implementasi langkah-langkah strategis pelaksanaan...
TRANSCRIPT
Implementasi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018Sanggau, 28 Maret 2018
KEMENTERIAN KEUANGAN RI KPPN SANGGAUDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2018
2
Memastikan K/L melaksanakan Belanja dengan efektif, efisien dan optimal serta taat azas, untuk menjamintercapainya program strategis nasional danmendorong pertumbuhan ekonomi.
Menjaga kredibilitas pelaksanaan APBN, denganmenjamin ketepatan waktu belanja negara selarasdengan kecukupan penerimaan dan ketersediaankas Pemerintah
Petunjuk Langkah-langkah StrategisPelaksanaan Anggaran KementerianNegara/Lembaga Tahun Anggaran 2018 (Surat nomor S-1717/PB/2018 tanggal 15 Februari 2018)
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Langkah langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2018(Surat nomor S-1717/PB/2018 tanggal 15 Februari 2018)
3
A
Melakukan reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan, dancapaian kinerja :
1.Mereviu atas DIPA 2018a) Kesesuaian penggunaan kodefikasi pada DIPA yang dapat mempengaruhi proses
pencairan anggaran, misal kode kantor bayar, kode lokasi, dan/atau sumber dana:b) Catatan pada Halaman IV DIPA, misal “tanda blokir”.
2.Melaksanakan reviu atas rencana kegiatana) Menetapkan petunjuk teknis/operasional pelaksanaan kegiatan yang mudah
dipahami, dilaksanakan, dan akuntabel serta memuat penanggungjawab kegiatan,jadwal kegiatan, dan kebutuhan dana
b) Menetapkan target capaian output selama 1 tahun anggaranc) Menyesuaikan rencana kegiatan dengan ketersediaan danad) Mereviu DIPA sejalan dengan perubahan kebijakan program/kegiatan pada KL.
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Langkah langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2018(Surat nomor S-1717/PB/2018 tanggal 15 Februari 2018)
4
B
Peningkatan penertiban penyampaian data suplier dan data kontrak:
1. Satker memastikan kebenaran dan kesesuaian data suplier pada SPM dengan datasupplier pada SPAN, berupa:
a) Informasi pokok supplier, diantaranya Nama Supplier, NPWP Supplier, NomorSupplier, dan Kode Satker mitra kerja Supplier
b) Informasi lokasi Supplier diantaranya Alamat Supplier, Kode Pos, Kode KPPN, danTipe Supplier
c) Informasi Rekening Supplier, diantaranya Nama Pemilik Rekening Supplier, NomorRekening Supplier, serta Kode Bank dan Nama Bank tempat rekening Supplierberada
2. Satker segera menandatangani kontrak pengadaan apabila telah ditetapkan pemenanglelang dan menghindari penandatanganan kontrak menjelang akhir tahun anggaran
3. Menyampaikan data kontrak termasuk addendum paling lambat 5 hari kerja setelahkontrak ditandatangani melalui sarana tercepat pada Jam Kerja
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Langkah langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2018(Surat nomor S-1717/PB/2018 tanggal 15 Februari 2018)
5
Terhadap kontrak yang terlambat didaftarkan satker diatur sebagai berikut :a. Apabila waktu pendaftaran data kontrak/addendum kontrak tidak
bersamaan dengan waktu pengajuan SPM, maka data kontrak dapatdidaftarkan kembali ke KPPN setelah terlebih dahulu mendapatDispensasi Pendaftaran Data Kontrak/Addendum dari Kepala KPPN.
b. Apabila waktu pendaftaran data kontrak/addendum kontrak bersamaandengan waktu pengajuan SPM, maka data kontrak/addendum kontrakdapat didaftarkan kembali ke KPPN setelah terlebih dahulu mendapatDispensasi Pendaftaran Data Kontrak/Addendum Kontrak dari KepalaKPPN, dan SPM baru dapat diajukan ke KPPN 5 HK setelah terdaftar.
CKetepatan waktu penyelesaian tagihan
Satker untuk segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan terhadap pekerjaan yang telah selesai terminnya ataukegiatan yang telah selesai pelaksanaannya
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
FORMAT SURAT DISPENSASI PENDAFTARAN DATA KONTRAK
6
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SURAT PERNYATAAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
7
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Proses Penyelesaian Tagihan
BAST
INVOICE/PPK
SPP
SPM
KPPN5 HK
5 HK
5 HK
2 HK
17 Hari Kerja
SP2D
8
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Monitoring Penyelesaian Tagihan
9
Untuk SPM-LS yang ditujukan kepada penyedia barang/jasa, paling kurang memuat:
1Untuk SPM-UP/GUP/ TUP/PTUP, paling kurang memuat:
Nomor dan tanggal SPP
2
3Untuk SPM-LS yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas, paling kurang memuat:
a. Nomor dan tanggal SPP;
b. Nomor dan tanggal Perjanjian/Kontrak; dan
c. Nomor dan tanggal Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) atau Berita
Acara Serah Terima BAST);
a. Nomor dan tanggal SPP;
b. Nomor dan tanggal Surat Keputusan/Surat Tugas
menyampaikan kepada Satker bahwa
dalam uraian SPM yang diajukan agar dilengkapi dengan
catatan sebagai berikut:
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Monitoring Penyelesaian Tagihan
10
1Memproses SPM yang diajukan Satker sesuai ketentuan yang berlaku, apabila norma
penyelesaian tagihan masih dalam batas jangka waktu 17 hari kerja
2
3
Dalam hal jangka waktu penyelesaian tagihan melebihi 17 hari kerja, KPPN meminta
Satker untuk melampirkan Surat Pernyataan SPM melebihi batas waktu, pada saat
pengajuan SPM
Melaporkan jumlah surat pernyataan pengajuan SPM Satker yang mengalami
keterlambatan penyelesaian tagihan, kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan setiap
triwulan
4Dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelesaian tagihan, KPPN dapat melakukan
koordinasi dengan Satker terkait permasalahan dalam penyelesaian tagihan
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN TAGIHAN LEBIH DARI 17 (TUJUH BELAS) HARI KERJA
11
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 12
D Peningkatan akurasi rencana penarikan dana denganrealisasi pembayaran.tagihan
1. KPPN memastikan pengajuan SPM yang nilainyamasuk dalam klasifikasi transaksi besar sesuaidengan rencana penarikan dana (RPD) Harian yang telah disampaikan.
2. Satker melakukan pemutakhiran data rencanapenarikan dana apabila terdapat perubahan rencanapenarikan dana di atas Rp500 Miliar.
3. Melakukan Review terhadap akurasi DIPA HalamanIII dengan realisasi pembayaran. Jika terdapatketidaksesuaian, maka harus dilakukan RevisiHalaman III DIPA
Langkah langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2018(Surat nomor S-1717/PB/2018 tanggal 15 Februari 2018)
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 13
E Pengendalian Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP).
Langkah langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2018(Surat nomor S-1717/PB/2018 tanggal 15 Februari 2018)
UP
- UP dipertimbangkan dengan kebutuhan Satker selama 1bulan
- Melakukan Revolving jika penggunaan sudah 50%- Jika Membutuhkan dana lebih besar dapat mempercepat
frekuensi GUP ataupun meminta TUP- Apabila dalam 2 bulan sejak tanggal SP2D GUP terakhir
satker belum melakukan revolving, KPPN akanmenyampaikan surat teguran kepada satker
- Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut, KPAmenyampaikan surat penjelasan keterlambatan revolvingUP kepada Kepala KPPN
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Surat Penjelasan Keterlambatan Revolving UP
14
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 15
E Pengendalian Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP).
Langkah langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2018(Surat nomor S-1717/PB/2018 tanggal 15 Februari 2018)
TUP
Pengajuan TUP disertai dengan rincian penggunaan TUP
TUP habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan
TUP digunakan untuk keperluan mendesak dan tidak bersifat LS
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 16
Pengajuan TUP
Pertanggungjawaban TUP
KPPN melakukan scan terhadap rincian rencana penggunaan TUP sebagai arsip untuk dijadikan bahan pengujian SPM-PTUP pada front office KPPN
Pengendalian PengelolaanTambahan Uang Persediaan (TUP)
KPPN meneliti kesesuaian antara penggunaan TUP dengan rencana penggunaanTUP, dengan ketentuan sebagai berikut: pada saat Satker mengajukan SPM-PTUP, petugas front office KPPN
mencocokkan kesesuaian realisasi penggunaan TUP dengan rincian rencanapenggunaan TUP.
pencocokan tersebut dilakukan dengan membandingkan antara ADK SPM-PTUP dan lampiran SPP dengan arsip rincian rencana penggunaan TUP.
dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan rencana penggunaan dana TUPdan tidak disertai dengan surat penjelasan mengenai ketidaksesuaianpenggunaan pada TUP oleh KPA, KPPN meminta kepada KPA untukmelengkapi SPM-PTUP dengan surat penjelasan
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Surat Penjelasan Ketidaksesuaian Penggunaan Dana TUP
17
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 18
Tindak Lanjut Hasil Reviu
Pengendalian Pengelolaan Uang Persediaan (UP) / Tambahan Uang Persediaan (TUP)
Atas hasil reviu pengelolaan UP/TUP dan rekapitulasi terhadapSPM-PTUP yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan TUP,KPPN membuat catatan dalam daftar
Berdasarkan hasil reviu pengelolaan UP/TUP, KPPN melakukan:a. Menyampaikan surat teguran kepada satker yang terlambat
mengajukan pertanggungjawaban UP/TUP dengan tembusankepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan
b. Tidak memberikan TUP lagi kepada Satker yang sudahmelakukan perpanjangan pertanggungjawaban TUP lebih dari 2kali
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 19
FAntisipasi dan penyelesaian pagu minus
1. Dalam rangka mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus, KPPN meminta Satker untuk :a. Melakukan pemutakhiran data RKAKL/DIPA, apabila terdapat
revisi POK;b. Tidak melakukan revisi yang berakibat pada pengurangan alokasi
terhadap pagu yang sudah dikontrakkan;c. Meneliti ketersediaan dana sampai dengan level akun sebelum
mengajukan SPM;d. Segera melakukan revisi anggaran apabila terdapat potensi
terjadinya pagu minus sebelum dilakukan pembayaran.
2. Dalam hal terdapat pagu minus ( pembayaran gaji dan/atau tunjanganyang melekat pada gaji dan terkait non belanja pegawai), harusdiselesaikan melalui mekanisme revisi DIPA.
Langkah langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2018(Surat nomor S-1717/PB/2018 tanggal 15 Februari 2018)
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 20
GAkurasi penyaluran dana bantuan sosial dan bantuanpemerintah secara tepat waktu dan tepat sasaran.
1. Satker agar berkoordinasi dengan eselon I K/L Induk terkait penetapan pedomanumum/petunjuk teknis/operasional pelaksanaan pembayaran Bansos dan Banpersehingga Bansos dan Banper dapat segera disalurkan kepada penerima sesuaidengan jadual yang telah ditentukan.
2. Penyaluran bansos dilakukan melalui bank penyalur, untuk meningkatkanketertiban pelaksanaan Bansos tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Memastikan validitas data penerima Bansos;b. Dalam hal terdapat perbedaan data penerima Bansos antara bank penyalur dengan
satker agar dilakukan verifikasi, validasi, dan rekonsiliasi;c. Segera melakukan perbaikan atau penggantian data penerima Bansos apabila tidak
ditemukan ketidaksesuaian hasil verifikasi, validasi, dan rekonsiliasi, misalnyadalam hal penerima meninggal atau pindah alamat;
d. Memastikan bahwa dana bansos yang disalurkan melalui bank penyalur diterimaoleh penerima bansos paling lama 30 hari kalender sejak dana bansos ditransferdari Rekening Kas Negara ke rekening bank penyalur; dan
e. Menginstruksikan Bank Penyalur agar segera menyetorkan sisa dana Bansos yangtidak tersalurkan ke rekening kas negara.
3. Dalam hal penyaluran bansos langsung kepada penerima bantuan, maka KPPN meminta satker untuk memastikan data supplier penerima bantuan (nama dannomor rekening) telah benar dan masih aktif pada saat mengajukan SPM ke KPPN.
Langkah langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2018(Surat nomor S-1717/PB/2018 tanggal 15 Februari 2018)
Intergritas │ Profesionalisme │ Sinergi │ Pelayanan │ Kesempurnaan 21