implikasi pembatalan akta notaris berupa akta …... · dalam proses pemeriksaan sengketa perdata...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

IMPLIKASI PEMBATALAN AKTA NOTARIS BERUPA AKTA HIBAH

DALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA

DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

(Studi Perkara No. 143/PDT.G/05/PN.Ska)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi

Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh

ASHINTA SEKAR BIDARI

NIM. E0006086

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2010


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)





Oleh

Ashinta Sekar Bidari

NIM. E0006086

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 28 Juni 2010

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

TH. Kussunaryatun, S.H., M.H. NIP. 1946 1213 198003 2001

Pembimbing II

Diana Tantri .C., S.H., M.Hum. NIP. 1972 1217 200501 2001


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)





Oleh


NIM. E0006086

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 20 Juli 2010

DEWAN PENGUJI

1. Harjono, S.H., M.H : ............................................. Ketua 2. Diana Tantri .C., S.H., M.Hum : .............................................. Sekretaris 3. Th. Kussunaryatun, S.H., M.H : .............................................. Anggota

MENGETAHUI Dekan,

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum.

NIP.196109301986011001


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Ashinta Sekar Bidari

NIM : E0006086

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :


DALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA DI

PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (Studi Perkara No.

143/PDT.G/05/PN.Ska) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan

karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan

ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan

saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa

pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan

hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 20 Juli 2010

Yang membuat pernyataan


NIM. E0006086


commit to user

v

ABSTRAK Ashinta Sekar Bidari. E0006086. 2010. IMPLIKASI PEMBATALAN AKTA NOTARIS BERUPA AKTA HIBAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA (Studi Perkara No. 143/Pdt.G/05/PN.Ska). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat dan kekuatan pembuktian akta notaris, alasan-alasan pembatalan akta notaris berupa akta hibah dalam proses pemeriksaan sengketa perdata dan akibat hukum dari pembatalan akta notaris berupa akta hibah terhadap para pihak dalam proses pemeriksaan sengketa perdata.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif karena dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan syarat dan kekuatan pembuktian akta notaris, alasan-alasan pembatalan akta notaris berupa akta hibah dan akibat hukum dari adanya pembatalan akta notaris berupa akta hibah terhadap para pihak dalam proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dan Notaris di Kantor Notaris Surakarta. Data sekunder bersumber dari berkas perkara Nomor 143/Pdt.G/05/PN.Ska, KUHPerdata, HIR, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan bahan kepustakaan lainnya yang sesuai dengan penelitian ini. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Model analisa data yang dipergunakan adalah model interaktif, yaitu data dikumpulkan dalam berbagai macam cara (wawancara dan dokumen), kemudian diproses dalam tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan, Kesatu, syarat akta notaris berupa akta hibah tetap mengacu pada syarat otensitas suatu akta pada Pasal 1868 KUHPerdata yaitu suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Kekuatan pembuktiannya adalah kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak beserta ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari mereka dan bebas bagi pihak ketiga. Kedua, alasan pembatalan akta notaris berupa akta hibah adalah Tergugat (penerima hibah) terbukti menelantarkan Penggugat (pemberi hibah) disaat Penggugat (pemberi hibah) tertimpa musibah, hal ini memenuhi ketentuan Pasal 1688 ayat 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu hibah dapat dilakukan pembatalan apabila penerima hibah menolak memberi tunjangan nafkah kepada pemberi hibah ketika pemberi hibah jatuh miskin. Ketiga, akibat hukum dari pembatalan akta notaris berupa akta hibah adalah Akta Hibah No. 136/Laweyan/1997 sudah tidak berkekuatan hukum lagi sehingga tanah SHM 1421 dan bangunan yang berdiri diatasnya, yang semula telah dihibahkan dan menjadi milik Tergugat (penerima hibah) beralih kembali menjadi milik Penggugat (pemberi hibah).

Kata kunci : akta notaris, pembatalan, akibat hukum


commit to user

vi

ABSTRACT Ashinta Sekar Bidari. E0006086. 2010. THE IMPLICATION OF NOTARY ACT CANCELLATION IN FORM OF BEQUEST ACT IN CIVIL LAWSUIT INVESTIGATION PROCESS (A Case Study No. 143/Pdt.G/05/PN.Ska). Law Faculty of Sebelas Maret University of Surakarta.

This study is aimed to know how the conditions, the strength and the reason of notary act proofing in form of bequest acts in civil lawsuit investigation process and the legal consequences of notary act cancellation in such form on the parties in civil lawsuit investigation process.

This study is included in empirical law research having descriptive in nature because this study stands for the description and explanation on the conditions and strength of notary act proofing in form of bequest act and the legal consequences of notary acts cancellation in bequest acts form on the parties in civil lawsuit investigationprocess in State Court of Surakarta. Data is obtained from primary and secondary data. The primary data stemmed from the interview results with judges in State Court of Surakarta. The secondary data stemmed from case documents No. 143/Pdt.G/05/PN.Ska, Civil Code, HIR, regulations, literatures, journals and other literature materials relevant with this study. The primary data collection is conducted with interview while the secondary data collection is from literature study. Data analysis model used in this research is interactive model, in which the data is collected in varied methods (interview and document), then they are being processed in three activity sequences, they are data reduction, data presentation and inference.

Based on the results and discussion of this study, the conclusion can be drawn. Firstly, the conditions of notary act is in form of bequest act which referring to the authenticity requirement of the act in Article 1868 of Civil Code, that is an act formed by the regulation, made by or in front of the public officers in charge in the field in which the act had been made. The proofing strength is the perfect proofing strength which binding on the parties and the legacies or those who righteous by mandate and free from the third parties. Secondly, the reasons underlying the notary act cancellation is the the Defendant (the bequest receiver) had proved in neglecting the Litigant (bequest bestower) in time when the Litigant (the bequest bestower) is in difficulty. It meets with rules outlined in Article 1688 of Civil Code in which stating that a bequest can be cancelled if the bequest receiver rejects to provide material benefits to the bequest bestower when the bequest bestower fall in bankruptcy. Thirdly, the legal consequence incurred by the notary act cancellation is the bequest act No. 136/Laweyan/1997 which has no law authentication, so that the SHM No 1421 land and the building standing on, which formerly had bequested and belong to the Defendant (bequest receiver) property had re-transferred to be the Litigant’s (bequest bestower) property. Keyword : notary act, cancellation, legal consequence


commit to user

vii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah

melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul “IMPLIKASI

PEMBATALAN AKTA NOTARIS BERUPA AKTA HIBAH DALAM

PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA (Studi Perkara

No. 143/Pdt.G/05/PN.Ska)”, penulisan hukum ini merupakan syarat untuk

memperoleh derajat sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret.

Penulisan hukum ini berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan

oleh penulis mengenai syarat dan kekuatan pembuktian akta notaris dalam

sengketa perdata, alasan pembatalan akta notaris berupa akta hibah dalam

proses pemeriksaan sengketa perdata dan akibat hukum yang timbul dari

adanya pembatalan akta notaris berupa akta hibah terhadap para pihak dalam

proses pemeriksaan sengketa perdata.

Dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat

banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari

semua pihak terutama bapak dan ibu dosen sangat diharapkan dalam

penyempurnaan penulisan hukum ini. Penulis ingin menyampaikan

penghargaan yang setulus-tulusnya kepada segenap pihak yang dengan

kerelaannya telah memberi bantuan, bimbingan, peran serta/dukungan serta

pertolongan baik materiil maupun immateriil sejak awal hingga akhir

penyusunan laporan penulisan hukum (skripsi) ini. Tiada penghargaan yang

lebih tinggi, kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret yang telah memberi ijin dan kesempatan

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.


commit to user

viii

2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Acara yang

telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya dalam

penunjukkan dosen pembimbing.

3. Ibu Ambar Budi S., S.H. M. Hum selaku Ketua Bagian Perdata yang

telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya dalam

penunjukkan dosen pembimbing.

4. Ibu Th. Kussunaryatun, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi I yang

telah menyediakan waktu serta pikirannya untuk memberikan

bimbingan, nasihat, ilmu dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini dengan

penuh kesabaran.

5. Ibu Diana Tantri C., S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi II sekaligus

Pembimbing Akademik yang telah menyediakan waktu serta pikirannya

untuk memberi bimbingan, ilmu, nasihat dan dukungan bagi tersusunnya

skripsi ini dan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan penuh kesabaran.

6. Bapak Harjono, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah menguji,

memberikan bimbingan, serta perbaikan kepada penulis dalam

penyusunan skripsi ini.

7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan

pengalaman kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam

penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam

kehidupan masa depan nantinya.

8. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam

mengurus prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul skripsi,

pelaksanaan seminar proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.

9. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta yang telah memberi izin kepada

penulis untuk melakukan penelitian dan seluruh staf Pengadilan Negeri

Surakarta yang telah membantu dan memberi data guna penulisan

hukum ini.


commit to user

ix

10. Bapak JJH. Simanjuntak, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri

Surakarta sebagai narasumber yang telah memberikan waktu, informasi,

dukungan dan membagi ilmu serta pengetahuan kepada penulis dalam

penyusunan skripsi ini.

11. Bapak Sunarto, S.H. selaku Notaris di Surakarta sebagai narasumber

yang telah memberikan waktu, informasi, dukungan dan ilmu kepada

penulis dalam penyusunan skripsi ini.

12. Ibu Sri Hartini, S.H. selaku Notaris di Surakarta sebagai narasumber

yang telah memberikan waktu, informasi, dukungan dan ilmu kepada

penulis dalam penyusunan skripsi ini.

13. Kedua orang tua, Papa Mama tercinta yang telah memberi doa, kasih

sayang dan dukungan yang tak terkira kepada penulis sehingga penulis

dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, adikku tersayang Nobel

Gajendra Dewata, dan segenap keluarga terima kasih atas segala doa dan

dukungan yang diberikan kepada penulis.

14. Teman-teman Reguler angkatan 2006 untuk persahabatan, dukungan,

dan kerjasama selama menimba ilmu di Fakultas Hukum UNS.

Khususnya untuk Bagus Wisnu Yulian, Bellina Kusuma A.Y, Andina

Dyah P, Fitriyah, Galuh Ratna C.P, Maria Anggita D.P, Nindia Dhika N,

Prisillia P dan Citraningtyas W.A. Terima kasih atas saran, kritik dan

dukungan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan

penulisan hukum ini.

15. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas

dukungannya.

Surakarta, 20 Juli 2010

Penulis

ASHINTA SEKAR BIDARI


commit to user

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN ........... ............................................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN ........... .............................................................. iii

HALAMAN PERNYATAAN ........... ............................................................. iv

ABSTRAK ...................................................................................................... v

KATA PENGANTAR .......... .......................................................................... vii

DAFTAR ISI ................................................................................................... x

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

A. Latar Belakang Masalah ..................................................... 1

B. Perumusan Masalah ............................................................ 5

C. Tujuan Penelitian ................................................................ 5

D. Manfaat Penelitian ............................................................. 6

E. Metode Penelitian ............................................................. 7

F. Sistematika Penulisan Hukum ............................................ 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................ 16

A. Kerangka Teori .................................................................... 16

1. Tinjauan tentang Pemeriksaan Sengketa Perdata di

Pengadilan Negeri.................... .................................. 16

a. Tindakan-tindakan yang Mendahului Pemeriksaan di

Muka Persidangan............................................. 17

b. Tindakan yang Dapat Dilaksanakan Selama Proses

Sidang ............................................................... 18

c. Pemeriksaan di Muka Sidang ........................... 19

2. Tinjauan tentang Pembuktian ..................................... 21

a. Pengertian Pembuktian...................................... 21

b. Macam-macam Alat Bukti................................. 24


commit to user

xi

3. Tinjauan tentang Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam

Sengketa Perdata......................................................... 29

a. Syarat Akta Notaris sebagai Alat Bukti............. 29

b. Alasan Pembatalan Akta Notaris ...................... 37

B. Kerangka Pemikiran ........................................................... 41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................. 44

A. Hasil Penelitian ................................................................. 44

1. Sengketa Perdata Nomor 143/Pdt.G/05/PN.Ska ........ 44

B. Pembahasan ...................................................................... 52

1. Syarat dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam

Sengketa Perdata ........................................................ 52

2. Alasan Pembatalan Akta Notaris................................ 58

3. Akibat Hukum dari Pembatalan Akta Notaris............ 65

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 70

A. Simpulan .......................................................................... 70

B. Saran .......................................................................... 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Ijin Penelitian kepada Pengadilan Negeri Surakarta.

Lampiran II : Surat Ijin Penelitian kepada kantor Notaris Sunarto, S.H.

Lampiran III : Surat Ijin Penelitian kepada kantor Notaris Sri Hartini, S.H.

Lampiran IV : Surat Keterangan Penelitian dari Pengadilan Negeri

Surakarta.

Lampiran V : Surat Keterangan Penelitian dari Notaris Sunarto, S.H.

Lampiran VI : Surat Keterangan Penelitian dari Notaris Sri Hartini, S.H.


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu senantiasa membutuhkan hubungan

dan menjalin kerja sama dengan manusia lain. Dalam hidup bermasyarakat

manusia mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam, dimana

kebutuhan itu dapat terpenuhi dengan mengadakan kerja sama. Manusia selain

sebagai makhluk individu juga dikenal sebagai makhluk sosial. Manusia

sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa

mengadakan kerja sama dan hubungan satu sama lain.

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin beragam yang

menyebabkan hubungan maupun kerja sama yang terjadi juga semakin

kompleks, khususnya pada hubungan bisnis. Dalam menjalin suatu hubungan

maupun kerja sama, yang terpenting adalah kata sepakat diantara kedua belah

pihak. Kesepakatan tersebut harus saling menguntungkan bagi kedua belah

pihak yang bersepakat. Suatu kesepakatan akan mengikat kedua belah pihak

dalam suatu perjanjian, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan

sebagainya yang melibatkan dua orang atau lebih. Awalnya perjanjian yang

terjadi hanya berupa perjanjian lisan yang hanya mengutamakan pada azas

kepercayaan satu sama lain. Seiring dengan berjalannya waktu perjanjian lisan

tidak dapat memenuhi kebutuhan sebagai alat bukti di kemudian hari. Para

pihak yang bersepakat dalam suatu perjanjian menghendaki suatu kepastian

hukum. Suatu kepastian hukum itu dapat diperoleh dari perjanjian tertulis

yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Salah satu pejabat yang berwenang

untuk membuat perjanjian tertulis yang dapat digunakan sebagai alat bukti di

kemudian hari adalah Notaris.

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia didasari oleh kebutuhan akan

suatu alat bukti. Pada era reformasi terjadi perubahan lembaga notariat yang

signifikan. Perubahan itu ditandai dengan diundangkannya Undang-undang


commit to user

2

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang merupakan pengganti

Peraturan Jabatan Notariat (Stb. 1860-3) dan Reglement op Het Notaris Ambt

in Indonesie (Stb. 1860: 3) yang dahulu merupakan peraturan Pemerintah

Kolonial Belanda. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum

yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Dalam penjelasan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan

bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara

hukum. Prinsip dari negara hukum yaitu menjamin kepastian, ketertiban, dan

perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian,

ketertiban, dan perlindungan hukum menghendaki bahwa lalu lintas hukum

dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan

dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam

masyarakat.

Profesi notaris pada saat ini menjadi sangat penting karena notaris oleh

Undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu alat pembuktian

berupa akta otentik yang pada intinya dianggap benar. Hal ini sangat penting

untuk semua orang yang membutuhkan suatu alat pembuktian untuk

keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha. Akta

otentik merupakan alat bukti yang terkuat dan penuh yang mempunyai

peranan penting dalam hubungan hukum dan masyarakat. Mengingat dalam

hubungan bisnis, kegiatan perbankan, pertanahan dan sebagainya, kebutuhan

akan alat bukti tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan

tuntutan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi maupun sosial.

Pembuatan akta otentik bertujuan untuk menjamin kepastian hukum,

ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan serta

masyarakat secara keseluruhan.


commit to user

3

Akta notaris merupakan salah satu jenis dari akta otentik, karena akta notaris dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa dan Undang-undang. Dalam hal menjamin otensitas dari akta otentik itu pejabat terikat pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Undang-undang, sehingga hal itu merupakan jaminan dipercayainya pejabat tersebut, maka akta otentik itu cukup dibuktikan oleh akta itu sendiri. Jadi akta otentik dianggap dibuat sesuai dengan kenyataan seperti yang dilihat oleh pejabat itu, sampai dibuktikan sebaliknya (Sudikno Mertokusumo, 2002: 147-148).

Akta notaris yang telah dibuat pada awalnya tidak ada masalah, akan

tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terjadi permasalahan, permasalahan itu

timbul ketika salah satu pihak merasa dirinya dirugikan. Permasalahan

tersebut pada akhirnya menimbulkan suatu sengketa, dimana salah satu pihak

menghendaki pembatalan atas akta notaris yang telah dibuat sebelumnya.

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem

pemerintahan negara yang menyatakan: “Indonesia adalah negara yang

berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak

berdasarkan atas kekuasaan belaka”, sehingga apabila timbul suatu

permasalahan sebaiknya diselesaikan melalui lembaga peradilan yang ada,

tidak dengan jalan main hakim sendiri. Pihak-pihak yang merasa dirugikan

dapat mengajukan suatu gugatan untuk pembatalan akta notaris tersebut ke

Pengadilan Negeri yang berkedudukan sebagai lembaga yang berwenang.

Salah satu contoh kasus pembatalan akta notaris adalah kasus

pembatalan Akta Hibah Nomor 136/Laweyan/1997 yang diputus oleh

Pengadilan Negeri Surakarta. Kasus ini bermula ketika dilakukan hibah atas

tanah dari Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat yang telah

dilakukan didepan notaris dengan pembuatan Akta Hibah Nomor

136/Laweyan/1997. Dalam kasus ini Penggugat I dan Penggugat II adalah

suami isteri dan Tergugat adalah anak dari para Penggugat. Berdasar Akta

Hibah Nomor 136/Laweyan/1997 tersebut maka kepemilikan tanah beserta

bangunan telah beralih dari Penggugat I ke Tergugat. Tergugat selaku

penerima hibah mempunyai kewajiban untuk memelihara para Penggugat

selaku orang tuanya, akan tetapi pada saat Penggugat I mengalami masalah


commit to user

4

yang berkaitan dengan hukum, Tergugat pergi tanpa pamit dan menelantarkan

orang tuanya. Tindakan Tergugat dinilai tidak terpuji dan tidak patut bagi

seorang anak yang telah menerima hibah. Berdasar alasan tersebut dan untuk

masa depan kehidupan, para Penggugat menuntut agar Akta Hibah Nomor

136/Laweyan/1997 dibatalkan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan

Negeri Surakarta.

Pembatalan suatu akta notaris tersebut dapat dikaitkan dengan syarat-

syarat sahnya suatu perjanjian, karena pada dasarnya akta notaris itu

merupakan suatu perjanjian bagi kedua belah pihak yang menyangkut hak dan

kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1320

KUHPerdata bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu

perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Terdapat akibat hukum tertentu jika syarat subyektif dan syarat obyektif tidak terpenuhi. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Sedangkan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (nietig) tanpa perlu ada permintaan dari para pihak (Habib Adjie, 2009: 134).

Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan yang berwenang

diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait dengan

pembatalan akta notaris tersebut. “Hakim sebagai tokoh sentral di Pengadilan

Negeri secara ex officio tidak dapat membatalkan akta notaris apabila tidak

dimintakan pembatalan. Akan tetapi apabila dimintakan pembatalan akta oleh

pihak yang bersangkutan, pada dasarnya akta notaris dapat dibatalkan oleh

hakim apabila terdapat bukti lawan” (Sudikno Mertokusumo, 2002:149).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul :

“IMPLIKASI PEMBATALAN AKTA NOTARIS BERUPA AKTA HIBAH

DALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA DI

PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (STUDI PERKARA NO.

143/PDT.G/05/PN.Ska).


commit to user

5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah yang telah

dikemukakan sebelumnya, maka untuk memberikan arah bagi penulis dalam

melakukan penulisan hukum ini, serta dalam rangka mengumpulkan data-data

yang diperlukan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana syarat dan kekuatan pembuktian akta notaris dalam sengketa

perdata di Pengadilan Negeri Surakarta ?

2. Apakah alasan pembatalan suatu akta notaris berupa akta hibah dalam

proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta ?

3. Apa akibat hukum dari pembatalan akta notaris berupa akta hibah terhadap

para pihak dalam proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan

Negeri Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang hendak dilakukan harus memiliki tujuan yang

jelas. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi pelaksanaan kegiatan

agar sesuai dengan maksud dilaksanakannya kegiatan tersebut. Penulisan

hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui syarat-syarat dan kekuatan pembuktian akta notaris

dalam sengketa perdata.

b. Untuk mengetahui alasan-alasan suatu akta notaris berupa akta hibah

dapat dibatalkan dalam proses pemeriksaan sengketa perdata.

c. Untuk mengetahui lebih lanjut akibat hukum yang timbul dari adanya

pembatalan akta notaris berupa akta hibah dalam proses pemeriksaan

sengketa perdata.


commit to user

6

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperdalam dan menambah pemahaman penulis dalam

bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Acara Perdata dan Hukum

Perdata menyangkut masalah implikasi pembatalan akta Notaris

sebagai alat bukti dalam sengketa perdata.

b. Untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan serta

pemahaman penulis terhadap teori-teori mata kuliah yang telah

diterima selama menempuh kuliah guna melatih kemampuan penulis

dalam menerapkan teori-teori tersebut dalam prakteknya di

masyarakat.

c. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh derajat sarjana

dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi

penulis sendiri maupun bagi masyarakat luas. Manfaat yang dapat diambil

dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran di bidang

ilmu hukum pada umumnya serta Hukum Acara Perdata dan Hukum

Perdata pada khususnya, mengenai implikasi pembatalan akta notaris

dalam sengketa perdata.

b. Sebagai sarana pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Acara

Perdata dan Hukum Perdata mengenai implikasi pembatalan akta

notaris dalam sengketa perdata.


commit to user

7

c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-

penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Meningkatkan, membentuk dan mengembangkan pola pikir serta

penalaran yang dinamis, dan kritis dalam menerapkan ilmu yang

penulis peroleh dari bangku kuliah.

b. Dapat memberikan data dan informasi mengenai implikasi pembatalan

akta Notaris sebagai alat bukti dalam sengketa perdata di Pengadilan

Negeri Surakarta yang nantinya dapat berguna bagi penulis dan

masyarakat.

c. Memberikan masukan bagi Notaris dalam melaksanakan tugasnya

serta bagi hakim terutama jika menghadapi kasus-kasus serupa, agar

keadilan senantiasa ditegakkan.

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, dibutuhkan metode dalam rangka mencari dan

mengumpulkan data, hal ini dilakukan dapat memperoleh data yang tepat dan

akurat, sehingga dapat menciptakan suatu karya ilmiah yang tidak diragukan

kebenarannya.

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan ke,

namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan

kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,

3. Cara tertentu untuk melakukan prosedur (Soerjono Soekanto, 2007: 5).


commit to user

8

Penelitian itu sendiri didefinisikan suatu kegiatan ilmiah yang

berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis,

sistematis dan konsisten (Soerjono Soekanto, 2007: 42). Berdasar pengertian

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian merupakan

kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah secara sistematis

dan konsisten dengan cara-cara dan metode-metode yang ilmiah.

Peranan metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan yaitu :

1. Menambah kemampuan para ilmu ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap,

2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui,

3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner,

4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat (Soerjono Soekanto, 2007: 7).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Jenis penelitian

Berdasar dengan judul dan permasalahan dalam penulisan hukum ini,

maka penelitian ini merupakan penelitian empiris atau socio-legal

research. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa “Penelitian yang

bersifat socio-legal research ini menempatkan hukum sebagai gejala

sosial, dalam hal ini hukum dipandang dari segi luarnya saja, sehingga

penelitian hukum socio-legal research selalu terkait dengan masalah

sosial” (Peter Mahmud, 2007: 87). Dalam penelitian ini penulis

menggunakan data primer yang berupa hasil wawancara dengan salah

satu Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yaitu JJH. Simanjuntak, S.H.

mengenai kenyataan yang terjadi di masyarakat, yaitu dari sengketa

perdata berupa pembatalan akta Notaris berupa akta hibah dalam proses

pemeriksaan sengketa perdata yang pernah diputus Pengadilan Negeri

Surakarta dan hasil wawancara dengan Notaris sebagai pejabat yang


commit to user

9

berwenang membuat akta otentik, yaitu Notaris PPAT Sunarto, S.H dan

Notaris Sri Hartini, S.H. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara

sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam

hubungannya tentang masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini maka

penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang

manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. (Soerjono Soekanto, 2007:

10).

Berdasarkan pengertian tersebut maka penelitian ini termasuk dalam

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk

mendiskripsikan tentang pembatalan akta notaris berupa akta hibah

dalam proses pemeriksaan sengketa perdata dengan cara mempelajari

berkas sengketa perdata yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis bertujuan untuk

memperjelas ruang lingkup, sehingga penelitiannya menjadi terarah dan

dapat dibatasi. Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri

Surakarta dan Kantor Notaris. Hal ini karena setelah dilakukan pra-

penelitian diperoleh kasus pembatalan akta notaris yang diperlukan

penulis.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (case

approach). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan kasus

dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan


commit to user

10

dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian pokok dalam pendekatan

kasus adalah ratio decidendi yaitu pertimbangan pengadilan sampai pada

suatu putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2007: 94).

5. Jenis Data

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian adalah data

primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi

penelitian, yaitu wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan

Negeri Surakarta yang bernama JJH. Simanjuntak, S.H. dan Notaris

PPAT yaitu Notaris PPAT Sri Hartini, S.H. di Kantor Notaris PPAT

Sri Hartini yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 28 Surakarta serta

Notaris PPAT Sunarto, S.H. di Kantor Notaris PPAT Sunarto S.H.

yang beralamat di Jl. Prof.Dr.Supomo 20A Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu berkas perkara No. 143/PDT.G/05/PN.Ska,

data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang

pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku,

literatur, koran, majalah, jurnal hukum, peraturan perundang-

undangan, media massa, internet dan bahan kepustakaan lainnya yang

berkesesuaian dengan penelitian yang dilakukan.

6. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah pihak yang terkait langsung dengan

permasalahan yang diteliti, yaitu salah satu Hakim di Pengadilan


commit to user

11

Negeri Surakarta yang bernama JJH. Simanjuntak, S.H. dan Notaris

PPAT Sri Hartini, S.H. serta Notaris PPAT Sunarto, S.H. sebagai

pejabat yang berwenang membuat akta otentik.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh dari berkas perkara

No.143/PDT.G/05/PN.Ska, buku-buku, majalah, artikel, jurnal

hukum, arsip, hasil penelitian ilmiah, dokumen, peraturan perundang-

undangan, laporan, media massa, internet dan bahan kepustakaan

lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang dapat

melengkapi kekurangan sumber data primer.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk

memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang

diambil oleh Penulis dalam penulisan hukum ini adalah:

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J.

Moleong, 2000: 135).

Wawancara yang dimaksud di atas dilakukan penulis dengan pihak

yang berkompeten untuk memberikan keterangan yang berhubungan

dengan pokok permasalahan. Pihak yang dimaksud adalah salah satu

Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yang bernama JJH.

Simanjuntak, S.H. dan Notaris PPAT Sri Hartini, S.H. serta Notaris

PPAT Sunarto, S.H. selaku pejabat yang berwenang membuat akta

otentik.


commit to user

12

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang

dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis, yakni dengan cara

membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara No.

143/PDT.G/05/PN.Ska, peraturan perundang-undangan, dan literatur-

literatur yang sesuai dengan dasar penyusunan penulisan hukum ini.

8. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian merupakan hal yang penting

karena menentukan kualitas dari penelitian tersebut. Data yang telah

terkumpul dapat diolah dan dianalisa sedemikian rupa sampai pada tahap

penarikan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan-

persoalan yang dikemukakan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini menggunakan teknis analisa kualitatif dengan

model analisis interaktif (interactive model). “Menurut Miles dan

Huberman sebagaimana dikutip H.B. Sutopo dalam proses analisis terdiri

dari komponen utama yaitu reduksi data (data reduction), sajian data

(data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing )” (H.B.

Sutopo, 1988: 34). Ketiga komponen tersebut dilakukan bersama dengan

pengumpulan data, selanjutnya setelah data terkumpul maka dibuat suatu

penarikan kesimpulan (conclusion drawing) dan verifikasi. Ketiga

komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Reduksi data

Merupakan proses seleksi, pemfokuskan, penyederhanaan, dan

abstraksi data yang ada dalam fieldnote. Proses ini berlangsung terus

sepanjang pelaksanaan riset, yang dimulai dari bahkan sebelum

pengumpulan data dilakukan.


commit to user

13

b. Sajian data

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskriptif dalam bentuk

narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan.

Sajian data juga dapat berupa matriks, gambar atau skema, jaringan

kerja berkaitan kegiatan dan tabel. Seluruhnya dirancang guna merakit

informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dimengerti dalam

bentuk yang kompak.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dilakukan oleh penulis sendiri, agar menghasilkan

kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat diadakan

verifikasi terhadap kesimpulan tersebut. Untuk lebih jelasnya peneliti

menggambarkan model analisis interaktif (interactive model) sebagai

berikut:

Gambar: Analisis Data Kualitatif Interaksi Model (H.B. Sutopo, 1988:37).

SAJIAN DATA

PENGUMPULAN DATA

PENARIKAN KESIMPULAN VERIFIKASI

REDUKSI DATA


commit to user

14

Ketiga komponen ini berinteraksi dengan komponen pengumpulan

data sebagai proses siklus. Penulis dapat membuat reduksi data dan sajian

data sebelum proses pengumpulan data. Pada proses pengumpulan data

berakhir, penulis melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasinya

berdasar pada reduksi dan sajian data yang ada.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika

penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru penulisan hukum maka

penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan

hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi ke dalam sub-sub

bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap

keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tentang pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan

Negeri, pembuktian yang meliputi pengertian pembuktian dan

macam-macam alat bukti, serta akta notaris sebagai alat bukti

dalam sengketa perdata yang meliputi syarat akta notaris sebagai

alat bukti dan alasan pembatalan akta notaris.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis memaparkan hasil penelitian, selanjutnya

menjawab permasalahan mengenai syarat dan kekuatan

pembuktian akta notaris dalam sengketa perdata, alasan

pembatalan dari akta notaris berupa akta hibah dalam proses

pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta, dan


commit to user

15

akibat hukum yang timbul dari pembatalan akta notaris berupa akta

hibah terhadap para pihak dalam proses pemeriksaan sengketa

perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

16

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan

Negeri

Pemeriksaan sengketa perdata akan terjadi apabila terdapat suatu

konflik yang dipersengketakan atau diperselisihkan. Pemeriksaan di

Pengadilan Negeri berawal adanya gugatan yang diajukan oleh salah satu

pihak yang bersangkutan. Gugatan merupakan tuntutan hak dari pihak

yang mengajukan gugatan. Tuntutan hak akan terkabul apabila terjadi

pemeriksaan sengketa perdata melalui suatu persidangan, untuk dapat

terjadinya suatu persidangan maka gugatan itu harus berdasar hukum yang

kuat.

Proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri tidak lepas

dari peran hakim. Dalam HIR dan RBg hakim mempunyai peran aktif

memimpin acara dari awal sampai berakhirnya pemeriksaan sengketa

perdata. Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa tugas hakim ialah

menemukan kebenaran yang sesungguhnya dalam sengketa perdata yang

ditanganinya (Abdulkadir Muhammad, 2000: 20 ). Hakim dalam suatu

pemeriksaan di persidangan merupakan tokoh sentral yang merupakan

penentu hasil gugatan yang telah diajukan yaitu berupa putusan hakim.

Dalam proses persidangan para pihak yang bersengketa diberi kesempatan

untuk menyajikan alat-alat bukti yang mereka miliki di muka persidangan.

Hakim akan menilai alat-alat bukti tersebut kemudian diselaraskan dengan

kebenaran atau fakta-fakta yang ada. Hakim harus menilai alat-alat bukti

tersebut secara jeli, agar tercipta suatu keadilan yang benar-benar adil.


commit to user

17

Berikut ini adalah uraian mengenai prosedur pemeriksaan sengketa

perdata di Pengadilan Negeri :

a. Tindakan-tindakan yang Mendahului Pemeriksaan di Muka

Persidangan

Penggugat mendaftarkan surat gugatnya dengan salinannya

setelah surat gugatan lengkap, serta diharuskan untuk membayar biaya

perkara. Setelah itu, penggugat menunggu pemberitahuan hari sidang

yang akan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (M. Nur Rasaid,

2005: 23).

Pengajuan surat gugatan ke Pengadilan Negeri harus ditujukan

kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Hukum acara perdata

mengenal dua kewenangan, yaitu:

1) Wewenang Mutlak (absolute competentie)

Menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kuasa untuk mengadili yang dalam bahasa Belanda disebut attributie van rechtsmacht.

2) Wewenang Relatif (relative competentie)

Menyangkut pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat yang dalam bahasa Belanda disebut distributie van rechtsmacht (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002: 11).

Pasal 118 HIR juga mengatur perihal pengajuan gugatan, yaitu :

1) Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman penggugat.

2) Apabila tergugat terdiri dari 2 orang atau lebih, dan mereka tinggal pada tempat yang berlainan, maka gugatan dapat diajukan pada tempat tinggal salah seorang tergugat.

3) Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman atau orang yang digugat tidak diketahui atau tidak dikenal, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat.


commit to user

18

4) Dalam hal keadaan nomor diatas, apabila gugatannya mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan ke Pengadilan tempat di mana barang tetap (tidak bergerak) tersebut berada.

5) Kalau kedua belah pihak memilih tempat tinggal khusus dengan akta yang tertulis, maka penggugat kalau mau dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri di tempat yang telah dipilih dalam akta tersebut.

b. Tindakan yang Dapat Dilaksanakan Selama Proses Sidang

Penggugat dapat mengajukan permohonan sita jaminan selama

proses sidang berlangsung. “Sita jaminan mengandung arti untuk

menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari, barang-barang baik

yang bergerak atau tidak bergerak milik tergugat atau barang-barang

milik penggugat yang ada dalam kekuasaan tergugat, selama proses

berlangsung” (M. Nur Rasaid, 2005: 24).

Suatu gugatan perlu disertakan sita jaminan untuk menjamin

kepentingan Penggugat. Hal ini disebabkan proses pemeriksaan di

persidangan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, kemungkinan

pihak tergugat untuk menjual atau mengalihkan harta kekayaannya

sangat besar. Penggugat tidak hanya ingin menang diatas kertas saja,

karena apabila putusan dimenangkan oleh penggugat tetapi harta

kekayaan dari tergugat telah dijual atau dipindahtangankan maka

putusan itu tidak dapat dilaksanakan.

Hukum acara perdata mengenal berbagai macam sita jaminan

yaitu sebagai berikut :

1) Sita Revindicatoir (Revindicatoir Beslag) Pasal 226 HIR

2) Sita Conservatoir (Conversatoir Beslag) Pasal 227 HIR

3) Sita Eksecutorial (Eksecutorial Beslag)

4) Sita Marital (Marital Beslag) Pasal 823 RV

5) Sita Gadai (Pand Beslag) Pasal 751 RV


commit to user

19

c. Pemeriksaan di Muka Sidang

Proses pemeriksaan sengketa dalam persidangan melalui beberapa

tahapan. Pihak penggugat dan tergugat harus selalu hadir atau dapat

juga dikuasakan kepada kuasa hukum masing-masing maupun orang

yang telah diberi kuasa oleh mereka. Tahapan-tahapan pemeriksaan di

muka persidangan sebagai berikut :

1) Gugur atau Verstek

Dalam Pasal 148 Rbg/124 HIR diatur bahwa suatu gugatan akan

gugur apabila penggugat tidak hadir serta tidak menyuruh orang

lain untuk hadir sebagai wakilnya, akan tetapi penggugat diijinkan

untuk mengajukan gugatan sekali lagi dengan syarat membayar

biaya sengketa sebelumnya. Gugatan dinyatakan verstek apabila

pada hari sidang yang telah ditentukan pihak tergugat tidak hadir

serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, hal ini diatur

dalam Pasal 149 RBg/125 HIR.

2) Perdamaian

Salah satu tugas hakim dalam persidangan mengusahakan agar

pihak penggugat dan tergugat yang bersengketa berdamai. Kedua

belah pihak diharapkan menempuh jalur perdamaian atau mediasi

sebelum pokok sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak

diperiksa di muka persidangan. Perdamaian atau mediasi bertujuan

agar para pihak yang bersengketa berpikir ulang akan akibat-akibat

yang terjadi di kemudian hari.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa

yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang

lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang


commit to user

20

memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi

ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu

instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di

pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga

pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses

pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). Definisi mediasi

menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2008 adalah :

“Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh

mediator”.

Terdapat dua kemungkinan terhadap hasil usaha perdamaian

atau mediasi itu, yaitu:

a) Usaha perdamaian berhasil maka dibuat akta perdamaian bagi

kedua belah pihak yang bersifat final (Pasal 130 HIR);

b) Usaha perdamaian tidak berhasil maka surat gugatan dibaca dan

persidangan dimulai (Pasal 131 HIR).

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, pengertian akta perdamaian

adalah :

“Akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan

hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang

tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa”.

3) Jawaban tergugat, gugat balik, dan eksepsi

Jawaban tergugat timbul apabila usaha perdamaian tidak

tercapai. Tergugat dapat melakukan jawaban tergugat setelah surat

gugatan dibacakan oleh Hakim. Terdapat juga jawaban tergugat


commit to user

21

berupa rekonvensi (gugat balik), rekonvensi ini diatur dalam Pasal

157-158 RBg, 132 a,b HIR.

Tahap selanjutnya setelah eksepsi oleh Tergugat adalah

pembacaan replik. Replik yaitu jawaban Penggugat atas jawaban

Tergugat yang dilakukan secara tertulis. Terhadap replik ini,

Tergugat dapat memberi tanggapan yaitu berupa duplik. (Badriyah

Harun, 2009: 70).

4) Pembuktian

Tahap selanjutnya adalah pembuktian dari kedua belah pihak di

muka persidangan dan hakim akan menilai pembuktian tersebut

dengan diselaraskan fakta-fakta yang ada agar terwujud suatu

kebenaran.

2. Tinjauan tentang Pembuktian

Masalah pembuktian merupakan hal yang penting dalam hukum acara

perdata maupun acara pidana, karena putusan hakim itu dibuat berdasarkan

penilaian alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan. Pembuktian

dalam persidangan akan membawa kebenaran yang sesungguhnya yaitu

memberi petunjuk mengenai siapa sebenarnya yang salah dan siapa

sebenarnya yang benar, sehingga hak-hak asasi dari pihak yang

bersengketa terjamin dengan seimbang.

a. Pengertian Pembuktian

Pengertian pembuktian menurut beberapa sarjana hukum yaitu:

1) Teguh Samudera

Pembuktian di dalam ilmu hukum itu hanya ada apabila terjadi bentrokan kepentingan yang diselesaikan melalui pengadilan yang lazimnya masalah bentrokan tersebut akhirnya disebut dengan perkara. Bentrokan kepentingan itu dapat diakibatkan karena salah satu pihak ada yang menyangkal tentang sesuatu hak. Membuktikan berarti menjelaskan kedudukan hukum sebenarnya


commit to user

22

berdasarkan keyakinan hakim kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa. Dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa itu menjadi pula dasar pertimbangan bagi hakim agar dapat dicapai suatu keputusan yang objektif (Teguh Samudera, 2004: 11-12).

2) R. Soepomo

Membuktikan dalam arti luas adalah membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya hakim mengabulkan tuntutan penggugat, pengabulan ini mengandung arti bahwa hakim menarik kesimpulan, bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Berhubung dengan itu, membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan. Kebenarannya yang tidak dibantah itu tidak perlu diselidiki. Yang harus memberi bukti ialah pihak yang wajib membenarkan apa yang dikemukakan, jikalau ia berkehendak, bahwa ia tidak akan kalah perkaranya (R. Soepomo, 2005: 63).

Berdasarkan pengertian diatas, maka pembuktian adalah proses

membuktikan yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa dengan

meyakinkan hakim atas kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh para

pihak yang bersengketa dengan syarat-syarat bukti yang diatur dalam

Undang-undang. Dalil-dalil tersebut akan digunakan hakim sebagai

pertimbangan dalam membuat putusan hakim yang bersifat objektif.

Putusan hakim yang bersifat objektif merupakan putusan yang

mengutamakan keadilan, yaitu menghukum orang yang benar-benar salah.

Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan : “Setiap orang yang

mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan

haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada

suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa

tersebut.”


commit to user

23

Pasal 163 HIR juga menyatakan bahwa : “Barang siapa mengatakan

mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk

meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka

orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Masalah pembuktian menyangkut masalah apa saja yang harus

dibuktikan dan apa saja yang tidak perlu dibuktikan. Dalam Pasal 1865

KUHPerdata pada bunyi kalimat terakhir yaitu bahwa “diwajibkan

membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, dan dalam Pasal 163

HIR juga disebutkan bahwa “harus membuktikan adanya hak atau kejadian

itu”. Kesimpulannya, bahwa yang harus dibuktikan adalah kebenaran dari

hak atau peristiwa tersebut yang dimana hak atau peristiwa itu disangkal

oleh pihak lain. Mengenai hak atau peristiwa yang tidak disangkal oleh

pihak lain maka tidak perlu dibuktikan.

Peristiwa yang tidak perlu dibuktikan atau diketahui oleh hakim, hal ini disebabkan karena :

a) Peristiwa itu dianggap tidak perlu diketahui atau dianggap tidak mungkin diketahui hakim, peristiwa itu antara lain :

(1) Dalam hal dijatuhkan putusan verstek.

(2) Dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat.

(3) Telah dilakukan sumpah decisior.

(4) Telah menjadi pendapat umum.

b) Hakim secara ex officio dianggap mengenal peristiwanya, peristiwa-peristiwa itu ialah :

(1) Peristiwa notoir.

(2) Peristiwa yang terjadi di persidangan.

(3) Pengetahuan tentang pengalaman (Sudikno Mertokusumo, 2002: 125-126).


commit to user

24

b. Macam-macam Alat Bukti

Hukum acara mengenal beberapa macam alat bukti, dalam Pasal

1866 KUHPerdata (Pasal 164 HIR, 284 RBg) disebutkan lima jenis

macam alat bukti yang terdiri atas bukti surat (tulisan), bukti dengan

saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan serta sumpah.

1) Alat Bukti Surat (Tulisan)

Alat bukti surat ini diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, 164,

285-305 Rbg.S 1867 no.29 dan Pasal 1867-1894 BW. Alat bukti

surat disebut juga alat bukti tertulis, dimana alat bukti surat

mempunyai kedudukan yang utama dibandingkan dengan alat bukti

yang lain. Hal ini disebabkan di dalam hubungan orang dengan

orang lain seringkali membuat alat bukti berupa surat yang

bertujuan surat itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila

terjadi sengketa di kemudian hari.

Alat bukti surat/tertulis menurut M.Nur Rasaid adalah:

Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang

dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk

menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai

pembuktian (M. Nur Rasaid, 2005: 38).

Hukum acara perdata mengenal tiga macam alat bukti surat/tertulis yaitu:

a) surat biasa

b) akta otentik

c) akta dibawah tangan (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002: 64).


commit to user

25

“Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat

peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau

perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk

pembuktian” (Sudikno Mertokusumo, 2002: 142).

Berdasarkan pengertian diatas, maka suatu surat dapat

diklasifikasikan sebagai akta, apabila surat itu memenuhi beberapa

unsur yaitu terdapat tanda tangan, dibuat dengan sengaja serta

pembuatan surat itu untuk siapa dan keperluan apa surat itu dibuat.

Keharusan pencantuman tanda tangan tersebut dapat digunakan

sebagai pembeda antara akta yang satu dengan yang lainnya, selain

itu juga dijadikan untuk menjamin kebenaran dari isi akta itu.

Akta mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil (formalitas

causa) dan fungsi alat bukti (probationis causa). Formalitas causa

artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu

perbuatan hukum. Probationis causa berarti akta mempunyai fungi

sebagai alat bukti

(http://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/01/10/akta-notaris-

sebagai-alat-bukti-tertulis-yang-mempunyai-kekuatan-pembuktian-

yang-sempurna/ diakses pada tanggal 1 Januari 2010).

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan

pejabat yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang lengkap bagi

kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat

hak darinya tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan

bahkan tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai

pemberitahuan saja sepanjang langsung mengenai pokok dalam

akta tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 165 HIR, 285 RBg.

Akta otentik diklasifikasikan lagi menjadi akta ambtelijk dan

akta partai. Akta ambtelijk yaitu pejabat menerangkan apa yang

dilihat dan dilakukannya sedang akta partai yaitu pejabat


commit to user

26

menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya dan pihak-pihak

yang berkepentingan mengakui keterangan dalam akta tersebut

dengan membubuhkan tanda tangan mereka (Abdulkadir

Muhammad, 2000: 120).

Akta dibawah tangan diatur dalam Pasal 289 RBg, yang

menyatakan bahwa akta dibawah tangan adalah surat, daftar, surat

urusan rumah tangga dan surat yang ditandatangani dan dibuat

dengan tidak memakai bantuan seorang pejabat umum.

Alasan dari lahir dan terciptanya akta otentik yaitu:

a) Atas dasar permintaan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk akta otentik dan atau,

b) Selain karena permintaan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, juga karena Undang-undang menentukan agar untuk perbuatan hukum tertentu, mutlak harus (dengan diancam kebatalan jika tidak) dibuat dalam bentuk akta otentik, misalnya Akta pendirian sebuah Perseroan Terbatas (Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007), Akta kuasa untuk memasang hipotik (Pasal 1171 KUHPerdata), Akta kuasa untuk mengangkat sumpah bagi salah satu pihak yang bersengketa di pengadilan, karena alasan penting hakim mengijinkan untuk itu (Pasal 1945 KUHPerdata) (Wawan Setiawan, 1995 : 56).

Berdasarkan uraian diatas, dilihat dari azas manfaatnya bahwa

perlunya dan terciptanya akta otentik disebabkan oleh kebutuhan

akan pentingnya alat bukti tertulis yang mempunyai kedudukan

istimewa, khususnya dalam Hukum Perdata. Hal ini sangat erat

kaitannya dengan kewajiban atau beban pembuktian (khusus dalam

sengketa dan perkara menurut hukum acara perdata).

2) Alat Bukti Saksi

Alat bukti kesaksian diatur dalam Pasal 139-152, 168-172

HIR (Pasal 165-179 Rbg), 1895 dan 1902-1912 BW. Pembuktian

saksi ini sebaiknya digunakan lebih dari satu saksi, hal ini diatur


commit to user

27

dalam Pasal 169 HIR, 309 Rbg yang menyatakan bahwa

keterangan saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya,

atau lebih dikenal dengan sebutan “unus testis nullus testis” yang

artinya satu saksi dianggap bukan saksi.

Alat bukti dengan saksi biasanya baru digunakan apabila alat

bukti surat (tertulis) tidak ada atau alat bukti surat (tertulis) itu

tidak cukup. Menurut Sudikno Mertokusumo kesaksian adalah :

Kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan

tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan

secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak

dalam perkara, yang dipanggil di persidangan (Sudikno

Mertokusumo, 2002: 159).

3) Alat Bukti Persangkaan

Alat bukti persangkaan-persangkaan digunakan apabila

terdapat kesulitan dalam mendapatkan saksi yang melihat,

mendengar atau merasakan sendiri peristiwa yang bersangkutan.

Dalam Pasal 1915 ayat 1 KUHPerdata menyatakan persangkaan-

persangkaan adalah :

“Kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh

Hakim ditariknya suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu

peristiwa yang tidak terkenal.”

Menurut Subekti persangkaan adalah:

“Suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang

sudah terang dan nyata. Dari peristiwa yang terang dan nyata ini

ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang harus

dibuktikan juga telah terjadi” (Subekti, 2003: 181).


commit to user

28

Dalam Pasal 1915 ayat 2 KUHPerdata diatur bahwa ada dua

macam persangkaan, yaitu persangkaan undang-undang dan

persangkaan yang tidak berdasar Undang-undang.

4) Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan oleh HIR diatur dalam Pasal-Pasal 174,175, dan

176 sedangkan dalam KUHPerdata diatur pada Pasal 1923-1928.

Pengakuan menurut Mr. A. Pitlo yaitu:

“Keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu

perkara, di mana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak

lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan”

(Teguh Samudera, 2004: 83).

Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang

dilakukan di muka hakim, ada yang dilakukan di luar sidang (Pasal

1923 KUHPerdata). Pengakuan yang dilakukan di muka hakim

tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa

pengakuan itu merupakan suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang

terjadi, hal ini diatur dalam Pasal 1926 KUHPerdata.

5) Alat Bukti Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam HIR (Pasal155-158,177), Rbg

(Pasal 182-185,314), BW (Pasal 1929-1945).

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat MahaKuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya” (Sudikno Mertokusumo, 2002: 179).


commit to user

29

Mengenai pengklasifikasiannya sumpah dibagi menjadi dua,

hal ini diatur dalam Pasal 1929 KUHPerdata, yaitu :

a) Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak

yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara padanya

(sumpah ini disebut sumpah pemutus).

b) Sumpah yang oleh hakim, karena jabatannya diperintahkan

kepada salah satu pihak.

Dalam HIR masih diatur mengenai alat bukti lain yaitu

pemeriksaan setempat dan hasil penyelidikan ahli, yaitu diatur

dalam Pasal 153 (1) HIR dan Pasal 154 HIR. Pasal 153 (1) HIR

menyebutkan:

“Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka ketua boleh

mengangkat satu atau dua orang komisaris daripada dewan itu,

yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan

tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat

menjadi keterangan hakim.”

Pasal 154 HIR:

“Jika pengadilan negeri menimbang, bahwa perkara itu dapat

lebih terang, jika diperiksa atau dilihat oleh orang ahli, maka

dapatlah ia mengangkat ahli itu, baik atas permintaan kedua pihak,

maupun karena jabatannya.”

3. Tinjauan tentang Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Sengketa

Perdata

a. Syarat Akta Notaris sebagai alat bukti

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki Notaris sebagai salah

satu pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik perlu

diketahui sebelum membahas mengenai akta notaris dapat digunakan


commit to user

30

sebagai alat bukti. Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

“Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat

akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang ini.” Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat

umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta

kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-undang No. 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris.

Pejabat umum yang diberi wewenang oleh Undang-undang

untuk membuat akta otentik selain notaris yaitu pegawai catatan sipil,

panitera pengadilan dan jurusita (Abdulkadir Muhammad, 2000: 120).

Pejabat umum yang diberi wewenang itu dapat membuat akta yang

keabsahannya dapat dijamin oleh Undang-undang, misalnya akta

pernikahan, akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pegawai catatan

sipil, surat putusan hakim yang dibuat oleh panitera pengadilan serta

surat panggilan jurusita yang dibuat oleh jurusita.

Fungsi dari profesi notaris menurut FBI by the National Notary

Association, yaitu:

The Notary performs four important functions:

1) Verify that the party to a written agreement is who she claims to be;

2) Obtain the acknowledgment of the party to an agreement that she has signed the agreement willingly and that she is aware of its contents;

3) Apply and affix a distinguishing mark or seal to ensure that the original document cannot or has not been altered;

4) Ensure that the document being notarized is complete and authentic (FBI, 2004: 1).

Terdapat kewenangan lainnya yang dimiliki oleh notaris selain

membuat akta otentik yang diatur dalam Undang-undang No. 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu diatur dalam Pasal 15 ayat

1 dan ayat 2. Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang


commit to user

31

dimiliki oleh suatu jabatan yang diatur oleh perundang-undangan yang

berlaku. Pasal 15 ayat 1 menyebutkan :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang harus dilakukan oleh

peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan

grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan

akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat

lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.”

Pasal 15 ayat 2 menyebutkan bahwa Notaris berwenang pula:

1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat

dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam

buku khusus;

3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam

surat yang bersangkutan;

4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan

akta;

6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

7) Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan Notaris menurut The Model Notary Act yaitu A notary is empowered to perform the following notarial acts : 1) acknowledgments; 2) oaths and affirmation; 3) jurats;


commit to user

32

4) signature witnessings; 5) copy certifications; 6) verifications of fact; and 7) any other acts so authorized by the law of this (The Model Notary

Act, 2010 : 28).

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh notaris

menyebabkan profesi notaris mempunyai kedudukan yang penting,

salah satunya membuat akta otentik yang merupakan alat pembuktian

yang mutlak, karena apa yang disebut dalam akta otentik itu dianggap

benar. Berdasar hal tersebut maka perlu diketahui bagaimana syarat

akta notaris dapat digolongkan sebagai alat bukti.

Akta Notaris merupakan suatu dokumen atau surat yang dibuat

oleh atau dihadapan pejabat atau pegawai umum yang berhak untuk

itu, yang dapat menerbitkan suatu hak, perjanjian, pembebasan hutang

dan sebagainya, yang baru dapat diancam dengan pidana bila

pemalsuannya dan penggunaannya disengaja serta dapat merugikan

orang lain (Banurusman, 1995 : 44-45).

Penjelasan umum Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris juga menyebutkan bahwa akta notaris merupakan akta

otentik memiliki kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan

terpenuh.

Akta Notaris diklasifikasikan menjadi:

1) Akta Relaas

Akta Relaas merupakan akta yang dibuat oleh Notaris atas

permintaan para pihak, agar Notaris mencatat segala sesuatu hal

yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau

tindakan lainnya yang dilakukan para pihak.


commit to user

33

2) Akta Partij (akta pihak)

Akta Partij (akta pihak) merupakan akta yang dibuat dihadapan

Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk

mendengarkan pernyataan para pihak yang dinyatakan sendiri

dihadapan Notaris (Habib Adjie, 2009: 45).

Akta notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang

sempurna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdata.

Akta otentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli

warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti

yang sempurna tentang apa yang diperbuat atau dinyatakan di dalam

akta ini. Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu

akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian

dan persyaratan yang terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan

pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu

akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang

sempurna dan mengikat sehingga akta akan kehilangan

keotentikannya dan tidak lagi menjadi akta otentik.

C.A. Kraan mengemukakan bahwa akta otentik mempunyai beberapa ciri-ciri yaitu sebagai berikut:

1) Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang.

2) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari Pejabat yang berwenang.

3) Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan Pejabat yang membuatnya c.q. data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut).


commit to user

34

4) Seorang Pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (onafhankelijk-independence) serta tidak memihak (onpartijdigheid-impartaility) dalam menjalankan jabatannya.

5) Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh Pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat (Habib Adjie, 2009: 127).

Kedudukan akta notaris sebagai alat bukti tentunya harus

memenuhi seluruh prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi

agar suatu akta itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris menyatakan bahwa setiap akta notaris terdiri atas awal

akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta.

Mengenai kekuatan pembuktian dari akta notaris sebagai alat

bukti, terdapat tiga macam kekuatan pembuktian yaitu :

1) Kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijskracht)

Uitwendige bewijskracht adalah kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik, sehingga akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya (acta publica probant sese ipsa). Akta dapat digolongkan menjadi akta otentik dapat dinilai dari luarnya. Artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya itu berasal dari seorang pejabat umum.

2) Kekuatan pembuktian formal (formale bewijskracht)

Formale bewijskracht adalah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang ada dalam akta itu benar-benar dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap itu. Artinya pejabat yang bersangkutan menyatakan dalam tulisan yang tercantum dalam akta itu dan kebenaran dari dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya dalam jabatannya itu.

3) Kekuatan pembuktian material (materiele bewijskracht)

Materiele bewijskracht adalah kepastian bahwa apa yang disebutkan dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya


commit to user

35

(tegenbewijs). Artinya tidak hanya kenyataan yang dibuktikan oleh suatu akta otentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (preuve preconstituee) (Abdul Ghofur Anshori, 2009: 19-21).

Berdasarkan uraian diatas bahwa pada setiap akta otentik

mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian

yang lahiriah (uitwendige bewijskracht) itu terkait dengan syarat-

syarat formal dari suatu akta itu dipenuhi atau tidak, apabila syarat

formal dari akta dipenuhi maka akta itu merupakan akta otentik dari

luarnya. Kekuatan pembuktian formal (formal bewijskracht) terkait

dengan persoalan kebenaran peristiwa yang tersebut dalam akta

otentik itu. Kekuatan pembuktian yang terakhir yaitu kekuatan

pembuktian materiil (materiele bewijskracht) terkait dengan

kebenaran dari isi akta otentik itu. Berdasar kekuatan pembuktian akta

notaris tersebut, dapat dimungkinkan pembatalan akta notaris tentunya

dengan alasan-alasan yang menjadi dasar pembatalan akta notaris itu.

Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

mengatur agar suatu akta notaris memiliki syarat otentisitas, maka

pada saat pembuatan akta harus:

1) Para penghadap harus memenuhi syarat minimal berusia 18

(delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan

perbuatan hukum (Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris).

2) Para penghadap tersebut harus dikenal notaris atau diperkenalkan

padanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling

sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap

melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua)

penghadap lainnya (Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris).


commit to user

36

3) Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para

penghadap dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi

persyaratan (Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris).

4) Setelah akta dibacakan para penghadap, saksi dan notaris kemudian

membubuhkan tandatangannya, yang berarti membenarkan apa

yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut

harus dilakukan pada saat tersebut (Pasal 44 ayat 1 Undang-undang

No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

Berdasarkan Undang-undang No.13 tahun 1985 tentang Bea

Materai, menyatakan bahwa terhadap akta atau surat perjanjian dan

surat-surat lainnya, dalam hal ini termasuk yang dibuat dengan tujuan

untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan,

kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas

dokumen tersebut bea materai. Kedudukan bea materai dalam suatu

akta atau surat perjanjian sangat penting sebagai syarat alat

pembuktian, karena apabila tidak ada bea materai dalam akta atau

perjanjian hal ini tidak mengakibatkan perbuatan hukumnya tidak sah,

melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat

pembuktian. Perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau

tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya materai, tetapi

ditentukan oleh syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320

KUHPerdata. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan

bahwa suatu akta notaris dikatakan memiliki kekuatan pembuktian

yang sempurna apabila akta tersebut mempunyai kekuatan

pembuktian lahir, formil dan materil, dan memenuhi syarat otentisitas

sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang No. 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris sehingga akta yang telah memenuhi

semua persyaratan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang


commit to user

37

sempurna dan harus dinilai benar, sebelum dapat dibuktikan

ketidakbenarannya.

b. Alasan pembatalan akta notaris

Akta notaris merupakan suatu perjanjian dari para pihak yang

mengikat mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya

suatu perjanjian harus dipenuhi. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata diatur

mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

3) Mengenai suatu hal tertentu;

4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif,

karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan

perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat

obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari

perbuatan hukum yang dilakukan (Subekti, 2002: 17).

Dalam hukum perjanjian terdapat akibat hukumnya apabila syarat subyektif dan syarat obyektif tidak terpenuhi. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu. Selanjutnya apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (nietig), tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada dan mengikat siapapun (Habib Adjie, 2009: 123).

Syarat sah perjanjian yang tertuang dalam akta notaris terdiri dari:

“Syarat subyektif dicantumkan dalam awal akta dan syarat

obyektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta

merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdata mengenai

kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan


commit to user

38

hukum bagi para pihak” (Habib Adjie, 2009: 124). Suatu akta yang

dalam awal akta itu tidak memenuhi syarat subyektif, maka atas

permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan, sedangkan

akya yang dalam badan akta tidak memenuhi syarat obyektif, maka

akta tersebut batal demi hukum. Hal ini berarti apabila syarat

subyektif tidak dipenuhi akan tetapi tidak ada pembatalan dengan cara

gugatan dari orang tertentu tersebut, maka isi akta yang bersifat syarat

obyektif tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak.

Menurut Herlien Budiono sebab-sebab kebatalan mencakup

ketidakcakapan, ketidakwenangan bentuk perjanjian yang dilanggar,

isi perjanjian bertentangan dengan Undang-undang, pelaksanaan

perjanjian bertentangan dengan Undang-undang, motivasi membuat

perjanjian bertentangan dengan Undang-undang, perjanjian

bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan baik cacat

kehendak, dan penyalahgunaan keadaan

(http://riezhkie.blogspot.com/2009/10/pembatalan-dan-degradasi-

kekuatan-bukti.html diakses pada tanggal 01 Januari 2010).

Pembatalan akta notaris yang dilakukan dengan cara mengajukan

gugatan ke Pengadilan oleh pihak-pihak tertentu terkait dengan hakim

berwenang atau tidak berwenang untuk melakukan pembatalan suatu

akta notaris. Mengingat bahwa tugas hakim dalam pembuktian yaitu

melakukan penilaian dari alat bukti yang diajukan di muka

persidangan.

“Hakim secara ex officio pada dasarnya tidak dapat membatalkan

akta notaris apabila tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak

boleh memutus yang tidak diminta. Apabila ada permintaan

pembatalan akta oleh pihak yang bersangkutan, hakim dapat

membatalkan akta notaris apabila ada bukti lawan” (Sudikno

Mertokusumo, 2002: 149).


commit to user

39

Akta Notaris yang Dapat Dibatalkan dan Batal demi Hukum

Ditinjau dari Ketentuan Pasal 38 Undang-undang No. 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris

Keterangan Akta Notaris yang Dapat Dibatalkan

Akta Notaris Batal demi Hukum

Alasan

Melanggar unsur subjektif, yaitu: 1. Sepakat mereka yang

mengikatkan dirinya (de toetsemming van dege-nen die zich verbiden).

2. Kecakapan untuk mem buat suatu perikatan (de bekwaamheid om eene verbidens aan te gaan).

Melanggar unsur objektif, yaitu: 1. Suatu hal

tertentu (een bepaald onderwerp)

2. Suatu sebab yang

tidak terlarang (eene geoorloofde oorzaak).

Mulai berlaku/terjadinya pembatalan

§ Akta tetap mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

§ Akta menjadi tidak mengikat sejak ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sejak saat akta tersebut ditandatangani dan tindakan hukum yang tersebut dalam akta dianggap tidak pernah terjadi, dan tanpa perlu ada putusan pengadilan.

(Habib Adjie, 2009: 139).

Akibat hukum dari suatu pembatalan akta notaris pada prinsipnya

sama antara akta notaris yang batal demi hukum dan akta notaris yang

dapat dibatalkan. Semuanya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut

menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak memiliki

akibat hukum. Perbedaannya adalah pada waktu berlakunya

pembatalan itu, yaitu:


commit to user

40

1) Batal demi hukum

Akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai

akibat hukum, karena sejak akta ditandatangani dan perbuatan

hukum yang tersebut dalam akta dianggap tidak pernah ada. Batal

demi hukum ini berdasar pada putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap.

2) Dapat dibatalkan

Akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai

akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana

pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut

tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan

hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta tersebut tetap berlaku dan

mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut.


commit to user

41

B. Kerangka Pemikiran

Pihak Pihak

Akta Notaris

Penggugat

Sengketa Hukum

Tergugat

Gugatan di Pengadilan Negeri

Putusan Hakim

Pembatalan Akta Notaris

Syarat Akta Notaris sebagai Alat Bukti

Alasan Pembatalan Akta Notaris

Akibat Hukum Pembatalan


commit to user

42

Keterangan :

Para pihak yang mempunyai kepentingan membuat suatu perjanjian

diantara mereka dapat menghadap Notaris untuk membuatkan akta otentik.

Akta otentik ini digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari, apabila

terjadi suatu sengketa atau perselisihan diantara pihak.

Notaris sebagai Pejabat umum diberikan oleh peraturan perundang-

undangan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta

yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Notaris diangkat oleh

Menteri Kehakiman untuk dapat melaksanakan jabatannya. Kuasa yang

diberikan negara kepada Notaris memberikan kewenangan kepadanya

untuk membuat akta sebagai alat bukti dikemudian hari apabila terjadi

sengketa.

Inti tugas dari Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik

hubungan-hubungan hukum antara para pihak, yang secara mufakat

meminta jasa-jasa Notaris yang pada hakekatnya, pada azasnya adalah

sama dengan tugas hakim yang memberikan putusan tentang keadilan para

pihak yang bersangkutan (Wawan Setiawan, 1995: 60).

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan

pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapa

pun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya.

Akta yang dibuat oleh Notaris tersebut mengalami kebohongan atau cacat,

sehingga akta tersebut dapat dinyatakan oleh hakim sebagai akta yang

cacat hukum. Akta Notaris dibuat pada umumnya tidak ada masalah,

namun dalam pelaksanaanya seringkali menimbulkan permasalahan

dimana salah satu pihak merasa bahwa dirinya telah dirugikan oleh

pernyataan-pernyataan yang diterangkan dalam akta. Pihak yang merasa

dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Hakim secara ex officio pada dasarnya tidak dapat membatalkan akta Notaris kalau tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta. Pembatalan akta yang dimintakan oleh


commit to user

43

pihak yang bersangkutan pada dasarnya akta Notaris dapat dibatalkan oleh hakim apabila ada bukti lawan. Akta Notaris yang diajukan sebagai alat bukti di pengadilan masih harus dianggap benar oleh Hakim, selama tidak ditemukan bukti-bukti lawan yang membuktikan bahwa akta itu tidak benar. Bagi pihak yang mempermasalahkan keabsahan dari akta Notaris itu sendiri, maka pihak yang mempermasalahkan itu harus dapat membuktikan letak kesalahan dari akta itu (Abdul Ghofur, 2009: 19).

Adanya pembatalan akta notaris itu, maka akan diteliti lebih lanjut

mengenai apa alasan suatu akta Notaris itu dapat dilakukan pembatalan,

serta apa akibat hukumnya yang terjadi setelah pembatalan tersebut.


commit to user

44

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Hasil dari penelitian akan disajikan dalam bentuk data-data yang diperoleh

penulis selama dilakukannya penelitian. Data-data diperoleh penulis selama

penelitian akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah

dirumuskan penulis. Data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan

studi kepustakaan termasuk mempelajari berkas perkara. Berkas perkara yang

dipelajari oleh penulis yaitu berkas perkara No. 143/Pdt.G/2005/PN.Ska

mengenai kasus pembatalan Akta Hibah No. 136/Laweyan/1997 yang dibuat

pada tanggal 6 bulan Mei 1997 di hadapan Notaris PPAT ERW, S.H., yang

merupakan hibah atas tanah SHM 1421 Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan

dengan luas 275 m2 dan bangunan yang berdiri diatasnya.

Berkas perkara tersebut adalah berkas perkara yang telah diperiksa dan

diputus oleh pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri Surakarta.

Penulis akan menyajikan hasil penelitian secara terperinci dan mendalam

tentang berkas perkara tersebut dengan cara mereduksi data-data yang terkait

secara sederhana dan jelas tanpa harus kehilangan bagian pokok yang

mendasar sebagai berikut:

1. Nomor Perkara

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan penulis sebelumnya

yaitu mengenai implikasi pembatalan akta notaris sebagai alat bukti dalam

sengketa perdata maka kasus mengenai pembatalan akta notaris adalah

Perkara No. 143/Pdt.G/2005/PN.Ska., yaitu kasus tentang pembatalan

Akta Hibah No. 136/Laweyan/1997 yang dibuat pada tanggal 6 bulan Mei

1997 di hadapan Notaris PPAT ERW, S.H. atas hibah tanah SHM 1421

Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan dengan luas 275 m2 dan bangunan

yang berdiri diatasnya.


commit to user

45

2. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak yang berpekara dalam Perkara No.

143/Pdt.G/2005/PN.Ska adalah:

a. Identitas para penggugat yaitu:

Ny. R.A. H, S.H. dan Tn. Ir.R.M. W, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 11 Nopember 2005 memberikan kuasa kepada P, S.H.M.Hum

dan BJG, S.H.M.Hum, keduanya pengacara berkantor di Jalan

Letjen.S.Parman 18 Surakarta yang bertindak untuk dan atas nama

Penggugat.

b. Identitas tergugat yaitu:

R.A. P, S.H. , dahulu beralamat di Jalan Sangihe 15 Surakarta sekarang

tidak diketahui alamatnya yang bertindak untuk dan atas nama

Tergugat.

3. Duduk Perkara

Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember

2005 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal

13 Desember 2005 dengan Register Perkara No. 143/Pdt.G/2005/PN.Ska

telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami isteri, dan Tergugat

adalah anak dari Penggugat.

b. Bahwa berdasarkan Akta Hibah No. 136/Laweyan/1997, pada tanggal 6

bulan Mei 1997 didepan Notaris PPAT ERW, S.H. telah dilakukan

hibah atas tanah SHM 1421 Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan,

Luas 275 m2 dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan batas-batas:

1) Utara : M 1342

2) Selatan : M 1422

3) Barat : M Jalan

4) Timur : M 814

Dari Penggugat I dengan persetujuan Penggugat II kepada Tergugat.


commit to user

46

c. Bahwa dengan demikian berdasar Akta Hibah tersebut kepemilikan

tanah dan bangunan SHM 1421 tersebut telah beralih dari Penggugat I

ke Tergugat.

d. Bahwa sebagai anak dan apalagi telah menerima hibah berupa sebidang

tanah dan bangunan dari Penggugat I, seharusnya Tergugat mempunyai

kewajiban untuk memelihara para Penggugat selaku orang tuanya.

e. Bahwa pada tahun 2005, yaitu sekitar bulan September 2005,

Penggugat I mengalami musibah yang berkaitan dengan persoalan

hukum sehingga mengakibatkan Penggugat I ditahan oleh pihak yang

berwenang.

f. Bahwa ketika musibah tersebut terjadi, Tergugat selaku anak para

Penggugat bukannya datang dan mendampingi orang tuanya yang

sedang mengalami musibah melainkan telah pergi tanpa pamit dan

menelantarkan kedua orang tuanya yang sedang mengalami musibah.

g. Bahwa tindakan Tergugat ini sungguhlah tidak terpuji, dan tidak patut

bagi seorang anak yang telah menerima hibah.

h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1688 KUHPerdata dituliskan:

“Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula

dibatalkan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

1) Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima

hibah.

2) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut

melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas

diri Penghibah.

3) Jika Penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak

untuk memberi nafkah kepadanya.

i. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan

Pasal 1688 ayat (3) KUHPerdata.

j. Bahwa untuk itu para Penggugat demi masa depan kehidupan menuntut

agar Akta Hibah No. 136/Laweyan/1997, tanggal 6 bulan Mei 1997

didepan Notaris PPAT ERW, S.H. Dibatalkan.


commit to user

47

k. Bahwa dengan demikian sejak gugatan ini diajukan berdasarkan

ketentuan Pasal 1690 KUHPerdata segala akibat hukum dari adanya

Akta Hibah tersebut haruslah dibatalkan dan tanah dan bangunan SHM

1421 haruslah dikembalikan menjadi milik Penggugat I kembali.

l. Bahwa untuk itu para Penggugat menuntut pula kepada Tergugat atau

siapapun juga yang menguasainya untuk mengembalikan tanah dan

bangunan SHM 1421 dalam keadaan kosong kepada para Penggugat.

m. Bahwa untuk menjamin agar para pihak Penggugat khususnya

Penggugat I tidak mengalami kerugian yang lebih besar dan tanah serta

bangunan sengketa tidak dibebani hak-hak lainnya, mohon kiranya

dapat dilakukan sita jaminan atas tanah dan bangunan tanah SHM 1421

Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Luas 275 m2 dan bangunan

yang berdiri diatasnya dengan batas-batas:

1) Utara : M 1342

2) Selatan : M 1422

3) Barat : M Jalan

4) Timur : M 814

Untuk itu, Penggugat dalam petitumnya memohon Pengadilan Negeri

Surakarta berkenan memutus sebagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan:

Tanah SHM 1421 Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Luas 275 m2

dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan batas-batas:

1) Utara : M 1342

2) Selatan : M 1422

3) Barat : Jalan

4) Timur : M 814

c. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 136/Laweyan/1997, tanggal 6

bulan Mei 1997 didepan Notaris PPAT ERW, S.H. Dibatalkan.


commit to user

48

d. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan SHM 1421 Kelurahan Jajar,

Kecamatan Laweyan, Surakarta dikembalikan menjadi milik Penggugat

I.

e. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai tanah dan

bangunan SHM 1421 Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Surakarta

untuk mengembalikan dalam keadaan kosong kepada Penggugat.

f. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Demikian tadi merupakan dasar-dasar yang menjadikan alasan

gugatan dari Penggugat kepada Tergugat.

4. Jawaban Tergugat

Pihak Tergugat yaitu R.A. P, S.H. tidak pernah membuat jawaban

Tergugat karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana tertera dalam surat

panggilan masing-masing tertanggal 27 Desember 2005, 5 Januari 2006

dan 18 Januari 2006 tanpa memberi alasan yang sah atas

ketidakhadirannya tersebut. Surat panggilan tertanggal 27 Desember 2005

ditujukan kepada Tergugat yaitu R.A. P, S.H. di kediaman Tergugat

sendiri, lalu surat panggilan tertanggal 5 Januari 2006 ditujukan di

kediaman sebelumnya akan tetapi berdasar informasi dari pihak Kelurahan

Kepatihan Wetan menyatakan bahwa Tergugat telah pindah dan tidak

diketahui alamat yang jelas. Panggilan yang terakhir yaitu pada tanggal 18

Januari 2006 dilakukan dengan relas panggilan pada papan pengumuman

yang berada di Kantor Walikota Solo serta ditempelkan pada papan

pengumuman yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta.

Berdasar ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut

sebanyak tiga kali dan tidak ada seorangpun yang datang menghadap

sebagai wakilnya, maka Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan dalam

perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat. Pemeriksaan

perkara ini dilakukan secara verstek dengan ketidakhadiran Tergugat.


commit to user

49

5. Bukti-Bukti

Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

a. Akta Hibah No. 136/Laweyan/1997 (bukti P 1);

b. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1421 Kalurahan Jajar, Kecamatan

Laweyan, Kotamadya Surakarta (bukti P2).

Pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-

masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi RW

Saksi menjelaskan bahwa benar Tergugat adalah anak dari para

Penggugat dan telah dilakukan hibah dari pihak Penggugat kepada

Tergugat atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jambu No. 3

Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Saksi juga

menjelaskan bahwa antara pihak Penggugat dan Tergugat sering terjadi

percecokan yang disebabkan karena Tergugat mempunyai pria lain

padahal Tergugat sudah mempunyai suami dan anak. Para Penggugat

selaku orang tua telah menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat

sekarang pergi meninggalkan rumah dengan pria lain. Saksi

menjelaskan bahwa benar sekarang Penggugat I sedang dalam masalah

tersangkut perkara dan berada dalam tahanan sedangkan Penggugat II

mengalami sakit stroke. Tergugat selaku anak tidak pernah menengok

Penggugat I dan merawat Penggugat II yang sedang sakit.

b. Saksi SH

Saksi menjelaskan bahwa benar para Penggugat telah menghibahkan

tanah dan bangunan kepada pihak Tergugat di Jl. Jambu, Kelurahan

Jajar, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Tergugat selaku anak tidak

pernah menengok Penggugat I selama dalam tahanan dan Penggugat II

yang sedang mengalami sakit stroke apalagi membiayai dan

merawatnya. Tindakan Tergugat tersebut membuat para Penggugat

mencabut hibah yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat.


commit to user

50

6. Pertimbangan Hakim

a. Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan

bahwa Penggugat telah melaksanakan hibah sebidang tanah kepada

Tergugat dan oleh karena pada saat Penggugat dalam keadaan

kesusahan, Penggugat yang saat ini dalam tahanan dan tersangkut suatu

perkara sedangkan suami Penggugat yang saat ini sedang sakit stroke

tidak ada yang merawat, pihak Tergugat tidak datang menjenguk

Penggugat di tahanan dan juga tidak menengok suami penggugat yang

sedang sakit apalagi merawat, memeriksakan ke dokter atau setidak-

tidaknya memberikan biaya untuk meringankan kesulitan yang dialami

Penggugat dan suaminya, dan oleh karena itu hibah yang telah

dihibahkan kepada Tergugat tersebut akan dicabutnya kembali;

b. Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat tidak pernah

hadir walaupun telah dipanggil secara patut terbukti dari panggilan

kepada Tergugat melalui jurusita masing-masing tertanggal 27

Desember 2005, 5 Januari 2006 dan 18 Januari 2006;

c. Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan

dan tidak mengirimkan jawabanya secara tertulis maka pihak Tergugat

tidak menggunakan haknya untuk membela kepentinganya guna

mempertahankan haknya tersebut;

d. Menimbang, bahwa walaupun begitu Majelis akan tetap memeriksa

perkara ini dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat bahwa apakah

peristiwa hibah yang dilakukan pihak Penggugat memang betul-betul

terjadi;

e. Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa fotocopy surat hibah (P.1)

telah terbukti hibah telah dihibahkan dari Penggugat dan suaminya

kepada Tergugat dan dari bukti P.2 berupa sertifikat Hak Milik atas

tanah, terbukti bahwa hak atas tanah tersebut telah dialihkan kepada

Tergugat;

f. Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang selebihnya

karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula


commit to user

51

menyampaikan jawabanya di persidangan maka dalil-dalil Penggugat

yang selebihnya dianggap telah dapat dibuktikan oleh Penggugat yang

selebihnya dianggap telah dapat dibuktikan oleh Penggugat karena

tidak disangkal oleh Tergugat;

g. Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara Pengadilan

tidak pernah mengeluarkan penetapan mengenai sita jaminan maka

petitum mengenai permohonan sita jaminan harus ditolak;

h. Menimbang, bahwa karena petitum gugatan mengenai sita jaminan

ditolak maka gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian;

i. Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dalam posisi yang

kalah maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

j. Menimbang, bahwa terhadap petitum selain mengenai sita jaminan

karena pihak Penggugat telah dapat membuktikannya maka petitum

tersebut harus dikabulkan;

k. Menimbang, pasal dan ketentuan Undang-Undang dan ketentuan dari

HIR yang bersangkutan;

7. Amar Putusan

a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir

persidangan;

b. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;

c. Menyatakan bahwa hibah yang telah dilaksanakan berdasarkan akta

hibah Nomor; 136/Laweyan/1997 tertanggal 6 bulan Mei 1997 didepan

Notaris /PPAT ERW, SH batal;

d. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan SHM 1421, keluranahan Jajar,

Kecamatan Laweyan, Surakarta dikembalikan menjadi milik Penggugat

I;

e. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai tanah dan

bangunan SHM 1421 kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Surakarta

untuk mengembalikan dalam keadaan kosong kepada para Penggugat;

f. Menolak gugatan para Penggugat;


commit to user

52

g. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp

209.000,- ( dua ratus sembilan ribu rupiah);

B. Pembahasan

1. Syarat dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Sengketa

Perdata

a. Syarat Akta Notaris

Suatu akta dapat digolongkan sebagai akta otentik mempunyai

syarat-syarat otensitas yang harus dipenuhi. Pengertian Akta otentik

itu sendiri menurut Pasal 1868 KUHPerdata adalah suatu akta yang

didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau

dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat

di mana akta itu dibuatnya. Akta otentik tidak hanya dapat dibuat oleh

Notaris, akan tetapi juga salah satunya dapat dibuat oleh Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT). Keberadaan Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) telah diakui dengan dasar hukum dalam Pasal 17 huruf

g Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,

yaitu Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat

Akta Tanah diluar wilayah jabatannya, sehingga dapat ditarik suatu

kesimpulan bahwa Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) apabila dalam wilayah jabatannya.

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi

kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu, hal ini diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah.

Syarat akta notaris yang satu dengan yang lain pada intinya sama,

hal ini disebabkan karena seluruhnya merupakan akta otentik, yang

dimana semua akta otentik hanya dapat dibuat dan dikeluarkan oleh

pejabat yang berwenang. Berdasar perkara No. 143/PDT.G/05/PN.Ska

akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris PPAT ERW, S.H. pada


commit to user

53

tanggal 6 bulan Mei 1997 berupa Akta Hibah Nomor

136/Laweyan/1997 yang telah diputus batal oleh Pengadilan Negeri

Surakarta. Perjanjian hibah diatur dalam Pasal 1666 sampai dengan

1693 KUHPerdata, hibah adalah merupakan suatu perjanjian dengan

mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan

tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna

keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan hibah itu

(Pasal 1666 ayat (1) KUH Perdata). Syarat adanya perjanjian hibah,

yaitu :

1) Perjanjian hibah hanya dapat dilakukan antara orang yang masih

hidup (Pasal 1666 ayat (2) KUH Perdata);

2) Perjanjian hibah hanya dibolehkan terhadap barang-barang yang

sudah ada pada saat penghibahan terjadi (Pasal 1667 KUH

Perdata);

3) Perjanjian hibah harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682

KUH Perdata).

Berdasar perkara No. 143/PDT.G/05/PN.Ska, Penggugat I (pemberi

hibah) yaitu Ny. R.A. H, S.H. selaku orang tua menghibahkan suatu

tanah SHM 1421 Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Luas 275 m2

dan bangunan yang berdiri diatasnya berdasar persetujuan Penggugat

II yaitu Ir. R.M. W kepada Tergugat (Penerima Hibah) yaitu R.A. P,

S.H. selaku anak dari para Penggugat (pemberi hibah), yang dimana

hibah itu dituangkan dalam suatu Akta Hibah Nomor

136/Laweyan/1997 yang dibuat oleh Notaris PPAT ERW, S.H. pada

tanggal 6 bulan Mei 1997. Dalam hal ini Notaris ERW, S.H.

merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena akta

hibah yang dibuat berupa hibah tanah dan bangunan merupakan

kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT

dikategorikan sebagai pejabat umum berdasar pada Undang-undang

Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta

Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, Peraturan Pemerintah


commit to user

54

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta secara khusus

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang

Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Pengertian Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 24 adalah pejabat

umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah

tertentu.

Berdasar wawancara yang telah dilakukan kepada Notaris PPAT

Sri Hartini, S.H., beliau menyatakan bahwa syarat Akta Hibah pada

dasarnya juga sama dengan akta otentik, pengertian akta otentik dalam

perkara ini yaitu suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang,

yaitu Notaris dan PPAT. Syarat-syarat suatu akta sebagai akta otentik,

antara lain :

1) Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang di kantor setempat di

wilayah hukum pejabat yang berwenang berkedudukan;

2) Dibacakan oleh pejabat yang berwenang dihadapan para pihak dan

dimengerti isinya oleh para pihak saja;

3) Para pihak hadir menghadap dan menandatangani akta.

Suatu akta batal apabila ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi.

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, tanggal 30 April 2010, pukul

12.00 WIB di Kantor Notaris PPAT Sri Hartini, S.H.)

Berdasarkan atas keterangan tersebut maka apabila dikaji Akta

Hibah No. 136/Laweyan/1997 tersebut telah memenuhi syarat sebagai

akta otentik, yaitu:

1) Akta Hibah No. 136/Laweyan/1997 tersebut dibuat dihadapan

pejabat yang berwenang yaitu Notaris PPAT ERW, S.H. di kantor

setempat di wilayah hukum pejabat yang berwenang

berkedudukan;

2) Akta Hibah No. 136/Laweyan/1997 tersebut telah dibacakan dan

dijelaskan dihadapan para pihak dan dimengerti isinya oleh para

pihak;


commit to user

55

3) Para pihak dalam Akta Hibah No. 136/Laweyan/1997 hadir dan

menandatangani akta hibah tersebut. Para pihak itu adalah Ny. R.A.

H, S.H. selaku pihak pertama, dengan persetujuan Tn. R.M. W

selaku suami dari pihak pertama, R.A. P, S.H. selaku pihak kedua,

serta dua orang saksi.

b. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Akta notaris sebagai akta otentik tentunya mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna, hal ini diatur dalam Pasal 1870

KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu akta otentik memberikan

diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang yang mendapat

hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat

di dalamnya. Kekuatan pembuktian dari suatu akta notaris, yaitu

sebagai berikut :

1) Kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijskracht)

Uitwendige bewijskracht adalah kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik, sehingga akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya (acta publica probant sese ipsa). Akta dapat digolongkan menjadi akta otentik dapat dinilai dari luarnya. Artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya itu berasal dari seorang pejabat umum.

2) Kekuatan pembuktian formal (formale bewijskracht)

Formale bewijskracht adalah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang ada dalam akta itu benar-benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap itu. Artinya pejabat yang bersangkutan menyatakan dalam tulisan yang tercantum dalam akta itu dan kebenaran dari dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya dalam jabatannya itu.

3) Kekuatan pembuktian material (materiele bewijskracht)

Materiele bewijskracht adalah kepastian bahwa apa apa yang disebutkan dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Artinya tidak hanya kenyataan yang dibuktikan oleh


commit to user

56

suatu akta otentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (preuve preconstituee) (Abdul Ghofur Anshori, 2009: 19-21).

Akta hibah dalam perkara ini merupakan bukti yang sempurna bagi

para pihak yang membuatnya bahwa benar telah terjadi hibah atas

tanah dan bangunan SHM 1421 Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan

dengan Luas 275 m2 dan bangunan yang berdiri diatasnya oleh

Penggugat I (pemberi hibah) dengan persetujuan Penggugat II kepada

Tergugat (penerima hibah) yang dilakukan pada tanggal 6 bulan Mei

1997 di depan Notaris PPAT ERW, SH. Berdasar akta hibah tersebut

maka kepemilikan tanah SHM 1421 Kelurahan Jajar, Kecamatan

Laweyan dengan Luas 275 m2 dan bangunan yang berdiri diatasnya

beralih dari Penggugat I (pemberi hibah) ke Tergugat (penerima

hibah). Dalam perkara ini, para Penggugat (pemberi hibah)

menggunakan Akta Hibah Nomor 136/Laweyan/1997 sebagai bukti

surat (P1) untuk meyakinkan Hakim bahwa benar telah dilakukan

suatu hibah dari Penggugat I (pemberi hibah) kepada Tergugat

(penerima hibah) secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Berdasar penjelasan mengenai kekuatan pembuktian akta otentik

yang telah diuraikan diatas, Akta Hibah Nomor 136/Laweyan/1997

dalam perkara ini telah memenuhi kekuatan pembuktian sebagai akta

otentik, yaitu sebagai berikut :

1) Kekuatan pembuktian lahiriah

Akta Hibah Nomor 136/Laweyan/1997 telah memenuhi ketentuan

lahir sebagai akta otentik, yang menandakan dari luar serta dari

kata-katanya bahwa akta tersebut berasal dari seorang pejabat

umum.

2) Kekuatan pembuktian formal

Akta Hibah Nomor 136/Laweyan/1997 telah memenuhi ketentuan

formal sebagai akta otentik, hal ini ditunjukkan bahwa para pihak

membubuhkan tanda tangan mereka pada akhir Akta Hibah Nomor


commit to user

57

136/Laweyan/1997, yang dimana para pihak itu adalah Penerima

Hibah yaitu R.A. P, S.H. (pihak kedua) dalam hal ini selaku

Tergugat dan Pemberi Hibah yaitu Ny. R.A. H, S.H. (pihak

pertama) dalam hal ini selaku Penggugat, dengan persetujuan dari

suaminya yaitu Tn. R.M. W.

3) Kekuatan pembuktian material

Kekuatan pembuktian material merupakan kepastian bahwa apa

yang disebutkan dalam akta tersebut merupakan bukti yang benar

terhadap pihak-pihak yang membuatnya. Menurut hasil wawancara

terhadap salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yaitu,

JJH. Simanjuntak S.H., bahwa Akta Hibah Nomor

136/Laweyan/1997 merupakan akta pihak (partij akte), yang

dimana akta pihak (partij akte) dibuat oleh pejabat atas permintaan

dari pihak-pihak yang berkepentingan. Para pihak yang

berkepentingan tersebut yaitu Penggugat I (pemberi hibah) Ny.

R.A. H, S.H. dengan persetujuan suami Penggugat II Tn. R.M. W

dan Tergugat (penerima hibah) R.A. P, S.H. yang datang

menghadap Notaris PPAT ERW, S.H. dengan kehendak mereka

sendiri untuk membuat akta hibah. Akta hibah itu merupakan hibah

atas tanah dan bangunan milik Penggugat I (pemberi hibah) Ny.

R.A. H yang akan dihibahkan kepada Tergugat (penerima hibah)

R.A. P, S.H. dengan persetujuan suaminya Penggugat II Tn. R.M.

W. Kebenaran dari Akta Hibah No. 136/Laweyan/1997 berdasar

pada pernyataan dan keterangan oleh para pihak itu sendiri ketika

mengahadap Notaris. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu,

tanggal 28 April 2010, pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri

Surakarta)


commit to user

58

2. Alasan Pembatalan Akta Notaris

Akta notaris memang mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna bagi para pihak yang membuatnya, serta bagi ahli warisnya atau

pihak ketiga yang terkait dengan akta tersebut, akan tetapi akta notaris juga

dapat dilakukan pembatalan apabila terdapat bukti lawan. Akta notaris

pada dasarnya merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yang

sepakat yang dituangkan dalam bentuk akta guna menjamin sebagai alat

bukti dikemudian hari. Perjanjian itu sendiri mengandung syarat subyektif,

yaitu sepakat dan cakap sedangkan syarat obyektif yaitu hal tertentu dan

sebab yang halal. Suatu perjanjian apabila sudah tidak memenuhi syarat

subyektif, maka dapat dilakukan pembatalan oleh pihak yang

berkepentingan.

Berdasar perkara No. 143/PDT.G/05/PN.Ska mengenai pembatalan

Akta Hibah Nomor 136/Laweyan/1997, perkara ini bermula dari

Penggugat I (pemberi hibah) yang bernama Ny. R.A. H, S.H. memberikan

tanah SHM 1421 Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan dengan luas 275

m2 dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan persetujuan Penggugat II

yang bernama R.M. W kepada anaknya yang bernama R.A. P, S.H. yaitu

dalam perkara ini berkedudukan sebagai Tergugat (pemberi hibah). Hibah

itu dituangkan dalam sebuah akta yang dibuat oleh Notaris PPAT ERW,

S.H. pada tanggal 6 bulan Mei 1997. Tergugat selaku anak yang telah

menerima hibah dari orang tuanya tentunya tidak hanya mempunyai hak

saja atas hibah itu, akan tetapi juga mempunyai kewajiban untuk

memelihara orang tuanya selaku pemberi hibah. Dalam perkara ini

diuraikan bahwa ketika Penggugat I (pemberi hibah) mengalami musibah

yang berkaitan dengan hukum dan Penggugat II yang jatuh sakit, sikap

dari Tergugat (penerima hibah) dinilai tidak terpuji. Tergugat (penerima

hibah) meninggalkan dan menelantarkan kedua orang tuanya serta pergi

dari rumah bersama laki-laki lain padahal status dari Tergugat (penerima

hibah) telah mempunyai suami dan seorang anak. Para Penggugat

(pemberi hibah) selaku orang tuanya merasa sikap Tergugat (penerima


commit to user

59

hibah) sangat tidak terpuji dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai

seorang anak terhadap orang tuanya. Berdasarkan hal tersebut, maka para

Penggugat (pemberi hibah) menghendaki untuk membatalkan Akta Hibah

Nomor 136/Laweyan/1997 yang telah dibuat di hadapan Notaris PPAT

ERW, S.H. pada tanggal 6 bulan Mei 1997. Dalam Hukum Perdata

terdapat teori mengenai kewajiban anak terhadap orang tuanya yang diatur

dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

selanjutnya akan disebut dengan UUP. Menurut Pasal 46 UUP, seorang

anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak mereka

yang baik. Seorang anak yang telah dewasa maka wajib memelihara sesuai

kemampuan orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas apabila

mereka memerlukan bantuan. Berdasar ketentuan Pasal 46 UUP maka

tindakan Tergugat (penerima hibah) yaitu R.A. P, S.H. sudah melanggar

ketentuan Pasal 46 UUP dimana ia tidak memelihara Ny. R.A. H, S.H. dan

Tn. R.M. W selaku orang tuanya ketika tertimpa musibah.

Alasan pembatalan suatu hibah diatur dalam Pasal 1688

KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu hibah dapat dibatalkan apabila

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah

dilakukan. Dengan syarat di sini yang dimaksud adalah beban;

b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu

melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah, atau

berupa kejahatan lain terhadap si penghibah yang diancam undang-

undang dengan hukuman pidana baik yang berupa kejahatan atau

pelanggaran;

c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah,

setelah jatuh dalam kemiskinan.

Berdasarkan kasus perkara ini yang relevan dengan Pasal 1688 ayat (3)

KUHPerdata menjadi dasar gugatan pembatalan Akta Hibah No.

136/Laweyan/1997. Tindakan Tergugat (penerima hibah) yaitu R.A. P,

S.H. sudah memenuhi ketentuan Pasal 1688 ayat (3) KUHPerdata yaitu


commit to user

60

Tergugat (penerima hibah) R.A. P, S.H. meninggalkan dan menelantarkan

orang tuanya ketika ibunya Penggugat I (pemberi hibah) Ny. H, S.H.

tersangkut masalah hukum sampai dipidana dan ayahnya Penggugat II Tn.

R.M. W yang sakit stroke.

Berikut ini adalah hasil wawancara dari beberapa narasumber

mengenai alasan-alasan yang mendasari dilakukannya suatu pembatalan

Akta Hibah tersebut, yaitu:

a. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta JJH. Simanjuntak, S.H.

Berdasar wawancara yang telah dilakukan kepada salah satu Hakim di

Pengadilan Negeri Surakarta yaitu JJH. Simanjuntak, S.H. beliau

menyatakan bahwa suatu pembatalan akta, yang dalam perkara No.

143/PDT.G/05/PN.Ska merupakan Akta Hibah selalu mengacu pada

ada atau tidaknya suatu perbuatan melanggar hukum. Pembatalan akta

dapat dilakukan apabila dalam pelaksanaan apa yang tertuang dalam

akta itu terdapat unsur melanggar hukum dan memang terbukti telah

ada pelanggaran hukum yang terjadi. Dalam akta hibah ini apabila

syarat-syarat hibah telah dilanggar dan syarat untuk pembatalan akta

hibah dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim

membatalkan akta hibah tersebut. Suatu hibah tidak hanya memberi hak

kepada penerima hibah, akan tetapi juga mengandung suatu kewajiban

bagi penerima hibah tersebut. Penerima hibah yang terbukti tidak

melaksanakan kewajibannya maka pemberi hibah dapat menghendaki

pembatalan atas akta hibah tersebut. Majelis Hakim dalam perkara No.

143/Pdt.G/05/PN.Ska memutus pembatalan Akta Hibah No.

136/Laweyan/1997 karena terdapat suatu pelanggaran hukum yaitu

Tergugat (penerima hibah) R.A. P, S.H. telah memenuhi ketentuan

Pasal 1688 ayat (3) KUHPerdata dimana Tergugat (penerima hibah)

R.A. P, S.H. tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak

ketika orang tuanya selaku Penggugat (pemberi hibah) yaitu Tn. R.M.

W dan Ny. H, S.H. tertimpa musibah. (Wawancara dilakukan pada hari


commit to user

61

Rabu, tanggal 28 April 2010, pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri

Surakarta)

b. Notaris/PPAT Sri Hartini, S.H.

Berdasar wawancara yang dilakukan kepada Notaris PPAT Sri Hartini,

S.H. beliau menjelaskan bahwa pembatalan akta hibah dapat terjadi

apabila terdapat bukti bahwa penerima hibah yaitu dalam perkara ini

adalah seorang anak yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai

seorang anak atau durhaka kepada pemberi hibah selaku orang tuanya.

Dalam perkara No. 143/Pdt.G/05/PN.Ska Tergugat (penerima hibah)

R.A. P, S.H. telah memenuhi unsur sebagai anak durhaka atau tidak

melaksanakan kewajibannya selaku anak karena menelantarkan kedua

orang tuanya ketika ibunya Penggugat I (pemberi hibah) Ny. R.A. H,

S.H. terkait masalah hukum dan dipidana serta ayahnya Penggugat II

Tn. R.M. W yang jatuh sakit, padahal Tergugat telah diberi hibah atas

tanah dan bangunan oleh orang tuanya (Penggugat). Tindakan Tergugat

(penerima hibah) telah memenuhi unsur Pasal 1688 KUHPerdata ayat

(3) yang menyatakan bahwa apabila Penerima Hibah menolak

menafkahi orang tuanya disaat orang tuanya jatuh sakit, maka hibah

tersebut dapat dibatalkan. Tergugat (penerima hibah) R.A. P, S.H.

sebagai seorang anak yang telah diberi hibah oleh kedua orang tuanya

seharusnya berkewajiban merawat serta memelihara orang tuanya di

saat orang tuanya tertimpa musibah, bukan meninggalkan dan

menelantarkan orang tuanya. (Wawancara dilakukan pada hari Jumat,

tanggal 30 April 2010, pukul 12.00 WIB di Kantor Notaris PPAT Sri

Hartini, S.H.)

c. Notaris/PPAT Sunarto

Berdasar wawancara yang dilakukan kepada Notaris PPAT Sunarto

beliau menyatakan bahwa pada intinya akta hibah tersebut merupakan

suatu perjanjian, dimana semua perjanjian mengacu pada Pasal 1320

KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari

syarat subyektif dan syarat obyektif. Suatu akta dapat dibatalkan


commit to user

62

apabila syarat subyektif sudah tidak terpenuhi, sedangkan apabila syarat

obyektif sudah tidak terpenuhi maka akta itu batal demi hukum. Dalam

perkara No. 143/Pdt.G/05/PN.Ska syarat subyektif sahnya perjanjian

sudah tidak terpenuhi, yaitu para Penggugat (pemberi hibah) merasa

sudah tidak sepakat lagi dengan apa yang dituangkan dalam Akta Hibah

No. 136/Laweyan/1997 dan para Penggugat (pemberi hibah) merasa

dirinya dirugikan, oleh karena itu para Penggugat (pemberi hibah)

menghendaki pembatalan Akta Hibah No. 136/Laweyan/1997.

Pembatalan akta itu sendiri sebenarnya terdapat dua cara, yaitu oleh

para pihak itu sendiri dan dengan cara mengajukan suatu gugatan

apabila terbukti terdapat pelanggaran hukum didalamnya. Dalam

perkara No. 143/PDT.G/05/PN.Ska ini terdapat suatu pelanggaran

hukum berupa tindakan Tergugat (penerima hibah) R.A. P, S.H. telah

memenuhi ketentuan Pasal 1688 KUHPerdata dimana Tergugat

(penerima hibah) R.A. P, S.H. menelantarkan orang tuanya yaitu Ny.

H, S.H. dan Tn. R.M. W selaku para Penggugat (pemberi hibah) disaat

orang tuanya tertimpa musibah. Berdasar hal tersebut maka para

Penggugat (pemberi hibah) dalam hal ini selaku orang tua Tergugat

(penerima hibah) menghendaki pembatalan Akta Hibah No.

136/Laweyan/1997 dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri

Surakarta. (Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2010

pukul 11.00 WIB di Kantor Notaris PPAT Sunarto, S.H.)

Berdasar uraian diatas, dalam perkara No.143/PDT.G/05/PN.Ska

yang menjadi alasan dari para Penggugat untuk menghendaki pembatalan

Akta Hibah Nomor 136/Laweyan/1997, yaitu:

a. Tindakan Tergugat (penerima hibah) yaitu R.A. P, S.H. sebagai anak

yang telah menerima hibah dari Penggugat I (pemberi hibah) yaitu Ny.

H, S.H. yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memelihara

kedua orang tuanya;

b. Ketika Penggugat I (pemberi hibah) yaitu Ny. H,S.H. tersandung kasus

hukum sampai dipidana oleh pihak yang berwenang, Tergugat


commit to user

63

(penerima hibah) yaitu R.A. P, S.H. selaku anak pergi meninggalkan

kedua orang tuanya tanpa pamit serta tidak mendampingi orang tuanya;

c. Tindakan Tergugat (penerima hibah) yaitu R.A. P, S.H. telah memenuhi

ketentuan Pasal 1688 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Suatu

penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula

dibatalkan, kecuali dalam hal jika Penghibah jatuh miskin sedang yang

diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Berdasar alasan yang dikemukakan oleh para Penggugat (pemberi

hibah) juga diperkuat oleh bukti-bukti yang menyatakan bahwa Tergugat

(penerima hibah) telah menelantarkan kedua orang tuanya, yaitu berupa

bukti saksi sebagai berikut:

a. Saksi pertama yaitu RW yang menyatakan bahwa Tergugat (penerima

hibah) yaitu R.A. P, S.H. tidak pernah menengok Penggugat I (pemberi

hibah) yaitu Ny. H, S.H. selama dalam tahanan dan Penggugat II yaitu

Tn. R.M. W yang jatuh sakit. Tergugat (penerima hibah) menelantarkan

kedua orang tuanya dan meninggalkan rumah tanpa pamit dengan pria

lain padahal status dari Tergugat(penerima hibah) sudah mempunyai

suami dan seorang anak, oleh karena itu para Penggugat (pemberi

hibah) ingin mencabut hibahnya karena Tergugat (penerima hibah)

tidak dapat melindungi kedua orang tuanya dan tidak dapat menjaga

nama baik keluarganya;

b. Saksi kedua yaitu SH yang menyatakan bahwa Tergugat (penerima

hibah) yaitu R.A. P, S.H. menelantarkan kedua orang tuanya. Tergugat

(penerima hibah) tidak pernah menjenguk Penggugat I (pemberi hibah)

yaitu Ny. H selama berada dalam tahanan, serta Tergugat (penerima

hibah) tidak pernah menengok bahkan merawat Penggugat II yang sakit

stroke, padahal membutuhkan biaya untuk berobat. Oleh karena itu para

Penggugat (pemberi hibah) ingin mencabut hibahnya, karena Tergugat

(penerima hibah) yang merupakan anak satu-satunya diharapkan

nantinya akan merawat para Penggugat (pemberi hibah) diusia tuanya

tidak dapat melindungi kedua orang tuanya.


commit to user

64

Berdasarkan uraian diatas, maka alasan pembatalan Akta Hibah

No. 136/Laweyan/1997 terdapat bukti-bukti bahwa para Penggugat

(pemberi hibah) selaku orang tua telah ditelantarkan yang diperkuat oleh

bukti saksi serta terdapat suatu pelanggaran hukum yaitu telah memenuhi

ketentuan Pasal 1688 KUH Perdata ayat (3). Berdasar ketentuan Pasal

1688 KUH Perdata ayat (3) bahwa suatu penghibahan itu tidak dapat

dicabut dan tidak dapat dibatalkan, kecuali dalam hal penghibah jatuh

miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepada

pemberi hibah itu. Dalam perkara No. 143/PDT.G/05/PN.Ska pihak

Tergugat selaku penerima hibah dinilai tidak memenuhi kewajibannya

sebagai seorang anak terhadap pemberi hibah selaku orang tuanya

(Penggugat). Tindakan Tergugat (penerima hibah) yang tidak menjalankan

kewajibannya sebagai seorang anak yaitu menelantarkan Penggugat I

(pemberi hibah) ketika Penggugat I (pemberi hibah) mendapat musibah

terkait dengan masalah hukum, sampai Penggugat I (pemberi hibah)

dipidana pihak Tergugat (penerima hibah) tidak pernah menengok

Penggugat I (pemberi hibah) selama dipidana, Tergugat (penerima hibah)

juga tidak merawat serta tidak membiayai Penggugat II yang jatuh sakit.

Berdasar kejadian itu, Penggugat (pemberi hibah) merasa dirinya

dirugikan atas hibah yang telah dilakukan kepada Tergugat (penerima

hibah). Penggugat (pemberi hibah) sudah tidak sepakat dalam perjanjian

hibah tersebut, sehingga Penggugat (pemberi hibah) menghendaki suatu

pembatalan dari Akta Hibah Nomor 136/Laweyan/1997 yang telah dibuat

dihadapan Notaris/PPAT. Pihak Penggugat (pemberi hibah) mengajukan

suatu gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk pembatalan akta

hibah tersebut.


commit to user

65

3. Akibat Hukum dari Pembatalan Akta Notaris

Pembatalan Akta Hibah dalam Perkara No. 143/PDT.G/05/PN.Ska

oleh Majelis Hakim diputus dengan mengabulkan gugatan para Penggugat

(pemberi hibah) secara sebagian secara verstek, sehingga hibah yang telah

dilakukan pada tanggal 6 bulan Mei 1997 dihadapan Notaris/PPAT ERW,

S.H. dalam Akta Hibah Nomor 136/Laweyan/1997 adalah batal. Berdasar

putusan hakim yang membatalkan hibah berdasar Akta Hibah Nomor

136/Laweyan/1997 membawa akibat hukum bagi para pihak yang ada

dalam akta tersebut. Akibat hukum terdiri dari akibat hukum pada akta

yang batal demi hukum dan akibat hukum pada akta yang dibatalkan.

Perkara No. 143/PDT.G/05/PN.Ska merupakan akta hibah yang

dibatalkan, sehingga akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak

mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana

pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada

pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat

dibatalkan. Akta tersebut tetap berlaku dan mengikat selama belum ada

putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang

membatalkan akta tersebut.

Menurut hasil wawancara dari beberapa narasumber mengenai

akibat hukum yang terjadi setelah dikeluarkannya putusan pembatalan akta

hibah tersebut oleh Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

a. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta JJH. Simanjuntak, S.H.

Berdasar wawancara yang dilakukan kepada salah satu Hakim di

Pengadilan Negeri Surakarta, menurut beliau akibat hukum yang terjadi

setelah dikeluarkannya putusan mengenai pembatalan Akta Hibah

Nomor 136/Laweyan/1997 tersebut adalah Akta Hibah Nomor

136/Laweyan/1997 itu sudah tidak mempunyai kekuatan hukum dan

tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang

membuatnya. Hal ini berakibat sesuatu yang telah dihibahkan ke

Tergugat (penerima hibah) yaitu R.A. P, S.H. akan kembali menjadi

milik pemberi hibah, yang dalam perkara No. 143/PDT.G/05/PN.Ska


commit to user

66

yang dihibahkan adalah tanah SHM 1421 Kelurahan Jajar Kecamatan

Laweyan dengan luas 275 m2 dan bangunan yang berdiri diatasnya,

sehingga tanah SHM 1421 Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan

dengan luas 275 m2 dan bangunan yang berdiri diatasnya kembali

menjadi milik pemberi hibah atau para Penggugat yaitu Ny. R.A. H,

S.H. dan Tn. R.M. W. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, tanggal

28 April 2010, pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Surakarta)

b. Notaris/PPAT Sri Hartini, S.H.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Notaris PPAT

Sri Hartini, S.H. beliau menjelaskan bahwa akibat hukum yang terjadi

setelah dikeluarkannya putusan pembatalan akta hibah tersebut yaitu

terjadi peralihan hak dari Tergugat (penerima hibah) yang beralih

kepada Penggugat (pemberi hibah). Para Penggugat (pemberi hibah)

yaitu Ny. R.A. H, S.H. dan Tn. R.M. W berdasar putusan pengadilan

pada perkara No. 143/PDT.G/05/PN.Ska dapat menarik haknya kembali

dengan mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Surakarta. Permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surakarta

bertujuan untuk memohon peralihan hak dengan mengubah pencatatan

pada sertifikat tanah tersebut. Tanah SHM 1421 Kelurahan Jajar

Kecamatan Laweyan dengan luas 275 m2 dan bangunan yang berdiri

diatasnya yang telah dihibahkan kepada Tergugat (penerima hibah)

yaitu R.A. P, S.H. beralih haknya kembali menjadi milik para

Penggugat (pemberi hibah) yaitu Ny. H, S.H. dan Tn. R.M W.

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat, tanggal 30 April 2010, pukul

12.00 WIB di Kantor Notaris PPAT Sri Hartini, S.H.)

c. Notaris/PPAT Sunarto, S.H.

Menurut wawancara yang telah dilakukan kepada Notaris PPAT

Sunarto, S.H. beliau menyatakan bahwa akibat hukum yang terjadi

setelah dikeluarkannya putusan pembatalan akta hibah itu adalah para

Penggugat (pemberi hibah) yaitu Ny. R.A. H, S.H. dan Tn R.M. W

dapat meminta haknya kembali atas tanah SHM 1421 yang terletak di


commit to user

67

Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan dengan luas 275 m2 dan

bangunan yang berdiri diatasnya. Peralihan hak menjadi beralih ke

pemilik semula dapat dilakukan dengan cara melakukan permohonan ke

Badan Pertanahan Surakarta. Permohonan itu dimulai dengan pihak

yang berkepentingan atau disebut pemohon yang dalam hal ini adalah

para Penggugat (pemberi hibah) yaitu Ny. R.A. H, S.H. dan Tn. R.M.

W dengan membawa putusan pembatalan Akta Hibah Nomor

136/Laweyan/1997 dalam perkara No. 143/PDT.G/05/PN.Ska ke Badan

Pertanahan Nasional (BPN) Surakarta. Para Penggugat (pemberi hibah)

selaku Pemohon melakukan permohonan ke Badan Pertanahan

Nasional (BPN) Surakarta agar dilakukan peralihan hak kembali

dengan cara melakukan perubahan pencatatan pada sertifikat tanah

tersebut. Perubahan pencatatan itu berupa terdapat pencatatan baru yang

sebelumnya sertifikat itu tetulis bahwa tanah SHM 1421 yang terletak

di Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan dengan luas 275 m2 dan

bangunan yang berdiri diatasnya telah dihibahkan kepada Tergugat

(penerima hibah) dan menjadi hak milik dari Tergugat (penerima hibah)

yaitu R.A. P, S.H., akan tetapi setelah perubahan pencatatan pada

sertifikatnya ditulis kembali bahwa tanah SHM 1421 yang terletak di

Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan dengan luas 275 m2 dan

bangunan yang berdiri diatasnya beralih menjadi milik para Penggugat

(pemebri hibah) kembali yaitu Ny. R.A. H, S.H. dan Tn. R.M. W

dengan berdasar putusan Pengadilan Negeri Surakarta pada perkara No.

143/PDT.G/05/PN.Ska yang membatalkan Akta Hibah Nomor

136/Laweyan/1997. Proses pembatalan untuk peralihan hak tersebut

tidak membutuhkan peran Notaris PPAT lagi yang membuat Akta

Hibah Nomor 136/Laweyan/1997, karena pihak yang berkepentingan

dapat langsung melakukan permohonan itu ke Badan Pertanahan

Nasional (BPN) Surakarta, kecuali dalam hal Notaris/PPAT diberi

kuasa oleh pihak yang berkepentingan untuk mengurus hal itu.


commit to user

68

(Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2010 pukul

11.00 WIB di Kantor Notaris PPAT Sunarto, S.H.)

Berdasar uraian diatas, maka dalam pembatalan Akta Hibah Nomor

136/Laweyan/1997 pada perkara No. 143/PDT.G/05/PN.Ska terdapat

akibat hukum yang timbul setelah terdapat putusan Pengadilan Negeri

Surakarta yang membatalkan akta hibah tersebut. Akibat hukum itu terjadi

bagi pihak yang memberikan hibah selaku para Penggugat dan bagi pihak

yang menerima hibah selaku Tergugat. Adanya putusan Pengadilan Negeri

Surakarta yang membatalkan Akta Hibah Nomor 136/Laweyan/1997 maka

Akta Hibah Nomor 136/Laweyan/1997 sudah tidak berkekuatan hukum

sejak ada putusan Pengadilan tersebut. Akibat dari Akta Hibah Nomor

136/Laweyan/1997 yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum, maka

apa yang tertuang dalam akta hibah tersebut sudah tidak berlaku bagi para

pihak yang membuatnya. Segala sesuatu yang telah dihibahkan yang

dalam Akta Hibah Nomor 136/Laweyan/1997 yaitu berupa tanah SHM

1421 Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan dengan Luas 275 m2 dan

bangunan yang berdiri diatasnya yang semula telah dihibahkan kepada

Tergugat (penerima hibah) R.A. P, S.H. kembali menjadi milik para

Penggugat (pemberi hibah) yaitu Ny. R.A. H, S.H. dan Tn. R.M. W.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada

beberapa narasumber sebagaimana tersebut diatas, maka penulis

menyimpulkan bahwa akibat hukum yang terjadi setelah dikeluarkannya

putusan pembatalan Akta Hibah Nomor 136/Laweyan/1997 oleh Majelis

Hakim, yaitu:

a. Akta Hibah Nomor 136/Laweyan/1997 yang dibuat pada tanggal 6

bulan Mei 1997 didepan Notaris PPAT EW, S.H. sudah tidak

berkekuatan hukum dan bukan merupakan bukti yang sempurna lagi

bagi para pihak yang membuatnya;

b. Terjadi suatu peralihan hak atas Tanah SHM 1421 Kelurahan Jajar,

Kecamatan Laweyan, dengan luas 275 m2 dan bangunan yang berdiri

diatasnya yang semula dihibahkan kepada Tergugat (penerima hibah)


commit to user

69

R.A. P, S.H. dengan peralihan hak itu maka beralih kembali menjadi

milik para Penggugat (pemberi hibah) yaitu Ny. R.A. H, S.H. dan Tn.

R.M. W;

c. Penerima Hibah atau Tergugat yaitu R.A. P, S.H. sudah tidak

mempunyai hak atas tanah SHM 1421 Kelurahan Jajar, Kecamatan

Laweyan, Luas 275 m2 dan bangunan yang berdiri diatasnya;

d. Akta hibah dapat dibatalkan dan sertifikat bukan bukti hak yang mutlak.

Maksud dari sertifikat bukan bukti hak yang mutlak karena terjadi

perubahan pencatatan pada sertifikat tanah tersebut yang sebelumnya

telah dihibahkan kepada Tergugat (penerima hibah) R.A. P, S.H. maka

beralih kepada para Penggugat (pemberi hibah) yaitu Ny. R.A. Hartini

W, S.H. dan Tn. R.M. W dengan melakukan pencatatan baru. Sehingga

apa yang tertulis dan tercatat dalam suatu sertifikat sewaktu-waktu

dapat terjadi perubahan, maka dari itu dikatakan bahwa sertifikat bukan

hak yang mutlak.


commit to user

70

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian mengenai implikasi pembatalan akta notaris berupa akta hibah

dengan perkara No. 143/Pdt.G/05/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta

dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. a. Syarat akta notaris dalam sengketa perdata

Syarat akta notaris yang dalam perkara No. 143/Pdt.G/05/PN.Ska

merupakan Akta Hibah No. 136/Laweyan/1997 tetap mengacu pada

ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata mengenai sumber otensitas dan

dasar legalitas eksistensi suatu akta. Akta Hibah No.

136/Laweyan/1997 telah memenuhi syarat-syarat sebagai akta otentik,

yaitu:

1) Dibuat dihadapan seorang pejabat umum yaitu Notaris PPAT

ERW, S.H. di Kantor Notaris PPAT tersebut di wilayah hukum

pejabat yang berwenang berkedudukan yaitu di Surakarta;

2) Dibacakan oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris PPAT ERW,

S.H. dihadapan para pihak yaitu pihak pertama Ny. R.A. H, S.H.,

beserta suami Tn. R.M. W, pihak kedua yaitu R.A. P, S.H. dan dua

orang saksi serta dimengerti isinya oleh para pihak;

3) Para pihak yaitu Ny. R.A. H, S.H., Tn. R.M. W, Nn. Partantinah

dan dua orang saksi hadir menghadap dan menandatangani Akta

Hibah No. 136/Laweyan/1997.

b. Kekuatan pembuktian akta notaris dalam sengketa perdata

Kekuatan pembuktian akta notaris adalah sempurna dan mengikat

bagi para pihak beserta ahli waris atau orang yang mendapat hak dari

mereka dan bebas bagi pihak ketiga. Akta notaris mempunyai tiga

kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan

material. Akta notaris berupa Akta Hibah No. 136/Laweyan/1997 juga


commit to user

71

memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, yaitu sebagai

berikut:

1) Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Memenuhi ketentuan lahir sebagai akta otentik, yang menandakan

dari luar serta dari kata-katanya bahwa akta tersebut berasal dari

seorang pejabat umum yaitu Notaris PPAT ERW, S.H. sebagai

pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik;

2) Kekuatan Pembuktian Formal

Memenuhi ketentuan formal sebagai akta otentik, ditunjukkan

dengan para pihak membubuhkan tanda tangan mereka di akhir

akta. Para pihak tersebut adalah pihak pertama yaitu pemberi hibah

Ny. R.A. H, S.H. dengan persetujuan dari suaminya Tn. R.M. W

dan pihak kedua yaitu pihak penerima hibah R.A. P, S.H.;

3) Kekuatan Pembuktian Material

Ditunjukkan dengan apa yang diterangkan dan dinyatakan oleh

para pihak yang menghadap pejabat umum merupakan bukti yang

benar bagi para pihak itu sendiri, bahwa telah terjadi suatu

penghibahan atas tanah SHM 1421 yang terletak di Kelurahan Jajar

Kecamatan Laweyan dengan luas 275 m2 dan bangunan yang

berdiri diatasnya dari Ny. R.A. H, S.H. dengan persetujuan suami

Tn. R.M. W kepada R.A. P, S.H.

2. Alasan pembatalan akta notaris yang berupa Akta Hibah No.

136/Laweyan/1997 dalam perkara No. 143/Pdt.G/05/PN.Ska adalah

terdapat suatu bukti bahwa Tergugat (penerima hibah) yaitu R.A. P, S.H.

menelantarkan kedua orang tuanya selaku para Penggugat (pemberi hibah)

yaitu Ny. R.A. H, S.H. dan Tn. R.M. W. Tindakan Tergugat (penerima

hibah) yang tidak melaksanakan kewajibannya selaku anak telah relevan

dengan ketentuan Pasal 1688 KUHPerdata ayat (3), yang menyatakan

“Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula

dibatalkan, kecuali dalam hal jika Penghibah jatuh miskin sedang yang


commit to user

72

diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya”. Bukti bahwa

Tergugat (penerima hibah) menelantarkan kedua orang tuanya yang telah

memberi hibah atas tanah SHM 1421 dan bangunan yang berdiri diatasnya

diperkuat oleh saksi-saksi. Para saksi menyatakan bahwa Tergugat

(penerima hibah) telah menelantarkan dan meninggalkan para Penggugat

(pemberi hibah) selaku kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya

tertimpa musibah. Berdasarkan hal tersebut maka para Penggugat (pemberi

hibah) menghendaki pembatalan atas Akta Hibah No. 136/Laweyan/1997

karena tindakan Tergugat (penerima hibah) yang tidak terpuji dan tidak

bisa melindungi serta merawat para Penggugat (pemberi hibah) disaat

tertimpa musibah.

3. Akibat hukum dari pembatalan akta notaris yang berupa Akta Hibah No.

136/Laweyan/1997 adalah Akta Hibah No. 136/Laweyan/1997 sudah tidak

berkekuatan hukum lagi, sehingga tanah SHM 1421 dan bangunan yang

berdiri diatasnya yang semula dihibahkan kepada Tergugat (penerima

hibah) yaitu R.A. P, S.H. kembali menjadi milik para Penggugat (pemberi

hibah) yaitu Ny. R.A. H, S.H. dan Tn. R.M. W. Peralihan hak tersebut

dapat dilakukan dengan melakukan permohonan oleh para Penggugat

(pemberi hibah) yaitu Ny. R.A. H, S.H. dan Tn. R.M. W ke Badan

Pertanahan Nasional (BPN) Surakarta. Permohonan tersebut disertai

dengan putusan perkara No. 143/Pdt.G/05/PN.Ska dengan maksud untuk

melakukan perubahan pencatatan pada sertifikat tanah.

B. Saran

Setelah penulis mempelajari dan meneliti berkas dan putusan perkara No.

143/PDT.G/05/PN.Ska mengenai pembatalan akta notaris tersebut diatas

maka penulis akan mengemukakan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya para pihak yang beniat membuat akta notaris khususnya akta

hibah yaitu pihak pemberi hibah telah memikirkan secara matang dan hati-

hati mengenai kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi


commit to user

73

sebelum membuat akta notaris berupa akta hibah. Hal ini bertujuan agar

dikemudian hari tidak terjadi pembatalan atas akta notaris yang berupa

akta hibah tersebut.

2. Seharusnya penerima hibah melindungi serta merawat pemberi hibah di

saat pemberi hibah tertimpa musibah. Hibah tidak saja membawa hak bagi

penerima hibah, akan tetapi juga membawa kewajiban untuk penerima

hibah untuk memelihara pemberi hibah itu. Oleh karena itu, disaat pemberi

hibah tertimpa musibah selayaknya penerima hibah mendampingi,

merawat serta melindungi pemberi hibah tersebut.

implikasi pembatalan akta notaris berupa akta …... · dalam proses pemeriksaan sengketa perdata...

Documents