IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN

OLEH UNIT PELAKSANA PKH (UPPKH)

DINAS SOSIAL KABUPATEN

LAMPUNG TIMUR

(Skripsi)

Oleh

IQBAL NUGRAHA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN

OLEH UNIT PELAKSANA PKH (UPPKH)

DINAS SOSIAL KABUPATEN

LAMPUNG TIMUR

Oleh

IQBAL NUGRAHA

Kemiskinan merupakan hambatan dalam pembangunan nasional di Indonesia.

Kemiskinan juga terjadi di Kabupaten Lampung Timur dengan dengan jumlah

penduduk miskin tertinggi di Provinsi Lampung pada tahun 2016. Berbagai macam

program pengentasan kemiskinan telah di programkan pemerintah, salah satunya

Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah terimplementasi di Lampung Timur

Sejak tahun 2014. Dalam jangka panjang PKH diharapkan dapat memutus mata

rantai kemiskinan dengan peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui

pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses

implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Lampung Timur. Tipe

penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa

hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa

implementasi PKH di Kabupaten Lampung Timur secara umum sudah

terimplementasi, dengan terlihat perkembangan yang baik setiap tahunnya akan

tetapi masih terdapat Hambatan proses Implementasi meliputi kendala dalam

pelaksanaan penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS) akibat sumber data yang tidak

akurat, keterlambatan pelaksanaan kegiatan pemutahiran data akibat tidak

terpenuhinya sebagian prasyarat administratif, serta keterlambatan pelaksanaan

verifikasi komitmen akibat kinerja oknum petugas pendamping PKH yang kurang

optimal, serta koordinasi antar lembaga pendukung yang belum maksimal.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Kemiskinan, dan Program Keluarga

Harapan.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF KELUARGA HARAPAN PROGRAM

BY IMPLEMENTER UNIT PKH (UPPKH) SOCIAL SERVICES OF

EAST LAMPUNG DISTRICT

By

IQBAL NUGRAHA

Poverty is an obstacle toward national development of Indonesia. Poverty as a

problem in East Lampung District present so that it is the district with highest

number of the poor in Lampung Province in 2016. Various poverty alleviation

program has been legalized, one of them is Keluarga Harapan program which has

been implemented on East Lampung district since 2014. For the long run, it is

expected to alleviate poverty by improving the human resource’s quality in terms

of education and health. The objective of this research is to find out how the

Keluarga Harapan Program in East Lampung District is implemented. The

research type is descriptive with qualitative approach. Data sources were of

interview, documentation, and observation results. The result shows that the

implementation of PKH on East Lampung District in general has been

implemented, with good visible developments every year but there are still

obstacles of program implementation are inaccuracy of datas as a base for

appointing Target Household, delayed update of data as the administrative

precondition is not completed, delayed Commitment Verification as the Escort

Officer’s performance is less optimal, and less maximum coordination between

supporting institutions.

Keywords: Implementation, Public Policy, Poverty, Keluarga Harapan Program

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN

OLEH UNIT PELAKSANA PKH (UPPKH)

DINAS SOSIAL KABUPATEN

LAMPUNG TIMUR

Oleh

IQBAL NUGRAHA

(Skripsi)

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Tulang Bawang, Kecamatan Bunga

Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Tanggal 21

September 1995. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan

Bapak A.D Zulfikar dan Ibu Martinawati dari empat bersaudara.

Penulis memulai Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 1 Tulang

Bawang pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP

Negeri 2 Bunga Mayang pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas diselesaikan

di SMA Negeri 2 Martapura pada tahun 2013. Pada tahun 2013 Penulis terdaftar

sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,

Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Saat duduk di bangku kuliah Penulis

juga aktif berorganisasi, Penulis pernah menjadi anggota biro 3 Himpunan

Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, anggota Unit Kegiatan Mahasiswa

Taekwondo. Selama menjalani perkuliahan Penulisan mengikuti kegiatan survey

politik dari berbagai lembaga survey diantaranya: Lingkaran Survey Indonesia,

Indicator, Polmark, SMRC, Populi dan berbagi jenis kegiatan survei lainnya . Penulis

telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata pada tahun 2016 di Desa Sukosari

,Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“Sesungguhnya kenikmatan itu membuat kita terlena, sedangkan kesulitan

Membuat kita kuat. Maka dalam hidup lebih baik diuji dengan

Kesulitan, daripada dilenakan dengan kenikmatan”

“Ibadah adalah input, bukan output. Perbuatan sosial kita lah yang menjadi output

dari ibadah kita.”

(Emha Ainun Nadjib)

“Kita tidak akan pernah tau indahnya di puncak,

Jika tidak mengalami sulitnya mendaki.

Maka nikmatilah proses hidup, karena kesulitan saat ini

Akan indah diceritakan di masa depan.”

“Jika kamu tidak bisa menemukan sesuatu

untuk disyukuri, cobalah pegang denyut nadimu”

(Iqbal Nugraha)

PERSEMBAHAN

Bismillahirahmanirrahiim

Alhamduillahirabbil’alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,

Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW

Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada

Ibunda tercinta Martinawati dan Ayahanda tercinta A.D Zulfikar sebagai

tanda bakti, hormat dan cintaku

Terimakasih atas doa, restu, dan dukungan yang telah kalian berikan

Kakak-kakakku Novita Zuliana S.Pd dan Zazuli, Adik-adikku Tias Adhyaksa dan

Dinda Aulia Pratiwi serta seluruh

keluarga besar yang telah mendukungku selama proses perkuliahan

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis

dapat menyusun skripsi yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan

Oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Di Dinas Sosial

Kabupaten Lampung Timur” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa

skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada

diri penulis.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala kebesaranNya yang telah memberikan hidayah dan

petunjuk kepada saya. Nabi Muhammad SAW karena telah memberikan petunjuk

dan kebenaran dalam menjalani hidup.

2. Kedua orang tuaku Ayahanda A.D Zulfikar, Ibunda Martinawati atas segala

kesabaran, dukungan, nasehat, perjuangan dan do’a yang tiada henti untuk penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk segala kasih sayang yang

terus diberikan kepada penulis sejak lahir hingga saat ini dan seterusnya, semoga

Bapak dan Ibuku selalu dalam lindungan Allah SWT.

3. Kakak-kakakku Novita Zuliana dan Zazuli, Adik-adikku Tias Adhyaksa dan Dinda

Aulia Pratiwi serta seluruh keluarga besar yang telah mendukungku selama proses

perkuliahan terimakasih telah member semangat yang tiada hentinya Semoga

kalian selalu sehat .

4. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung yang juga sebagai dosen pembimbing utama saya yang telah

bersedia membimbing saya dalam mengerjakan skripsi dengan memberikan saran

dan koreksinya sehingga saya dapat mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-

baiknya.

5. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

6. Dosen-dosen dan staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Lampung.

7. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si selaku dosen pembimbing saya yang telah

bersedia membimbing saya dalam mengerjakan skripsi dengan memberikan saran

dan koreksinya sehingga saya dapat mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-

baiknya.

8. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku dosen penguji pada skripsi ini. Terimakasih

untuk koreksi dan saran-saran yang telah diberikan pada proses pembuatan skripsi

ini sehingga saya dapat memahami yang harus saya lakukan dalam pembuatan

skripsi ini.

9. Ibu Dwi Wahyu Handayani, M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah

memberikan wejangan kepada penulis agar tetap semangat menjalani proses

perkuliahan.

10.Seluruh pihak Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Lampung

Timur, dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, Dinas pendidikan Kabupaten

Lampung Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur yang telah bersedia

memberikan izin penelitian serta memberikan banyak data yang dapat mendukung

penulisan skripsi ini.

11.Teman satu Angkatan 2013 ( ijal, evan, bima, rendra, tyas, qibil, tri, rosa, jawa,

riski aristoni, agung, ridwan, rangga, fina, tanti, adit, eka, citra, manda, eka

purnama, bobby, dayu, azizah, bustanul, dwi titiawati, lusita, anam, toto, abdi,

riski atika, fahmi, dani satria, alam, andi, agus burman, irwansah, alex, roby,

topik, dll.

12.Teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan (Ahmad Irfan, S.I.P., Yogi Noviantama,

S.IP., Danang Marhaens, S.I.P., Tri Hendra, S.I.P., Nurkalim, S.I.P., Restu Aditya

Putra, S.I.P., Rizko Afitrian Yahya, S.I.P., Indra Bangsawan, S.I.P., Danni

Pangaribowo, S.I.P., Yones Sepriansyah, S.I.P., Ardi Yanto, S.I.P., Rahma Adi

Putra, S.I.P., Vivi Alvionita, S.I.P., Restiani Damayanti, S.I.P., Kenn Sindy

Kirana Julia, S.I.P., Fina Ria Tisa, S.I.P. Winda Dwi Astuti Herman, S.I.P,M.I.P)

terimakasih kebersamaannya, terimakasih telah menjadi saksi perjalanan

menempuh studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan, terimakasih atas segala

pengalaman yang telah dilalui bersama.

13. Teman sekelompok KKN Desa Sukosari yang sekaligus menjadi keluarga baru

(Agustina Fero Situmorang, S.H., Adib Naufal S.Kom., Lulu Nurachmi, S.SI.,

Vicka Andhini, S.SI., Shinta Aprilenisia, S.I.KOM., Reni Januati, S.E.)

terimakasih telah menjadi keluarga selama 40 hari, serta Bapak Lurah Sukosari

dan Ibu Lurah terimakasih telah membagi pelajaran baru di dalam kehidupan,

semoga silaturahmi kita tetap terjalin erat.

14. Keluarga baru yang selalu menemani dan selalu memberi dukungan kepada

Penulis (Nurul Fatia S.IP, Widya Putri Permatasari S.IP, Uzma Gustia S.E)

15. Teman satu Kost Griya Delicia Yang selalu direpotkan dan merepotkan ( Hekson

Yulian N, Brilian Haita, Ruli Sinaga, Briyan Akbar, Sabri Jabbari, Meka Nurhadi,

Arga, Riditia Istiawan, Elga Cahya Putra, Jalu Mahensa, Putra Andika, Pulung,

aji, aus) semoga kesuksesan selalu bersama kita.

16. Keluarga Besar Universitas Lampung yang telah membantu saya selama proses

perkuliahan di Universitas Lampung.

17. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

memberikan bantuannya kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan

tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhanan ini dapat berguna dan

bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Bandar Lampung, 26 Oktober 2018

Penulis,

Iqbal Nugraha

i

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................... 10

C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 10

D. Kegunaan Penelitian ....................................................................... 10

II. TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik ............................................... 12

B. Tinjauan Tentang Kemiskinan ........................................................ 14

C. Implementasi Kebijakan Publik ...................................................... 16

D. Model- Model Implementasi Kebijakan ......................................... 18

E. Kerangka Pikir Penelitian ............................................................... 26

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian ...................................................... 31

B. Fokus Penelitian .............................................................................. 32

C. Lokasi Penelitian ............................................................................ 35

D. Instrument Penelitian ...................................................................... 37

E. Informan Penelitian ......................................................................... 37

F. Jenis dan Sumber Data .................................................................... 38

G. Teknik Pengumpulan Data ............................................................. 41

1. Wawancara ........................................................................... 41

2. Observasi .............................................................................. 42

3. Dokumentasi ........................................................................ 43

H. Teknik Pengolahan Data ................................................................. 44

1. Editing .................................................................................. 44

2. Interpretasi Data ................................................................... 45

I. Teknik Analisis Data ........................................................................ 45

1. Reduksi Data ........................................................................ 46

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR SINGKATAN

ii

2. Display Data ......................................................................... 47

3. Verifikasi Data ..................................................................... 47

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Timur .............................. 49

B. Gambaran Umum Program Keluarga Harapan (PKH) ................... 59

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pembahasan

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan ......................................................................................... 127

B. Saran ................................................................................................ 130

DAFTAR PUSTAKA

....................................................................... 91

1. Proses Implementasi PKH…………………………………. 91

2. Analisis Pembahasan : Model Implementasi

Kebijakan Van Metter dan Van Horn dalam Implementasi

Program Keluarga Harapan Oleh Unit Pelaksana PKH Dinas

Sosial Kabupaten Lampung Timur ......................................... 96

3. Hambatan Pelaksanaan PKH................................................ 123

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 1. Profil Kemiskinan di Indonesia Tahun 2014 – 2017 ......... 2

Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Di Sumatera Tahun 2017 .... 4

Gambar 3. Kerangka Pikir. .................................................................. 30

Gambar 4. Peta Kabupaten Lampung Timur ....................................... 52

Gambar 5. Kegiatan PKH .................................................................... 71

iv

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1 Profil kemiskinan menurut kabupaten/kota di provinsi Lampung 5

Tabel 2 Jumlah Penduduk Miskin ............................................................ 6

Tabel 3 Penelitian Tedahulu ................................................................ 9

Tabel 4 Indikator Implementasi Model Van Metter dan Van Horn .... 33

Tabel 5 Jumlah penerima bantuan PKH per-kecamatan di Kabupaten

Lampung Timur ................................................................................... 36

Tabel 6 Informan Penelitian ................................................................ 38

Tabel 7 Nama kecamatan, jumlah desa dan luas wilayah per-

Kecamatan ........................................................................................... 50

Tabel 8 Jumlah keluarga miskin Kabupaten Lampung Timur. ........... 54

Tabel 9 Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Lampung

Timur ................................................................................................... 56

Tabel 10 Sarana Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur. ............... 58

Tabel 11 Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur ............... 58

Tabel 12 Kewajiban peserta PKH kesehatan ....................................... 69

Tabel 13 Kewajiban Peserta PKH Pendidikan .................................... 69

Tabel 14 Indeks Bantuan PKH ............................................................ 70

Tabel 15 Jumlah penerima bantuan di Kabupaten Lampung Timur ... 72

Tabel 16 Triangulasi Data Penelitian .................................................. 84

Tabel 17 Realisasi Penyaluran Bantuan PKH Kabupaten Lampung

Timur tahun 2014-2017 ....................................................................... 96

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan issue strategis dalam pembangunan disebuah Negara,

namun kemiskinan sering kali menjadi hambatan bagi negara berkembang dalam

proses pembangunan, seperti di Indonesia. Kemiskinan memang pekerjaan besar

bagi pemerintah kita, berbagai cara telah dilakukan tapi masih belum bisa

menyelesaikan permasalahan ini. Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai

oleh berbagai hal antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya

kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan

kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan.

Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan

melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan,

perluasan kesempatan kerja dan sebagainya. Badan Pusat Statistik tahun 2017

menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27.77 juta

atau secara persentase sebesar 10.64%. Secara jumlah periode bulan September

2016 – Maret 2017 bertambah sejumlah 6.900 orang, namun secara prosentase

I. PENDAHULUAN

2

mengalami penurunan sebesar 0,06% dari Bulan September 2016 yaitu sebesar

10,7 persen menjadi 10.64%.

Kondisi tersebut hampir merata terjadi diseluruh provinsi dan kabupaten/kota di

Indonesia. Uraian lebih rinci tentang gambaran kemiskinan di Indonesia dapat

dilihat pada tabel profil kemiskinan di Indonesia tahun 2014 – 2017 berikut ini.

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

Gambar 1 Profil Kemiskinan di Indonesia Tahun 2014 – 2017

Kemiskinan merupakan masalah publik yang kompleks, dan bersifat

multidimensi. Sebagaimana pendapat Wrihatnolo (2002: 121) yang menyatakan

bahwa multidimensional sifat kemiskinan tidak hanya disebabkan satu faktor,

melainkan berbagai faktor seperti; aspek ekonomi, sosiologis, antropologis,

kebijakan, teknologi serta perubahan global. Kemiskinan juga berimplikasi

terhadap pendidikan, kesehatan, kemampuan ekonomi, serta partisipasi politik

masyarakat dalam sebuah Negara.

0

5

10

15

20

25

30

2014

032014

092015

032015

092016

03 2016

092017

03

28,8827,7328,5928,51 28,01 27,76 27,77

11,2510,9611,2211,13 10,8610,07 10,64

Profil Kemiskinan di Indonesia

Jumlah Penduduk Miskin

(Juta Jiwa)

Persentase Penduduk

Miskin

3

Pendapat lain juga menyatakan bahwa persoalan kemiskinan mempunyai

dampak negatif yang bersifat menyebar (multiplier effects) terhadap tatanan

masyarakat secara menyeluruh, Suharto (2010: 142 – 143). Banyak studi yang

menunjukan bahwa kemiskinan merupakan muara dari masalah-masalah sosial

lainnya seperti; anak jalanan, pekerja anak, kekerasan rumah tangga, kebodohan,

pengangguran bahkan kerawanan sosial.

Data statistik menunjukan angka kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan

dan penurunan antara tahun 2014 - 2017, namun jumlah persentasenya tidak

terlalu tinggi hanya berkisar 1 - 1,5 % setiap tahunnya. Permasalahan kemiskinan

juga terjadi di Provinsi Lampung. Berdasarkan berita resmi statistik, BPS

Provinsi Lampung, No. 07/01/18/TH.VII, jumlah penduduk miskin di Provinsi

Lampung pada 2016 mencapai 1.169, 50 ribu orang, atau 13,69% dari total

jumlah penduduk Lampung. Dengan persentase penduduk miskin nasional yang

berada pada angka 12,49%. Lampung menempati urutan kesepuluh propinsi

termiskinan se-Indonesia, serta menduduki peringkat ke-tiga termiskin se-

Sumatra dengan persentase penduduk miskin tertinggi setelah NAD (16.89 %)

dan Bengkulu (16.45%). Dapat dilihat pada gambar berikut:

4

Sumber: bps.go.id

Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Di Sumatera Tahun 2017

Jika dilihat dari keadaan Provinsi Lampung yang merupakan gerbang lalu lintas

kegiatan ekonomi antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera yang memiliki

potensi sebagai salah satu simpul distribusi barang dan jasa nasional yang

ditunjang dari Sumber Daya Alam yang di miliki oleh Provinsi Lampung.

Seharusnya potensi ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan juga

pendapatan Provinsi Lampung sehingga dapat menekan angka kemiskinan yang

tinggi. Tetapi realita yang terjadi Provinsi Lampung masih jauh tertinggal

dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera.

Fenomena kemiskinan di provinsi lampung hampir tersebar merata keseluruh

kabupaten dan kota. Dapat dilihat pada tabel berikut :

16,89

16,45

13,69

13,19

10,22

8,19

7,78

6,87

6,065,2

Persentase Penduduk Miskin Di Sumatera

Aceh

Bengkulu

Lampung

Sumatera Selatan

Sumatera Utara

Jambi

Riau

Sumatera Barat

Kep. Riau

5

Tabel 1 Profil Kemiskinan menurut Kabupaten/kota di Provinsi Lampung

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung pada tahun 2016

penduduk miskin di Lampung Timur berjumlah 172.61 ribu, angka tersebut

menjadi yang paling tinggi di Lampung. Melihat fenomena ini tentu menjadi

tantangan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk segera

mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut, karena efek dari kemiskinan bisa

berdampak buruk bagi semua sektor terutama ekonomi dan keamanan.

Nama

Kabupaten/Kota

Tahun

2014 2015 2016

Lampung Barat 60.27 rb 42.20 rb 44.90 rb

Tanggamus 85.02 rb 81.60 rb 81.34 rb

Lampung Timur 170.73 rb 17.10 rb 172.61 rb

Lampung Selatan 161.79 rb 157.70 rb 158.38 rb

Lampung Tengah 161.55 rb 164.40 rb 165.67 rb

Lampung Utara 140.73 rb 140.40 rb 139.50 rb

Way Kanan 64.50 rb 63.10 rb 63.64 rb

Tulang Bawang 36.83 rb 44.20 rb 44.26 rb

Pesawaran 74.01 rb 75.40 rb 74.45 rb

Pringsewu 37.77 rb 45.60 rb 45.72 rb

Mesuji 12.79 rb 16 rb 15.74 rb

Tulang Bawang Barat 18.73 rb 21.80 rb 22.39 rb

Pesisir Barat - 24 rb 24.20 rb

Bandar Lampung 102.27 rb 100.80 rb 100.54 rb

Metro 16.95 rb 16.20 rb 16.26 rb

6

Tabel 2 Jumlah Penduduk Miskin

Tahun

Jumlah Penduduk

Miskin Kabupaten

Lampung Timur

Jumlah penerima bantuan

Program Keluarga Harapan

Kabupaten Lampung Timur

2014 170.73 rb 20.794

2015 170.11 rb 20.473

2016 172.61 rb 32.550

(Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur)

Implementasi Program Keluarga Harapan melalui dinas sosial di kabupaten

Lampung timur dimulai sejak tahun 2014 sampai tahun 2016. Berdasarkan data

tersebut bisa dikatakan terus meningkat karena setiap tahunnya terjadi

peningkatan dalam hal jumlah penerima bantuan yang artinya program tersebut

telah menjangkau masyarakat luas. Akan tetapi belum bisa menurunkan jumlah

angka kemiskina di kabupaten Lampung Timur. Banyak faktor yang turut

menyumbang tingginya angka kemiskinan tersebut jika ditinjau dari struktur

ekonomi terlihat bahwa perekonomian Lampung Timur masih bergantung pada

sektor pertanian.

Kontribusi sektor ini dalam perekonomian mencapai 44,16 persen diatas sektor

pertambangan dan penggalian serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Data

tersebut mengindikasikan bahwa daerah yang masih mengandalkan sektor

pertanian seperti kabupaten lampung timur tergolong daerah rawan kemiskinan

karena masyarakatnya hanya menggantungkan pendapatan mereka pada kondisi

alam. Adapun komponen pembentuk IPM Lampung Timur yang tertinggal dari

7

kabupaten lainnya adalah angka melek huruf. Angka melek huruf Lampung

Timur sebesar 94,52 merupakan angka melek huruf terendah kedua setelah

Kabupaten Mesuji. (Data BPS kabupaten lampung Timur 2016).

Berdasarkan data tersebut, masalah pendidikan di Kabupaten Lampung Timur

telah menjadi fokus utama dari Pemerintah Provinsi Lampung seperti yang

disampaikan Gubernur Lampung :

Gubernur menilai hal lain yang perlu menjadi perhatian dan memerlukan

penanganan adalah tingkat pendidikan di Kabupaten Lampung Timur. Salah

satunya dengan meningkatkan angka partisipasi kasar dan partisipasi murni

di tingkat SMP dan SMA. “IPM Kabupaten Lampung Timur bernilai 66,42

persen, sama dengan capaian pembangunan manusia Provinsi Lampung yang

sebesar 66,42 persen. Hal ini berarti diperlukan perhatian khusus dan

memerlukan komitmen bersama untuk lebih fokus dalam meningkatkan

derajat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat dalam rentang

waktu bersamaan, serta terhadap penanganan dan penanggulangan

kemiskinan,” kata Gubernur.

(sumber: http://www.suryaandalas.com/2016/03/pertumbuhan-ekonomi-

masyarakat-lampung.html. diakses 17 november 2017 pukul 21.03 wib)

Kemiskinan atau pendapatan keluarga yang rendah sangat berpengaruh kepada

kecukupan gizi keluarga. Kekurangan gizi berhubungan dengan kemiskinan.

Tanda-tanda kemiskinan antara lain berupa: penghasilan yang sangat rendah

sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan, sandang, pangan, dan perumahan;

kuantitas dan kualitas gizi makanan yang rendah; sanitasi lingkungan yang jelek

dan sumber air bersih yang kurang, akses terhadap pelayanan yang sangat

terbatas, jumlah anggota keluarga yang banyak, dan tingkat pendidikan yang

rendah. Masyarakat yang tergolong miskin dan berpendidikan rendah merupakan

8

kelompok yang paling rawan gizi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya

kemampuan untuk menjangkau pangan yang baik secara fisik dan ekonomis.

Salah satu program pemerintah yang berkaitan dengan penanggulangan

kemiskinan yang fokus terhadap pemenuhan kesehatan dan pendidikan anak

melalui partisipasi keluarga adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program

keluarga harapan merupakan program perlindungan sosial yang bersifat

memberikan bantuan pada RTSM dalam bidang pendidikan dan kesehatan

sebagai bentuk perlindungan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat. Tujuan

umum PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan

pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya

kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban

pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai

kemiskinan dalam jangka panjang.1

Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan

dengan penelitian ini maka peneliti menemukan sejumlah penelitian terdahulu

yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Berikut adalah penelitian

terdahulu yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel.

1 Syahputra Adisanjaya Suleman & Risna Resnawaty.jurnal PROGRAM KELUARGA

HARAPAN (PKH): ANTARA PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGENTASAN

KEMISKINAN.volume 4. Universitas Padjajaran.

9

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

No. Peneliti Tahun Judul Penelitian

1 Sekar Ayu Palupi 2016 Hubungan Implementasi Program Keluarga

Harapan Dinas Sosial Dengan Peningkatan

Tingkat Pendidikan Di Desa Tanjung

Kesuma Kecamatan Purbolinggo

Kabupaten Lampung Timur

2 Slamet Riyadi 2016 Analisis Implemetasi Program Keluarga

Harapan (PKH) terhadap Keluarga Sangat

Miskin (KSM) Penerima Bantuan (Studi di

Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten

Lampung Tengah)

3 Anggi Anggraini 2014 Implementasi Program Keluarga Harapan

(PKH) Bidang Kesehatan Di Kota Bandar

Lampung Tahun 2013

4 Rismala Waty 2017 Implementasi Program Keluarga Harapan

Tahun 2016 Dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan

Kawal Kecamatan Gunung Kijang

Kabupaten Bintan Sumber: Diolah Peneliti

Perbedaan penelitian yang terdahulu adalah jika penelitian yang pertama hanya

menganalisis hubungan implementasi Program Keluarga Harapan Dinas Sosial

dengan peningkatan tingkat pendidikan menggunakan indikator tepat sasaran,

efisiensi, dan ketercapaian tujuan, dari program keluarga harapan yang

mempengaruhi tingkat pendidikan, menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Penelitian yang kedua menganalisis Implementasi PKH terhadap Keluarga

Sangat Miskin (KSM) Penerima Bantuan di Kecamatan Gunung Sugih

Kabupaten Lampung Tengah Dengan menggunakan model impementasi George

Edward III.

Sedangkan Penelitian ketiga melihat implementasi PKH hanya dibidang

kesehatan saja, menggunakan indikator dari Koontz dan O’Donnel (2001),

10

bahwa fungsi manajemen pemerintahan terdiri Perencanaan (Planning),

Pengorganisasian (Organizing), Pelaksanaan (Actuating), Penganggaran

(Budgeting), Pengawasan (controlling). Peneliti yang keempat Menggunakan

model Implementasi Van Metter dan Van Horn tetapi dalam cakupan wilayah

wilayah penelitian yang kecil yaitu hanya satu kelurahan saja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Proses Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Unit

Pelaksana PKH Dinas Sosial di Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis proses Implementasi Program

Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan Oleh Unit Pelaksana PKH Dinas Sosial

di Kabupaten Lampung Timur.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat mencapai beberapa manfaat diantaranya untuk:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan kajian ilmu

pemerintahan terutama mengenai implementasi kebijakan publik.

11

2. Secara Praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau referensi

bagi pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH), agar dapat meningkatkan

kualitas pelayanan.

12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kebijakan Publik

Tinjauan ini bersumber dari beberapa referensi yaitu: Publik Policy oleh Riant

Nugroho tahun 2009, serta Good Governance; Telaah dari dimensi akuntabilitas

dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah oleh Joko

Widodo tahun 2001.

Secara umum, istilah kebijakan atau policy dimaknai sebagai perilaku seorang

aktor (pejabat, suatu kelompok, atau suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah

aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Untuk dapat memahami lebih dalam,

berikut beberapa pendapat ahli tentang konsep kebijakan publik.

Pendapat pertama, oleh Nugroho (2009: 51-52) yang menyatakan bahwa :

Kebijakan publik merupakan bagian atau interaksi politik, ekonomi, sosial,

dan kultural. Bahkan kebijakan publik adalah melting pot atau hasil sintesis

dinamika politik, ekonomi, sosial dan kultural tempat kebijakan itu sendiri

berada Kebijakan publik merupakan bentuk dinamika tiga dimensi

kehidupan setiap Negara bangsa yaitu dimensi politik, dimensi hukum dan

dimensi manajemen.

13

Pendapat kedua, oleh Laswell dalam Nugroho (2009: 85) menyatakan bahwa :

Kebijakan publik secara sederhana dimaknai sebagai keputusan yang dibuat

oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan

tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk

mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa

transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Pendapat ketiga, oleh Dye dalam Widodo (2001: 189) yang menyatakan bahwa :

Kebijakan publik merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan; apa

yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu

masalah, apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhi-nya, serta apa

pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.

Pendapat keempat, oleh Kartasasmita masih dalam Widodo (2001: 180)

mengemukanan bahwa :

Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau

tidak lakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari

program-program pemerintah (what government say and do, or not to do. It

is the goals or purpose of government programs).

Pendapat kelima, oleh Edward III dalam Widodo (2001: 190) menyatakan

bahwa:

Kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku

guna memecahkan masalah tertentu.

Berdasarkan uraian pendapat pakar tersebut, dapat disimpulan bahwa yang

dimaksud kebijakan publik dalam penelitian ini adalah: serangkaian tindakan

yang dilakukan oleh Negara yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan

dilaksanakan oleh Negara dalam rangka memecahkan masalah tertentu. Program

14

Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan penjelasan tersebut, merupakan kebijakan

publik dalam rangka program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

B. Tinjauan tentang Kemiskinan

Terdapat berbagai pendapat yang menjelaskan tentang konsep kemiskinan, pada

bagian ini akan dipaparkan beberapa pendapat ahli tentang konsep kemiskinan

yang relevan dengan penelitian. Pendapat pertama, oleh Tjokrowinoto dalam

Sulistiyani (2004: 27) yang menyatakan bahwa: Kemiskinan tidak hanya

menyangkut masalah kesejahteraan (welfare) semata, tetapi kemiskinan

menyangkut persoalan kerentanan (vulnerability), ketidakberdayaan (powerless),

tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar

penghasilannya untuk konsumsi, angka ketergantunga tinggi, rendahnya akses

terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang

diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Lebih lanjut, Sulistiyani (2004: 27-28) menyatakan bahwa: Kemiskinan

merupakan kondisi yang jauh dari keadaan yang disebut sejahtera. Sejahtera

merupakan kondisi dimana seseorang berada pada suatu kondisi telah mampu

memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan dasar. Pendapat kedua, Suharto (2008:

132) menyatakan bahwa: Kemiskinan merupakan konsep dan fenomena

Kemiskinan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

15

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti pangan,

sandang dan papan,

2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti

pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih dan transportasi,

3. Ketiadaan jaminan masa depan,

4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual atau massal,

5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan keterbatasan sumber daya

alam,

6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat,

7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang

berkesinambungan,

8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik atau mental,

9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial seperti anak terlantar,

janda miskin, kelompok marginal dan terpencil.

Kemiskinan yang dihadapi pemerintah menjadi masalah penting dan

memerlukan upaya untuk menanggulanginya, Program Keluarga Harapan

merupakan salah satu program percepatan penanggulangan kemiskinan dengan

melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin

di dalam upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya

di dalam bidang kesehatan dan pendidikan.2

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan

adalah suatu keadaan dimana seseorang atau suatu keluarga tidak mampu

memenuhi kebutuhan sandang, papan maupun pangan, ketidak mampuan ini

disebabkan oleh beberapa fakor seperti tidak adanya lapangan pekerjaan atau

sumber daya manusia yang rendah.

2 Eni Erdiyanti, dkk. 2017. Jurnal: IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN

DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI

KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNG PINANG. Prodi Ilmu Administrasi

Negara, FISIP UMRAH

16

C. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan

karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak

akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang

terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi

upaya mengelola input, implementasi baru akan dimulai apabila tujuan, sasaran

telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap

untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau

tujuan kebijakan yang diinginkan. Menurut Abdullah (1988: 398), bahwa

pengertian dan unsur pokok dalam proses implementasi sebagai berikut:

1. Proses implementasi kebijakan ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut

yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis

maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program

atau kebijakan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran yang

ditetapkan semula.

2. Proses implementasi dalam kenyataan yang sesungguhnya dapat berhasil,

kurang berhasil ataupun gagal sama sekali ditinjau dari hasil yang dicapai

“outcomes” unsur-unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung

atau menghambat sasaran program.

3. Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang

penting dan mutlak yaitu:

17

a. Implementasi program atau kebijakan tidak mungkin dilaksanakan

dalam ruang hampa. Oleh karena itu faktor lingkungan (fisik, sosial

budaya dan politik) akan mempengaruhi proses implementasi

program-program pembangunan pada umumnya.

b. Target groups yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan

akan menerima manfaat program tersebut.

c. Adanya program kebijaksanaan yang dilaksanakan.

d. Unsur pelaksana atau implementor, baik organisasi atau perorangan

yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan

pengawasan implementasi tersebut.

Menurut Wahap dalam Sahya (2012: 530), implementasi kebijakan merupakan

aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Didukung oleh Nugroho

(2008: 501), yang berpendapat bahwa ukuran keberhasilan maupun kegagalan

dari suatu kebijakan sebagian besar ditentukan dari implementasi rencana adalah

20% keberhasilan, implementasi adalah 60%, sisanya 20% adalah bagaimana

kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang

paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam

konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi

implementasi.

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan

implementasi adalah salah satu proses dalam sebuah kebijakan publik yang

18

berisikan pencapaian-pencapaian dari tujuan kebijakan tersebut, implementasi

merupakan aspek utama dalam proses kebijakan publik dan memiliki peran yang

penting terhadap keberhasilan dari kebijakan publik.

D. Model – Model Implementasi Kebijakan

Nugroho (2009: 503-515) menyatakan bahwa, untuk memahami implementasi

sebuah kebijakan, terdapat sembilan model implementasi kebijakan yang dapat

dijadikan dasar teori yaitu model Edward, Van Mater dan Van Horn, Grindle,

Mazmania dan Sabatier, Hogwood dan Gunn, Goggin, Elmore dan Model

Jaringan. Namun dalam penelitian ini, hanya empat model yang dipaparkan

dalam tinjauan pustaka, mengingat empat model tersebut memiliki beberapa

kemiripan, dan sesuai dengan design penelitian ini.

1. Model Edwards III

Model ini dikemukakan oleh George C. Edwards. Model ini mengajukan

empat variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan

sebuah implementasi kebijakan. Empat faktor tersebut adalah faktor

komunikasi (communication), sumber-sumber (resources), kecenderungan-

kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku (dispotitions), serta serta

struktur birokrasi (bureaucratic stucture). Empat faktor tersebut bekerja

secara simultan dan berinteraksi satu dengan yang lain untuk membantu atau

menghambat implementasi kebijakan.

19

a. Komunikasi (Communication)

Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi

kebijakan yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Transmisi

berkaitan dengan bagaimana meneruskan putusan kebijakan terhadap

personil sebelum putusan-putusan tersebut dapat diikuti. Jika

kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka

petunjuk-petunjuk pelaksana harus jelas dan dapat difahami. Jika

petunjuk pelaksana tidak jelas, maka implementor akan kebingungan

dengan apa yang akan dilakukan. Beberapa hambatan dalam proses

transmisi meliputi pertentangan pendapat antara para pelaksana

dengan perintah yang dikeluarkan pengambil kebijakan, informasi

melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi, dan akhirnya terjadi

perbedaan persepsi terhadap isi komunikasi-komunikasi yang

sebenarnya.

Kejelasan yang dimaksud adalah berkaitan dengan instruksi-instruksi

kebijakan. Ketidak jelasan pesan dalam komunikasi mengakibatkan

menjadikan interpretasi yang salah bahkan bertentangan dengan

makna pesan awal. Sedangkan yang dimaksud dengan konsistensi

adalah adanya perintah yang jelas dan konsiten dalam implementasi

kebijakan. Perintah yang konsisten akan menghindari para pelaksana

kebijakan mengambil tindakan longgar dalam menafsirkan dan

mengimplementasikan kebijakan.

20

Lebih lanjut, Edwards menjelaskan bahwa semakin banyak yang

harus dijangkau dengan komunikasi-komunikasi, maka semakin besar

kemungkinan kehilangan beberapa diantaranya; dan semakin banyak

birokrasi yang dilewati, maka semakin besar pula peluang perintah

tersebut diabaikan dan terdistorsi.

b. Sumber-Sumber (Resources)

Sumber-sumber yang dimaksud meliputi staf yang memadai, dan

keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka,

wewenang dan fasilitas untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas

guna melaksanakan pelayanan publik. Staf yang memiliki kecakapan

dan jumlah memadai akan mendorong implementasi berjalan baik,

namun sebaliknya jika kualitas staf rendah dan jumlah terbatas, maka

pelayanan menjadi terhambat.

Sumber selanjutnya adalah informasi. Informasi mempunyai dua

bentuk, yaitu informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu

kebijakan atau petunjuk pelaksana, dan kedua adalah informasi

tentang ketaatan personil-personil terhadap peraturan. Sumber

berikutnya adalah wewenang. Misalnya mengeluarkan surat

panggilan, mengeluarkan perintah, memberikan sanksi serta

menyediakan dana. Dan sumber yang terakhir adalah fasilitas.

Fasilitas menurut Edwards dapat berupa fasilitas fisik, seperti

21

bangunan, buku-buku atau perlengkapan lain yang mendukung

implementasi sebuah kebijakan.

c. Kecenderungan-Kecenderungan (Dispotitions)

Kecenderungan menurut Edwards dimaknai sebagai sikap baik serta

dukungan oleh pelaksana kebijakan untuk melaksanakan suatu

kebijakan. Kebijakan akan berjalan efektif jika mendapat dukungan

dari para pelaksana kebijakan, sebaliknya sebuah kebijakan akan

mengalami kendala dalam implementasi jika pelaksana kebijakan

tidak mendukung kebijakan tersebut. Salah satu cara untuk mendapat

dukungan pelaksana kebijakan adalah dengan memberikan insentif

terhadap pelaksana kebijakan.

d. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Stucture)

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan

secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi menurut

Edwards memiliki dua karakter yaitu prosedur-prosedur kerja,

ukuran-ukuran dasar atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dan

fragmentasi birokrasi. SOP menjadi sebuah pedoman bagi

implementor dalam bertindak.

2. Model Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam, Nugroho (2009: 503-515), terdapat

enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: standar

22

dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan

penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial,

ekonomi dan politik, disposisi Implementor.

Selanjutnya variabel-variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van

Horn tersebut dijelaskan secara rinci oleh Subarsono, (2013: 99), adalah

sebagai berikut:

a. Standar dan sasaran kebijakan.

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat

direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka

akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di

antara para agen implementasi.

b. Sumber daya.

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik

sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-

manusia (non-human resources). Dalam berbagai kasus program

pemerintah, seperti Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk

kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan

kualitas aparat pelaksana.

c. Hubungan antar organisasi.

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu

dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan

23

koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu

program.

d. Karakteristik agen pelaksana.

yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup

birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam

birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu

program.

e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat

mendukung keberhasilan implementasi mendukung atau menolak,

bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elite

politik mendukung implementasi kebijakan.

f. Disposisi implementor.

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (a)

respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi

kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, (b) kognisi, yakni

pemahamannya terhadap kebijakan, dan (c) intensitas disposisi

implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Kebijakan sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan

memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik

para partisipan.

24

3. Model Merilee S. Grindle (1980)

Menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2013: 93), terdapat dua

variable besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi

kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of

implementation).

a. Variabel isi kebijakan

mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau

target groups termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang

diterima oleh target group; (3) sejauh mana perubahan yang

diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program

sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan

implementor dengan rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung

oleh sumber daya yang memadai.

b. Variabel lingkungan kebijakan

mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi

yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi

kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa;

(3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

4. Model Mazmanian dan Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2013: 94), dan Nugroho

(2008: 215), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan

implementasi:

25

a. Mudah tidaknya masalah dikendalikan (tractability of the problem).

Kategori tractability of the problem mencakup variabel-variabel yang

disebutkan oleh Subarsono (2013: 95): “(1) Tingkat kesulitan teknis

dari masalah yang bersangkutan. (2) Tingkat kemajemukan kelompok

sasaran. (3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi (4)

Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan”.

b. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasikan proses

implementasi (ability of statute to structure implementation).

Kategori ability of statute to structure implementation mencakup

variabel-variabel yang disebutkan oleh Subarsono (2013: 97), antara

lain: (1) Kejelasan isi kebijakan (2) Seberapa jauh kebijakan tersebut

memiliki dukungan teoritis (3) Besarnya alokasi sumberdaya finansial

terhadap kebijakan tersebut (4) Seberapa besar adanya keterpautan

dan dukungan antar instansi pelaksana (5) Kejelasan dan konsistensi

aturan yang ada pada badan pelaksana (6) Tingkat komitmen aparat

terhadap tujuan kebijakan (7) Seberapa luas akses kelompok-

kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

c. Variabel di luar kebijakan/variabel lingkungan (non-statutory

variables affecting implementation).

Subarsono (2013: 98), menyebutkan kategori non-statutory variables

affecting implementation mencakup variabel yang terdiri dari: (1)

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi

26

(2) Dukungan publik terhadap kebijakan (3) Sikap dari kelompok

pemilih (constituent groups) (4) Tingkat komitmen dan keterampilan

dari aparat dan implementor.

Berdasarkan model-model implementasi tersebut, peneliti memutuskan untuk

mengunakan Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn adalah

model yang akan diadopsi oleh peneliti menjadi alat analisis dalam penelitian

ini. Alasan peneliti mengadopsi variabel-variabel tersebut, karena variabel-

variabel yang ada pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn

dengan komponen kunci implementasi Program Keluarga Harapan memiliki

esensi yang sama. Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu: adanya

tujuan dan sasaran, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya

hasil kegiatan.

E. Kerangka Pikir Penelitian

Pemikiran awal yang melandasi penelitian ini adalah fakta masih tingginya

angka kemiskinan di Indonesia dalam satu dekade terakhir, Tjokrowinoto dalam

Sulistiyani (2004: 27) yang menyatakan bahwa: Kemiskinan tidak hanya

menyangkut masalah kesejahteraan (welfare) semata, tetapi kemiskinan

menyangkut persoalan kerentanan (vulnerability), ketidakberdayaan (powerless),

tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar

penghasilannya untuk konsumsi, angka ketergantunga tinggi, rendahnya akses

27

terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang

diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tingginya komitmen Pemerintah dalam penangulangan kemiskinan di Indonesia

melalui alokasi APBN yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun faktanya,

capaian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan justru mengalami

perlambatan 1 - 1,5% setiap tahunnya. Hal tersebut tentunya tidak selaras dengan

besarnya alokasi anggaran yang telah dialokasikan untuk pengentasan

kemiskinan di Indonesia. Sebagai wujud perhatian pemerintah dalam pengetasan

kemiskinan diterbitkan beberapa peraturan diantaranya Inpres nomor 3 Tahun

2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1

tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang

bersumber pada Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan

Fakir Miskin.

Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan akses warga miskin

terhadap pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. Kedua komponen tersebut

dan kemiskinan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berpengaruh.

Kesehatan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu negara.

Misalnya, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai bagi ibu

hamil, persalinan, bayi dan balita dalam jangka panjang berpengaruh terhadap

kualitas SDM. Terganggunya kesehatan akan berdampak pada pengurangan

penghasilan keluarga, misalnya karena hilangnya penghasilan akibat sakit. Jika

28

kesehatan dan atau pendidikan terganggu akan mengakibatkan terganggunya

pendapatan rumah tangga sehingga mereka bisa menjadi miskin.

Berdasarkan Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang

Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program

Keluarga Harapan, telah diimplementasikan di Kabupaten Lampung Timur sejak

tahun 2014. Tetapi belum menunjukan hasil yang sejalan dengan tujuan Program

Keluarga Harapan, seperti permasalahan penetapan rumah tangga sasaran,

proses penyaluran bantuan, serta mempertahankan komitmen penerima bantuan

PKH.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mendapatkan gambaran

komprehensif mengenai bagaimana sesungguhnya Implementasi PKH oleh Unit

Pelaksana PKH Dinas Sosial di Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini

mencoba untuk mengambarkan hubungan antara desain PKH sebagai sebuah

kebijakan publik dengan realitas implementasi yang dilakukan oleh implementor

program di Kabupaten Lampung Timur.

Proses implementasi PKH tersebut meliputi kegiaan penetapan sasaran

(targeting), pertemuan awal dan validasi, pembentukan kelompok KSM,

penyaluran bantuan, verifikasi komitmen dan pemutahiran data KSM. Selain

siklus tersebut, terdapat beberapa kegiatan pendukung yang turut mempengaruhi

implementasi PKH, kegiatan tersebut meliputi koordinasi dan sosialisasi, rapat

koordinasi tingkat kabupaten dan kecamatan. Untuk menjelaskan hal tersebut,

29

penulis mengunakan model Implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn

yang mengunakan enam indikator implementasi kebijakan publik. Indikator

tersebut meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik

organisasi pelaksana, komunikasi antar organsasi terkait dan kegiatan kegiatan

pelaksanaan, sikap para pelaksana dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

30

Gambar 3 kerangka pikir

Standar dan Sasaran

kebijakan

Sumber Daya Hubungan antar

organisasi Pelaksana Karakteristik agen

pelaksana Lingkungan sosial,

ekonomi dan politik

Disposisi

Implementor

Implementasi Program (PKH) Oleh Unit Pelaksana PKH di Dinas Sosial Kabupaten

Lampung Timur

Model Implementasi Van Metter dan Van Horn

Program Keluarga Harapan

31

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis

deskriptif, Arikunto (2005: 234) menyatakan bahwa penelitian deskriptif

merupkan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi

mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa

adanya pada saat penelitian dilakukan. Metode ini relevan dan sesuai dengan

penelitian yaitu untuk memperoleh pemahaman mengenai implementasi PKH

dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian kualitatif juga dapat mengungkap secara komprehensif bagaimana

proses kebijakan publik dari tahap awal hingga tahap akhir, Bogdan dan

Taylor dalam Moleong (2006: 4) menyatakan bahwa metodologi kualitatif

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang yang dapat diamati.

Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu yang diteliti secara holistik.

Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana dampak Program Keluarga

Harapan terhadap peningkatan keberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin

(KSM) penerima bantuan di Kabupaten Lampung Timur dalam bentuk kata-

32

kata tertulis atau lisan dari informan yang diteliti. Sehingga tujuan pemilihan

pendekatan kualitatif ini adalah untuk memahami bagaimana proses dan

mengungkap makna dari setiap fenomena PKH menurut persepsi masyarakat

dan pemerintah Kabupaten Lampung Timur maupun dengan dukungan

teoretik yang dibangun dalam kerangka pikir.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bersifat penting dalam suatu penelitian yang bersifat

kualitatif, hal ini untuk memandu dan mengarahkan penelitian. Moleong

(2006: 63) menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi

studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian untuk memilih data yang

relevan, agar lebih spesifik dan tidak terlalu melebar ke permasalahan-

permasalahan yang tidak berkaitan dengan penelitian.

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus

membatasi penelitian untuk memilih data yang relevan dan data yang tidak

relevan. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif hal yang harus

diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian, karena fokus penelitian

memberikan batasan.

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada hubungan Program

Keluarga Harapan sebagai sebuah kebijakan publik dengan realitas

implementasi yang dilakukan oleh Implementor PKH (UPPKH) di Kabupaten

Lampung Timur Berdasarkan aspek implementasi PKH, yaitu: mulai dari

Penetapan Rumah Tangga Sasaran (Targetting), sampai penyaluran bantuan

33

dan verifikasi komitmen peserta PKH yang dilakukan oleh Unit Pelaksana

PKH Dinas Sosial di Kabupaten Lampung Timur, yang diukur dengan

menggunakan model implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn

yang terdapat enam indikator implementasi kebijakan publik. Indikator

tersebut meliputi:

Tabel 4. Indikator Implementasi Model Van Metter dan Van Horn

No Variabel

Indikator Definisi Konsep Sub indicator

1. Standar dan

sasaran

kebijakan.

Standar dan sasaran

kebijakan harus jelas

dan terukur sehingga

dapat direalisasikan.

Apabila standar dan

sasaran kebijakan kabur,

maka akan terjadi multi

interpretasi dan mudah

menimbulkan konflik di

antara para agen

implementasi

1. Sasaran PKH adalah

Keluarga Miskin

●Penetapan Rumah tangga

Sasaran (targeting)

2. Memenuhi standard yang

sudah ditetapkan yaitu yang

memiliki:

●Komponen Kesehatan,

Komponen Kesehatan

terdiri dari ibu hamil/nifas

dan anak usia dibawah 6

tahun

●Komponen pendidikan

Komponen Pendidikan

terdiri dari Anak Sekolah

(SD, SMP, SMA)

2. Sumber Daya Implementasi kebijakan

perlu dukungan

sumberdaya baik

sumberdaya manusia

(human resources)

maupun sumber daya

non-manusia (non-

human resources).

1. Sumber daya manusia

Kualitas SDM yang

mempunyai pengetahuan,

kemampuan teknis, dan

pemahaman terhadap peran,

tugas dan fungsi

pendampingan PKH

dilapangan.

2. Fasilitas

●tersedianya fasilitas

kesehatan dan pendidikan

yang medukung lainnya

3. Anggaran

Rincian anggaran sesuai

sesuai dengan alokasi dana

program

34

3. Hubungan

antar

organisasi

pelaksana

Dalam implementasi

sebuah program perlu

dukungan dan

koordinasi dengan

instansi lain. Untuk itu,

diperlukan koordinasi

dan kerjasama antar

instansi bagi

keberhasilan suatu

program

1. Koordinasi dan kerja sama

antarorganisasiantar dinas

kesehatan dan dinas

pendidikan

2.koordinasi antar petugas

UPPKH

●pertemuan awal dan

validasi

●pembentukan kelompok

Keluarga Sangat Miskin

(KSM)

●Pemutakiran Data

4. Karakteristik

agen pelaksana

Prosedur-prosedur kerja

dan standar SOP

(Standard Operating

Procedure). Yang di

jalankan oleh

implementor

Prosedur-prosedur kerja dan

standar SOP ( Standard

Operating Procedure) sudah

dilaksanakan dengan baik oleh

aparatur Program Keluarga

Harapan dan Aparatur

mengerti akan tugas dan

tupoksinya.

5. Kondisi sosial,

politik, dan

ekonomi.

Kondusivitas

Lingkungan social,

Politik dan Ekonomi

baik di pusat maupun

di daerah.

1. Respon masyarakat terhadap

Program Keluarga Harapan

2. Dukungan dari tokoh-tokoh

masyarakat terhadap

penyelenggaraan PKH

6.

Disposisi

Implementor

Disposisi implementor

ini mencakup tiga hal

yang penting, yakni:

(a) respon implementor

terhadap kebijakan,

(b) kognisi, yakni

pemahaman dan

kesadaran peaksana

untuk merespon

program kearah

penerimaan atau

penolakan

(c) intensitas respon,

yakni preferensi nilai

yang dimiliki oleh

implementor. Kebijakan

sejauh mana kelompok-

kelompok kepentingan

memberikan dukungan

bagi implementasi

1. Respon implementor

terhadap kebijakan

●tugas, sikap dan tata cara

pengurus atau pelaksana

tidak memihak, cekatan

dan responsif

2. Pemahaman dan kesadaran

pelaksana untuk merespon

program kearah penerimaan

atau penolakan

●Sikap para pelaksana dalam

implementasi kebijakan

PKH secara keseluruhan

baik, dan tidak di dapati

ada ketidak cocokan

kebijakan, karakteristik dengan peserta.

3. Hal-hal yang

35

para partisipan. mempengaruhi intensitas

respon

●seperti bentuk dukungan

yang diterima oleh

aparatur program dari

Dinas sosial Kab.

Lampung Timur.

Sumber: data diolah peneliti tahun 2017

C. Lokasi Penelitian

Penetapan penelitian ditentukan secara purposive atau berdasarkan

pertimbangan dan tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam ruang

lingkup wilayah Kabupaten Lampung Timur. Kabupaten Lampung Timur,

dipilih dengan alasan Kabupaten Lampung Timur merupakan Kabupaten yang

telah menerapkan PKH sejak tahun 2014, selain itu jumlah penerima bantuan

di Kabupaten Lampung Timur merupakan penerima bantuan terbanyak di

Provinsi Lampung. Berdasarkan data Unit Pelaksana Program Keluarga

Harapan (UPPKH) jumlah penerima bantuan di Kabupaten Lampung Timur

sebanyak, 32.550 KSM pada tahun 2016 dengan rincian sebaran penerima

bantuan di Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :

36

Tabel 5. Jumlah penerima bantuan PKH per-kecamatan di Kabupaten

Lampung Timur

No Wilayah kecamatan Jumlah ksm/penerima

program PKH

Jumlah pendamping

PKH

1 Bandar Sribawono 669 3

2 Batang hari 1.380 6

3 Batanghari Nuban 1.444 6

4 Braja Slebah 632 3

5 Bumi Agung 431 2

6 Gunung Pelindung 852 4

7 Jabung 2.312 10

8 Labuhan Maringgai 3.645 16

9 Labuhan Ratu 1.255 6

10 Marga Sekampung 809 3

11 MargaTiga 1.500 7

12 Mataram Baru 1.016 4

13 Melinting 1.160 4

14 Metro Kibang 689 3

15 Pasir Sakti 1.842 8

16 Pekalongan 1.065 4

17 Purbolinggo 819 3

18 Raman utara 547 2

19 Sekampung 1.663 6

20 Sekampung Udik 2.184 10

21 Sukadana 2.491 10

22 Waway Karya 2.169 10

23 Way Bungur 581 2

24 Way Jepara 1.365 6

Jumlah

32.550 138

Sumber : Dokumen Penyaluran Bantuan UPPKH Kabupaten Lampung Timur, 2016

37

D. Instrument Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri

(human instrument), melalui wawancara yang bertindak sebagai perencana

dan pelaksana dalam pengumpulan data, melakukan analisis, menafsirkan dan

melakukan laporan implementasi PKH. Peneliti mewawancarai informan dan

mencatat berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah tentang

implementasi PKH di Kabupaten Lampung Timur. Selain peneliti (human

instrument) peneliti menggunakan beberapa alat untuk mendukung dan

memperlancar penelitian yaitu: pedoman wawancara, alat tulis kantor (ATK),

voice recorder, kamera, laptop.

E. Informan Penelitian

Menurut Moleong (2005: 133) pada dasarnya penelitian kualitatif mengambil

jumlah informan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian

lainnya. Oleh karena itu, peneliti terlebih dahulu menentukan informan dalam

memperoleh informasi yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan teknik

purpose sampling, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi

melalui pertimbangan dan kriteria. Pada penelitian informan yang akan

peneliti wawancara adalah: Koordinator Pelaksana program keluarga harapan

kabupaten Lampung Timur, pendamping kecamatan, dan masyarakat

penerima bantuan program keluarga harapan, Seperti tabel berikut ini :

38

Tabel 6. Informan Penelitian

No Nama Kelompok informan Jenis

kelamin

Jabatan /

pekerjaan

1. Ali Muslim UPPKH Kabupaten

Lampung Timur

Laki-laki Koordinator PKH

Kabupaten

Lampung Timur

2. Yusro UPPKH Kabupaten

Lampung Timur

Laki-Laki Ketua PPKH

Kabupaten

Lampung Timur

3. Wahyu Cahyo

Wibowo

UPPKH Kabupaten

Lampung Timur

Laki-Laki Pendamping

Kecamatan

4. Huda Rohani UPPKH Kabupaten

Lampung Timur

Laki-Laki Koordinator

Kecamatan Bumi

Agung

5. Ema Purwanti UPPKH Kabupaten

Lampung Timur

Perempuan Operator

Kabupaten

6. Sudarsono Dinas Pendidikan

Kabupaten Lampung

Timur

Laki-Laki Sekretaris Dinas

Pendidikan

Kabupaten

Lampung Timur

7. Gunadi Dinas Kesehatan

Kabupaten Lampung

Timur

Laki-Laki Kasi (Kepala seksi

) Umum dan

Pelayanan

8. Agus Yasan UPPKH Kabupaten

Lampung Timur

Laki-Laki Koordinator

Kecamatan

Sekampung

9. Ponirah Masyarakat

Penerima Bantuan

PKH

Perempuan Ibu Rumah

Tangga

10. Sumarni Masyarakat

Penerima Bantuan

PKH

Perempuan Ibu Rumah

Tangga

11. Sri Utami Masyarakat

Penerima Bantuan

PKH

Perempuan Ibu Rumah

Tangga

12. Rukmini Masyarakat

Penerima Bantuan

PKH

Perempuan Ibu Rumah

Tangga

Sumber: Data Hasil Penelitian 2018

F. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang

lebih menekankan pada aspek materi. Menurut Loftland dalam Moleong

(2002: 157), sumber data utama pada penelitian kualitatif ialah kata-kata dan

39

tindakan, selebihnya data tambahan seperti sumber data tertulis. Data dalam

bentuk kata verbal sering muncul dalam kata yang berbeda dengan maksud

sama atau sebaliknya. Dapat juga muncul dalam kalimat panjang lebar,

singkat dan banyak lagi ragamnya. Data verbal yang beragam tersebut perlu

diolah agar menjadi ringkas dan sistematis. Dalam penelitian ini

menggunakan dua macam data, menurut klasifikasi berdasarkan dari jenis dan

sumber datanya, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang

diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui di

lapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara

dengan pihak yang menjadi pelaksana PKH. Data primer diperoleh

dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut

dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang

“Implementasi PKH oleh UPPKH Dinas Sosial di Kabupaten

Lampung Timur.”

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive,

yaitu dilakukan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dalam penelitian

ini, data diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan

informan dan catatan di lapangan yang relevan dengan masalah

penelitian. Informan-informan yang dipilih tersebut meliputi :

a. Dua orang informan yang mewakili UPPKH Kabupaten Lampung

Timur

b. Satu orang petugas operator UPPKH Kabupaten Lampung Timur

40

c. Dua orang informan yang mewakili UPPKH Kecamatan

Sekampung

d. Dua orang petugas Pendamping PKH Kecamatan sekampung

e. Empat orang KSM penerima PKH

f. Satu orang mewakili dinas kesehatan (kepala bagian umum dan

pelayanan)

g. Satu orang mewakili dinas pendidikan kabupaten lampung timur

(sekretaris dinas pendidikan kabupaten lampung timur)

h. Satu orang mewakili dinas sosial kabupaten lampung timur (kepala

UPPKH Kabupaten Lampung Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen,

arsip, serta data dan informasi lainnya yang ada hubungannya dengan

PKH. Data sekunder diperoleh dari hasil laporan tertulis (penelaahan

dokumen) instansi terkait dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Lampung Timur, pengumpulan literatur, karya-karya

tulis serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

permasalahan PKH.

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh berupa Inpres

nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan

poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program

Keluarga Harapan yang bersumber pada Undang-undang nomor 13

Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin. Peraturan Bupati

Kabupaten Lampung Timur, Pedoman umum pelaksanaan PKH dan

dokumen lainnya yang berkaitan dengan kebijakan PKH di Kabupaten

Lampung Timur.

41

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Wawancara

Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara yang dilakukan

secara mendalam (in deep interview), wawancara mendalam

merupakan Tanya jawab mengenai masalah implementasi PKH antara

peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka. Untuk itu

pedoman wawancara yang bersifat terbuka sebagai instrument

penelitian Implementasi PKH digunakan untuk memberikan kebebasan

bagi informan untuk menyampaikan pendapatnya tentang

Implementasi PKH di Kabupaten Lampung Timur. Pada penelitian ini

yang menjadi informan adalah mereka yang ditentukan sesuai dengan

kepemilikan informasi yang kredibel tentang implementasi PKH.

Wawancara tersebut dilakukan dengan carabertemu secara langsung

dengan Bapak Ali Muslim Selaku Koordinator PKH Kabupaten

Lampung Timur, Berdasarkan petunjuk dari Bapak Ali Muslim

peneliti dirasa perlu mendatangi Ketua PPKH Kabupaten Lampung

Timur bapak Yusro, untuk mendapatkan tambahan informasi. Instansi

yang berkoordinasi dalam pelaksanaan PKH yaitu Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur serta Dinas Kesehatan

Kabupaten Lampung Timur, peneliti mendapatkan informasi dari

bapak Sudarsono Selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten

42

Lampung Timur dan bapak Gunadi Selaku Kepala Seksi Umum dan

Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.

Setelah menggali informasi di Dinas Peneliti juga mendatangi

Koordinator Kecamatan, yaitu Koordinator Kecamatan Sekampung

bapak Agus Yasan dan Koodinator Kecamatan Bumi Agung bapak

Huda Rohani Serta beberapa pendamping yang hadir saat itu. Selain

mewawancarai pihak instansi yang saling berkoordinasi dalam

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, peneliti juga mewawancarai

masyarakat yang menerima bantuan PKH untuk mendapatkan data

yang seimbang.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengadakan pengamatan dan pencatatan

langsung terhadap suatu objek, dalam penelitian ini penulis

menggunakan observasi/ pengamatan langsung terhadap fenomena

atau gejala yang terjadi di lapangan. Observasi juga dimaksudkan

untuk lebih mengetahui kondisi di lapangan secara mendalam

mengenai proses pelaksanaan implementasi PKH yang dilakukan

secara langsung dan nyata. Pengamatan dilakukan terhadap berbagai

pihak yang menjalankan implementasi PKH, serta kegiatan-kegiatan

dalam Implementasi PKH di Kabupaten Lampung Timur.

43

Observasi atau pengamatan langsung dilakukan dengan cara, peneliti

secara langsung berkunjung dalam beberapa kegiatan seperti kegiatan

verifikasi data komitmen dan penyaluran bantuan. Observasi sudah

mulai dilakukan sejak tanggal 13 februari 2018. Melalui observasi,

peneliti mencari informasi lebih banyak dengan melihat dan

merasakan sendiri kondisi fasilitas UPPKH Kabupaten Lampung

Timur baik itu di Dinas maupun dikecamatan Serta Mengikuti

berbagai kegiatan PKH sebagai objek yang sedang diteliti.

Ketika melakukan observasi peneliti juga mencocokkan informasi

yang telah didapat dengan informan setelah dilakukan wawancara.

Observasi dilakukan dengan cara berkeliling, mengamati dan

mendokumentasikan area objek yang sedang diteliti.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2013: 329), berpendapat bahwa dokumen merupakan

catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen berupa studi

kepustakaan yakni menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data

tertulis dan keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan

dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-

teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Dokumen dalam penelitian tentang implementasi PKH dapat berupa

surat keputusan, foto, gambar, data-data mengenai implementasi PKH,

serta informasi mengenai implementasi PKH yang telah dilaksanakan

44

di dapat peneliti di kantor Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur.

H. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang

dilakukan adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut

Efendi dkk dalam Singarimbun (1995: 240) terdiri dari:

1. Editing

adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan

menentukan kembali daya yang berhasil diperoleh dalam rangka

menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada

proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil

wawancara dari UPPKH Kabupaten Lampung Timur dengan

disesuaikan pada pertanyaan-pertannyaan pada fokus pedoman

wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan

untuk penulisan.

Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data

yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan

dengan baik. Tidak semua kutipan hasil wawancara, dan data yang

diperoleh dari dokumen yang didapatkan peneliti peneliti cantumkan,

namun hanya informasi yang diperlukan saja yang ditampilkan,

sementara keterangan lengkapnya disajikan sebagai transkrip

wawancara atau lampiran.

45

2. Interpretasi data

pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui

narasi maupun tabel selanjutnya diinterprestasikan sehingga dapat

ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga

dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-

cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik

sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak

pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran.

Lampiran penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil

penelitian.

Dalam penelitian ini, kutipan wawancara yang ditampilkan merupakan

penyederhanaan atau penafsiran terhadap maksud dan arti dari

informasi yang disampaikan. Interpretasi dilakukan dengan cara

menghubungkan hasil wawancara dengan informan dengan teori-teori

pada tinjauan pustaka dan dokumen lainnya, sehingga diperoleh

analisis yang tepat.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik menghubungkan data yang diperoleh

peneliti sebelum, selama dan setelah dilaksanakan penelitian hal ini

sebagaimana yang diungkapkan oleh Nasution dalam Sugiyono (2013: 336),

bahwa analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah

sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan penelitian.

46

Analisis data dalam penelitian ini adalah proses menyusun data yaitu,

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola atau kategori agar

dapat ditafsirkan, yang dilakukan melalui tiga macam kegiatan yang saling

berhubungan dan berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung

sebagaimana yang dikemukakan oleh Creswell (2010:153), yaitu:

1. Reduksi data

Mengumpulkan informasi yang didapat dan menyederhanakan

informasi tersebut, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-

hal penting, mencari tema atau pola dari laporan atau data yang

didapat di lapangan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan,

disamping mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang

diperoleh bila diperlukan.

Tahap mereduksi data merupakan proses berfikir yang sensitif serta

memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman seorang

peneliti. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan tahap

reduksi data ini dilakukan dengan mendiskusikannya dengan teman

atau orang yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan

peneliti akan berkembang, sehingga hasil data yang dihasilkan

merupakan temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Tahap ini

dilakukan peneliti pada saat proses bimbingan skripsi terhadap dosen

pembimbing peneliti maupun kepada dosen pembahas.

47

2. Display data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

Penyajian data dilakukan berdasarkan data telah terkumpul dari semua

informan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya kemudian

peneliti menganalisis untuk selanjutnya dikategorikan mana yang

diperlukan dan tidak diperlukan.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif dan tabel yang

disajikan dengan sistematis untuk memberikan gambaran secara jelas

kepada pembaca. Setelah data diperoleh maka data tersebut disajikan

dalam bentuk informasi yang kemudian dikaitkan dengan dokumen

yang ada ataupun kerangka pemikiran yang menjadi panduan serta

teori yang digunakan. Sehingga semua informasi yang ditampilkan

mempunyai makna dan arti.

3. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan

Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan

kesimpulan dapat diambil setelah melakukan analisis mendalam pada

hasil penelitian. Dengan melakukan verifikasi, dapat terlihat apakah

rumusan masalah penelitian sudah terjawab, dan tujuan penelitian

sudah tercapai.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk menguji

kebenaran serta mencocokkan informasi yang ada untuk kemudian

48

diperoleh data yang valid dan jelas. Selain itu, penarikan kesimpulan

dilakukan untuk memberi deskripsi singkat dari banyaknya informasi

yang diperoleh serta mendapatkan informasi akhir.

49

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Timur

1. Profil Wilayah Kabupaten Lampung Timur

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi

Lampung. Dengan luas wilayah kurang lebih 5.325,03 km2 atau 532.503,00

hektar, atau sekitar 15% dari total wilayah Provinsi Lampung (total wilayah

Lampung seluas 35.376 km2), dengan batas wilayahnya adalah sebagai

berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Metro Raya

Kota Metro, serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung

Tengah.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa, Provinsi Banten dan DKI

Jakarta.

3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Seputih

Surabaya, dan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta

Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang,

Ketibung, Palas, dan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

50

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12

Tahun 1999, yang secara resmi menjadi kabupaten pada tanggal 27 April

1999. Kabupaten Lampung Timur yang beribukota di Sukadana memiliki luas

433.789 km2 yang terbagi dalam 264 desa/kelurahan dan 24 kecamatan, untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 7. Nama kecamatan, jumlah desa dan luas wilayah per-Kecamatan

No Nama Kecamatan Ibukota

Kecamatan

Jumlah

Desa

Luas wilayah

Ha (%) total

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Sukadana Sukadana 20 75.675,50 14.21

2 Batanghari Banar joyo 17 14.887,95 2.80

3 Sekampung Sumber

gede 17 14.834,39 2.79

4 Marga tiga Tanjung

harapan 13 25.072,94 4.71

5 Sekampung udik Pugung

raharjo 15 33.912,45 6.37

6 Jabung Negara batin 15 33.912,45 6.37

7 Pasir sakti Mulyo sari 8 19.393,83 3.64

8 Waway Karya Sumber rejo 13 21.107,32 3.96

9 Marga sekampung Peniangan 8 17.732,34 3.33

10 Labuhan

maringgai

Labuhan

maringgai 11 19.498,73 3.66

11 Mataram baru Mataram

baru 7 7.956,11 1.42

51

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

12 Bandar

Sribhawono Sribhawono 7 18.570,67 3.49

13 Melinting Wana 6 13.929,74 2.62

14 Gunung

pelindung Negri agung 5 7.852,25 1.47

15 Way jepara Braja sakti 15 22.926,92 4.31

16 Braja slebah Braja

hajosari 7 4.65

17 Labuhan ratu Labuhan

ratu 11 48.551,22 9.12

18 Metro Kibang Margototo 7 7.677,83 1.44

19 Bumi agung Donomulyo 8 7.317,47 1.37

20 Batanghari nuban Sukaraja

nuban 13 18.068,84 3.40

21 Pekalongan Pekalongan 12 10.012,81 1.88

22 Raman utara Kota raman 11 16.136,91 3.03

23 Purbolinggo Taman fajar 12 22.203,37 4.17

24 Way bungur Tambah

subur 8 37.638,19 7.07

Sumber: Dokumen BPS, luas wilayah Kabupaten Lampung Timur

52

Gambar 5 Peta Kabupaten Lampung Timur

2. Jumlah dan pertumbuhan penduduk

Salah satu ciri pokok penduduk di negara berkembang seperti Indonesia,

selain jumlahnya besar, secara geografis penyebarannya tidak merata.

Kabupaten Lampung Timur dengan luas wilayah sekitar 15% dari total

wilayah Provinsi Lampung memiliki ciri yang sama. Persebaran penduduk

yang tidak merata tidak terlepas dari adanya pengaruh geografis yaitu aspek

kultur, historis, dan ekologi, serta dukungan kualitas dan kuantitas

infrastruktur. Persebaran penduduk berorientasi pada potensi pertanian dan

53

bergeser ke agroindustri. Sehingga terjadi pola pergeseran yang kurang ideal

dengan kepadatan tertinggi pada daerah sentral daerah industri dan akses yang

lebih baik. Merujuk pada data Lampung Timur. Dalam Angka tahun 2017,

jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur tahun 2016 adalah 1.015.436

jiwa. Terdiri dari laki-laki sebanyak 520.844 jiwa dan perempuan sebanyak

494.592 jiwa. Dengan luas wilayah Kabupaten Lampung Timur yang sekitar

532.503 hektar atau 5.325,03 km2, dan didiami oleh 1.015.436 jiwa maka

rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lampung Timur adalah

sebanyak 192 jiwa per kilometer persegi.

Jika dilihat dari jumlah penduduk per kecamatan maka jumlah penduduk

terbesar adalah Kecamatan Sekampung Udik dengan jumlah penduduk 72.893

jiwa dan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Bumi Agung dengan

jumlah penduduk 17.921 jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan, pertumbuhan

penduduk per kabupaten Tahun 2017 adalah sebesar 1,09%. Laju

pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Timur rata-rata adalah sebesar

1,09% per tahun. Dengan jumlah penduduk sebesar itu tentu menjadi potensi

yang besar bagi Kabupaten Lampung Timur. Namun jumlah penduduk yang

besar tersebut dapat juga menjadi beban dalam proses pembangunan jika

penduduk berkualitas rendah. Oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan

pembangunan, perlu dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya

manusia.

54

3. Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya

(didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan

untuk hidup layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak

tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi

kebutuhan konsumsi makanan setara 2100 kilo kalori sehari, perumahan,

pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain.

Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara

keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sebaliknya meningkatnya

jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk.

Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup

baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Jumlah penduduk miskin

diwilayah kabupaten lampung timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Jumlah Keluarga Miskin Kabupaten Lampung Timur

No Nama Kecamatan Jumlah penduduk miskin (KK)

(1) (2) (3)

1. Sukadana 6.684

2. Labuhan maringgai 7.191

3. Jabung 5.259

4. Batang Hari 4.043

5. Sekampung 4.257

6. Pekalongan 3.050

7. Way Jepara 3.674

8. Purbolinggo 3.021

9. Raman Utara 2.144

10. Metro Kibang 2.428

11. Marga Tiga 3.434

12. Sekampung Udik 6.083

13. Batanghari Nuban 3.643

14. Bumi Agung 1.283

15. Bandar Sribhawono 3.202

55

(1) (2) (3)

17. Mataram Baru 2.548

17 Melinting 2.827

18. Gunung Pelindung 2.297

19. Pasir sakti 3.901

20. Waway Karya 4.842

21. Labuhan Ratu 3.448

22. Braja Selebah 2.094

23. Way Bungur 1.769

24. Marga Sekampung 2.336

Sumber: Data Hasil Penelitian 2018

4. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber

daya manusia, dan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor

utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah

Kabupaten Lampung Timur secara terus menerus berupaya dengan berbagai

kebijakan maupun langkah-langkah inovatif untuk dapat meningkatkan mutu

pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan

masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi

tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya.

Dalam pengertian sehari-hari pendidikan adalah upaya sadar seseorang untuk

meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta memperluas wawasan. Pada

dasarnya pendidikan yang diupayakan bukan hanya tanggung jawab

pemerintah tetapi juga masyarakat dan keluarga. Pemerataan kesempatan

pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar

seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari

pendidikan dasar hingga ke jenjang menengah dan tinggi.

56

Untuk fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Lampung Timur dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Lampung

Timur

No Nama Kecamatan Jumlah sarana pendidikan

Umum Agama

SD SLTP SMA SMK MI MTs M

A

1. Sukadana 35 6 1 2 9 7 0

2. Labuhan Maringgai 26 8 1 2 9 6 2

3. Jabung 24 7 2 1 8 7 2

4. Batang hari 40 5 2 0 3 5 2

5. Sekampung 39 14 5 4 2 2 1

6. Pekalongan 28 6 3 2 1 2 0

7. Way Jepara 31 13 4 4 6 1 1

8. Purbolinggo 30 6 3 3 1 3 2

9. Raman Utara 32 3 2 0 3 3 2

10. Metro Kibang 17 4 1 0 1 2 0

11. Marga Tiga 31 6 3 0 3 2 2

12. Sekampung Udik 35 11 6 3 9 9 3

13. Batang Hari Nuban 28 3 0 1 1 3 0

14. Bumi Agung 13 4 0 0 1 2 1

15. Bandar Sribhawono 19 9 4 4 4 4 2

16. Mataram Baru 14 2 0 1 4 7 1

17. Melinting 14 3 1 1 5 3 1

18. Gunung Pelindung 12 5 2 2 3 1 1

19. Pasir Sakti 11 5 2 3 8 4 1

20. Waway Karya 17 7 1 1 7 18 1

21. Labuhan Ratu 19 7 1 1 1 3 1

22. Braja Slebah 12 5 2 3 3 3 2

23. Way Bungur 15 3 0 2 4 3 0

24. Marga Sekampung 16 6 0 2 3 1 0 Sumber: Dokumen BPS Fasilitas Pendidikan tahun 2016, Kabupaten Lampung Timur

Dari Tabel tersebut, terlihat jumlah Sekolah umum yaitu SD, SLTP, dan

SMA/SMK terbesar terdapat di Kecamatan Sekampung. Untuk sekolah

berbasis agama terbesar di Kecamatan Sekampung Udik dan sekolah berbasis

agama sama sekali belum ada di Kecamatan Metro Kibang, Braja Selebah dan

Marga Sekampung.

57

Dari Tabel tersebut, juga terlihat bahwa untuk fasilitas sekolah umum, seluruh

kecamatan telah memiliki fasilitas pendidikan mulai dari SD dan SMP.

Namun fasilitas pendidikan tengkat menengah atas (SMA) masih belum

tersedia di Kecamatan Marga Sekampung, Way Bungur, Mataram Baru, Bumi

Agung, dan Batanghari Nuban. Sedangkan untuk SMK belum tersedia di

Kecamatan Bumi Agung, Marga Tiga, Metro Kibang, Batanghari, dan Raman

Utara.

Jika dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM), berdasarkan data Indeks

Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016, diperoleh

angka sebesar 90,0% untuk SD/sederajat, 75,4% untuk tingkat

SLTP/sederajat, dan 47,6% untuk tingkat SLTA/sederajat. APM merupakan

salah satu indikator proses pada bidang pendidikan, sedangkan salah satu

indikator output adalah tingkat pendidikan penduduk. Komposisi penduduk

menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan atau ijazah tertinggi yang

dimiliki memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia. Bila

jenjang pendidikan SLTP dan SLTA APMnya semakin meningkat, maka di

masa berikutnya tingkat pendidikan penduduk akan meningkat pula, demikian

pula sebaliknya.

5. Fasilitas Kesehatan

Sarana Rumah Sakit di Kabupaten Lampung Timur hanya terdapat 1 RSUD

Sukadana, sarana tersebut pada tahun 2016 berjumlah 28 Puskesmas tersebar

di 24 Kecamatan dari jumlah tersebut 25 Puskesmas rawat jalan dan 2

puskesmas rawat inap, Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk 1:32,478

58

atau tiap puskesmas melayani 32.478 penduduk. Disamping puskesmas

terdapat pula puskesmas pembantu sebanyak 90 buah, polides 103 buah,

Rumah Bersalin 14 buah, poliklinik 31 buah, 5 apotik serta 10 toko obat.

Tabel 10. Sarana Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur

No Sarana Kesehatan Jumlah

1. RSUD

1

2. Puskesmas

28

3. Puskesmas Pembantu

90

4. Polides

103

5. Rumah Bersalin

14

6. Poliklinik

31

7. Apotek

2

8. Toko Obat

10

Sumber: Dokumen BPS Jumlah Fasilitas Kesehatan tahun 2016, Kabupaten Lampung

Timur

Kesediaan Tenaga Medis di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2016

tercatat 4 dokter spesialis, 41 dokter umum, 9 dokter gigi, 2 apotik, 161

perawat dan 193 bidan. Rasio jumlah dengan jumlah penduduk 1:16.840 atau

1 orang Dokter menangani 16.840 orang. Seperti tabel berikut :

59

Tabel 11. Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur

No Sarana Kesehatan Jumlah

1. Dokter Spesialis

4

2. Dokter Umum

42

3. Dokter Gigi

9

4. Apotek

2

5. Perawat

161

6. Bidan

193

Sumber: Dokumen BPS Tenaga Kesehatan tahun 2016, Kabupaten Lampung Timur

B. Gambaran Umum Program Keluarga Harapan (PKH)

Tinjauan tentang Program Keluarga Harapan (PKH) bersumber dari Inpres

nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin

lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga

Harapan dan dokumen -dokumen resmi Kementrian Sosial RI yang meliputi

Pedoman Umum PKH tahun 2012, 2013 dan 2015 serta Buku Saku

Pendamping tahun 2011 dan 2015.

1. Pengertian PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan

tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin

(RTSM/KSM). Tujuan umum PKH adalah meningkatkan kualitas sumber

daya manusia, dan mengubah pandangan, sikap, serta perilaku RTSM/KSM

untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang

diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan. Tujuan tersebut sekaligus

60

sebagai upaya mempercepat pencapaian target Millenium Development Gold’s

(MDG’s). Secara khusus tujuan PKH adalah:

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu

nifas, anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah

dasar (anak pra sekolah atau disingkat apras) dari RTSM

2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan,

khususnya bagi anak-anak RTSM

3. Meningkatnya taraf pendidikan anak-anak RTSM Program Keluarga

Harapan memiliki dua komponen utama yaitu pelayanan kesehatan

dan pelayanan pendidikan.

Dampak intervensi dalam program pendidikan dan kesehatan akan

berpengaruh terhadap kualitas SDM. Intervensi pendidikan akan berpengaruh

langsung pada aspek, yakni: (i) kemampuan belajar dan (ii) partisipasi anak

dalam pendidikan (terdaftar dan kehadiran di sekolah). Sedangkan intervensi

program kesehatan akan meningkatkan status kesehatan dan gizi yang

selanjutnya bias mempengaruhi partisipasi anak dalam pendidikan serta

kemampuan belajar bagi anak tersebut di lembaga-lembaga pendidikan.

Kedua jenis intervensi pendidikan dan kesehatan dalam jangka panjang akan

mempengaruhi kualitas SDM.

1. Penerima bantuan PKH

Penerima bantuan PKH yang selanjutnya disebut peserta PKH adalah

RTSM/KSM yang berdomisili di lokasi terpilih yang memiliki satu

atau beberapa kriteria:

a. Memiliki anak SD/Madrasah Ibtidaiyah/sederajat

61

b. Memiliki anak SMP/Madrasah Tsanawiyah/sedrajat

c. Memiliki anak usia 7-18 tahun yang belum menamatkan

pendidikan dasar

d. Memiliki ibu hamil/melahirkan/nifas, dan atau Memiliki anak

balita

e. Memilki anak usia 5-7 tahun (anak pra sekolah)

2. Syarat Penetapan Penerima Bantuan PKH

Calon penerima bantuan terpilih wajib menandatangani persetujuan

ada formulir validasi untuk mematuhi ketentuan PKH (sesuai yang

tercantum dalam pedoman umum) sebagai barikut:

a. Memeriksakan kandungan ibu hamil ke faslitas kehatan sesuai

dengan protokol pelayanan kesehatan dasar

b. Melakukan pemeriksaan pasca persalinan untuk ibu nifas

sesuai dengan protokol pelayanan kesehatan dasar

c. Mengantarkan anak usia 0-5 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai

dengan protokol pelayan kesehatan dasar

d. Mengantarkan anak usia lebih kecil dari 7 tahun yang belum

sekolah ke pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan

e. Mendaftar dan menyekolahkan anak usia 7 -15 tahun serta

anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan

dasar 9 tahun.

3. Besaran Bantuan Yang Diterima Peserta PKH

Besaran bantuan yang diterima oleh peserta PKH bervariasi

berdasarkan jumlah anggota keluarga yang dihitung menurut

ketentuan penerima bantuan, baik komponen kesehatan maupun

pendidikan. Besaran bantuan akan bisa berubah di kemudian hari

sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta PKH tidak

dapat memenuhi syarat yang ditentukan. Bantuan terkait kesehatan

berlaku bagi peserta PKH dengan anak di bawah 7 tahun dan/atau ibu

hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak di hitung berdasarkan jumlah

anak.

62

4. Sanksi Bagi Peserta PKH yang Tidak Memenuhi Komitmen

Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya, maka berlaku

ketentuan sebagai berikut:

a. Pengurangan bantuan adalah 10% setiap bulannya sebelum

pembayaran periode berikutnya

b. Peserta tidak akan menerima bantuan jika seluruh anggota

tidak memenuhi kewajiban selama 3 bulan berturut-turut.

2. Mekanisme dan Prosedur

Berdasarkan Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2010,

Program Keluarga Harapan memiliki mekanisme dan prosedur yang terdiri

atas kegiatan sebagai berikut:

a. Pemilihan Peserta Program Keluarga Harapan

Target penerima bantuan PKH adalah keluarga sangat miskin (KSM).

Penetapan rumah tangga sebagai KSM dilakukan dengan

menggunakan metodologi dan indikator transparan. Sebuah rumah

tangga dikategorikan sebagai KSM jika rumah tangga tersebut

memenuhi indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan dikembangkan

dari hasil model estimasi yang menggunakan faktor-faktor yang secara

statistik memiliki korelasi dengan kemiskinan multidimensi, seperti

antara lain kondisi demografi dan sosial ekonomi.

Indikator-indikator ini lebih lanjut dikembangkan ke dalam kuisioner

yang digunakan untuk memverifikasi status kemiskinan rumah tangga.

Verifikasi status kemiskinan rumah tangga dilakukan melalui survey

terhadap calon peserta. Dalam verifikasi, petugas terdiri atas undur

BPS, non BPS dan pengawas.

63

b. Pertemuan Awal

Tahap awal pelaksanaan PKH dimulai dengan pengiriman

pemberitahuan terpilihnya KSM sebagai peserta PKH, yang disertai

format perbaikan data KSM, pernyataan persetujuan memenuhi

ketentuan PKH, dan undangan untuk menghadiri pertemuan awal oleh

PT.POS. Pertemuan awal dikoordinasikan oleh UPPKH Kecamatan

dengan mengundang Petugas Puskesmas dan sekolah di Kecamatan

tersebut. Tujuan pertemuan awal adalah:

1) Menginformasikan tujuan dan ketentuan PKH;

2) Menyerahkan formulir validasi dan pemutakhiran data pada KSM

untuk diperbaiki dan ditandatangai oleh KSM sebagai tanda

kesediaan mengikuti komitmen yang ditetapkan dalam program;

3) Menjelaskan komitmen yang perlu dilakukan oleh peserta PKH

untuk dapat menerima bantuan;

4) Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila peserta PKH tidak

memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program;

5) Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas

pelaksanaan PKH;

6) Memfasilitasi pembentukan kelompok ibu peserta PKH, termasuk

penunjukan ketua kelompok;

7) Menjelaskan hak dan kewajiban ibu peserta PKH;

8) Menerima pengaduan.

c. Pembayaran

Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada KSM yang telah terpilih

sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam

program. Bukti kepesertaannya adalah kepemilikan Kartu PKH yang

tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak. Kartu PKH dikirim

ke setiap peserta oleh pendamping sebelum pembayaran pertama

dilakukan. Pembayaran bantuan dilakukan oleh PT. POS setiap tiga

bulan pada tanggal yang ditentukan oleh masing-masing kantor pos

untuk masing-masing desa.

64

d. Pendampingan

Program Keluarga Harapan membutuhkan pendamping agar program

ini dapat berjalan dengan efektif, hal ini dipengaruhi oleh beberapa

faktor yaitu:

1) Sebagian RTSM/KSM mempunyai keterbatasan kemampuan dalam

memperjuangkan haknya. Untuk itu dibutuhkan pendampingan,

dalam membantu mendapatkan haknya yang patut mereka peroleh

dari PKH.

2) Pendamping membantu tugas-tugas UPPKH mendeteksi segala

permasalahan dan melakukan tindak lanjut dalam waktu cepat.

Pendamping Program Keluarga Harapan adalah seorang yang

direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI untuk

melaksanakan tugas-tugas pendampingan PKH, dan terikat dengan

Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial, Direktorat Jendral

Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik

Indonesia. Untuk memberi jaminan dalam proses kerja di lapangan,

Kementerian Sosial mewajibkan setiap pendamping untuk

mengasuransikan diri dengan dana yang diberikan.

a. Nilai Etik Yang Menjadi Panutan Bagi Pendamping PKH

Nilai etik dalam pendampingan peserta PKH meliputi:

a. Bersikap sabar

b. Mendengarkan dan tidak mendominasi

c. Menghargai dan rendah hati

d. Mau belajar

e. Bersikap sederajat

f. Bersikap akrab dan melebur

g. Tidak menggurui

h. Berwibawa

i. Tidak memihak, menilai dan mengkritik

j. Bersikap terbuka dan positif

65

Setiap kecamatan memiliki pendamping yang jumlahnya disesuaikan

dengan jumlah peserta PKH yang terdaftar disetiap kecamatan.

Sebagai acuan, setiap pendamping akan mendampingi antara 150 s/d

500 RTSM/KSM peertta PKH sesuai dengan kondisi geografis di

setiap daerah. Selanjutnya setiap kecamatan yang memiliki

pendamping lebih dari satu orang terdapat koordinator pendamping.

Jumlah rasio pendamping dapat berubah sesuai dengan

perkembangan yang ada. Lokasi kantor pendamping terletak di

UPPKH Kecamatan yang beradadi kantor Camat atau di tempat lain

yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pendamping PKH

memiliki beberapa tugas yang meliputi tugas pokok, tugas

pengembangan pendampingan PKH dan tugas penunjang.

3) Tugas Pokok meliputi:

Tugas persiapan program yaitu kegiatan yang dilaksanakan sebelum

pembayaran pertama diberikan kepada peserta PKH, yang terdir dari:

a. Sosialisasi program PKH tingkat kecamatan

b. Menyelenggarakan peremuan awal dengan seluruh calon

peserta PKH

c. Memperhatikan peserta pertemuan yang bukan calon peserta

PKH

d. Melakukan validasi yaitu proses pengecekan data calon peserta

PKH kedalam sistem aplikasi yang telah disiapkan

e. Membagi dan membentuk kelompok peserta PKH yang

beranggotakan 15-30 peserta PKH

f. Memfasilitasi pemilihan ketua kelompok peserta PKH

4) Tugas Rutin Pendamping PKH

Tugas rutin pendamping PKH adalah tugas keseharian yang harus

dilakukan secara intensif. Tugas rutin ini dialokasikan dalam empat

66

hari kerja antara lain hari senin s/d kamis. Tugas rutin pendamping

meliputi:

a. Melakukan pemutakhiran data

b. Memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan

c. Mengunjungi rumah peserta PKH yang tidak bisa datang dan

tidak memenuhi komitmen

d. Melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi

pelayanan pendidikan dan kesehatan

e. Melakukan pertemuan bulanan dengan ketua kelompok dan

seluruh peserta PKH

f. Melakukan temu kunjung bulanan dengan petugas kesehatan

dan pendidikan di lokasi pelayanan

g. Memberikan motivasi kepada peserta PKH dalam menjalankan

komitmen

h. Melakukan upaya yang sinergis antara pendamping PKH

dengan pemberi pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam

pengisian formulir verifikasi

i. Melakukan pencatatan dan pelaporan.

5) Tugas Pengembangan Pendamping PKH

Tugas pengembangan yang dilakukan pendamping PKH meliputi

kegiatankegiatan sebagai berikut:

a. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan tokoh-tokoh adat

atau keagaamaan dalam sesi-sesi komunikasi ritual

b. Melakukan kerjasama dengan tim penggerak PKK

c. Menumbuhkan semangat keirausahaan keluarga peserta PKH

melalui usaha ekonomi produktif

d. Memotivasi dan advokasi anggota keluarga PKH yang

mengalami disabilitas

e. Memfasilitasi ketersediaan media konsultasi bagi keluarga

peserta PKH yang mengalami ketidak-harmonisan

f. Menggugah kesadaran keluarga peserta PKH tentang

pentingnya menjaga lingkungan

g. Mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang ada di wilayah

kerja pendamping

h. Pendamping dapat bersinergi dengan program kelompok usaha

bersama

i. Berperan serta dalam menunjang sosialisasi program keluarga

berencana.

67

6) Tugas Penunjang Pendamping PKH

Tugas penunjang pendamping PKH meliputi:

a. Mengembangkan kapasitas diri dalam berkomunikasi,

bernegoisasi, membangun relasi dan jejaring kerja

b. Mendokumentasikan setiap kegiatan penting terkait tugas dan

fungsi sebagai pendamping PKH

c. Melatih diri dalam kegiatan tulis menulis berkaitan dengan

pengalaman selama mendampingi peserta PKH sebagai

testimoni.

Berdasarkan uraian mengenai Program Keluarga Harapan yang telah

dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa PKH merupakan program dari

Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mengurangi tingkat kemiskinan

melalui peningkatan kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi Rumah Tangga

Sangat Miskin atau Keluarga Sangat Miskin. Dalam pelaksanaannya di

lapangan, program ini dibantu oleh seorang pendamping, yang bertugas untuk

membantu peserta PKH dalam mendapatkan haknya yang patut mereka

peroleh dari PKH dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang

menyangkut PKH.

3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Darwanto S. S (1992: 19) program adalah suatu tampilan yang dibuat

dalam suatu acara agar acara tersebut dapat menarik para pendengar.

Sedangkan menurut Sumar dalam Saleha (2005: 26) program didefinisikan

sebagai usaha-usaha jangka panjang yang mempunyai tujuan pada

meningkatnya pembangunan pada suatu sektor tertentu untuk mencapai

beberapa proyek. Program juga dapat dipahami sebagai kegiatan sosial yang

68

teratur mempunyai tujuan yang jelas dan khusus serta dibatasi atas proyek-

proyek pembangunan.

Menurut Suci Rahayu Ningrum (2009:23) program adalah suatu sajian yang

mempunyai tujuan untuk meningkatkan pembangunan dalam beberapa sektor

pembangunan. Berdasarkan berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan

bahwa program adalah suatu sajian atau tampilan mengenai kegiatan sosial

yang teratur dan mempunyai tujuan yang jelas dan khusus dalam rangka

meningkatkan pembangunan dalam sector pembangunan tertentu.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Tujuan PKH diantaranya adalah

untuk meningkatkan akses warga miskin terhadap pelayanan dasar kesehatan

dan pendidikan. Kedua komponen tersebut dan kemiskinan memiliki

hubungan yang sangat erat dan saling berpengaruh. Kesehatan berpengaruh

pada pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu negara. Misalnya, kemudahan

memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai bagi ibu hamil, persalinan,

bayi dan balita dalam jangka panjang berpengaruh terhadap kualitas SDM.

Terganggunya kesehatan akan berdampak pada pengurangan penghasilan

keluarga, misalnya karena hilangnya penghasilan akibat sakit. Jika kesehatan

dan/atau pendidikan terganggu akan mengakibatkan terganggunya pendapatan

rumah tangga sehingga mereka bisa menjadi miskin.

1. Kewajiban peserta PKH

PKH mencakup dua komponen, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Peserta PKH kesehatan wajib menggunakan layanan prenatal, proses

kelahiran ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan layanna

69

postnatal (khusus ibu hamil), mengimunisasikan anak, dan melakukan

pemantauan tumbuh kembang anak. Sedangkan untuk PKH

pendidikan, anak-anak peserta program wajib terdaftar dan hadir di

sekolah minimal 85% dari jumlah hari sekolah. Seperti tabel berikut:

Tabel 12. Kewajiban Peserta PKH Kesehatan

Sasaran peserta Kewajiban

Ibu Menghadiri pertemuan awal untuk mengikuti sosialisasi

program, perbaikan data peserta, penandatanganan

perjanjian komitmen, dll

Ibu hamil Pemeriksaan Sekurangnya setiap 3 bulan sekali

Ibu melahirkan Harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

Ibu nifas Sekurangnya setiap 1 bulan setelah lahir selama dua bulan

Bayi usia 0-11 bulan Sekurangnya setiap 1 bulan sekali

Bayi usia 1-6 tahun Sekurangnya setiap 3 bulan sekali (sumber: Panduan Program Keluarga Harapan, 2009)

Tabel 13. Kewajiban Peserta PKH Pendidikan

Sasaran peserta Kewajiban

Ibu Menghadiri pertemuan awal untuk: mengikuti sosialisasi

program, perbaikan data peserta, penandatanganan

perjanjian komitmen, dll

Anak usia 7- 18 tahun Mendaftarkan anak ke satuan pendidikan Jika anak sudah

terdaftar di satuan pendidikan, anak harus mengikuti

kehadiran di kelas minimal 85% dari hari sekolah dalam

sebulan selama tahun ajaran berlangsung. (sumber: Panduan Program Keluarga Harapan, 2009)

Peserta PKH, rumah tangga sangat miskin, akan menerima bantuan sepanjang

anggota rumah tangga mematuhi kewajiban PKH. Sanksi berupa pengurangan

bantuan sampai dikeluarkan dari program akan diberlakukan jika peserta tidak

mematuhi komitmen kewajiban program. Berbeda dengan bantuan langsung

tunai (BLT), peserta PKH wajib melakukan aktifitas yang terkait dengan

pengembangan investasi SDM.

70

2. Besaran Bantuan PKH

Besaran bantuan tunai PKH yang diterima oleh KSM bervariasi antara

yang satu dengan yang lain, sesuai jumlah anggota keluarga yang

terhitung menurut ketentuan penerimaan bantuan PKH, baik

komponen pendidikan atau kesehatan.

Untuk mengukur keberhasilan dari program, Terdapat indikator-indikator

Program Keluarga Harapan dari masing-masing komponen kesehatan dan

pendidikan.

3. Kegiatan PKH

Kegiatan PKH merupakan tahapan pelaksanaan PKH yang meliputi

berbagai kegiatan yang dilakukan oleh seluruh komponen PKH dari

awal ditetapkan suatu lokasi PKH sampai dengan berakhirnya

program PKH. Berdasarkan panduan umum, kegiatan PKH meliputi

sebagai berikut:

a. Penetapan Sasaran (targeting)

b. Pertemuan Awal dan Validasi

c. Pembentukan Kelompok KSM

d. Penyaluran Bantuan

e. Verifikasi Komitmen

f. Pemutahiran Data KSM

71

Sumber: UPPKH Pusat

Gambar 5. Kegiatan PKH

Untuk mendukung terlaksananya siklus tersebut, maka dilakukan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut;

1. Koordinasi dan Sosialisasi,

2. Rekruitmen, dan Pelatihan,

3. Rapat koordinasi tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota,

4. Bimbingan teknis pendamping dan operator (reguler) serta penyedia

layanan (service provider)

5. Pengaduan masyarakat,

6. Monitoring dan evaluasi

7. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) – Family

Development Sesion (FDS).

5. Sejarah singkat PKH di Lampung Timur

PKH diterapkan di Provinsi Lampung mulai tahun 2009, pada awal

penerapannya di provinsi Lampung, Program Keluarga Harapan (PKH) hanya

mencakup kabupaten tertentu, seiring berjalannya waktu PKH diterapkan di

berbagai kabupaten, termasuk Kabupaten Lampung Timur. Pemerintah

Daerah (Pemda) Lampung Timur telah mengajukan proposal PKH sejak tahun

2011, namun baru terealisasi di Lampung Timur pada tahun 2014.

72

6. Struktur kelembagaan PKH kabupaten Lampung Timur

a. Pengarah : Budi Yul Hartono, S.ip.,M.ip

b. Ketua UPPKH : Azwar, S.Sos,.MM

c. Sekretaris : Dra. Supiyah

d. Bidang :

- Data dan SPM : Sukamto

- Penyaluran bantuan : Aprilianto

- Verifikasi : Rizal Azmi, S.ip

e. Koordinator kabupaten : 1. Asep Hermawan, S.kom

2. Ali Muslim, S.sos

f. Operator Kabupaten : 1. Hartono

2. Hasrul Sani

3. Ardi Hendrimanto

Berdasarkan data Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH)

Jumlah penerima bantuan di Kabupaten Lampung Timur sebanyak, 32.550

KSM pada tahun 2016, dengan rincian sebaran penerima bantuan di

Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut:

73

Tabel 15. Jumlah penerima bantuan di Kabupaten Lampung Timur

No Wilayah kecamatan Jumlah ksm/penerima

program PKH

Jumlah

pendamping PKH

1 Bandar Sribawono 669 3

2 Batang hari 1.380 6

3 Batanghari Nuban 1.444 6

4 Braja Slebah 632 3

5 Bumi Agung 431 2

6 Gunung Pelindung 852 4

7 Jabung 2.312 10

8 Labuhan Maringgai 3.645 16

9 Labuhan Ratu 1.255 6

10 Marga Sekampung 809 3

11 MargaTiga 1.500 7

12 Mataram Baru 1.016 4

13 Melinting 1.160 4

14 Metro Kibang 689 3

15 Pasir Sakti 1.842 8

16 Pekalongan 1.065 4

17 Purbolinggo 819 3

18 Raman utara 547 2

19 Sekampung 1.663 6

20 Sekampung Udik 2.184 10

21 Sukadana 2.491 10

22 Waway Karya 2.169 10

23 Way Bungur 581 2

24 Way Jepara 1.365 6

Jumlah

32.550 138

Sumber : Dokumen Penyaluran Bantuan UPPKH Kabupaten Lampung Timur, 2016

74

C. Kebijakan Program Keluarga Harapan

Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan

kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program

penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di

daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam

TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program lintas Kementerian

dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan,

Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen

Komunikasi dan lnformatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan

program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan

World Bank.

Program Keluarga Harapan (PKH) sebenarnya telah dilaksanakan di berbagai

negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama program yang

bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah Conditional Cash

Transfers (CCT), yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat.

Program ini "bukan" dimaksudkan sebagai kelanjutan program Subsidi

Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga

miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan

penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun

sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

75

1. Program Keluarga Harapan

Pada awalnya PKH di bawah Menkokesra, namun mulai tahun 2010 berada di

bawah sekretaris wakil Presiden (Sekwapres). PKH didasarkan pada Peraturan

Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan

kemiskinan, dan instruksi Presiden (Impres) No. 3 Tahun 2010 tentang

Program Pembangunan yang Berkeadilan. Peraturan Presiden (Perpres) No. 15

Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan memuat strategi

dan program percepatan penanggulangan kemiskinan. Strategi percepatan

penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan: (1) mengurangi pengeluaran

masyarakat miskin,(2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat

miskin (3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha makro dan

kecil (4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan program kemiskinan terdiri dari kelompok program bantuan sosial

terpadu berbasis keluarga, kelompok program penanggulangan kemiskinan

berbasis pemberdayaan masyarakat, kelompok penanggulangan kemiskinan

berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan program-program

lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Instruksi Presiden (Inpres) No.

3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan, memuat

pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan, meliputi

program pro rakyat, keadilan untuk semua (justice for all), dan pencapaian

tujuan pembangunan millenium (Millenium Development Goals- MDGs).

76

2. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai

kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) berdasarkan persyaratan dan

ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program

semacam ini secara internasional dikenal sebagai program Conditional Cash

Transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut

dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia

sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita,

atau bagi ibu hamil).

3. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan,

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang

kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target

Millennium Development Goals (MDGs). Secara khusus, tujuan PKH adalah:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

bagi Peserta PKH

2. Meningkatkan taraf pendidikan Peserta PKH

3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas,

bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga

Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin (KSM).3

3 Sri Masita Laluhang.JURNAL: Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam

Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten

Sangihe.

77

Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga, terhitung sejak saat

tersebut berubah menjadi berbasis Keluarga. Perubahan ini untuk

mengakomodasi prinsip bahwa keluarga (ayah, ibu dan anak), orang tua

memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan

masa depan anak. Karena itu keluarga adalah unit yang sangat relevan dengan

peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai

kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu

rumah tangga yang mencerminkan satu kesatuan pengeluaran konsumsi yang

dioperasionalkan dalam bentuk satu dapur.

4. Syarat Penerima Program Keluarga Harapan

PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang

dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan

memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:

a. Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita,

b. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak

pra sekolah), Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun),

c. Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15),

d. Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk

anak dengan disabilitas.

Seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai

apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi kewajibannya.

Agar memperoleh bantuan tunai, peserta PKH diwajibkan memenuhi

78

persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan

pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak.

a. Kesehatan

KSM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH

diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam

protokol pelayanan kesehatan sebagai berikut:

1. Bayi baru lahir (BBL) harus mendapat IMD, pemeriksaan segera saat

lahir, menjaga bayi tetap hangat, Vit K, HBO, salep mata, konseling

menyusui.

2. Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3

kali: pemeriksaan pertama pada 6-48 jam, kedua: 3-7 hari, ketiga: 8-28

hari. Anak usia 0-6 bulan harus diberikan ASI eksklusif (ASI saja).

3. Anak usia 0–11 bulan harus di imunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio,

Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap

bulan.

4. Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak

2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus.

5. Anak usia 12–59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan

ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.

6. Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan

untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Early Childhood Education) apabila

di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

79

b. Ibu hamil dan ibu nifas:

1.Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di

fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan

sekali pada usia 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali

pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.

2.Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

3.Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatan dan mendapat

pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV

dan VI setelah melahirkan.

c. Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan

dan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan/rumah singgah minimal 85%

dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung dengan

catatan sebagai berikut:

1. Peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk

didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar

(SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/Paket atau SMP/MTs/SMLB/Salafiyah

Wustha/Paket B termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran di

kelas minimal 85 % dari hari belajar efektif setiap bulan selama tahun

ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah

masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan

persyaratan pendidikan.

80

2. Bagi anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti

pendidikan regular dapat mengikuti program SD/MI atau SMP/MTs,

sedangkan bagi yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non

reguler yaitu SDLB atau SMLB.

3. Peserta PKH yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum

menyelesaikan pendidikan dasar; maka diwajibkan anak tersebut

didaftarkan /terdaftar ke satuan pendidikan reguler atau non-reguler

(SD/MI atau SMP/MTs, atau Paket A, atau Paket B).

4. Anak peserta PKH yang bekerja atau menjadi pekerja anak atau telah

meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut

harus mengikuti Program remedial ini adalah layanan rumah singgah atau

shelter yang dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan

Kemenakertrans untuk pekerja anak.

Bila kedua persyaratan di atas, kesehatan dan pendidikan, dapat dilaksanakan

secara konsisten oleh peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan

secara teratur. Meski Program Keluarga Harapan termasuk program jangka

panjang, namun kepesertaan PKH tidak akan bersifat permanen. Kepesertaan

penerima bantuan PKH selama enam tahun selama mereka masih memenuhi

persyaratan yang ditentukan, apabila tidak ada lagi persyaratan yang mengikat

maka mereka harus keluar secara alamiah (Natural Exit). Untuk peserta PKH

yang tidak keluar alamiah, setelah enam tahun diharapkan terjadi perubahan

perilaku terhadap peserta PKH dalam bidang pendidikan, kesehatan dan

peningkatan status sosial ekonomi. Pada tahun kelima kepesertaan PKH akan

dilakukan resertifikasi.

92

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasann Implementasi Program

Keluarga Harapan oleh Unit Pelaksana PKH Kabupaten Lampung Timur

dinilai menggunakan tolak ukur teori implementasi kebijakan yang

dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn secara umum sudah berjalan

meskipun masih terdapat banyak hambatan dalam Proses Implementasi.

Adapun variabel tersebut antara lain:

1. Standar dan tujuan kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan tertuang dalam Buku Pedoman Keluarga

Harapan Kementrian Sosial Republik Indonesia dan Inpres nomor 3 Tahun

2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1

tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan serta

Keputusan Bupati Lampung Timur B.173/09/SK/2015 Dan Keputusan bupati

Lampung Timur No. B.484/09/SK/2016 Tentang Pembentukan Tim

Koordinasi Teknis PKH kecamatan sekabupaten Lampung Timur, tersebut

standar/ukuran yang ditetapkan. Adapun tujuan dari kebijakan ini telah

dipahami oleh para pelaksana kebijakan yaitu ditujukan pada pengentasan

kemiskinan di Lampung Timur dengan memaksimalkan komponen kesehatan

dan pendidikan.

Terdapat juga hambatan pada penetapan Rumah Tangga Sasaran (Targeting),

yang mana dapat diselesaikan dengan menggunakan pola komunikasi lintas

sektor, serta optimalisasi struktur kelembagaan baik birokrasi baik UPPKH

atau Tim Koordinasi PKH kabupaten dan Pusat (Kementrian Sosial).

2. Sumber daya

Sumber Daya dalam implementasi Program Keluarga Harapan oleh Unit

Pelaksana PKH Kabupaten Lampung Timur, Terdapat Tiga Komponen yaitu:

Sumber Daya Manusia, Fasilitas pendukung dan Sumber Daya Finansial

(Pendanaan) dimana di masing-masing Komponen memiliki kekurangan atau

hambatan serta terdapat berbagai solusi teknis maupun nonteknis.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan oleh Unit

Pelaksana PKH Kabupaten Lampung Timur terjalin secara baik hal ini dapat

dilihat dari koordinasi yang dilakukan baik secara formal (sosialisasi)

maupun informal (diskusi) namun dengan intensitas yang kurang. Koordinasi

yang belum baik terjadi antar dinas terkait yaitu antara dinas kesehatan dan

dinas pendidikan.

128

Selain itu kurangnya koordinasi antara UPPKH kabupaten Dan PKH Pusat

(Kementrian Sosial) dalam Transfer data juga menjadi kendala dalam

penetapan data (targeting) dan pemutahiran data

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Struktur birokrasi di Unit Pelaksana Pogram Keluarga Harapan terkoordinasi

dengan baik dalam menjalankan tugas untuk menopang pengentasan

kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur baik itu secara internal maupun

eksternal.

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi lingkungan eksternal dalam pengimplementasian Program Keluarga

Harapan oleh Unit Pelaksana PKH Kabupaten Lampung Timur dalam arahan

pengentasan kemiskinan terlihat sangat mendukung, sehingga tidak ada lagi

alasan penentangan dari lingkungan eksternal kebijakan ini.

6. Sikap/kecenderungan para pelaksana

Sikap dari para pelaksana kebijakan Program Keluarga Harapan oleh Unit

Pelaksana PKH Kabupaten Lampung Timur dapat dikatakan sudah optimal

hal ini dilihat dari sikap penerimaan para pegawai tentang kebijakan yang

telah dirumuskan. Meskipun terdapat adanya komponen pendukung yang

dirasakan belum memenuhi kebutuhan dalam pengimplementasian

129

kebijakana yaitu kurangnya sumber daya keuangan dalam menjalankan

kebijakan tersebut terutama dalam hal fasilitas.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sudah seharusnya memberikan

perhatian yang lebih dalam mengembangkan Program Keluarga Harapan di

Kabupaten Lampung Timur dalam hal meningkatkan fasilitas untuk pegawai

Unit pelaksana PKH.

2. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur seharusnya meningkatkan kerja sama

dan koordinasi antar dinas yang terkait dengan Pelaksanaan PKH.

3. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan keterpaduan program antar instansi

terkait dalam Program Keluarga Harapan oleh Unit Pelaksana PKH

Kabupaten Lampung Timur dengan mengadakan forum-forum dan

pembuatan laporan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Program

Keluarga Harapan.

4. Pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai

bagian dari upaya membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat

miskin telah menunjukan hasil positif. Implementasi PKH menunjukan

kecenderungan peningkatkan partisipasi peserta PKH terhadap Fasdik dan

Faskes. Peningkatan partisipasi tersebut, akan berimplikasi pada peningkatan

kualitas pendidikan dan kesehatan peserta PKH. Dalam jangka panjang

perubahan sikap tersebut, dapat berkontribusi memutus mata rantai

kemiskinan. Hendaknya Pemerintah memberikan prioritas terhadap perluasan

130

dan kesinambungan PKH dengan memperluas jumlah penerima, serta

peningkatan persentase indeks bantuan PKH.

5. Dalam rangka meningkatkan kualitas Program Keluarga Harapan (PKH),

Pemerintah Daerah diharapkan dapat memperkuat peran kelembagaan PKH

dalam berbagai tingkatan, serta berkomitmen untuk memenuhi ketentuan

dana dampingan (sharing) PKH minimal 5% yang bersumber dari APBD

Kabupaten/Kota guna mendukung sukses pelaksaanaan PKH. Dukungan

tersebut dapat dipergunakan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan PKH

melalui pertemuan/rapat-rapat, peningkatan kapasitas pelaksana program

dalam berbagai tingkatan melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek),

pelatihan-pelatihan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

PKH.

131

97

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukur.M.1988.Perkembangan Pengantar Analisis Kebijakan Publik

Edisi Kedua. PT Buku Seru. Jakarta.

Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta .2008.

Arikunto, Suharsini. 2005. Menejemen Penelitian. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Bogdan dan Taylor. 1992. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Suatu

Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-Ilmu Sosial. Diterjemahkan oleh

Arief Furchan. Surabaya: Usaha Nasional

Creswell, J.W (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan

Mixes. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Darwanto, SS. 1992. Manajemen Produksi Acara Siaran. Japan Internasional

Goperation Agency. (JICA) Multi Media Training Centre (MMTC).

Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah

Mada University Perss.

Dye, Thomas. 1991. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali Press.

Meleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja

Rosdakarya Offset.

Nawawi, Ismail, 2009. Public Policy, Surabaya: Putra Media Nusantara.

Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Parsons, Wayne. 2001. Public Policy; Pengantar Teori dan Praktik Kebijakan.

Jakarta: Kencana

Rahayu Ningrum, Suci. 2009. Implementasi Program (FKPM) Forum Kemitraan

98

Ramadhan. Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisis Kebijakan Dari Formulasi

Kebijaksanaan Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara.

Sahya, Anggara. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia.

Saleha, Eha. 2005. Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung

Sinambela, Lijan Poltak dkk.2008. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan

dan Implementasinya. Jakarta: Bumi Aksara

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1995. Metode Penelitian Survey. PT.

Pustaka LP3ES. Jakarta.

Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2013.Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2008. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT. Refika

Aditama. Bandung.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model Model Pemberdayaan.

Gava Media. Yogyakarta.

Widodo, Joko. 2001. Good Governance; Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan

Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Insan

Cendikia. Surabaya.

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan publik, Yogyakarta: CAPS .2005. Teori & Proses

Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo

Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi

Kasus Komparatif. Jakarta: CAPS.

Dokomen

Syahputra Adisanjaya Suleman & Risna Resnawaty.jurnal PROGRAM

KELUARGA HARAPAN (PKH): ANTARA PERLINDUNGAN SOSIAL

DAN PENGENTASAN KEMISKINAN.volume 4. Universitas Padjajaran.

99

Eni Erdiyanti, dkk. 2017. Jurnal: IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA

HARAPAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA

TANJUNG PINANG. Prodi Ilmu Administrasi Negara, FISIP UMRAH

Sri Masita Laluhang.JURNAL: Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kendahe II

Kecamatan Kendahe Kabupaten Sangihe.

Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan Poin

lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga

Harapan

Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin

lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan

Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai

Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Data Jumlah Penerima bantuan Kabupaten Lampung Timur tahun 2014-2016.

UPPKH Kabupaten Lampung Timur.

Naskah Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH).2009. Kementerian

Sosial RI

Keputusan Bupati Lampung Timur No B.173/09/SK/2015 Tentang Pembentukan

Tim Koordinasi Teknis PKH kecamatan sekabupaten Lampung Timur

Keputusan bupati Lampung Timur No. B.484/09/SK/2016 Tentang Pembentukan

Tim Koordinasi Teknis PKH kecamatan sekabupaten Lampung Timur

Website

http://keluargaharapan.com/program-keluarga-harapan-efektif-turunkan-

kemiskinan/ diakses 16 november 2017 pukul 20.08 wib

www.lampung.bps.go.id diakses 20 September 2017 pukul 21.03 wib

http://www.suryaandalas.com/2016/03/pertumbuhan-ekonomi-masyarakat-

lampung.html. diakses 17 november 2017 pukul 21.03 wib)

www.BPS.Lampungtimur.go.id/, 20 September 2017 pukul 19.03 wib