Implementasi Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Emin Adhy Muhaemin Direktur Pengembangan Sistem Katalog

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LINGKUP PERBAIKAN PENGATURAN

A. PERCEPATAN PROSES PEMILIHAN MELALUI

E-TENDERING

B. MEMPERKENALKAN DATABASE KINERJA

PENYEDIA

C. PELAKSANAAN KONTRAK

D. AKSELERASI KATALOG ELEKTRONIK

(E-PURCHASING)

A. Percepatan Proses Pemilihan Melalui E-Tendering

1. Inovasi dalam pelaksanaan E-Tendering dalam SPSE yang

dikembangkan LKPP

2. Percepatan pelaksanaan proses E-Tendering untuk Pelalangan/Seleksi

3. Seleksi Umum shortlist Penyedia Jasa Konsultansi menjadi 3-5

Penyedia dari sebelumnya 5-7 Penyedia

4. Pelelangan/Seleksi kurang dari 3 dan minimal 1 Penawar tetap dapat

diteruskan ke tahapan berikutnya dengan melakukan negosiasi teknis

dan harga

5. Pelelangan Sederhana untuk pekerjaan dengan teknis yang dapat

distandarkan hanya mengkompetisikan harga

5. Seleksi Sederhana Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha

menggunakan metode Pascakualifikasi tidak ada shortlist

6. Sanggahan hanya dilakukan 1 kali untuk prakualifikasi maupun

pascakualifikasi

7. Penetapan Pemenang Pelelangan/Seleksi dengan nilai di atas Rp100 M

(barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya) atau Rp 10 M (jasa

konsultansi) tidak perlu ke Menteri

B. Memperkenalkan Database Kinerja Penyedia

1. Pemanfaatan Database Kinerja Penyedia yang dikembangkan oleh

LKPP secara Nasional

2. Memungkinkan tidak diperlukannya penilaian kualifikasi (duplikasi

proses)

3. Record kinerja Penyedia sehingga dapat dimanfaatk secara luas

4. Interaktif antara Penyedia, Pokja ULP, dan PPK

a. Dilakukan dengan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP)

b. Data bersumber dari input data yang dilakukan oleh Penyedia, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, LKPP atau hasil penarikan data dari SPSE atau Sistem lain yang terkoneksi dengan SPSE.

c. Dengan pemanfaatan SIKaP dapat hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi dan teknis.

d. Dapat menyebutkan merek/type/jenis pada spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan.

e. Teknis pelaksanaan sama dengan E-Tendering namun tidak memerlukan sanggahan dan sanggahan banding.

f. Waktu proses E-Tendering dapat dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kalender.

E-Tendering Cepat

1 • Pengumuman

2 • Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan

3 • Pemberian Penjelasan

4 • Upload Dokumen Penawaran

5 • Evaluasi Administrasi

6 • Evaluasi Teknis

7 • Evaluasi Harga

8 • Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi

9 • Penetapan Pemenang

10 • Pengumuman Pemenang

11 • Sanggahan

12 • SPPBJ dan Penandatanganan Kontrak

1 • Undangan

2 • Upload Penawaran Harga

3 • Evaluasi Harga Otomatis Oleh Sistem

4 • Pengumuman Pemenang

5 • Verifikasi IKaP

6 • SPPBJ dan Penandatanganan Kontrak

*Waktu proses: minimal 3 hari

*Waktu proses: minimal 12 hari

E-Tendering Cepat dengan SIKaP E-Tendering

Perbandingan Proses E-Tendering

C. Pelaksanaan Kontrak

1. Penunjukan Langsung untuk penyelesaian sisa pekerjaan akibat

dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK

Dalam hal dilakukan memutus kontrak secara sepihak oleh PPK

karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Pokja ULP dapat

melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan

berikutnya pada paket pekerjaan yang sama apabila ada atau

Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat

2. Pengadaan Barang yang sudah tersedia di pasar yang tidak melibatkan

pengguna dalam prosesnya untuk mencapai ouput yang telah

direncanakan dengan nilai s.d.200 juta bukti perjanjian berupa Bukti

Pembelian

3. Pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya harus dilakukan

pembayaran terlebih dahulu dapat dilakukan pembayaran sebelum

terselesaikannya pekerjaan. Contoh: sewa kantor, belanja online,

pembelian jurnal/buku di luar negeri, jasa penasehat hukum, dll

D. Akselerasi Katalog Elektronik (E-Purchasing)

1. Memperbanyak jumlah dan varian barang/jasa dalam Katalog

2. E-Purchasing dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat

Pengadaan/PPK atau pejabat lain yang ditetapkan oleh

PA/KPA/Pimpinan Institusi

3. Kewajiban bagi KLDI untuk membeli barang/jasa yang tercantum dalam

Katalog sesuai dengan kebutuhan KLDI dan kemampuan Penyedia

4. Kementerian Keuangan menyediakan informasi mengenai harga impor

dan beban perpajakan untuk barang/jasa yang akan dicantumkan dalam

katalog elektronik

ARAHAN PRESIDEN JOKOWI DALAM KAITAN E-KATALOG

Inpres No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan

kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan dalam

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian/Lembaga/

Pemerintah Daerah pada setiap Tahun Anggaran :

1. Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran

berjalan secara transparan, cermat, dan akuntabel sesuai peraturan

perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

2. Menyelesaikan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling

lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khususnya untuk

pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan

dalam waktu 1 (satu) tahun.

3. Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement).

4. Mendorong pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di

masing-masing Kementerian/Lembaga secara terkonsolidasi.

5. Mempercepat penyelesaian petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan

tugas Perbantuan dan Dekonsentrasi.

Inpres No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dasar Hukum E-Purchasing

• Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

• Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing.

• Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan sistem E-Purchasing.

Tambahan Dasar Hukum E-Purchasing untuk Pengadaan Obat

• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue)

STRATEGI PENGEMBANGAN E-KATALOG

E-Katalog

Nasional

Demand Driven (1)

Supply Driven (2)

Aggregasi Online Shop

(3) Kebijakan

Khusus/Program Strategis

(4)

Katalog Lokal (5)

UKM, Hasil riset, Produksi Dalam Negeri, Green Product

Bhinneka.com, Carrefour, dll

AMP, Industri Lokal, dll

Alkes, Karoseri, Ekspedisi,dll

Produk sektor yang diusulkan K/L/D/I

Maksud dan Tujuan E-Katalog dan e-Purchasing

1. Mengurangi biaya transaksi proses pengadaan;

2. Memperoleh cost reduction karena dilakukan konsolidasi & agregasi belanja;

3. Terstandarisasinya proses pengadaan dan spesifikasi barang/jasa yang dicantumkan dalam e-catalogue;

4. Mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah;

5. Meningkatkan kemampuan industri dalam menyediakan kebutuhan Pemerintah.

Pengertian E-Katalog dan e-Purchasing 1. E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat

daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu.

2. E-Catalogue Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibuat dan di kelola oleh LKPP (e-Catalog LKPP).

3. Pencantuman harga dan spesifikasi teknis suatu barang/jasa berdasarkan pada “perjanjian” antara Pemerintah dan Penyedia Barang/Jasa

4. Harga Pemerintah harus lebih baik atau minimal sama dengan harga non Pemerintah

5. E-Catalogue sebagai dasar bagi K/L/D/I melakukan pemesanan barang/jasa melalui e-Purchasing.

6. Aplikasi E-Purchasing merupakan aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang berbasis web, dapat diakses melalui website LPSE

Dibutuhkan beberapa K/L/D/I

Kebutuhan bersifat berulang

Harga tidak lebih mahal dibanding Swasta

Penyedia : Pabrikan, Main Distributor

1. Pre- Katalog

2. Framework

Contract

3. e-Katalog

4. E-Purchasing

Alur Proses e-Katalog

Alur Proses e-Katalog dan e-Purchasing Nasional

Dir. Peng. Sistem Katalog LKPP

Pokja e-Katalog LKPP

K/L/D/I Penyedia Barang/Jasa

KLARIFIKASI USULAN BARANG/JASA

USULAN

BARANG/JASA

STUDI KEBUTUHAN, SUPPLY CHAIN & LOGISTIC MANAGEMENT, SPESIFIKASI TEKNIS, SYARAT PENYEDIA, PROSES BISNIS PENYEDIA

USULAN BARANG/JASA

HASIL KLARIFIKASI

PRA KATALOG:

LELANG ATAU NON LELANG (NEGOSIASI)

PERJANJIAN TANDA TANGAN

OLEH KEPALA LKPP

E-KATALOG E-PURCHASING

Perkembangan Jumlah Komoditas & Produk e-Katalog

Jumlah Komoditas Jumlah Produk

*status s/d 12 Maret 2015

Perkembangan Transaksi melalui e-Purchasing

*status s/d 12 Maret 2015

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

NIL

AI

(JU

TA

AN

RU

PIA

H)

2012 2013 2014 2015*)

TAHUN

634.392

9.572.474

15.705.176

1.761.306

Kepala

LKPP Penyedia Barang/Jasa

e-Katalog

Pejabat

Pembuat

Komitmen

Pejabat

Pengadaan

Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi

Kontrak Payung

pesanan

pesanan

pesanan

Kontrak Pembelian

Kontrak Pembelian

SKEMA TRANSAKSI E-PURCHASING

TANTANGAN TRANSAKSI

E-PURCHASING

• E-katalog dan e-purchasing memangkas proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan/kontrak disesuaikan kesanggupan dan kesiapan penyedia memberikan pelayanan

• Sekalipun sdh ada RKO, penyedia tdk akan memproduksi secara masif jika pesanan tdk ada

• Obat daan alkes membutuhkan waktu untuk produksi dan/atau impor barang/bahan baku

• Kapasitas produksi setiap penyedia tetapk

• Pemenuhan pesanan dan kecepatan layanan vs pembayaran

• Obat atau alkes tidak ada proses pengadaan seperti biasa

Katalog Obat Pemerintah

• Salah satu komoditas dalam e-Katalog adalah Obat pemerintah

• Katalog obat dimulai pertama kali pada tahun 2013, menggunakan DOEN (Daftar Obat Esensial Nasional) sebagai dasar penentuan jenis obat

• Tahun 2014, pemilihan obat pada e-Katalog berdasarkan Formularium Nasional untuk menunjang JKN

Proses Pemilihan Katalog Obat Tahun 2014

Obat (sumber: Fornas)

Banyak Penyedia

Generik INN

Generik Nama Dagang

Tunggal/Terbatas

Generik INN

Generik Nama Dagang

Paten

• Dilakukan dengan

metode lelang itemized

harga

• Paket Pemilihan: Paket

1 & 2, Paket 3 & 4,

Paket 7 & 8, Paket

Sitotoksik, Paket 10 &

11, Paket 12 & 13

(dalam proses)

• Dilakukan dengan

metode negosiasi harga

• Paket Pemilihan: Paket

3, Paket 6, Paket 9,

Paket 9b, Paket 9c,

Paket 9d & 9e (dalam

proses)

Jumlah Penyedia Kategori Obat Metode Pemilihan

Rekapitulasi E-Purchasing Obat 2013-2014

2013 2014

Jenis obat 192 sediaan 685 sediaan

Paket /Transaksi N/A 4013 Paket

Nilai Transaksi Rp542.903.029.052 Rp804.803.766.528

Jenis Obat s/d Nilai

Transaksi 80% 46 sediaan (23,95%) 92 sediaan (13,34%)

Jenis Obat dengan Nilai

Transaksi < Rp. 1 M 101 sediaan (52,60%) 527 sediaan (76,93%)

Jenis Obat dengan Nilai

Transaksi < Rp. 200 Juta 51 sediaan (26,56%) 345 sediaan (50,36%)

Jenis Obat dengan Nilai

Transaksi < Rp. 10 Juta 6 sediaan (0,3%) 94 sediaan (13,72%)

Rekapitulasi E-Purchasing Obat 2013-2014

• Berdasarkan data e-Purchasing obat tahun 2014, dari 700 obat yang tercantum dalam katalog, terdapat lebih kurang 100 obat yang mempunyai nilai belanja cukup tinggi dengan total pembelian > 80% dari seluruh belanja obat

E-KATALOG ALAT KESEHATAN

Produk Katalog Alat Kesehatan

• Total 2045 produk alat kesehatan dalam katalog dengan rincian sebagai berikut:

No Kategori Jumlah No Kategori Jumlah

1 Alat Kontrasepsi 1 20 Kasa, Verband, Kapas 21

2 Alat Laboratorium 190 21 Komponen Penunjang Pelayanan

Kesehatan 28

3 Alat Suntik Sekali Pakai 17 22 Lubricating Jelly 2

4 Antiseptik dan Disinfektan 11 23 Mobile Suction Pump 4

5 Automatic Elektroforesis Protein 1 24 MRI 1

6 Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 87 25 NGT 10

7 Benang Bedah SMI 33 26 OK dan ICU 1487

8 Ceiling Pendant 2 27 Pembalut Elastis 3

9 CVC 6 28 Peralatan Hematologi dan Patologi -

Asesori Patologi 6

10 Dental Unit & Orthopedic 1 29 PHOTO THERAPY 3

11 Diagnostik 22 30 Photometer 3

12 Diagnostik - Reagensia 101 31 PONEK & PONED 49

13 Digital Operating Room 1 32 Radiologi 45

14 Electrocardiograph 2 33 Sarung Tangan 13

15 Hospital Furniture 146 34 Suction Pump AC 8

16 Image Guide Surgery 1 35 Surgical Mask 4

17 Immunology Analyzer Mini 4 36 Surgical Scrub 3

18 Infus Set, IV, Wing needle 33 37 Urologi 21

19 IV Catheter 34 38 Vein Viewer 1

Total 2405

Penyempurnaan Sistem E-Katalog dan E-Purchasing Terkait Obat

• Pemaketan lelang obat berdasarkan pengelompokkan wilayah

(daerah mudah, sedang, dan sulit distribusinya)

• Pemenang lelang obat lebih dari 1 penyedia (pemenang,

cadangan 1 dan cadangan 2)

• Dalam aplikasi e-purchasing :

• Dibuat stock barang, jika stock habis produk tetap tampil tapi

tidak bisa dibeli. Penyedia boleh menambah stock.

Pengurangan stock secara otomatis dari pemasanan

• Distributor melekat pada produk dan daerah

• Menu perbandingan produk dan harga

• Fitur negosiasi

• Penilaian kinerja layanan dan rating penyedia

• Penilaian kinerja pembayaran Satker