img
DESCRIPTION
qTRANSCRIPT
-
':.
. PEMERINTA}I. KABTJPATTN.BaNGKA BARATDINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OTAHRAGA
Kompleks Perkonlorqn Pemerinloh Kobupcten Bongko Borql - Dusun Doyc Boru Pql 4 MuntokTelp.(07 1 6| 7323025,Fox{071 6f 323024emoit:[email protected]
KEpALADrNAspEltDrli?Xl:t*[uooDATToLAHRAGAKABUPATEN BAT'IGKA BARAT
NO!{OR : 188.4/olo /1.O1.O2/2014
TENTANG
PENUNIUKAN SEKETARIAT KOMITE KABUPATEN BANGKA BARATKEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN'KESE]AHTERAAN PENDTDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN YANG KOMPETEN UNTUK'ENJANG PENDIDIKAN DASARDINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA BARATTAHUN 2014
KEPAIS DII{AS PENDIDIKAN, PEITIUDA DAN OTAHRAGAKABUPATEN BANGKA BARAT,
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyediaan dan PeningkatanKesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten untuk JenjangPendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten BangkaBarat yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi Dinm Pendidikan Provinsikepulauan Bangka Belitung Tahun 2014, dipandang perlu menunjuk SekretariatKomite Kabupaten Bangka Barat. Pada Kegiatan Kependidikan yang kompetenuntuk Jenjang Pendidikan Dasar Dinas Pend$dikan, Pemuda dan OlahragaKabupaten Bangka BaratTahun Anggaran 2014;
b. bahwa penunjukan Sekretariat Komite Kabupaten Bangka Barat. KegiatanPenyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikanyang kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda danolahraga Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu'ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, pemuda dan olahragaKabupaten Bangka Bara!
Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negan yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3851);
undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsiKepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 2LT,TamMhan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4287)i
undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
undang-undang Nomor 1 Tahun 2a04 tentang perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);