BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

“Mencegah lebih baik dari pada mengobati” itu ungkapan yang sering

saya dengar beberapa tahun yang lalu. Tidak hanya mendengar, tapi implikasi

dari ungkapan itu juga ada. Sedangkan akhir-akhir ini, ungkapan itu hanya

sekedar ungkapan yang tanpa bukti. Hal ini terkait dengan program kesehatan

dari pemerintah yang lebih menekankan pada upaya pengobatan (curative)

dari pada upaya pencegahan (preventif) terhadap permasalahan kesehatan di

negeri ini.

Hal ini bisa dilihat dari program yang digalakkan pemerintah untuk

mengatasi masalah kesehatan di negeri ini. Hampir semua kebijakan arahnya

pada curative. Mulai dari Askeskin, jamkesmas, jamkesda, semua adalah

program yang mengarah ke curative. Padahal, efektivitas dari program itu

belum bisa dibuktikan. Masih banyak masyarakat tidak mampu yang berhak

untuk mendapatkan layanan itu belum terlayani. Yang mendapatkannya pun

masih merasa belum sepenuhnya terbantu. Mengingat untuk mengakses

fasilitas ini, masyarakat harus ke rumah sakit umum daerah yang jaraknya

jauh dari tempat tinggal dan membutuhkan biaya tambahan untuk itu.

Sedangkan, tidak semua orang mampu untuk memenuhinya. Pembangunan

rumah sakit-rumah sakit yang semakin digalakkan dari umum hingga

spesialis, seolah-olah, negara ini mempersiapkan bahwa warganya akan

banyak yang bakal menggunakan fasilitas ini. Padahal, jika program preventif

dan promotif digalakkan, pemerintah tidak perlu melaksanakan

pembangunan Rumah Sakit tersebut karena jumlah orang yang sakit bisa

dikurangi.

Bila merujuk dari maksud dan tujuannya, fungsi dan peran puskesmas

harusnya lebih menitik beratkan sebagai penggerak pembangunan

berwawasan kesehatan di kecamatan, menumbuhkan pemberdayaan

masyarakat dan keluarga di bidang kesehatan masyarakat. Namun, selama ini

puskesmas justru dijadikan Pusat ‘Kesakitan’ Masyarakat, dengan

menitikberatkan pada fungsi pengobatan.

1

Mengapa peran dan fungsi puskemas kini jauh dari khittahnya, bila kita

kaji secara mendalam, penyebab utamanya adalah kita masih terbelenggu

dengan sebuah system yang mengedepankan ‘paradigma sakit’, dimana rezim

medis sebagai penguasanya. Rezim medis, yang dipelopori kalangan medis

konservatif telah menciptakan praktek dependensi pada masyarakat secara

berlebihan akan pelayanan medis. (Kompas, 4/12/98). Parahnya lagi, mereka

menguasai atau bahkan menjadi decision maker dalam berbagai kebijakan

pemerintah di sektor kesehatan.

Dalam pikiran paradigma sakit, cara pandang yang digunakan dalam

upaya kesehatan lebih mengutamakan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Penanganan kesehatan penduduk menekankan pada penyelenggaraan

pelayanan model rumah sakit, penanganan penduduk yang sakit secara

individu dan spesialistis (Does Sampoerno, 1998).

Kebijakan akan lebih dirasakan jika kebijakan itu lebih dekat dengan

masyarakat. Memaksimalkan fungsi Puskesmas yang merupakan garda

terdepan bidang kesehatan adalah suatu pilihan yang patut dilakukan.

Peraturan yang sudah diberlakukan oleh depkes tentang BOK (bantuan

operasional kesehatan) patut untuk diapresiasi. Program tersebut dapat

membantu untuk memaksimalkan langkah promotif dan preventif yang

merupakan ranah puskemas untuk melakukan itu.

2

BAB 2

Tinjauan Pustaka

2.1 Definisi Puskesmas

a. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah unit fungsional

pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas

kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan,

pencagahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah

kerjanya,secara terpadu dan terkoordinasi.

b. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) dinas kesehatan

kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan

pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.UPT adalah

menyelenggarakan sebagian tugas teknik Dinas Kesehatan.

Pembangunan kesehatan maksudnya adalah penyelenggara upaya

kesehatan. Pertanggungjawaban secara keseluruhan ada di Dinas

Kesehatan dan sebagian ada di Puskesmas.

c. Menurut Depkes 1991, Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi

fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan

masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping

memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu

kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

Dari definisi tersebut, maka Puskesmas secara umum mengandung

pengertian sebagai berikut :

1. Puskesmas sebagai pusat pembangunan kesehatan berfungsi dalam

pengembangan dan pembinaan kesehatan masyarakat serta

menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terdepan dan

terdekat dengan masyarakat dalam bentuk kegiatan pokok yang

menyeluruh dan terpadu di wilayah kerjanya.

2. Puskesmas sebagai unit organisasi fungsional merupakan unit yang

bekerja secara professional dalam melakukan upaya pelayanan

kesehatan dasar dengan menggunakan peran serta masyarakat

3

secara aktif untuk dapat memberikan pelayanan secara menyeluruh

dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

3. Puskesmas mengkoordinasikan semua bentuk pelayanan kesehatan

yang dilaksanakan oleh unit-unit usaha dan masyarakat, termasuk

swasta.

4. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat, upaya kesehatan

melalui puskesmas menggunakan pendekatan pengembangan dan

pembinaan PKMD.

2.2 Fungsi Puskesmas

Salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan

UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan

tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara

berkelanjutan, berencana, terarah dan terpadu. Pusat Kesehatan Masyarakat

(PUSKESMAS) adalah sarana unit fungsional kesehatan terdepan yang

memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat di wilayah

kerjanya. Puskesmas mempunyai fungsi utama menjalankan upaya pelayanan

kesehatan untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat, terutama

menggerakkan pogram promosi kesehatan, penanggulangan dan pencegahan

penyakit menular (P2M).

Menurut rangkuman dari berbagai sumber informasi, ada 3 (tiga) fungsi

utama yang diemban puskesmas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan

dasar (PKD) kepada seluruh target sasaran masyarakat di wilayah kerjanya,

yakni sebagai berikut :

1. Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan

Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau

penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan

dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung

pembangunan kesehatan. Di samping itu Puskesmas aktif memantau dan

melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program

pembangunan di wilayah kerjanya. Khusus untuk pembangunan kesehatan,

upaya yang dilakukan Puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan

4

kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan

penyakit dan pemulihan kesehatan.

Fungsi “pusat pembangunan berwawasan kesehatan “ indikatornya adalah

IPTS (Indeks Potensi Tatanan Sehat), yaitu tatanan sekolah, tatanan tempat

kerja, tatanan tempat-tempat umum seperti tempat ibadah, rumah makan,

pasar, dll. Masing-masing tatanan dikembangkan IPTS yang mencakup

indicator lingkungan sehat (air bersih, jamban, dll) dan perilaku sehat (tidak

merokok, buang samaph pada tempatnya, dll)

2. Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka

masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki

kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat

untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan

kesehatan termasuk sumber pembiayaannya, serta ikut menetapkan,

menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan.

Pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat ini diselenggarakan

dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya

masyarakat setempat.

Indikator dari fungsi “pusat pemberdayaan masyarakat” ada 2 yaitu :

UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat), dilihat jumlahnya, cukup

atau tidak dan tingkat perkembangannya, baik atau tidak.

IPKS (Indeks Potensi Keluarga Sehat), sebuah paket indikator sederhana yang

meliputi indikator lingkungan sehat dan perilaku sehat

3. Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama

Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan

tingkat pertama secara menyuluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab

Puskesmas meliputi:

a. Pelayanan Kesehatan Perorangan:

5

Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi

(private goods) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan

pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan

kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut

adalah rawat jalan dan untuk puskesmas tertentu ditambah dengan rawat

inap.

b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat:

Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik

(Public Goods) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan

kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan

penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat

tersebut antara lain adalah promosi kesehatan, pemberantasan penyakit,

penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga,

keluarga berencana, kesehatan jiwa masyarakat serta berbagai program

kesehatan masyarakat lainnya.

Indikator dari fungsi ini adalah IPMS (Indikator Potensi Masyarakat

Sehat). Indicator ini merupakan gabungan dari cakupan dan kualitas

pelayanan kesehatan dari semua upaya kesehatan yang dilakukan puskesmas,

baik upaya kesehatan wajib maupun upaya kesehatan penunjang.

Melihat fungsi puskesmas yang sangat strategis sebagai penggerak

pembangunan kesehatan terdepan di tengah masyarakat, maka diperlukan

kebijakan umum seperti dukungan dana, anggaran, sarana dan tenaga yang

berkompeten, dari para penentu kebijakan berwenang yang dapat

memberdayakan  pelayanan puskesmas secara maksimal. Bila ketiga fungsi

puskesmas dijalankan dengan baik, maka akan terjadi perbaikan lingkungan

yang lebih sehat, pergeseran perilaku menjadi perilaku sehat, cakupan

kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik, sehingga insidens dan

kegawatan penyakit menurun dan derajat kesehatan masyarakat akan semakin

baik.

6

BAB 3

Isi dan Pembahasan

3.1 Bukti Kurang Optimalnya Fungsi Pertama dan Kedua Puskesmas

Berikut ini adalah contoh mengenai kurang optimalnya fungsi pertama dan

kedua puskesmas serta solusinya untuk lebih meningkatkan fungsi

puskesmas.

a. Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan

Indikatornya adalah IPTS (Indeks Potensi Tatanan Sehat), yaitu tatanan

sekolah, tatanan tempat kerja, tatanan tempat-tempat umum seperti tempat

ibadah, rumah makan, pasar, dll. Masing-masing tatanan dikembangkan IPTS

yang mencakup indikator lingkungan sehat (air bersih, jamban, dll) dan

perilaku sehat (tidak merokok, buang sampah pada tempatnya, dll). Bukti

berikut merupakan indikator lingkungan sehat yang belum tercapai. Belum

tercapainya lingkungan sehat membuktikan bahwa funsi puskesmas sebagai

Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan belum optimal.

Oleh GAUNG NTB pada 7 Mei 2011, 05:43

Dewan Nilai Lingkungan Puskesmas Plampang Tidak Sehat

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Selayaknya sarana kesehatan dapat

menciptakan lingkungan yang sehat sehingga dapat memberikan dampak

positif bagi masyarakat selaku penerima manfaat pelayanan kesehatan.

Namun kondisi ini tidak terlihat di Puskesmas Plampang dalam kunjungan

komisi IV DPRD Sumbawa belum lama ini, terlihat tumpukan sampah

berceceran di dalam lingkungan puskesmas. Selain terlihat kotor, bau

sampah cukup menyengat, padahal tempatnya berada sekitar 10 meter dari

ruang perawatan pasien. “Kami menemukan lingkungan puskesmas tidak

sehat karena tumpukan sampah berada di dekat kamar perawatan,”kata H

Ilham Mustami, S.Ag, Sekretaris komisi IV DPRD kepada Gaung NTB,

Kamis (5/5). Keadaan ini ungkap Haji Ilham, sangat mengganggu dan

7

kerap dikeluhkan pasien karena dianggap sebagai pemicu timbulnya

penyakit terutama semakin banyaknya nyamuk di ruang perawatan.

“Keadaan ini membuat pasien tidak nyaman, dan bisa jadi akan

memperburuk kondisi kesehatan pasien yang mengharapkan

penyembuhan,” ujarnya.

Dari hasil komunikasi dengan jajaran setempat yang kebetulan saat itu

kepala puskesmasnya tidak berada di tempat, ungkap Haji Ilham, ternyata

jarang sekali dilakukan kegiatan gotong-royong untuk membersihkan

lingkungan. Hal ini juga terlihat dari banyaknya sarang nyamuk dan sarang

laba-laba di beberapa ruangan yang menambah tidak representatifnya

sarana tersebut. Kondisi lainnya yang ditemukan Komisi IV tambah Haji

Ilham, adalah kurangnya daya listrik yang ada sehingga alat kesehatan

dalam menunjang pelayanan pasien tidak dapat difungsikan secara

maksimal.

Sementara itu Kepala Puskesmas Plampang, Zulkarnaen, S.KM, yang

dihubungi Gaung NTB, Kamis (5/5) mengakui jika sampah dibuang di

dalam lingkungan puskesmas. Namun penampungan sampah tersebut

hanya bersifat sementara karena akan dimusnahkan dengan cara dibakar.

“Kami terpaksa buang sampah di lingkungan puskesmas karena memang

tidak ada lagi tempat lain. Apalagi tempat sampah ini berada di tempat

yang tersembunyi,“ katanya. Mengenai adanya nyamuk, Zulkarnaen

menyatakan tidak ada korelasinya dengan sampah tersebut, sebab nyamuk

berkembang biak di air yang tergenang bukan sampah,” jelasnya.

Banyaknya nyamuk ungkapnya, karena memang kecamatan Plumpung

adalah daerah endemis. “Yang jelas tidak ada hubungan nyamuk dengan

sampah,”jelasnya. Sedangkan kebersihan lingkungan termasuk ruangan

diakui Zulkarnaen, tetap terjaga karena setiap hari Jumat dilakukan gotong

royong. Mengenai kekurangan daya listrik saat itu, dia tidak

membantahnya. Namun saat ini sudah teratasi dengan adanya penambahan

daya dari 1.300 menjadi 2.500. “Listrik sudah tidak ada masalah,”

tandasnya.

8

Meski demikian secara umum keadaan infrastruktur Puskesmas Plampang

sudah tidak representatif lagi dan sangat mendesak untuk direhab. Dengan

kondisi saat ini masyarakat merasa tidak nyaman dalam menerima

pelayanan kesehatan mengingat ruangan yang ada sangat terbatas. Hal ini

pernah terjadi ketika warga terserang diare, pasien membludak sehingga

terpaksa menggunakan ruang IGD dan lorong-lorong puskesmas untuk

melayani pasien yang rawat inap. Pihaknya sudah pernah mengusulkan

dan dinas terkait telah turun untuk melakukan pengukuran namun hingga

kini belum terealisasi yang menurut informasi dipending dalam waktu

yang belum ditentukan. Selain itu belum lama ini pihaknya juga telah

mengusulkan rehab puskesmas melalui Musrembang dan berharap dapat

diakomodasi dalam APBD.

b. Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Indikator dari fungsi “pusat pemberdayaan masyarakat” ada 2 yaitu :

UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat), dilihat jumlahnya, cukup

atau tidak dan tingkat perkembangannya, baik atau tidak.

IPKS (Indeks Potensi Keluarga Sehat), sebuah paket indikator sederhana

yang meliputi indikator lingkungan sehat dan perilaku sehat.

Bukti berikut merupakan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat karena

IPKS nya rendah terbukti dengan perilaku sehat yang rendah dan kurangnya

peran posyandu.

Gizi Buruk Masih terjadi di KSB

BY BY GAUNG NTB AT 6 NOVEMBER, 2010, 3:33 PM

Taliwang, Gaung NTB Kasus gizi buruk dan kurang gizi belum bisa

sepenuhnya dientas di KSB. Di Kecamatan Jereweh, kasus gizi buruk yang

hingga sekarang masih ditangani sebanyak 3 kasus. Sementara untuk gizi

kurang mencapai 8 persen dari total sebanyak 920 orang balita di kecamatan

terkait. “Tetapi kasus gizi buruk yang terjadi tidak disertai dengan gejala klinis

(tanpa penyakit), sehingga balita penderita tetap sehat,” jelas Rokhimin S.Km,

9

Koordinator Promosi Kesehatan (Promkes) Puskesmas Jereweh, kepada

Gaung NTB Kamis.

Ia menjelaskan, untuk kasus gizi kurang, berat badan penderita berada di

bawah garis merah (di bawah standart sesuai usia balita) pada buku KIA yang

datanya diperbarui rutin setiap bulan di Posyandu. Kasus gizi buruk dan

kurang gizi, tidak memandang status ekonomi keluarga balita, karena faktanya

banyak keluarga mampu yang justru balitanya menderita kurang gizi. Selain

faktor ekonomi keluarga, faktor yang banyak mempengaruhi terjadinya kasus

gizi buruk dan gizi kurang adalah faktor sosial budaya, pengetahuan ibu

(orang tua) yang terbatas tentang kebutuhan gizi, pola makan yang buruk dan

kepedulian orang tua dalam mengasuh anaknya.

Sementara berdasarkan data pada Dinas Kesehatan KSB, Tahun 2010 gizi

buruk terjadi sebanyak 14 kasus. Saat ini 7 penderita dinyatakan sudah pulih,

5 dalam masa pemulihan dan 2 balita masih ditangani. “Angka ini menurun

dari Tahun 2009 sebanyak 17 kasus,” ujar Thuwo, S.Ap Kabid Pelayanan

Kesehatan Dikes KSB.

Dinkes telah membentuk pusat pemeliharaan gizi masyarakat di Puskesmas

Taliwang untuk penanganan dan mengantisipasi terjadinya kasus. Selain itu,

melaksanakan tindakan penanganan selama 90 hari berupa pemberian

makanan tambahan untuk pemulihan bagi balita penderita gizi buruk. “Kasus

gizi buruk masuk dalam prioritas 100 persen harus ditangani,” timpalnya.

Pembinaan Kader Posyandu Kelurahan Korumba

Tanggal : 16 June 2010 | Oleh : Putu Sudayasa | Skip ke Komentar |

Sesuai surat undangan yang diterima, kami menghadiri pertemuan pembinaan

kader posyandu, di kantor kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga,

Kendari. Pertemuan tersebut diselenggarakan pada hari Selasa,

10

15 Juni 2010, yang diprakarsai oleh Lurah Korumba bersama Ketua Tim

Penggerak PKK Kelurahan Korumba, sebagai kelanjutan hasil diskusi kader

posyandu.

Dalam pembukaan acara tersebut, Lurah Korumba mengharapkan ada

pengarahan dari Kepala Puskesmas Perumnas, kepada para kader posyandu di

kelurahan Korumba. Kesempatan yang sangat spesial ini kami manfaatkan

untuk menjelaskan makna kader dan bagaimana peranan kader dalam

menggerakkan posyandu. Berikut catatan hasil pertemuan disertai diskusi

dengan para kader.

Jumlah posyandu yang ada di kelurahan Korumba sebanyak 7 posyandu,

balita dan 1 posyandu lansia. Nama posyandu balita antaralain: Elang Merah,

Anawaraka (Ari), Asoka Putih, Sanggula, Taurus, Mustika, Seruni. Masing-

masing posyandu, rerata memiliki 5 kader yang aktif memberikan pelayanan

kepada masyarakat.

Dari hasil diskusi terungkap, permasalahan yang sering dihadapi oleh para

kader antara lain:

11

1. Masih kurangnya kunjungan balita dan ibu yang datang ke setiap

posyandu.

2. Terbatasnya dukungan sarana-prasarana posyandu, seperti: buku, alat

tulis, meja dan kursi.

3. Kurang aktifnya beberapa kader dalam menggerakkan sasaran

pelayanan di posyandu.

4. Tidak optimalnya dana transport atau insentif khusus kepada para kader

posyandu

Menyimak permasalahan ini, Kepala Puskesmas Perumnas bersama tim

petugas puskesmas, mengusulkan beberapa alternatif solusi, kepada Ketua

Tim Penggerak PKK, selanjutnya perlu ditindaklanjuti oleh Lurah Korumba.

Beberapa poin usulan tersebut antara lain :

1. Perlu pendataan ulang terhadap jumlah sasaran riil setiap posyandu

2. Penggerakan peran swadaya masyarakat dan kerjasama lintas sektoral

3. Penunjukan kader baru sebagai tenaga penggerak, dengan Surat

Keputusan Lurah Korumba.

4. Pengusulan dana insentif khusus kader melalui berbagai sumber anggaran

di kelurahan.

Sangat besar harapan semua kader, dengan ditindaklanjutinya hasil pertemuan

ini, semoga bisa meningkatkan cakupan pelayanan posyandu, dan derajat

kesehatan masyarakat.

3.2 Solusi untuk Memaksimalkan Fungsi Pertama dan Kedua Puskesmas

Beberapa cara yang dapat diambil dalam rangka mengoptimalisasi fungsi

pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat agar

seimbang dengan fungsi curative Puskesmas antara lain:

a. Desentralisasi permasalahan dari tingkat nasional ketingkat daerah.

Permasalahan kesehatan di tingkat nasional ke daerah merupakan inovasi

yang patut disambut dengan baik untuk menanggulangi berbagai masalah

kesehatan seperti disparitas pelayanan kesehatan yang masih tinggi,

rendahnya kualitas kesehatan penduduk miskin, rendahnya kondisi

12

kesehatan lingkungan, birokratisasi pelayanan Puskesmas, dan minimnya

kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam kesehatan.

b. Memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah.

c. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan, kader Puskesmas.

d. Melakukan pengorganisasian komunitas yang terpadu.

Revitalisasi Puskesmas melalui strategi pengorganisasian masyarakat

mempunyai misi untuk mengoptimalkan fungsi dan kinerja Puskesmas.

Sumber daya manusia yang ada di Puskesmas selain menguasai teknis

mengenai penanganan permasalahan kesehatan sebaiknya juga dibekali

dengan penguasaan keterampilan untuk melakukan pengorganisasian

komunitas.

Pengorganisasian masyarakat merupakan proses untuk membangun

kekuatan komunitas dengan melibatkan anggota masyarakat sebanyak

mungkin melalui proses menemukan modal sosial, problematika,

merumuskan alternatif pemecahan masalah –dalam hal ini kesehatan- serta

membangun institusi sosial yang demokratis, berdasarkan aspirasi, keinginan,

kekuatan dan potensi yang tumbuh dalam komunitas. Tujuan proses

pengorganisasian komunitas dalam merevitalisasi peran Puskesmas antara

lain:

a) Membangun kekuatan masyarakat: Pengorganisasian masyarakat

bertujuan untuk mendorong secara efektif modal sosial masyarakat

agar mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan dalam

hal kesehatan secara mandiri. Melalui proses pengorganisasian,

masyarakat diharapkan mampu belajar untuk menyelesaikan

ketidakberdayaannya dan mengembangkan potensinya dalam

mengontrol kesehatan lingkungannya dan memulai untuk menentukan

sendiri upaya-upaya strategis di masa depan;

b) Memperkokoh kekuatan komunitas basis: Pengorganisasian

masyarakat bertujuan untuk membangun dan menjaga keberlanjutan

kelompok-kelompok kesehatan (Posyandu, Polindes, Dokter Kecil dan

lainnya) yang kokoh yang dapat memberikan pelayanan terhadap

permasalahan-permasalahan dan memfasilitasi aspirasi tentang

13

permasalahan kesehatan di aras komunitas basis. Organisasi di aras

komunitas dapat menjamin tingkat partisipasi, pada saat bersamaan,

mengembangkan dan memperjumpakan dengan organisasi atau

kelompok lain untuk semakin memperkokoh kekuatan komunitas;

c) Membangun aliansi: Puskesmas dan kelompok kesehatan di aras

komunitas harus membangun dan tergabung dalam aliansi-aliansi

strategis untuk menambah proses pembelajaran dan menambah

kekuatan diri.

Adapun langkah yang menjadi kompas dalam melakukan pengorganisasian

kesehatan di masyarakat antara lain:

a) INTEGRASI

Sebuah proses dimana seorang penggerak kesehatan masyarakat

terlibat bersama di aras komunitas dan menjalin komunikasi serta

relasi dengan cara belajar dari budaya yang berkembang di

masyarakat. Akan lebih baik jika seorang penggerak kesehatan

masyarakat tinggal bersama dengan komunitas untuk membangun

kepercayaan dan mempelajari segala potensi dan permasalahan yang

dihadapi oleh komunitas;

b) INVESTIGASI MODAL SOSIAL MASYARAKAT

Investigasi modal sosial merupakan sebuah proses pembelajaran dan

analisa yang sistematis mengenai struktur sosial-budaya dan kekuatan

atau potensi yang terdapat di target masyarakat yang diorganisir. Dari

proses ini diharapkan menghasilkan data terolah yang mampu

menggambarkan potret masyarakat yang diorganisir misalnya seperti

community leader (pemimpin lokal di aras komunitas basis), potensi

kelompok swadaya, tingkat kesehatan, dan lainnya.

c) MEMBANGUN RENCANA DAN STRATEGI

Perencanaan merupakan sebuah proses untuk mengidentifikasi tujuan

dan menterjemahkan tujuan tersebut ke dalam kegiatan yang

nyata/konkrit dan spesifik. Perencanaan akhir dan pengambilan

keputusan akhir dilakukan oleh komunitas yang diorganisir;

d) GROUNDWORK

14

Proses penajaman dari langkah pengorganisasian, merupakan proses

dialogis dan transformatif. Pendekatan yang dilakukan bukan lagi

orang per orang tetapi sudah dengan melakukan kelompok-kelompok

kecil dengan melakukan dialog mengenai pandangan, impian, analisis,

kepercayaan, perilaku yang berkaitan dengan isu/persoalan yang

dikeluhkan oleh komunitas. Proses ini bertujuan untuk memastikan

keterlibatan kelompok dalam melakukan analisa, pemecahan masalah,

dan aksi bersama untuk memecahkan permasalahan tersebut.

e) MOBILISASI

Merupakan sebuah langkah aksi dari komunitas untuk mencoba

menyelesaikan permasalahan yang muncul. Bekaitan dengan isu yang

diangkat mungkin ini bisa berupa negosiasi dan atau dialog disertai

dengan tip dan trik yang telah dipersiapkan. Terkait dengan

permasalahan ini bisa berupa tindakan mobilisasi anggota dalam

komunitas untuk berpartisipasi dalam memulai kegiatan-kegiatan yang

dapat menyelesaikan permasalahan mereka. Misalnya kampanye

operasi jentik nyamuk, orasi kesehatan dan lainnya;

f) EVALUASI

Sebuah proses dimana anggota kelompok kesehatan mempunyai

keterampilan untuk menilai tentang proses pembelajaran apa yang

mereka dapat dari serangkaian kegiatan yang dilakukan, apa yang

tidak diraih terkait dengan indikator/hasil yang ditetapkan dalam

perencanaan, apa kelebihan dan kelemahan dari proses pelaksanaan

aksi yang telah dilakukan dan bagaimana cara meminimalkan segala

kelemahan dan kesalahan yang telah dilakukan;

g) PELEMBAGAAN KELOMPOK KESEHATAN

Tujuan dari pengorganisasian kesehatan komunitas salah satunya

adalah membangun organisasi rakyat yang kokoh sehingga mampu

menjadi media yang dapat menjembatani segala persoalan dan aspirasi

yang ada di aras komunitas. Contohnya adalah pembentukan

Kelompok Kader Posyandu.

15

BAB 4

Penutup

4.1 Kesimpulan

Puskesmas sebagai Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan tingkat

kecamatan yang menjalankan fungsi pembangunan kesehatan, pemberdayaan

masyarakat, dan pelayanan kesehatan strata pertama dinilai kurang optimal

dam mejalankan beberapa fungsinya oleh masyarakat. Salah satunya

Puskesmas dewasa ini lebih menitik beratkan pada fungsi ketiga, yaitu pada

fungsi pengobatan. Merujuk pada banyaknya kendala dalam menjalankan

fungsi tersebut, sudah seharusnya Puskesmas mengambil tindakan guna

menyelesaikan problem tersebut.

Salah satu penyebab fungsi pelayanan kesehatan lebih menonjol adalah

Puskesmas mendapat pemasukan dari fungsi ketiga. Dengan adanya

masyarakat yang berobat maka Puskesmas akan mendapat profit dari

pengobatan itu. Ditambah dengan adanya target pendapatan SPM (Standart

Pelayanan Minimum), maka semakin menonjollah fingsi pengobatan tersebut.

Pelaksanaan fungsi ketiga dalam hal pelayanan tidak serumit pelaksanan

fungsi pertama dan kedua yang harus membuat program. Fungsi Pelayanan

kesehatan strata pertama termasuk kedalam upaya kesehatan perorangan yang

mengusung konsep private services. Hal ini tentu tidak serumit tata laksana

fungsi pembangunan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang

mengusung konsep public programme dan membutuhkan perencanaan yang

matang, pelaksanaan, evaluasi, dan tentunya memakan waktu yang lama dan

tidak pasti keberhasilan programnya.

Anggapan masyarakat bahwa Puskesmas memang untuk tempat berobat

bagi masyarakat kurang mampu, tanpa mengetahui kedua fungsi lainnya,

shingga fungsi pertama dan kedua terpinggirkan oleh fungsi ketiga. Menurut

referensi dari koran yang didapat kesimpulan bahwa persepsi mayoritas

masyarakat menganggap bahwa puskesmas adalah pusat pengobatan yang

murah. Maka ada kecenderungan masyarakat yang tidak mampu untuk

berobat ke Puskesmas jika ada anggota keluarga yang sakit, dan mereka

menganggap program-program preventif, promotif untuk menghindarkan diri

16

dari penyakit dan meningkatkan status kesehatan tidak terlalu penting untuk

dilakukan.

Persepsi masyarakat masih bertolak pada paradigma sakit, bukan

paradigma sehat. Dalam pikiran paradigma sakit, cara pandang yang

digunakan dalam upaya kesehatan lebih mengutamakan upaya kuratif dan

rehabilitatif. Penanganan kesehatan penduduk menekankan pada

penyelenggaraan pelayanan model rumah sakit, penanganan penduduk yang

sakit secara individu dan spesialistis (Does Sampoerno, 1998).

Paradigma Sehat yang berarti penanganan kesehatan penduduk

dititikberatkan pada pembinaan kesehatan bangsa, bukan sekedar

penyembuhan penyakit, namun termasuk pencegahan penyakit, perlindungan

keselamatan, dan promosi kesehatan. Namun pada prakteknya hingga kini,

paradigma sehat hanya sebatas teks. Hal itu membuktikan, rezim medis masih

berkuasa, termasuk diantaranya penerapan konsep puskesmas. Sudah

seharusnya ada sosialisasi dan kampanye untuk merubah persepsi masyarakat

dari persepsi sakit menuju persepsi sehat.

4.2 Saran

Beranjak dari titik utama penyebab jauhnya peran dan fungsi puskesmas

tersebut, maka perlu ada sebuah ‘revolusi’ untuk mengembalikan puskesmas

pada khittahnya. Hal-hal yang mestinya dilakukan antara lain:

Pertama: Pelayanan puskesmas, harus diambil garis jelas antara fungsi

public health dan medical services. Selama ini, puskesmas memiliki fungsi

ganda, dari sisi program fungsipublic health mestinya lebih banyak. Namun,

pada prakteknya justru fungsi medical serviceslebih dominan. Tidak ada lagi

waktu kunjungan ke masyarakat, pemberian penyuluhan dan lain-lain. Semua

sibuk melayani orang sakit yang berobat ke puskesmas.

Kedepan fungsi public health atau pendekatan yang bersifat

kemasyarakatan lebih diprioritaskan. Sementara fungsi medical services,

dilakukan sebagai layanan pertama bagi masyarakat yang membutuhkan

pengobatan. Bila, dibutuhkan tindakan lanjutan, maka harus dirujuk ke RS.

17

Hal ini tentu mensyaratkan adanya system rujukan yang terkoordinasi dengan

baik, termasuk sarana dan fasilitasnya harus dipenuhi.

Telah terbukti, pelayanan kuratif di puskesmas berjalan tidak optimal serta

hanya membuat masyarakat lebih tergantung kepada tenaga medis dan

menambah beban biaya bagi masyarakat. Masyarakat tidak pernah dirangsang

bagaimana harus menjaga kesehatan agar tidak sakit.

Banyak hal yang dapat dilakukan bila program kemasyarakatan berjalan.

Sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan di kecamatan,

menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dan keluarga di bidang kesehatan

masyarakat, para petugas puskesmas memiliki tugas yang luhur. Karena di

peran merekalah, masyarakat lebih memiliki pengetahuan bagaimana mereka

harus menjaga kesehatannya.

Hal kedua yang perlu direvolusi adalah capacity building tenaga

kesehatan. Untuk mewujudkan langkah pertama, harus didukung sepenuh hati

oleh para petugas kesehatan puskesmas. Mustahil akan berhasil bila

petugasnya sendiri tidak mendukung kebijakan tersebut. Dalam budaya

paternalistic yang masih kental, factor sikap petugas memegang peranan

penting.

Untuk itu, para petugas perlu di brain washing bahwa peran dan fungsi

puskesmas adalah menitikberatkan pada program kemasyarakatan. Para

petugas puskesmas perlu dilengkapi dengan kemampuan ilmu sosiologi dan

psikologi massa. Selain itu, kemampuan analisa perencanaan partisipatif serta

analisa terhadap berbagai budaya masyarakat setempat, agar lebih memahami

kebiasaan dan budaya local suatu daerah (atau yang lebih dikenal dengan

kearifan local). Jalinan kemitraan dengan kelompok masyarakat akan lebih

memudahkan intervensi petugas untuk bisa diterima oleh masyarakat.

Untuk mendukung hal tersebut, distribusi tenaga kesehatan di puskemas

mesti lebih didukung dengan tenaga kesehatan yang berbasis masyarakat,

seperti ahli gizi, dan sanitarian, epidemiolog dan lain-lain.

Ketiga; karena saat ini, wewenang bidang kesehatan ada pada daerah,

perlu didorong agar daerah memiliki perhatian khusus serta memprioritaskan

kesehatan dalam pembangunan daerahnya. Harus diakui, selama ini,

18

Pemahaman visi kesehatan dari DPRD masih ‘terbelakang’. Selama ini

dirasakan bahwa sektor kesehatan masih dipandang dari sisi pelayanan kuratif

saja, dan anggaran sektor kesehatan belum mendapat proporsi yang memadai.

Untuk itu, urgensi adanya forum kesehatan kota/kabupaten disetiap daerah

yang terdiri dari pakar kesehatan dan tokoh masyarakat perlu dibentuk

sebagai sparing partner bagi pemerintah daerah dan DPRD. Setidaknya untuk

mendesak agar puskesmas tidak menjadi sumber PAD, melainkan sebagai

kegiatan investasi dalam meningkatkan kualiats penduduknya. Kalau hanya

sekedar mengejar PAD dan profit, secara tidak langsung Puskesmas

menginginkan masyarakat untuk terus-menerus sakit agar mendapatkan profit

dari biaya berobat mereka.

Dari uraian diatas, bisa disimpulkan bahwa esensi puskesmas adalah pusat

kesehatan masyarakat, bukan sebaliknya hanya menunggu masyarakat sakit

yang berobat ke puskesmas. Bila langkah-langkah revolusi diatas

dilaksanakan dengan riil maka harapan akan optimalnya kinerja Puskesmas

akan tercapai.

19

Daftar Pustaka

Trihono, 2005, MANAJEMEN PUSKESMAS Berbasis Paradigma Sehat, Jakarta:

Sagung Seto

Depkes RI, 1997, Sistem Informasi dan Manajemen Puskesmas, Jakarta

http://mutiara.sdm-iptek.org

http://ilmukeperawatan.net/index.php/artikel/13-kesehatan-masyarakat/17-konsep-

puskesmas.html

http://wikimedya.blogspot.com/2/011/03/defini-fungsi-tujuan-dan-tugas.html

20