indikasi geografis - materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com · (2000). karir pada direktorat...

Indikasi GeografisSebuah Pengantar

Dr. Andy Noorsaman SommengAgung Damarsasongko, S.H., M.H.

ii Indikasi GeografisSebuah Pengantar

Hak cipta yang dilindungi undang-undang pada: Penulis

Hak Penerbitan pada : Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI)

Perancang Sampul dan Tata Letak Isi : Tafta & Yasmon Rangkayosati

EDISI PERTAMACetakan ke-1 : Tahun 2008

Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan atau diperbanyak dengan tujuan komersil dalam bentuk apapun tanpa izin dari DJHKI, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah dengan menyebutkan buku ini sebagai sumber.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD)Indikasi Geografis, Sebuah PengantarCetakan I, Jakarta: DJHKI, 2008viii + 156 hlm.; 15 x 21 cmISBN:

Diterbitkan oleh:Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI)Departemen Hukum dan Hak Asasi RIbekerja sama denganJapan International Co-operation Agency (JICA)


iii

Kata Pengantar

Perlindungan atas Indikasi Geografis (“IG”) merupakan hal yang baru dalam sistem perlindungan hak kekayaan intelektual (“HKI”) di Indonesia. Di tingkat internasional, perlindungan atas IG diatur dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Perjanjian TRIPs) yang mewajibkan negara-negara anggota untuk menyusun peraturan tentang IG dengan tujuan memberikan perlindungan hukum atas tanda yang mengindentifikasikan suatu wilayah negara, kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal produk, di mana reputasi, kualitas dan karakterisitik produk terkait sangat ditentukan oleh faktor geografis di wilayah tersebut.

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan Perjanjian TRIPs, ketentuan tentang IG di Indonesia telah dituangkan dalam Pasal 79 A s/d 79 D Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Pelaksanaan ketentuan yang mengatur tata cara pendaftaran IG diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Kebutuhan akan perlindungan IG di tanah air merupakan hal yang sangat penting mengingat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam hal produk-produk yang dapat dilindungi sebagai IG. Adanya sistem perlindungan IG akan memberikan banyak manfaat, antara lain adanya perlindungan hukum pada produk-produk IG di Indonesia. Selanjutnya, IG dapat digunakan sebagai marketing tool dalam dunia perdagangan, baik di tingkat nasional maupun di internasional. Di samping itu, dengan IG produk-produk daerah/lokal akan memiliki nilai tambah. Hal tersebut diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai perbandingan, manfaat perlindungan IG dapat dilihat di negara-negara yang telah memberlakukan sistem perlindungan IG secara nasional yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi produk-produk IG lokal maupun asing/internasional. Kasus Champagne, Darjeeling Tea, dan Basmati Rice adalah contoh-contoh kasus yang telah diselesaikan secara internasional dan telah menjadi perhatian dunia.

iv Indikasi GeografisSebuah Pengantar

Buku ini memberikan gambaran umum tentang IG sebagai suatu bentuk perlindungan dalam sistem perlindungan HKI serta menjelaskan secara historis pengaturan IG, mulai dari Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris) sampai dengan Perjanjian TRIPs. Dalam buku ini diuraikan pula tentang pelaksanaan perlindungan IG di beberapa negara, diantaranya, Perancis, Australia, Amerika dan India. Selanjutnya, untuk memahami pentingnya perlindungan IG, buku ini juga memuat uraian beberapa kasus/sengketa yang terkait dengan IG di beberapa negara. Salah satu bagian terpenting dari buku ini adalah uraian tentang lingkup perlindungan IG di Indonesia dan tata cara pengajuan permohonan IG.

Dengan penyelesaian buku ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada segenap pihak, termasuk segenap pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal HKI yang telah memberikan perhatian dan dukungan sehingga buku ini bisa diterbitkan tepat pada waktunya. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi juga disampaikan kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) atas dukungan yang terus menerus diberikan dalam rangka promosi dan pengembangan sistem HKI di Indonesia, termasuk pencetakan buku ini.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Kami menyadari bahwa buku ini masih banyak memiliki kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi substansi maupun penyajiannya. Oleh sebab itu, dengan senang hati dan ucapan terima kasih, kami akan menerima koreksi/masukan untuk menyempurnakan buku ini. Harapan kami, buku ini dapat bermanfaat bagi segenap pemangku kepentingan.

Jakarta, November 2008

Dr. Andy Noorsaman SommengAgung Damarsasongko, S.H., M.H.


v

Catatan Tentang Penulis

Dr. Andy Noorsaman Sommeng

Lahir di Jakarta, 31 Maret 1959. Meraih gelar Sarjana Teknik (Ir), Jurusan Teknik Gas dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada tahun 1984, gelar Master (DEA), Jurusan Teknik Kimia dan Komputer dari University of Compiegne, Perancis pada tahun 1989 dan gelar Doktor dari Ecole Centrale Paris, Perancis, pada tahun 1993.

Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Teknik Gas dan Petrokimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia (1996) dan Wakil Dekan IV Bidang Kerjasama, Fakultas Teknik Universitas Indonesia (2000). Karir pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dimulai pada tahun 2001 sebagai Direktur Teknologi Informasi. Sejak 11 September 2007 penulis menjabat sebagai Direktur Jenderal HKI.

Sejak berkarir pada DJHKI penulis telah mengikuti, baik sebagai delegasi maupun pembicara, berbagai kegiatan (seminar, simposium dan pertemuan diplomatik) yang diselenggarakan di dalam dan luar negeri, antara lain, Amerika Serikat, Australia, Austria, Belanda, Cina, Filipina, Hungaria, India, Jerman, Jepang, Korea Selatan , Malaysia, Singapura, Swiss, Thailand, Vietnam, dan Yunani.

Agung Damarsasongko, S.H., M.H.

Lahir di Yogyakarta, 26 Desember 1969. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta pada tahun 1992 dan gelar Magister Hukum (M.H.), dari Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta pada tahun 2002. Pada saat ini penulis terdaftar sebagai mahasiswa program doktor ilmu hukum, Universitas Jayabaya Jakarta.

vi Indikasi GeografisSebuah Pengantar

Karir pada DJHKI dimulai pada tahun 1994 sebagai staf pada Direktorat Merek. Pada November 2005 penulis meraih jabatan sebagai Kepala Seksi Penyidikan dan Litigasi pada Direktorat Merek. Sejak Juni 2008 penulis menjabat sebagai Kepala Seksi Pertimbangan Hukum pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST & Rahasia Dagang DJHKI.

Pengetahuan dan pengalaman di bidang HKI diperkaya melalui keikutsertaan dalam berbagai program pelatihan dan seminar yang diselenggarakan oleh berbagai institusi HKI baik di dalam negeri maupun di luar negeri, antara lain Kanada, Australia, Jepang, Thailand dan Cina. Pada saat ini penulis juga tercatat sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Attahiriyah-Jakarta dan STIH IBLAM.


vii

Daftar Isi

Halaman Judul ............................................................... iKata Pengantar ............................................................... iiiCatatan Tentang Penulis ................................................. vDaftar Isi ....................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................... 1 1. Latar Belakang ..................................................... 3 2. Landasan Konsep ................................................ 8 3. Sistimatika Penulisan ........................................... 11

BAB II PERJANJIAN-PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN INDIKASI GEOGRAFIS ...... 13

1. Pendahuluan ....................................................... 15 2. Perjanjian-Perjanjian Internasional tentang Indikasi Geografis ................................................ 17 a. Perjanjian Multinasional Konvensi Paris .......... 17 b. Perjanjian Madrid ............................................ 18 c. Perjanjian Lisbon ............................................. 19 d. WIPO ............................................................... 23 e. IWO ................................................................ 24 f. Undang-undang Masyarakat Eropa ................... 24 g. Perjanjian TRIPs .............................................. 25 3. Perkembangan Pengaturan Indikasi Geografis Setelah Perjanjian TRIPs ...................... 31

BAB III TINJAUAN PELAKSANAAN INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA ............. 33

1. Dasar Pelaksanaan Perlindungan Indikasi Geografis di Beberapa Negara ............................. 35 2. Pelaksanaan Indikasi Geografis di Australia ........ 36 3. Pelaksanaan Indikasi Geografis di Perancis .......... 41 4. Pelaksanaan Indikasi Geografis di India ............... 47 5. Pelaksanaan Indikasi Geografis di Amerika ......... 51

viii Indikasi GeografisSebuah Pengantar

BAB IV PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS DIIS DI INDONESIA ............................................................... 59

1. Ketentuan Indikasi Geografis di Indonesia ........... 61 2. Tata Cara Permohonan Indikasi Geografis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis ............... 66 3. Potensi Produk-produk Indikasi Geografis di Indonesia ........................................................ 78

BAB V SENGKETA DI BIDANG INDIKASI GEOGRAFISKETA DI BIDANG INDIKASI GEOGRAFIS ..... 85 1. Kasus Champagne ............................................... 87 2. Kasus Darjeeling Tea dan Basmati Rice ............... 88 3. Kasus Kopi Toraja ................................................ 91

4. Perbedaan Perlindungan Merek dengan Indikasiungan Merek dengan Indikasigan Indikasi Geografis ............................................................ 93

BAB VI PENUTUP ................................................................... 97

Kepustakaan ..................................................................... 103Lampiran

1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis ................................... 111 2. Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI Nomor HKI.03-OT.03.01 Tahun 2008 Tentang Bentuk Formulir Permohonan Pendaftaran dan

Sertifikasi Indikasi Geografis................................. 142rafis. ................................ 142


�

BAB IPENDAHULUAN

� Indikasi GeografisSebuah Pengantar


�

BAB IPENDAHULUAN

1. Latar belakang

Perlindungan atas indikasi geografis diatur dalam Perjanjian TRIPs yang mewajibkan negara-negara anggota untuk menyusun peraturan tentang indikasi geografis dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap praktek atau tindakan persaingan curang. Indikasi geografis memberikan perlindungan terhadap tanda yang mengindentifikasikan suatu wilayah negara, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakterisitik barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor geografis yang bersangkutan.

Beberapa contoh tanda yang dapat dikatakan sudah cukup terkenal yang menyangkut nama geografis misalnya Champagne, Cognac, Havana dan Tequila. Nama-nama tersebut menunjukkan asal tempat, negara atau wilayah di mana suatu produk dihasilkan. Dengan kata lain, ketika seseorang menyebut nama suatu produk dengan nama geografis maka orang akan mengaitkan produk tersebut dengan tempat asal dari produk yang bersangkutan. Karena kekhasan suatu produk seringkali juga menunjuk pada kualitas, maka indikasi geografis dapat pula berfungsi sebagai identitas reputasi dari produk asli yang berasal dari daerah atau wilayah tertentu. Karenanya, tanda tersebut dapat pula dikatakan mempunyai nilai ekonomi.

Sama halnya dengan merek, indikasi geografis mempunyai nilai ekonomi karena dapat dinilai oleh masyarakat, khususnya mengenai kualitas suatu barang atau produk yang berasal dari daerah tertentu. Dari segi definisi, indikasi geografis mengandung pengertian (WIPO, 1999):


“A Geographical Indication is a sign used on goods that have specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that place of origin. Most commonly, a geographical indications consists of the name of the place of origin of the goods. Agricultural products typically have qualities that derive from their place of production and are influence by specific local factors, such as climate and soil.”

Dari pengertian di atas dapat diuraikan ciri atau unsur-unsur pokok indikasi geografis sebagai berikut:

Sebagai tanda yang diambil dari nama daerah yang merupakan ciri khas suatu produk atau barang yang diperdagangkan.

Sebagai tanda yang menunjukkan kualitas atau reputasi produk atau barang yang bersangkutan.

Kualitas barang tersebut dipengaruhi oleh alam, cuaca dan tanah didaerah yang bersangkutan.

Perlindungan atas indikasi geografis diatur dalam ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 Perjanjian TRIPs. Namun demikian, istilah indikasi geografis dan perlindungan hukumnya sudah dikenal sejak lebih seratus tahun yang lalu, yaitu sejak digunakannya istilah “Appelation of Origin” dan “Indication of Source”. Meskipun tidak disertai definisi yang jelas, istilah-istilah tersebut telah lama digunakan dalam berbagai konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual (HKI), diantaranya:

1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property - 1883 (Kovensi Paris) menyebutkan adanya perlindungan secara luas terhadap “indication of source” atau indikasi asal dan “appelation of origin” atau penamaan tempat asal (Pasal 1 (2) Konvensi Paris), serta adanya pemberian sanksi secara langsung atau tidak langsung terhadap penggunaan indikasi asal atau “indication of source” palsu (Pasal 9).

•

•

•


�

2. Perjanjian Madrid (1891), yang mengatur pemberian perlindungan terhadap indikasi geografis yaitu perlindungan terhadap barang-barang dari penggunaan indikasi geografis palsu, baik secara langsung maupun tidak langsung Dengan kata lain, perjanjian tersebut melarang penggunaan indikasi asal dari suatu daerah yang dipergunakan oleh suatu negara atau daerah yang tidak menghasilkan barang tersebut.

3. Perjanjian Lisbon (1958), yang mengatur pemberian perlindungan terhadap penamaan tempat asal dari suatu daerah untuk digunakan pada produk. Dalam perjanjian tersebut diatur mengenai sistem pendaftaran bagi rujukan asal. Intinya, pendaftaran bagi penamaan tempat asal dilakukan di World Intellectual Property Organization ("WIPO") .

Patut dicatat bahwa pada tahun 1974 WIPO membuat rancangan perjanjian internasional yang akan mengatur mengenai indikasi geografis. Diantaranya, akan memberikan definisi yang berbeda mengenai indikasi asal (indication of source) dan penamaan tempat asal (appelation of origin). Indikasi asal adalah setiap ekspresi atau tanda yang digunakan untuk menunjukkan asal suatu produk atau jasa, baik yang menunjukkan negara, daerah atau tempat produk tersebut dihasilkan. Sedangkan appelation of origin atau penamaan tempat asal berarti nama geografis suatu negara, wilayah/ daerah atau tempat khusus yang mempunyai dua ciri khusus yang sangat mendasar yaitu lingkungan geografis termasuk faktor alam dan faktor manusia atau keduannya faktor tersebut.

Adanya perbedaan definisi indikasi geografis sebagaimana disebutkan di atas seringkali mempersulit pemahaman dan penerapannya. Sejauh ini, terdapat banyak istilah yang digunakan yang diambil dari nama geografis yang menggambarkan asal barang. Diantaranya adalah “appelation of origin”, “indication of source”, “designation of origin” dan “indication of geographical origin”.


Istilah-istilah tersebut sudah digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Eropa dan beberapa perjanjian internasional di bidang HKI. Masalahnya adalah bahwa dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian internasional tersebut, peristilahan tersebut diberi makna yang berbeda-beda. Hal tersebut terasa sangat menyulitkan terutama pada waktu diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Misalnya, beberapa penulis mengatakan geographical indication merupakan tanda yang ditunjukkan asal barang saja. Sedangkan appelation of origin menunjukkan asal barang dan ciri atau kualitas barang tersebut yang secara esensial berkaitan dengan asal geografisnya (Simon,1983).

Perjanjian TRIPs mengatur tentang perlindungan bagi indikasi geografis dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24. Dalam ketentuan tersebut indikasi geografis dianggap memiliki pengertian yang lebih khusus atau lebih sempit bila dibandingkan dengan ketentuan Perjanjian Madrid dan Perjanjian Lisbon . Dalam Perjanjian TRIPs, indikasi geografis dibatasi hanya tentang perlindungan bagi komoditas yang memiliki ciri-ciri khusus yang dipengaruhi oleh faktor alam dan bukan karena faktor manusia. Tradisi dan kerajinan yang dikerjakan dari suatu generasi dari suatu wilayah tidak termasuk dalam materi perlindungan (Conrad, 1996:5). Proses pembuatan tidak termasuk dalam perlindungan meskipun produk tersebut berkaitan dengan budaya dari daerah tersebut (Conrad, 1999:5). Di sisi lain Perjanjian TRIPs mengatur konsepsi yang lebih luas tentang indikasi geografis. Intinya indikasi geografis melindungi tidak hanya nama negara, kota atau nama geografis tapi juga simbol seperti Eifel Tower di Paris atau Tower Bridge di London. Namun, definisi indikasi geografis dalam Persetujuan TRIPs terasa lebih sempit dibandingkan definisi yang digunakan sebelum berlakunya Perjanjian TRIPs. Singkatnya definisi indikasi geografis menurut Persetujuan TRIPs merujuk pada ciri, kualitas atau reputasi barang yang secara essensial berkaitan dengan asal geografis, sedangkan sebelum itu, indikasi geografis diartikan sebagai indikasi asal geografis dari barang saja (Simon,1983).


�

Perjanjian TRIPs mengatur perlindungan terhadap indikasi geografis atas minuman anggur (wine) dan minuman keras (spirit) sebagaimana diatur dalam Pasal 24.

Seluruh negara anggota WTO wajib melaksanakan ketentuan Perjanjian TRIPs berkaitan dengan indikasi geografis ke dalam sistem hukum nasional masing-masing.

Indonesia pertama kali mengatur perlindungan atas indikasi geografis dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang diatur dalam Pasal 79A sampai dengan Pasal 79D. Ketentuan Pasal 79 A kemudian diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Ketentuan tersebut memuat pengertian indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang karena faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri khas dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Obyek perlindungannya mencakup barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan atau hasil-hasil industri tertentu lainnya. Pelaksanaan ketentuan tersebut di atas lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Dalam pelaksanaan ketentuan mengenai indikasi geografis sebagaimana dimaksud akan timbul berbagai pertanyaan . Hal tersebut menyangkut kegiatan perekonomian di Indonesia yang sudah sangat luas menggunakan nama kota atau daerah sebagai tanda yang melekat pada produk. Misalnya, Kopi Kintamani, Kopi Toraja, dan Ubi Cilembu. Produk indikasi geografis tersebut masing-masing mempunyai ciri dan kualitas yang bersifat khas yang telah melekat dalam anggapan masyarakat. Apabila dikaji lebih mendalam, timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan bersifat khusus atau khas itu adalah bahan bakunya yang harus dari daerah tersebut ataukah faktor lainnya?


Selanjutnya, siapa yang berhak atas pengelolaan poduk-produk indikasi geografis tersebut? Pertanyaan–pertanyaan tersebut sangat mendasar dalam pelaksanaan sistem indikasi geografis di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dalam buku ini akan diuraikan secara umum hal – hal sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Internasional yang mengatur tentang Indikasi Geografis ?

2. Bagaimana mekanisme perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia dan negara-negara lain ?

2. Landasan Konsep

Perumusan tentang indikasi geografis diatur dalam Ketentuan Konvensi Paris, Perjanjian Madrid dan Perjanjian Lisbon yang kemudian dipertegas lagi dalam ketentuan Perjanjian TRIPs. Pasal 1(2) Konvensi Paris menyebutkan perlindungan tentang “Indication of Source” atau “Appelation of Origin” yang merupakan salah satu bagian dari obyek perlindungan konvensi, yaitu:

“The Protection of Industrial Property has as its object patents, utility models, indrustrial design, trademarks, service marks, trade names, indication of source or appelation of origin, and the repression of unfair competition” (WIPO,1998)

Sedangkan Perjenajian Madrid memberikan rumusan perlindungan yang lebih luas tentang indikasi geografis yang dirumuskan dalam Pasal 1(1) sebagai berikut (WIPO, 1998):

“ All goods bearing a false or deceptive indication by which one of the countries to which this agreement applies or a place situated therein, is directly or indirectly indicated as being the country or place or origin shall be seized on importation into any of the said countries.”

Selanjutnya Perjanjian Lisbon mengatur tentang indikasi geografis secara lebih luas lagi dengan ruang lingkup pengaturan yang mencakup


�

sistem pendaftaran atas indikasi geografis. Dalam perjanjian tersebut indikasi geografis dinyatakan sebagai appelation of origin yang secara definitif dirumuskan dalam Pasal 2 sebagai berkut (WIPO, 1998):

“The geographical name of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality and charateristic of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors”.

Adapun Perjanjian TRIPs mengatur masalah indikasi geografis dalam ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut (terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

Pasal 22

1. Yang dimaksud dengan indikasi geografis berdasarkan perjanjian ini adalah tanda yang mengindentifikasikan suatu wilayah Negara Anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakterisitik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut.

2. Negara Anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk melarang :

(a) Digunakan cara apapun dalam pemberian tanda terhadap barang yang memberikan petunjuk atau kesan yang menyesatkan masyarakat bahwa barang yang bersangkutan berasal dari wilayah lain selain dari wilayah asal yang sebenarnya dari barang tersebut;

(b) Setiap penggunaan indikasi geografis yang merupakan tindakan persaingan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10bis Konvensi Paris (1967).

3. Negara Anggota wajib, apabila hal tersebut dimungkinkan dalam peraturan perundang-undagannya atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau membatalkan pendafaran Merek yang berisikan atau mengandung indikasi geografis untuk suatu barang yang sebenarnya tidak berasal dari wilayah sebagaimana disebutkan, apabila penggunaan indikasi serupa

�0 Indikasi GeografisSebuah Pengantar

itu dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal barang yang sesungguhnya.

4. Ketentuan dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku terhadap indikasi geografis yang secara menyesatkan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa barang tersebut berasal dari wilayah lain, walaupun secara tertulis menunjukan secara benar tentang wilayah asal dari barang yang bersangkutan, atau kawasan atau daerah tertentu di dalam wilayah tersebut.

Pasal 23

1. Negara Anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk mencegah digunakannya indikasi geografis minuman anggur atau minuman keras untuk minuman anggur atau minuman keras yang sebenarnya tidak berasal dari wilayah seperti yan diindikasikan, sekalipun wilayah asal yang sebenarnya dari barang tersebut disebutkan atau indikasi geografis yang berasangkutan diterjemahkan atau disertai dengan catatan seperti “jenis”, “tipe”, “gaya”, “imitasi” atau sejenisnya.

2. Dalam hal dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangannya atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, Negara Anggota wajib menolak atau membatalkan pendaftaran Merek untuk minuman anggur atau minuman keras yang berisikan atau mengandung indikasi geografis untuk minuman anggur atau minuman keras, apabila minuman anggur atau minuman keras tersebut tidak berasal dari wilyah yang digambarkan.

3. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4), dalam hal terdapat beberapa indikasi geografis minuman anggur yang menggunakan istilah yang sama sehingga memiliki kemiripan satu sama lain (homonimous), perlindungan diberikan untuk setiap indikasi.

Negara Anggota wajib menetapkan persyaratan sehingga indikasi geografis yang memiliki kemiripan satu sama lain dapat dibedakan dengan memperhatikan kebutuhan akan jaminan perlakuan yang adil terhadap produsen yang bersangkutan dan agar tidak menyesatkan masyarakat.

4. Dalam rangka menyediakan perlindungan terhadap indikasi geografis minuman anggur, perundingan perlu diadakan melalui


��

Dewan TRIPs mengenai pembentukan sistem multilateral bagi notifikasi dan pendaftaran Indikasi geografis minuman anggur yang memenuhi syarat bagi perklindungannya yang berasal Negara Anggota yang gikut serta dalam sistem tersebut.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek ketentuan mengenai indikasi geografis dan indikasi asal dirumuskan dalam Pasal 56 dan Pasal 59 sebagai berikut:

Pasal 56

1. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersbut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Pasal 59

Indikasi asal dilindungi sebagai suatu tanda yang:

a. memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan atau

b. semata-mata menunjukan asal suatu barang atau jasa.

3. Sistimatika Penulisan

Buku ini secara sistimatis terdiri dari enam bab. Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan Latar Belakang Permasalahan tentang pengaturan indikasi geografis sebagai suatu perlindungan baru dalam sistem perlindungan HKI. Bab II menjelaskan tentang Tinjauan Yuridis Normatif yang menjelaskan secara historis pengaturan dan definisi indikasi geografis mulai dari Konvensi Paris sampai dengan Perjanjian TRIPs. Selanjutnya, Bab III menjelaskan tinjauan pelaksanaan indikasi geografis di beberapa negara maju dan berkembang antara lain, Perancis, Australia, Amerika dan India. Bab ini juga memuat produk-produk indikasi geografis yang telah dilindungi di negara-negara tersebut. Bab V menjelaskan tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa di

�� Indikasi GeografisSebuah Pengantar

bidang indikasi geografis di beberapa negara. Sebagai penutup, Bab VI menguraikan tentang keutamaan perlindungan indikasi geografis bagi Indonesia.


��

BAB IIPERJANJIAN-PERJANJIAN

INTERNASIONAL YANGBERKAITAN DENGAN

PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS


��

BAB IIPERJANJIAN-PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG

BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS

1. Pendahuluan

Secara umum, setiap negara mempunyai produk-produk unggulan yang berasal dari tempat, wilayah atau daerahnya. Produk-produk serupa itu bahkan telah menjadi semacam identitas atau ciri khas dari tempat, wilayah atau daerah tersebut. Negara-negara yang secara historis mempunyai produk-produk khas dari tempat, wilayah atau daerahnya akan berupaya menjual kekhasannya tersebut. Seiring dengan itu, penggunaan nama geografis pada suatu produk semakin menjadi cara untuk memasuki arena perdagangan internasional. Dalam kaitan ini, negara-negara yang potensial mempunyai produk yang menggunakan nama geografis adalah negara-negara di Eropa dan negara-negara di Rusia. Negara-negara tersebut rata-rata mempunyai produk yang bersifat khas yang berasal dari tempat, wilayah atau daerahnya. Sudah sejak dahulu produk yang bersifat khas dari tempat, wilayah dan daerah di negara-negara Eropa mempunyai reputasi, kualitas dan karateristik yang demikian terkenal sehingga dapat kiranya dipahami bila konsepsi perlindungan hukum atas produk–produk yang menggunakan nama geografis bermula dari negara-negara di Eropa, termasuk Perancis.

Perjanjian antar negara-negara di dunia yang pertama kali memberikan perlindungan atas penggunaan nama geografis atas suatu produk adalah Konvensi Paris yang kemudian berkembang melalui Perjanjian Madrid, Perjanjian Lisbon, hingga Perjanjian TRIPs. Selain perjanjian-perjanjian internasional tersebut, terdapat pula ketentuan–ketentuan hukum lain yang berlaku lokal pada wilayah negara-negara Eropa. Misalnya, negara Perancis telah memberikan perlindungan


terhadap produk-produk yang menggunakan nama geografis secara lokal berdasarkan ketentuan hukum French Law 1919 (WIPO, 1998:123).

Sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional sebagaimana dimaksud diatas, terdapat tiga istilah yang hingga kini masih dipergunakan dalam kerangka pengaturan perlindungan atas penggunaan nama geografis, yaitu “Appelation of Origin” atau Penamaan Tempat Asal, “Geographical Indication” atau Indikasi Geografis dan “Indication of Source” atau Indikasi Asal. Istilah-istilah tersebut dibedakan oleh WIPO satu sama lainnya karena memang mempunyai perbedaaan yang sangat mendasar (WIPO,2001:4).

Penamaan tempat asal adalah bentuk khusus dari indikasi geografis yang dipergunakan pada suatu produk dengan memperhatikan hal yang sangat eksklusif dan mempersyaratkan kualitas serta reputasi dari produknya. Kualitas pada produk tersebut berkaitan erat dengan lingkungan geografisnya termasuk faktor-faktor alam dan manusianya. Penamaannya menggunakan nama-nama geografis yang merupakan tempat asal produk tersebut. Perlindungan yang diberikan oleh Penamaan Tempat Asal tidak mencakup nama–nama non geografis atau lambang-lambang dari suatu daerah.

Indikasi geografis merupakan tanda yang menunjukkan produk dari suatu tempat, wilayah atau daerah tertentu dengan memperhatikan kualitas, reputasi dan karateristik produk yang dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia pada wilayah yang bersangkutan. Perlindungan atas indikasi geografis tidak hanya menyangkut masalah produk tetapi juga tanda-tanda atau simbol-simbol yang menunjukkan asal produk yang bersangkutan.

Definisi tentang indikasi geografis sebagian berasal dari definisi penamaan tempat asal. Namun, secara deskriptif tampak adanya rumusan yang membedakan pada Indikasi Geografis yang definisinya diawali dengan kata-kata “Indication which identifies a good…”. Sedangkan


��

definisi pada Penamaan Tempat Asal yaitu “The geographical name of a country, region, or locality which serves the Product…”. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup perlindungan atas produk yang menggunakan nama geografis ternyata lebih luas cakupannya pada konsepsi indikasi geografis.

Selanjutnya, pengertian indikasi asal adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan negara atau tempat di suatu negara dimana produk tersebut berasal. Indikasi asal tidak memberikan perhatian pada kualitas, reputasi dan karateristik produk. Indikasi asal lazimnya menggunakan kata-kata “Made In…”, seperti misalnya “Made In France”, “Made In Japan” dan sebagainya.

Produk yang menggunakan nama geografis pada dasarnya akan dianggap sebagai sesuatu hal yang sangat berharga bagi negara karena produk tersebut menunjukkan kekhasan negara yang bersangkutan. Oleh karena itu perlindungan hukum atas produk-produk tersebut harus diberikan untuk menghindari bentuk-bentuk praktek persaingan curang yang menggunakan nama geografis secara tanpa hak. Untuk memahami lebih lanjut mengenai gambaran tentang perlindungan penggunaan nama geografis atas suatu produk berikut batasan-batasan didalamnya, perlu ditelaah lebih jauh mengenai perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan penggunaan nama geografis tersebut.

2. Perjanjian-Perjanjian Internasional Tentang Perlindungan Indikasi Geografis

a. Perjanjian Multinasional Konvensi Paris

Konvensi Paris (1883) adalah perjanjian multinasional pertama yang memberikan perlindungan bagi indikasi geografis. Dalam Pasal 1(2) Konvensi Paris disebutkan (WIPO, 1998:122):


“The Protection of Industrial Property has its object Patens, Utility Models, Industrial Designs, Trademarks, Servicemarks, Tradenames, Indication of Source or Appelation of Origin, and the repression of Unfair Competition”.

Rumusan Pasal 1(2) Konvensi Paris tersebut pada dasarnya tidak mengatur secara rinci pengertian tentang indikasi geografis. Konvensi tersebut hanya menegaskan indikasi geografis sebagai obyek HKI. Selanjutnya dalam Pasal 10 Konvensi Paris ditegaskan larangan memperdagangkan barang dengan menggunakan indikasi geografis yang tidak sesuai dengan asal dari daerah atau wilayah geografis tersebut.

Menurut Conrad, ruang lingkup Konvensi Paris masih sangat terbatas karena tidak menjelaskan pengertian “Indication of Source” atau “Appelation of Origin” (Conrad,1996:5). Konvensi juga tidak menyebutkan kapan suatu indikasi geografis dianggap melanggar atau keliru. Akibatnya negara-negara anggota Konvensi Paris tidak dapat menentukan apakah penggunaan suatu Indikasi Geografis dianggap melawan hukum atau tidak.

Sejak berlakunya Konvensi Paris, berkembang beberapa istilah selain “Indication of Source” dan “Appelation of Origin”, yang dimaksudkan untuk mengindentifikasi tanda dari sebuah barang atau produk yang berasal dari wilayah geografis tertentu. Diantaranya, istilah “Indication of Origin”, “Designation of Origin”, atau “Geographical Indication” (Helbling,1998 :8).

b. Perjanjian Madrid

Perjanjian internasional berikutnya yang memberikan perlindungan bagi indikasi Geografis adalah Perjanjian Madrid. Dalam Pasal 1(1) ditegaskan bahwa (WIPO,1998: 122):


��

“All goods bearings a false or deceptive indication by which one of the countries to which this Agreement applies, or a place situated therein, is directly indicated as being the country or place of origin shall be seized on importation into any of the said countries”.

Ketentuan di atas pada dasarnya telah memberikan gambaran tentang perluasan lingkup perlindungan indikasi geografis, yaitu memberikan perlindungan atas indikasi geografis dari pemalsuan atau penggunaan barang / produk yang bukan berasal dari wilayah geografis yang sebenarnya. Bentuk perlindungan diarahkan dengan memberikan kewenangan kepada petugabea dan cukai yang menemukan praktek penggunaan indikasi geografis secara tanpa hak dalam suatu produk. Namun demikian tingkat perlindungan bagi indikasi geografis tersebut dirasakan belum memadai mengingat langkah tersebut digantungkan pada pengaturan lebih lanjut dalam hukum nasional masing-masing negara.

c. Perjanjian Lisbon

Perjanjian Lisbon (1958) memberikan perlindungan atas Penamaan Tempat Asal dan mengatur pula tentang pendaftarannya. Perjanjian ini ditanda tangani oleh 18 negara yaitu: Algeria, Bulgaria, Burkina, Congo, Costa Rica, Cuba, Czech Republic, France, Gabon, Haiti, Hungary, Israel, Italy, Mexico, Portugal, Slovakia, Togo, Tunisia dan mulai berlaku tanggal 25 September 1966 (WIPO,1998:2). Dari Perjanjian Lisbon ini 835 Penamaan tempat asal sudah terdaftar dan 766 diantaranya masih digunakan (WIPO,2001:16).

Patut dicatat bahwa dalam perkembangannya Perjanjian Lisbon ini mencoba membuat peraturan yang lebih efektif guna melaksanakan perlindungan indikasi geografis dengan sistem baru. Negara–negara anggota Perjanjian Lisbon menyetujui adanya sistem pendaftaran untuk perlindungan Penamaan tempat asal WIPO sebagai lembaga internasional yang akan melaksanakan sistem pendaftarannya.


Penamaan Tempat Asal suatu produk pada dasarnya diakui dan dilindungi di negara asal, tetapi wajib didaftarkan di WIPO. Perjanjian ini tidak membatasi pada produk anggur (wine) dan minuman keras (spirit) tetapi memberikan perlindungan yang lebih luas yaitu pada sejumlah produk seperti minuman, buah-buahan dan sayur-sayuran.

Perjanjian Lisbon memberikan rumusan tentang Penamaan Tempat Asal pada Pasal 2 (1) sebagai berikut (WIPO, 1998 : 123):

“The geographical name of a country, region or locality, which serves to designate a product originating therein the characteristic qualities of which are due exclusively or essentially to geographical environment, including natural and human factor”.

Dari ketentuan diatas dapat disarikan tiga hal pokok yang menjadi dasar bagi perlindungan Penamaan Tempat Asal, yaitu:

1) Penamaan atas barang/produk harus dengan nama geografis sebuah negara, wilayah atau daerah.

2) Penamaan Tempat Asal harus menunjukkan bahwa barang atau produk tersebut berasal dari negara, wilayah atau daerah.

3) Harus ada kualitas dan karakteristik pada barang atau produk yang berasal dari daerah geografis tersebut. Kedua hal tersebut merupakan hal yang sangat mendasar dalam menentukan suatu Penamaan tempat asal. Kualitas dan karateristik tersebut ditentukan oleh faktor alam dan manusia.

Apabila dikaitkan dengan kesepakatan negara-negara anggota Perjanjian Lisbon, pengakuan terhadap ketiga hal pokok tersebut atas produk / barang dari Appelation of Origin harus diperoleh di wilayah atau negara asal terlebih dahulu baru kemudian didaftarkan di Biro Internasional (WIPO).

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Lisbon dijelaskan bahwa:


��

“The country of origin is the country whose name, or the country in which is situated the region or locality whose name, constitutes the appelation of origin which has given the product its reputation”.

Syarat utama yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Lisbon adalah bahwa produk atau barang dari Penamaan tempat asal tidak hanya harus diakui tetapi juga harus dilindungi di negara yang menghasilkan barang/produk yang bersangkutan. Dengan demikian, semata-mata pengakuan dari negara atas penamaan tempat asal suatu produk tidaklah mencukupi, namun harus pula diikuti dengan perlindungan dari negara yang menjangkau segala aspek yang berkaitan dengan penamaan tempat asal termasuk yang menyangkut perkara pengadilan. Untuk dapat mengatur perlindungan semacam ini, perlu dibuat ketentuan khusus yang harus dipenuhi barang/produk tersebut yang berupa ketentuan administratif atau pendaftaran. Ketentuan khusus tersebut mencakup faktor khusus dari obyek perlindungan seperti sifat/karakteristik, areal geografis dan pengguna yang berhak atas penamaan tempat asal. Syarat kedua yang harus dipenuhi adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) bahwa penamaan tempat asal harus terdaftar di Biro Internasional (WIPO).

Ketentuan tentang pendaftaran penamaan tempat asal diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Lisbon yang menyebutkan:

1) The registration of appellations of origin shall be effected at the International Bureau, at the request of the Offices of the countries of the Special Union, in the name of any natural persons or legal entities, public or private, having, according to their national legislation, a right to use such appellations.

2) The International Bureau shall, without delay, notify the Offices of the various countries of the Special Union of such registrations, and shall publish them in a periodical.

3) The Office of any country may declare that it cannot ensure the protection of an appellation of origin whose registration has been notified to it, but only in so far as its declaration is notified to the International Bureau, together with an indication of the


grounds therefor, within a period of one year from the receipt of the notification of registration, and provided that such declaration is not detrimental, in the country concerned, to the other forms of protection of the appellation which the owner thereof may be entitled to claim under Article 4, above.

4) Such declaration may not be opposed by the Offices of the countries of the Union after the expiration of the period of one year provided for in the foregoing paragraph.

5) The International Bureau shall, as soon as possible, notify the Office of the country of origin of any declaration made under the terms of paragraph (3) by the Office of another country. The interested party, when informed by his national Office of the declaration made by another country, may resort, in that other country, to all the judicial and administrative remedies open to the nationals of that country.

6) If an appellation which has been granted protection in a given country pursuant to notification of its international registration has already been used by third parties in that country from a date prior to such notification, the competent Office of the said country shall have the right to grant to such third parties a period not exceeding two years to terminate such use, on condition that it advise the International Bureau accordingly during the three months following the expiration of the period of one year provided for in paragraph (3), above.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Lisbon di atas, pendaftaran penamaan tempat asal dilakukan di Biro Internasional (WIPO). Namun demikian, kantor HKI yang berada di masing-masing negara yang bertindak sebagai pihak yang menyeleksi, menguji dan mengakui tentang kelayakan suatu produk dari wilayah tertentu dalam memenuhi persyaratan adanya reputasi dan kualitas sebagai penamaan tempat asal. Setelah itu barulah diajukan pendaftarannya ke Biro Internasional (WIPO). Biro Internasional tidak melakukan pemeriksaan subtantif atas produk dari wilayah atau daerah yang merupakan penamaan tempat asal dan hanya memeriksa secara administratif. Setelah suatu produk didaftarkan sebagai penamaan tempat asal oleh


��

negara anggota Perjanjian Lisbon pada Biro Internasional, selanjutnya dilakukan pengumuman di negara yang bersangkutan.

Setiap negara dapat menolak suatu produk yang diajukan sebagai penamaan tempat asal dalam tenggang waktu satu tahun sejak diterimanya pemberitahuan pendaftaran apabila negara tersebut tidak dapat meyakinkan dapat diberikannya perlindungan sesuai persyaratan. Penolakan tersebut harus didasarkan pada alasan yang tepat. Alasan untuk menolak tidak harus sesuai dengan Perjanjian Lisbon tetapi dapat juga ditentukan oleh masing-masing anggota berdasarkan kondisi khusus negara bersangkutan.

Perlindungan terhadap penamaan tempat asal tidak mengenal batas waktu. Pendaftaran juga berlaku sekali dan tidak memerlukan perpanjangan. Pembayaran hanya dilakukan satu kali pada saat mengajukan permintaan pendaftaran. Pendaftaran penamaan tempat asal dapat dibatalkan atas dasar dua alasan, yaitu produk dari penamaan tempat asal tersebut sudah menjadi nama umum dan adanya permintaan pembatalan dari negara yang mengajukan permohonan.

Perlindungan terhadap penamaan tempat asal yang terdaftar pada dasarnya berupa perlindungan terhadap seluruh bentuk penggunaan secara tanpa hak atau imitasi dari penamaan tempat asal. Atas pelanggaran penamaan tempat asal tersebut dapat diajukan tuntutan pidana melalui jaksa di wilayah negara tempat terjadinya pemalsuan atau penggunaan secara tanpa hak atas produk penamaan tempat asal.

d. WIPO

Pada tahun 1974 WIPO telah membuat rumusan perlindungan Penamaan Tempat Asal dan Indikasi Asal dengan merevisi Konvensi Paris. Rumusan tersebut telah dibahas dalam beberapa kali simposium, antara lain di Bordeaux (1988), Santenay (1989), Wiebaden (1991),


Madeira (1994), dan Melbourne (1995) (Audier,1998:12). Hal penting yang perlu diperhatikan dalam rumusan tersebut adalah penggunaan istilah indikasi geografis yang mempunyai sudut pandang berbeda. Penggunaan istilah indikasi geografis dianggap penting untuk mengakomodasi persoalan-persoalan yang berbeda dari setiap negara. Hal penting lainnya dari rumusan tersebut adalah kesepakatan bahwa perlindungan indikasi geografis termasuk larangan penggunaan produk yang diproduksi bukan dari wilayah di mana produk tersebut berasal.

e. IWO

IWO adalah organisasi antar pemerintah yang mewakili industri minuman anggur. Organisasi ini telah membuat rancangan tentang rekomendasi dan resolusi tentang definisi penamaan tempat asal sejak tahun 1924 yang membuat perbedaan atas pengakuan penamaan tempat asal dan pengakuan indikasi geografis. Istilah indikasi geografis yang digunakan oleh IWO berbeda dengan pengertian yang dibuat oleh WIPO. IWO mengartikan indikasi geografis sebagai suatu nama geografis yang dipergunakan untuk tanda asal dari produk minuman anggur atau anggur yang menjadi dasar bahan minuman keras. Bila dikaji secara lebih mendasar, sebagian dari rumusan pengertian dimaksud mengacu pada Perjanjian Lisbon. Artinya sebuah produk yang merupakan tanda dari indikasi geografis harus mempunyai kualitas dan karateristik yang terkait dengan lingkungan geografis termasuk faktor alam dan faktor manusia.

f. Undang-undang Masyarakat Eropa

Negara-negara di kawasan Eropa secara tradisi telah mengembangkan konsep perlindungan indikasi geografis dan telah memiliki ketentuan perundang-undangan tentang indikasi geografis


��

Nomor 2392/89 yang mengatur perlindungan indikasi geografis bagi anggur dan Undang Undang Wilayah No.2081/92 bagi produk-produk pertanian dan bahan makanan (Helbling,1997:5). Pada Undang Undang Wilayah No.2081/92 secara tegas dibedakan antara pengertian “Designation of Origin” dan Indikasi Geografis dalam rumusan sebagai berikut:

“designation of origin means the name of region, specific place or country uses describe a product with certain conditions that the product is originating that region, specific place or country and whose quality or other characteristics are essentially or exclusively due to a particular geographical environment, including the natural and human factors. While geographical indication is defined as the name of a region, specific place or country describing a product originating in that region, specific place or country and possessing a quality or reputation which must be attributed to the geographical origin”(Regulation (EEC) No.2081/92 of 14 July 1992).

Sesuai rumusan di atas dapat kiranya disimpulkan bahwa pengertian indikasi geografis pada ketentuan tersebut yang tidak jauh berbeda dengan ketentuan indikasi geografis pada umumnya yang dipergunakan oleh WIPO.

g. Perjanjian TRIPs

Perjanjian TRIPs adalah bagian dari paket Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). TRIPs merupakan singkatan dari Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights yang mengatur tentang aspek-aspek dagang dari HKI, termasuk perdagangan barang-barang tiruan.

Perjanjian TRIPs merupakan salah satu hasil Putaran Perudingan Uruguay yang dikemas dalam satu naskah persetujuan akhir pembentukan WTO yang ditanda tangani di Marakesh, Marroko tahun 1994.


Perjanjian TRIPs tersusun dalam tujuh bab yang terdiri dari 73 pasal. Salah satu substansi yang diatur adalah perlindungan indikasi geografis yang ditegaskan dalam Pasal 22, 23 dan 24.

Diangkatnya masalah perlindungan indikasi geografis dalam Putaran Perundingan Uruguay merupakan hasil desakan dan lobby negara-negara Eropa yang sebagian besar adalah penghasil minuman anggur dan minuman keras (Correa,2000:13). Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam substansi indikasi geografis meliputi hal-hal sebagai berikut:

Geographical Indications are indications that identify good as originating in the territory of a member, or region or locality in the territory, where given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to their geographical origin.

Legal means shall be provided to prevent use of an indication in manner that misleads the public or when it constitutes unfair competition, and to invalidate a trademark if the public is misled as to the true place of origin.

Additional protection is conferred on geographical Indications for wines and spirits, including ways of protecting homonymous indications.

Negotiations shall be undertaken to establish a multilateral system of notification and registration, aimed at increasing the protection of indications for wines and spirits.

Exceptions to the required protection may be based on prior and continuous use of an indication, prior applications or registration in good faith of trademark, or on the customary use of the indication.

Obligations only relate to geographical indications that are protected in their country of origin. (Correa;2000, hal.15).

Selanjutnya, Perjanjian TRIPs mendefinisikan indikasi geografis dalam Pasal 22 ayat (1) sebagai berikut:

•

•

•

•

•

•


��

Yang dimaksud dengan Indikasi Geografis berdasarkan Perjanjian ini adalah, tanda yang mengindentifikasikan suatu wilayah Negara Anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakterisitik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut.

Sesuai dengan definisi indikasi geografis diatas, dapat disimpulkan unsur-unsur indikasi geografis sebagai berikut:

1. Tanda yang mengindentifikasikan suatu wilayah Negara Anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang. Hal ini menunjukkan bahwa indikasi geografis dapat dinyatakan dalam bentuk nama geografis maupun lambang ataupun indikasi lain yang dapat menggambarkan wilayah tersebut, walaupun dalam kenyataannya lebih banyak digunakan nama geografisnya.

2. Reputasi, kualitas dan karakterisitik barang yang bersangkutan sangat berkaitan dengan faktor lingkungan geografis tersebut. Disini terlihat adanya batasan yang lebih fleksibel dibandingkan batasan Penamaan Tempat Asal yang didefinisikan dalam Perjanjian Lisbon yang menentukan bahwa kualitas dan karakteristik produk harus secara eksklusif berasal dari wilayah tertentu. Fleksibiltas ini diambil berdasarkan pengalaman dimana penentuan faktor-faktor alam dan manusia sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Lisbon merupakan hal yang sulit untuk didefinisikan atau dibedakan.

Salah satu contoh indikasi geografis yang menggunakan indikasi yang bukan merupakan nama geografis adalah Silicon Valley. Tidak banyak yang masih mengingat bahwa nama daerah tersebut sebenarnya adalah Santa Clara Valley.

Perjanjian TRIPs juga mengatur tentang perlindungan indikasi geografis dalam bentuk perlindungan hukum yang berlaku di seluruh


negara-negara anggota. Tujuannya, untuk mencegah penggunaan nama indikasi geografis secara tanpa hak. Sesuai ketentuan, setiap negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi perlindungan indikasi geografis yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2), (3) dan (4):

(2) Negara Anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk melarang:

(a) Penggunaan dengan cara apapun didalam pemberian rujukan atau tanda dari barang yang mengindikasikan atau mengesankan bahwa barang tersebut berasal dari suatu daerah geografis yang bukan wilayah asal yang sebenarnya sedemikian rupa sehingga menyesatkan masyarakat akan asal geografis dari barang tersebut;

(b) Setiap penggunaan indikasi geografis yang merupakan tindakan persaingan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10bis Konvensi Paris (1967).

(3) Negara Anggota wajib, apabila hal tersebut dimungkinkan dalam peraturan perundang-undagannya atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau membatalkan pendaftaran Merek yang berisikan atau mengandung indikasi geografis untuk suatu barang yang sebenarnya tidak berasal dari wilayah sebagaimana disebutkan, apabila penggunaan indikasi serupa itu dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal barang yang sesungguhnya.

(4) Ketentuan dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku terhadap indikasi geografis yang secara menyesatkan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa barang tersebut berasal dari wilayah lain, walaupun secara tertulis menunjukkan secara benar tentang wilayah asal dari barang yang bersangkutan, atau kawasan atau daerah tertentu di dalam wilayah tersebut.

Ketentuan Pasal 22 ayat (2) Perjanjian TRIPs diatas mengatur tindakan preventif bagi setiap negara anggota untuk melindungi produk-produk indikasi geografis dari praktek persaingan curang, serta tindakan yang dapat mengelirukan penggunaan indikasi geografis sebagai Merek. Hal ini perlu diatur mengingat seringnya terjadi penggunaan nama


��

geografis sebagai merek dagang, sehingga memberikan kesan seolah-olah merek merupakan indikasi geografis.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 22 ayat (3) lebih mengarah pada tindakan untuk menolak setiap permohonan pendaftaran merek yang mempergunakan indikasi geografis secara tanpa hak. Misalnya, suatu produk dibuat dan dipasarkan di Amerika dengan menggunakan merek Bordeux. Sementara itu, Bordeux adalah indikasi geografis yang berasal dari negara Perancis. Dalam hal demikian maka Amerika harus menolak merek Bordeux yang dipergunakan oleh orang Amerika, sebab hal tersebut dapat dianggap sebagai suatu perbuatan penggunaan indikasi geografis secara tanpa hak yang dapat mengakibatkan adanya kekeliruan masyarakat dalam melihat merek yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 22 ayat (4) memberikan perlindungan terhadap penggunaan indikasi geografis yang benar namun dapat menyebabkan kekeliruan pada masyarakat atau negara lain. Contohnya, suatu produk indikasi geografis yang berasal dari negara Perancis dibahasakan dalam bahasa Spanyol atau bahasa lain. Cara seperti ini akan menyesatkan konsumen dalam membeli produk indikasi geografis yang dimaksudkan.

Perjanjian TRIPs memberikan penegasan perlindungan atas indikasi geografis untuk minuman anggur dan minuman keras yang diatur dalam Pasal 23 sebagai berikut:

1. Negara Anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk mencegah digunakannya indikasi geografis minuman anggur atau minuman keras untuk minuman anggur atau minuman keras yang sebenarnya tidak berasal dari wilayah seperti yang diindikasikan, sekalipun wilayah asal yang sebenarnya dari barang tersebut disebutkan atau indikasi geografis yang bersangkutan diterjemahkan atau disertai dengan catatan seperti “jenis”, “tipe”, “gaya”, “imitasi” atau sejenisnya.

2. Dalam hal dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangannya atau atas permintaan pihak yang berkepentingan,


Negara Anggota wajib menolak atau membatalkan pendaftaran Merek untuk minuman anggur atau minuman keras yang berisikan atau mengandung indikasi geografis untuk minuman anggur atau minuman keras, apabila minuman anggur atau minuman keras tersebut tidak berasal dari wilyah yang diindikasikan.

3. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4), dalam hal terdapat beberapa indikasi geografis minuman anggur yang menggunakan istilah yang sama sehingga memiliki kemiripan satu sama lain (homonimous), perlindungan diberikan untuk setiap indikasi.

4. Negara Anggota wajib menetapkan persyaratan sehingga indikasi geografis yang memiliki kemiripan satu sama lain dapat dibedakan dengan memperhatikan kebutuhan akan jaminan perlakuan yang adil terhadap produsen yang bersangkutan dan agar tidak menyesatkan masyarakat.

5. Dalam rangka menyediakan perlindungan terhadap indikasi geografis minuman anggur, perundingan perlu diadakan melalui TRIPs Council mengenai pembentukan sistem multilateral bagi notifikasi dan pendaftaran indikasi geografis minuman anggur yang memenuhi syarat bagi perlindungannya yang berasal dari Negara Anggota yang ikut serta dalam sistem tersebut.

Dalam Pasal 23 Perjanjian TRIPs ditegaskan adanya perlindungan terhadap minuman anggur dan minuman keras dengan pertimbangan karena negara-negara anggota WTO terutama negara-negara Eropa pada umumnya memiliki perkebunan anggur atau merupakan penghasil minuman anggur serta minuman yang menggunakan alkohol. Dengan demikian perlindungan indikasi geografis bagi minuman anggur sangat dibutuhkan karena dari segi sejarah, budaya dan ekonomi, produk anggur sudah menjadi salah satu hasil utama negara-negara Eropa. Oleh karena itu jaminan perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi negara-negara tersebut dari praktek persaingan curang atau tindakan penggunaan indikasi geografis secara tanpa hak.


��

3. Perkembangan Pengaturan Indikasi Geografis setelah Perjanjian TRIPs

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa jaminan perlindungan hukum bagi produk yang menggunakan nama geografis merupakan hal yang sangat penting bagi negara – negara yang mempunyai produk-produk dengan menggunakan nama geografis. Oleh karena itu, banyak negara yang melakukan pengkajian ulang berbagai perjanjian internasional di bidang indikasi geografis karena dianggap tidak lagi memadai, termasuk Perjanjian TRIPs. Salah satu pertimbangan karena negara-negara yang tidak menghasilkan minuman anggur namun berpotensi menghasilkan produk-produk indikasi geografis tidak mendapatkan perlindungan dalam kerangka Perjanjian TRIPs. Negosiasi tentang kemungkinan dimasukkannya produk lain selain minuman anggur dan minuman keras terus dilakukan di TRIPs Council. Negara-negara yang mempunyai produk-produk indikasi geografis selain minuman anggur dan minuman keras, diantaranya adalah Kuba yang mempunyai produk agrikultural, Morroco yang mempunyai produk makanan, dan India yang menghasilkan berbagai produk agrikultural termasuk teh (WTO,1998). Pada persidangan TRIPs Council tanggal 19 sampai dengan 21 September 2001 juga dirundingkan pemikiran yang berkaitan dengan perluasan perlindungan indikasi geografis. Pada persidangan tersebut Australia berpendapat bahwa perluasan indikasi geografis akan merugikan negara yang hanya memiliki satu atau dua produk indikasi geografis, karena mereka berkewajiban untuk melindungi produk negara lain yang jumlahnya akan lebih banyak dari yang dimilikinya. Namun pandangan tersebut ditanggapi oleh negara-negara lain seperti Swiss, Kuba, dan India yang menilai pendapat Australia tersebut tidak beralasan. Dengan adanya perluasan perlindungan indikasi geografis diharapkan akan lebih menguntungkan karena lebih mudah mengidentifikasi produk-produk yang memiliki indikasi geogarafis dan produsen tidak akan memanfaatkan indikasi


geografis yang bukan miliknya . Hingga saat ini, keinginan sebagian negara–negara anggota WTO untuk memperluas jangkauan perlindungan indikasi geografis selain minuman anggur dan minuman keras masih belum menemukan titik temu sehingga pemikiran merevisi ketentuan Pasal 23 Perjanjian TRIPs juga belum akan segera terealisasi (Nancy Omelko, GI and the WTO Panel Decision:2007, hal.3-9).

Hal lain yang juga dipikirkan adalah memodifikasi perumusan Perjanjian Lisbon tentang Perlindungan Penamaan Tempat Asal dan Pendafarannya secara Internasional. Dalam kaitan ini, program WIPO tahun 2000-2001 telah menetapkan kegiatan untuk meninjau Perjanjian Lisbon, dengan dibantu oleh satu atau lebih konsultan dan panitia ahli yang dipimpin oleh Direktur Jenderal WIPO. Rancangan perubahan atas Perjanjian Lisbon terutama diarahkan untuk memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah utama seperti:

Prosedur Permohonan

Interprestasi atas Pendaftaran Penamaan Tempat Asal secara Internasional di Biro Internasional.

Pemecahan atas persoalan yang muncul dan penyelesaian yang memungkinkan.

Dalam hasil pertemuan pertama perubahan Perjanjian Lisbon tanggal 10–13 Juli 2000 disinggung bahwa secara umum negara–negara anggota Perjanjian Lisbon menginginkan adanya revisi atas Perjanjian Lisbon untuk menyempurnakan sistem pendaftaran yang lebih terbuka dan transparan. Perubahan Perjanjian Lisbon terutama bertujuan untuk membuat perjanjian tersebut menjadi memiliki sistem yang lebih mudah dan akrab bagi negara-negara yang bukan anggota Perjanjian Lisbon.

•

•

•


��

BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN

INDIKASI GEOGRAFIS DI BEBERAPA NEGARA


��

BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN

INDIKASI GEOGRAFIS DI BEBERAPA NEGARA

1. Dasar Pelaksanaan Perlindungan Indikasi Geografis di Beberapa Negara

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab 2, Perjanjian TRIPs merupakan bagian dari perjanjian pembentukan WTO. Sebagai konsekuensinya, setiap negara anggota atau negara-negara yang telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan WTO harus menyesuaikan peraturan-peraturan nasionalnya dengan ketentuan peraturan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Pelaksanaan efektif Perjanjian TRIPs yaitu mulai pada tanggal 1 Januari 1995. Tanggal tersebut berlaku untuk negara-negara maju. Dalam ketentuan peralihan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Perjanjian TRIPs memberikan toleransi jangka waktu hingga 5 tahun kepada negara-negara berkembang untuk menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan Perjanjian TRIPs.

Pengaturan tentang indikasi geografis dalam Perjanjian TRIPS juga menjadi wajib bagi setiap negara anggota untuk melaksanakan ketentuan indikasi geografis pada peraturan nasionalnya. Hal tersebut terdapat pada Pasal 24 ayat 1 Perjanjian TRIPs yaitu “…Sehubungan dengan perundingan tersebut, negara anggota bersedia mempertimbangkan untuk tetap memberlakukan ketentuan-ketentuan ini terhadap setiap Indikasi Geografis yang menjadi pokok perundingan…”.

Pasal 24 Perjanjian TRIPs juga melarang setiap negara anggota menghapuskan ketentuan yang sudah ada tentang indikasi geografis di negaranya sebelum terbentuknya WTO , dan memberikan perlindungan terhadap penggunaan indikasi geografis dari yang tidak berhak.


Perancis merupakan negara yang sudah mengatur lebih dahulu tentang perlindungan atas produk yang menggunakan nama geografis atau berasal dari wilayah geografis tertentu. Berkaitan dengan pengaturan indikasi geografis maka peraturan nasional yang berlaku di Perancis yang berkaitan dengan penggunaan produk atas nama geografis harus disesuaikan pula dengan ketentuan Perjanjian TRIPs.

2. Pelaksanaan Indikasi Geografis di Australia

Di Australia, indikasi geografis mulai diatur sejak tahun 1993. Sebelumnya hanya ada badan yang mengatur tentang minuman anggur dan minuman keras yang dituangkan dalam suatu peraturan pada tahun 1980 yaitu dengan adanya Undang-Undang Badan minuman Anggur dan Minuman Keras Autralia (The Australia Wine and Brandy Corporation ACT 1980). Undang-undang ini telah diubah pada tahun 1993 sebagai implementasi dari Perjanjian Minuman Anggur antara Masyarakat Ekonomi Eropa dan Australia.

Perlu dicatat bahwa perlindungan atas indikasi geografis di Australia hanya melindungi minuman anggur dan minuman keras. Sedangkan undang-undang ini mengatur tentang perusahaan yang memproduksi minuman anggur. Selebihnya, peraturan lain yang berkaitan dengan minuman anggur harus merujuk kepada Undang-undang tentang Perusahaan minuman Anggur dan Minuman Keras Australia agar dapat diidentifikasi nama-nama minuman anggur serta penggunaannya. Yang pasti, pemohon pendaftaran merek mutlak produk jenis minuman anggur yang termasuk dalam kelas 33 harus mengikuti Undang-undang ini.

Untuk melaksanakan ketentuan mengenai indikasi geografis, pada bulan Januari 1994 dibentuk Panitia Indikasi Geografis yang bertugas menentukan nama-nama dan batas-batas indikasi geografis di Australia. Panitia ini pula yang akan mengumumkan hasil akhir dari penelitiannya.


��

Pengumuman tersebut juga berkaitan dengan pendaftaran indikasi geografis yang memberikan perlindungan bagi nama wilayah indikasi geografis di Australia. Perlindungannya berlaku terhitung sejak tanggal pendaftaran indikasi geografis tersebut.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan sebagai pemohon indikasi geografis di wilayah Australia yaitu (AWBC,April 2001:1) adalah:

a) A declared winemakers organisaton

b) A declared wine grape growers organisation

c) An organisation representing winemakers in a state of Teritory

d) An organisation representing growers of wine grapes in a state or territiry

e) A winemaker

f) A grower of wine grapes.

Komite Indikasi Geografis hanya dapat menerima permohonan indikasi geografis dari orang-orang atau organisasi-organisasi sebagaimana tersebut diatas.

Setiap permohonan indikasi geografis di Australia di samping mengisi formulir juga dilampiri dengan beberapa hal yaitu :

1) Kriteria kualifikasi : Menyebutkan nama-nama dan alamat-alamat dari 5 kebun anggur yang masing-masing lima hektar secara bersamaan dengan bukti produksi 500 ton untuk minuman anggur pertahunnya.

2) Uraian tertulis: Uraian tertulis secara luas tentang tapal batas dan harus ditulis dengan permohonan.

3) Peta: menunjukkan sebutan, nama dari pembuat peta dan tanggal dikeluarkannya seluruh peta yang dipergunakan yang menggambarkan tapal batas.


4) Sejarah Umum atas wilayah: memberikan gambaran secara detil tentang sejarah ditemukan dan pengembangan wilayah tersebut yang dimohonkan indikasi geografis.

5) Tanda-tanda perkembangan anggur: menguraikan tingkatan yang dapat dihitung dan substansi menyangkut formasi geologis atas wilayah, tingkatan cuaca (seperti hujan, sinar matahari, tempertur, kondisi cuaca) perbandingan antara anggur yang berkembang di wilayah yang dimohonkan dengan anggur didaerah lain, tersedianya irigasi dan skema irigasi terhadap perkebunan anggur yang dimohonkan.

6) Rencana pengembangan: secara detil menjelaskan rencana pengembangan dari wilayah tersebut.

7) Penggunaan cara Tradisional: Menjelaskan secara lengkap keberadaan setiap cara-cara tradisional yang relevan pada wilayah tersebut untuk nama yang digunakan sebelumnya atau pengakuan sebelumnya pada tapal batas wilayah tersebut.

8) Sejarah Minuman Anggur dan Buah anggur: Menceritakan tentang sejarah wilayah tersebut, perkembangan perkebunan anggur dan pembuatan minuman anggur dari waktu ke waktu, dari pertama kali dikembangkan hingga saat ini, serta menunjukkan sumber sejarah tersebut.

9) Tanda-tanda lainnya: memberikan hal-hal lain yang ingin disampaikan kepada Komite Indikasi Geografis

10) Komentar Umum: memberikan komentar atas permohonan tersebut kepada Komite Indikasi Geografis.

Proses pendaftaran indikasi geografis terdiri dari 10 langkah yaitu:

1) Permohonan: Panitia Indikasi Geografis, Panitia yang berdasarkan Undang-undang dari Australian Wine and Brandy Corporation


��

(AWBC) diberi kuasa untuk menentukan nama dan tapal batas dari indikasi geografis, meskipun hal tersebut berdasakan inisiatifnya sendiri atau dari pemohon indikasi geografis. Seluruh permohonan ditulis berdasarkan permohonan yang telah tersedia pada kantor Panitia Indikasi Geografis.

2) Evaluasi: Di atas tanda terima permohonan dari pemohon, Komite Indikasi Geografis akan mengevaluasi informasi yang telah terdapat dalam permohonan dan akan mengatur konsultasi antara pemohon dengan organisasi lainnya. Sebagai catatan bahwa Komite Indikasi Geografis tidak berwenang menerima meskipun tapal batas atau nama yang diserahkan oleh pemohon.

3) Konsultasi: Komite Indikasi Geografis berkewajiban untuk konsul dengan laporan kepada petani anggur dan oraganisasi pembuat minuman anggur setiap permohonan.

4) Pertimbangan Formal dari Permohonan: Kesimpulan dari konsultasi pendahuluan dan pada saat itu pemohon diundang untuk tampil, kemudian diikuti dengan keputusan sementara oleh Komite Indikasi Geografis.

5) Keputusan Sementara : Anggota Inti dari Komite Indikasi Geografis berdasarkan Undang-undang mengumumkan keputusan sementara yang telah dibuat oleh Komite Indikasi Geografis. Periode pengumuman tidak lebih kurang dari satu bulan sejak tanggal dipublikasikannya keputusan sementara tersebut.

6) Pertimbangan atas pendapat: Berkaitan dengan pendapat masyarakat atas keputusan sementara tersebut kemudian Komite Indikasi Geografis akan mengevaluasi kembali pendapat dari pemohon. Kedua pendapat tersebut diperbandingkan dan dipertimbangkan untuk diputuskan untuk mengambil keputusan sementara atau mengubah nama tapal batas setelah mendapat


informasi tambahan dari masyarakat selama proses meminta pendapat masyarakat berlangsung.

7) Konsultasi: Selama proses untuk mendapat bahan masukan dari masyarakat atau pendapat masyarakat, maka Komite Indikasi Geografis dapat melakukan konsultasi lagi kepada petani anggur, organisasi pembuat anggur atau organisasi lainnya atau perorangan yang mengerti akan hal tersebut.

8) Keputusan Akhir: Keputusan akhir hanya dapat dibuat Komite Indikasi Geografis setelah menerima pertimbangan masukan-masukan dari masyarakat. Anggota Inti dari Komite Indikasi Geografis memberitahukan tentang keputusan akhir dari Komite Indikasi geografis. Pemberitahuan tersebut harus berisi tentang pernyataan yang membolehkan setiap orang yang mempunyai kepentingan atau tertarik terhadap permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Administrasi Australia untuk diperiksa ulang atas keputusan akhir tersebut, dan pengajuan tersebut adalah 28 (dua puluh delapan) hari setelah pemberitahuan keputusan akhir diumumkan.

9) Pemeriksaan ulang: Ketika keputusan akhir telah diajukan ke Pengadilan Administrasi Australia dan permohonan untuk pemeriksaan ulang telah menghasilkan keputusan yang tepat oleh Pengadilan yang menyatakan nama dan tapal batas sudah tepat sebagai Indikasi Geografis Australia maka dapat didaftarkan untuk dilindungi namanya dan diikuti dengan keputusan Pengadilan yang telah diputuskan.

10) Pendaftaran : Ketika tidak ada keberatan ke Pengadilan Administrasi Australia maka Keputusan akhir atas Indikasi Geografis Australia tersebut melalui Anggota Inti Komite Indikasi Geografis atau oleh ketua Australian Wine and Brandy Corporation mendaftarkan atas


��

perlindungan nama dan wilayah atas produk Indikasi geografis serta memberikan dampak perlindungan hukum atas Indikasi Geografis.

Perlindungan indikasi geografis di Australia juga memberikan sanksi pidana bagi penggunaan Indikasi geografis secara tanpa hak atau memalsukan produk indikasi geografis dengan sanksi pidana dua tahun dan atau denda $60.000 (IP Australia, 1999:3).

3. Pelaksanaan Indikasi Geografis di Perancis

Dalam catatan sejarah Perancis terkenal dengan perkebunan anggur dan minuman anggur. Sejak abad ke 19 atau kurang lebih tahun 1855 di beberapa wilayah di Perancis seperti Bordeux dan Borgogne sudah berkembang berbagai jenis minuman anggur yang terkenal hingga keluar Perancis. Pada saat itu belum ada ketentuan atau peraturan yang memberikan perlindungan atas produk yang berkaitan dengan nama geografis.

Selanjutnya, pada tahun 1860 muncul parasit Phyloxerra yang menyerang perkebunan anggur selama 30 tahunan. Akibatnya, produksi minuman anggur terhenti. Pada saat itu muncul anggur–anggur “palsu” dari luar Perancis menggantikan cognac dan champagne. Untuk mengatasi praktek pemalsuan minuman anggur tersebut maka pada tahun 1905 dirumuskan dasar-dasar untuk melindungi produk yang menggunakan nama geografis.

Selanjutnya, pada tahun 1919 lahir undang-undang yang mengatur perlindungan bagi produk yang menggunakan nama geografis yang disebut sebagai Penamaan Tempat Asal (appellation of origin)(WIPO,1998:117). Hal tersebut adalah perwujudan perlindungan produk geografis dari pemalsuan. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, Penamaan Tempat Asal meliputi nama negara, wilayah atau


daerah yang menghasilkan produk yang memiliki ciri pada kualitas dan karateristik yang dipengaruhi oleh faktor alam/lingkungan dan manusia. Perlindungan atas penamaan tempat asal ini awalnya hanya berlaku untuk minuman anggur. Namun, dalam perkembangannya menjangkau pada produk-produk pertanian dan makanan sehari-sehari seperti keju dan mentega.

Dalam rangka memenuhi aspek kelembagaan, pada tanggal 30 Juli 1935 dengan Peraturan Gurbenur dibentuk Lembaga Penamaan Tempat asal yang disebut INAO (L’Institut National de Appelation d’origin). Sesuai dengan tujuan pembentukannya, INAO mempunyai tugas (European AOP Cheese festival,2000:1) sebagai berikut:

To grant the Designation for controlled french origin of which it also elaborates the regulation and defines the geographical domain

To monitor the corresponding conditions of production

To protect the acknowledged domains of appelation, and, in general, protect its geographical indications on a national and international level.

Sesuai dengan pokok-pokok tugas tersebut INAO menentukan apakah suatu produk merupakan produk geografis atau tidak, kemudian mendaftarkan dan memberikan perlindungan serta memantau perkembangan pelaksanaan penggunaan produk geografis. Selanjutnya, terhitung mulai tahun 1999, INAO mempunyai tanggung jawab dalam memberikan label daerah dan perlindungan terhadap penamaan tempat asal dan indikasi geografis. Secara kelembagaan, INAO adalah organisasi administrasi yang dikendalikan masyarakat yang bekerjasama dengan organisasi-organisasi profesional di bidang minuman anggur, makanan harian dan produk makanan. INAO dibantu oleh Komite Nasional yang terdiri dari para profesional di bidang minuman anggur, dairy products dan nutrition products. Komite ini yang

•

•

•


��

memberikan keputusan apakah suatu produk layak dikatakan sebagai produk geografis atau tidak. Keputusan dilakukan dengan cara voting. Setelah Komite Nasional memberikan keputusan selanjutnya keputusan tersebut disampaikan kepada Kementrian Pengawasan yaitu pertanian dan keuangan. Kementrian Pengawasan boleh menolak atau menerima keputusan Komite Nasional tapi tidak dapat merubah isi keputusan. INAO menjamin untuk menindak lanjuti keputusan Komite Nasional dan mengawasi kegigatan produksi, serta membantu dan memberikan nasihat kepada para profesional. Hal ini dimaksudkan untuk membantu mempertahankan penamaan tempat asal dan indikasi geografis Perancis maupun di luar negeri, termasuk memerangi persaingan memerangi persaingan curang dan tindakan-tindakan pemalsuan di pasar.

Dari segi kelembagaan, struktur INAO terdiri dari dua bagian yaitu:

1) Badan Konsultasi, adalah badan yang mempunyai tugas sebagai pembuat keputusan yang terdiri dari perwakilan produsen, pedagang, konsumen dan pemerintah. Adapun Struktur Badan Konsultasi meliputi:

Komite Daerah yang beranggotakan:

Perwakilan pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian dan Menteri Ekonomi dan Keuangan.

Para Produsen dan para Pedagang, yang diangkat oleh Menteri Pertanian untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Komite Daerah bertugas memeriksa seluruh materi yang berkaitan dengan daerah tersebut yang berkaitan dengan aktivitas INAO dalam menentukan Penamaan Tempat Asal dan Indikasi Geografis.

Komite Nasional adalah badan konsultasi INAO untuk tingkat Nasional, yang terdiri dari:

•

♦

•

•


Komite Nasional untuk Minuman Anggur dan Minuman Keras

Komite Nasional untuk makanan sehari-hari (Dairy Product)

Komite Nasional untuk makanan selain minuman anggur, minuman keras dan makanan sehari-hari

Komite Nasional untuk perlindungan Indikasi Geografis

Dewan Pekerja adalah bagian dari INAO yang terdiri dari 25 anggota, (termasuk 5 anggota yang ditunjuk oleh menteri), dengan tugas menentukan pembiayaan, kebijaksanaan secara umum lembaga INAO, dan mempertahankan konsep Penamaan Tempat Asal.

2). Divisi Khusus

Lembaga INAO memiliki beberapa divisi dan setiap divisi dipimpin oleh seorang Direktur diangkat oleh Menteri Pertanian. Para Direktur mempersiapkan secara administratif isi putusan dan melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh Komite Nasional. Dengan kekuatan Lebih dari 250 orang pegawai yang bekerja di INAO yang tersebar di 27 kantor daerah dan Pelayanan Pusat di Paris, Setiap tahun lebih 500 Penamaan Tempat Asal yang diproses administrasi dan pendaftarannya oleh INAO.

Selanjutnya, langkah – langkah yang dilakukan untuk menentukan Penamaan Tempat Asal dan Indikasi Geografis secara keseluruhan sebagai berikut:

1) Langkah pertama untuk mendapatkan pengakuan atas Penamaan Tempat Asal, mewajibkan produsen dari suatu wilayah yang sudah mendapatkan persetujuan dari Asosiasi untuk menyerahkan

♦

♦

♦

♦

•


��

Permohonan ke INAO di daerah dimana produk yang akan dimohonkan berasal.

2) Untuk melengkapi permohonan tersebut, Asosiasi Produsen yang bersangkutan menyerahkan data teknis, ekonomi, sejarah, dan dokumentasi hukum yang berkaitan dengan produk geografis di wilayah yang bersangkutan, termasuk penjelasan tentang status keaslian dan reputasinya. Asosiasi produsen tersebut bekerjasama dengan INAO untuk menyusun rumusan permohonan, terutama yang berkaitan dengan penentuan karateristik produk Penamaan Tempat Asal, keadaan produksi dan pemeriksaan proses produksi.

3) Setelah permohonan memenuh syarat-syarat yang ditentukan, selanjutnya permohonan tersebut diserahkan kepada Komite Daerah (Panitia Daerah) untuk diperiksa dan dipelajari serta diuji hal-hal yang berkaitan dengan produk, kualitas produk, daerah geografis, penjualan yang mempunyai nilai ekonomi, hukum, sosiologis, dan teknis lingkungan. Pengujian atas produk tersebut dilakukan oleh para ahli yang bukan berasal dari daerah tersebut sehingga lebih menjamin keakuratan dan obyektivitasnya.

4) Hasil pemeriksaan dari Komite Daerah (Panitia daerah) selanjutnya diserahkan kepada Komite Nasional (Panitia Nasional). Dalam hal ini Komite Nasional akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

Mempertimbangkan apakah produk yang diajukan permohonan pendaftarannya tersebut sudah tepat dikatakan sebagai Penamaan Tempat Asal

Memberikan keputusan bahwa produk yang diajukan permohonan pendaftarannya tersebut dapat diakui sebagai Penamaan Tempat Asal dan didaftarkan, atau

•

•


Menyerahkan kembali berkas Permohonan tersebut kepada Panitia pemeriksa untuk diperiksa kembali.

Atau Menolak permohonan tersebut.

5) Jika Komite Nasional memberikan keputusan menerima produk yang diajukan permohonan pendaftarannya untuk diakui dan didaftarkan sebagai Penamaan tempat asal atau indikasi geografis, maka Panitia pemeriksa melanjutkan pemeriksaan kepada pemohon untuk menetapkan produksi dari produk geografis yang bersangkutan. Seiring dengan itu, INAO memberika putusan kepada para ahli independen dibidang geologi, alam, lingkungan dan ahli lainnya untuk menentukan batasan wilayah asal produk yang sudah mendapatkan pengakuan Penamaan tempat asal atau indikasi geografis tersebut. Dalam hal demikian, maka masyarakat umum dapat mengetahui batasan-batasan wilayah asal produk tersebut sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan wilayah lain yang bukan tempat asal produk penamaan tempat asal atau wilayah penamaan tempat asal lainnya.

6) Pada tahap yang terakhir selanjutnya menyusun konsep pengakuan atas Penamaan tempat asal. Konsep ini berisi penjelasan mengenai wilayah dan spesifikasi teknis. Setelah itu, dibuat keputusan pengakuan dan pendaftaran Penamaan Tempat Asal.

Perlindungan atas penamaan tempat asal dan indikasi geografis bersifat berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan perlindungan merek dagang. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Merek meskipun ditegaskan adanya larangan mempergunakan merek yang mempunyai unsur-unsur penamaan tempat asal atau indikasi geografis, selain pihak yang berhak atas nama tersebut.

Salah satu contoh produk penamaan tempat asal yang merupakan produk unggulan negara Perancis adalah champagne yang berupa

•

•


��

minuman anggur yang dihasilkan dari wilayah Champagne di daerah tenggara Paris yang meliputi lembah Marne, pegunungan Rheims, daerah anggur Aisne, Cote des Blancs, Sezannais dan Aube. Dengan luas wilayah sekitar 74.130 hektar, produksi anggur di wilayah tersebut mencapai sekitar 430 juta botol setiap tahun (ad.vin.com/champagne, 2).

Dengan sistem produksi yang terpadu dan terkontrol berdasarkan pengalaman bertahun-tahun dimulai dari pemetikan, proses fermentasi, sedimentasi sampai dimasukkan dalam botol-botol anggur, produk minuman anggur Champagne telah mencapai kualitas yang sangat tinggi. Tingkat kualitas yang tinggi tersebut diakui tidak hanya di negara Perancis tapi juga oleh negara-negara lain. Atas dasar pemilikan reputasi itu maka Perancis berupaya melindungi produk geografisnya dari tindakan peniruan baik yang berlangsung di dalam negeri maupun secara secara Internasional.

Pada perkembangannya perlindungan terhadap produk geografis tidak hanya terbatas untuk melindungi produk minuman anggur saja, akan tetapi telah berkembang kepada produk lainnya seperti keju yang terbuat dari susu sapi (produk yang telah dilindungi berdasarkan Penamaan Tempat Asal.

4. Pelaksanaan Indikasi Geografis di India

India adalah negara yang dapat menjadi contoh/rujukan untuk indikasi geografi. Sebagai negara yang turut menandatangani Perjanjian TRIPs, India berkewajiban memenuhi ketentuan WTO. Salah satunya adalah yang ketentuan menyangkut perlindungan terhadap indikasi geografis.

Perlindungan atas indikasi geografis di India diatur dalam Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Act 1999 yang ditetapkan berdasarkan prinsip bahwa suatu negara tidak


akan mendapatkan perlindungan secara timbal balik dengan negara lain menyangkut kepentingan indikasi geografisnya kecuali bila negara tersebut juga memberikan perlindungan yang sama.

Dalam Pasal 2 (e) Undang Undang tersebut dinyatakan bahwa perlindungan atas indikasi geografis dapat diberikan untuk:

a. produk-produk pertanian,

b. hasil-hasil alam, dan

c. produk-produk manufaktur

Produk-produk tersebut di atas harus berasal atau diproduksi di wilayah negara atau daerah atau tempat di mana reputasi yang berkaiatan dengan kualitas atau karakteristik produk tersebut terkaitan dengan asal geografisnya. Apabila produk tersebut merupakan produk manufaktur, maka salah satu aktifitas produksi atau prosesnya harus dilakukan di tempat, daerah atau wilayah tersebut.

Berdasarkan Undang Undang ini, pemilik indikasi geografis dan pemakai yang sah berhak untuk secara eksklusif menggunakan produk-produk yang dilindungi dalam indikasi geografis. Tujuannya, untuk mencegah terjadinya penggunaan yang salah atau interpretasi yang salah atas wilayah asal dari produk. Suatu produk yang telah terdaftar sebagai indikasi gGeografis juga telah menjadi milik masyarakat yang tidak dapat dialihkan haknya, dilisensikan ataupun dijaminkan. Suatu indikasi geografis juga dilarang didaftarkan sebagai merek. Setiap pendaftarannya sebagai merek akan dinyatakan tidak berlaku. Dengan cara demikian maka dapat dicegah praktek penggunaan indikasi geografis yang dapat menyesatkan khalayak ramai.

Dari segi hukum, adanya Undang Undang ini menunjukkan kesungguhan pemerintah India dalam menyediakan perangkat peraturan yang menyeluruh mencakup seluruh aspek indikasi geografis. Sesuai


��

dengan prinsip reciprocal di atas, maka tersedianya Undang Undang ini sekaligus memastikan hak India untuk mendapatkan perlindungan yang sama dari negara lain.

Berdasarkan Undang Undang ini, di India dibentuk suatu badan yang bertugas mengadministrasikan pendaftaran indikasi geografis yang dinamakan Geographical Indications Registry. Suatu pendaftaran yang telah disetujui mendapatkan sertifikat indikasi gyang dapat digunakan sebagai bukti keabsahan indikasi geografis dan dapat digunakan dalam setiap perkara di persidangan tanpa diperlukan tambahan bukti lain.

Selain Geographical Indications Registry, di India juga terdapat badan lain yang cukup memperhatikan masalah indikasi geografis walaupun tidak semata-mata mengurusi masalah tersebut. Badan ini merupakan badan non pemerintah yang bernama Gene Campaign. Badan ini didirikan pada tahun 1992 oleh ahli-ahli di berbagai bidang, antara lain genetika, masalah sosial, hukum, pertanian, ekonomi, lingkungan, media, kebijakan luar negeri, industri dan aktifis-aktifis lainnya. Tujuan pendirian badan ini adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat setempat atas sumber daya alam mereka termasuk di dalamnya pengetahuan tradisional mereka yang dimiliki secara turun temurun. Dalam kaitan ini, Gene Campaign menitikberatkan tugasnya dalam hal:

1. Mempertahankan produksi makanan dan tingkat keamanannya

2. Konservasi biodiversiti

3. Perlindungan sumber daya alam berdasarkan pendapatan

4. Peningkatan kesadaran dalam bidang HKI dan pengetahuan asli masyarakat

5. Turut andil dalam kebijakan dan peraturan nasional

6. Pelestarian pengetahuan asli masyarakat, biodiversity, pertanian dan tanaman obat.


Dalam kaitannya dengan HKI, obyek perlindungan di bidang indikasi geografis adalah produk-produk pertanian seperti Basmati Rice dan Darjeeling Tea.

Darjeling Tea diakui sebagai produk indikasi geografis karena produk teh tersebut adalah teh dengan cita rasa yang unik dan tiada duanya di dunia, yang membuat teh ini menjadi sangat terkenal. Darjeeling Tea berasal dari daerah pegunungan wilayah Sadar, Kalimpong, dan Kurseong dari distrik Darjeeling, West Bengal, India Produksi teh tersebut telah dimulai sejak tahun 1850. Saat ini areal penanaman teh mencakup luas 19.000 hektar dengan total produksi per tahun berkisar 10 sampai 11 juta kg.

Dengan ketinggian daerah penanaman yang terletak pada 750-2000 meter di atas permukaan laut dan sifat tanah yang kaya kandungan mineral, serta dibantu dengan tingkat hujan, matahari dan kelembaban yang seimbang, hasil penamaan teh dari daerah tersebut menjadi bersifat khas. Untuk memperoleh hasil terbaik, dari setiap pohon teh hanya dipetik 2 lembar daun teh terbaik berikut kuntum bunga teh. Terdapat dua metode pengolahan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik, yaitu metode pengolahan secara ortodok dan metode pengolahan CTC (crushed-torn-curled). Metode pengolahan secara ortodok merupakan metode yang sangat tradisional yang memerlukan waktu pengolahan yang lebih lama namun menghasilkan kualitas yang lebih baik. Sedangkan metode pengolahan CTC merupakan metode yang lebih cepat sehingga memberikan tingkat produksi yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan dunia dengan kualitas yang lebih rendah. Betapapun, teh yang dihasilkan dengan dua metode ini mempunyai kualitas yang sangat baik dan sulit ditandingi, yang sangat menunjang reputasinya di dunia.

Dengan keterkenalan teh ini, industri pembuatan Darjeeling Tea merupakan industri terbesar kedua setelah wisata di India. Atas dasar kenyataan ini, pemerintah India berupaya keras untuk melindungi


��

komoditas ini dari kemungkinan penyalahgunaan yang dapat menurunkan reputasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

5. Pelaksanaan Indikasi Geografis di Amerika Serikat

Perlindungan indikasi geografis di Amerika berbeda dengan sistem yang berlaku di Eropa maupun negara-negara di Asia yang mengikuti sistem perlindungan seperti di Eropa. Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap indikasi geografis adalah dengan Certification Mark (sertifikasi terhadap tanda). Pengertian dari Certification Mark adalah sebuah produk khusus dibuat untuk tujuan yang unik berbeda dengan merek biasa atau merek jasa. Tanda tersebut dimiliki oleh seseorang dan digunakan oleh pihak lain yang berhubungan dengan sebuah barang atau jasa yang dijamin kualitasnya dari suatu wilayah atau wilayah tertentu (http://www.uspto.gov/web/offices/tac/tmfaq.htm#DefineCertMark).

Pada dasarnya, Certification Mark hanya memberikan perlindungan terhadap suatu tanda dari sebuah barang yang memiliki kualitas dan berasal dari suatu wilayah tertentu. Ada tiga tipe dasar dari Certification Mark (J.Thomas Mc.Carthy:1993, Bab 19, hal.149) yaitu:

1. The Good Housekeeping Seal; tipe ini merupakan tipe sertifikasi (jaminan) atas kualitas barang atau jasa,

2. The Roquet Cheese; tipe ini merupakan sertifikasi atas wilayah asal-usul barang, dan

3. The Union Label; tipe ini merupakan sertifikasi untuk menunjukkan pembuatan suatu barang atau jasa yang disajikan oleh persatuan buruh, pekerja atau petani.

Sertifikasi tanda (certification mark) dimiliki oleh pihak tertentu yang mengindikasikan bahwa:


Produk yang dihasilkan berasal dari lokasi tertentu

Produk-produk tersebut dibuat dari bahan-bahan tertentu, atau berkaitan dengan metode tertentu, tingkatan akurasi tertentu.

Produk tersebut dibuat di bawah perlindungan suatu organisasi tertentu, bagian dari himpunan perdagangan atau anggota dari anggota tersebut.

Certification Mark hanya dapat diajukan oleh suatu organisasi atau kelompok tertentu yang berkaitan dengan perdagangan dari produk – produk tersebut, dan dalam praktek perdagangan tanda tersebut dapat dilisensikan ke pada pihak lain yang akan mempergunakannya (Arif Leifman:2007, hal.14).

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan Certification Mark (Nancy omelko, 2007) :

1. Surat Pernyataan penggunaan oleh pihak lain atas suatu tanda yang dimiliki oleh pemilik suatu tanda.

2. Menyebutkan wilayah atas penggunaan tanda tersebut

3. Menunjukkan otoritas pengawasan atas produk dari wilayah

4. Contoh tanda yang dipergunakan oleh pihak lain

Persyaratan lain yang harus dipenuhi yaitu :

1. Pemilik tanda tersebut harus menyimpan pendaftaran tersebut yang berkaitan dengan nama, alamat dan gambaran perdagangan dari pihak-pihak yang menggunakan tanda miliknya, hal ini akan memudahkan apabila terjadi pembatalan lisensi atas tanda tersebut.

•

•

•


��

2. Penggunaan tanda tersebut didasarkan pada tanda atau wilayah dimana produk tersebut dihasilkan.

Sistem perlindungan indikasi geografis yang ada di Amerika lebih mudah karena hanya memberikan pengakuan terhadap suatu tanda atas produk geografis yang memiliki khas dari suatu wilayah, dan apabila ada pihak lain yang akan menggunakan maka yang diberlakukan adalah bersifat lisensi penggunaan suatu tanda.

Di bawah ini terdapat beberapa tanda yang dipergunakan sebagai Certification Mark.

Certification Mark Untuk produk Indikasi Geografis yangberasal dari negara di luar Amerika

(Arif Leifman:2007, hal.16)


Certification mark : Florida Citrus Registered Marks

Mark Name History Purpose

®

Florida Citrus Growers’ Symbol

Implemented 1997, Trademarked 1999

Governed by Chapter 20-109,F.A.C., and is for use on fresh and processed 100% Florida products. There are size and placement requirements for this mark.

Florida with the Sunburst “O”


Governed by Chapter 20-96,F.A.C., and is for use on fresh fruit, fresh fruit containers & processed product containers.

Orange Smiling Face with Bow


Governed by Chapter 20-99,F.A.C., and is for use on FDOC promotional billboards & gift fruit promotional materials.

Fresh From Florida Citrus Growers’Symbol


Governed by Chapter 20-112,F.A.C., and is for use on fresh Florida fruit and containers.

(Ken Keck:2007, hal.11)

Berikut ini adalah potensi-potensi produk indikasi geografis yang terdapat di Asia (Ministere de L’agriculture, L’allimentation, de la pecha et de affaires

rurales, 2003, Indication geographiques en asie).

Malaysia:

Beras Bario

Indonesia:

Kopi Kintamani, Kopi Toraja, Kopi Ijen

Cengkeh dari Ternate

Lada dari Bangka

•

•

•

•


��

Tembakau dari Deli

Beras dari Cianjur

Pala dari Ternate

Kayu manis dari Bukit tinggi

Kakao dari Bone (Sulawesi)

Vietnam:

Nuoc Mam dari Phu Quoc (sudah terdaftar)

Teh Shan Tuyet dari Moc Chau (sudah terdaftar)

Pomelo dari Nam Roi

Pomelo dari Phuc Trah

Beras dari Hai Nau

Lada dari Phu Quoc

Kopi dari Buon Ho (Dak Lak)

Kopi Tan Lam (Quang Tri)

Nuocman dari Cat Thai

Teh dari Tan Cuong

Kamboja:

Beras dari Battabang

Cardamom

Pranoc

Lada dari Kampot

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


China:

Alkohol dari sereal dari Mootai (Gui Zhou)

Teh Longjing dari Huangzhou (Zhetiang)

Xuanwei Ham dari Yunnan

Teh Mengshan dari Sinchuan

Alkohol Shuijing dari Sinchuan

Ginseng dari Changbaishan

Art paper dari Xuancheng

Yellow Rice Spirit dari Shaoxing

Laos:

Kopi dan teh dari Paksong (Bolovens Plateu)

Sutera dari Pak Eum

Thailand:

Lengkeng dari Chiangmai

Beras wangi Hom Mali dari Buriram, Sisaket

Beras Hai dari Saraburri

Sosis Sai Krog dari Isan

Sutera dari Isan

Leci dari Chiangrai

Durian dari Chanthaburi, Rayong

Manggis dari Rayong

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


��

Nenas dari Phuket

Telur asin Chai Ya (Surattnani)

Kerang dari Surattnani

Anggur dari Loei, Pak Chong, Khao Yai

Emas dari Sukhotai

•

•

•

•

•


��

BAB IVPERLINDUNGAN

INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA


��

BAB IVPERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS

DI INDONESIA

1. Ketentuan Indikasi Geografis di Indonesia

Pada tahun 1994 telah ditetapkan Undang-undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan WTO. Secara otomatis undang-undang tersebut mengesahkan pula ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian TRIPs. Konsekuensinya, ketentuan undang-undang di bidang HKI juga harus disesuaikan dengan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Perjanjian TRIPs. Hal-hal baru yang diatur dalam Perjanjian TRIPs harus dimasukkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan nasional di bidang HKI. Salah satunya menyangkut perlindungan indikasi geografis. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang Merek melalui revisi Undang-undang nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997.

Pasal 79a sampai 79d Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 diatur di Pasal 79 a mengatur tentang Indikasi Geografis dan Indikasi Asal. Ketentuan tersebut membagi dua pengertian atas penggunaan produk yang menggunakan nama geografis yaitu Indikasi Geografis dan Indikasi Asal. Indikasi Geografis didefinisikan dalam Pasal 79 a dengan rumusan sebagai berikut:

“Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”.

Dari segi rumusan, definisi indikasi geografis sebagaimana diatur dalam Pasal 79 A Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang


Merek tersebut mempunyai pengertian yang sama dengan ketentuan indikasi geografis dalam Perjanjian TRIPs, yaitu terdiri dari dua hal pokok:

1. Tanda yang menunjukkan suatu daerah asal atau barang yang dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia.

2. Produk dari barang yang dihasilkan tersebut mempunyai ciri dan kualitas.

Tanda yang dimaksud dalam tanda Indikasi Geografis dapat berupa bentuk atau etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Selain itu dapat pula berupa nama tempat, daerah atau wilayah, atau kata, gambar, huruf atau kombinasi unsur-unsur tersebut (Gautama,1997:18). Yang dilindungi dari Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 yaitu:

a) Barang-barang yang dihasilkan oleh alam.

b) Barang-barang hasil pertanian.

c) Hasil kerajinan tangan.

d) Hasil Industri Tertentu.

Dari produk-produk tersebut apabila memenuhi kriteria adanya pengaruh faktor alam dan manusia serta adanya ciri dan kualitas dari produk maka nama daerah tersebut dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis. Yang berhak untuk mengajukan permintaan pendaftaran indikasi geografis adalah:

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah produsen yang bersangkutan. Lembaga ini terdiri dari:

a. Pihak yang mengusahakan barang-barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam.

b. Produsen barang-barang hasil pertanian.


��

c. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri.

d. Pedagang atau yang menjual barang-barang tersebut

2. Lembaga yang diberi kewenangan itu.

3. Kelompok konsumen dari barang-barang tersebut.

Permohonan pendaftaran indikasi geografis akan ditolak oleh Kantor Merek apabila tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi geografis. Adapun mengenai tata cara pendaftaran indikasi geografis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 juga mengatur pemberian perlindungan terhadap indikasi asal dalam Pasal 79D. Menurut ketentuan tersebut perlindungan hanya digunakan semata-mata untuk menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Perlindungan atas indikasi asal tersebut berlaku secara otomatis tanpa melalui pendaftaran sebagaimana indikasi geografis. Dengan kata lain tanpa adanya pendaftaran Indikasi asal dapat dilindungi.

Perlindungan atas indikasi geografis dan indikasi asal diberikan secara perdata maupun pidana. Secara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 B yaitu pihak yang berhak atas indikasi geografis dapat melakukan tuntutan ganti rugi dan penghentian penggunaan terhadap pihak-pihak yang telah menggunakan Indikasi secara tanpa hak. Sedangkan ketentuan pidana diatur pada pasal 82 A yaitu siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang secara keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana selamanya 7 tahun dan denda maksimum Rp 100 juta. Jika persamaan ini hanya pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain yang terdaftar maka pidana penjaranya ditentukan maksimum 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 50 Juta. Perlindungan indikasi asal dari segi Pidana diatur dalam Pasal 82 B yang dirumuskan sebagai berikut:


“Peniruan atas Indikasi Asal pada barang atau jasa diancam dengan sanksi pidana maksimum 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 50 Juta”.

Sejak tanggal 1 Agustus 2001, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-undang No.19 Tahun 1992 Tentang Merek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedua Undang-undang tersebut selanjutnya diganti dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Meskipun ada penggantian undang-undang tersebut, secara prinsip ketentuan mengenai subtansi indikasi geografis tidak mengalami perubahan. Perubahan hanya terjadi pada pasal-pasalnya saja yaitu :

Pasal 56 ayat (1) yang menjelaskan tentang pengertian indikasi geografis.

Pasal 56 ayat (2) yang menjelaskan tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan pendaftaran indikasi geografis.

Pasal 56 ayat (3) tentang pengumuman indikasi geografis yang prosesnya sama dengan pengumuman merek terdaftar.

Pasal 56 ayat (4) tentang penolakan permintaan pendaftaran indikasi geografis. Dalam pasal ini terdapat penambahan dari Undang-undang No.14 Tahun 1997, yaitu bahwa permohonan indikasi geografis akan ditolak apabila bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan, atau menyesatkan masyarakat mengenai cara, sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan dan atau kegunaannya dan tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi geografis.

Pasal 56 ayat (5) dan ayat (6) yang menambahkan ketentuan tentang keberatan atas penolakan pendaftaran indikasi geografis yang dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek.

•

•

•

•

•


��

Adapun tata caranya sama dengan ketentuan penolakan permintaan pendafaran merek terdaftar.

Pasal 56 ayat 7 menyatakan bahwa indikasi geografis diberikan perlindungan hukum selama ciri atau kualitas produk yang bersangkutan masih ada.

Perlindungan hukum secara perdata atas indikasi geografis diatur pada Pasal 57 yang intinya menegaskan bahwa pemegang hak Indikasi geografis dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak.

Pengertian mengenai indikasi asal dijelaskan dalam Pasal 59. Sedangkan perlindungan secara perdata atas indikasi asal diatur Pasal 60 yang juga mengatur hal yang sama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58.

Perlindungan secara pidana atas indikasi geografis diatur dalam Pasal 92 yang menyatakan bahwa barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama secara keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimum Rp 1.000.000.000. (satu miliar rupiah). Jika persamaan ini hanya persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain yang terdaftar maka ancaman pidana penjaranya ditetapkan maksimum 4 tahun dan denda paling banyak Rp 800 Juta.

Adapun perlindungan bagi indikasi asal yang bersifat pidana diatur pada Pasal 93. Intinya adalah bahwa barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan mengenai asal barang atas indikasi asal pada barang atau jasa akan

•

•

•


dikenakan sanksi pidana maksimum 4 tahun dan denda paling banyak Rp 800 Juta.

2. Tata Cara Permohonan Indikasi Geografis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Ketentuan tentang tata cara mengajukan permohonan produk – produk indikasi geografis telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur tentang ruang lingkup perlindungan atas produk indikasi geografis, serta penyelesaian sengketa atas produk indikasi geografis.

a. Ruang Lingkup Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 memberikan batasan tentang pengertian indikasi geografis sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Kemudian tanda tersebut merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh indikasi geografis.

Barang-barang yang termasuk dalam kategori produk indikasi geografis yaitu berupa produk-produk hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya yang memiliki karateristik sebagai produk indikasi geografis. Produk-produk indikasi geografis tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum setelah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal HKI. Setelah terdaftarnya produk indikasi geografis tersebut maka tidak


��

dapat berubah menjadi milik umum karena penggunaan atas tanda atau produk indikasi geografis terdaftar oleh pihak lain harus memenuhi persayaratan-persyaratan yang diatur dalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis1. Produk-produk indikasi geografis terdaftar diberikan perlindungan selama karakteristik dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Dengan demikian perlindungan indikasi geografis tidak mengenal batas waktu. Hanya saja perlindungan akan berakhir apabila produk tersebut tidak memiliki karateristik dan kualitasnya yang dapat disebabkan adanya bencana alam atau perubahan alam sehingga struktur tanah, iklim menjadi berubah dan berakibat terjadinya perubahan terhadap produk indikasi geografis tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 juga memberikan batasan pula tentang hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis yaitu :

1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

2). Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya;

3). Merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis;

Suatu produk indikasi geografis yang digunakan sebagai nama varitas tanaman tertentu, maka nama indikasi geografis tersebut hanya dapat digunakan untuk varitas tanaman yang bersangkutan. Sebagai contoh, nama/kata “Cianjur” telah dikenal sebagai nama

1) Buku Persyaratan adalah suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama (pasal 1 ayat 10 PP No.51 Tahun 2007).


salah satu varietas tanaman padi. Oleh karenanya, kata “Cianjur” tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai indikasi geografis bagi varietas tanaman padi lainnya sekalipun pembudidayaannya dilakukan di daerah Cianjur. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindarkan timbulnya kemungkinan yang menyesatkan. Namun demikian, kata Cianjur dapat dipergunakan untuk varietas tanaman lain selain padi seperti salak, markisa dan sebagainya.

4). Telah menjadi generik

Indikasi yang bersifat generik adalah indikasi tentang suatu barang yang telah menjadi milik umum karena sering digunakan dalam bahasa sehari-hari, dan karenanya tidak dilindungi.

Contoh: tahu, tempe, batik, jeruk bali, pisang ambon

b. Tata Cara Pengajuan Permohonan Indikasi Geografis

Pemohon yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis terdiri dari :

1) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:

i) pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam;

ii) Produsen barang hasil pertanian;

iii) Pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri; atau

iv) Pedagang yang menjual barang tersebut;

2) Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu

3) Kelompok konsumen barang tersebut.


��

Permohonan pendaftaran diajukan ke Direktorat Jenderal HKI secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya dengan mengisi formulir permohonan (contoh formulir terlampir), yang mencantumkan syarat administrasi berupa:

a) tanggal, bulan, dan tahun;

b) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; dan

c) nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.

Permohonan pendaftaran juga dilampiri dengan surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa dan bukti pembayaran biaya. Hal lain yang sangat utama untuk mendukung pengajuan permohonan pendaftaran produk indikasi geografis adalah melengkapi permohonan dengan Buku Persyaratan, yaitu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama. Buku persyaratan memuat:

a) Nama indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya;

b) Nama barang yang dilindungi oleh indikasi geografis;

c) Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.

d) Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan.


e) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh indikasi geografis, uraian mengenai batas-batas daerah dan atau peta wilayah yang dicakup oleh indikasi geografis harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

f) Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian indikasi geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut.

g) Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait.

h) Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan

i) Label yang digunakan pada barang dan memuat indikasi geografis.

Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia atau melalui perwakilan diplomatik negara asal indikasi geografis di Indonesia. Permohonan indikasi geografis dari luar negeri hanya dapat didaftar apabila indikasi geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.

c. Pemeriksaan Permohonan Indikasi Geografis

Pemeriksaan terhadap permohonan indikasi geografis terdiri dari dua pemeriksaan yaitu pemeriksaan administratif dan pemeriksaan subtantif, dengan uraian sebagai berikut :


��

1) Pemeriksaan Administratif

Dalam pemeriksaan administratif Direktorat Jenderal HKI melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan administratif dalam permohonan, yaitu antara lain tentang kapasitas pemohon dan kelengkapan-kelengkapan tentang buku persyaratan untuk memenuhi syarat yang ditententukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Pemeriksaan administratif dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila suatu permohonan secara administratif dianggap tidak lengkap maka pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi permohonan tersebut dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak surat pemberitahuan diterima oleh pemohon. Namun apabila tidak dilengkapi dalam tenggang waktu yang ditentukan tersebut maka permohonan dianggap ditarik kembali.

2) Pemeriksaan Subtantif

Setelah kelengkapan administrasi terpenuhi maka tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan subtantif. Permohonan akan diteruskan kepada Tim Ahli Indikasi Geografis untuk menilai secara subtantif atau dengan kata lain menilai tentang apakah produk yang diajukan permohonannya tersebut memiliki ciri dan kualitas tertentu yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis (faktor alam dan manusia).

d. Tim Ahli Indikasi Geografis

Tim Ahli Indikasi Geografis adalah lembaga non-struktural yang terdiri dari:

a) Perwakilan dari Direktorat Jenderal HKI;


b) Perwakilan dari departemen yang membidangi masalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau departemen terkait lainnya;

c) Perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/atau

d) Ahli lain yang kompeten, yaitu ahli yang memiliki kecakapan di bidang indikasi geografis atau orang yang mempunyai keahlian antara lain dibidang pertanian, geologi, meteorologi, kelautan, kehutanan, makanan, minuman dan atau bidang-bidang yang berkaitan dengan indikasi geografis.

Tim Ahli Indikasi Geografis memiliki tugas melakukan penilaian mengenai Buku Persyaratan dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Direktorat Jenderal HKI sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan Indikasi-geografis nasional atau indikasi geografis yang berasal dari wilayah Indonesia.

Tim Ahli Indikasi Geografis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi Geografis. Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I. untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Tim Ahli Indikasi Geografis dibantu oleh Tim Teknis Penilaian yang keanggotaannya didasarkan pada keahliannya di bidang yang berkaitan dengan indikasi geografis.

e. Tata Cara Pemeriksaan Subtantif Permohonan Indikasi-Geografis

Setelah melewati pemeriksaan administratif atau setelah dokumen permohonan indikasi geografis dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat administratif, dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan


��

dokumen permohonan indikasi geografis diteruskan kepada Tim Ahli Indikasi Geografis untuk dilakukan pemeriksaan subtantif. Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan indikasi geografis. Setelah Tim Indikasi Geografis mempertimbangkan bahwa permohonan yang diajukan tersebut telah memenuhi kritera sebagai produk indikasi geografis, maka Tim Indikasi Geografis mengusulkan kepada Direktorat Jenderal HKI agar permohonan indikasi geografis tersebut didaftarkan dalam Daftar Umum Indikasi Geografis. Selanjutnya, Tim mengusulkan pula agar permohonan indikasi geografis tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis yang memuat informasi yang terkait dengan indikasi geografis tersebut termasuk Buku Persyaratan. Setelah melewati masa pemeriksaan maka pemohon berkewajiban untuk membayar biaya pemeriksaan subtantif. Apabila biaya tersebut tidak dibayarkan permohonan yang telah diajukan dianggap ditarik kemballi.

Tim Ahli Indikasi Geografis akan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonan indikasi geografis ditolak karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagai produk indikasi geografis. Dalam hal permohonan indikasi geografis tersebut ditolak, maka pemohon dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat pemberitahuan penolakan tersebut dapat menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut.

Terhadap tanggapan oleh pemohon atas penolakan permohonan indikasi geografis Tim Ahli Indikasi Geografis akan melakukan pemeriksaan kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Setelah dilakukan pemeriksaan kembali, maka Tim Ahli Indikasi Geografis dapat memberikan usulan kepada Direktorat Jenderal HKI untuk mendaftarkan permohonan indikasi geografis tersebut atau atau tetap menolak permohonan tersebut. Permohonan indikasi geografis


yang telah diperiksa ulang oleh Tim Ahli Indikasi Geografis namun tetap ditolak, maka pemohon dapat mengajukan keberatan ke Komisi Banding Merek.

f. Pengumuman

Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya indikasi geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal HKI mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi Geografis. Pengumuman tersebut dilakukan selama 3 (tiga) bulan.

Selama jangka waktu pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI dalam rangkap 3 (tiga), dengan membayar biaya. Keberatan yang diajukan tersebut harus memuat alasan dengan disertai bukti yang cukup bahwa permohonan seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Keberatan dapat pula diajukan berkenaan dengan batas daerah yang dicakup oleh indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya.

Direktorat Jenderal HKI dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya. Setelah menerima surat keberatan tersebut, maka pemohon atau kuasanya berhak menyampaikan sanggahan terhadap keberatan kepada Direktorat Jenderal HKI dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan tersebut.

Terhadap permohonan indikasi geografis yang terdapat sanggahan, Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan substantif ulang dengan memperhatikan adanya sanggahan. Pemeriksaan substantif


��

ulang tersebut diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu penyampaian sanggahan.

Terhadap permohonan indikasi geografis yang telah diumumkan dan tidak terdapat keberatan, dan permohonan indikasi geografis yang telah diperiksa ulang oleh Tim Ahli Indikasi Geografis karena adanya keberatan lalu keberatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka Direktorat Jenderal HKI melakukan pendaftaran indikasi geografis dalam Daftar Umum Indikasi Geografis. Selanjutnya, terhadap permohonan indikasi geografis yang setelah diperiksa ulang dan dinyatakan bahwa keberatan dapat diterima, maka Direktorat Jenderal HKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau melalui kuasanya bahwa indikasi geografis ditolak. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penolakan tersebut, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.

g. Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi Geografis

Tim Ahli Indikasi Geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian indikasi geografis di wilayah Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Tim Ahli Indikasi Geografis dapat dibantu oleh Tim Teknis Pengawasan yang terdiri dari tenaga teknis di bidang barang tertentu untuk memberikan pertimbangan atau melakukan tugas pengawasan. Tim Teknis Pengawasan tersebut dapat terdiri dari:

a. Lembaga yang kompeten melaksanakan pengawasan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat;

b. Lembaga swasta atau lembaga pemerintah non-departemen yang diakui sebagai institusi yang kompeten dalam melaksanakan


inspeksi/pengawasan yang berkaitan dengan barang-barang yang dilindungi oleh indikasi geografis.

Daftar tentang lembaga dan institusi yang telah diakui tersebut di atas harus selalu diperbaharui dan dimonitor oleh Tim Ahli Indikasi Geografis. Selanjutnya, daftar tentang lembaga dan institusi yang telah diakui harus dapat diakses masyarakat umum dan digunakan sebagai acuan bagi pemakai indikasi geografis. Tim Teknis Pengawasan dibentuk oleh Direktorat Jenderal HKI atas rekomendasi Tim Ahli Indikasi Geografis.

h. Pelanggaran Indikasi Geografis

Pelanggaran indikasi geografis mencakup:

1) Pemakaian indikasi geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang tidak memenuhi Buku Persyaratan;

2). pemakaian suatu tanda indikasi geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud:

i) Untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang yang dilindungi oleh indikasi geografis;

ii) Untuk mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau

iii. Untuk mendapatkan keuntungan atas reputasi indikasi geografis;

3). Pemakaian indikasi geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal usul geografis barang itu;


��

4). Pemakaian indikasi geografis secara tanpa hak sekalipun tempat asal barang dinyatakan;

5) Peniruan atau penyalahgunaan lainnya yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang atau kualitas barang yang tercermin dari pernyataan yang terdapat pada:

i) Pembungkus atau kemasan

ii) Keterangan dalam iklan

iii) Keterangan dalam dokumen mengenai barang tersebut

iv) Informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal usulnya (dalam hal pengepakan barang dalam suatu kemasan); atau

6) Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang tersebut.

Terhadap tindakan-tindakan pelanggaran indikasi geografis tersebut di atas dapat diajukan gugatan. Pengajuan gugatan terhadap pelanggaran indikasi geografis dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Tata cara pengajuan gugatan untuk indikasi geografis berlaku sama dengan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Gugatan pelanggaran atas indikasi geografis dapat dilakukan atau dapat diajukan oleh:

a. Setiap produsen yang berhak menggunakan indikasi-geografis;

b. Lembaga yang mewakili masyarakat;

c. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.


3. Potensi Produk-produk Indikasi Geografis di Indonesia

Indonesia memiliki banyak sekali potensi produk indikasi geografis yang harus dilindungi. Salah satu produk yang dapat di uraikan dalam buku ini sebagai contoh adalah kopi. Di Indonesia pertumbuhan kopi dapat dikatakan sebagai produk indikasi geografis karena setiap daerah perkebunan kopi akan menghasilkan cita rasa yang berbeda Hal ini disebabkan oleh faktor alam berbeda yang dapat dijadikan sebagai dasar perbedaan cita rasa kopi tersebut. Salah satu contoh adalah Kopi Toraja. Kopi Toraja dikenal dan diakui sebagai salah satu kopi terbaik di dunia. Kopi ini merupakan salah satu jenis dari kopi yang tumbuh di dataran Sulawesi. Seratus tahun yang lalu, bangsa Belanda menemukan satu tempat yang sangat cocok untuk menanam pohon kopi. Tempat tersebut terletak di dataran Tinggi wilayah pegunungan Rante Karua di Sulawesi Selatan. Tempat ini kemudian dikenal sebagai surga produksi biji kopi terbaik yang dikenal sebagai kopi Toraja Kalosi.

PROSES PENDAFTARANINDIKASI GEOGRAFIS

Menurut PP Nomor 51 Thn 2007 tentang Indikasi-Geografis

Permohonan IndikasiGeografis

PemeriksaanFormalitas 14(empat belas)hari.

PemeriksaanSubtantif(Maksimal 2Tahun)

Pengumuman(3 Bulan)

Pendaftaran(30 hari)

PenggunaanIndikasiGeografis

PengawasanPenggunaan IGoleh Tim AhliIndikasi-geografis


��

Kalosi adalah suatu desa kecil di Sulawesi Tengah yang merupakan pusat perkebunan kopi. Penggunaan nama Kalosi adalah untuk menunjukkan asal. Kopi sangat berarti untuk orang Toraja. Mereka membudidayakan dan mengolahnya dengan rasa cinta. Dengan proses pengolahannya yang masih tradisional ditambah unsur alam yang sangat mendukung, kopi Toraja Kalosi memberikan salah satu kualitas kopi terbaik di dunia.

Pengolahan Kopi Toraja Kalosi masih dilakukan secara tradisional untuk mendapatkan hasil terbaik. Kopi yang telah masak dipetik, difermentasi dan dicuci. Kulitnya kemudian dibuang pada hari yang sama dan meninggalkan kopi berwarna hijau tua. Kemudian kopi tersebut diremas dengan tangan untuk mengeluarkan bijinya dan biji kopi tersebut dikeringkan dengan sinar matahari untuk mendapatkan biji kopi dengan kualitas rasa dan aroma terbaik.

Kopi Toraja Kalosi memiliki karateristik bentuk yang padat dengan tingkat keasaman yang cukup dan seimbang serta karakter aromatik multi dimensi dengan campuran aroma herbal, kacang-kacangan dan kayu manis yang enak. Karateristik dari kopi jenis ini mampu memberikan rasa lembut dan menyenangkan. Selain Kopi Toraja juga terdapat kopi-kopi lain di wilayah Indonesia yang mempunyai cita rasa berbeda yang dipengaruhi olah faktor alam.

Berikut ini tabel wilayah– wilayah penghasil kopi di tanah air.


(Sum

ber :

Dat

a A

sosi

asi E

kspo

rtir K

opi I

ndon

esia

)


��

Keterangan :

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya perbedaan-perbedaan dari segi tempat/wilayah, cuaca/iklim, struktur tanah yang mempunyai pengaruh terhadap kualitas dan cita rasa kopi. Sebagaimana disebutkan diatas, daerah-daerah penghasil kopi tersebut sudah sejak tahun 1699 dibudidayakan dan dikembangkan, dan masing-masing daerah tersebut mempunyai jenis tanah yang bermacam-macam. Aris Wibawa dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao menyatakan (Wibawa,1999:1):

Statistik menunjukkan bahwa kopi Arabika dulu banyak diusahakan di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Selain itu juga diusahakan di daerah Sulawesi Utara dan Ternate. Berdasarkan data tersebut maka pertanaman kopi ditanam pada tanah yang bermacam-macam jenisnya. Pemetaan tanah di Indonesia baru dimulai pada tahun 1930, sehingga keterangan tentang mutu lahan di jawa khususnya mulai ada. Namun demikian untuk kepentingan para pekebun, pada tahun 1934 Besoekisch Proefstation telah membuat peta tanah daerah Besuki.

Pengamatan terhadap perkembangan kualitas lahan difokuskan pada sifat fisika dan kimia tanah serta pola curah hujan. Sebagai contoh, kebun kopi arabika di daerah Ijen Plateau selama kurun waktu 1930 hingga 1999 menunjukkan bahwa sifat fisika tanahnya tidak berubah yaitu dominasi fraksi debu atau pasir semu. Bahan organik relatip tetap tinggi, sedangkan kadar hara K, CA dapat dikatakan tetap tinggi, sedangkan P dulu dikatakan cukup, akan tetapi sekarang harkatnya tergolong rendah. Pola curah hujan dan hari hujan keempat kebun tersebut selam kurun waktu 80 tahun tetap sama, yaitu bulan kering terjadi pada Juni hingga Oktober. Kondisi lingkungan jelas mengalami perubahan. Dulu diduga hutan sekitar masih sangat baik, sedangkan saat ini hutan telah


banyak mengalami degradasi dan ini sangat mempengaruhi mikro kebun yang bersangkutan.

Jenis kopi lainnya yang sangat unik dan spesifik adalah Kopi Luwak. Kata "Kopi Luwak" sudah menjadi terminologi internasional untuk salah satu jenis kopi robusta yang terkenal dan termasuk mahal di dunia. Keunikan atau kekhasan dari Kopi Luwak adalah kopi ini merupakan biji kopi yang telah dimakan dan melewati saluran pencernaan binatang bernama "luwak". Kopi Luwak dihasilkan di daerah Sumatera, Jawa dan Sulawesi. Enzim yang terdapat di perut luwak dipercaya akan menghasilkan kopi fermentasi dengan aroma yang khas (Saky Septiono:2008, hal.2).

Menurut Forbes (www.forbes.com) harga kopi luwak di pasaran dunia adalah US$140 per ons. Di Amerika Serikat terdapat kafe atau kedai yang menjual kopi luwak (Civet Coffee) dengan harga US$ 100 per 450 gram. Bila dikaji secara mendalam, maka kopi luwak sudah dapat dikualifikasi sebagai produk indikasi geografis karena memiliki kekhasan dari suatu wilayah tertentu dan hanya dapat dikembangkan di wilayah tersebut. Selain itu pula kopi luwak sudah memiliki reputasi yang sangat tinggi di dunia Internasional.

Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa penanaman kopi di beberapa daerah sebagaimana diuraikan dalam tabel masing-masing mempunyai pengolahan yang berbeda disebabkan oleh faktor alam yang berbeda. Faktor alam sangat dominan dalam mengembangkan kopi, begitu pula cita rasa kopipun mengalami perbedaan satu sama lain. Dapat disepakati bahwa kopi dapat dikategorikan sebagai Indikasi Geografis karena kopi memenuhi kriteria akan hal tersebut. Yaitu adanya tanda yang menunjukkan suatu daerah asal atau barang dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia.Produk dari barang yang dihasilkan tersebut mempunyai ciri dan kualitas.


��

Selain kopi dapat pula penulis perkirakan produk-produk Indikasi Geografis dari Indonesia yaitu antara lain Marquisa Medan, Marquisa Ujung Pandang, Apel Malang, Salak Pondoh Sleman, Ubi Cilembu. dan lain-lain. Hal tersebut masih perlu diadakan penelitian apakah memang produk-produk tersebut hanya dapat tumbuh dan dikembangkan di daerah tersebut saja.

Berbeda dengan Indikasi Geografis, produk Indikasi Asal di Indonesia banyak sekali sebagai contoh tahu Sumedang, gudeg Jogja, bakpia pathok Jogja, mendoan Banyumas, asinan Bogor, dan lain-lain.


��

BAB VSENGKETA DI BIDANG INDIKASI GEOGRAFIS


��

BAB VSENGKETA DI BIDANG INDIKASI GEOGRAFIS

Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, setiap negara mempunyai produk-produk georafis unggulan. Oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan untuk melindungi produk-produk geografis unggulan tersebut. Hal tersebut diwujudkan, antara lain, dalam bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan untuk mendapatkan perlindungan dalam skala internasional.

Banyaknya kasus yang berkaitan dengan produk-produk indikasi geografis semakin mendorong banyak negara untuk mengupayakan perlindungan. Kasus-kasus yang terkenal diantaranya adalah kasus yang berkaitan dengan produk “Champagne”, Darjeling Tea dan Basmati Rice di India, serta kasus “Kopi Toraja” di Indonesia.

1. Kasus Champagne

Kasus ini terkait dengan penggunaan kata Champagne untuk merek bagi jenis barang selain minuman anggur. Pada tahun 1984, kata Champagne dipergunakan oleh perusahaan Perancis SEITA untuk jenis barang tembakau dan juga pada tahun 1993 kata Champagne digunakan untuk parfum. Kedua kasus tersebut telah dibawa ke proses pengadilan (Wenger,2001:6). Patut dicatat bahwa penggunaan nama geografis yang sudah mempunyai reputasi untuk produk lainnya akan mengakibatkan hal-hal yang diindikasikan oleh Wenger (2001:6) sebagai berikut:

Membuat penekanan atas nama yang bergengsi atau nama yang mempunyai reputasi berakibat kehilangan daya tariknya. Hal ini akan membahayakan kesan di masyarakat dan kehilangan reputasi.

•


Menyuburkan tindakan haram, di mana pengguna nama yang tidak berhak tersebut akan menikmati kesan atau reputasi dari barang yang sudah mempunyai reputasi.

Produk dengan menggunakan nama yang sudah mempunyai reputasi akan mendapat pengakuan dari seluruh dunia serta mendapat kesan positif dari pembeli, dan juga membawa dampak tidak meragukan konsumen apabila menjual produk tersebut dengan harga tinggi.

Fakta dan alasan tersebut di atas menunjukkan bahwa penggunaan suatu nama geografis untuk produk lain selain produk geografis tersebut akan menjatuhkan reputasi dan menyesatkan masyarakat. Perancis sudah mengatur hal tersebut sehingga perlindungan terhadap produk-produk indikasi geografis terlindungi baik secara nasional maupun internasional.

2. Kasus Darjeling Tea dan Basmati Rice

Darjeling Tea merupakan salah satu produk indikasi geografis di India yang cukup terkenal karena kekhasannya. Teh ini hanya tumbuh di daerah pegunungan Sadar, Kalimpong, dan Kurseong dari distrik Darjeeling, West Bengal, India. Pemerintah India berupaya keras untuk melindungi komoditas ini dari kemungkinan penyalahgunaan yang dapat menurunkan reputasi atau penggunaan secara tanpa hak atas. Bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah India adalah dengan membentuk Tea Board of India. Lembaga ini merupakan pemegang hak atas Darjeeling Tea. Adapun ruang lingkup kegiatan dari Tea Board of India adalah sebagai berikut (http://www.teaindia.org./procedure.html:1-4):

Memberikan ijin lisensi kepada setiap lembaga atau orang yang akan menggunakan dan memproduksi Darjeeling Tea.

•

•

•


��

Mengadministrasikan lembaga atau perorangan yang akan menggunakan, memperdagangkan dan menerima lisensi atas Darjeeling Tea.

Memberikan ijin kepada setiap lembaga atau orang yang akan menggunakan logo Darjeeling serta kata Darjeeling untuk didaftarkan sebagai merek dagang untuk jenis barang teh.

Memberikan perlindungan penggunaan Darjeeling Tea di seluruh dunia melalui ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku dan melalui jalur WTO serta membuka cabang-cabang di beberapa negara, antara lain Inggris, Jerman, Rusia, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat dan Jepang.

Membantu dan mengembangkan perdagangan Darjeeling Tea baik secara nasional maupun internasional.

Dengan adanya lembaga tersebut maka perlindungan atas produk indikasi geografis Darjeeling Tea dapat terjamin keberadaannya. Sebagaimana halnya pendaftaran merek Darjeeling Tea berikut logonya di Amerika didaftarkan oleh Tea Board of India Corporation dengan nomor pendaftaran 1632726 tanggal 2 Januari 1991. Selain pendaftaran tersebut juga terdapat pendaftaran lain atas kata Darjeeling yaitu Darjeeling Gardens dengan nomor 1490383 tanggal 31 Mei 1988 atas nama Kraft Inc Corporation Delaware Kraft Court Glenview Illinois untuk jenis barang teh. Pada tanggal 5 Desember 1994, pendaftaran tersebut dibatalkan berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Merek Amerika yaitu karena terdapat persamaan dengan pendaftaran merek milik orang/lembaga lain. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perlindungan indikasi geografis dari negara bersangkutan dan memberikan jaminan perlindungan sampai dengan dunia internasional maka hal tersebut akan memberikan jaminan kepastian hukum atas produk indikasi geografis bersangkutan.

•

•

•

•


Kasus indikasi geografis lainnya yang muncul dari India yaitu kasus beras Basmati. Basmati berarti the queen of fragrance atau the perfumed one. Beras jenis ini tumbuh di kaki bukit Himalaya sejak ribuan tahun yang lalu. Beras ini mempunyai aroma sangat khas yang berasal dari biji padi yang panjang. Pada tahun 1997 sebuah perusahaan Amerika yaitu Rice Tec Inc. telah melakukan suatu penemuan dan mendaftarkan sebagai paten yang diberi nama the aromatic rice grown outside India “Basmati”. Penemuan tersebut merupakan metode untuk mengembangkan beras Basmati di luar India dengan cita rasa dan aroma yang sama dengan Basmati berasal dari India. Rice Tec Inc. mencoba untuk memasuki pasar internasional Basmati dengan menggunakan merek Kasmati dan Texmati. Rice Tec Inc. tidak hanya menyebutkan aroma Basmati dalam produk tersebut namun juga memberikan label Basmati untuk diekspor.

Beras adalah aspek yang utama bagi India dalam menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Beras Basmati telah diekspor kurang lebih setengah juta ton ke Teluk Persia, Saudi Arabia, Eropa dan Amerika. Dengan adanya rekayasa pertanian atas beras Basmati tersebut di atas, maka pemerintah India melakukan upaya-upaya hukum secara internasional yaitu dengan membawa kasus ini ke WTO.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan TRIPs yang mengatur tentang indikasi geografis, maka penggunaan kata Basmati adalah hal eksklusif yang berasal dari India dan Pakistan sebagaimana halnya Champagne berasal dari Perancis dan Scotch Whiskey yang berasal dari Scotland, sehingga tidak dapat dipergunakan kepada suatu produk yang bukan berasal dari wilayah yang bersangkutan. Hingga saat ini permasalahan beras Basmati masih dalam pembahasan di WTO dan dunia internasional. Perjuangan pemerintah India atas kasus ini masih terus berlangsung. Sebagian besar pengamat menyebutnya kasus ini sebagai bio-piracy.


��

Kedua kasus indikasi geografis di India sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa pengaturan indikasi geografis di suatu negara akan membawa dampak positif, yaitu memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas produk indikasi geografis di negara yang bersangkutan maupun di dunia internasional.

3. Kasus Kopi Toraja

Sejauh ini masyarakat mengakui bahwa reputasi Kopi Toraja sudah sedemikian tinggi hingga dikenal luas didalam dan di luar negeri. Sebagai bagian dari fenomena bisnis dan perdagangan, suatu produk yang mempunyai reputasi internasional akan diikuti oleh praktek peniruan, termasuk dalam bentuk dan cara penggunaan nama-nama produk yang sudah terkenal tersebut. Begitu pula dengan Kopi Toraja yang sudah terkenal mempunyai reputasi di luar negeri. Nama Kopi Toraja telah digunakan di luar negeri dan didaftarkan sebagai merek. Sebagai contoh, di Amerika Serikat terdapat tiga pendaftaran merek yang menggunakan kata TORAJA berikut dengan gambar rumah Toraja (http://tess.uspto.gov/. Data selengkapnya adalah sebagai berikut

Merek Toarco Toraja dengan nomor pendaftaran 75884722 milik Key Coffe Inc. Corporation Japan menggunakan gambar rumah Toraja

•


Merek SULOTCO KALOSI TORAJA COFFEE dengan nomor pendaftaran 74547036, milik IFES Inc. Corporation California;

Merek SULOTCO KALOSI TORAJA COFFEE dengan gambar rumah Toraja, dengan nomor pendaftaran 74547000, milik IFES Inc. Corporation California

•

•

Patut dicatat bahwa pendaftaran TORAJA COFFEE di Amerika Serikat tersebut tidak menyatakan kata TORAJA beserta gambar rumah Toraja yang merupakan simbol daerah Toraja sebagai hak eksklusif pendaftar. Ini berarti kata Toraja Coffee tidak diklaim sebagai produk indikasi geografis dari Indonesia. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari belum berlakunya perlindungan atas indikasi geografis di Indonesia meskipun sudah diatur dalam Undang-undang Merek. Dengan kata lain, Amerika Serikat tidak mengetahui produk-produk mana yang termasuk dalam kategori indikasi geogarafis dari Indonesia. Oleh karena itu penggunaan secara tanpa hak nama-nama produk-produk indikasi geografis Indonesia tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum.

Kasus lain yang berkaitan dengan kopi Toraja adalah adanya pemalsuan terhadap kopi Toraja. Hal tersebut mulai terindikasi pada pertengahan tahun 1980-an sampai dengan tahun 1990-an. Harga kopi


��

Toraja jauh lebih mahal dibanding dengan kopi Arabika dari daerah lain di Indonesia. Harga yang mahal ini telah memicu terjadinya pemalsuan kopi Toraja. Pemalsuan yang terjadi adalah pencampuran kopi biji dari daerah lain di Sulawesi (misal: kopi dari Malakaji) dan pencampuran kopi biji dari pulau lain (misal: dari Flores, Jawa, Bali, dan Sumatra). Akibatnya dari peristiwa ini mutu menurun (bahkan menjadi inferior) dan tidak stabil, sehingga harga jatuh. Para pemalsu kurang paham bahwa karakter kopi Toraja dikenali terutama dari mutu citarasanya, dan bukan sekedar dari sifat fisiknya (Surip Mawardi:2005).

Pelajaran yang dapat dipetik dari kasus Kopi Toraja (Surip Mawardi: 2005) adalah:

a. “Toraja” merupakan nama kawasan geografis di Indonesia atau nama etnik yang mendiami kawasan tersebut;

b. Nama “Toraja” telah digunakan sebagai merek dagang oleh beberapa perusahaan untuk tujuan komersial;

c. Sengketa hukum dalam hal penggunaan nama “Toraja” sebagai merek dagang pernah terjadi di Jepang;

d. Kopi Toraja merupakan produk yang sudah sangat terkenal di percaturan kopi dunia. Mahalnya harga kopi tersebut telah memicu terjadinya pemalsuan dengan kopi biji dari daerah lain di Indonesia.

e. Perlindungan dengan sistem indikasi geografis diperlukan di Indonesia.

4. Perbedaan Perlindungan Merek dengan Indikasi Geografis

Pengaturan mengenai indikasi geografis dirasakan semakin diperlukan bagi setiap negara mengingat perkembangan akhir-akhir ini yang menunjukkan banyaknya merek-merek dagang atau jasa yang mendompleng reputasi indikasi geografis. Banyak pula kasus


penggunaan secara tanpa hak nama indikasi geografis. Dalam praktek perdagangan di beberapa negara, antara indikasi geografis dan merek sering terjadi konflik dalam memahami kedua objek tersebut. Sebagian masyarakat menganggap bahwa indikasi geografis adalah bagian dari merek karena indikasi geografis selalu berkaitan dengan tanda dari suatu produk geografis.

Di beberapa negara, misalnya Perancis, Australia dan Idnia, untuk menghindari pemahaman yang keliru antara objek merek dan indikasi geografis, dibuat aturan tersendiri. Menurut sistem dan pemahaman yang dikembangkan di negara-negara tersebut, ruang lingkup perlindungan indikasi geografis berbeda dengan merek. Demikian pula sistem pendaftarannya. Di Perancis, untuk mendaftarkan indikasi geografis harus melalui prosedur yang cukup panjang, termasuk melalui pengujian secara teliti tentang struktur tanah, alam dan lingkungan serta intervensi faktor manusia. Meskipun demikian masih sering terjadi konflik antara merek dan indikasi geografis, terutama dalam bentuk penggunaan nama indikasi geografis dipergunakan sebagai merek dagang atau jasa. Misalnya, Champagne dipergunakan untuk jenis barang parfum. Dalam hal demikian orang akan mengira bahwa pendaftaran indikasi geografis berarti pendaftaran merek, atau, terdapat dua perlindungan yang berlaku secara otomatis yaitu antara merek dan indikasi geografis


��

(INAO, 2001:9). Dari segi lingkup pengaturan, terdapat perbedaan prinsip antara indikasi geografis dan merek. Pokok-pokok perbedaan tersebut adalah sebagai berikut (INAO, 2001:9):

No. MEREK INDIKASI GEOGRAFIS

1. Definisi /

Pengertian

Adalah sebuah tanda atau nama

yang merupakan hasil kreasi

intelektual dan dipergunakan

pada barang atau jasa.

Adalah nama daerah yang

digunakan sebagai indikasi yang

menunjukkan wilayah / daerah

asal produk tersebut.

2. Sifat Merek tidak menunjukkan

kualitas produk

Indikasi Geografis menunjukkan

kualitas, reputasi dan karateristik

suatu produk.

3. Pemilik Merek dimiliki oleh perorangan

atau perusahaan

Indikasi geografis dimiliki secara

komunal

4. Jangka waktu

Perlindungan

Merek mempunyai jangka waktu

perlindungannya

Indikasi Geografis tidak

mempunyai batas waktu

perlindungan. Atau perlindungan

Indikasi Geografis berakhir apabila

wilayah tersebut tidak dapat

menghasilkan lagi produk Indikasi

Geografis.

5. Exploitasi Merek dapat diperjual belikan

atau dilisensikan

Indikasi Geografis tidak dapat

diperjualbelikan/ dilisensikan.


Selanjutnya, dalam praktek memang dimungkinkan adanya pemakaian merek dan indikasi geografis secara berdampingan untuk produk yang sama. Hukum tidak melarang produsen menggunakan merek yang memiliki kaitan dengan indikasi geografis sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dalam merek dan indikasi geografis. Meskipun demikian, hal itu tidak mengurangi makin adanya perbedaan indikasi geografis dengan merek. Karena adanya perbedaan tersebut seringkali terjadi praktek pemboncengan nama indikasi geografis untuk produk lainnya.

Kata : KOPI BALI berikut dengan gambar pulau bali merupakan perlindunganIndikasi Geografis

Kata Kupu-kupu Bola Dunia : merupakan merek dagang dipergunakan oleh pemilik merek

Perbedaan penggunaan merek dan indikasi geografis dapat dilihat pada gambar di bawah ini:


��

BAB VIPENUTUP


��

BAB VIPENUTUP

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk produk-produk indikasi geografis. Oleh karena itu perlindungan indikasi geografis sangat penting bagi Indonesia untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum karena produk-produk indikasi geografis mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti Kopi Toraja, Kopi Mandailing, Markisa Medan, Ubi Cilembu dan produk-produk lainnya yang memiliki potensi sebagai produk indikasi geografis. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis, maka terdapat manfaat dan keuntungannya (Emawati Junus: 2004) yaitu :

1. Manfaat perlindungan indikasi geografis :

a. Memberikan perlindungan hukum pada produk indikasi geografis di Indonesia;

b. Indikasi geografis dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk indikasi geografis pada perdagangan dalam dan luar negeri;

c. Memberikan nilai tambah pada produk berpotensi indikasi geografis di daerah dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah;

d. Meningkatkan reputasi produk indikasi geografis dalam perdagangan global;

e. Adanya persamaan perlakuan atas perlindungan indikasi geografis dan promosi indikasi geografis di luar negeri;

f. Indikasi geografis sebagai salah satu alat untuk menghindari persaingan curang


2. Keuntungan perlindungan indikasi geografis bagi petani

a. Meningkatkan profesionalisme petani karena disyaratkan adanya buku persyaratan untuk menjamin kualitas;

b. Meningkatkan dan memelihara kualitas produk indikasi geografis dan memperkuat daya saing petani;

c. Memperkuat hak petani melalui asosiasi produk indikasi geografis (contoh AEKI);

d. Mendorong peningkatan pemerataan ekonomi yang lebih baik bagi para petani;

e. Meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja bagi para petani di daerah yang memiliki potensi produk indikasi geografis.

Perlindungan indikasi geografis juga memiliki manfaat bagi produsen, konsumen, ekologi, sosial budaya dan segi hukum (Riyaldi: 2008, hal.7):

a. Manfaat perlindungan indikasi geografis dari segi ekonomi bagi produsen:

1) Mencegah beralihnya kepemilikan hak pemanfaatan kekhasan produk dari masyarakat setempat kepada pihak lain;

2) Memaksimalkan nilai tambah produk bagi masyarakat setempat;

3) Memberikan perlindungan dari pemalsuan produk;

4) Meningkatkan pemasaran produk khas;

5) Meningkatkan penyediaan lapangan kerja;

6) Menunjang pengembangan agrowisata;

7) menjamin keberlanjutan usaha;


�0�

8) Memperkuat ekonomi wilayah;

9) Mempercepat perkembangan wilayah;

10) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

b. Manfaat perlindungan indikasi geografis bagi ekologi:

1) Mempertahankan dan menjaga kelesatarian alam;

2) Meningkatkan reputasi kawasan;

3) Mempertahankan kelestarian plasma nutfah;

c. Manfaat perlindungan indikasi geografis bagi sosial budaya:

1) Mempererat hubungan antara petani;

2) Meningkatkan dinamika wilayah; dan

3) Melestarikan adat istiadat, pengetahuan serta kearifan lokal masyarakat.

d. Manfaat perlindungan indikasi geografis bagi konsumen:

1) Memberi jaminan kualitas sesuai harapan konsumen terhadap produk indikasi geografis, dan

2) Memberi jaminan hukum bagi konsumen.

Pada umumnya, negara-negara yang telah memberlakukan sistem perlindungan indikasi geografis secara nasional dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi produk-produk indikasi geografis secara nasional maupun internasional. Kasus Champagne, Darjeeling Tea, dan Basmati Rice dapat diselesaikan secara internasional atau setidak-tidaknya telah menjadi perhatian dunia untuk mengakui adanya produk indikasi geografis dari negara yang bersangkutan. Dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang indikasi geografis di Indonesia dan secara teknis telah berlaku, maka potensi produk indikasi geografis Indonesia dapat diberikan perlindungan serta mendapatkan kepastian hukum baik secara nasiona maupun internasional.

�0� Indikasi GeografisSebuah Pengantar


�0�

DAFTAR PUSTAKA


�0�

DAFTAR PUSTAKA

Audier, J. TRIPs Agreement Geographical Indications, European Commission.

Correa, Carlos M, Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries: The TRIPs Agreement and Policy Options, Zed Books-The Third World Networks, 2000.

Conrad, Albercht, The Protection of Geographical Indication in TRIPs Agreement., The International Trademark Association, The Trademark Reporter, January 1996.

European AOP Cheese Festival, Geographical Indication Procedure, INAO-France, 2000.

Fanet, Jacques, Protection of Geographical Indication in France, Makalah disampaikan pada Seminar Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia-Perancis, Jakarta, 20 September, 2001.

Junus, Emawati, Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis sebagai Bagian dari HKI dan Pelaksanaannya di Indonesia, Makalah disampaikan pada Seminar Indikasi Geografis, Jakarta 6 Desember 2004.

Helbling, Thomas. The Term “Swiss” on Trade Goods : A Denomination of Origin and its Legal Protection in the United Kingdom, EIPR, Vol.2 (1997).

Indonesia, Perubahan Tentang Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek. Undang-undang nomor 14 (LN No.31 Tahun 1997, T.L.N. No. 3681)

Indonesia. Merek. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 (L.N. no.110 Tahun 2001, T.L.N. No 4131)


Indonesia, Indikasi Geografis. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 (TLN Nomor 4763)

Junus, Emawati, Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis sebagai Bagian dari HKI dan Pelaksanaannya di Indonesia, makalah disampaikan pada Seminar Indikasi Geografis, Jakarta 6 Desember 2004.

Keck, Ken, Protecting Geographical Indications : Perspective of a US Right Holder. ASEAN-USPTO Workshop On Geographical Indications, Bangkok-Thailand, 27-28 November 20007.

Leifman, Ari, Trade mark Protection for Geographical Indication: The United Stated Model, ASEAN-USPTO Workshop On Geographical Indications, Bangkok-Thailand, 27-28 November 2007.

Mawardi, Surip. Penerapan Sistem Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia: Peluang dan Tantangan, Seminar Indikasi Geografis, Jakarta, 6 Desember 2005.

Omelko, Nancy, Trademark Protection for Geographical Indications in The United States: A Practical Guide, ASEAN-USPTO Workshop On Geographical Indications, Bangkok-Thailand, 27-28 November 20007.

Omelko, Nancy. Geographical Indication and the WTO Panel Decision (Case Study), ASEAN-USPTO Workshop On Geographical Indications, Bangkok-Thailand, 27-28 November 20007.

Riyaldi, Perlindungan Indikasi Geografis Manfaat dan Tantangannya. Media Hki : Vol V./No.4/Agustus 2008.

Septiono, Saky. Kopi Luwak Sebagai Produk Indikasi Geografis, Media Hki : Vol V./No.4/Agustus 2008.


�0�

Wenger, Fabrice, Protection For Geographical Indication, Makalah disampaikan pada Peringatan Hari Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 23 April 2001.

Wibawa, Aris, Tanah dan Iklim Kaitannya Dalam Pengelolaan Kebun, Makalah disampaikan pada Simposium Tiga Abad Kopi Arabika di Indonesia, Surabaya, 23 November, 1999.

WIPO, Intellectual Property Reading Material, Geneva, March 1998.

WIPO, Geographical Indication: Historical Background, Nature of Rights, Existing Systmes For Protection and Obtaining Effective Protection In Other Countries, Standing Committee on The Law of Trademarks, Industrial Design and Geographical Indication, Sixth Session, Geneva, March 12 –16, 2001.

Internet

Darjeling Tea, http://www.Teaindia.org.

Gene Campaign, http://www.cuts-india.org/Gene-Campaign.htm

Indonesia-Sulawesi, http://www.sweetmarias.com/coffee.indonesia.sulawesi.html.

INAO The AOC mark list of the AOC, http://www.advin.com/rubrique/aoc/ianogb.html

IP Australia, Important Information for Application for Class 33 Trademark Regisration with Includes Wines, http://www.ipaustralia.gov.au/trademark

Australian Wine and Brandy Corporation, Geographical Indication informtion, http:/www./awbc.com.au/winelaw


United States Patent and Trademark Office, http://tess.uspto.gov.

WIPO, What is a Geographical Indication?, http://www.wipo.int/about-ip/en/about_geographical_ind.html., 1999.

WTO News, http://www.wto.org/english/news_e/news98_e/pu_e.htm


�0�

LAMPIRAN

��0 Indikasi GeografisSebuah Pengantar


��

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 51 TAHUN 2007

TENTANGINDIKASI-GEOGRAFIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Indikasi-Geografis;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INDIKASI-

GEOGRAFIS.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:1. Indikasi-geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah

asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.


2. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Indikasi-geografis yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.

3. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.4. Produsen adalah pihak yang menghasilkan barang.5. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki

keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya, termasuk Indikasi-geografis dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.

6. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.7. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan

yang telah memenuhi persyaratan administratif.8. Hari adalah hari kerja.9. Buku Persyaratan adalah suatu dokumen yang memuat informasi

tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama.

10. Pemakai Indikasi-geografis adalah Produsen yang menghasilkan barang sesuai dengan Buku Persyaratan terkait dan didaftar di Direktorat Jenderal.

11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

12. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk indikasi-geografis.

BAB IILINGKUP INDIKASI-GEOGRAFIS

Bagian PertamaUmum

Pasal 2(1) Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 merupakan


��

nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1.

(3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai Indikasi-geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi-geografis di Direktorat Jenderal.

(4) Indikasi-geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum.

(5) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Persyaratan.

Bagian KeduaIndikasi-Geografis yang Tidak Dapat Didaftar

Pasal 3Indikasi-geografis tidak dapat didaftar apabila tanda yang dimohonkan pendaftarannya:a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas

agama, kesusilaan atau ketertiban umum;b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri,

sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya;

c. merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis; atau

d. telah menjadi generik.

Bagian KetigaJangka Waktu Perlindungan Indikasi-Geografis

Pasal 4Indikasi-geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang


menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada.

BAB IIISYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 5(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh

Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal.

(2) Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.

(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang

memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:1. pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau

kekayaan alam;2. produsen barang hasil pertanian;3. pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang

hasil industri; atau4. pedagang yang menjual barang tersebut;

b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atauc. kelompok konsumen barang tersebut.

Pasal 6(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus

mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut:a. tanggal, bulan, dan tahun;b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;

danc. nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan

diajukan melalui Kuasa.(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilampiri:a. surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui

Kuasa; danb. bukti pembayaran biaya.


��

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan yang terdiri atas:a. nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan

barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.

d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;

e. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;

f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;

g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;

h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan

i. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.

(4) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

BAB IVTATA CARA PEMERIKSAAN

Bagian PertamaPemeriksaan Administratif


Pasal 7(1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif atas

kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan.

(2) Dalam hal Permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) huruf b, dan Pasal 6 ayat (3), Direktorat Jenderal memberikan Tanggal Penerimaan.

(3) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan.

(4) Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

(5) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian KeduaPemeriksaan Substantif

Pasal 8(1) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal

dipenuhinya kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Direktorat Jenderal akan meneruskan Permohonan kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.

(2) Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)


��

dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 3, dan Pasal 6 ayat (3).

(4) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis mempertimbangkan bahwa Permohonan telah memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Ahli Indikasi-geografis menyampaikan usulan kepada Direktorat Jenderal agar Indikasi-geografis didaftarkan di Daftar Umum Indikasi-geografis.

(5) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya.

(6) Biaya pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibayar sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman Permohonan.

(7) Dalam hal biaya pemeriksaan substantif tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 9(1) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyetujui suatu Indikasi-

geografis dapat didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Tim Ahli Indikasi-geografis mengusulkan kepada Direktorat Jenderal untuk mengumumkan informasi yang terkait dengan Indikasi-geografis tersebut termasuk Buku Persyaratannya dalam Berita Resmi Indikasi-geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Tim Ahli Indikasi-geografis.

(2) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyatakan bahwa Permohonan ditolak, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Tim Ahli Indikasi-geografis, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

(3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut dengan menyebutkan alasannya.

(4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan atas penolakan dalam jangka waktu sebagaimana


dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut dan memberitahukannya kepada Pemohon atau melalui Kuasanya.

(5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan atas penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya tanggapan atas penolakan tersebut, Direktorat Jenderal menyampaikan tanggapan penolakan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.

Pasal 10(1) Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan kembali

dan mengusulkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).

(2) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktorat Jenderal mengumumkan Indikasi-geografis dan Buku Persyaratan, berdasarkan usulan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

(3) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis tidak menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan untuk menolak Permohonan.

(4) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (3) kepada Pemohon atau melalui Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

(5) Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

(6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.

(7) Biaya untuk mengajukan permohonan banding ke Komisi Banding Merek harus dibayarkan pada saat mengajukan permohonan banding tersebut.


��

Bagian KetigaPengumuman

Pasal 11(1) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal

disetujuinya Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

(2) Dalam hal Indikasi-geografis disetujui untuk didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi-geografis memuat nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi-geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan.

(3) Dalam hal Indikasi-geografis ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi-geografis memuat nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, dan nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya.

(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 3 (tiga) bulan.

Bagian KeempatKeberatan dan Sanggahan

Pasal 12(1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (4), terhadap Indikasi-geografis yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas Permohonan kepada Direktorat Jenderal dalam rangkap 3 (tiga), dengan membayar biaya.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan dengan disertai bukti yang cukup bahwa Permohonan seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan berkenaan dengan batas daerah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya.


(4) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, mengirimkan salinan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.

(5) Pemohon atau Kuasanya berhak menyampaikan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan dimaksud.

Bagian KelimaPemeriksaan Substantif Ulang

Pasal 13(1) Dalam hal terdapat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 ayat (5), Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap Indikasi-geografis dengan memperhatikan adanya sanggahan.

(2) Pemeriksaan substantif ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).

(3) Dalam hal tidak terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Direktorat Jenderal melakukan pendaftaran terhadap Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Indikasi-geografis.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan substantif ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Indikasi-geografis ditolak.

(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.

(6) Dalam hal hasil pemeriksaan substantif ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa keberatan


��

tidak dapat diterima, Direktorat Jenderal melakukan pendaftaran terhadap Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Indikasi-geografis.

(7) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya hasil pemeriksaan substantif ulang, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

Bagian KeenamTim Ahli Indikasi-Geografis

Pasal 14(1) Tim Ahli Indikasi-geografis merupakan lembaga non-struktural

yang melakukan penilaian mengenai Buku Persyaratan, dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Direktorat Jenderal sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan Indikasi-geografis nasional.

(2) Anggota Tim Ahli Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi-geografis yang berasal dari:a. perwakilan dari Direktorat Jenderal;b. perwakilan dari departemen yang membidangi masalah

pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau departemen terkait lainnya;

c. perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/atau

d. ahli lain yang kompeten.(3) Anggota Tim Ahli Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

(4) Tim Ahli Indikasi-geografis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi-geografis.

(5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi-geografis dibantu oleh Tim Teknis Penilaian yang keanggotaannya didasarkan pada keahlian.


(6) Tim Teknis Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi Tim Ahli Indikasi-geografis.

BAB VPEMAKAIAN DAN PENGAWASAN

INDIKASI-GEOGRAFIS

Bagian PertamaPemakai Indikasi-Geografis

Pasal 15(1) Pihak Produsen yang berkepentingan untuk memakai Indikasi-

geografis harus mendaftarkan sebagai Pemakai Indikasi-geografis ke Direktorat Jenderal dengan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengisi formulir pernyataan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dengan disertai rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang.

(3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mendaftarkan Produsen Pemakai Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan mengumumkan nama serta informasi pada Berita Resmi Indikasi-geografis.

Bagian KeduaPengawasan terhadap Pemakai

Indikasi-Geografis

Pasal 16(1) Setiap pihak dapat menyampaikan hasil pengawasan terhadap

Pemakai Indikasi-Geografis kepada badan yang berwenang dengan tembusan disampaikan kepada Direktorat Jenderal bahwa informasi yang dicakup dalam Buku Persyaratan tentang barang yang dilindungi Indikasi-geografis tidak dipenuhi.


��

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat bukti beserta alasannya.

(3) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.

(4) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Ahli Indikasi-geografis memeriksa hasil pengawasan tersebut dan menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Direktur Jenderal, termasuk tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 17(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

diterimanya hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Direktorat Jenderal memutuskan tindakan-tindakan yang harus dilakukan, termasuk untuk melakukan pembatalan terhadap Pemakai Indikasi-geografis terdaftar.

(2) Dalam hal Direktorat Jenderal memutuskan untuk melakukan pembatalan terhadap Pemakai Indikasi-geografis terdaftar, Pemakai Indikasi-geografis terdaftar akan dicoret dari Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan selanjutnya dinyatakan sebagai tidak berhak untuk menggunakan Indikasi-geografis.

(3) Keberatan terhadap pembatalan Pemakai Indikasi-geografis terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan pembatalan tersebut.

(4) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

Pasal 18(1) Penghapusan Pemakaian Indikasi-geografis terdaftar dapat diajukan

atas prakarsa Pemakai Indikasi-geografis yang bersangkutan.


(2) Dalam hal Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemakai Indikasi-geografis terdaftar akan dicoret dari Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan kemudian akan dinyatakan sebagai tidak berhak untuk menggunakan Indikasi-geografis.

(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

Bagian KetigaPengawasan terhadap Pemakaian

Indikasi-Geografis

Pasal 19(1) Tim Ahli Indikasi-geografis mengorganisasikan dan memonitor

pengawasan terhadap pemakaian Indikasi-geografis di wilayah Republik Indonesia.

(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi-geografis dapat dibantu oleh Tim Teknis Pengawasan yang terdiri dari tenaga teknis di bidang barang tertentu untuk memberikan pertimbangan atau melakukan tugas pengawasan.

(3) Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari:a. lembaga yang kompeten melaksanakan pengawasan baik di

tingkat daerah maupun ditingkat pusat; dan/ataub. lembaga swasta atau lembaga pemerintah non-departemen

yang diakui sebagai institusi yang kompeten dalam melaksanakan inspeksi/pengawasan yang berkaitan dengan barang-barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis.

(4) Daftar tentang lembaga dan institusi yang telah diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu diperbaharui dan dimonitor oleh Tim Ahli Indikasi-geografis.

(5) Daftar tentang lembaga dan institusi yang telah diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses masyarakat umum dan digunakan sebagai acuan bagi Pemakai Indikasi-geografis.

(6) Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)


��

dibentuk oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi Tim Ahli Indikasi-geografis.

BAB VIINDIKASI-GEOGRAFIS DARI

LUAR NEGERI

Pasal 20(1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat

tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia atau melalui perwakilan diplomatik negara asal Indikasi-geografis di Indonesia.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar apabila Indikasi-geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.

(3) Ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku juga terhadap Permohonan dari luar negeri.

(4) Dalam hal Permohonan dari luar negeri telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar dan melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(5) Direktorat Jenderal menolak Permohonan dari luar negeri dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) tidak dipenuhi.

(6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada Pemohon melalui Kuasanya atau perwakilan diplomatiknya di Indonesia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan penolakan tersebut.

(7) Ketentuan mengenai tata cara pengumuman, keberatan, dan sanggahan serta permohonan banding dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Permohonan dari luar negeri.


(8) Permohonan dari luar negeri yang didaftar diberi perlindungan sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIIPERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA

PERLINDUNGAN

Bagian PertamaPerubahan dan Penarikan Kembali

Permohonan

Pasal 21(1) Perubahan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 dan Pasal 20 hanya dapat diajukan selama Permohonan belum diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Penarikan kembali terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 20 hanya dapat dilakukan sebelum Direktorat Jenderal memutuskan pendaftaran Indikasi-geografis.

(3) Dalam hal Permohonan ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian KeduaPerubahan Buku Persyaratan

Setelah Pendaftaran

Pasal 22(1) Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan terhadap

Buku Persyaratan sesuai dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau adanya perubahan mengenai batas geografis.

(2) Permohonan perubahan terhadap Buku Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal dengan menyampaikan alasan dan perubahannya.

(3) Dalam hal permohonan perubahan Buku Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, Direktorat Jenderal


��

melakukan Pengumuman mengenai perubahan Buku Persyaratan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

(4) Terhadap perubahan Buku Persyaratan diberlakukan ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, serta keberatan dan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(5) Dalam hal Direktorat Jenderal menolak permohonan perubahan Buku Persyaratan, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.

(6) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penolakan dimaksud.

Bagian KetigaBerakhirnya Perlindungan

Indikasi-geografis

Pasal 23(1) Setiap pihak, termasuk Tim Ahli Indikasi-geografis dapat

menyampaikan kepada Direktorat Jenderal hasil pengamatan bahwa karakteristik khas dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis telah tidak ada.

(2) Dalam hal hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Tim Ahli Indikasi-geografis, Direktorat Jenderal meneruskan hasil pengamatan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan tersebut.

(3) Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah-langkah yang harus dilakukan kepada Direktorat Jenderal.

(4) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal mempertimbangkan hasil keputusan Tim Ahli Indikasi-


geografis tersebut dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan, termasuk untuk membatalkan Indikasi-geografis.

(5) Dalam hal Direktorat Jenderal memberikan keputusan pembatalan terhadap Indikasi-geografis, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dan kepada seluruh Pemakai Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), atau melalui Kuasanya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan tersebut.

(6) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya hasil pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

(7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyatakan pembatalan Indikasi-geografis dan berakhirnya pemakaian Indikasi-geografis oleh para Pemakai Indikasi-geografis.

(8) Keberatan terhadap pembatalan Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan pembatalan tersebut.

BAB VIIIBANDING INDIKASI-GEOGRAFIS

Pasal 24(1) Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding

Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (5).

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Komisi Banding Merek dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 22 ayat (6), dengan membayar biaya.

(3) Ketentuan mengenai permohonan banding Indikasi-geografis berlaku secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Peraturan Pelaksanaannya.


��

BAB IXPELANGGARAN DAN GUGATAN

Bagian PertamaPelanggaran Indikasi-Geografis

Pasal 25Pelanggaran Indikasi-geografis mencakup:a. pemakaian Indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara

langsung maupun tidak langsung atas barang yang tidak memenuhi Buku Persyaratan;

b. pemakaian suatu tanda Indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud:1. untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding

kualitasnya dengan barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;

2. untuk mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau

3. untuk mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi-geografis;

c. pemakaian Indikasi-geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal usul geografis barang itu;

d. pemakaian Indikasi-geografis secara tanpa hak sekalipun tempat asal barang dinyatakan;

e. peniruan atau penyalahgunaan lainnya yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang atau kualitas barang yang tercermin dari pernyataan yang terdapat pada:1. pembungkus atau kemasan;2. keterangan dalam iklan;3. keterangan dalam dokumen mengenai barang tersebut;4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal usulnya

(dalam hal pengepakan barang dalam suatu kemasan); atauf. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas

mengenai kebenaran asal barang tersebut.


Bagian KeduaGugatan

Pasal 26(1) Pengajuan gugatan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25, dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:a. setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi-

geografis;b. lembaga yang mewakili masyarakat; atauc. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan gugatan untuk Indikasi-geografis berlaku secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

BAB XPEMAKAI TERDAHULU INDIKASI-GEOGRAFIS

Pasal 27(1) Dalam hal adanya pemakaian suatu tanda sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 ayat (8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi-geografis atas barang sejenis atau yang sama suatu tanda telah dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak menggunakan Indikasi-geografis, maka pihak lain tersebut dapat menggunakan tanda dimaksud untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanda dimaksud terdaftar sebagai Indikasi-geografis dengan syarat pihak lain tersebut menyatakan kebenaran mengenai tempat asal barang dan menjamin bahwa pemakaian tanda dimaksud tidak akan menyesatkan Indikasi-geografis terdaftar.

(2) Dalam hal suatu tanda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek


��

telah terdaftar atau dipakai sebagai merek sebelum atau pada saat permohonan suatu Indikasi-geografis atas barang sejenis atau yang sama dan tanda tersebut kemudian dinyatakan terdaftar sebagai Indikasi-geografis, maka pemakaian tanda sebagai merek dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak menggunakan Indikasi-geografis tetap dimungkinkan dengan syarat pemakai merek tersebut menyatakan kebenaran mengenai tempat asal barang dan menjamin bahwa pemakaian merek dimaksud tidak akan menyesatkan Indikasi-geografis terdaftar.

BAB XIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 28Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 4 September 2007MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 115.


PENJELASANATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 51 TAHUN 2007

TENTANGINDIKASI-GEOGRAFIS

I. UMUM

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mengenal atau menyebut nama suatu barang yang diikuti dengan nama tempat atau daerah asal barang tersebut. Pengungkapan tersebut dikenal sebagai Indikasi-geografis dan merupakan hal baru di Indonesia, meskipun hal tersebut sudah lama berkembang di negara-negara Eropa. Sebagaimana halnya dengan Merek, Indikasi-geografis merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang wajib diupayakan perlindungannya bagi negara-negara anggota World Trade Organization. Ketentuan mengenai hal tersebut tertuang dalam Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) khususnya Article 22 sampai dengan Article 24. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Pasal 56 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah mengatur bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Indikasi-geografis akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka disusunlah Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan untuk mengatur secara menyeluruh ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai Indikasi-geografis. Indikasi-geografis merupakan suatu tanda yang tanpa disadari sudah lama ada dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu. Tanda dimaksud selanjutnya dapat digunakan untuk menunjukkan asal suatu barang, baik yang berupa hasil pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya, termasuk bahan mentah dan/atau hasil olahan, baik yang berasal dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang. Penunjukkan asal suatu barang merupakan hal penting, karena pengaruh dari faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia,


��

atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di daerah tertentu tempat barang tersebut dihasilkan dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang tersebut. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu sepatutnya barang tersebut mendapat perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum atas Indikasi-geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan. Maksud pendaftaran Indikasi-geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum. Jangka waktu perlindungannya dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada. Adapun ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan dituangkan dalam Buku Persyaratan, yang juga memuat informasi tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik barang tersebut; selain itu juga mencakup informasi tentang: peta wilayah, sejarah, dan tradisi, proses pengolahan, metode pengujian kualitas barang, serta label yang digunakan. Buku Persyaratan tersebut penyusunannya dilakukan oleh kelompok masyarakat tempat dihasilkannya barang dimaksud.Pemilik Indikasi-geografis adalah Pemohon dan kelompok masyarakat di daerah tempat dihasilkannya barang tertentu yang berkompeten untuk memelihara, mempertahankan, dan memakai Indikasi-geografis sehubungan dengan keperluan bisnis/usahanya. Sedangkan seorang produsen yang dapat menghasilkan barang sesuai dengan ketentuan yang diungkapkan dalam Buku Persyaratan dan bersedia patuh untuk selalu menerapkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Buku Persyaratan tersebut, dapat memakai Indikasi-geografis terkait setelah sebelumnya mendaftarkan dirinya sebagai Pemakai Indikasi-geografis di Direktorat Jenderal. Sebagai negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan, tradisi, dan budaya, serta iklim tropis yang menghasilkan berbagai macam barang yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil, sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem perlindungan Indikasi-geografis yang memadai. Melalui perlindungan Indikasi-geografis yang optimal tidak saja kelestarian lingkungan diharapkan dapat terjaga, pemberdayaan sumber daya alam dan manusia di daerah diharapkan


dapat lebih dimaksimalkan. Di samping itu, migrasi tenaga kerja potensial dari suatu daerah ke daerah perkotaan diharapkan dapat dicegah, dengan tercipta/terbukanya peluang dan lapangan kerja untuk menghasilkan barang tertentu yang dilindungi dengan Indikasi-geografis dan diharapkan memiliki nilai ekonomi yang tidak kecil di daerah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2Ayat (1) Yang dimaksud dengan “tanda tertentu lainnya” adalah tanda

yang berupa kata, gambar, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Contoh:- Kata “Minang” mengindikasikan daerah Sumatera

Barat.- Gambar rumah adat Toraja, mengindikasikan daerah

Toraja di Sulawesi Selatan.Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pertanian” mencakup juga:

kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “barang lainnya” mencakup antara lain bahan mentah dan/atau hasil olahan dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Daftar Umum Indikasi-geografis”

adalah suatu buku yang memuat Indikasi-geografis yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.

Ayat (4) Suatu nama, indikasi atau tanda yang telah terdaftar sebagai

Indikasi-geografis tidak dapat didegradasi, dianggap sebagai nama barang, dan selanjutnya menjadi milik umum.


��

Ayat (5)Cukup jelas

Pasal 3Huruf a

Cukup JelasHuruf b

Cukup JelasHuruf c Apabila suatu Indikasi-geografis digunakan sebagai nama

varietas tanaman tertentu, nama Indikasi-geografis tersebut hanya dapat digunakan untuk verietas tanaman yang bersangkutan saja.

Contoh: Nama/kata “Cianjur” telah dikenal sebagai nama salah satu

varietas tanaman padi. Oleh karenanya, kata “Cianjur” tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai Indikasi-geografis bagi varietas tanaman padi lainnya sekalipun pembudidayaannya dilakukan di daerah Cianjur.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan timbulnya kemungkinan yang menyesatkan.

Walaupun demikian, kata “Cianjur” dapat digunakan sebagai Indikasi-geografis bagi varietas tanaman lain ataupun barang lainnya, misalnya: salak, markisa, tauco, dan sebagainya.

Huruf d Indikasi yang bersifat generik adalah indikasi tentang suatu

barang yang telah menjadi milik umum karena sering digunakan dalam bahasa sehari-hari, dan karenanya tidak dilindungi.

Contoh: tahu, tempe, batik, jeruk bali, pisang ambon, dan sebagainya.

Pasal 4Cukup jelas


Pasal 5Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3) Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga” antara lain mencakup koperasi, asosiasi, atau yayasan, yang anggotanya adalah Produsen setempat.

Huruf b Yang dimaksud dengan “lembaga yang diberi

kewenangan untuk itu” adalah lembaga Pemerintah di daerah yang membidangi barang yang diajukan untuk permohonan, seperti Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Huruf c Cukup jelas

Pasal 6Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Huruf a Cukup jelasHuruf b Cukup jelasHuruf c Yang dimaksud dengan “membedakan barang tertentu

dengan barang lain yang memiliki kategori sama” adalah membandingkan suatu barang dengan barang lain yang sama.

Misalnya: beras tertentu yang dibandingkan dengan beras yang lain.


��

Huruf d Uraian mengenai lingkungan geografis setempat dapat

mencakup antara lain uraian tentang: suhu tertinggi, terendah, dan rata-rata; tingkat curah hujan; kelembaban udara; intensitas sinar matahari; ketinggian; dan/atau jenis/kondisi tanah.

Huruf e Cukup jelasHuruf f Uraian mengenai tradisi dan sejarah yang berhubungan

dengan pemakaian Indikasi-geografis mencakup antara lain uraian mengenai tradisi masyarakat yang sudah berlangsung lama berkaitan dengan proses produksi barang yang berasal dari daerah tersebut.

Huruf g Cukup jelasHuruf h Cukup jelasHuruf i Cukup jelas

Ayat (4) Yang dimaksud dengan “rekomendasi” adalah surat

keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang membidangi barang yang diajukan permohonannya.

Pasal 7Cukup jelas

Pasal 8Cukup jelas

Pasal 9Cukup jelas

Pasal 10Cukup jelas


Pasal 11Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2) Yang dimaksud dengan “abstrak dari Buku Persyaratan”

adalah informasi ringkas yang menggambarkan hal-hal penting mengenai barang yang akan dilindungi dengan Indikasi-geografis.

Keseluruhan isi Buku Persyaratan dapat diperoleh di Direktorat Jenderal.

Ayat (3) Cukup jelasAyat (4) Cukup jelas

Pasal 12Cukup jelas

Pasal 13Cukup jelas

Pasal 14Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Indikasi-geografis nasional” adalah

Indikasi-geografis yang berasal dari dalam negeri. Yang dimaksud dengan “melakukan penilaian mengenai

Buku Persyaratan” adalah melakukan pemeriksaan substantif terhadap usulan Buku Persyaratan yang diajukan oleh Pemohon.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “ahli yang memiliki kecakapan di

bidang Indikasi-geografis” adalah orang yang mempunyai keahlian antara lain di bidang: pertanian, geologi, meteorologi, kelautan, kehutanan, makanan, minuman, dan/atau bidang-bidang lainnya yang berkaitan dengan Indikasi-geografis.

Ayat (3) Cukup jelas


��

Ayat (4) Cukup jelasAyat (5) Tim Teknis Penilaian dapat berjumlah lebih dari 1 (satu) Tim

Teknis.Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan yang berwenang untuk melakukan pengawasan” adalah lembaga baik Pemerintah maupun non Pemerintah yang berkompeten untuk melakukan penilaian dan pengawasan mengenai kualitas/mutu suatu barang.

Contoh:- Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), yang

berkompeten untuk melakukan penilaian, pengujian, dan/atau pengawasan barang berupa obat atau makanan.

- Sucofindo, yang berkompeten untuk melakukan pengujian mutu suatu barang.

Ayat (2) Cukup jelasAyat (3) Cukup jelasAyat (4) Cukup jelas




Pasal 19 Ayat (1)

Pengawasan dapat dilaksanakan disepanjang mata rantai produksi dan pendistribusian barang.

Ayat (2) Para ahli yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap

pengawasan tidak boleh memiliki kepentingan pribadi (conflict of interest) sehubungan dengan Indikasi-geografis yang akan diawasi.

Ayat (3) Cukup jelasAyat (4) Cukup jelasAyat (5) Cukup jelasAyat (6) Cukup jelas






Pasal 25 Huruf a

Cukup jelas


��

Huruf b Cukup jelasHuruf c Cukup jelasHuruf d Yang dimaksud dengan “Pemakaian Indikasi-geografis secara

tanpa hak” mencakup antara lain: penyalahgunaan, peniruan, dan pencitraan negatif terhadap Indikasi-geografis tertentu, seperti: penggunaan kata “ala”, bentuknya sama dengan, serupa, dibuat dengan cara yang sama, sama sifatnya, mirip, seperti, atau transliterasi, atau yang sejenis/sepadan dengan kata-kata tersebut.

Huruf e Cukup jelas.Huruf f Cukup jelas

Pasal 26Cukup jelas

Pasal 27Ayat (1) Yang dimaksud dengan “tanda telah dipakai” adalah tanda

yang tidak terdaftar.Ayat (2) Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4763


KEPUTUSAN DEIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: HKI.03-OT.03.01 TAHUN 2008

TENTANG

BENTUK FORMULIRPERMOHONAN PENDAFTARAN DAN

SERTIFIKASI INDIKASI-GEOGRAFIS

DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi-geografis diperlukan untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tentang bentuk dan isi formulir permohonan pendaftaran.

Mengingat :1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-geografis (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 omor 115).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN DAN SERTIFIKAT INDIKASI-GEOGRAFIS.


��

Pertama : Bentuk formulir permohonan pendaftaran indikasi-geografis terdiri dari:

1. Formulir Permohonan Pendaftaran Indikasi-geografis

Form Nomor: 001/IG/HKI/2007 (Lampiran I); 2. Tanda Terima Permohonan Pendaftaran Indikasi-

geografis Form Nomor 002/IG/HKI/2007 (lampiran II) 3. Formulir Permohonan Pendaftaran Pemakai

Indikasi-geografis Form Nomor: 003/IG/HKI/2007 (Lampiran III) 4. Tanda Terima Permohonan Pendaftaran Pemakai

Indikasi-geografis Form Nomor: 004/IG/HKI/2007 (Lampiran IV) 5. Formulir Kekurangan Persyaratan Permohonan

Pendaftaran Indikasi-Geografis Form Nomor: 005/IG/HKI/2007 (Lampiran V) 6. Formulir Kekurangan Persyaratan Pemakai

Indikasi-geografis Form Nomor: 006/IG/HKI/2007 (Lampiran VI) 7. Formulir Pemberitahuan telah dilengkapinya

Persyaratan From Nomor: 007/IG/HKI/2007 (Lampiran VII) 8. Formulir Pemeberitahuan telah dilengkapinya

Persyaratan Form Nomor: 008/IG/HKI/2007 (Lampiran VIII) 9. Formulir Permohonan Pemeriksaan Substantif

Indikasi-geografis Form Nomor: 009/HKI/2007 (Lampiran IX) 10. Formulir Tanda Terima Permohonan Pemeriksaan

Substantif Indikasi-geografis Form Nomor: 010/HKI/2007 (Lampiran X)

Kedua : Sertifikat Indikasi-geografis (Lampiran XI)


Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tangerang Pada Tanggal: 29 Agustus 2008

DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

DR. ANDY N. SOMMENG NIP 13164298


��

LAMPIRAN I :

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Nama Pemohon : Alamat 1) :

Telepon /fax :

DIISI OLEH PETUGAS:Tanggal Pengajuan: Tanggal Penerimaan:Nomor Agenda:

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI

Nama Perwakilan Diplomatik :Alamat Perwakilan Diplomatik :

Nama Konsultan HKI : Alamat :

Nomor Konsultan HKI :

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS :

JENIS BARANG/PRODUK :

Bersama ini kami lampirkan 2):a. Buku Persyaratan b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas

wilayah /peta wilayah.c. Nama masyarakat/lembaga yang diwakilid. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan

diplomatike. Bukti pembayaranf. BuktiPengakuanatausertifikatpendaftaranindikasi-geografisapabila

permohonan berasal dari luar negeri

DemikianlahpermohonanpendaftaranIndikasi-geografisinikamiajukanuntukdapatdiproseslebihlanjut.

Yang mengajukanPemohon / Kuasa*)

Dibuat rangkap 4Lembar I


LabelIndikasi-geografis3)

Keterangan :1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak. (b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya: Gubernur,........ 3. SepuluhbuahlabelIndikasi-geografisberukuranminimal5X5cmdanmaksimal9X9cm.

Form No.: 001/IG/HKI/2007


��

LAMPIRAN II :


TANDA TERIMA PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Tanggal Pengajuan :

Nomor Agenda :

NamaIndikasiGeografis :

Jenis Barang/produk :

Nama Pemohon :Alamat :

Nama Kuasa :Alamat :

Dokumenyangdisampaikanuntukpermohonanindikasi-geografis:

a. Buku Persyaratan

b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.

c. Nama masyarakat/lembaga yang diwakili

d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/per-wakilan diplomatik

e. Bukti pembayaran

f. BuktiPengakuanatausertifikatpendaftaranindikasi-geografisapabila permohonan berasal dari luar negeri

Selanjutnya biaya yang telah dibayar sebesar : Rp. ......................................

Terbilang :

Petugas Penerima,

(........................................)



LAMPIRAN III :


FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN PEMAKAI INDIKASI-GEOGRAFIS

Nama Pemohon : Alamat 1) :

Telepon /fax :

DIISI OLEH PETUGAS:Tanggal Pengajuan: Tanggal Penerimaan:Nomor Agenda:

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN PERMINTAAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI


Nama Konsultan HKI : Alamat :

Nomor Konsultan HKI :

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS :

JENIS BARANG/PRODUK :

Bersama ini kami lampirkan 2):a. FotocopySertifikatIndikasi-geografisb. SuratIzindaripemilikIndikasi-geografisterdaftarc. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/Perwakilan

diplomatikd. Bukti pembayaran

DemikianlahpermohonanpendaftaranIndikasi-geografisinikamiajukanuntukdapatdiproseslebihlanjut.

Yang mengajukanPemohon / Kuasa*)

___________________

Dibuat rangkap 4Lembar I

Keterangan:1) adalah alamat kedinasan/surat menyurat.2)(b)SuratizindaripemilikIndikasi-geografisterdaftardibuatdiataskertasbermaterai.



��

LAMPIRAN IV :


TANDA TERIMA PERMOHONAN PENDAFTARAN PEMAKAI INDIKASI-GEOGRAFIS

Tanggal Pengajuan :

Nomor Agenda :





Dokumenyangdisampaikanuntukpermohonanpemakaiindikasi-geografis:

a. FotocopySertifikatIndikasi-geografis

b. SuratIzindaripemilikIndikasi-geografisterdaftar

c. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/Per-wakilan diplomatik

d. Bukti pembayaran

Selanjutnya biaya yang telah dibayar sebesar : Rp. ......................................

Terbilang :

Petugas Penerima,

(........................................)



LAMPIRAN V :


Nomor :Lampiran :Perihal : Kekurangan Persyaratan Permohonan

PendaftaranIndikasi-geografisAgendaNomor..........................

Kepada Yth.....................................................................................................................................

Sehubungandengansuratpermohonanpendaftranindikasi-geografis:.....................................................................................................................................................................yang saudara ajukan pada tanggal .......................................... dengan ini kami meminta agar saudara:( ) 1. Memperbaikisuratpendaftaranindikasi-geografisdenganmengirimkan3(tiga)lembar

suratpendaftaranindikasi-geografisyangbaru.olehkarena: ............................................................................................................................................( ) 2. Mengirimkan surat rekomendasi dari instansi terkait.( ) 3. Mengirimkan bukti pendaftaran/pengakuan IG (khusus permohonan luar negeri)( ) 4. Mengirimkan bukti pembayaran asli.( ) 5. Mengirmkansuratkuasaasli.( ) 6. Mengirmkan terjemahan buku persayaratan dalam bahasa Indonesia bila diajukan dalam

bahasa asing.( ) 7. Mengirimkan10(sepuluh)lembarlabelindikasi-geografis.Denganukuranmax9x9cm.

Min5x5cm.( ) 8. Memperbaiki buku persyaratan dengan mengirimkan 2 (dua) buku persyaratan yang baru

oleh karena: ...........................................................................................................................................( ) 9. MengirimkanAbstrakbukupersyaratan*

*Abstrakbukupersyaratanadalahringkasan dari buku persayaratan yang tidak melebihi dari 250 kata.daribukupersayaratanyangtidakmelebihidari250kata.

Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3(tuga) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuaninisaudaratidakdapatmemenuhinya,makapermohonanpendaftaranindikasi-geografisakan dianggap ditarik kembali.

Tangerang,................................... Direktur Merek,

FormNo.:005/IG/HKI/2007


��

LAMPIRAN VI :


Nomor :Lampiran :Perihal : Kekurangan Persyaratan Permohonan

PemakaiIndikasi-geografisTerdaftarNomor..........................

Kepada Yth.....................................................................................................................................

Sehubungandengansuratpermohonanpendaftranindikasi-geografis:.....................................................................................................................................................................yang saudara ajukan pada tanggal .......................................... dengan ini kami meminta agar saudara:( ) 1. Memperbaikisuratpermohonanpemakaiindikasi-geografisdenganmengirimkan3(tiga)

lembarsuratprmohonanpemakaiindikasi-geografisyangbaru,olehkarena: ............................................................................................................................................( ) 2. FotocopySertifikatIndikasi-geografis.( ) 3. SuratizindaripemilikIndikasi-geografisterdaftar.( ) 4. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik.( ) 5. Mengirimkanbuktipembayaranasli.

Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3(tuga) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini saudara tidak dapatmemenuhinya,maka permohonan pemakai indikasi-geografis akan dianggapditarik kembali.




LAMPIRAN VII :


Nomor :Lampiran :Perihal : Pemberitahuan telah dilengkapinya

Persyaratan

Kepada Yth.....................................................................................................................................

DenganinikamiberitahukanbahwapermohonanpendaftaranIndikasi-geografis

.............................................................................................

Tanggal Pengajuan :Tanggal Penerimaan :Nomor Agenda :Pemohonan :

Telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi sesuai denganKetentuanPasal8ayat(6)PeraturanPemerintahNo.51Tahun2007tentangIndikasi-geografis,selanjutnya biaya pemeriksaan substabtif harus dibayarkan sebelum berakhirnya waktu pengumuman.


Form No.: 007IG/HKI/2007


��

LAMPIRAN VIII :


Nomor :Lampiran :Perihal : Pemberitahuan telah dilengkapinya

Persyaratan

Kepada Yth.....................................................................................................................................

DenganinikamiberitahukanbahwapermohonanpemakaiIndikasi-geografis

..............................................................................................

Tanggal Pengajuan :Tanggal Penerimaan :Nomor Agenda :Pemohonan :

Telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi.

Tangerang,...................................

Direktur Merek,

Form No.: 008IG/HKI/2007


LAMPIRAN IX :


FORMULIR PERMOHONAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF INDIKASI-GEOGRAFIS

Dengan ini saya/kamiPemohonIndikasi-geografis

Nama :Alamat :Telp/Fax :

Melalui Perwakilan Diplomatik/Konsultan HKI


Nama Konsultan HKI :Alamat :

No.AgendaIndikasi-geografis :Tanggal Pengajuan :Tanggal Penerimaan Permohonan :NamaIndikasi-geografis :Jenis barang :

MengajukanpemeriksaansubstantifuntukpermohonanIndikasi-geografis

Bersama ini kami sampaikan,

BiayapemeriksaansubstantifIndikasi-geografissebesar,

Rp.

Terbilang

Tanggal Pengajuan:

Yang mengajukan,

FormNo.:009IG/HKI/2007

DIISI OLEH PETUGAS

( )

( )

( )


��

LAMPIRAN X :


TANDA TERIMA PERMOHONAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF INDIKASI-GEOGRAFIS

Tanggal Pengajuan :

Nomor Agenda :





Selanjutnya biaya yang telah dibayar sebesar : Rp

Terbilang :

Petugas Penerima,

(........................................)



LAMPIRAN XI :

REPUBLIK INDONESIADEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT INDIKASI-GEOGRAFIS

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek jo Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-geografis, memebrikan hak Indikasi-geografis kepada:

Nama dan Alamat Pemilik Indikasi-geografis :

Nama dan Alamat Kuasa/Konsultan HKI :

Tanggal Pendaftaran Indikasi-geografis :

Tanggal Penerimaan permohonan :

Nama Negara dan Tanggal Pendaftaran/diakuinya :Indikasi-geografis (Khusus Pendaftaran Indikasi-geografis Luar Negeri)

Nama Indikasi-geografis :

Nama Produk Indikasi-geografis :

Nomor :

Perlindungan Indikasi-geografis diberikan selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada (Pasal 4 PP N0. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-geografis).

Jakarta, a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTEKTUAL u.b Direktur Merek

indikasi geografis - materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com · (2000). karir pada direktorat...

Documents