implementasi kebijakan penuntasan buta aksara al- (studi ...repository.umrah.ac.id/3961/1/siti...
TRANSCRIPT
1
Implementasi Kebijakan
Penuntasan Buta Aksara Al-Qur’an
(Studi di Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun)
Siti Khawarin1, Rumzi Samin2, Imam Yudhi Prastya3
E-Mail : [email protected]
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji
ABSTRAK
Kebijakan penuntasan buta Aksara Al-Qur’an merupakan sebuah kebijakan yang
bertujuan merubah sikap atau perilaku masyarakat. Pelaksanaan kebijakan
penuntasan buta aksara Al-Qur’an ini masih banyak terdapat kendala, maka dari itu
perlunya dukungan dari pihak-pihak terkait. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengimplmentasian surat keputusan bupati no 123 A tahun 2006.
Informan dalam penelitian adalah pihak-pihak terkait dalam penerapan kebijakan
penuntasan buta aksara Al-Qur’an, guru-guru serta masyarakat selaku orangtua Santri
di Kecamatan Meral Barat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan
teknik triangulasi. Hasil penelitian ini dilihat dari dimensi isi kebijakan, terbentuknya
kebijakan ini atas dasar memenuhi kebutuhan masyarakat serta kepedulian
pemerintah daerah untuk merubah perilaku masyarakat serta menjadikan masyarakat
pandai membaca, memahami serta mengamalkan isi Al-Qur’an. Sumber daya
manusia dan sarana prasarana kemudian berpengaruh dalam jalannya penerapan
kebijakan ini. Dari analisis dimensi lingkungan kebijakan pihak pelaksana program
berupaya mengatasi setiap kendala, meskipun belum maksimal seperti pengalihan
jam belajar pada Santri sesuai kebutuhan dan membuat program keagamaan lainnya.
Jadi, karakteristik BMPG-TPQ Kecamatan Meral Barat merupakan sebuah lembaga
yang dibawahi oleh BMPG-TPQ Kabupaten Karimun yang menangani pengelolaan
TPQ yang ada di Kabupaten Karimun. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah
diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan
penuntasan buta aksara Al-Qur’an ini belum optimal, karena dalam penerapannya
masih terdapat kekurangan. Saran dari penelitian ini adalah pemerintah daerah
beserta pihak terkait hendaknya melakukan sosialisasi terkait kebijakan penuntasan
buta aksara Al-Qur’an secara merata, meningkatkan kualitas pendidik, membuat
program-program keagamaan guna mendukung pelaksanaan kebijakan ini.
Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Penuntasan buta aksara Al-Qur’an
1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH 2,3 Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH
2
PENDAHULUAN
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU, No 9, 2015
: Pasal 1 ayat 6). Artinya pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kebebasan
untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola, dan mengoptimalisasikan potensi-potensi
sumber daya daerah serta mengatur arah pembangunan daerah sesuai dengan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi pada prinsipnya kewenangan tersebut
merupakan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Dengan demikian, secara struktural pemerintah daerah tetap berada pada koordinasi
pemerintah pusat.
Untuk menunjang Visi Pemerintah Daerah kabupaten karimun yang maju
mandiri, berbudaya dilandaskan Iman dan Taqwa serta Misi Pemerintah Kabupaten
Karimun yang mengembangkan sektor industri, perdagangan, pariwisata dan sektor
pertanian. Pemerintah daerah Kabupaten Karimun mempunyai 4 (empat) azam
penggerak salah satunya yakni azam iman dan Taqwa. Tidak hanya sebagai
implementasi dari salah satu azam kabupaten karimun, yakni azam iman dan taqwa.
Pendirian dan pengelolaan TPQ di kabupaten karimun juga berlandaskan dari Surat
Keputusan Bupati Karimun tentang penuntasan buta aksara Al-Qur’an. Dengan turut
mengedepankan citra budaya melayu yang berlandaskan nilai-nilai keislaman,
Pemerintah Kabupaten Karimun menjadikan penuntasan buta aksara Al-
Qur’an sebagai bagian terpenting dari pembangunan daerah. Surat Keputusan Bupati
3
Kabupaten Karimun serta azam Iman dan Taqwa kemudian menjadi landasan
pendirian dan pengelolaan TPQ di Kabupaten Karimun. Dengan diaturnya pendirian
dan pengelolaan TPQ Pembina serta pendidik diharapkan mampu ikut mencerdaskan
para penerus bangsa.
Pada penelitian kali ini, peneliti hanya berfokus pada satu kecamatan yang ada
di Kabupaten Karimun. Kecamatan tersebut dinilai layak untuk menjadi tempat
penelitian dalam implementasi kebijakan penuntasan buta aksara Al-Qur’an karena
merupakan kecamatan yang baru dimekarkan berdasarkan Peraturan Daerah Tahun
2012 yang paling banyak jumlah penduduknya. Kecamatan Meral Barat merupakan
kecamatan baru yang berhasil meraih gelar juara umum 2 (dua) kali berturut-turut
dibanding dengan kecamatan lain yang ada di kabupaten karimun pada MTQ tingkat
Kabupaten Karimun tahun 2017 dan 2018.
Tabel 1
Juara Umum MTQ Kabupaten Karimun
No. Kecamatan Tahun/MTQ ke
1. Belat 2015/7
2. Kundur Utara 2016/8
3. Meral Barat 2017/9
4. Meral Barat 2018/10
5. Moro 2019/11
Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019
4
Berdasarkan hasil observasi pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti,
kebijakan ini hadir dan tercetuskan adalah karena adanya kesepakatan antara Kantor
Departemen Agama Kabupaten Karimun dan Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun.
Hal ini disepakati untuk mensukseskan kurikulum pendidikan formal yang
menyatakan bahwa anak-anak bisa baca Al-Qur’an pada tingkat sekolah dasar. Upaya
untuk mengedepankan pendidikan agama yang dianggap paling membantu adalah
bekerjasama dalam hal penentuan dan penerapan kebijakan ini.
Terlepas dari bagaimana penerapan dan pengelolaannya tidak menutup
kemungkinan banyak diantara TPQ-TPQ lain yang dinilai kurang dan belum
menunjukkan hasil yang diharapkan. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan acuan bagaimana pengelolaan dan penerapan penuntasan buta aksara
Al-Qur’an yang baik dan benar. Sehingga penerapan surat keputusan bupati ini sesuai
dengan yang diharapkan. Perbandingan yang ada dapat menjadikan pengajaran bagi
sebuah penerapan. Pada akhirnya kegagalan serta keberhasilan dari sebuah
pengimplementasian juga dapat diukur dari letak perbedaan dari cara penerapannya.
Pengelolaan TPQ kemudian menjadi daya tarik tersendiri untuk diteliti.
Bagaimana penerapan SK bupati dan penerapan azam iman dan takwa menjadi
landasan pendirian dan pengelolaan TPQ mampu mengantarkan Kabupaten Karimun
bisa meraih gelar juara yang tidak hanya sekali. Tidak hanya memaksimalkan potensi
daerah sendiri, tetapi dengan adanya landasan tersebut menjadikannya prioritas
tersendiri dalam eksistensi daerah itu sendiri. Sehingga jika mendengar nama
Kabupaten Karimun orang-orang akan mengingat gelar juara umum yang diraihnya.
5
Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi
Kebijakan Penuntasan Buta Aksara Al-Qur’an (Studi Kasus Kecamatan Meral
Barat)”
BAHAN DAN METODE
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan
kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata
lisan ataupun tulisan dari informan yang diteliti. Lokasi penelitian ini berada di
Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun. Tepatnya di Kantor BMPG-TPQ
Kabupaten Karimun dan Kecamatan Meral Barat, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karimun dan beberapa TPQ Kecamatan Meral Barat dengan alasan
Kecamatan Meral Barat merupakan kecamatan yang baru dimekarkan berdasarkan
Peraturan Daerah Tahun 2012 yang paling banyak jumlah penduduknya.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara pada informan dan lokus yang
telah ditentukan, semua hasil yang diperoleh direduksi dan dianalisis secara deskriptif
dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam penelitian ini yang menjadi alat
pengumpulan data adalah peneliti sendiri. Peneliti terjun sendiri kelapangan dengan
menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. Peneliti menggunakan teknik
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
6
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian ini, implementasi kebijakan penuntasan buta aksara Al-Qur’an
diukur dengan model implementasi kebijakan Merillee S. Grindle (Subarsono:2011)
yang terdiri dari isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Isi kebijakan terdiri
enam indikator yakni kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat,
derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan dan pelakasana
program. Sedangkan lingkungan implementasi terdiri dari tiga indikator yakni
kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari actor yang terlibat,
karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa dan tingkat kepatuhan dan
adanya respon dari pelaksana.
Isi Kebijakan
1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
Pada dasarnya pembentukan sebuah kebijakan didorong oleh berbagai
kepentingan-kepentingan dari pihak terkait. Baik itu kepentingan-kepentingan
pribadi maupun kepentingan bersama. Seperti wawancara yang dilakukan
oleh penulis dengan berbagai pihak terkait. Sistem pendidikan nasional adalah
suatu sistem dalam suatu negara yang mengatur pendidikan di negaranya agar
dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan terciptanya kesejahteraan umum
dalam masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa: Pendidikan Nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
7
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadiwarga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Dengan demikian upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa
diharapkan berjalan dengan baik. Tertuang juga didalam MOU atau
kesepakatan bersama antara Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan
Kabupaten Karimun no 115/KPTS Tahun 2009 pasal 2 ayat 2 menyatakan
bahwa berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami,
menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Agama yang menyerasikan
penguasaanya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Tipe Manfaat
Jika dilihat dari proses terbentuknya kebijakan ini tentunya banyak
mengandung manfaat yang sangat banyak. Mulai dari menanamkan akhlak
yang baik bagi seorang anak, sampai dengan terciptanya masyarakat yang
berbudi pekerti luhur yang pandai baca dan tulis Al-Qur’an. Kebijakan ini
kemudian dinilai bermanfaat apabila proses penerapannya sesuai dengan apa
yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan didukung oleh berbagai pihak
terkait untuk dengan sama-sam menyukseskan tujuan kebijakan ini. Aspek
perilaku sudah seharusnya menjadi perhatian para pembuat dan analis
8
kebijakan publik agar tak kaku dalam memproses sebuah kebijakan publik
mulai dari formulasi, implementasi dan evaluasinya sendiri.
Menurut Adhi Susanto 2017 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa,
Agama islam sebagai pedoman hidup kaum muslim tentunya tidak hanya
mengatur hubungan hamba dengan tuhannya saja, tetapi juga menyangkut
keseluruhan aspek kehidupan manusia, diantaranya adalah pendidikan.
Pendidikan Agama Islam pada dasarnya adalah Al-Qur’an. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa kebijakan penuntasan buta aksara Al-Qur’an pada
dasarnya mempunyai tujuan untuk membenahi perilaku masyarakat
Kabupaten Karimun. Sehingga jika masyarakat Kabupaten Karimun
mengamalkan apa yang telah dipelajari dengan baik maka secara otomatis
perubahan perilaku justru akan berubah.
3. Derajat Perubahan yang ingin dicapai
Peraturan pemerintah nomor 55 pasal 24 ayat 1 tahun 2017 tentang
pendidikan agama dan keagamaan bahwa Taman Pendidikan Al-Qur’an
adalah sebuah lembaga pendidikan keagamaan non formal yang mempunyai
tujuan untuk memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur’an. Secara
umum, TPQ bertujuan untuk menyiapkan santriawan dan santriwatinya
menjadi generasi Qur’ani, yakni generasi yang berkomitmen terhadap Al-
Qur’an dan menjadikan Al-Qur’an sebagai pandangan hidup sehari-hari.
9
Tabel 2
Persentase Penduduk menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Arab
No. Karakteristik 2016 2017 2018
1. Laki-laki 53,39 % 55,12 % 65,97 %
2. Perempuan 54,86 % 52,74 % 64,35 %
3. Jumlah 54,12 % 53,95 % 65,17 %
Sumber data : BPS Kabupaten Karimun, 2019
Pada dasarnya kebijakan ini bertujuan untuk mengubah perilaku
seseorang dari perilaku buruk ke perilaku yang baik. Seperti yang telah
penulis sebutkan pada tipe manfaat menurut Adhi Susanto (2017) dalam
penelitiannya menyebutkan bahwa, agama islam sebagai pedoman hidup
kaum muslim tentunya tidak hanya mengatur hubungan hamba dengan
Tuhannya saja, tetapi juga menyangkut keseluruhan aspek kehidupan
manusia, diantaranya adalah pendidikan.
4. Letak Pengambilan Keputusan
Tabel 3
Insentif Guru TPQ dan DTA
No. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan (Pemberian dana
insentif bagi guru-guru TPQ dan DTA)
1. Insentif guru TPQ 2018 1569 orang x 12 bulan Rp. 500.000/bulan
2. Insentif guru DTA 2018 415 orang x 12 bulan Rp. 500.000/bulan
Sumber : Data olahan peneliti, 2019
Dalam hal penerapan kebijakan ini masih belum maksimal sehingga
terkendala dalam hal kerjasama yang telah disepakati sebelumnya. Berkenaan
dengan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Karimun insentif guru TPQ
10
diberikan sebesar lima ratus ribu rupiah (Rp.500.000) setiap tiga bulan. Pada
tahun 2019 jumlah guru TPQ dan DTA bertambah satu (1) orang. Sehingga
anggaran tahun 2019 untuk TPQ dan DTA bertambah untuk dua (2) orang.
Begitupula jika ada penambahan atau pengurangan guru, anggaran juga akan
bertambah sesuai jumlah guru. Proses administrasi TPQ sendiri dilakukan dari
pihak TPQ terkait, memberlakukan penarikan pembayaran iuran setiap bulan
ataupun mengajukan proposan ke berbagai pihak.
Persoalan pengambilan keputusan, pada dasarnya adalah bentuk
pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilah yang
prosesnya melalui mekanisme tertentu, dengan harapan akan menghasilkan
sebuah keputusan yang terbaik (Wahab, 2008: 163). Menurut Salusu (1996:
47) pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu alternatif cara
bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi. Letak
pengambilan keputusan dalam kebijakan ini dilihat dari kedetakan antara
implementor atau para pembuat kebijakan ini dengan daerah yang dijadikan
tempat implementasi kebijakan tersebut. Semakin besar para pembuat
kebijakan kenal dengan daerah tersebut disimpulkan bahwa semakin besar
peluang keberhasilan kebijakan ini diraih.
5. Pelaksana Program
Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi
kebijakan. Aspek struktur organisasi yang melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan
struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme dalam kebijakan
biasanya sudah dibuat standar operasional prosedur (SOP). Sebagai pedoman bagi
11
implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng
dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur
birokrasi yang terlalu panjang dan terfregmentasi akan cenderung melemahkan
pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang
selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.
Dalam hal ini sumber daya manusia (guru TPQ) mendapat pelatihan dari
pihak BMPG-TPQ Kabupaten Karimun yakni program sertifikasi guru. Dalam
program tersebut guru-guru diberikan pelatihan kemudian ujian untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran di TPQ. Hal ini, guna membentuk guru yang
mampu memberikan pengajaran yang baik bagi peserta didik. Para pelaksana
program atau guru TPQ yang dinyatakan belum lulus akan terus diseleksi ditahun
berikutnya. Bagi yang dinyatakan lulus diberikan penghargaan dalam bentuk
kenaikan gaji. Hal ini bertujuan agar meningkatkan minat guru-guru yang lain
untuk terus berkompetisi dalam program sertifikasi ini.
6. Sumber-sumber daya yang dibutuhkan
Tabel 4
Sarana dan Prasarana
No. Ketersediaan
sarana dan
prasarana
TPQ
1
TPQ
2
TPQ
3
TPQ
4
TPQ
5
TPQ
6
TPQ
7
TPQ
8
1. Papan tulis √ √ √ √ √ √ √ √
2. Al-Qur’an √ √ √ √ √ √ √ √
3. Iqro’ √ √ √ √ √ √ √ √
4. Buku
pelajaran
√ √ √ √ √ √ √ √
5. Kapur/spidol √ √ √ √ √ √ √ √
6. Penghapus √ √ √ √ √ √ √ √
12
Sumber : Data olahan Peneliti, 2019
Tabel 5
Jumlah Guru dan Santri
No. Sumber
Daya
Manusia
TPQ
1
TPQ
2
TPQ
3
TPQ
4
TPQ
5
TPQ
6
TPQ
7
T
PQ 8
1. Guru 4
orang
1
orang
4
orang
5
orang
7
orang
5
orang
6
orang
4
orang
2. Santri 60
orang
17
orang
70
orang
58
orang
74
orang
30
orang
80
orang
35
orang
Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019
Keterangan :
1. TPQ Baitul Jamil (Puri Granit Indah, Bati)
2. TPQ Mardhatillah (Pasir Panjang)
3. TPQ Darul Kamal Huda (Pasir Panjang)
4. TPQ Nurul Iman (Guntung Punak)
5. TPQ Al-Mujahidin (Lembah Permai)
6. TPQ Al-Umara’ (Lembah Permai)
7. TPQ Nurul Ikhlas (Pangke)
8. TPQ At-Taqwa (Guntung Punak)
Menurut Edward III (1980:11) sumber daya merupakan hal penting dalam
implementasi kebijakan yang baik. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam
implementasi kebijakan. Implementasi mungkin mempunyai staf yang
mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung
7. Alat tulis √ √ √ √ √ √ √ √
8. Gedung √ √ √ √ √ √ √ √
9. Juz amma √ √ √ √ √ √ √ √
10. Doa harian √ √ √ √ √ √ √ √
13
(sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
Akan tetapi, dalam pelaksanaan kebijakan penuntasan buta aksara Al-Qur’an ini
nyatanya tidak demikian. Ketersediaan sarana dan prasarana tidak terlalu
berpengaruh, ketersediaan sumber daya manusia yang kemudian sangat
berpengaruh jika tidak tersedia.
Lingkungan Implementasi
1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor terlibat
Dukungan pemerintah dalam kebijakan ini dapat dilihat dari keterbukaan
pemerintah dalam membantu TPQ-TPQ yang mengajukan proposal untuk pengadaan
gedung madrasah. Kemudian mempersiapkan anggaran khusus untuk insentif guru-
guru TPQ setiap bulannya. Pengajuan proposal pada dasarnya bisa diajukan kepada
pihak-pihak tertentu. Seperti, perusahaan-perusahaan terdekat sebagai bentuk CSR
bagi perusahaan tersebut. Dukungan kepentingan dalam pembentukan kebijakan ini
didorong atas kebutuhan masyarakat Karimun sendiri. Kebijakan ini lahir guna
mendukung salah satu azam Kabupaten Karimun yakni azam iman dan taqwa.
Kebijakan penuntasan buta aksara Al-Qur’an memang merupakan salah satu cara
bagaimana azam iman dan taqwa ini bisa terwujud. Oleh karena itu, demi kelancaran
penerapan kebijakan ini seharusnya didukung dengan berbagai pihak terkait.
2. Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa
Kabupaten Karimun merupakan Kabupaten yang menerapkan nuansa agama
pada proses pembangunannya. Seperti halnya empat azam Kabupaten Karimun
yang salah satunya yakni meningkatkan azam iman dan taqwa. Pembangunan tugu
MTQ pada salah satu daerah di Kabupaten Karimun. Sampai dengan adanya
14
kebijakan syariah yang dimasukkan pemerintah daerah Kabupaten Karimun untuk
menunjukkan bahwa memang benar Kabupaten Karimun merupakan kabupaten
yang kental akan nuansa islami.
Untuk menunjang visi pemerintah daerah Kabupaten Karimun yang maju
mandiri, berbudaya yang dilandasi Iman dan Taqwa serta mis Pemerintah
Kabupaten Karimun yang mengembangkan sektor industri, perdagangan, pariwisata
daan sektor pertanian, pemerintah daerah Kabupaten Karimun mempunyai empat
azam penggerak pembangunan Kabupaten Karimun. Karakteristik lingkungan dan
lembaga yang sedang berkuasa kemudian memberikan pengaruh terhadap jalannya
sebuah kebijakan. Seperti lingkungan Kecamatan Meral Barat yang kemudian
dinilai mendukung oleh informan untuk diterapkan kebijakan ini. Kemudian
mengenai lembaga yang terkait, merupakan lembaga satuan yang terdiri dari
lembaga-lembaga lain yang mendukungnya. Sehingga, TPQ-TPQ di Kecamatan
Meral Barat dikoordinir oleh BMPG-TPQ Kecamatan Meral Barat kemudian di
koordinir oleh BMPG –TPQ Kabupaten Karimun kemudian dinaungi oleh
Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun.
3. Tingkat Kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana
Akuntabilitas yang tinggi hanya dapat dicapai dengan pengelolaan sumber
daya TPQ secara efektif dan efisien. Akuntabilitas tidak datang dengan sendiri setelah
lembaga-lembaga pendidikan melaksanakan usaha-usahanya.Solusi terkait kendala
yang dirasakan oleh berbagai pihak diatas kemudian menjadikan bahan untuk menilai
bagaimana respon dari pelaksana kebijakan mengatasi kendala tersebut. Melihat dari
paparan hasil wawancara diatas bahwa kendala yang besar dirasakan kerjasama antar
15
orangtua dan guru. Jika kedua hal itu telah terjalin kerjasama yang baik dapat
dipastikan bahwa anak-anak akan berhasil menerapkan pelajaran agama dan
keagamaan.
Tingkat kepatuhan pelaksana program dilihat dari komitmen implementor
dalam mematuhi aturan dalam menjalankan kebijakan ini. Seperti misalnya guru-guru
TPQ, mereka akan tetap mengajar setiap sore sesuai jam pelajaran yang telah
ditetapkan oleh TPQ-TPQ terkait. Kecamatan Meral Barat khususnya, menerapkan
sistem yang sangat fleksibel. Adanya respon yang baik untuk tetap menjalankan
kebijakan oleh pihak TPQ walaupun waktu yang ditentukan kadang tidak dapat
dijalankan oleh Santri-Santrinya. Mengadakan proses pembelajaran pada pagi dan
juga siang dengan Santri yang bergantian.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan penuntasan buta aksara
Al-Qur’an ini belum optimal lebih jelas dapat dirinci dari uraian berikut :
1. Dari analisis isi kebijakan, dilihat dari kepentingan yang mempengaruhi
pembentukan kebijakan ini. Kebijakan ini dibentuk atas dasar kebutuhan
masyarakat serta kepedulian pemerintah daerah agar masyarakat Kabupaten
Karimun pandai membaca, memahami dan mengamalkan isi Al-Qur’an. Dari
segi tipe manfaat dan derajat perubahan yang ingin dicapai belum berhasil
sepenuhnya dalam mencapai target atau tujuan utama kebijakan secara
16
keseluruhan, dikarenakan keterbatasan pengawasan dan tahap penyesuaian
terhadap lingkungan kelompok sasaran.
2. Dilihat dari letak pengambilan keputusan, kebijakan penuntasan buta aksara
Al-Qur’an ini dinilai tepat dilakukan di Kabupaten Karimun dikarenakan
keadaan budaya yang mendukung. Sedangkan dilihat dari sumber daya
manusia dan sarana prasarana dalam kebijakan penuntasan buta aksara Al-
Qur’an memiliki pengaruh yang berbeda. Ketersediaan sumber daya manusia
sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Sedangkan sarana dan
prasarana dianggap tidak terlalu berpengaruh dikarenakan ketersediaan sapras
bisa diatasi dengan adanya sumber daya manusia.
3. Dari analisis isi kebijakan, dilihat dari kepentingan yang mempengaruhi
pembentukan kebijakan ini. Kebijakan ini dibentuk atas dasar kebutuhan
masyarakat serta kepedulian pemerintah daerah agar masyarakat Kabupaten
Karimun pandai membaca, memahami dan mengamalkan isi Al-Qur’an. Dari
segi tipe manfaat dan derajat perubahan yang ingin dicapai belum berhasil
sepenuhnya dalam mencapai target atau tujuan utama kebijakan secara
keseluruhan, dikarenakan keterbatasan pengawasan dan tahap penyesuaian
terhadap lingkungan kelompok sasaran.
SARAN
Saran dari penelitian ini adalah pemerintah daerah beserta pihak terkait
hendaknya melakukan sosialisasi terkait kebijakan penuntasan buta aksara Al-Qur’an
secara merata, meningkatkan kualitas pendidik, membuat program-program
17
keagamaan guna mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Untuk lebih jelasnya dapat
diricinci dalam uraian berikut :
1. Perlu adanya peningkatan kualitas tenaga pendidik sehingga penerapan
kebijakan penuntasan buta aksara Al-Qur’an dalam hal mewujudkan tujuan
dari kebijakan ini yaitu menciptakan generasi yang dapat memahami
menghayati Al-Qur’an.
2. Stakeholder hendaknya memperhatikan kondisi lingkungan dari kebijakan
penuntasan buta aksara Al-Qur’an ini. Apakah lingkungan tersebut juga
mendukung jalannya kebijakan penuntasan buta aksara Al-Qur’an ini.
Lingkungan yang mendukung pastinya member pengaruh yang besar dalam
penerapan sebuah kebijakan.
3. Masyarakat selaku orangtua santri hendaknya lebih memperhatikan jalannya
proses pembelajaran yang ada di TPQ. Sehingga, dengan adanya dukungan
dari pihak orangtua santri proses pembelajaran tetap berlangsung selama
santri tersebut berada dirumah.
DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Jurnal :
Abdullah R. & Muhammad A. Ramdhani. (2017). Jurnal Publik Administrasi Volume
11, Nomor 01.
Adhi S. (2017). Implementasi Peraturan Daerah No 01 Tahun 2013 Tentang Pandai
Membaca Al-Qur’an di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar,
Jurnal FISIP Volume 04 , Nomor 01.
Agustino, Leo.2016, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung:Cv Alfabeta
18
Dunn, William N., 2003. Public Policy Analysis: An Introduction, New J ersey:
Pearson Education. Edisi bahasa Indonesia dengan judul Pengantar Analisis
Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Edward III, George. Implementation Public Policy. New York : Congressional
Quaterly Press, 1980
Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya
Idhan (2018). Impementasi Kebijakan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an (Studi kasus
TPQ Kecamatan Tamanlarea Kota Makassar). Universitas Negeri Makassar.
Volume 01, Nomor 02
Kartasasmita, Ginanjar. 1995. Masalah Kebijakan dalam Pembangunan. Jakarta:
STIA-LAN RI
Nugroho, Riant. 2009. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.
Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
Sadiah dkk. (2018). Implementasi Model Pembelajaran dalam Pemberantasan Buta
Huruf Al-Qur’an di Majelis Taklim Nurul Hikmah Kampung Situ Uncal Desa
purwasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor. STAI Al-Hidayah Bogor.
Volume 02, Nomor 01.
Silviana S. (2017). Implementasi Program Pengentasan Buta Aksara di Kabupaten
Bondowoso, Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan Volume 05, Nomor 02.
Subarsono, A. G. (2011). Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sugiyono. 2014a. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alpabeta
………….2014b. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif,
dan R&D. Bandung: Alpabeta
Usman. (2015). Implementasi Kebijakan Kementerian Agama Terhadap
Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur’an di Kabupaten Pasuruan, Jurnal
PendidikanIslamVolume 1, Nomor 1.