ind no 131 2010

5/16/2018 ind No 131 2010 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/ind-no-131-2010 1/20

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 131/M-IND/PER./12/2010

TENTANG

PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN

INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI RIAU

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat

(1) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008

tentang Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah Provinsi

Riau telah rnenyusun Peta Panduan (Road Map)



Peraturan Menteri Perindustrian RIN o m or : 1 3 1 / M- I N D/ P E R /1 2 / 20 1 0

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4724);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentangKewenangan Pengaturan, Pembinaan dan



Peraturan Menteri Perindustrian RI

Nomor:131/M-IND/PER/12/2010

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P

Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet IndonesiaBersatu II PeriodeTahun 2009-2014;

15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 111/M-

IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map)

Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Kelapa Sawitsebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriPerindustrian Nomor 13/M-IND/PERl1/2010;


IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map)

Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Kelapa;


IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Perindustrian;

Memperhatikan: Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG



Peraturan Menteri Perindustrian RINomor: 131/M-IND/PER/12/2010

4. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan

pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal2

(1) Industri unggulan Provinsi Riau sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 1 terdiri atas:

a. Industri pengolahan kelapa sawit, yang meliputi:

1. Industri margarin (KBLI 10412); dan

2. Industri biodiesel, olein (KBLI 20115).

b. Industri pengolahan kelapa yang meliputi:

1. Industriveo (KBLI 10422);

2. Industri karbon aktif (KBLI 20299);

3. Industri liquid smoke (KBLI 20299);

4. Industri matras, jok mobil (KBLI 31009); dan

5. Industri furniture (KBLI 32903).

(2) Peta Panduan pengembangan industri unggulansebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimanatercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.



Peraturan Menteri Perindustrian RINemer: 1 3 1 / M - I N D / P E R / 1 2 / 2 0 1 0

Pasal3

(1) Rencana aksi pengembangan industri unggulanProvinsi Riau dilaksanakan sesuai dengan PetaPanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2).

(2) Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan.

Pasal4

Pemerintah Provinsi Riau harus membuat laporan kinerjasemesteran kepada Menteri atas pelaksanaan rencana aksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dengantembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteriterkait.

Pasal5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

padatanggal 13 D esember 20 10



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 131/M~IND/PER/12/2010

TANGGAL: 13 Desember 2010

PETA PANDUAN (ROAD MAP)

PENGEMBANGANINDUSTRIUNGGULAN

PROVINSI RIAU

I. PENDAHULUAN

II. INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT

\.1. Sasaran Pengembangan2. Strategi Pengembangan

3. Kerangka Pengembangan

4. Rencana Aksi

III. INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA

1. Sasaran Pengembangan



PETA PANDUAN (ROAD MAP)

PENGEMBANGANINDUSTRIUNGGULAN

PROVINSI RIAU

I. PENDAHULUAN

Provinsi Riau menentukan industri pengolahan kelapa saw it dan

pengolahan kelapa sebagai industri unggulannya didasarkan atas

pertimbangan hasll analisa terhadap kondisi dan potensi ekonomi daerah danpotensi pengembangan 5 (lima) tahun ke depan serta keterkaitannya dengan

industri penunjang, industri terkait dan industri di provinsi lain.

Dalam rangka mengembangkan industri unggulan tersebut, disusun Peta

Panduan Pengembangan (Road Map) Industri Unggulan Provinsi Riau tahun

2011-2015, yang memaparkan sasaran pengembangan yang ingin dicapai,strategi pengembangan serta rencana aksinya.

II. INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT




LampiranPeraturanMenteriPerindustrianRI

Nomor:

2. Strategi Pengembangan

a. Pengembangan industri hilir produk olahan kelapa sawit (biodiesel,

olein, margarin, dan lain-lain) dan diversifikasi produk;

b. Pembangunan kekuatan struktur yang berkaitan dalam semua rantai

nilai (value chain);

c. Peningkatan promosi dan investasi produk industri biodiesel, olein, dan

lain-lain; dan

d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengembangan

kawasan klaster industri pengolahan kelapa sawit dan turunannya.


KERANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT

SasaranJangka Panjang

Industri Inti Industri Penunjang Industri Terkait

Industri biodiesel, olein, dan Industri CPO, mesin dan

margarin peralatan

Industri transportasi, PLN,

industri sabun, farmasi,

stearin, makanan, dan particle

board

SasaranJangka Menengah




Nomor:

Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka

Menengah (2011-2015)

a. Menyediakan data potensi SOA dan

SOM, lahan dan infrastruktur untuk

pengembangan klaster industri kelapa

sawit;

b. Melaksanakan pembangunan industri

biodiesel berbasis klaster sebanyak 3

(tiga) unit;

C. Meningkatkan kapasitas produksi dan

investasi di bidang industri pengolahan

biodiesel, olein, dan lain-lain;

d. Menyediakan laboratorium uji untuk

pengujian produk kelapa sawit; dan

e. Menjalin hubungan kerjasama pemda,

pengusaha dan perguruan tinggi dalam

peningkatan kemampuan SOM industri

pengolahan sawit dan turunannya.

Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka

Panjang (2011-2025)a. Menumbuhkembangkan produk turunan

industri kelapa sawit seperti industri

biodiesel sebanyak 3 (tiga) unit di

Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten

Siak Sri Indrapura dan Kota Oumai;

b. Mengembangkan industri pendukung

yang dapat digunakan sebagai industri

penunjang dalam kawasan klaster

industri pengolahan biodiesel, olein,margarin, dan lain-lain;

c. Melaksanakan pembangunan industri

olein, surfaktan, margarin di Provinsi

Riau;

d. Menjalin kerjasama pemasaran

oleokimia dan sekaligus dapat menjadi

penyedia bahan baku di kawasan Asia;

e. Mendirikan laboratorium riset dan

standardisasi khusus kelapa sawit dan

turunannya;

f. Meningkatkan jumlah dan kapasitas

pabrik biodiesel yang berbahan baku

CPO di Provinsi Riau; dan

g. Membangun pabrik turunan kelapa

sawit seperti pabrik margarin, sabun,

karbon aktif, dan makanan ternak, dan

lain-lain.



4. Rencana Aksi

(

L a mp ir an P e ra tu ra n M e nt er i P e ri nd us tr ia n R I

Nomo r :

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT 2011-2015

No

1.

Menyediakan lahan

dan infrastruktur

untuk pengembangan

kawasan klaster

industri biodiesel,

olein, margarin, dan

lain-lain

Pemangku Kepentingan

Pusat Daerah Swasta Lain-lain

Rencana Aksi

Menyediakan data

potensi SDA dan

SDM yang

dibutuhkan untuk

pengembangan

kawasan klaster

industri kelapa sawit

dan turunannya

(biodiesel, olein,

margarin, dan lain-

lain)

• Kementerian

Pendidikan Nasional

• Kementerian Tenaga

Kerja & Transmigrasi

• KementerianPerindustrian

• KementerianPertanian

• Kementerian ESDM

• KementerianKeuangan

• Dinas • GAPKI

Pendidikan • Kadin

• Dinas Tenaga • SucofindoKerja

• Disperindag{Balai Penguji

Mutu Barang

(BPMB)}

• Dinas

Pertambangandan Energi

• BadanPenelitian dan

Pen an

2. • Kementerian

Pekerjaan Umum


• Kementerian

Keuangan

• Kementerian

Perindustrian

• DinasPertambangan

dan Energi

• Dinas Pekerjaan

Umum

• Disperindag

• BPMB

• 8adanPenanaman

Modal dan

• Perguruan

Tinggi

• Bank Riau

Tahun

2013 2014 2015

4



L a m pi ra n P e ra tu ra n M e n te ri P e ri nd u st ri an R I

Nomo r :

No

3.

Rencana Aksi

Meningkatkan

kapasitas produksi

dan investasi di

bidang industri

pengolahan biodiese/,

olein, margarin dan

lain-lain

Pusat

• Kementerian

Pertanian


• Bappenas

• Kementerian

Keuangan

• KementerianPe

4. Melaksanakan

pembangunan

industri biodiesel

berbasis klaster

sebanyak 3 (t iga) unit

di Kabupaten

Indragiri Hilir,

Kabupaten Siak Sri

Indrapura dan Kota

Dumai.




• Badan Koordinasi

Penanaman Modal

(BKPM)

• Kementerian PU


• KementerianPerdagangan

• KementerianKomunikasi dan


Daerah Swasta

Promosi Daerah

(BPMPD)

• Disperindag

Prov dan

Kab/Kota

• DinasPerkebunan

• DinasPertambangan

dan Energi

• DisperindagProv dan

Kabupaten

• DinasPerkebunan

• BPMPDProvinsi

• Dinas

Kimpraswil• DinasPerhubungan

5

• GAPKI

• Kadin

• GAPKI

• Kadin

• Sucofindo

Lain-lain

Perguruan

Tinggi

• Telkom

• PLN• Bank Riau

Tahun

2013 2014 2015



L a mp ir an P e ra tu ra n M e nt er i P e ri nd u st ri an R I

Nomo r :

No Rencana AksiPusat

Informasi

• Kementerian

Perhubu


Daerah Swasta Lain-lain

Tahun

5. Menyediakan

laboratorium

pengujian yang

handal untuk

pengujian produk

kelapa sawit dan

turunannya

• Kementerian PU

• Kementerian

Keuangan

• KementerianPerind ustrian

• Kementerian

Pe n

6 Menjalin hubungan

kerjasama antara

pihak pemda, dunia

usaha dan perguruan

tinggi dalam

peningkatan

kemampuan SDM di

bidang industri

pengolahan kelapa

sawit dan turunannya

• KementerianPendidikan Nasional




• Badan Koordinasi

Penanaman Modal

(BKPM)

• Kementerian

• Disperindag

• DinasKimpraswil

• BPMPD

• DinasPendidikan

• BPMPD• DisperindagProv dan

Kab/Kota

• DinasPerkebunan

6

• GAPKI

• Kadin

• GAPKI

• Kadin

• Sucofindo

• Bank Riau

• Perguruan

Tinggi



L ampi ra n Pe ra tu ra n Men te ri Pe rin d us tr ia n R I

Nomor :

III. INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA


Sasaran Jangka Menengah (2011-2015)

a. Meningkatnya keterampilan dan kemampuan SDM aparat pembina

dan masyarakat industri pengolahan kelapa;

b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas diversifikasi produk olahan

kelapa (serat sabut kelapa, vea, karbon aktif, furniture, liquid smoke,

minyak kelapa, dan lain-lain);

c. Meningkatnya produktivitas pabrik pengolahan kelapa yang sudah

berjalan;

d. Terbangunnya jaringan pemasaran produk olahan kelapa baik

domestik maupun ekspor.

Sasaran Jangka Panjang (2011-2025)

a. Berkembangnya klaster industri pengolahan kelapa terpadu;

b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas diversifikasi produk olahan

kelapa;




Nomor:


KERANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA

Industri Inti

Budidaya kelapa, industri

arang tempurung, industri

mesin/peralatan, batang

kelapa, sabut kelapa

Industri kosmetik,

matras, jok mobil,

farmasi, dan

makanan

Industri Penunjang

Serat sabut kelapa,

veo, karbon aktif,

liquid smoke, dan

furniture

Industri Terkait

Sasaran Jangka Menengah(2011-2015)

a. Meningkatnya keterampilan dan

kemampuan SOM aparat pembina

dan masyarakat industri

pengolahan kelapa;

b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas

diversifikasi produk olahan kelapa

(serat sabut kelapa, veo, karbonaktif, furniture, liquid smoke, minyakkelapa, dan lain-lain);

c. Meningkatnya produktivitas pabrik

pengolahan kelapa yang sudah

berjalan; dan

d. Terbangunnya jaringan pemasaran

produk olahan kelapa baik


Sasaran Jangka Panjang(2011-2025)

a. Berkembangnya klaster industri

pengolahan kelapa terpadu;

b. Meningkatnya kuantitas dan

kualitas diversifikasi produk olahan

kelapa; dan

c. Berkembangnya jaringan

pemasaran produk olahan kelapa




L ampir an Pe ra tu ra n Men te ri Pe rin d us tr ia n R I

Nomor :

laboratorium uji dan akreditasi

laboratorium uji produk industri

dalam rangka penerapan

standardisasi pengujian produk

vea, karbon aktif, minyak

kelapa, liquid smoke dan lain-

lain;

e. Melaksanakan Feasibility Study

dan pembuatan business plan

serta pilot project

pengembangan kopra putih

dan industri pengolahan kelapa

terpadu;

f. Melaksanakan promosi

pemasaran produk;

g. Melaksanakan koordinasi

dengan instansi terkait dalam

perencanaan pembangunan

infrastruktur, regulasi

pemanfaatan batang kelapa

dan Perda tentang penetapanHarga Pokok Produksi (HPP)

kelapa utuh;

h. Menerapkan tata niaga ekspor

kelapa utuh:

i. Menumbuh kembangkan

industri rancang bangun dan

rekayasa;

j. Meningkatkan mutu produk



L am pir an P e ra tu ra n M e n te ri P e rm d u str ia n R I

Nomo r :

4. Rencana Aksi

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA 2011-2015

Pemangku Kepentingan Tahun

No Rencana AksiPusat Daerah Swasta Lain-lain

1. Meningkatkan • Kementerian • Dinas Pendidikan • Asosiasi • Perguruan

kemampuan SDM Pendidikan • Disperindag Prov dan petani Tinggi

aparat pembina dan Nasional Kab/Kota kelapa

masyarakat industri • Kementerian • Dinas Pertanian dan • Kadinuntuk meningkatkan Perind ustrian Tanaman Panganmutu dan • Kementerian • Dinas Perkebunanproduktivitas di Perdagangan • BPMPDbidang pengolahan • Kementerian

serat sabut kelapa, PertanianVCO, karbon aktif,

furniture, liquid smoke

dan lain-lain

2. Meningkatkan • Kementerian • Dinas Perindag Prov • Kadin • Perguruan

diversifikasi produk Perindustrian dan Kab/Kota • Asosiasi tinggi

industri pengolahan • Dinas Pertanian dan petanikelapa sesuai hasil Tanaman Pangan kelapariset • Dinas Perkebunan

• BPMPD

10



(

LampiranPeraturanMenteriPerindustrianR I

Nomor:

Pemangku KepentinganNo Rencana Aksi

Pusat Daerah Swasta

3. Meningkatkan • Kementerian • Disperindag Prov dan • Kadin

jaringan pemasaran Perind ustrian Kab/Kota • Asosiasidiversifikasi produk • Kementerian • Dinas Pertanian dan petaniindustri olahan kelapa Perdagangan Tanaman Pangan kelapaterpadu baik secara • Kementerian • Dinas Perkebunandomestik maupun Pertanian • BPMPDekspor

• BKPM4. Meningkatkan sarana • Kementerian • Dinas Pertanian dan

dan prasarana Pertanian {Balai Tanaman Panganperalatan Pengkajian • Dinas Perkebunanlaboratorium uji dan Teknologi • Disperindag Prov dan

akreditasi Pertanian Kab/Kota (BPMB)laboratorium uji (BPTP)} • Badan Peneli tian danproduk industri dalam • Kementerian Pengembanganrangka penerapan Perindustrianstandardisasi • Kementerianpengujian produk KeuanganVCO, karbon aktif, • Kementerianminyak kelapa, liquid Perdagangansmoke dan lain-lain

Tahun

11

Lain-lain

• Bank Riau

2011 2015



rL am p ir an P e ra tu ra n M e nte ri P e rin du str ia n R I

Nomor :

Lain-lain

No Rencana Aksi

Pusat

5. Melaksanakan • Kementerian

Feasibility Study dan Perindustrianpembuatan business • Kementerianplan serta pilot project Pertanianpengembangan kopra • Kementerianputih dan industri Perdaganganpengolahan kelapa • Kementerianterpadu Keuangan

• BKPM

6. Melaksanakan • Kementerian

promosi pemasaran Perdaganganproduk • KementerianPerindustrian

• BKPM


Daerah

• Disperindag Prov dan

Kab/Kota• Dinas Perkebunan

• Dinas Pertanian dan

Tanaman Pangan

• BPMPD




Tanaman Pangan

• BPMPD

12

Swasta

• Asosiasi

petanikelapa

• Kadin

• Sucofindo

• Kadin

Tahun

c' ~




Nomor:

Pemangku Kepentingan TahunNo Rencana Aksi

Swasta Lain-lainaerahusat 2013 2014 2015

Melaksanakan

koordinasi denganinstansi terkait dalam

perencanaan

pembangunan

infrastruktur, regulasi

pemanfaatan batang

kelapa dan Perda

tentang penetapan

Harga Pokok

Produksi (HPP)

kelapa utuh

7. • Kadin • TelkomKementerian

Keuangan• KementerianPerindustrian

• BKPM

• KementerianPerdagangan

• Kementerian PU

• KementerianPerhubungan

• Kementerian

ESDM• Kementerian

Kebudayaan

dan Pariwisata

• KementerianKehutanan


• Dinas Perhubungan

• Disperindag Prov danKab/Kota

• BPMPD

• Dinas KimpraswillPU

• Dinas Perhubungan

• Dinas Pertanian

• Dinas Perkebunan

• Dinas Kehutanan

13



rL am p ir an P e ra tu ra n M e nte ri P e rin du str ia n R I

Nomor :

. . .

9. Menumbuh

kembangkan industri

rancang bangun dan

rekayasa

No Rencana Aksi

8. Menerapkan tat a

niaga ekspor kelapautuh

10 Meningkatkan mutu

produk industri

pengolahan kelapa

terpadu

Pemangku Kepentingan Tahun

Pusat

• Kementerian

Perdagangan• KementerianPerind ustrian

• BKPM


• Kementerian

Pertanian



• Kementerian

Perdagangan

Daerah Swasta

• Disperindag Prov dan • Kadin



Tanaman Pangan

• BPMPD


Kab/Kota


Tanaman Pangan



Kab/Kota


Tanaman Pangan


14

• Asosiasipetani

kelapa

• Kadin

• Asosiasipetani

kelapa

• Kadin

Lain-lain

ind no 131 2010

Documents