang membuat perbankan mau memberikan hadiah langsung berupa gadget senilai dua jutarupiah, emas 5 gram senilai 5 juta rupiah, atau mobil senilai 160 juta rupiah? Tentu saja selain untukmemberikan pelayanan kepada masyarakat, tujuan utamanya jelas dalam rangka penghimpunan dana.Semakin tinggi dana nasabah yang diperoleh, maka realisasi pertumbuhan DPK juga akan semakintinggi dan performa bank tersebut semakin baik.

Selama ini trend gaya hidup dan time value of money masih menjadi juara dalam perencanaan keuangansebagian besar masyarakat Indonesia. Memiliki aset berwujud serupa gadget atau mobil sudahdianggap sebagai kebutuhan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Tanpa peduli apakahperolehan gadget atau mobil tersebut melalui kredit ataupun cash, setiap orang akan berusaha untukmemilikinya.

Selain itu, prinsip time value of money juga tak lepas dari perhitungan masyarakat dalam melakukanpemilihan produk simpanan. Mana yang lebih menguntungkan untuk kebutuhan saat ini itulah yangdianggap memiliki nilai yang lebih tinggi karena berkaitan dengan cash flow. Masyarakat akanmenimbang-nimbang keuntungan antara dua pilihan produk tabungan jangka panjang, yaitu tabungandeposito dengan saving plan.

Deposito menawarkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bungatabungan (antara 6% - 8%, sementara tingkat suku bunga tabungan hanya berkisar pada angka 1%-2%).Namun kelemahannya, deposito hanya bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan (3 bulan,6 bulan, hingga maksimal 12 bulan). Itu pun nasabah harus merelakan bunga depositonya dipotong PPhFinal Pasal 4 ayat 2 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 yakni sebesar 20%.

Bagi pihak bank, dana yang dikelola dalam waktu tidak lebih dari satu tahun tentu saja kurangmemberikan hasil yang maksimal jika dibandingkan dengan dana nasabah yang dapat dengan leluasadikelola dalam waktu bertahun-tahun. Oleh karena itu, hadirlah program saving plan yang menawarkanperencanaan keuangan yang lebih matang baik bagi wajib pajak maupun bagi pihak perbankan karenajangka waktu yang lebih lama (1 tahun, 2 tahun, hingga 10 tahun).

Dana yang diterima dari nasabah dalam jumlah tertentu dalam waktu yang relatif lama akanmemberikan keleluasaan bagi pihak perbankan untuk berekpansi dengan dana tersebut sehingga imbalhasil (yield) yang dihasilkan juga lebih tinggi. Begitu pula profit yang dihasilkan pihak perbankan pastijuga lebih tinggi. Kelemahan dari program ini adalah dengan jangka waktu yang lama ditambah dengankewajiban setoran rutin bulanan, nasabah akan berpikir dua kali untuk menanamkan uangnya karenasistem ini lebih mirip seperti kredit daripada tabungan.

Kenapa Bank Memberi Hadiah Langsung atas Program Saving Plan?

IBFTAX

Terlebih jika nasabah memiliki kemampuan untuk mengelola dananya sendiri dengan imbal hasil yanglebih tinggi, maka opsi saving plan tidak akan menjadi prioritas. Jika nasabah tidak tertarik untukmenanamkan dana dalam jangka panjang di bank-bank di Indonesia, maka bank otomatis harusmemberikan effort yang lebih tinggi untuk menghimpun dana masyarakat demi mewujudkan misimanajemen perbankan yaitu “Menumbuhkan Budaya Menabung” dan memenuhi himbauan untukpeningkatan Current Account Saving Account (CASA).

Berdasarkan pertimbangan tersebutlah bank-bank di Indonesia hampir selalu memberikan bonusberupa pemberian hadiah langsung dalam setiap program saving plan atau tabungan berencana.Hadiah tersebut bertujuan tidak lain adalah untuk menarik nasabah. Dengan kata lain, pemberianhadiah tersebut digunakan untuk menghimpun dana masyarakat atau meningkatkan CASA sesuaidengan amanat dan himbauan dari Bank Indonesia.

Lalu bagaimana kaitan antara latar belakang atau motif pemberian hadiah ini terhadap perlakuanperpajakannya? Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Buku Dua halaman 173 dinyatakanbahwa beban bunga diakui secara akrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban bank,termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana, seperti hadiah.

Penjelasan dari pasal 28 ayat (7) UU Nomor 28 tahun 2007 juga menyebutkan bahwa pembukuan harusdiselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkanStandar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.Secara nalar peraturan perundang-undangan dan sistem akuntansi, pembukuan wajib pajak hendaknyamengikuti kaidah sistem akuntansi terlebih dulu sebelum melihat aturan lex spesialisnya.

Setelah diketahui kaidah pembukuan berdasarkan sistem akuntansi, baru dilihat apakah ada ketentuankhusus dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang tatacarapenyelenggaraan pembukuan. Yang perlu ditekankan bahwa pasal 28 ayat 7 UU Ketentuan UmumPerpajakan tidak membahas mengenai pengenaan pajak dan tarif yang bersifat lex spesialis terhadapundang-undang perpajakan, melainkan fokus pada penyelenggaraan sistem pembukuannya.

Misalnya, mengenai sistem persediaan. Kaidah akuntansi mengakui persediaan berdasarkan prosedurLIFO, FIFO, dan rata-rata tertimbang. Sementara kaidah perpajakan tidak mengakui prosedur LIFO.Begitu pula dengan metode penyusutan, tahun takwim, dan pengakuan pendapatan. Sampai saat inihanya empat metode pembukuan yang diatur secara lex spesialis dalam undang-undang perpajakanyang berbeda dengan kaidah sistem akuntansi Indonesia.

Setelah metode pembukuan direkonsiliasi dengan kaidah akuntansi yang lazim dan juga denganketentuan perundang-undangan perpajakan yang ada, barulah ditentukan cara pengenaan pajaknya.Apakah penghasilan tersebut termasuk objek atau non objek, termasuk PPh final atau tidak, sertaberapa tarif yang harus dikenakan. Berdasarkan kasus di atas, jelas terlihat bahwa biaya yang dikeluarkanuntuk hadiah program saving plan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku lazim dalam duniaperbankan Indonesia yaitu Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Buku Dua halaman 173, termasukdalam beban bunga karena dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana.

IBFTAX

Perbankan tidak dapat menggolongkannya sebagai beban promosi karena akan bertentangan denganpedoman akuntansi yang ada. Undang-undang perpajakan sendiri tidak mengatur secara khususmengenai metode pencatatan atas hadiah tersebut. Dengan demikian, kaidah Akuntansi PerbankanIndonesialah yang berlaku di sini. Tidak ada lex spesialis dalam kasus ini.

Jika standar akuntansi telah mengatur bahwa hadiah dalam rangka penghimpunan dana termasukdalam kategori bunga, maka secara logika hukum, tentu saja pengenaan pajak atas hadiah tersebutdipersamakan dengan pengenaan pajak atas bunga tabungan yang bersifat final berdasarkan Pasal 4ayat 2 UU PPh juncto PP 131 tahun 2000 juncto KMK Nomor 51/PMK.04/2001 tentang Pemotongan PajakPenghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta SBI.

Terlebih lagi adanya penegasan dalam rentetan peraturan perundang-undangan di atas bahwa bahwabunga tidak selalu berupa uang, melainkan bisa dalam nama dan bentuk apapun yang diterima ataudiperoleh dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Sampai dengan poin ini, jika kita runut logikahukumnya, semakin jelas terlihat bahwa hadiah program tabungan berencana merupakan bagian daribunga tabungan yang dikemas dengan bentuk dan nama yang lain.

Bunga yang Terselubung Tidak berhenti pada logika pemikiran di atas, penulis akan menyajikan sebuahperhitungan yang menunjukkan bahwa hadiah langsung tersebut merupakan perwujudan dari bungatabungan sesuai dengan kewajaran tingkat suku bunga yang berlaku.

Contoh: Bank Untung membuka sebuah program tabungan berencana berhadiah langsung emas murni.Jika nasabah menyetorkan dana sebesar Rp20.000.000 dan setoran bulanan sebesar 1 juta rupiah dalamkurun waktu dua tahun, maka nasabah akan memperoleh emas 5 gram. Target pengembalian danadalam waktu 2 tahun adalah Rp46.500.000.

Dengan asumsi tingkat suku bunga adalah 7% per tahun, maka future value simpanan beserta setorandan bunga pada akhir tahun kedua seharusnya adalah Rp49.768.017. Akan tetapi, pada program di atas,target pengembalian hanyalah sebesar Rp46.500.000 dengan bonus hadiah langsung berupa emas 5gram. Jika harga emas per gram adalah Rp486.000, maka total harga 5 gram emas adalah Rp2.430.000.

Dengan demikian, total pengembalian simpanan beserta harga emas (mengabaikan kenaikan hargaemas) sampai dengan tahun kelima adalah Rp48.930.000. Angka tersebut hampir menyamai tingkatsuku bunga deposito maupun tingkat suku bunga simpanan jangka panjang lainnya. Dengan demikian,dapat dikatakan bahwa hadiah langsung yang diperoleh nasabah merupakan bunga tabungan jangkapanjang yang terselubung sehingga semakin menegaskan logika hukum sebagaimana telah dibahassebelumnya.

Untuk lebih jelasnya perbandingan perhitungan kedua produk simpanan tersebut adalah sebagaiberikut:

Tabungan Berencana (Saving Plan) 2 tahun Setoran awal 20.000.000 dengan setoran bulanan 24 kalisebesar masing-masing setoran @1.000.000. Target pengembalian dana adalah 46.500.000.

IBFTAX

Bonus emas 5 gram dengan harga pasar wajar 2.430.000. Target pengembalian dana adalah 46.500.000.Bonus emas 5 gr dengan harga pasar 2.430.000. Maka total simpanan +emas adalah 48.930.000Future Value Simpanan dengan interest rate 7% Setoran awal adalah 20.000.000 dengan setoranbulanan dua puluh empat kali sebesar @1.000.000. Dengan asumsi interest rate 7% per tahun adalah7%, maka future value adalah 49.768.017.

Jika dibandingkan dengan tingkat pengembalian dana saving plan di atas sebesar 46.500.000, makaterdapat selisih sebesar 3.268.017. Angka ini dapat dikompensasi dengan harga pasar wajar emassebesar 5 gr. Hadiah emas di atas dapat berfungsi sebagai pengganti bunga tabungan jangka panjang.Terlihat dari perhitungan di atas bahwa hadiah emas nilainya hampir menyamai tingkat suku bungatabungan jangka panjang.

Dengan demikian terdapat potensi pajak penghasilan atas hadiah emas 5 gram yang sejatinyamerupakan pengganti bunga tabungan. Jika hadiah langsung merupakan pengganti bunga tabungandan berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia pembebanannya juga sebagai beban bunga,maka secara otomatis pengenaan pajaknya harus mengikuti ketentuan dalam PP 131 tahun 2000, yaitudikenakan tarif pajak penghasilan final atas bunga tabungan sebesar 20% dari total pendapatan bunga.

Review Ketentuan KEP-395/PJ/2001 Banyak penjual, distributor, termasuk pihak perbankan yang seringmenggunakan ketentuan KEP-395/PJ/2001 pasal 3 ketika memberikan hadiah langsung saat penjualanbarang atau penyerahan jasanya. Ketentuan dalam KEP-395/PJ/2001 pasal 3 tersebut menyatakanbahwa yang tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan PajakPenghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepadasemua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung olehkonsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

Pada tahun 2001, yaitu saat Keputusan Dirjen Pajak ini disusun, persaingan dunia usaha, industri, danperbankan tidak seketat dewasa ini. Pemberian hadiah langsung secara cuma-cuma kepada pembelihanyalah sebatas pemberian gelas, kecap, shampo, dan beraneka ragam hadiah kecil lainnya yangmemang semata-mata diberikan secara cuma-cuma. Tidak ada potensi penghasilan terselubung dalampemberian cuma-cuma tersebut karena tidak ada markup harga sebagai pengganti harga pokokpenjualan dari hadiah.

Potensi penghasilan yang ada kemungkinan hanyalah peningkatan omset karena adanya peningkatanjumlah penjualan. Akan tetapi, dewasa ini teknik marketing semakin bervariasi. Terkadang pembelitanpa sadar dipaksa untuk “membeli” barang yang disebut sebagai hadiah dalam sebuah transaksi.

Contohnya, penjualan sebuah handphone A yang berharga lima juta rupiah berhadiah langsung satubuah handphone B berharga satu juta rupiah. Padahal jika melihat harga pasar, handphone A memilikiharga 4,4 juta Rupiah. Dengan demikian tanpa sadar pembeli telah dipaksa untuk membeli handphone Byang bernilai 600 ribu Rupiah. Meskipun harga barang dalam transaksi ini jika ditotal nilainya masihlebih murah daripada harga pasar wajar, tetap saja ada potensi penghasilan disana karenasesungguhnya barang yang terjual adalah dua unit.

IBFTAX

Dalam kasus lain sebagaimana telah diuraikan di atas, penyerahan jasa perbankan dapat disertai denganbonus hadiah langsung berupa emas, gadget, atau bahkan mobil. Kebanyakan nasabah tidak sadarbahwa dana yang disimpan dalam jangka panjang ternyata bisa bernilai melebihi total pengembaliandana, bunga, dan hadiah setelah memperhitungkan future value uang serta tingkat inflasi.

Disinilah potensi penghasilan itu muncul karena secara tidak langsung bank telah menjual dua produksekaligus, yaitu tabungan dan juga hadiah berupa emas, gadget, atau mobil. Oleh karena itu, dalam halini kewajiban perpajakan atas hadiah program saving plan tersebut tetap harus dipenuhi. Melihatkenyataan yang ada bahwa teknik marketing dan promosi semakin bervariasi baik dalam jenis maupunnilainya, hendaknya ketentuan dalam pasal 3 KEP-395/PJ/2001 ini perlu direview kembali.

Bahwa tidak semua pemberian hadiah langsung kepada semua pembeli tidak dikenakan pajakpenghasilan karena ada kemungkinan potensi tambahan kemampuan ekonomis di sana berupa bungatabungan yang seharusnya dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 UU PPh No. 36 tahun 2008 atau bisa jugaberupa laba atas penjualan dua unit produk sekaligus dalam satu waktu.

Mengejar PPN atas Hadiah Langsung Program Saving Plan

Pada dasarnya hadiah tergolong dalam pemberian cuma-cuma berdasarkan pasal 1A UU PPN No. 42tahun 2009 sehingga wajib dikenakan PPN. Meskipun KEP-87/PJ/2002 telah dicabut, UU PPN Pasal 1Amasih belum berubah dan pemberian cuma-cuma masih tergolong sebagai salah satu pengertianpenyerahan BKP dengan DPP sebesar harga jual/penggantian dikurangi dengan laba kotor (PMK-75/PMK03/2010).

Mengenai kasus saving plan dengan jenis hadiah yang bervariasi seperti kasus di atas, harus dilihatkembali barang yang dijadikan sebagai hadiah tersebut apakah termasuk BKP atau non BKP. Contohnya,gadget dan mobil merupakan BKP sehingga jelas harus dipungut PPN. Sementara emas batanganmerupakan non BKP berdasarkan pasal 4A ayat 2 UU PPN.

Lalu bagaimana dengan voucher belanja? Voucher belanja walaupun tidak disebutkan secara eksplisitdalam negative list BKP berdasarkan pasal 4A ayat 2, tetap tidak dikenakan PPN karena voucher belanjadalam hal ini berfungsi sebagai pengganti uang (alat penukar) dan bukan merupakan barang untukdikonsumsi. Untuk menentukan DPP PPN-nya, harus ditinjau kembali kewajaran harga atas barang ataujasa yang berhadiah langsung tersebut.

Jika nilainya lebih tinggi dari harga pasar wajar, ada kemungkinan harga hadiah telah include ke dalamharga barang tersebut. Logika yang sama dapat juga dipakai untuk kasus program saving plan. Bilapengembalian dana dalam jangka waktu yang ditentukan masih di bawah future value yang seharusnyadengan interest rate yang berlaku, besar kemungkinan harga hadiah tersebut turut diperhitungkansebagai nilai penyerahan dan include ke dalam profit perbankan.

Dengan demikian, tidak serta merta pihak perbankan memungut PPN sebesar harga jual dikurangi labakotor sesuai dengan PMK-75/PMK.03/2010. Pihak perbankan tetap harus memperhitungkan kewajaranharga yang berlaku atau menyajikan nilai penyerahan yang sesungguhnya.

IBFTAX

Kebutuhan Transparansi dalam CALK

Pihak Direktorat Jenderal Pajak selaku pengawas perpajakan di Indonesia, mungkin akan mengalamikesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan atas hadiah program tabunganberencana sebagaimana diuraikan di atas. Terlebih hadiah yang digunakan untuk pengumpulan danatersebut harus dibebankan sebagai beban bunga menurut Pedoman Akuntansi Perbankan.

Sampai dengan tulisan ini dibuat, tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membuat daftar nominatifbeban bunga. Alasannya sederhana, mustahil untuk membuat rincian dafnom beban bunga atas setiapnasabah yang jumlahnya jutaan di seluruh perbankan Indonesia. Oleh karena itu, jalan keluar yangterbaik adalah diperlukan tranparansi yang jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan perbankan.

CALK ini harus menyajikan dengan rinci berapa jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperolehhadiah dalam program saving plan tersebut sehingga bisa ditentukan pajak terutang yangsesungguhnya. Akan sangat disayangkan bila karena kealpaan pihak perbankan dalam menyajikanrincian biaya hadiah dalam CALK, Direktorat Jenderal Pajak terpaksa melaksanakan pemeriksaan khusus.

Padahal selama ini pihak perbankan diakui sebagai pihak dengan kepatuhan yang tinggi terhadapkewajiban perpajakan di Indonesia. Diharapkan untuk depannya ada penegasan dari OJK untukmengarahkan seluruh usaha perbankan agar menggolongkan setiap biaya yang berkaitan denganpenghimpunan dana ke dalam beban bunga sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman AkuntansiPerbankan Buku Dua Halaman 173.

Pada akhirnya yang sangat dibutuhkan adalah adanya regulasi khusus dari Direktorat Jenderal Pajakmengenai pengenaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas hadiah langsung programsaving plan dan produk simpanan lainnya yang semakin variatif di Indonesia.

Source : http://www.pajak.go.id

IBFCLIP

Meski tingkat inflasi akan jauh dari target Bank Indonesia, namun kenaikan harga bahan bakar minyak(BBM) subsidi diprediksi tidak akan memicu penaikan tingkat bunga oleh bank sentral.

Demikian dikemukakan oleh Rangga Cipta, analis dari PT Samuel Sekuritas Indonesia mengomentariputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi rata-rata 34%.

Menurutnya, tingkat bunga BI yang sudah tinggi saat ini lebih banyak disebabkan oleh pelebaran defisittransaksi berjalan dan defisit fiskal, ketimbang disebabkan oleh tekanan harga.

Jadi, jika disparitas harga BBM yang menyempit akan membantu untuk menghadapi defisit ganda, makatidak ada alasan yang mendesak untuk menaikkan tingkat bunga Bank Indonesia.

Sedangkan terkait tingkat inflasi, Rangga memperkirakan tingkat inflasi akan naik ke posisi 7,5% pertahun pada akhir 2014. Sedangkan pada tahun depan tingkat inflasi diperkirakan akan bertahan di sekitar7,5%-8% per tahun terkait penaikan harga bahan bakar oleh pemerintah.

Seperti diketahui pada tahun 2014 ini, Bank Indonesia tinggal sekali lagi menggelar rapat dewangubernur, yaitu pada Kamis (11/12/2014). Pada RDG terakhir di Kamis (13/11/2014), BI Rate tetap di level7,5%.

Source : http://finansial.bisnis.com

Analis: Kenaikan BBM Tak PicuPenaikan BI Rate

IBFCLIP

Analis PT Samuel Sekuritas Indonesia Rangga Cipta mengatakan dampak penaikan harga bahan bakarminyak bersubsidi rata-rata sebesar 34% akan berdampak positif terhadap pasar.

Menurutnya, dampak positif itu akan terasa, meski terjadi penguatan nilai dolar AS terhadap sejumlahnilai tukar asing yang akan cukup berpengaruh. Dalam jangka menengah euforia tersebut secarabertahap akan terkonfirmasi melalui eksekusi pemerintah atas anggaran yang ada.

"Jika pemerintah bisa memenuhi janjinya untuk menempatkan sebagian besar anggaran untukbelanja infrastruktur, maka sentimen positif akan terus berlanjut,” ujar Rangga, Selasa (18/11/2014).

Sedangkan dampaknya terhadap pertumbuhan akan negatif dalam jangka pendek dan menengah.Pasalnya, daya beli masyarakat akan tertekan oleh kenaikan harga, sedangkan aktivitas investasi akanmelemah akibat likuiditas yang kian ketat.

Source : http://finansial.bisnis.com/read/20141118/9/273695/bbm-naik-analis-prediksi-dorong-euforia-pasar

BBM NAIK: Analis Prediksi DorongEuforia Pasar

- BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT- PERSONAL EXAM PREPARATION- IT GOVERNANCE & MANAGEMENT- IT SECURITY- QUALITY MANAGEMENT SYSTEM- IT RISK MANAGEMENT- GREEN IT

IT GOVERNANCE INDONESIA INDONESIA SAFETY CENTER

- ADVANCE & CERTIFIED SAFETY

- AK3- HSE & SAFETY MANAGEMENT- ISO- HEALTH & INDUSTRIAL HYGINE

- ADVANCE QUALITY- BUSINESS PROCESS MGT.- FOOD AND AGRO- ENVIRO AND ENERGY

INDONESIA PRODUCTIVITY ANDQUALITY INSTITUTE

Professionals Development and

Knowledge Center

Consulting and Management SolutionsPROXSIS CONSULTANT - PT. PROXSIS SOLUSI BISNIS

PROXSIS IT - PT PROXSIS GLOBAL SOLUSI

SYNERGI SOLUSI - PT. SINERGI SOLUSI INDONESIA

PROXSIS INC. SURABAYA - PT. PROXSIS MANAJEMEN INTERNASIONAL

PROXSIS FOOD AND AGRO

PROXSIS ENVIRO AND ENERGY MANAGEMENT

PROXSIS ADVANCE QUALITY AND ASSET MANAGEMENT

PROXSIS BPM

SECURE INC. - IT SECURITY SOLUTION AND SERVICES

PROXSIS TAX AND ACCOUNTING SERVICESPROXSIS TAX -

ISC - INDONESIA SAFETY CENTER

IPQI - INDONESIA PRODUCTIVITY AND QUALITY INSTITUTE

ITG.ID - IT GOVERANCE INDONESIA

INDONESIA TAX CENTER

ABOUT US

- Risk Management LSPP LV 1- Risk Management LSPP LV 2- Risk Management BSMR LV 1- Risk Management BSMR LV 2- Indonesia Banking & Finance- Indonesia Tax

INDONESIA BANGKING & FINANCE

Permata Kuningan lt.17Kawasan Bisnis Epicentrum

HR.Rasuna SaidJl.Kuningan Mulia Kav.9C

Telp : 021-29069519Fax : 021-83708681