implementasi paradgima pembangunan dalam strategi rpjmd provinsi jawa barat (2008-2013)

Oleh : Rahadian Febry Maulana (24011021)

Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Widyo Nugroho SULASDI

Sekolah Arsitektur Perencanaan, dan

Pengembangan Kebijakan Magister Studi Pembangunan

2

ALUR PRESENTASI

3

I. APA YANG DITELITI ? Latar Belakang

Reformasi (1998)

UUD 1945

ORDE BARU Ø  MPR à Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Ø  Repelita I-VI (Berlaku Secara Nasional)

Amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali

MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, dan GBHN dihapuskan

Pemilihan Langsung Kepala Daerah

Diperkuatnya Otonomi Daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam NKRI

Ø  UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Ø  UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (5 tahun)

Setiap Kepala Daerah berhak menentukan arah pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD sesuai dengan visi misi yang diusungnya

Dalam RPJMD tidak terdapat penjabaran mengenai paradigma apa yang digunakan untuk melakukan pembangunan daerah selama satu periode

Jika terdapat penjabaran mengenai paradigma pembangunan yang digunakan, maka implementasi dari RPJMD dapat dievaluasi berdasarkan pada paradigma yang digunakannya

4

Cont’ Mengapa diteliti?

Strategi pembangunan daerah berpotensi hanya merepresentasikan kepentingan golongan tertentu (simpatisan/partai politik yang mendukung kepala daerah terpilih)

Akibat

Sebab

Pembangunan cenderung berorientasi proyek (Project Oriented)

Tidak ada UU yang mengatur kompetensi kepala daerah

Tidak ada pedoman perencanaan pembangunan seperti GBHN

Potensi pergantian kepala daerah setiap satu periode mengakibatkan perbedaan arah pembangunan, karena perbedaan visi,misi yang diusung

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian di wilayah Provinsi Jawa Barat. Adapun penelitian ini dilakukan untuk menjawab: 1.  Paradigma pembangunan apa yang digunakan oleh Provinsi Jawa Barat sebagai kerangka acuan teoretis

dalam menyusun strategi RPJMD tahun 2008-2013? 2.  Bagaimana Implementasi dari Paradigma Pembangunan yang digunakan dalam strategi RPJMD Provinsi

Jawa Barat selama periode 2008-2013?

Berpotensi terjadinya perubahan arah pembangunan setiap 5 (lima) tahun

1.  Setiap Kepala Daerah berhak menentukan arah pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD sesuai dengan visi misi yang diusungnya

2.  Dalam RPJMD tidak terdapat penjabaran mengenai paradigma apa yang digunakan untuk melakukan pembangunan daerah selama satu periode

MASALAH

RPJMD tidak dapat dievaluasi secara teoretis berdasarkan paradigma pembangunan

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT

Daerah Tertinggal (Kementrian Pembangunan

Daerah Tertinggal,2012) Daerah Tertinggal

(Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal,2012)

1. Penduduk miskin terbanyak urutan ke-3 (nasional) (4,65 Juta Jiwa, tahun 2014, BPS) 2. Jumlah Pengangguran terbesar urutan ke-3 (nasional) (9,78% tahun 2010, BPS) 3. Partisipasi kasar pendidikan rendah terutama jenjang Perguruan Tinggi (15,19% tahun 2012, BPS) 4. Memiliki 2 Kabupaten yang masuk Kategori Daerah Tertinggal (KPDT,2012) 5. Memiliki 60 Desa yang masuk Kategori Desa Tertinggal (KPDT, 2012)

5

5 Desa kategori tertinggal








6

Cont’ Ruang Lingkup Penelitian

1.  Menjabarkan strategi dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun

2008-2013.

2.  Menguraikan 3 (tiga) paradigma pembangunan (Pertumbuhan Ekonomi,

Kesejahteraan dan Sumberdaya Manusia) melalui pendekatan pohon

keilmuan, sehingga diketahui elemen dan kriteria dari elemen ketiga paradigma

pembangunan tersebut.

3.  Mengkorelasikan strategi RPJMD dengan elemen-elemen setiap paradigma

pembangunan menggunakan matriks korelasi, sehingga diketahui elemen dari

paradigma mana saja yang diterapkan dalam strategi RPJMD.

4.  Analisis implementasi elemen-elemen dari paradigma pembangunan yang

diterapkan dalam strategi RPJMD, berdasarkan data capaian pembangunan

makro tahun 2007 sampai tahun 2012 yang bersumber dari LKPJ Gubernur

tahun 2012 (LKPJ akhir periode), dan Jawa Barat Dalam Angka (publikasi BPS)

7

Cont’ Tujuan Penelitian

Asumsi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa semua data yang digunakan

dalam analisis, yaitu data indikator capaian pembangunan yang bersumber dari LKPJ

Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2012 (LKPJ Akhir Periode) dan Jawa Barat

Dalam Angka Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (Publikasi BPS) adalah benar dan

dapat dipercaya.

1.  Mengkaji implementasi paradigma pembangunan yang berpusat pada Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan dan Sumberdaya Manusia dalam strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.

2.  Melakukan analisis implementasi dari masing-masing elemen pembentuk Paradigma Pertumbuhan Ekonomi (akumulasi modal, industrialisasi, eksploitasi sektor primer, pasar bebas) Kesejahteraan (sentralistik, pelayanan publik, redistribusi, jaminan sosial) dan Sumberdaya Manusia (pemberdayaan, kesetaraaan) yang diterapkan dalam strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 berdasarkan data capaian pembangunan makro yang diperoleh dari LKPJ Gubernur Tahun 2012 (LKPJ akhir periode) dan Jawa Barat Dalam Angka (publikasi BPS).

8

Skematik Alur Penelitian II. Metodologi Penelitian

9

III. Manfaat Penelitian

1.  Memberikan peta tentang implementasi 3 (tiga) paradigma pembangunan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2008-2013.

2.  Memberikan kotribusi informasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat

tentang pelaksanaan dari Strategi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.

3.  Matriks korelasi antar elemen dari 3 (tiga) paradigma pembangunan

(Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan dan Sumberdaya Manusia) dapat

digunakan sebagai perangkat untuk mengetahui paradigma pembangunan

apa yang digunakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

lainnya, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota.

10

Unsur Pengembangan Penelitian

Dalam penelitian tesis ini unsur pengembangan terletak pada pembuatan dan

penerapan matriks korelasi antar kriteria dari 3 (tiga) paradigma

pembangunan (Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan, dan Sumberdaya

Manusia) dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.

11

IV. Survei Kepustakaan

Teori Perencanaan

Teori Sistem Pemahaman Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Teori Otonomi dan Desentralisasi Pembangunan Daerah

Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan

Jawa Barat 2008-2013

Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Provinsi Jawa Barat

RPJPD RPJMD

Struktur RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

Struktur RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

Konsep Pembangunan

Teori-Teori Pembangunan Pertumbuhan Ekonomi

Sumberdaya Manusia

Kesejahteraan

Pemahaman 3 (tiga) Paradigma Pembangunan

Struktur Jawa Barat dalam Angka (BPS)

Pemahaman Implementasi Paradigma Pembangunan dalam strategi RPJMD Provinsi

Jawa Barat Tahun 2008-2013

Strategi Pembanguan

Struktur LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2012

(akhir periode)

12

PERKEMBANGAN PARADIGMA PEMBANGUNAN

13

POHON ILMU PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI

1.

2. 3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

14

POHON ILMU PARADIGMA KESEJAHTERAAN

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

8.

9. 10.

11.

POHON ILMU PARADIGMA SUMBERDAYA MANUSIA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 9.

10

11.

12.

13.

14. 15.

16.

17.

18.

19. 20.

21.

22.

23.

24.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

15

16

PEMBENTUKAN MATRIKS KORELASI ANTAR ELEMEN PARADIGMA PEMBANGUNAN

Pohon Ilmu Paradigma Pertumbuhan Ekonomi

Pohon Ilmu Paradigma Sumberdaya Manusia

Pohon Ilmu Paradigma Kesejahteraan

1

2

3

17

CONTOH MATRIKS KORELASI ANTAR KRITERIA DARI ELEMEN-ELEMEN PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI (KEE.2.4)

18

STRUKTUR RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

“Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”

Misi Misi 1 : Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing

Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal Misi 3 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Misi 4 : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk

Pembangunan Berkelanjutan Misi 5 : Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi

Tujuan Pembangunan

1. Kualitas pendidikan, 2. Kesehatan, 3. Kompetensi kerja.

4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

5. Daya Beli 6. Ketahanan Pangan 7. Keseimbangan Lingkungan 8. Birokrasi yang Profesional

Permasalahan Pembangunan

1. Sosbud dan Kehidupan Beragama 2. Ekonomi

3. Infrastruktur Desa dan Keuangan Publik 4. Tata Ruang 5. SDA, Lingkungan Hidup 6. Ketertiban Umum

7. Keuangan 8. Hukum 9. Aparatur

10. Politik 11. Pemerintahan

151 Strategi

9. Infrastruktur

Visi

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun yang penyusunannya mengacu pada

RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

19

Kesesuaian RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dengan RPJPD Tahun 2005-2025 berdasarkan prioritas pembangunan (bidang-bidang)

No. Bidang Amanat RPJPD Jawa Barat Tahun 2005-2025

RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013

Keterangan

1. Pendidikan Pendidikan Cukup jelas

2. Kesehatan Kesehatan Cukup jelas 3. Keagamaan Keagamaan Cukup jelas 4. Kebudayaan Kebudayaan Cukup jelas 5. Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Cukup jelas 6. Pemuda dan Olahraga Pemuda dan Olahraga Cukup jelas

7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Cukup jelas

8. Sosial Sosial Cukup jelas

9. IPTEK

Komunikasi dan Informatika

Te r c a k u p d a l a m B i d a n g Komunikasi dan Informatika pada RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013

10. Industri dan Perdagangan Industri dan Perdagangan Cukup jelas 11. Pertanian dan Kelautan Pertanian dan Kelautan Cukup jelas 12. Kepariwisataan Kepariwisataan Cukup jelas 13. KUMKM KUMKM Cukup jelas

14. Investasi Daerah Penanaman Modal

Te r c a k u p d a l a m B i d a n g Penanaman Modal pada RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013

15. Energi Energi Cukup jelas

16. SDA dan Lingkungan Hidup

Bidang Lingkungan Hidup; Bidang Kependudukan; dan Bidang Tata Ruang

Tercakup dalam Bidang Lingkungan Hidup; Bidang Kependudukan; dan Bidang Tata Ruang pada RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013

20

No. Bidang Amanat

RPJPD Jawa Barat Tahun 2005-2025


Keterangan

17. Infrastruktur Wilayah B i d a n g P e k e r j a a n U m u m ; B i d a n g Perhubungan; Bidang Perumahan; Bidang ESDM

Tercakup dalam Bidang Pekerjaan Umum; Bidang Perhubungan; Bidang Perumahan; Bidang ESDM pada RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013

18. Kependudukan Kependudukan Cukup jelas 19. Politik

Bidang Perencanaan Pembangunan; Bidang Komunikasi dan Informatika; Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Tercakup dalam Bidang Perencanaan Pembangunan; Bidang Komunikasi dan Informatika; Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Di bidang politik, hanya kebijakan untuk meningkatkan peran perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik; penatahan hubungan eksekutif dan legislatif; dan penyusunan rencana induk daerah otonom yang tidak termuat dalam RPJMD 2008-2013.

20. Hukum dan HAM Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tercakup dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013

21. Keamanan dan Ketertiban

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


22. Aparatur dan Pelayanan Publik

Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


Cont’

21

No. Bidang Amanat RPJPD Jawa Barat Tahun 2005-2025


Keterangan

23. Keuangan Daerah B idang Otonomi Daerah , P e m e r i n t a h a n U m u m , Administrasi Keuangan Daerah, P e r a n g k a t D a e r a h , Kepegawaian dan Persandian


24 Tata Ruang Tata Ruang Cukup jelas

Cont’

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh bidang prioritas yang diamanatkan dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

telah diacu oleh RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

22

CONTOH STRATEGI DALAM RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

Misi 1 Sumberdaya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing

Tujuan Strategi Bidang

1.  Mendorong masyarakat kearah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kompetensi kerja.

2.  Menjadikan masyarakat

Jawa Barat yang sehat, berbudi pekerti luhur serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

1.  Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

2.  Melakukan gerakan tingkat provinsi untuk membuka seluas-luasnya paket A, Paket B dan Paket C dengan paradigma mengedepankan aktivitas proses belajar mengajar, termasuk pembukaan SMP seatap, SMA seatap secara meluas di berbagai kecamatan dan desa di Jawa Barat.

3.  Menyelenggarakan pendidikan dasar dengan biaya yang terjangkau.

4.  Mengembangkan pendidikan inklusif.

Pemerataan pendidikan

5.  Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

6.  Pengembangan metodologi dan teknik baca tulis bagi warga belajar.

7.  Mengembangkan perpustakaan di rukun tetangga.

Peningkatan kualitas

pelayanan dan infrastruktur pendidikan

23

IMPLEMENTASI MATRIKS KORELASI 3 (TIGA) PARADIGMA PEMBANGUNAN DALAM STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

151 Strategi dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

Hasil

24

PROSEDUR IMPLEMENTASI MATRIKS KORELASI ANTAR KRITERIA DARI ELEMEN PARADIGMA PEMBANGUNAN TERHADAP STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2008-2013

Elemen (1) Kriteria (A) (1.A)

Elemen (2) Kriteria (A) (2.A)

Matriks Korelasi (1.A) dengan (2.A)

151 Strategi dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun

2008-2013

Hasil Korelasi (1.A – 2.A)

Terpenuhi (bernilai “ + “) Tidak terpenuhi

(bernilai “ – ”)

Sebagian terpenuhi

(bernilai “+” dan “ – ”)

25

CONTOH MATRIKS KORELASI ELEMEN PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DIKAITKAN DENGAN STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2008-2013 (Contoh : KEE. 2.4)

Elemen-‐elemen pembentuk Paradigma Pertumbuhan Ekonomi

4. Pasar Bebas

2. Industrialisasi

A. Tersedianya teknologi padat modal (modern)

B. Adanya kemudahan dalam melakukan ekspor dan impor

A. Adanya kesamaan hak bagi semua pelaku usaha

B. Adanya infrastruktur

penunjang industri

C.Adanya peningkatan produk@vitas

D. Adanya pemusatan

kegiatan industri di wilayah perkotaan

Tidak terwujudnya kesamaan hak bagi semua pelaku usaha untuk menggunakan teknologi modern

Tidak terwujudnya kesamaan hak bagi semua pelaku usaha

dalam menggunakan infrastruktur penunjang industri

Terwujudnya kesamaan hak bagi semua pengusaha dalam meningkatkan produkNvitas

usahanya (M2:S16,29,36,37)

Tidak terwujudnya pusat kegiatan industri di wilayah perkotaan

yang memperha@kan hak bagi semua pelaku usaha

Tidak terwujudnya pusat kegiatan industri di wilaya perkotaan yang memudahkan distribusi ekspor

Tidak terwujudnya intervensi pemerintah dalam kegiatan industri di wilayah perkotaan

C. Rendahnya intervensi pemerintah dalam pasar

Tidak terwujudnya pasar bebas yang

didukung dengan penggunaan tekonologi modern

Tidak terwujudnya infrastruktur penunjang

industri yang mendukung pasar bebas

Tidak terwujudnya pasar bebas

yang mendorong peningkatan produk@vitas

Tidak terwujudnya penggunaan teknologi modern

dalam mendukung kegiatan ekspor dan impor

Terbangunnya infrastruktur penunjang dalam mendukung

kegiatanekspor dan impor (M3:S1-‐4)

Terwujudnya peningkatan produkNvitas

yang disertai dengan kemudahan dalam melakukan ekspor

M2:S16,29,36,37,42)

26

CONTOH PENGKARAKTERAN HASIL MATRIKS KORELASI ANTAR KRITERIA DARI ELEMEN PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DIKAITKAN DENGAN STRATEGI

RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013 DALAM BENTUK WARNA

Informasi Tepi : = Matriks korelasi antar kriteria dari elemen yang tidak mempunyai keterpautan dengan strategi RPJMD (Matriks Korelasi Negatif). = Matriks korelasi antar kriteria dari elemen yang mempunyai keterpautan dengan strategi RPJMD (Matriks Korelasi Positif). = Matriks korelasi antar kriteria dari elemen dengan dirinya sendiri (Matriks Identitas)

!!

27

PROSEDUR PENYEDERHANAAN MATRIKS ANTAR KRITERIA MENJADI MATRIKS KORELASI ANTAR ELEMEN

Matriks korelasi antar Kriteria Paradigma Pertumbuhan Ekonomi

dalam strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat

Tahun 2008-2013 dalam bentuk warna

Matriks korelasi antar Elemen Paradigma Pertumbuhan Ekonomi

dalam strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat

Tahun 2008-2013 dalam bentuk warna

Penyederhanaan/ Transformasi

28

CONTOH PENYEDERHANAAN HASIL MATRIKS KORELASI ANTAR ELEMEN PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DIKAITKAN DEGAN STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013 DALAM BENTUK WARNA

Informasi Tepi = Matriks korelasi antar elemen yang mempunyai keterpautan lemah dengan strategi RPJMD = Matriks korelasi antar elemen yang tidak mempunyai keterpautan dengan strategi RPJMD = Matriks korelasi antar elemen dengan dirinya sendiri (Matriks Identitas) = Matriks korelasi antar elemen yang mempunyai keterpautan kuat dengan strategi RPJMD

!

!

29

CONTOH REKAPITULASI HASIL MATRIKS KORELASI ANTAR KRITERIA PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2008-2013

30

Cont’

HASIL MATRIKS KORELASI PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI, KESEJAHTERAAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG DIKAITKAN

DENGAN STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013 DISAJIKAN DALAM TABEL SELANJUTNYA

31

HASIL MATRIKS KORELASI 3 (TIGA) PARADIGMA PEMBANGUNAN YANG DIKAITKAN DENGAN STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

32

Tujuan Pembangunan

Struktur RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

Strategi RPJMD

151 Strategi

Misi: 1.  Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing 2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal 3. Meningkatkan Ketersediaan dan Infrastruktur wilayah 4. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung

Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan 5. Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan

Kualitas Demokrasi

Visi : Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera

Matriks Korelasi antar elemen-elemen ketiga Paradimgma Pembangunan yang dikaitkan

dengan strategi RPJMD Jawa Barat 2008-2013

Pertumbuhan Ekonomi Elemen: 1. Pasar Bebas 2. Akumulasi Modal 3. Industrialisasi 4. Eksploitasi Sektor Primer

Paradigma Pembangunan

Kesejahteraan Elemen: 1. Sentralistik 2. Pelayanan Publik 3. Redistribusi 4. Jaminan Sosial

Sumberdaya Manusia Elemen: 1. Pemberdayaan 3. Berkelanjutan 5. Partisipasi Masyarakat 2. Kesetaraan 4. Produktivitas 6. Transparansi

57 Strategi yang mengandung elemen-elemen 3 (tiga)

Paradigma Pembangunan

1.  Di dalam misi 1 terdapat 14 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Pertumbuhan Ekonomi (Misi 1 terdapat 46 strategi).

2.  Di dalam misi 2 terdapat 24 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan (Misi 2

terdapat 46 strategi).

3.  Di dalam misi 3 terdapat 8 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan (Misi 3

terdapat 18 strategi).

4.  Di dalam misi 4 terdapat 6 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Sumberdaya Manusia (Misi 4 terdapat 18 strategi).

5.  Di dalam misi 5 terdapat 5 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Sumberdaya Manusia (Misi 5 terdapat 22 strategi).

SKEMA KETERKAITAN VISI, MISI, STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013 DENGAN 3 (TIGA) PARADIGMA PEMBANGUNAN

33

Visi: Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera

No

.

Misi Strategi Paradigma

1 2 3 4

1. S u m b e r d a y a Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing

1. Melakukan gerakan tingkat provinsi untuk membuka seluas-luasnya paket A, Paket B dan Paket C dengan paradigma mengedepankan aktivitas proses belajar mengajar, termasuk pembukaan SMP seatap, SMA seatap secara meluas di berbagai kecamatan dan desa di Jawa Barat.

2.  Menyelenggarakan pendidikan dasar dengan biaya yang terjangkau. 3.  Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. 4.  Mengembangkan perpustakaan di rukun tetangga. 5. Menjamin tersedianya tenaga dan fasilitas kesehatan yang terjangkau dan

berkualitas 6. Memberikan pelayanan perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. 7. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial. 8. Menyantuni PKRI/Janda PKRI dan keluarga pahlawan serta terpeliharanya

nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan kejuangan, dan kesetiakawanan sosial. 9. Mengembangkan sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya,

regional Jawa Barat. 10. Menurunkan angka kematian ibu dan anak, membiasakan pemeriksaan

kehamilan pada instalasi atau Puskesmas. 11. Meningkatkan kualitas budaya program hidup bersih dan sehat serta makanan

yang bergizi, melalui pembangunan puskesmas disetiap kecamatan, puskesmas berfungsi PONED, rumah sakit keliling (Mobile Hospital), perbaikan gizi masyarakat, perbaikan lingkungan permukiman, pengadaan air baku dan air bersih bagi kebutuhan domestik secara merata di setiap desa.

1. Paradigma Kesejahteraan

KETERKAITAN VISI, MISI, STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013 DENGAN 3 (TIGA) PARADIGMA PEMBANGUNAN

34


1 2 3 4

12. Pelatihan keterampilan bagi perempuan agar mandiri. 13. Pencegahan perdagangan anak dan perempuan. 14. Pendidikan formal dan non formal dengan sasaran kaum wanita.

2. M e n i n g k a t k a n P e m b a n g u n a n Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal

1.  Mewujudkan harmonisasi dan integrasi peraturan dan ketentuan pendukung investasi di daerah.

2.  Memfasilitasi pemberian fasilitas penanaman modal bagi penanam modal serta jaminan keamanan dan kepastian hukum.

3.  Meningkatkan pelaksanaan kebijakan investasi di Jawa Barat serta kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien di bidang investasi diantaranya percepatan proses perijinan penanaman modal.

4.  Membentuk forum investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

5.  Membentuk forum interaksi investor mitra Jawa Barat (West Java Partner). 6.  Meningkatkan promosi yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan

terkait di Jawa Barat serta kerjasama investasi antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan swasta.

7.  Menyusun paket peluang investasi yang layak untuk ditawarkan kepada penanam modal.

8.  Meningkatkan teknologi budidaya dan pengawetan perikanan air laut, air payau dan air tawar.

9.  Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata, kualitas sumber daya pariwisata termasuk sumber daya manusia pemandu wisata, kualitas pelayanan dan informasi pariwisata, kualitas objek dan daya tarik wisata untuk peningkatan daya saing serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

1. Paradigma

Pertumbuhan Ekonomi

Cont’

35


1 2 3 4

10. Memfasilitasi perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus serta penyediaan promotion and business center yang representatif.

11. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa.

12. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian, penyuluhan, diversifikasi produk usaha, pengembangan benih/bibit unggul, ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana serta meningkatkan pendapatan usaha tani dan komoditas serta penyerapan tenaga pertanian, perkebunan, dan peternakan.

13. Melaksanakan inovasi dan teknologi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang ramah lingkungan serta menurunkan tingkat kehilangan hasil pasca panen.

14 Meningkatkan produksi perikanan, ketersediaan dan pendistribusian benih/induk yang berkualitas, ketersediaan sarana dan prasarana budidaya perikanan serta penyerapan tenaga kerja perikanan.

15. Meningkatkan kualitas tata guna lahan dan air, terkendalinya konversi lahan pertanian serta pencetakan lahan persawahan.

16 Mengendalikan hama dan penyakit tanaman, ternak, dan ikan. 17. Meningkatkan produksi dan produktivitas pangan pokok, beras jagung dan kedelai. 18. Menurunkan tingkat kehilangan hasil pasca panen, kerawanan pangan masyarakat

terhadap pangan. 19. Meningkatkan sinergitas pengembangan industri, penguasaan teknologi industri

terutama industri tekstil, produk tekstil, industri keramik serta penyerapan tenaga kerja oleh industri besar.

20. Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha IKM serta mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi).

21. Mengembangkan jejaring usaha pengolahan hasil serta penguatan pasar untuk industri hilir.

2. Paradigma Kesejahteraan

Cont’

36


1 2 3 4

22. Melaksanakan pengembangan aneka usaha dan pengelolaan kehutanan. 23. Membina dan mengembalikan usaha-usaha bidang kehutanan. 24. Mengembangkan lembaga penyuluhan swakarsa mandiri.

3. M e n i n g k a t k a n Ketersediaan dan Infrastruktur wilayah

1. Meningkatkan pembangunan jaringan jalan dan Jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat.

2. Mengembangkan sistem transportasi massal (Mass Rapid). 3. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. 4. Meningkatnya rehabiltiasi dan pemeliharaan prasarana lalu lintas serta

pengendalian dan pengamanan lalu lintas. 5. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan. 6. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan. 7. Mengurangi timbulan sampah pada sumbernya dan pengembangan

teknologi pemanfaatan sampah. 8. Meningkatkan cakupan layanan dan distribusi energi dan ketenagalistrikan

1.  Paradigma

Pertumbuhan Ekonomi

2.  Paradigma

Kesejahteraan

4. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya T a m p u n g Lingkungan Untuk P e m b a n g u n a n Berkelanjutan

1. Meningkatkan kualitas program keluarga berencana. 2. Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. 3. Mewujudkan kerjasama bidang ketransmigrasian serta meningkatkan

kemampuan transmigran. 4. Meningkatkan peran serta masyarakat desa hutan dalam pengamanan

kawasan hutan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

5. Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya air, udara, hutan dan lahan.

6. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui gerakan rehabilitasi lahan kritis (GRLK).

1. Paradigma

Sumberdaya Manusia

Cont’

37


1 2 3 4

5. M e n i n g k a t k a n E f e k t i v i t a s P e m e r i n t a h a n Daerah dan Kualitas Demokrasi

1. Mantapnya budaya aparatur yang profesional dan cerdas. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tramtibmas. 3. Mewujudkan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam

pembangunan. 4. Pengembangan kelembagaan demokrasi lokal. 5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.

1 . P a r a d i g m a

Sumberdaya Manusia

1.  Di dalam misi 1 terdapat 14 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Pertumbuhan Ekonomi

(Misi 1 terdapat 46 strategi).

2.  Di dalam misi 2 terdapat 24 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Pertumbuhan Ekonomi dan

Kesejahteraan (Misi 2 terdapat 46 strategi).

3.  Di dalam misi 3 terdapat 8 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Pertumbuhan Ekonomi dan

Kesejahteraan (Misi 3 terdapat 18 strategi).

4.  Di dalam misi 4 terdapat 6 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Sumberdaya Manusia (Misi

4 terdapat 18 strategi).

5.  Di dalam misi 5 terdapat 5 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Sumberdaya Manusia (Misi

5 terdapat 22 strategi).

Kesimpulan dan Saran 38

V. IMPLEMENTASI PENELITIAN Skema Analisis

Hasil Matriks Korelasi Paradigma Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan dan Sumberdaya Manusia yang dikaitkan dengan strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

Paradigma Kesejahteraan 1.  Elemen Sentralistik 2.  Elemen Pelayanan Publik 3.  Elemen Redistribusi/Transfer

Pemerintah 4.  Elemen Jaminan Sosial

Paradigma Pertumbuhan Ekonomi

1.  Elemen Akumulasi Modal 2.  Elemen Industrialisasi 3.  Elemen Eksploitasi Sektor

Primer 4.  Elemen Pasar Bebas

Paradigma

Sumberdaya Manusia

1. Elemen Pemberdayaan

2. Elemen Kesetaraan

Data 1. L K P J G u b e r n u r

Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 (Akhir Periode).

2. Jawa Barat dalam

Angka (BPS).

Pengklasifikasian Data

Analisis Implementasi elemen-elemen 3 (tiga) Paradigma Pembangunan yang terpenuhi dalam

strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

Model Fungsional masing-masing elemen Elemen paradigma = f (x, y,)

Indikator

Indikator capaian pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan LKPJ Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 (Akhir masa jabatan) dan Jawa Barat dalam Angka (Publikasi BPS)

39

No Indikator Sumber Data yang tersedia Pencantuman capaian target setiap tahun

1 Laju Pertumbuhan Investasi LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2012 Tidak tercantum

2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2012 2009, 2010, 2011, 2012

3 Kemantapan Infrastruktur Jalan LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2012 2009, 2010, 2011, 2012

4 Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri

Jawa Barat Dalam Angka 2007-2010 Tidak tercantum

5 Hasil Produksi Padi Jawa Barat Dalam Angka 2007-2012 Tidak tercantum

6 Hasil Produksi Perikanan Jawa Barat Dalam Angka 2007, 2009, 2011, 2012 Tidak tercantum

7 Tingkat Ekspor LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2012 Tidak tercantum

8 Tingkat Impor LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2012 Tidak tercantum

9 Balita Gizi Buruk Jawa Barat Dalam Angka 2005, 2011, 2012 Tidak tercantum

10 Angka Kematian Bayi Jawa Barat Dalam Angka 2007-2012 2009, 2010, 2011, 2012

11 Cakupan Pelayanan Air Bersih (perkotaan)

LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2012 Tidak tercantum

12 Angka Partisipasi Kasar SD, SLTP, SLTA, dan PTN

LKPJ Tahun 2008-2013 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (SD, SLTP,

SLTA). 2010, 2012 (PTN)

Tidak tercantum

13 Belanja Subsidi Jawa Barat Dalam Angka 2007-2012 Tidak tercantum

14 Belanja Hibah Jawa Barat Dalam Angka 2007-2012 Tidak tercantum

15 Angka Kematian Ibu LKPJ Tahun 2008-2013 2005, 2011, 2012 Tidak tercantum

Klasifikasi Data

40

Cont’

No Indikator Sumber Data yang tersedia Pencantuman capaian target setiap tahun

16 Jumlah Penduduk Miskin LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2012 Tidak tercantum 17 Angka Melek Huruf LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2012 Tidak tercantum 18 UMKM Jawa Barat Dalam Angka 2007-2012 Tidak tercantum 19 Indeks Pembangunan Gender LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2011 2009-2012 20 Indeks Pemberdayaan Gender LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2011 2009-2012

Mengacu pada pembahasan tabel di atas, diketahui bahwa dari 20 indikator capaian pembangunan yang digunakan dalam penelitian ini, hanya 5 indikator yang memiliki capaian target tahunan, sementara 15 indikator lainnya tidak memiliki capaian target per tahun.

41

PROSEDUR ANALISIS IMPLEMENTASI ELEMEN 3 (TIGA) PARADIGMA PEMBANGUNAN DALAM RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

Analisis

Data yang tersedia :

2007 = 87,3 (Angka Kondisi Awal/ AKA)

2008 = 88,1

2009 = 89,5

2010 = 92

2011 = 95

2012 = 97

Data yang mewakili tahun berlaku RPJMD 2008-2013 dirata-ratakan

88,1+89,5+92+95+97

5 = 92,3 (Angka rata-rata/AR)

Jika AR < AKA, maka

menunjukkan makna negatif “-”

Jika AR > AKA, maka

menunjukkan makna positif “+”

42

1. CONTOH ANALISIS IMPLEMENTASI ELEMEN AKUMULASI MODAL DARI PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI

MELALUI INDIKATOR LAJU PERTUMBUHAN INVESTASI DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Akumulasi Modal = f (Laju pertumbuhan investasi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)

A. Analisis Laju Pertumbuhan Investasi

Sumber: Todaro, 2000

43

�  Berdasarkan penghitungan rata-rata laju pertumbuhan investasi tahun 2008 sampai dengan

tahun 2012, diketahui nilai rata-rata laju pertumbuhan investasi di Provinsi Jawa Barat selama 5

(lima) tahun sebesar 6,81%.

�  Nilai rata-rata tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai kondisi awal pada tahun 2007 yaitu

9,33% (sebelum pemberlakuan RPJMD 2008-2013) atau dalam konteks ini laju pertumbuhan

investasi di Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 2,52% dari tahun 2007. Penurunan

tersebut bermakna negatif, dengan penurunan ini maka peluang-peluang terbukanya lapangan

pekerjaan baru, dan peningkatan pendapatan daerah dari sektor investasi sulit terwujud. Kondisi

tersebut tidak sesuai dengan misi kedua yang diusung Provinsi Jawa Barat, yaitu meningkatkan

pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal.

�  Dengan demikian melalui analisis indikator laju pertumbuhan investasi di Jawa Barat, diketahui

bahwa implementasi elemen akumulasi modal selama 5 (lima) tahun tidak menghasilkan capaian

yang lebih baik dari kondisi awal pada tahun 2007 (sebelum pemberlakuan RPJMD 2008-2013).

Cont’

44

B. Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Cont’

•  Berdasarkan penghitungan rata-rata tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2008 sampai

dengan tahun 2012 pada grafik di atas, diketahui nilai rata-rata tingkat partisipasi angkatan

kerja di Provinsi Jawa Barat selama 5 (lima) tahun sebesar 62.88%.

45

Cont’

•  Dengan demikian melalui analisis indikator tingkat partisipasi angkatan kerja, diketahui

bahwa implementasi elemen akumulasi modal selama 5 (lima) tahun menghasilkan

capaian yang melampaui angka pada kondisi awal tahun 2007 (sebelum pemberlakuan

RPJMD 2008-2013).

HASIL ANALISIS IMPLEMENTASI ELEMEN-ELEMEN YANG LAIN DISAJIKAN DALAM TABEL SELANJUTNYA

•  Nilai rata-rata tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai kondisi awal pada tahun

2007 yaitu 62.5% (sebelum pemberlakuan RPJMD 2008-2013) atau dalam konteks ini

tingkat partisipasi angkatan kerja di Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 0,38%

dari tahun 2007. Hal tersebut bermakna positif dan sesuai dengan misi kedua Provinsi

Jawa Barat, yakni meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal.

46

No Elemen Indikator Hasil

1. Pasar Bebas Ekspor Nilai ekspor lebih besar dibandingkan dengan kondisi awal (Tahun 2007)

Impor Nilai Impor lebih rendah dibandingkan dengan kondisi awal (Tahun 2007)

2. Industrialisasi Kemantapan Infrastruktur Jalan Mengalami peningkatan kualitas dibandingkan dengan kondisi awal (Tahun 2007)

Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri

Mengalami penurunan jumlah pekerja dibandingkan kondisi awal (Tahun 2007)

3. Akumulasi Modal Pertumbuhan Investasi Mengalami penurunan nilai dibandingkan kondisi awal (Tahun 2007)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Menunjukan peningkatan jumlah dibandingkan kondisi awal (Tahun 2007)

4. Eksploitasi Sektor Primer

Produksi Padi Mengalami peningkatan jumlah dibandingkan dengan kondisi awal (Tahun 2007)

Produksi Perikanan Mengalami peningkatan jumlah dibandingkan dengan kondisi awal (Tahun 2007)

HASIL ANALISIS IMPLEMENTASI ELEMEN PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

47

HASIL ANALISIS IMPLEMENTASI ELEMEN PARADIGMA KESEJAHTERAAN DALAM STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

No. Elemen Indikator Hasil

1. Sentralistik Balita Gizi Buruk Mengalami penurunan jumlah dibandingkan dengan kondisi awal (Tahun 2007)

Angka Kematian Bayi Mengalami peningkatan jumlah dibandingkan dengan kondisi awal (Tahun 2007)

2. Pelayanan Publik Cakupan Pelayanan Air Bersih

Menunjukkan peningkatan kualitas dibandingkan dengan kondisi awal (Tahun 2007)

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan

Menunjukkan kurangnya partisipasi dalam pendidikan (SLTA dan PT) dibandingkan dengan

kondisi awal (Tahun 2007)

3. Redistribusi/ Transfer Pemerintah

Belanja Subsidi Mengalami penurunan nilai dibandingkan kondisi awal (Tahun 2007)

Belanja Hibah Menunjukkan peningkatan nilai dibandingkan kondisi awal (Tahun 2007)

4. Jaminan Sosial Jumlah Penduduk Miskin Mengalami penurunan jumlah dibandingkan dengan kondisi awal (Tahun 2007)

Angka Kematian Ibu Mengalami peningkatan jumlah dibandingkan dengan kondisi awal (Tahun 2007)

48

HASIL ANALISIS IMPLEMENTASI ELEMEN PARADIGMA SUMBERDAYA MANUSIA DALAM STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

No. Elemen Indikator Hasil

1. Pemberdayaan Angka Melek Huruf Mengalami peningkatan angka melek huruf dibandingkan dengan angka kondisi awal

(Tahun 2007)

Jumlah UMKM Mengalami peningkatan jumlah dibandingkan dengan jumlah kondisi awal (Tahun 2007)

2. Kesetaraan Indeks Pembangunan Gender Mengalami peningkatan kesenjangan antara pria dan wanita dibandingkan dengan kondisi awal

(Tahun 2007)

Indeks Pemberdayaan Gender Menunjukkan peningkatan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan Kondisi Awal (Tahun 2007)

49

2. Analisis Keterkaitan antara Ketiga Paradigma Pembangunan dalam Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya menggunakan pendekatan paradigma Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan sebagai kerangka acuan dalam menyelesaikan persoalan pembangunan Jawa Barat, yang didalamnya termasuk persoalan kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum menerapkan paradigma pembangunan sebagai suatu kesatuan yang saling melengkapi. Mengacu pada Gambar IV. 24 diketahui bahwa masalah kemiskinan bukan hanya terkait dengan paradigma Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan, melainkan erat juga kaitannya dengan paradigma Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu ketiga paradigma pembangunan tersebut harus menjadi titik masuk (entry point) sebagai kerangka acuan dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan di Jawa Barat.

50

3. Analisis Paradigma Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 Berdasarkan Perspektif Kontekstual

Penggunaan Paradigma pembangunan sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan pembangunan di Jawa Barat harus ditempatkan dalam perspektif kontekstual. Hal ini bermakna bahwa pemilihan paradigma pembangunan harus ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat Jawa Barat, sesuai dengan situasi dan kondisi riil pembangunan di Jawa Barat.

51

VI. Kesimpulan dan Saran A. Kesimpulan

1.  Paradigma pembangunan yang berpusat pada Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan merupakan kerangka acuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun strategi RPJMD Tahun 2008-2013. Sementara itu paradigma yang berpusat pada sumberdaya manusia bukan merupakan kerangka acuan dalam penyusunan strategi RPJMD tersebut.

2.  Dari ketiga paradigma pembangunan, hanya ada 2 (dua) paradigma yang keseluruhan elemen-elemennya terpenuhi dalam strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, yakni Paradigma Pertumbuhan Ekonomi melalui elemen: (1) akumulasi modal, (2) industrialisasi, (3) pasar bebas dan (4) eksploitasi sektor primer, serta Paradigma Kesejahteraan melalui elemen: (1) sentralistik, (2) pelayanan publik, (3) redistribusi/transfer pemerintah dan (4) jaminan sosial.

3.  Paradigma yang elemen-elemenya tidak terpenuhi secara keseluruhan adalah Paradigma Sumberdaya Manusia. Adapun elemen yang terpenuhi hanya 2 (dua) elemen dari 6 (enam) elemen, yaitu elemen: (1) kesetaraan dan (2) pemberdayaan, sedangkan elemen yang tidak terpenuhi adalah elemen (1) produktivitas, (2) transparansi, (3) berkelanjutan dan (4) partisipasi masyarakat.

4. Kesimpulan Implementasi Paradigma Pertumbuhan Ekonomi

No. Elemen Kesimpulan 1. Akumulasi Modal Telah diimplementasikan

2. Industrialisasi Telah diimplementasikan

3. Eksploitasi Sektor Primer Telah diimplementasikan

4. Pasar Bebas Telah diimplementasikan

5. Kesimpulan Implementasi Paradigma Kesejahteraan

No. Elemen Kesimpulan 1. Pelayanan Publik Telah diimplementasikan

2. Sentralistik Telah diimplementasikan

3. Redistribusi/Transfer Pemerintah Telah diimplementasikan

4. Jaminan Sosial Telah diimplementasikan

6. Kesimpulan Implementasi Paradigma Sumberdaya Manusia

No. Elemen Kesimpulan 1. Kesetaraan Telah diimplementasikan

2. Pemberdayaan Telah diimplementasikan

3. Berkelanjutan Belum diimplementasikan

4. Partisipasi Masyarakat Belum diimplementasikan

5. Produktivitas Belum diimplementasikan

6. Transparansi Belum diimplementasikan 52

Cont’

53

Cont’ 7. Meskipun secara teoretis Paradigma Pertumbuhan Ekonomi dan Paradigma

Kesejahteraan telah menjadi kerangka acuan dalam pembangunan Provinsi Jawa Barat, namun hal ini belum dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat. (Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 masih menempati urutan ke-3 sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, yakni sebesar 4,65 juta jiwa).

8.  Sementara itu hingga tahun 2014, Provinsi Jawa Barat masih tercatat memiliki dua

daerah yang masuk dalam kategori daerah tertinggal, yakni Kabupaten Garut dan Kabupaten Sukabumi, dengan demikian implementasi paradigma pembangunan di Jawa Barat secara makro belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan.

9.  Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak melengkapi capaian target tahunan pada seluruh indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerahnya. Dari 20 indikator yang digunakan dalam penelitian ini, hanya 5 (lima) indikator yang memiliki capaian target tahunan.

10.Tidak adanya capaian target tahunan pada sebagian besar indikator-indikator

pembangunan di Jawa Barat mengindikasikan bahwa terdapat kelemahan dalam bidang

pengawasan pembangunan, sehingga bidang tersebut harus diperkuat.

54

11. Dalam PP No. 8/2008 yang mengatur tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah, dikatakan bahwa penyusunan rancangan awal dan rancangan akhir dari RPJMD dilakukan oleh Bappeda. Dengan demikian Bappeda memiliki peran penting dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan.

Cont’

B. Saran

1.  Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu melengkapi dan menyampaikan kepada publik seluruh data-data yang merepresentasikan kinerja pemerintahan, terutama data terkait target tahunan pada setiap indikator yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.

2.  Mengacu pada Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, diketahui bahwa Jawa

Barat masih memiliki 2 (dua) Kabupaten dengan status daerah tertinggal. Sementara itu fokus dari dokumen RPJMD adalah untuk memecahkan permasalahan yang terdapat pada daerah tertinggal. Kondisi ini bersifat paradoksal mengingat pembangunan jangka menengah Jawa Barat (RPJMD) telah berjalan selama 10 tahun. Adapun model solusi untuk hal ini dilampirkan dalam lampiran (Lampiran D1 dan Lampiran D2).

55

Cont’ 3. Mengacu pada PP No. 79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, disebutkan bahwa pengawasan ditujukan untuk menjamin pembangunan berjalan efisien, efektif dan sesuai dengan rencana. Sementara itu dalam perencanaan pembangunan Jawa Barat tidak dicantumkan seluruh target tahunan dalam indikator yang digunakannya. Kondisi ini bersifat paradoksal, mengingat pengawasan pelaksanaan pembangunan mencakup pengawasan terhadap capaian target setiap tahun. Adapun model solusi untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat dilampirkan dalam lampiran (Lampiran E)

4. Untuk meminimalkan potensi kegagalan pembangunan daerah, idealnya seorang Kepala

Daerah terpilih harus benar-benar memahami permasalahan pembangunan di daerahnya dan mampu mentransformasikan pemahamannya kedalam strategi dan program kerja yang tepat sasaran dengan menggunakan pendekatan teoretis, sehingga terbangun kerangka analisis yang lebih baik dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan.

5. Mengingat seorang Kepala Daerah memiliki kewenangan yang sangat luas untuk

menentukan pembangunan, sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, maka pemerintah pusat perlu membuat undang-undang yang mengatur kompetensi setiap calon Kepala Daerah, sehingga meminimalkan potensi terpilihnya Kepala Daerah yang tidak memiliki kompentensi dalam memimpin daerahnya.

56

Cont’ 6. Dalam menentukan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah setiap 5 (lima)

tahun, Kepala Daerah terpilih perlu memperhatikan keberlangsungan prioritas pembangunan yang belum tercapai pada periode sebelumnya, mengingat pembangunan merupakan proses gradual sehingga kesinambungan pembangunan perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri.

7. Untuk mendorong terwujudnya pembangunan yang efektif dan efisien, pemerintah Provinsi

Jawa Barat idealnya memiliki peta tematik yang berkaitan dengan seluruh permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, dalam konteks ini peta tematik yang dimaksud contohnya adalah peta sebaran jumlah penduduk miskin, tingkat pendidikan masyarakat per wilayah, jumlah pengangguran dan sebagainya.

8. Matriks korelasi 3 (tiga) paradigma pembangunan (Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan

dan Sumberdaya Manusia) dapat digunakan sebagai perangkat/instrumen untuk mengetahui paradigma pembangunan apa yang digunakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah lainnya, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota.

9. Kerangka berpikir sistem (system thinking) bisa digunakan untuk menganalisis

keterkaitan strategi RPJMD dengan 3 (tiga) paradigma pembangunan (Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan dan Sumberdaya Manusia)

57

Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT)

Menetapkan 6 Kriteria Daerah Tertinggal

Dengan 22 Indikator Daerah Tertinggal

1.  Kabupaten Garut 2.  Kabupaten Sukabumi Daerah Tertinggal

Model Solusi

2. Rendahnya perekonomian Masyarakat

A.  Mengurangi

persentase penduduk miskin

B.  Meningkatkan konsumsi perkapita

1. Rendahnya kualitas SDM

A.  Meningkatkan

IPM

3. Infrastruktur A.  Meningkatkan panjang jalan yang

diaspal B.  Meningkatkan persentase

penggunaan listrik C.  Meningkatkan persentase

penggunaan air bersih D.  Meningkatkan jumlah prasarana

kesehatan/1000 penduduk E.  Meningkatkan jumlah SD-SMP/

1000 penduduk F.  Meningkatkan jumlah dokter/1000

penduduk G.  Meningkatkan jumlah desa dengan

pasar permanen

4. Aksesibilitas A.  Memperpendek jarak

dari desa ke fasilitas pendidikan

B.  memperpendek jarak dari desa ke fasilitas kesehatan

5. Kemampuan keuangan daerah

A.  Menurunkan Celah Fiskal

6. Keterisolasian daerah berdasarkan karakteristik daerah

A.  Menurunkan persentase desa rawan banjir B.  Menurunkan persentase desa rawan longsor C.  Menurunkan persentase desa berlahan kritis D.  Menurunkan persentase terjadinya konflik

di perdesaan

Contoh Skema Model Solusi Desa Tertinggal

Penjelasan Lebih Rinci disajikan Dalam Tabel

58

TABEL KOMPONEN MODEL SOLUSI DAERAH TERTINGGAL KABUPATEN GARUT

Daerah tertingal Kabupaten Garut No Kriteria Indikator Nilai Model Solusi

1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia

A. IPM. 71,70 (2011) (Susenas,BPS)

Meningkatkan IPM >71,70

2. Rendahnya Perekonomian Masyarakat

A. Persentase penduduk miskin

13,47% (2011) (Susenas,BPS)

Mengurangi persentase penduduk miskin > 13,47%

B. Konsumsi per kapita. Rp 353.999 (2011) (Susenas, BPS)

Meningkatkan konsumsi per kapita > Rp 353.999

3.

Infrastruktur

A. Panjang jalan yang sudah diaspal.

78,58% (2012) (Podes, BPS)

Meningkatkan Panjang jalan yang sudah diaspal

>78,58% B. Panjang jalan yang belum diaspal.

21,42% (2012) (Podes, BPS)

C. Persentase pengguna listrik.

98,91% (2010) (Podes, BPS)

Meningkatkan persentase pengguna listrik >98,91%

D. Persentase pengguna telepon.

6,49% (2010) (Podes, BPS)

Meningkatkan persentase pengguna telepon >6,49%

E. Persentase penggunaan air bersih. _ _

F. Jumlah desa dengan pasar tanpa bangunan permanen.

376 desa (2011) (Podes, BPS)

Mengurangi desa dengan pasar tanpa bangunan permanen <376 desa

G. Jumlah prasarana kesehatan/1000 penduduk.

_ _

H. Jumlah dokter/1000 penduduk. _ _

I. Jumlah SD-SMP/1000 penduduk.

1 (2011) (Podes, BPS)

Meningkatkan jumlah SD-SMP/1000 penduduk >1

59

Daerah tertingal Kabupaten Garut No Kriteria Indikator Nilai Model Solusi

4. Aksesibilitas A. Rata-rata jarak dari desa ke kota kabupaten.

_ _

B. Persentase desa dengan jarak ke fasilitas pendidikan >3Km

98,94% (2010) (Podes, BPS)

Memperbanyak fasilitas pendidikan yang berjarak

dekat dengan desa

C. Persentase desa dengan jarak ke pelayanan kesehatan >5Km

76% (2008) (Podes,BPS)

Memperbanyak fasilitas pelayanan kesehatan yang berjarak dekat dengan desa

5. Kemampuan keuangan daerah yang rendah

A. Celah fiskal 281.959 Juta (2010) (DEPKEU)

Menurunkan celah fiskal <281.959 Juta

6. Ke te r i so las ian daerah berdasarkan karakteristik daerah

A. Persentase desa rawan gempa bumi.

78,65% (2011) (Podes, BPS)

Mengurangi persentase desa rawan gempa

>78,65% B. Persentase desa

rawan banjir _ _

C. Persentase desa rawan longsor

39,21 (2011) (Podes, BPS)

Mengurangi persentase desa rawan longsor <39,21

D. Persentase desa di kawasan lindung.

_ _

E. Persentase desa berlahan kritis.

33,87% (2011) (Podes, BPS)

Mengurangi persentase desa berlahan kritis <33,87%

F. Persentase desa rawan konflik satu tahun terakhir.

3,48% (2010) (Podes, BPS)

Mengurangi persentase terjadinya konflik di perdesaan

<3,48%

Cont’

60

TABEL KOMPONEN MODEL SOLUSI DAERAH TERTINGGAL KABUPATEN SUKABUMI

Daerah tertingal Kabupaten Sukabumi No Kriteria Indikator Nilai Model Solusi

1. R e n d a h n y a k u a l i t a s sumberdaya manusia

A. IPM.

71,49 (2012)

Meningkatkan IPM >71,49

2. Rendahnya Perekonomian Masyarakat

A. Persentase penduduk miskin 9,72% (2012) Mengurangi persentase

penduduk miskin <9,72% B. Konsumsi per kapita. Rp 404.727 (2011) Meningkatkan konsumsi per

kapita >Rp 404.727 3.

Infrastruktur

A. Panjang jalan yang sudah diaspal.

82,97% (2012)

Meningkatkan Panjang Jalan yang Sudah Diaspal

>82,97% B. Panjang jalan yang belum diaspal.

17,03% (2012)

C. Persentase pengguna listrik. 96,95% (2010) Meningkatkan persentase

pengguna listrik >96,95% D. Persentase pengguna

telepon. 5,48% (2010) Meningkatkan persentase pengguna telepon >5,48%

E. Persentase pengguna air bersih. _ _

F. Jumlah desa dengan pasar tanpa bangunan permanen.

333 desa (2011) (Podes, BPS)

Memperbanyak pasar dengan bangunan permanen di desa-

desa. G. Jumlah prasarana

kesehatan/1000 penduduk.

_ _

H. Jumlah dokter/1000 penduduk. _ _

I. Jumlah SD-SMP/1000 penduduk.

1 (2011) (Podes, BPS)

Meningkatkan jumlah SD-SMP/1000 penduduk >1

Cont’ Daerah tertingal Kabupaten Sukabumi No Kriteria Indikator Nilai Model Solusi

4. Aksesibilitas A. Rata-rata jarak dari desa ke kota kabupaten. _ _

B. Persentase desa dengan jarak ke fasilitas pendidikan >3Km

97,33% (2010) (Podes,BPS)

Menurunkan persentase desa dengan jarak ke fasilitas

pendidikan >3 Km <97,33%

C. Persentase desa dengan jarak ke pelayanan kesehatan >5Km

92% (2008) (Podes,BPS)

Menurunkan persentase desa dengan jarak ke pelayanan

kesehatan >5 Km <92%

5. Kemampuan keuangan daerah yang rendah

A. Celah fiskal 304.564 Juta (2010) (DEPKEU)

Menurunkan Celah fiscal >304.564

6. Ke te r i so las ian daerah berdasarkan karakteristik daerah

A. Persentase desa rawan gempa bumi.

85,01% (2011)

(Podes, BPS)

Mengurangi persentase desa rawan gempa

bumi <85,01% B. Persentase desa rawan

longsor 37,33 (2011) (Podes, BPS)

Mengurangi persentase desa rawan longsor <37,33

C. Persentase desa rawan banjir

17,17 (2011) (Podes, BPS)

Mengurangi persentase desa rawan banjir <17,17

D. Persentase desa di kawasan lindung.

_ _

E. Persentase desa berlahan kritis.

_ _

F. Persentase desa rawan konflik satu tahun terakhir.

_ _

61

62

Contoh Model Solusi Kelemahan Pengawasan Pembangunan

UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

PP No. 79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Inspektorat Provinsi Jawa Barat “sebagai aparat pengawas intern

pemerintah di tingkat Provinsi yang bertanggung jawab kepada

Gubernur”

DPRD Provinsi Jawa Barat “sesuai dengan fungsinya

melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di dalam wilayah kerjanya”

Lemahnya Pengawasan Pembangunan di Provinsi

Jawa Barat

Model Solusi

1.  Inspektorat meningkatkan pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah 2.  Inspektorat meningkatkan pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu 3.  Inspektorat meningkatkan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan

kegiatan; dan 4.  monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa. 5.  DPRD meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, keputusan kepala daerah

atau kebijakan yang ditetapkan pemenrintah daerah. 6.  DPRD melakukan rapat kerja maupun rapat dengar pendapat ketika terdapat permasalahan dari

pelaksanaan pembangunan daerah. 7.  DPRD membentuk panitia khusus untuk membahas secara mendalam terhadap suatu permasalahan.

63

Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Magister Studi Pembangunan

Terimakasih..

Wassalamualaikum..

implementasi paradgima pembangunan dalam strategi rpjmd provinsi jawa barat (2008-2013)

Government & Nonprofit