ikhtisar eksekutif - pertanian

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2016 i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam perjalanan kinerja Badan Karantina Pertanian tahun 2016 didukung dengan anggaran sebesar Rp 894,424,353,000,- dan telah terealisasi sebesar 848,409,848,021,-), dengan catatan Rp 35 M masih menjadi pembagi karena self blocking. Apabila self blocking tidak dijadikan pembagi maka serapan anggaran Badan Karantina Pertanian TA 2016 sebesar 98,72 %. Sedangkan realisasi PNBP Badan Karantina Pertanian TA 2016 dari target sebesar Rp 106,996,745,720,- telah dilakukan perubahan target RP. 115,904,791,529,- terealisasi Rp 186,601,835,039,- (161 %) Pada tahun 2016 Badan Karantina Pertanian telah melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Sebagai pendukung terhadap susksesnya pencegahan masuk dan tersebar HPHK/OPTK telah terefleksi dalam program dan kegiatan Badan Karantina Pertanian sebagai upaya pencapaian visi dan misi. Pada tahun 2016 ini merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019 telah dihasilkan output-output penting dalam rangka menunjang tupoksi Badan Karantina Pertanian. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya Badan Karantina Pertanian pada tahun 2016 telah melakukan sertifikasi karantina komoditas tumbuhan dan produknya, dengan total 700.703 kali dan melakukan sertifikasi karantina komoditas hewan dan produknya, dengan total frekuensi 688.372 kali, sehingga secara keseluruhan total sertifikasi sebanyak 1.389.075 kali. Dari hasil pemeriksaan terhadap media pembawa HPHK/OPTK maka Badan Karantina Pertanian telah mencegah masuk dan menyebarnya sejumlah HPHK/OPTK. Beberapa HPHK yang terdeteksi positif dan tercegah masuk maupun keluarnya di antar area sebagai berikut : Johne’s Disease terdeteksi positif sewaktu PSI di negara asal (Australia) sehingga ditolak pemuatannya ke Indonesia. Selain itu Tindakan Karantina Hewan di tempat pemasukan yaitu di BKP II Palangkaraya ditemukan positif Johne’s Disease sehingga dilakukan pemusnahan; Enzootic Bovine Leucosis (EBL) terdeteksi positif sewaktu PSI di negara asal (Australia) sehingga ditolak pemuatannya ke Indonesia; Brucellosis yang terinfestasi pada sapi, kambing, kerbau di BKP Kelas I Balikpapan, SKP Kelas I Samarinda, SKP Kelas I Pare-Pare, SKP Kelas II Mamuju, SKP Kelas I Sumbawa Besar, BKP Kelas II Palu, SKP Kelas II Ende, BKP Kelas II Kendari, BKP Kelas II Ternate; Septichaema Epizootica (SE) yang terinfestasi pada sapi diBKP Kelas II Kendari, BVD yang terinfestasi pada sapi di BKP Kelas II Pangkal Pinang; Bovine Anaplasmosis, Bovine Babesiosis yang terinfestasi pada sapi di BKP Kelas I Jambi, Trypanosomosis pada kuda dan kerbau di SKP Kelas II Ended an BKP Kelas I Mataram, Avian Influenza yang terinfestasi pada unggas di BBKP Surabaya. Sedangkan OPTK yang terdeteksi posistif dan tercegah pemasukannya ke dalam Wilayah Republik Indonesia adalah : Aphelenchoides besseyi yang terinfestasi pada benih padi asal Phillippina, Pseudomonas syringae pv. syringae yang terinfestasi pada bibit krisan asal Belanda, Pseudomonas viridiflava yang terinfestasi pada benih kubis asal Jepang, Dasheen Mosaic Potyvirus (DsMV) yang terinfestasi pada bibit Calla Lily asal Belanda di BBKP Soekarno-Hatta di BBKP Soekarno-Hatta; Burkholderia glumae yang terinfestasi pada benih padi asal Cina, Tilletia laevis, T. tritici yang terinfestasi pada biji gandum asal

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2016 ii

Argentina dan Ukraina di BBKP Surabaya dan BBKP Makasar dan BKP Kelas II Cilegon dan yang terinfestasi pada bungkil kedele asal Argentina di BBKP Surabaya; Helminthosporium solani yang terinfestasi pada bibit kentang asal Scotlandia, Pantoea stewartii subsp. stewartii yang terinfestasi pada benih jagung manis dan jagung asal Thailand melalui BBKP Tanjung Priok;, Peronospora manshurica yang terinfestasi pada kedele asal Amerika Serikat melalui BBKP Surabaya, BKP Kelas I B Lampung; Sitophlius granarius yang terinfestasi pada biji gandum asal Ukraina melalui BKP Kelas II Cilegon; Asphodelus fistulosus yang terinfestasi pada gandum biji asal Australia di BBKP Surabaya; Stenocarpella maydis yang terinfestasi pada gandum biji asal Amerika Serikat di BKP Kelas II Cilegon; Ditylenchus dipsaci yang terinfestasi pada bawang putih asal Cina di BBKP Surabaya. Kebijakan teknis yang efektif untuk cegah tangkal HPHK/OPTK serta cemaran pangan segar asal tumbuhan maupun cemaran produk hewan juga tidak terlepas dari beberapa output terbitnya aturan main di lapangan dalam bentuk peraturan perundangan, pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis maupun hasil-hasil rekomendasi teknis. Pada tahun 2016, Badan Karantina Pertanian telah menghasilkan kebijakan teknis operasional perkarantinaan dan keamanan hayati untuk penguatan tugas dan fungsinya. Pada Tahun Anggaran 2016 telah terbit Peraturan Perundangan yang terkait dengan tupoksi Badan Karantina Pertanian sebagai berikut : 1) Permentan No. 11/Permentan/KR.100/3/2016 tentang Pelaksanaan

Transparasi Perjanjian Sanitary And Phtosanitary (Agreement On Aplicatioan Of Sanitary And Phytosanitary Measures ) World Trade Organization

2) Permentan Nomor 55/Permentan/KR.040/11/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2015 Jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Keamanan pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

3) Permentan Nomor 14/Permentan/KR.050/4/2016 Tentang Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3237/Permentan/OT.140/12/2016 Tentang Bentuk Dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

Beberapa bahan kebijakan karantina hewan dan keamanan hayati hewani yang telah disiapkan sebagai berikut : 1) Konsep Permentan Tata Cara Tindakan Karantina Hewan di Pulau Karantina 2) Konsep Permentan Tata Cara Tindakan Karantina Hewan Sertifikasi Ekspor

Produk Hewan 3) Pedoman Tentang TKH Di TPK (Rancang Induk Pengembangan Manajemen

Risiko Dalam Rangka Pelayanan Karantina Hewan) 4) Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor :

1237/KPTS/KR.140/L/8/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Karkas, Daging Dan/Atau Jeroan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

5) Tindakan Karantina terhadap Vektor HPHK 6) Tindakan Karantina Perlakuan terhadap Alat Angkut dan Kemasan 7) Analisis Risiko Hama Penyakit Hewan Karantina

a) Analisis Risiko Terhadap Pemasukan Bovine Spongioform Encephalopathy melalui Sapi Indukan dari Meksiko ke Indonesia.

b) Analisis Risiko Terhadap Brucellosis melalui Pemasukan Sapi dari Sulawesi Selatan ke Kalimantan Timur.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2016 iii

8) Pedoman Pemantauan Daerah Sebar Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1531/Kpts/KR.110/K/10 /2016

9) Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Hewan Terhadap Hewan Penular Rabies telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 87/Kpts/KR.120/L/1/2016

10) Petunjuk Teknis Penentuan Lokasi dan Pembangunan Instalasi Karantina Hewan Untuk Ruminansia Besar telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 406/Kpts/KR.150/L/3/2016

11) Petunjuk Teknis Analisis Risiko Hama Penyakit Hewan Karantina telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1209/Kpts/KR.110/L/8/2016

12) Pedoman Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan (APIKH) secara online

Beberapa bahan kebijakan karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang telah disiapkan sebagai berikut : 1) Penyempurnaan Permentan 09 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Persayaratan

dan Tindakan KT Terhadap Pemasukan MP OPTK ke Dalam Wilayah Repubiik Indonesia

2) Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Pakan Ternak Asal Tumbuhan Tujuan China 3) Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) Benih 4) Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) Non Benih : 6

Dokumen 5) Beberapa output Kepmentan terkait keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

(PSAT) : 41 Keputusan Menteri Pertanian. Beberapa bahan kebijakan pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan dan keamanan hayati yang telah disiapkan sebagai berikut : 1) Keputusan Kepala Badan No.905/Kpts/HK.110/L/6//2016 tanggal 17 Juni 2016

tentang Kode Etik PPNS, Polsus dan Intelijen Badan Karantina Pertanian 2) Keputusan Kepala Badan No.6758/HK.220/L/7/2016 dan No. Kerma/6/VII/2016

tanggal 14 Juli 2016 tentang Pedoman Kerja atas Perjanjian Kerjasama Badan Karantina Pertanian dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tentang Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan, Tumbuhan dan Keamanan Hayati di wilayah Perbatasan Darat NKRI.

3) Keputusan Kepala Badan No. 1785/Kpts/OT.210/K/12/2016 Tanggal 16 Desember 2016 tentang Pedoman Kerja Polisi Khusus (polsus) Barantan

Pada TA 2016 telah dilakukan kerjasama perkarantinaan terutama kerjasama internasional melalui kerjasama Bilateral, Regional dan Multilateral.

Untuk isu kerjasama bilateral pada tahun 2016, al : (1) Partnership Arrangment between Indonesia Agriculture Quarantine Agency and Australian Government Department of Agriculture and Water Resource on Implementation of Electronic Certification, (2) Perundingan SPS dalam Kerangka Putaran ke-10 IE FTA pada tanggal 25-26 Mei 2016 di Interlaken, Swiss (3) Perundingan Indonesia Australia Comprehensive Economic partnership Agreement (IA CEPA) Ke-4 pada tanggal 22-26 Agustus 2016 di Sydney, Australia (4) Pertemuan 12th Indonesia - Singapura Agri-Business Sub Working Group Meeting pada tanggal 31 Agustus - 1 September 2016 di Singapura (5) Pertemuan 3rd Joint Border Committee Indonesia – Papua New Guinea 10-11 November 2016/PNG. Adapun untuk kerjasama regional al : (1) Pertemuan Sub-Committee on Sanitary and Phytosanitary (SC-SPS) AANZFTA ke-5 berlangsung pada tanggal 14-16 Maret

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2016 iv

2016 bersamaan dengan Pertemuan ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Agreement Joint Committee (AANZFTA-JC) ke-8 tanggal 13-18 Maret 2016, (2) Perundingan ke-8 SWG-SPS Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiation Commettee pada tanggal 14-18 Juni 2016 di Auckland, New Zealand (3) Pertemuan RCEP Sub Working Group ke-9 pada tanggal 15-19 Agustus 2016 di Ho Chi Minh, Viet Nam (4) the 10th Meeting of RCEP Sub Working Group on SPS (RCEP SWG-SPS) pada tanggal 18-21 Oktober 2016 di Tianjin, Cina (5) Eleventh Meeting Of The RCEP Sub-Working Group On Sanitary And Phytosanitary Measures (11TH RCEP SWG-SPS) pada tanggal 6-10 Desember 2016 di BSD, Tangerang, Indonesia. Sedangkan kerjasama multilateral antara lain berupa Sidang Reguler SPS-WTO ke-65 (16-17 Maret 2016), ke-66 (30 Juni – 1 Juli 2016), ke-67 (26-28 Oktober 2016) di Geneva, Swiss.

Adapun kerja sama nasional yang telah terjalin antara lain (1) Nota Kesepahaman antara Kepala Badan Karantina Pertanian dan Rektor Institut Pertanian Bogor, (2) Perjanjian Kerjasama antara Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Badan karantina Pertanian Kementerian Pertanian dengan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor Nomor: 3485/HK.220/L.2/4/2016 dan Nomor: 003/KI3.2/KsM/2016 tentang Kerjasama Pendidikan dan Penelitian Bidang Karantina Hewan (3) Perjanjian Kerjasama antara Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian RI dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (4) Perjanjian Kerjasama antara Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian RI dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (5) Perjanjian Kerjasama antara Kepala Badan Karantina Pertanian dengan Deputi Bidang Pengkajian Persandiaan Nomor: 4600/HK.220/L/5/2016 dan Nomor: PERJ.10/LSN/SU/HK.08.01/05/2016 tentang Penyelenggaraan Certificate Authority (CA) Sebagai Sarana Pengamanan Pertukaran Data Dan Informasi Dalam Sistem E-Cert Sanitary And Phythosanitary (SPS). Adapun aplikasi yang telah disempurnakan selama tahun 2016 adalah : aplikasi meliputi; a. In House System Barantan, b. Aplikasi Laboratorium dan c. Web Monitoring kegiatan Operasional. Beberapa aplikasi yang dilakukan update adalah : a) In House system Barantan (mengacu Permentan No. 14/2016) b) E-Prior Notice (mengacu Permentan No. 55/2016) c) Simponi Barantan (mengacu PP 35/2016) d) IKH on line (mengacu Permentan 70/2016) e) TPK on Line (mengacu Permentan 12/2015)

Terkait Penerapan INSW impor telah dilakukan di 21 pintu pemasukan impor. Pada tahun 2016 ini INSW memperluas kegiatan tidak hanya untuk impor tapi dilakukan pula untuk INSW ekspor. 3 (tiga) tempat pintu pengeluaran yang sudah difasilitasi penerapan INSW ekspor adalah: BBKP Makassar, BBKP Belawan, BKP Denpasar, BKP Lampung dan BKP Semarang. Dalam rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar Dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian beberapa output kegiatannya yaitu : 1) Rekomendasi uji coba dan pengembangan metode uji di BBUS-KP, yaitu :

1. Pengembangan metode Serologi dan molekuler untuk deteksi penyakit

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2016 v

Squash mosaic virus (SqMV) pada Jaringan dan benih Tanaman Cucurbitaceae.

2. Ujicoba efektivitas dua media selektif untuk deteksi Burkholdera glumae pada benih padi

3. Pengembangan Metode Analisis Multiresidu Pestisida pada PSAT dengan Metode Quechers (Acetonitrile extraction) dan Ethyl Acetate Extraction menggunakan LC MS MS

4. Evaluasi Pengujian HA (Haemaglutination) cepat dan HA (Haemaglutination) Lambat Untuk Mendeteksi Penyakit AI Pada Unggas

5. Deteksi Penyakit Bovine Genital Campylobacteriosis menggunakan Metode Kultur

2) Rekomendasi uji terap teknik dan metode karantina hewan dan karantina

tumbuhan, yaitu : 1. Perlakuan Udara Panas dan Pemberian Toxin Binder Pada Pakan yang

terkontaminasi Aspergillus flavus dan Aflatoksin 2. Teknik dan Metode Pemusnahan Hewan Pembawa Rabies (HPR) dan

Unggas Sesuai Animal Welfare 3. Ethyl formate sebagai Fumigan Alternatif untuk Tungau dan Nematoda

pada Bawang putih (Allium sativum L.)) 4. Pengaruh Iradiasi Sinar Gamma [60Co] terhadap Sternochetus frigidus

(Coleoptera: Curculionidae) pada Buah Kweni dan terhadap Kualitas Buah Mangga Arumanis dan Indramayu

5. Uji Terap Perlakuan Sf Terhadap Serangga Dan Cendawan Pada Benih Jagung

6. Perlakuan Fosfin Formulasi Cair Terhadap Kutu Putih Pada Buah Manggis Ekspor

Terkait dengan perkembangan akreditasi laboratorium lingkup Badan Karantina Pertanian bahwa sampai dengan tahun 2016 terdapat 28 laboratorium UPT mendapatkan Sertifikat ISO- 17025: 2008 (Akreditasi Laboratorium), yaitu : BBUS-KP, BBKP Surabaya, BBKP Makasar, BBKP Tanjung Priok, BBKP Soekarno-Hatta, BKP Kelas I Palembang, BKP Kelas I Balikpapan, BKP Kelas I Denpasar, BBKP Belawan, BKP Kelas II Medan, BKP Kelas I Banjarmasin, BKP Kelas I Mataram, BKP Kelas I Jambi, BKP Kelas I Bandar Lampung, BKP Kelas II Cilegon, BKP Kelas II Kendari, SKP Kelas I Banda Aceh, BKP Kelas II Yogyakarta, BKP kelas II Pangkal Pinang, BKP Kelas II Kendari, BKP Kelas II Tanjung Pinang, BKP Kelas I Batam, SKP Kelas I Bengkulu, SKP Kelas II Bangkalan, BKP Kelas I Jayapura, BKP Kelas II Ternate, SKP Kelas II Mamuju, SKP Kelas I Pare-Pare. Adapun capaian kinerja manajemen pada tahun 2016 antara lain : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 83,88 (Sangat Baik), Indeks Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja (IPNBK) : 88,55 (Sangat Baik), Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Eselon I Barantan : 79,63 (Sangat Baik). Pada tahun 2016 jumlah pegawai Badan Karantina Pertanian sebanyak 3,757 orang, Peningkatan kualitas SDM lingkup Badan Karantina Pertanian telah dilakukan pada tahun 2016 dimana telah dan sedang meningkatkan kompetensinya dalam pendidikan formal dalam dan luar negeri, pelatihan dasar, diklat Lan’Gaskara serta pelatihan teknis dalam negeri sebanyak 588 orang.

Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2016 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Karantina Pertanian (Barantan) disusun dalam rangka mendukung upaya implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan perspektif jangka menengah sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra Barantan merupakan salah satu wujud operasional dari Visi, Misi dan Strategi Kementerian Pertanian. Oleh karena itu Renstra Badan Karantina Pertanian merupakan satu kesatuan dari Renstra Kementerian Pertanian dalam rangka mewujudkan amanat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015 – 2019). Melalui Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan Pemerintah Indonesia telah menentukan pilihan bahwa salah satu strategi untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan adalah melalui penyelenggaraan perkarantinaan. Badan Karantina Pertanian ditetapkan sebagai instansi yang melaksanakan tugas perkarantinaan hewan dan tumbuhan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Agar tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan tercapai sesuai dengan harapan pemberi kewenangan, kebutuhan masyarakat, dan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik dibidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan maka dibuatlah sebuah dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) yaitu Renstra Badan Karantina Pertanian.

Dokumen Rencana Strategis selanjutnya akan menjadi pedoman dalam: a) Penyusunan rencana kinerja (performance plan); b) Penyusunan rencana kerja dan anggaran (workplan and budget); c) Menyusun penetapan kinerja (Performance agreement); d) Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Badan

Karantina Pertanian; dan e) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Karantina Pertanian.

Dalam upaya mendukung program pembangunan pertanian di Indonesia, Badan Karantina Pertanian senantiasa melakukan pembenahan secara internal (lingkup Badan Karantina Pertanian) maupun eksternal (kerja sama dengan instansi terkait baik secara nasional maupun internasional) dalam rangka optimalisasi tupoksi. Untuk mengetahui perkembangan kinerja Badan Karantina Pertanian pada tahun 2016, maka diperlukan adanya Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

1.2. Tujuan

Penyusunan Laporan Tahunan TA 2016 ini mempunyai tujuan diantaranya adalah : a. Sebagai bahan informasi pelaksanaan program/kegiatan Badan Karantina Pertanian

yaitu kegiatan yang telah dilakukan di Kantor Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Karantina Pertanian yang terepresentasikan dalam 6 kegiatan utama.

b. Sebagai bahan informasi terhadap tingkat pencapaian kinerja Badan Karantina

2 Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2016

Pertanian tahun 2016. c. Untuk mengetahui berbagai permasalahan terkait terhadap pelaksanaan 6 kegiatan

utama, yaitu 1) Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani 2) Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati’ 3) Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi

Perkarantinaan 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan

Hayati 5) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar dan Uji Terap

Teknik dan Metoda Karantina Pertanian 6) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Badan Karantina

Pertanian


BAB II VISI DAN MISI BADAN KARANTINA PERTANIAN

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsí, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia jo. Peraturan Presiden R.I Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 15 Tahun 2005 serta Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) adalahmelaksanakan perkarantinaan Pertanian. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, BARANTAN menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan,

serta pengawasan keamanan hayati; 2. pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; 3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan,

serta pengawasan keamanan hayati; dan 4. pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian.

2.1. Visi

Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi Kementerian Pertanian adalah “Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.” Visi dalam Renstra Kementerian Pertanian di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Visi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN), yaitu: “Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”.

2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, terdapat 7 misi pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN), maka Misi BARANTAN yaitu :


1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan Organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK)

2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan 3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses

pasar komoditas pertanian 4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan 5. Meningkatkan Citra dan Kualitas Layanan Publik .

2.3. Tujuan

1. Terjaganya Sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina

2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan 3. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk dan

keluarnya media HPHK dan OPTK 4. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan 5. Mewujudkan Pelayanan Prima

2.4. Sasaran Program

Sasaran Program(SP) adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) dalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai dampak/hasil (outcome) dari program/kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Kementerian Pertanian. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, kedudukan Sasaran Strategis berada pada level kementerian. Sedangkan pada level (eselon I), dalam hal ini BARANTAN, maka istilah yang dipergunakan adalah Sasaran Program (SP), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :

Gambar 1. Kerangka Logis Penyusunan Renstra K/L (Sumber: Peraturan Menteri PPN/Ka Bappenas No 5 Tahun 2014)


Sasaran Program Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) adalah : 1. Meningkatnya efektivitas pengendalian risiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK

dan OPTK. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan

hayati terhadap ekspor Media Pembawa HPHK dan OPTK dan keamanan hayati. 3. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian.

Peningkatan efektivitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTKdiperlukan dalam rangkamemaksimalkan tugas dan fungsi BARANTAN, mengingat besarnya ancaman dan risiko berbagai jenis penyakit hewan (HPHK) dan OPTK yang dapat masuk dan tersebar ke wilayah RI karena sangat luasnya wilayah yang harus diawasi dan dijaga.Besarnya risiko dan ancaman tersebut berdampak terhadap kesiapsiagaan seluruh jajaran BARANTAN dalam menjaga wilayah RI sehingga diperlukan implementasi yang konsisten dalam pelaksanaan dan efektivitas tindakan karantina mulai dari tingkatpre border, at border dan post border. Peningkatankualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor Media Pembawa HPHK dan OPTK dan keamanan hayati, diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan perkarantinaan yang maksimal sesuai dengan standar internasional. Pengembangan sistem pengendalian resiko penyakit hewan secaraIn-line Inspection akan mampu mendukung upaya pengawasan, dan penegakan hukumyang sekaligus mendukung rangkaian proses penjaminan kesehatansehingga pemasaran produk pertanian yang sesuai standar dapat diterima oleh negara mitra yang sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Peningkatan kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian diperlukan dalam rangka memberikan jaminan terhadap kesehatan dan keamanan produk pertanian kepada masyarakat Indonesia dan Negara mitra sesuai tata aturan internasional. Pemerintah, dalam hal ini BARANTAN sebagai regulator perkarantinaan memiliki mandat konstitusional untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia dalam rangka penyediaan kebutuhan produk pertanian yang bermutu tinggi dan produk yang akan diekspor sesuai persyaratan negara mitra. Oleh karena itu memberikan kepastian regulasi yang harus ditaati dan melaksanakannya dengan konsisten dan konsekuan serta perbaikan sistem pelayanan publikdapat memberikan kepuasan kepada pengguna jasa karantina pertanian dalam kegiatan ekspor dan impor produk pertanian.

Rincian program dan kegiatan Barantan 2015-2019 adalah sebagai berikut:

PROGRAM: Peningkatan Kualitas karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati KEGIATAN: 1. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani 2. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 3. Peningkatan Kepatuhan Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi 4. Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standard dan Uji Terap

Teknik dan Metode Karantina Pertanian 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati


BAB III PENINGKATAN SISTEM KARANTINA HEWAN DAN

KEAMANAN HAYATI HEWANI

3.1. BAHAN KEBIJAKAN KARANTINA HEWAN (KH) DAN KEAMANAN HAYATI HEWANI (KHH) Pada tahun 2016 Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani telah melakukan penyiapan bahan kebijakan berupa rancangan peraturan perundangan (Keputusan/Peraturan Pemerintah/Menteri) maupun berupa Pedoman/Juklak/Juknis, dengan output sebagai berikut :

3.1.1. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) terkait KH dan KHH

Output penyiapan Permentan yang telah dilakukan Pusat KH dan KHH tahun 2016 adalah :

1) Perumusan Tata Cara Tindakan Karantina Hewan di Pulau Karantina Hasil kegiatan berupa Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Tindakan Karantina Hewan di Pulau Karantina selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyampaian Nota Dinas Tanggal 10 Oktober 2016 kepada Kepala Badan Karantina Pertanian dan ditembuskan kepada Sekretariat Badan Karantina Pertanian untuk diproses penetapannya.

2) Perumusan Tata Cara Tindakan Karantina Hewan Sertifikasi Ekspor Produk Hewan Hasil kegiatan berupa Rancangan Permentan Tentang Tindakan Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Produk Hewan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia yang telah disampaikan kepada Sekretaris Badan Karantina dengan Memo Dinas tanggal 24 November 2016

Gambar 2. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani,

drh. Sujarwanto, MM


3.1.2. Capaian Pedoman/Juklak/Juknis/Manual KH dan KHH

Output penyiapan Pedoman/Juklak/Juknis yang telah dilakukan Pusat KH dan KHH tahun 2016 adalah : 1) Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis Tentang TKH Di TPK

Hasil kegiatan berupa Rancang Induk Pengembangan Manajemen Risiko Dalam Rangka Pelayanan Karantina Hewan yang telah disampaikan kepada Sekretaris Badan Karantina dengan Memo Dinas tanggal 7 Desember 2016

2) Juklak Tindakan Karantina Hewan Karkas Daging dan Jeroan

Hasil Kegiatan berupa Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 1237/KPTS/KR.140/L/8/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Karkas, Daging Dan/Atau Jeroan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

3) Tindakan Karantina terhadap Vektor HPHK

Rancangan Pedoman Kepala Badan Karantina Pertanian telah disusun serta telah disampaikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian pada tanggal 30 November 2016 untuk ditetapkan.

4) Tindakan Karantina Perlakuan terhadap Alat Angkut dan Kemasan

Rancangan Pedoman Kepala Badan Karantina Pertanian telah disusun serta telah disampaikan Kepada Kepala Badan Karantina Pertanian pada tanggal 23 Desember 2015 untuk ditetepkan.

3.1.3. Capaian Penyusunan Analisis Risiko

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun naskah analisis risiko terhadap pemasukan hewan. Hasil kegiatan penyusunan analisis risiko pemasukan hewan berupa 2 output dokumen, yaitu: 1) Analisis Risiko Terhadap Pemasukan Bovine Spongioform Encephalopathy

melalui Sapi Indukan dari Meksiko ke Indonesia. Disimpulkan bahwa importasi sapi indukan dari Meksiko ke Indonesia terhadap pemasukan Bovine Spongioform Encephalopathy (BSE) tidak diidentifikasi adanya bahaya karena berdasarkan Resolusi OIE tahun 2016 status negara Meksiko terhadap BSE adalah Negligible. Berdasarkan artikel 2.1.2 dalam OIE, penilaian risiko dapat disimpulkan jika identifikasi bahaya tidak dapat/gagal mengidentifikasi potensi bahaya yang terkait importasi, maka penilaian risiko tidak perlu dilanjutkan dan disimpulkan bahwa estimasi risiko adalah dapat diabaikan. Estimasi risiko yang didapat telah memenuhi tingkat risiko (ALOP) yang telah ditentukan sehingga tetap perlu dilakukan manajemen risiko berupa tindakan karantina hewan. Adapun manajemen risiko yang ditetapkan pada tingkat risiko dapat diabaikan dengan mempertimbangkan kemampuan negara tujuan dalam mendeteksi BSE sebatas pada tingkat dapat diabaikan. Manajemen Risiko di negara asal yaitu dengan melakukan pengawasan Tindakan Karantina Hewan di negara asal untuk pemasukan pertama kali dan di negara tujuan dengan melakukan TKH ditempat pemasukan dan IKH.

2) Analisis Risiko Terhadap Brucellosis melalui Pemasukan Sapi dari Sulawesi Selatan ke Kalimantan Timur. Hasil penilaian risiko terhadap Brucellosis terkait pemasukan sapi dari Sulawesi Selatan ke Kalimantan Timur adalah Rendah estimasinya. Manajemen risiko perlu


dilakukan untuk menurunkan tingkat risiko dari Rendah Menjadi setara dengan Tingkat Proteksi (ALOP) yaitu Sangat Rendah. Manajemen risiko yang dilakukan di tempat Pengeluaran adalah dengan melakukan pemeriksaan dokumen dan fisik di IKH, desinsektasi sapi, desinfeksi alat angkut dan peralatan, pengujian laboratorium dengan metode RBT dan/atau dikonfirmasi dengan CFT. Manajemen risiko yang dilakukan di tempat pemasukan antara lain dengan melakukan pemeriksaan dokumen dan fisik di IKH, pemusnahan kotoran, dan sisa pakan, desinsektasi sapi, desinfeksi alat angkut dan peralatan, pengujian labolatorium dengan metode RBT dan/atau dikonfirmasi dengan CFT serta dapat dilakukan perpanjangan masa pengamatan.

3.1.4. Capaian Kebijakan Lain KH dan KHH

Capaian kebijakan KH dan KHH yang lain dan telah ditetapkan yaitu: 1) Pedoman Pemantauan Daerah Sebar Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2017

telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1531/Kpts/KR.110/K/10 /2016




5) Pedoman Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan (APIKH) secara online (dalam proses penetapan)

3.2. REKOMENDASI KH DAN KHH

Pada tahun 2016, IKH Impor milik pihak lain yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan atas nama Menteri Pertanian sebanyak 37 terdiri dari IKH DOD, DOC, Unggas, Unggas Kesayangan, Sapi Bakalan/Potong/Indukan, Sapi Perah, Kerbau, Reptil, Amfibi, Mamalia, Aves, Tikus, Hewan Ternak Mini, dan Monyet Ekor Panjang. Instalasi Karantina Hewan Antar Area milik pihak lain yang telah ditetapkan sebanyak 30 terdiri dari IKH DOC, Kambing, Sapi, Orang hutan dan Satwa liar.

3.3. BIMBINGAN TEKNIS KH DAN KHH

3.3.1. Bidang Hewan Hidup 1) Workshop Nasional Hasil Tindakan Karantina Hewan

Beberapa hal yang dihasilkan adalah : 1. Pelaksanaan tindakan karantina hewan agar dilakukan secara tertib mengacu pada

aturan dasar operasional yang telah diatur dalam UU No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; PP No 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan; dan Peraturan/Keputusan Menteri yang telah ditetapkan sebagai amanah peraturan di atasnya.

2. Pedoman/ Petunjuk Teknis tindakan karantina hewan perlu dilengkapi dengan bagan alur operasional guna memudahkan implementasi oleh petugas karantina hewan di UPTKP.


3. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian agar melakukan upaya peningkatan kemampuan teknis petugas karantina hewan di masing-masing unit kerjanya, dengan melakukan kegiatan inhouse training ataupun kegiatan lainnya yang berfokus pada tantangan operasional yang paling dominan dihadapi oleh setiap UPTKP.

Tindakan Karantina Hewan Antar Area

1. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani melakukan tindak lanjut sebagai berikut: a. Menyempurnakan dan menetapkan pedoman tindakan karantina hewan

terhadap ruminansia, unggas, benda lain dan media pembawa lain pada tahun 2016 serta mendorong segera penetapan rancangan peraturan tindakan karantina hewan di luar tempat pemasukan dan di luar tempat pengeluaran (non-IKH) pada tahun 2017.

b. Melakukan bimbingan teknis yang berkelanjutan kepada UPTKP agar pelaksanaan tindakan karantina hewan antar area di tempat pengeluaran dan pemasukan dapat berjalan sinergis sesuai dengan ketentuan, dengan fokus bimbingan teknis pada tahun 2017 adalah meliputi tindakan karantina hewan terhadap unggas, ruminansia, sarang burung walet, benda lain dan media pembawa lain.

c. Mengidentifikasi dan menyelesaikan adanya inkonsistensi pengaturan yang tertuang dalam peraturan maupun petunjuk teknis.

d. Melakukan pengawalan usulan anggaran teknis dari UPTKP yang telah ditentukan berdasarkan prioritas penyelesaian masalah di masing-masing UPTKP.

e. Berkoordinasi dengan unit kerja lain di lingkup Kementerian Pertanian agar analisis risiko yang menjadi dasar penetapan kebijakan oleh Pusat maupun Daerah menjadi sinergis.

2. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

a. Pelaksanaan tindakan karantina hewan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran, agar dilakukan di Instalasi Karantina Hewan baik milik Pemerintah maupun milik Pihak Lain yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian.

b. Petugas karantina hewan di tempat pengeluaran dan tempat pemasukan agar berkoordinasi secara teratur untuk memastikan bahwa jenis, frekuensi dan volume media pembawa HPHK yang dilakukan pengeluaran dan dilakukan pemasukan sinkron. Hasil koordinasi tersebut agar dilaporkan secara periodik 1 (satu) bulan sekali kepada Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani melalui alamat email: [email protected] serta mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2016 sampai dengan seterusnya.

c. Melakukan identifikasi kebutuhan sarana pelaksanaan tindakan karantina hewan sesuai dengan prioritas tantangan operasional di masing-masing UPTKP untuk diusulkan penganggarannya, serta berkonsultasi dengan Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.

d. Melakukan identifikasi terhadap berakhirnya masa berlaku penetapan IKH milik pihak lain dan selanjutnya memberikan bimbingan terhadap perpanjangan penetapan IKH.

e. Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah setempat agar kebijakan dan pengaturan di daerah setempat dapat sinergis dengan ketentuan peraturan perundangan perkarantinaan.


f. Perlengkapan medis klinik bagi petugas karantina hewan antara lain berupa: stetoskop, perkusi, pen light dan yang lainnya perlu disediakan agar dalam melakukan pemeriksaan terhadap media pembawa senantiasa sejalan dengan kaidah yang telah ditentukan dalam kode etik profesi.

3. Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian melakukan tindak lanjut yaitu memprioritaskan bimbingan teknis laboratorium kepada UPTKP dalam hal pengujian laboratorium terhadap HPHK yang paling sering menjadi re-emerging disease dan menjadi ancaman bagi suatu area, antara lain: Avian Influenza, Anthrax, Brucellosis, Rabies, Jembrana, dan Hog Cholera.

4. Balai Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan melakukan tindak lanjut sebagai berikut: a. Melaksanakan uji terap terhadap perlakuan media pembawa HPHK berupa telur

konsumsi pada tahun anggaran 2017. b. Memprioritaskan diseminasi kebijakan operasional tindakan karantina hewan

terhadap media pembawa HPHK yang paling sering menjadi re-emerging disease dan menjadi ancaman bagi suatu area, antara lain: Avian Influenza, Anthrax, Brucellosis, Rabies, Jembrana, dan Hog Cholera.

Tindakan Karantina Hewan Ekspor 1. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani melakukan tindak lanjut

sebagai berikut: a. Mengkaji kebutuhan perlu tidaknya penyediaan IKH ekspor di SKP Tanjung Balai

Asahan dan UPTKP lainnya. b. Mempertimbangkan perpanjangan penetapan IKH Babi di Pulau Bulan selama 5

tahun, setelah diterimanya permohonan perpanjangan. c. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindakan

karantina hewan terhadap sarang burung walet secara berkelanjutan. 2. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

a. Menyediakan data dukung yang memadai (data operasional 5 tahun terakhir) dalam rangka pengkajian kebutuhan penyediaan IKH.

b. Menyediakan data yang memadai untuk keperluan pertimbangan perpanjangan penetapan IKH.

c. Melaporkan permasalahan teknis yang membutuhkan penyelesaian segera dalam hal pelaksanaan tindakan karantina hewan ekspor sarang burung walet, kambing, babi serta media pembawa ekspor yang lainnya.

3. Balai Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan melakukan diseminasi kebijakan dan operasional tindakan karantina hewan terhadap sarang burung walet pada tahun 2017.

Tindakan Karantina Hewan Impor 1. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani melakukan tindak lanjut

sebagai berikut: a. Menetapkan kebijakan pelaksanaan tindakan karantina pre border, at border dan

post border berdasarkan analisis/kajian risiko HPHK. b. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan tindakan karantina hewan di negara

asal. c. Menyusun skema kegiatan peningkatan kemampuan teknis petugas karantina

hewan di UPTKP yang belum memiliki pengalaman memadai dalam melaksanakan tindakan karantina hewan impor, dengan melibatkan UPTKP yang telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tindakan karantina hewan tersebut.

2. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian melakukan tindak lanjut sebagai berikut: a. Menyelesaikan permasalahan operasional di tingkat UPTKP secara mandiri

untuk permasalahan teknis yang bersifat implementasi.


b. Mengidentifikasi kebutuhan prasarana dan sarana pelaksanaan tindakan karantina hewan di tempat pemasukan khususnya untuk media pembawa berupa bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan, untuk diprioritaskan pengusulan anggarannya serta berkonsultasi kepada Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.

c. Menginventarisir kapasitas, kondisi dan kesiapan IKH ruminansia besar yang dimiliki di setiap UPTKP, dan IKH Ruminansia besar milik pihak lain, untuk di sampaikan kepada Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani dalam rangka mengantisipasi rencana kedatangan sapi indukan, dikirim melalui alamat email: [email protected] paling lambat diterima pada minggu pertama Bulan Mei Tahun 2016.

3. Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian melakukan tindak lanjut yaitu melakukan bimbingan teknis penentuan besaran sampel, pengambilan spesimen, dan pengujian laboratorium terhadap bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan impor, mulai tahun 2017.

4. Balai Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan melakukan tindak lanjut yaitu melakukan diseminasi tindakan karantina hewan terhadap daging impor beserta pengenalan jenis-jenis potongannya, pada tahun 2016.

2) Bimbingan teknis dilakukan ke UPTKP terkait Pedoman Kepala Badan

Karantina Pertanian Nomor 406/KPTS/KR.150/L/3/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penentuan Lokasi dan Pembangunan Instalasi Karantina Hewan untuk Ruminansia Besar. Bentuk bimbingan teknis yaitu perjalanan ke UPTKP yang pada tahun 2016 terdapat pengadaan pembangunan Instalasi Karantina Hewan (IKH) ruminansia besar, yaitu: a. Balai Besar Karantina Pertanian Makassar

Wilayah Kerja Janeponto Wilayah Kerja Bajoe

b. Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura c. Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan d. Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya

Wilayah kerja Pangkalan Bun Wilayah Kerja Banjar Baru

e. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare Rekomendasi bimbingan teknis: masih ditemukan beberapa detail kekurangan yang belum sesuai dengan Petunjuk Teknis Penentuan Lokasi dan Pembangunan Instalasi Karantina Hewan untuk Ruminansia Besar, sehingga akan disempurnakan pada Tahun Anggaran 2017.

3.3.2. Bidang Produk Hewan Bimbingan Teknis Penilaian Tempat Pemrosesan Sarang Walet Ekspor Ke Tiongkok Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Walet Ke Dan Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 832/Kpts/OT.140/L/3/2013 tentang Pedoman Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Sarang Walet dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ke Republik Rakyat China Pasal 3, tempat pemrosesan sarang walet Indonesia yang akan dikeluarkan dengan tujuan Tiongkok wajib diregistrasi dalam rangka penjaminan kesehatan sarang walet yang dihasilkan serta penjaminan ketelusuran.


Penentuan kapasitas produksi suatu tempat pemrosesaN yang akan diregistrasi merupakan salah satu hal penting dalam penjaminan ketelusuran status kesehatan maupun kemampuan ekspor sarang walet suatu perusahaan, selain melalui penerbitan sertifikat sanitasi produk hewan oleh dokter hewan karantina untuk setiap kali ekspor ke Tiongkok Dalam rangka pemenuhan persyaratan ekspor sarang walet ke Tiongkok perlu dilakukan bimbingan teknis bagi petugas karantina dalam melakukan penilaian maupun verifikasi tempat pemrosesan agar sesuai dengan Pedoman yang berlaku, maupun terhadap pemilik dan staf perusahaan dalam rangka pemenuhan persyaratan ekspor. Alasan dilakukannya Kegiatan

Perlu dilakukan penilaian tempat pemrosesan dalam rangka penetapan nomor registrasi agar dapat memenuhi persyaratan dan menjamin kandungan bahaya fisik, biologis dan residu sarang walet tidak melebihi batas maksimal yang ditetapkan, menjamin bebas Avian influenza melalui perlakuan pemanasan sarang walet jadi dengan alat pemanas yang telah dilakukan sertiifkasi, sumber air dan persyaratan lainnya sesuai Protokol dan Pedoman yang berlaku.

Hasil Bimbingan Teknis Bimbingan teknis dilaksanakan untuk memberikan bimbingan kepada petugas karantina hewan di UPTKP dalam melakukan penilaian kelayakan tempat pemrosesan sarang walet ekspor ke Tiongkok untuk ditetapkan sebagai Instalasi karantina Hewan (IKH) dan memperoleh nomor registrasi tempat pemrosesan sarang walet dalam pemenuhan persyaratan sesuai Protokol, termasuk penghitungan kapasitas produksi dalam setahun. Selain itu, bimbingan teknis dilakukan kepada petugas karantina hewan di UPTKP dalam melakukan verifikasi alat pemanas sarang walet untuk ekspor ke Tiongkok dan operator alat pemanas di perusahaan dalam melakukan pemanasan sarang walet sesuai hasil verifikasi. Pada tahun 2016, ada beberapa perusahaan yang sudah mengajukan permohonan ke Badan Karantina Pertanian untuk ditetapkan sebagai IKH sarang walet ekspor ke Tiongkok dan memperoleh nomor registrasi. Permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh Pusat KH Kehani dengan membuat surat penugasan penilaian IKH kepada UPTKP setempat. Tim Verifikasi Tempat Pemrosesan dan Alat Pemanas Sarang Walet Ekspor ke Tiongkok dari Pusat KH Kehani telah melakukan bimbingan teknis kepada petugas karantina hewan di UPTKP dalam melakukan penilaian terhadap tempat pemrosesan sarang walet dan verifikasi alat pemanas yang digunakan untuk ekspor sarang walet ke Tiongkok serta kepada operator alat pemanas sarang walet di perusahaan sebagai berikut:

NO NAMA PERUSAHAAN LOKASI IKH UPTKP PETUGAS

KH OPERATOR

ALAT PEMANAS

1 PT. CROWN PRATAMA

Jl. Hadiah Utama IIA Blok F Kavling Polri RT. 004 RW. 002 No. 1438 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat

BBKP Soekarno Hatta

3 2 orang

2 PT. ABADI LESTARI INDONESIA

Jl. Raya Bojonegoro-Babat RT. 007/RW. 001 Desa Balenrejo Kec. Balen, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur

BBKP Surabaya

3 orang 2 orang


3 PT. FAICHEUNG BIRDNEST INDUSTRY

Jl. Brigjend Katamso BTN Villa Kayong Blok B No. 27 Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

BKP Kls I Pontianak

3 orang 2 orang

4 PT. TONG HENG INVESMENT INDONESIA

Pergudangan Sentra Industri Terpadu III Blok J. No. 8 Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara

BBKP Soekarno Hatta

2 orang 2 orang

5 UD. MAJU JAYA Jl. Kayangan Api RT. 031 RW. 003 Bojonegoro

BBKP Surabaya

2 orang 2 orang

6 PT. HADIAH SURGA

Komplek Kara Industrial Park Blok E No. 8 Batam Centre, Batam

BKP Kls I Batam

3 orang 2 orang

7 PT. WALETA ASIA JAYA

Canden RT. 07 RW. 03 Kel. Kutowinangun Lor, Kec. Tingkir, Kota Salatiga

BKP Kls I Semarang

4 orang 2 orang

8 PT. BAIT CITRA ABADI

Jl. Erlangga Barat IV No. 1 RT/RW: 09/04 Pleburan Semarang

BKP Kls I Semarang

4 orang 2 orang

Verifikasi tempat pemrosesan dilakukan dengan melihat dokumen legalitas perusahaan dan proses produksi tempat pemrosesan. Hasil verifikasi tempat pemrosesan dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani kedua belah pihak (Pihak perusahaan dan Tim Verifikasi), yang memuat dokumen legalitas perusahaan, persyaratan sarana dan prasarana, Standar Operasional Prosedur (SOP), rincian jumlah karyawan, penghitungan kapasitas produksi, temuan ketidaksesuaian persyaratan teknis untuk ekspor sarang walet ke Tiongkok sebagaimana yang ditetapkan dalam Protokol maupun Pedoman yang berlaku, dan kesepakatan waktu pemenuhan ketidaksesuaian. Pihak perusahaan menyampaikan hasil perbaikan dalam bentuk foto atau dokumen (sebelum dan sesudah perbaikan). Tim verifikasi akan melakukan verifikasi ulang jika foto/dokumen perbaikan yang disampaikan belum cukup. Pemanasan yang dilakukan pada sarang walet adalah pemanasan basah dengan menggunakan uap air, bukan pemanasan kering dengan oven. Sumber panas alat pemanas dapat menggunakan gas atau listrik. Verifikasi alat pemanas sarang walet ekspor ke Tiongkok dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan posisi coldest point di alat pemanas, dengan cara memasang beberapa sensor di dalam alat pemanas. Posisi coldest point pada alat pemanas merupakan posisi di alat pemanas yang paling lama mencapai suhu 700C. Selanjutnya dibuat lubang pada kaki sarang walet (coldest point pada sarang walet yaitu bagian sarang walet yang paling lama mencapai suhu 700C) dengan cara dibor (jangan sampai tembus) untuk dipasang sensor. Sarang yang sudah dipasang sensor kemudian ditempatkan pada posisi coldest point dan dilakukan pemanasan. Hasil verifikasi alat pemanas sarang walet ekspor ke Tiongkok diperoleh alat pemanas layak sebagai alat pemanas untuk ekspor sarang walet ke Tiongkok dengan indikator suhu atau waktu yang sudah disesuaikan dari hasil verifikasi untuk mencapai suhu 700C. Alat pemanas dipasang sticker sebagai bukti telah dilakukan verifikasi dan layak sebagai alat pemanas sarang walet bersih untuk ekspor ke Tiongkok.


Kesimpulan a. Tempat pemrosesan hasil verifikasi yang telah memenuhi memenuhi persyaratan

yang telah ditetapkan dalam Protokol dan Pedoman ekspor sarang walet ke Tiongkok ditetapkan sebagai IKH sarang walet dan diberi nomor registrasi.

b. Alat pemanas yang digunakan layak sebagai alat pemanas sarang walet bersih untuk ekspor ke Tiongkok, dimana semua sarang walet mencapai suhu 700C saat dipanaskan dan dipertahankan selama 3,5 detik.

Rekomendasi a. Perlu dilakukan verifikasi ulang terhadap tempat pemrosesan dan alat pemanas

sarang walet ekspor ke Tiongkok setiap tahun b. Setiap tahun disediakan anggaran untuk penilaian tempat pemrosesan sarang walet

karena perusahaan yang berniat ekspor sarang walet ke Tiongkok semakin bertambah.

c. Pengadaan alat untuk verifikasi alat pemanas agar kedepannya verifikasi alat pemanas dapat dilakukan sendiri oleh Karantina

3.3.3. Bidang Keamanan Hayati Hewani

Bimbingan Teknis Perlakuan terhadap Alat Angkut dan Kemasan Bimbingan teknis kebijakan keamanan hayati hewani dilakukan dalam bentuk perjalanan dinas ke UPT-KP. Bimbingan teknis dilaksanakan dalam bentuk perjalanan dinas ke 12 UPT-KP yaitu BBKP Soekarno Hatta, BBKP Surabaya wilker Banyuwangi, BBKP Belawan, BKP Cilegon, BKP Jambi, BKP Pontianak, BKP Mataram dan BKP Banjarmasin, BKP Batam, SKP Bandung, SKP Tanjung Balai Karimun, dan SKP Tanjung Balai Asahan. Hasil Kegiatan: Dalam melakukan kegiatan, tim sebelumnya memberikan presentasi dan berdiskusi dengan Kepala UPT maupun petugas fungsional karantina hewan di ruang pertemuan UPT KP. Presentasi yang dipaparkan mengenai pentingnya desinfeksi dalam mencegah masuk dan tersebarnya HPHK. Hal ini karena hampir 80% kuman dapat mati apabila dilakukan desinfeksi dengan benar. Selanjutnya dilakukan peninjauan ke pelabuhan atau bandara UPT KP untuk melihat proses tindakan karantina dan fasilitas yang tersedia. Beberapa hal yang ditemukan antara lain: a) Sudah terdapat fasilitas desinfeksi berupa desinfection tunnel / lorong desinfeksi

seperti yang tersedia pada BKP Cilegon, BKP Lampung dan BBKP Surabaya Wilker Banyuwangi.

b) Di UPT Cilegon aktivitas desinfeksi sudah dilakukan secara rutin terhadapp alat angkut dan kemasan yang melalui UPT KP. Sedangkan di BKP Lampung belum maksimal karena sedang dalam proses perpindahan wilayah dan terkendala masalah ketersediaan air. Di BBKP Surabaya, lorong desinfeksi baru selesai proses pembangunan di kantor Baru yang terletak di Jl Raya Ketapang. Sedangkan saat ini proses lalu lintas masih dilakukan di kantor lama, di Jalan Pelabuhan.

c) Saat ini belum tersedia pedoman perlakuan khususnya desinfeksi terhadap alat angkut dan kemasan di UPT KP

Tindak Lanjut/Rekomendasi Pedoman tindakan perlakuan suci hama terhadap alat angkut dan kemasan agar dapat segera ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian


3.4 Hasil Monev Kebijakan KH dan KHH

3.4.1 Hasil Monev Hewan Hidup Beberapa hasil Monev Hewan Hidup antara laian : 1) Evaluasi terhadap Implementasi Permentan 37 Tahun 2014 tentang TKH Unggas:

perlu dilakukan review terhadap pasal 41 yang mengatur tentang unggas yang dibawa oleh penumpang sebagai tentengan, karena sering ditemui pengguna jasa membawa lebih dari 2 ekor dengan cara mensertifikasi atas nama lebih dari 1 orang. Usulan untuk pasal 39-41 dapat lebih dipertegas pada pedoman teknis untuk pengaturan terhadap TKH unggas antar area.

2) Perlu kebijakan yang mengatur tentang pemasukan/pengeluaran lalulintas satwa liar yang berhubungan dengan kewenangan Balai Konservasi Sumber daya Alam.

3) Perlu kebijakan yang mengatur tentang TKH terhadap lalulintas babi.

3.4.2 Hasil Monev Produk Hewan 1. Monev TKH Terhadap Pemasukan Daging Dari Negara Tertular PMK. a. Monitoring terhadap pemasukan daging dari India di BBKP Tanjung Priok. b. Hasil monitoring:

(1) Tindakan Karantina Hewan agar dilakukan di Instalasi Karantina Hewan sesuai juklak Tindakan Karantina Hewan Karkas Daging dan Jeroan Nomor : 1237/KPTS/KR.140/L/8/2016, Karena harus memastikan hanya berasal dari unit usaha dan jenis yang diizinkan masuk (deboned dan deglanded dengan pH dibawah 6), Karena di TPK tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan secara detil.

(2) Perlu disiapkan menyediakan alat pemeriksaan pH meter digital. (3) Perlu penyiapan untuk biaya perjalanan petugas karantina hewan untuk

pemeriksaan di IKH dan monitoring di Instalasi Karantina Hewan 2. Monev TKH terhadap Pemasukan Daging ke Dalam Wilayah Republik Indonesia

Kurangnya pemahaman beberapa petugas terhadap persyaratan karantina khususnya dalam Pemasukan daging, karena ditemukan adanya pemasukan daging dari Australia dan New Zealand yang menggunakan sertifikat kesehatan untuk Singapura (daging yang masuk adalah eks impor Singapura).

3. Monev Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) untuk Pakan. a. Temuan :

(1) Hasil uji laboratorium terhadap Poultry by Product Meal (PPM) dari USA yang masuk melalui BBKP Makassar, menunjukkan negative terhadap kandungan unggas dan bovine, serta positif terhadap kandungan porcine.

(2) BBKP Belawan, BBKP Makassar dan BKP Kelas I Semarang tidak bisa melakukan monitoring dikarenakan keterbatasan anggaran.

b. Hal-hal yang dilakukan :

(1) Barantan melakukan konfirmasi secara resmi kepada otoritas negara asal (APHIS).

(2) Respon APHIS tentang hasil investigasi disampaikan melalui surat resmi dan memberi penjelasan langsung ke kantor pusat bahwa : APHIS menyadari dan memahami bahwa ketidaksesuaian barang dengan

sertifikat kesehatan disebabkan terjadinya tertukarnya/tercampurnya barang yang di fasilitasi pengemasan (Packaging facility)

APHIS telah memberlakukan prosedur bahwa fasilitas pengemasan juga saai ini dilakukan approval/persetujuan oleh APHIS


c. Langkah Tindak Lanjut :

(1) Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian No. 9859/KR.120/L/09/2016 untuk melakukan monitoring di tempat pemasukan dengan pengujian laboratorium terhadap target 3 spesies sekaligus (avian, bovine dan porcine).

(2) Akan dilakukan review ulang (on site review) secara menyeluruh di USA mulai dari proses produksi (rendering plant) sampai ke sistem logistik (fasilitas pengemasan, transportasi dll) serta jaminan ketertelusurannya (traceability);

(3) dilakukan pengkajian ulang terhadap persyaratan teknis kesehatan hewan (health requirement)

(4) Sedang disusun protokol karantina antara Indonesia dan USA tentang pemasukan HBAH untuk pakan dari USA ke Indonesia (sedang proses finalisasi dengan pihak USA)

4. Monitoring Instalasi Karantina Hewan

(1) Monitoring terkait isu pemasukan daging India ilegal. a. Dilakukan di IKH yang berlokasi di seputar Jabodetabek, khususnya yang

dicurigai menyimpan daging India ilegal b. Hasil monitoring: tidak ditemukan adanya penyalahgunaan penggunaan IKH

untuk menyimpan produk hewan yang tidak diizinkan pemasukannya ke Indonesia

(2) Monitoring untuk penetapan IKH di PLB a. Dilakukan monitoring di gudang milik PT. Transcon yang telah ditetapkan Bea

Cukai sebagai Pusat Logistik Berikat untuk pemasukan HBAH untuk pakan. b. PT. Transcon mempunyai 2 lokasi gudang yang layak digunakan untuk ditetapkan

sebagai IKH Untuk kebijakan kedepan, sebaiknya PLB ditetapkan Bea dan Cukai setelah dinyatakan oleh karantina layak digunakan untuk melakukan tindakan karantina.

Isu Startegis Pemasukan Daging Dari Negara Tertular PMK Sesuai ketentuan Pasal 36E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemasukan produk hewan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan. Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Pasal 36E UU No. 41 Tahun 2014 telah ditetapkan yaitu: 1. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak dan/atau

Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan; dan

2. Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/PK.450/5/2016 Tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut, jenis dan spesifikasi daging yang dapat dimasukkan dari zona bebas di negara tertular dan negara yang mempunyai program pengendalian resmi pemberantasan PMK yang diakui oleh OIE hanya daging tanpa tulang dan tanpa limfoglandula utama (deboned dan deglanded). Hal ini sesuai dengan hasil analisis risiko terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), bahwa daging selain jenis daging tersebut, masih memungkinkan membawa virus PMK. Suatu negara, untuk dapat menjadi negara asal pemasukan, harus ditetapkan dengan Keputusan Menteri pertanian, yang memuat penetapan negara asal dan unit usaha.


Negara asal dan unit usaha negara asal harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan dan protokol karantina hewan yang mengacu pada persyaratan teknis kesehatan hewan. Tahun 2016, India mengajukan permohonan untuk eksportasi daging kerbau beku ke Indonesia. Langkah –langkah yang telah dilakukan adalah: 1. Telah dilakukan penilaian negara dengan analisis risiko terhadap pemasukan daging

kerbau beku dari India, dengan hasil analisis terhadap risiko tersebut adalah negligible

2. Telah ditetapkan unit usaha yang memenuhi persyaratan kesehatan yaitu 10 unit usaha dengan Kepmentan No. 2556/Kpts/PK.450/F/06/206

3. Telah disepakati protocol karantina 4. Telah dilakukan verifikasi di negara asal oleh Barantan sebelum pemasukan

pertama 5. Ketentuan Teknis :

Jenis daging yang dapat dimasukkan hanya daging beku tanpa tulang yang telah dilepaskan limfoglandula utama (deboned dan deglanded)

pH daging tidak lebih dari 6 Memenuhi ketentuan halal

6. Untuk saat ini, tempat pemasukan adalah Pelabuhan Tanjung Priok, mempertimbangkan: Daerah utama distribusi berada di wilayah Jabodetabek Sarana dan prasarana penunjang lebih memadai

Usulan New Zealand Untuk Memasukkan Produk Susu Melalui Warehouse Di Singapura New Zealand mengajukan permohonan agar dapat melakukan importasi produk susu milik PT. Fonterra melalui hubungan Singapura. Saat ini Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani sedang melakukan kajian risiko terhadap pemasukan melalui hubungan internasional di negara ketiga, serta kajian dari aspek peraturan perundangan

5. Monev Sosialisasi Walet Dalam Rangka Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan

Persyaratan Ekspor Sarang Walet Ke Tiongkok Kegiatan fasilitasi dibuka Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani dan diikuti oleh pelaku usaha walet anggota APPSWI dan bukan anggota, dengan narasumber dari Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag, Direktorat Kesmavet, BBUSKP, GS1 Indonesia dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Kegiatan fasilitasi diselenggarakan pada hari Selasa, 25 Oktober 2016 di Ruang Rapat Lt. 7 Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian diikuti oleh 19 pelaku usaha sarang walet baik yang telah maupun tidak menjadi anggota APPSWI dalam rangka memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha tentang pemenuhan persyaratan untuk ekspor sarang walet ke Tiongkok, dengan rumusan sebagai berikut: 1. Latar belakang yang mendasari diselenggarakannya kegiatan fasilitasi adalah

permintaan APPSWI melalui surat Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Pedagang Sarang Walet Indonesia (APPSWI) Nomor Lepas tanggal 15 Oktober 2016 hal permintaan fasilitasi dan bimbingan teknis untuk pendalaman materi dalam rangka pemenuhan persyaratan ekspor sarang walet Indonesia ke RRT dan sebagai salah satu bentuk kegiatan Barantan dalam mendukung akselerasi ekspor

2. Hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi sebagai berikut: a. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani menyampaikan materi

tentang Persyaratan Teknis dan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Teknis Ekspor


Sarang Walet ke Tiongkok, Tata Cara Penetapan IKH, Nomor Registrasi Tempat Pemrosesan dan Rumah Walet;

b. Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag menyampaikan materi tentang Kebijakan Ekspor Perdagangan Sarang Burung Walet. Pada prinsipnya, Kemendag mendukung ekspor sarang walet Indonesia dan memberi kemudahan dalam penerbitan Ekporter Terdaftar Sarang Burung Walet (ET-SBW) tanpa dikenakan biaya;

c. Direktorat Kesmavet menyampaikan materi tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Sarang Burung Walet. Untuk ekspor sarang burung walet ke Tiongkok disarankan kepada pelaku usaha untuk mengurus sertifikat NKV level 1 agar lebih mudah dalam mendapatkan sertifikat HACCP. Sertifikat NKV untuk produk hewan yang akan diekspor, penilaian dilakukan oleh pengawas Kesmavet Dinas Propinsi dengan pendampingan dari Direktorat Kesmavet;

d. Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP) menyampaikan materi tentang Uji Laboratotium yang Dilakukan untuk Sarang Walet yang Diekspor. Disampaikan tentang metode uji, jumlah sampel yang dibutuhkan, dan lama waktu pemeriksaan;

e. GS1 Indonesia menyampaikan materi tentang Manfaat GS1 Standar Pada Dunia Perdagangan. Materi ini perlu diberikan kepada pelaku usaha agar dapat memenuhi salah satu persyaratan yang diminta Tiongkok yaitu traceability/ketelusuran;

f. Divisi Kesmavet FKH IPB menyampaikan materi tentang Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di Industri Sarang Burung Walet dan Verifikasi Alat Pemanas di Industri Sarang Burung Walet;

Rencana tindak lanjut: APPSWI akan mendorong dan mendukung anggotanya untuk mempercepat pemenuhan persyaratan teknis ekspor sarang walet ke Tiongkok sesuai peraturan yang ada; Pemerintah siap memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap pelaku usaha yang berkomitmen untuk ekspor sarang walet ke Tiongkok baik sebagai anggota APPSWI maupun yang bukan anggota

3.4.3 Hasil Monev Keamanan Hayati Hewani Monitoring diperlukan untuk menentukan arah kebijakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku sehingga hasilnya dapat digunakan untuk menganalisis, mengevaluasi serta memberikan rekomendasi guna perbaikan kebijakan yang dikeluarkan dari Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani. Beberapa hal yang perlu dilakukan terkait monitoring dan evaluasi di bidang Kehani adalah: a. Pengawasan dan Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Bahan Patogen dan

atau Obat Hewan b. Penggolongan Media Membawa HPHK yang tergolong benda lain c. Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa Lain

Monitoring dan evaluasi kebijakan keamanan hayati hewani dilakukan dalam bentuk perjalanan dinas ke UPT-KP. Monitoring dan evaluasi kebijakan keamanan hayati hewani dilaksanakan oleh pejabat struktural serta fungsional khusus dan umum lingkup Bidang Keamanan Hayati Hewani Pusat KH Kehani dalam bentuk perjalanan dinas ke 7 UPT-KP yaitu BBKP Soekarno Hatta, BBKP Surabaya, BKP Medan, BKP Lampung, BKP Balikpapan, BKP Palangkaraya dan SKP Sumbawa Besar. Perjalanan dilaksanakan pada bulan April sampai Juli 2016.


Hasil Kegiatan

a. Pengawasan dan Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Bahan Patogen dan atau Obat Hewan golongan sediaan biologik Pengawasan dan Tindakan karantina terhadap pemasukan bahan Patogen dan Obat Hewan golongan sediaan biologik diatur dalam Permentan No. 62 Tahun 2006. Dalam pelaksanaannya di UPT, tindakan karantina tidak hanya dilakukan terhadap obat hewan golongan sediaan biologik saja yaitu vaksin, namun juga terhadap obat hewan sediaan farmasetik (misalnya antibiotik, moldstop, termin, vitamin, hormon) dan premiks (misalnya: L-Lysine, choline chloride, dan DL Metionin).

b. Penggolongan Media Pembawa HPHK yang tergolong benda lain Berdasarkan Mentan No. 3238 Tahun 2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan Dan Klasifikasi Media Pembawa, disebutkan bahwa Media Pembawa HPHK yang tergolong benda lain terdiri atas: 1) Bahan biologik, yaitu media pembawa HPHK selain hewan, BAH, HBAH yang berupa vaksin, sera, hormon dan obat hewan. 2) Bahan diagnostik yaitu media pembawa HPHK selain hewan, BAH, HBAH yang berupa antigen dan media pertumbuhan. Dalam pelaksanaannya dimana petugas menginput data benda lain ke sistem e-qvet ditemukan banyak kekeliruan menginput data misalnya L-Lysine, vitamin yang merupakan jenis premiks dan obat hewan dimasukkan sebagai bahan diagnostik. Media Pembawa HPHK yang tergolong benda lain jenisnya banyak, dengan nama yang beragam dan tidak lazim. Kadang nama dagang dengan nama generik berbeda dengan istilah umum. Oleh karena itu banyak kekeliruan dalam input data. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap analisis data. Selain itu pakan hewan ternak dan pakan hewan kesayangan dalam SK Mentan No. 3238 Tahun 2009 termasuk kedalam media pembawa lain. Sedangkan dalam UU UU No. 16 Tahun 1992 disebutkan bahwa media pembawa lain adalah berupa sampah, sisa makanan penumpang, kotoran, sisa pakan dan bangkai hewan serta barang atau bahan yang pernah berhubungan dengan hewan yang diturunkan dari alat angkut di tempat pemasukan atau tempat transit. Namun demikian, petugas karantina dalam melakukan sertifikasi pakan hewan kesayangan dan pakan ternak sudah menggunakan KH-11 yaitu sertifikat untuk benda lain

c. Penanganan Media Pembawa Lain d. Penanganan Vektor

Tindak Lanjut / Rekomendasi 1) Revisi Permentan No. 62 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Tindakan Karantina

Terhadap Pemasukan Bahan Patogen dan atau Obat Hewan 2) Revisi SK Mentan 3238 Tahun 2009 yang menambahkan jenis benda lain sesuai

dengan UU karantina 3.5 Capaian Kegiatan Pusat KH dan KHH Lainnya

Terkait dengan pencegahan HPHK impor, telah berhasil dilakukan pencegahan masuknya HPHK melalui kegiatan: a. PSI di negara asal (Australia) ditemukan 6 positif EBL dan 202 positif Johne’s Disease

sehingga ditolak pemuatannya ke Indonesia, b. TKH di tempat pemasukan yaitu di BKP II Palangkaraya ditemukan 3 positif Johne’s

Disease sehingga dilakukan pemusnahan.

1) Laporan Hasil Seminar Pemantauan Daerah Sebar HPHK (Workshop Nasional Pengamatan HPHK) Kegiatan ini ditujukan untuk menyusun peta status dan situasi HPHK Indonesia sebagai dasar dalam penyusunan prioritas kebijakan perkarantinaan hewan dan manajemen


risiko pembatasan lalu lintas media pembawa HPHK. Peserta dari kegiatan adalah Dokter Hewan Karantina perwakilan dari seluruh UPTKP. Diperoleh Rumusan tindak lanjut Workshop Nasional Pengamatan Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun Anggaran 2016, yaitu:

1. Telah dihasilkan Matrik dan Peta HPHK Tahun 2015 melalui kegiatan Tahun

Anggaran 2016 dengan ringkasan identifikasi jumlah HPHK sebagai berikut:

No. Regional Pengamatan Identifikasi Jenis HPHK 2015

Identifikasi Jenis HPHK

2014 dan 2015 1. Sumatera 30 30

2. Jawa 35 36

3. Kalimantan 29 31

4 Bali dan Nusa Tenggara 22 22

5 Sulawesi dan Maluku 37 41

6 Papua dan Papua Barat 23 28

2. Hasil analisis peningkatan performa pelaksanaan tindakan karantina hewan,

digunakan sebagai acuan pengusulan dan finalisasi anggaran tahun 2017 oleh seluruh UPTKP.

3. Hasil kegiatan ini akan dikomunikasikan lebih lanjut oleh Pusat Karantina Hewan dan

Keamanan Hayati Hewani kepada pihak-pihak yang berkepentingan, guna memberikan kontribusi pembangunan peternakan nasional dengan ruang lingkup rekomendasi berupa potensi pengembangan peternakan pada suatu area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

4. Peta HPHK 2015 akan disinergikan dengan peta lalu lintas media pembawa HPHK,

sehingga dapat diperoleh skema prediksi risiko penyebaran HPHK di Indonesia. 5. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani akan meningkatkan kualitas

kegiatan pengamatan HPHK dengan menyempurnakan pedoman dan memberikan bimbingan teknis (Training of Trainer/TOT) secara reguler kepada UPTKP.

2) Pelaksanaan PSI/Verifikasi ke Negara Asal

Pelaksanaan Pre Shipment Inspection (PSI) pada tahun 2016 telah dilakukan untuk pemasukan sapi indukan, yaitu: a. PSI di Townsville, Queensland Australia yang dilaksanakan pada tanggal 5-12

Oktober 2016. Hasil Kegiatan PSI antara lain: Sapi Indukan sebanyak 1.786 ekor telah dilakukan pemeriksaan fisik dan

pengambilan & pengujian laboratorium terhadap penyakit Bovine Johne’s Disease dan Enzootic Bovine Leucosis (EBL) serta dinyatakan sehat;

berhasil mencegah masuknya 6 ekor sapi yang terkonfirmasi positif terhadap penyakit Enzootic Bovine Leucosis (EBL);

serta mencegah proses pemuatan/pengapalan sapi, karena sampel feses untuk pemeriksaan PCR tidak terambil, luka fisik dan kematian.


b. PSI di Darwin, Australia yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober – 6 November 2016. Hasil kegiatan PSI antara lain: Sapi Indukan sebanyak 1.352 ekor telah dilakukan pemeriksaan fisik dan

pengambilan dan pengujian laboratorium terhadap penyakit Bovine Johne’s Disease dan Enzootic Bovine Leucosis (EBL) serta dinyatakan sehat;

Terdapat 4 ekor sapi indukan yang dilakukan penolakan (reject), karena mengalami luka fisik dan kematian;

Sapi indukan yang dilakukan pengapalan telah diberikan perlakuan berupa pemberian obat dan atau vaksinasi sebagaimana yang dipersyaratkan Indonesia.

c. PSI di Darwin, Australia yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 10-16 November 2016. Hasil kegiatan PSI antara lain:

Sapi indukan sebanyak 1.564 ekor telah dilakukan pemeriksaan fisik dan pengambilan/pengujian sampel secara laboratorium dengan metoda Elisa terhadap penyakit Bovine Johne’s Disease dan Enzootic Bovine Leucosis (EBL) dengan hasil negatif serta dinyatakan sehat.

Telah dilakukan tindakan perlakuan berupa pemberian obat dan atau vaksinasi sebagaimana yang dipersyaratkan Indonesia antara lain pemberian vaksin untuk pencegahan penyakit Bovine Viral Diarrhoea (BVD), pemberian bovilis MH + IBR untuk pencegahan penyakit Infectious Bovine Rhinotracheitis/Infectious Pustular Vulvo Vaginitis (IBR/IPV), pemberian invermectin untuk mencegah internal dan eksternal parasit, pemberian vaksin anti penyakit klostridial.

3) Laporan Pertemuan Komisi Ahli KH dan National Animal Quarantine Coordinating Committe (NAQCC)

Komisi Ahli KH Karantina hewan memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pencegahan masuk tersebar dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) sesuai dengan tugas pokok karantina yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta dilaksanakan dengan berpegang pada PP Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan dengan memperhatikan berbagai faktor strategis yang dapat mempengaruhinya. Dalam upaya mencegah masuk, tersebar dan keluarnya hama penyakit hewan karantina, Badan Karantina Pertanian menyusun peraturan khususnya perkarantinaan hewan berdasarkan kajian ilmiah. Badan Karantina Pertanian dalam mendukung kajian ilmiah, telah menunjuk akademisi pakar penyakit hewan dari perguruan tinggi dan praktisi yang ahli dibidang penyakit hewan dalam Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 582/Kpts/OT.050/L/5/2015 tentang Pembentukan Komisi Ahli Karantina Hewan.

Tahapan kegiatan terdiri dari : 1. Pertemuan Komisi Ahli Karantina Hewan yang pertama pada tanggal 11- 13 April

2016 di Bogor 2. Pertemuan Komisi Ahli Karantina Hewan yang kedua pada tanggal 13 – 14

September 2016 di Jakarta

Hasil Kegiatan Pertemuan Komisi Ahli Karantina Hewan yang pertama pada tanggal 11- 13 April 2016 di Bogor: a. Pertemuan dilakukan dalam rangka penyiapan kebijakan karantina hewan terkait

pemasukan daging kerbau beku dari India dan mendapat masukan untuk pulau karantina.


b. Dihadiri oleh Prof. Dr. drh. Fachriyan H. Pasaribu, Dr. Tri Satya Naipospos, Prof. Wayan Teguh Wibawan, Dr. Budi Tri Akoso, Prof. drh. Bambang Soemiarto, SU, M.Sc

c. Menghasilkan rumusan sebagai berikut: Pengaturan tentang pemasukan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2016. Dalam upaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK golongan I ke Indonesia, peran karantina sangat penting dan harus diperluas, tidak cukup hanya berperan di border, melainkan mulai di pre-border, border dan post border secara terintegrasi dengan instansi terkait; Pelaksanaan analisis risiko harus dilaksanakan bersama oleh direktorat Keswan, direktorat Kesmavet, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Komisi Ahli/Pakar sebagai satu tim yang tidak terpisahkan;

Pengamanan maksimum terhadap pemasukan ternak dan produk hewan dari negara tertular HPHK golongan I adalah dalam bentuk: Perlu dilakukan pengawasan langsung di negara asal untuk menjamin kesehatan

dan keamanan ternak dan produk hewan yang dikirim ke Indonesia. perlu dilakukan harmonisasi sertifikat kesehatan/ sertifikat sanitasi negara asal

dengan Badan Karantina, mengingat bahwa sertifikat tersebut merupakan jaminan dari otoritas negara asal terhadap pemenuhan persyaratan Indonesia, dan harus diverifikasi oleh petugas karantina di tempat pemasukan.

Untuk meminimalkan risiko, tempat-tempat pemasukan harus ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina mengacu tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan Menteri Pertanian. Hal ini untuk memudahkan pengawasan pemasukan ternak dan produk ternak tersebut.

Pengawaan di dalam wilayah Indonesia, perlu dilakukan secara berkesinambungan oleh Badan Karantina, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pemerintah Daerah.

Pemasukan ternak indukan melalui pulau karantina perlu diatur dengan sebaik-

baiknya, mengingat banyak hal yang perlu diperhatikan antara lain: Faktor ekonomi dalam pembangunan pulau karantina. Pemeliharaan dan pengamanan pulau karantina. Penggunaan pulau karantina yang hanya untuk indukan, kurang menarik bagi

perusahaan. Sarana dan prasarana yang harus dibangun di pulau karantina. Pengawasan lalulintas antar area.

Pertemuan Komisi Ahli Karantina Hewan yang kedua pada tanggal 13 – 14 September 2016 di Jakarta a. Pertemuan dilaksanakan pada hari Selasa – rabu, tanggal 13 s/d 14 September

2016 di Ruang Rapat Lantai V gedung E, dipimpin oleh Kepala Bidang Karantina Produk Hewan, dihadirioleh anggota Komisi Ahli Karantina Hewan yaitu Prof. drh. Bambang Pontjo, Ph.D, Dr.drh. Bambang Soemiarta dan Dr. drh. Budi Tri Akoso; perwakilan Direktorat Kesehatan Hewan; perwakilan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner serta pejabat structural dan fungsional lingkup Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.

b. Dalam rangka persiapan perubahan/perbaikan prosedur karantina hewan di tempat pemasukan berkaitan dengan perubahan system logistic nasional khususnya terkait kawasan pabean, serta memperhatikan hasil evaluasi terhadap pemasukan produk hewan asal USA, dimana ditemukan ketidaksesuaian antara


fisik produk dengan sertifikat kesehatan yang menyertainya, Komisi Ahli Karantina Hewan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut : (1) Badan Karantina Pertanian dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan

Hewan perlu menindaklanjuti secara khusus, menyikapi ketidaksesuaian pemasukan produk hewan yabg dilakukan oleh pihak USA;

(2) Meningkatkan pengawasan khususnya terhadap pemasukan bahan pakan asal hewan dari USA baik di tempat pemasukan maupun setelah masuk ke dalam wilayah RI ( di tingkat importir, distribusi/distributor dan penggunaan/farm);

(3) Untuk menguji prosedur baru yang ditetapkan USA dalam upaya penjaminan kesesuaian produk hewan yang akan diekspor ke Indonesia, di tempat pemasukan perlu dilakukan uji petik pengujian laboratorium dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) terhadap target uji 3 (tiga) spesies sekaligus (bovine, avian, porcine);

(4) Perlunya dilakukan kajian teknis berupa review ulang (on site review) secara menyeluruh di USA mulai dari proses produksi (rendering plant) sampai ke sistem logistik (fasilitas pengemasan, transportasi dll) serta jaminan ketertelusurannya (traceability);

(5) Memperhatikan sistem logistik di USA, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap persyaratan teknis kesehatan hewan (health requirement) dan dilengkapi dengan protocol karantina hewan yang mengatur seluruh proses pengamanan dan/atau verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis yang di tetapkan Indonesia.

Keluaran Kegiatan 1. Hasil keluaran kegiatan tanggal 11 – 13 April 2016 adalah draft protokol karantina

hewan untuk pemasukan daging kerbau beku dari India. Protokol tersebut telah disepakati pada bulan Agustus 2016 oleh Badan Karantina Pertanian dan Agricultural And Processed Food Products export Development Authority (APEDA), dan telah diimplementasikan untuk pemasukan daging kerbau beku dari India.

2. Hasil keluaran kegiatan tanggal 13 – 14 September 2016 adalah Draft Protokol Karantina untuk Pemasukan HBAH untuk pakan dari USA (sedang finalisasi dengan kedutaan).

NAQCC Karantina hewan memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) sesuai dengan tugas pokok karantina yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 dan PP Nomor 82 Tahun 2000. Upaya pencegahan tersebut membutuhkan kerjasama dengan instansi terkait khususnya kerjasama antara laboratorium karantina hewan dengan laboratorium rujukan.Kerjasama tersebut telah dibentuk diawali dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) Nomor 668/Kpts/KP.150/12/2002 dan SK Mentan Nomor 159/Kpts/OT.220/3/2004 tanggal 16 Maret 2004 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri No. 51/Permentan/OT.140/10/2006 tanggal 17 Oktober 2006 yang merupakan pedoman teknis dalam tata hubungan fungsional teknis dalam pemeriksaan, pengamatan dan perlakuan HPHK. Upaya kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan pertemuan Operasional Komisi Kerjasama Karantina Hewan Nasional (NAQCC) secara berkala yang melibatkan seluruh anggota NAQCC, sehingga pelaksanaan fungsi-fungsi karantina dan kesehatan hewan dapat berjalan sinergis. Tantangan regionalisasi global dalam bentuk MEA yang segera akan berimplementasi pada Tahun 2016, menuntut masing-masing negara anggota mempersiapkan diri secara optimal termasuk didalamnya dalam rangka pencegahan


dan perlindungan terhadap ancaman kesehatan dan keamanan sumber daya hayati hewani. Unit-unit jaringan kerja NAQCC terdiri dari laboratorium veteriner yang berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Laboratorium Karantina Hewan. Berdasarkan Diktum Kedua Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 688/Kpts/KP.150/12/2002 tentang Komite Kerjasama Karantina Hewan Nasional, NAQCC mempunyai tugas untuk: a. memberi pertimbangan ilmiah dan teknis laboratorium untukpenetapan kebijakan

mengenai sistem dan mekanisme pengawasan,pemeriksa, pengujian, surveillance dan monitoring penyakit hewan menular, zoonosis, food borne diseases, residu dan cemaran mikroba dalam kaitan penyelenggaraan tindakan karantina;

b. melaksanakan jaringan kerja laboratorium veterinary (laboratorynetwork) dengan melibatkan laboratorium terkait untuk membentupengawasan lalu lintas ekspor/impor/interinsulair terhadap komoditihewan dan produk-produknya;

c. merancang program survaillance secara nasional denganmemanfaatkan dan memberdayakan laboratorium veteriner yang ada di setiap lini/regional yang berkaitan dengan penyelenggaraantindakan karantina hewan;

d. mempercepat proses akreditasi laboratorium veterinerserta membantumengembangkan Sistem Informasi Karantina Hewan nasional;

e. melakukan pertemuan koordinasi laboratorium veteriner secaraberkala.

Terkait dengan tugas NAQCC mengenai pelaksanaan jaringan kerja laboratorium, jejaring kerja laboratorium veteriner telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 51/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan Dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina.Berdasarkan Permentan tersebut, kerjasama antar laboratorium Veteriner Karantina dengan laboratorium veteriner lainnya dapat dilakukan dalam hal: a. Sumberdaya manusia. Kerjasama laboratorium Veteriner Karantina dapat dilakukan melaluipemanfaatan

SDM kompeten yang tersedia pada laboratorium veteriner lainnya. b. Prasarana dan sarana. Prasarana dan sarana pada laboratorium Veteriner Karantina dengan

laboratorium veteriner lainnya dapat saling dimanfaatkan sesuai dengan kompetensi masing-masing.

c. Penyediaan dan pengadaan standar serta reagensia. Penyediaan dan pengadaan standar serta reagensia diperlukan dalamupaya

mendapatkan bahan yang bersertifikat. d. Alih teknologi. Alih teknologi dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan magang sesuai

dengan kebutuhan masing-masing laboratorium veteriner. e. Kerjasama operasional.

Kerjasama operasional dapat dilakukan antar laboratorium veteriner danlaboratorium lainnya melalui pengambilan dan pemeriksaan sampel dan atau spesimen. Kegiatan ini ditujukan untuk merancang tindak lanjut kerjasama jejaring laboratorium yang terlingkup dalan NAQCC. Peserta dari kegiatan adalah Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, 26 Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, 15 Perwakilan dari Instansi Terkait.


Hasil Kegiatan NAQCC dirumuskan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut: 1. Optimalisasi jejaring kerja laboratorium veteriner dan laboratorium karantina

hewan dalam mendeteksi HPHK Golongan I, sementara ini difokuskan terlebih dahulu untuk deteksi: a. Avian Influenza (ketertelusuran clade); b. Penyakit Mulut dan Kuku; c. Penyakit Sapi Gila.

2. Sebagai upaya konkret untuk mewujudkan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada poin pertama, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

Deteksi Avian Influenza (AI) a. Harmonisasi metode uji untuk AI (meliputi HI Test dan PCR) serta updating primer

yang dipergunakan, oleh Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, Balai Besar Veteriner dan Balai Veteriner di seluruh Indonesia, Balai Besar Penelitian Veteriner, Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, serta laboratorium Perguruan Tinggi yang dimiliki Fakultas atau Program Studi Kedokteran Hewan.

b. Melakukan deteksi dini virus AI Clade baru pada telur tetas/TET, DOC (GGP, GP, PS) dan kemungkinan media pembawa vaksin impor oleh Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, Balai Besar Veteriner Wates, dan Balai Besar Penelitian Veteriner.

c. Melakukan pengembangan metode pengujian khususnya untuk deteksi virus AI yang diharapkan dapat terlaksana secara berkelanjutan, oleh Balai Besar Veteriner Wates, Balai Besar Penelitian Veteriner, dan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian.

Deteksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) a. Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian aktif mengikuti dan/ atau senantiasa

diikutsertakan dalam kegiatan bimbingan teknis deteksi PMK yang diselenggarakan oleh Pusat Veteriner Farma.

b. Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian mengadakan inhouse training sesuai skala kebutuhan, dengan menghadirkan Narasumber dari Pusat Veteriner Farma.

c. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian di area yang dinilai berisiko terjadi pemasukan virus PMK baik di wilayah Sumatera dan Kalimantan, agar melakukan identifikasi lokasi berisiko untuk keperluan pengambilan spesimen, dan selanjutnya disampaikan kepada Pusat Veteriner Farma agar dapat tercakup dalam kegiatan surveilans penyakit tersebut.

Deteksi Penyakit Sapi Gila/BSE Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian mengadakan inhouse training deteksi Penyakit Sapi Gila dengan menghadirkan narasumber dari Balai Besar Veteriner Wates dan/atau pakar dari berbagai institusi.

3. Dalam rangka merangkul pihak swasta agar dapat dilibatkan dalam upaya deteksi

dini temuan virus AI clade baru, untuk beberapa waktu ke depan, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani perlu memprioritaskan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pengguna Jasa guna membangun komitmen bersama antara Pemerintah dengan pihak Swasta.

4. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani selanjutnya segera

melakukan pendataan, observasi, dan identifikasi laboratorium swasta yang memiliki aktivitas aktif dalam melakukan pengujian terhadap Avian Influenza sebagai data


utama dalam menentukan peran keterlibatan laboratorium swasta tersebut dalam rangka deteksi dini virus Avian Influenza clade baru.

MATRIK TINDAK LANJUT PERTEMUAN NAQCC

No. Kegiatan Tindak

Lanjut Para Pihak /

Penyelenggara Identifikasi Kebutuhan

Anggaran TA

Deteksi AI 1. Harmonisasi metode

uji untuk AI (meliputi HI Test dan PCR) serta updating primer yang dipergunakan

BBVet dan BVet BBUSKP BB Litvet BBPMSOH Lab. Perguruan Tinggi

1. Bimbingan Teknis (perjalanan dan/atau inhouse training)

2. Workshop 3. Uji banding 4. Uji Profisiensi

2017

2. Melakukan deteksi dini virus AI Clade baru pada telur tetas/TET, DOC (GGP, GP, PS) dan kemungkinan media pembawa vaksin impor

BBVet Wates BBUSKP BB Litvet

1. Penyediaan primer terkini

2. Koordinasi teknis

2017

3. Melakukan pengembangan metode pengujian khususnya untuk deteksi virus AI yang diharapkan dapat terlaksana secara berkelanjutan

BBVet Wates BBUSKP BBLitvet

Pengembangan Metode Khusus AI

2017 dst.

Deteksi PMK 4. Bimbingan Teknis oleh

Pusat Veteriner Farma (terutama deteksi PMK menggunakan uji ELISA menggunakan Non Struktural Protein PMK/NSP PMK)

Pusvetma Perjalanan mengikuti Bimtek

2016-2017

5. Supervisi Pusvetma kepada BBUSKP

BBUSKP Inhouse training dan training

2017

6. Data tempat berisiko PMK

BBKP Belawan, SKP I Asahan, BKP II Medan, BKP Pekanbaru, BKP Jambi, Seluruh UPTKP di Kepri, BKP II Pangkal Pinang

Koordinasi teknis 2016 dst

Deteksi Penyakit Sapi Gila/BSE 7. Supervisi Bvet Medan,

Bvet Bukit tinggi, dan BBVet Wates, kepada BBUSKP

BBUSKP Inhouse training 2017


BAB IV PENINGKATAN SISTEM KARANTINA TUMBUHAN DAN

KEAMANAN HAYATI NABATI

4.1. BAHAN KEBIJAKAN KARANTINA TUMBUHAN (KT) DAN KEAMANAN HAYATI NABATI (KHN) Pada tahun 2016 Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati telah melakukan penyiapan bahan kebijakan berupa rancangan peraturan perundangan (Keputusan/Peraturan Pemerintah/Menteri) maupun Pedoman/Juklak/Juknis sebagai berikut :

4.1.1. Capaian Rancangan Permentan Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

TA 2016

1) Penyempurnaan Permentan 09 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Persayaratan dan Tindakan KT Terhadap Pemasukan MP OPTK ke Dalam Wilayah Repubiik Indonesia Hasil evaluasi atas Permentan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa OPTK ke Dalam Wilayah Republik Indonesia dipandang perlu dilakukan revisi atau penyempurnaan mengingat sudah kurang mengakomodir kebutuhan dalam pelaksanaan mitigasi risiko untuk pemasukan media pembawa OPTK dari luar negeri. Output kegiatan berupa draft Permentan sebagai hasil penyempurnaan Permentan 09 Tahun 2009. Output kegiatan dalam bentuk rancangan peraturan Peraturan Menteri Pertanian sebagai dimaksud dalam Lampiran 3 untuk pengganti Permentan Nomor 09 tahun 2009 sudah disampaikan ke Sekretaris Badan Karantina Pertanian untuk dapat diproses menjadi Keputusan Menteri Pertanian.

2) Peraturan Menteri Pertanian No. 13/Permentan/KR.040/4/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No. 04/Permentan/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Permentan ini kemudian direvisi kembali dan pada tahun yang sama telah terbitnya Peraturan Menteri Pertanian No. 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

4.1.2. Capaian Pedoman/Juklak/Juknis KH dan KHH Terdapat beberapa capaian Kebijakan KH dan KHH yang telah disusun adalah :

1) Penyusunan Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Pakan Ternak Asal Tumbuhan

Tujuan China Pedoman ini dalam proses penyampaian oleh Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati kepada Sekretaris Badan Karantina Pertanian untuk mendapatkan pertimbangan dalam penetapan Kepala Badan Karantina Pertanian

2) Penyusunan Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT)

Tahun 2016 terdapat 186 Pemasukan Benih ke dalam Wilayah Indonesia yang memerlukan Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) sebagaimana Tabel 1 meliputi 35 negara asal benih/ bibit dengan Belanda sebagai negara yang paling


banyak memerlukan AROPT untuk komoditasnya. Dari komoditas yang memerlukan AROPT tersebut 86% merupakan kelompok Hortikultura, 8% Tanaman Perkebunan, 4% Tanaman Pangan, 2% Tanaman Pakan Ternak dan 1% Tanaman Kehutanan (Gambar 1a). berdasarkan bentuk komoditas yang paling banyak dilakukan AROPT adalah bentuk kultur jaringan (Gambar 1b). Adapun yang sudah dilakukan pembahasan AROPT tahun 2016 sebanyak : 105 pemasukan benih.

Gambar 8. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati. Dr. Ir. Antario Dikin, M.Sc

a b

c Gambar 1 (a) Persentase frekuensi AROPT berdasarkan kelompok komoditas,

(b) frekuensi AROPT berdasarkan bentuk komodotas, (c) frekuensi AROPT per bulan


Tabel 1. Frekuensi AROPT berdasarkan negara asal benih yang dimasukkan ke wilayah Indonesia.

No Nama Negara Frekuensi No Nama Negara Frekuensi 1. Belanda 44 19. Costa Rica 1 2. Thailand 22 20. Cote D'Ivoire 1 3. Jerman 12 21. Ethiopia 1 4. Amerika 11 22. Fiji 1 5. Netherland 7 23. Uni Emirat Arab 1 6. Singapura 7 24. Hongaria 1 7. Brazil 6 25. Irlandia 1 8. Australia 4 26. Kamboja 1 9. Perancis 4 27. Kenya 1 10. Filipina 3 28. New Zealand 1 11. Jepang 3 29. Portugal 1 12. Malaysia 3 30. Turki 1 13. Taiwan 3 31. Ukraina 1 14. Afrika Selatan 2 32. Vietnam 1 15. Spanyol 2 33. Yunani 1 16. China 2 34. Zambia 1 17. Inggris 2 35. Zimbabwe 1 18. Switzerland 2

Sedangkan untuk AROPT non benih terdapat : 6 (enam) dokumen hasil AROPT untuk (1) Buah jeruk dari USA, (2) Buah Jeruk dari Mesir, (3) Bawang merah segar dari Filipina, (4) Bawang Bombay dari New Zealand, (5) Buah Durian dari Thailand, (6) Buah Cherry dari Amerika Serikat. Dokumen tersebut diharapkan dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian penyusunan persyaratan pemasukan media pembawa ke dalam wilayah negara Republik Indonesia (phytosanitary requirement).

4.1.3. Capaian Kebijakan Lain

Terkait dengan keamanan hayati nabati beberapa pengakuan sistem keamanan pangan dan registrasi laboratorium keamanan pangan dari negara-negara mitra dagang : 1) Keputusan Menteri Pertanian No.234/Kpts/KR.050/4/2016 tentang Pengakuan

Terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Afrika Selatan

2) Keputusan Menteri Pertanian No.235/Kpts/KR.050/4/2016 tentang Pengakuan Terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Jepang

3) Keputusan Menteri Pertanian No.236/Kpts/KR.050/4/2016 tentang Pengakuan Terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Argentina

4) Keputusan Menteri Pertanian No.237/Kpts/KR.050/4/2016 tentang Pengakuan Terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Australia


5) Keputusan Menteri Pertanian No.563/Kpts/KR.050/8/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian No. 704/Kpts/KR.050/12/2015 tentang Pengakuan Terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Amerika Serikat

6) Keputusan Menteri Pertanian No. 277/KPTS/ KR.130/L/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Belanda

7) Keputusan Menteri Pertanian No. 281/KPTS/KR.130/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Belgia

8) Keputusan Menteri Pertanian No. 1683/KPTS/KR.130/K/11/2016 tentang Perubahan Lampiran I Atas Keputusan Menteri Pertanian No. 281/KPTS/KR.130/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Belgia

9) Keputusan Menteri Pertanian No. 881/KPTS/KR.040/L/6/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Cina

10) Keputusan Menteri Pertanian No. 278/KPTS/ KR.130/L/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara India

11) Keputusan Menteri Pertanian No. 401/KPTS/ KR.040/L/3/2016 tentang Perubahan Lampiran II Atas Keputusan Menteri Pertanian No. 278/KPTS/ KR.130/L/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara India

12) Keputusan Menteri Pertanian No. 279/KPTS/ KR.130/L/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Argentina

13) Keputusan Menteri Pertanian No. 280/KPTS/ KR.130/L/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Ekuador

14) Keputusan Menteri Pertanian No. 282/KPTS/ KR.130/L/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Tunisia

15) Keputusan Menteri Pertanian No. 977/KPTS/ KR.040/L/7/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Mesir

16) Keputusan Menteri Pertanian No. 102/KPTS/ KR.040/L/1/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Ukraina

17) Keputusan Menteri Pertanian No. 141/KPTS/ KR.040/L/1/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Afrika Selatan

18) Keputusan Menteri Pertanian No. 143/KPTS/ KR.040/L/1/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Peru

19) Keputusan Menteri Pertanian No. 976/KPTS/ KR.040/L/7/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Pakistan

20) Keputusan Menteri Pertanian No. 100/KPTS/ KR.130/L/1/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Korea Selatan

21) Keputusan Menteri Pertanian No. 101/KPTS/ KR.040/L/1/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Chili

22) Keputusan Menteri Pertanian No. 103/KPTS/ KR.040/L/1/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Thailand

23) Keputusan Menteri Pertanian No. 227/KPTS/ KR.130/L/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Vietnam

24) Keputusan Menteri Pertanian No. 439/KPTS/ KR.040/L/3/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Turki

25) Keputusan Menteri Pertanian No. 1684/KPTS/ KR.130/L/11/2016 tentang Perubahan Lampiran I Atas Keputusan Menteri Pertanian No. 439/KPTS/ KR.040/L/3/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Turki

26) Keputusan Menteri Pertanian No. 437/KPTS/ KR.040/L/3/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Yunani


27) Keputusan Menteri Pertanian No. 968/KPTS/ KR.040/L/6/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Jepang

28) Keputusan Menteri Pertanian No. 474/KPTS/ KR.040/L/3/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Myanmar

29) Keputusan Menteri Pertanian No. 721/KPTS/ KR.040/L/5/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Malaysia

30) Keputusan Menteri Pertanian No. 722/KPTS/ KR.040/L/5/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Spanyol

31) Keputusan Menteri Pertanian No. 723/KPTS/ KR.040/L/5/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Austria

32) Keputusan Menteri Pertanian No. 833/KPTS/ KR.040/L/6/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Uni Emirat Arab

33) Keputusan Menteri Pertanian No. 1178/Kpts/ KR.040/L/8/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Federasi Rusia

34) Keputusan Menteri Pertanian No. 1595/KPTS/ KR.040/K/11/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Jerman

35) Keputusan Menteri Pertanian No. 1596/KPTS/ KR.040/K/11/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Brazil

36) Keputusan Menteri Pertanian No. 1597/KPTS/ KR.040/K/11/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara The Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu

37) Keputusan Menteri Pertanian No.778/Kpts/PP.340/11/2016 tentang Pengakuan Terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Perancis

38) Keputusan Menteri Pertanian No. 1820/KPTS/ KR.040/K/12/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Sri Lanka

39) Keputusan Menteri Pertanian No. 1821/KPTS/ KR.040/K/12/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Italia

4.2. REKOMENDASI KT DAN KHN

1) Rekomendasi Pemasukan Benih/ Bibit Tumbuhan Asal Luar Negeri

Tahun 2016 di Bidang Karantina Tumbuhan Benih telah mengeluarkan 627 Rekomendasi pemasukan benih ke dalam wilayah Indonesia, atau rata-rata 52 rekomendasi per bulan pada kisaran 16 – 76 rekomendasi per bulan dengan frekuensi tinggi sekitar bulan Januari, Maret, April, Agustus dan Oktober (Gambar 2c). Dari keseluruhan rekomendasi tersebut 62% merupakan kelompok Hortikultura, 28% Tanaman Pangan, 9% Tanaman Perkebunan, 1% Tanaman Pakan Ternak dan Kesehatan Hewan serta 0.2% Tanaman Kehutanan (Gambar 1a). berdasarkan bentuk komoditas yang paling banyak dilakukan AROPT adalah bentuk kultur jaringan (Gambar 1b).


a b

c d Gambar 3 (a) Persentase frekuensi rekomendasi pemasukan benih berdasarkan kelompok

komoditas, (b) frekuensi rekomendasi pemasukan benih berdasarkan bentuk komodotas, (c) frekuensi rekomendasi pemasukan benih per bulan, (d) frekuensi rekomendasi pemasukan benih berdasarkan UPT tempat pemasukan

Tabel 6 Frekuensi AROPT berdasarkan negara asal benih yang dimasukkan ke wilayah

Indonesia No Negara Frekuensi No Negara Frekuensi 1. Thailand 160 20. Ekuador 4 2. Belanda 68 21. Italia 4 3. Filipina 65 22. Selandia Baru 4 4. Jepang 63 23. Skotlandia 4 5. India 55 24. Chili 3 6. China 30 25. Singapura 3 7. Taiwan 25 26. Inggris 2 8. Papua Nugini 23 27. Kenya 2 9. Australia 15 28. Argentina 1 10. Korea Selatan 14 29. Denmark 1 11. Amerika Serikat 13 30. Ethiopia 1 12. Perancis 13 31. Fiji 1 13. Malaysia 10 32. Guatemala 1 14. Brasil 8 33. Hongaria 1 15. Afrika Selatan 6 34. Kamboja 1 16. Jerman 6 35. Kosta Rika 1 17. Spanyol 6 36. Turki 1 18. Vietnam 6 37. Ukraina 1 19. Belgia

4 38. United

Kingdom 1


2) Tindakan Pengasingan dan Pengamatan

Dari 19 kali tindakna pengasingan dan pengamatan seperti pada tabel .. 18 kali dilakukan terhadap pemasukan benih kelapa sawit dari Papua New Guinea dan 1 kali dilakukan terhadap komoditas tebu dari Brazil.

Tabel 7. Tindakan Pengasingan dan Pengamatan terhadap pemasukan benih

kedalam wilayah Indonesia selama 2016

No Benih; Jumlah (butir) Asal Pemilik; Lokasi KPM SK KPM (Nomor &

Tanggal); UPT 1 Kelapa Sawit;

Jumlah: 35,315 Papua New Guinea

PT. Bina Sains Cemerlang; Desa Sungai Pinang, Kec. Muaralakitan, Kab, Musi Rawas Selatan, Sum-Sel

1043/Kpts/KT.230/L/VII/2016 Tanggal 18 Juli 2016; BKP Kelas I Palembang

2 Kelapa Sawit; Jumlah: 43,982

Papua New Guinea

PT. Guthrie Pecconia Indonesia; Desa Rantau Panjang, Kec. Lawang Wetan, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

1044/Kpts/KT.230/L/VII/2016 18 Juli 2016; BKP Kelas I Palembang


Papua New Guinea

PT. Tunggal Mitra Plantations; Desa Pujut dan Siarang-arang, Kec. Tanah Putih, Kab, Rokan Hilir, Provinsi Riau

1107/Kpts/KT.230/L/VII/2016 29 Juli 2016; BKP Kelas I Pekanbaru

4 Kelapa Sawit; Jumah: 8,747

Papua New Guinea

PT. Lahan Tani Sakti ; Desa Pondok Kresek, Kec. Tanjung Medan, Kab, Rokan Hilir, Provinsi Riau



Papua New Guinea

PT. Bhumireksa Nusasejati; Desa Rotan Semelur, Kec. Pelangiran, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau



Papua New Guinea

PT. Aneka Intipersada; Desa Maredan, Kec. Tualang, Kab. Siak Provinsi Riau


7 Tebu; Jumlah: 60,000

Brazil PT. Perkebunan Nusantara X; PTPN X, Jengkol, Plosokidul, Desa Plosoklaten, Kediri 64175

1146/Kpts/KT.230/L/VIII/2016 8 Agt 2016; BBKP Surabaya


Papua New Guinea

PT. Padang Palma Permai; Senebok Lapang, Kec. Peurelak Timur Kab. Aceh Timur, Prov, Aceh

1161/Kpts/KT.230/L/VIII/2016 10 Agt 2016; SKP Kelas I Banda Aceh


Papua New Guinea

PT. Bahari Gembira Ria ; Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi

1173/Kpts/KT.230/L/VIII/2016 15 Agt 2016; BKP Kelas I Jambi

10 Kelapa Sawit; Jumlah:54,149

Papua New Guinea

PT. Laguna Mandiri; Desa Manunggal Lama, Kec. Sumgai Durian Kabupaten Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan

1198/Kpts/KT.230/L/VIII/2016 19 Agt 2016; BKP Kelas I Banjarmasin

11 Kelapa Sawit Jumlah:31,405

Papua New Guinea

PT. Swadaya Andika; Desa Manunggal Lama, Kec. Sumgai Durian Kabupaten Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan



Papua New Guinea

PT. Paripurna Swakarsa; Desa Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan

1196/Kpts/KT.230/L/VIII/2016 19 Agt 2016 ; BKP Kelas I Banjarmasin


Papua New Guinea

PT. Kridatama Lancar ; Desa Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

1195/Kpts/KT.230/L/VIII/2016 19 Agt 2016; BKP Kelas II Palangkaraya



Papua New Guinea

PT. Teguh Sempurna; Desa Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

1194/Kpts/KT.230/L/VIII/2016 19 Agt 2016; BKP Kelas II Palangkaraya


Papua New Guinea

PT. Tamaco Graha Krida; Desa Ungkaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Prov. Sulawesi Tengah

1238/Kpts/KR.020/L/VIII/2016 29 Agt 2016; BKP Kelas II Palu


Papua New Guinea

PT. Timbang Deli Indonesia; Desa Timbang Deli, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

1294/Kpts/KR.020/L/IX/2016 8 Sept 2016; BKP Kelas II Medan


Papua New Guinea

PT. Indotruba Tengah; Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

1295/Kpts/PI.400/05/2016 8 Sept 2016; BKP Kelas II Palangkaraya


Papua New Guinea

PT. Langgeng Muaramakmur; Desa Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Tanah Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan



Papua New Guinea

PT. Ladangrumpun Suburabadi; Desa Makmur Sebamban II, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan

1431/Kpts/KT.230/L/X/2016 6 Okt 2016; BKP Kelas I Banjarmasin

3) Rekomendasi Pemasukan Agens Hayati Pada tahun 2016, Komisi Agens Hayati memberikan 2 (dua) rekomendasi pemasukan Agens Hayati kepada Menteri Pertanian sebagai berikut: 1. Rekomendasi Pemberian Izin Pemasukan Agens Hayati Agrobacterium

Radiobacter Biovar 1 CD-27 dari Jepang kepada PT. Fermentech Indonesia; dan 2. Rekomendasi Pemberian izin Pemasukan Agens Hayati Corynebacterium

Glutamicum Dari Jepang kepada PT. Ajinex International.

4.3. BIMBINGAN TEKNIS KT DAN KHN

Bimbingan Teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati yang telah dilakukan selama tahun 2016, sebagai berikut :

4.3.1. Bimtek KT Benih 1) Bimbingan Teknis Karantina Tumbuhan Benih pada Perusahaan yang

melakukan ekspor benih a) Ekspor benih tomat PT Takii terhenti sejak bulan Februari tahun 2015, hal tersebut

terjadi karena Jepang mempersyaratkan benih tomat dari Indonesia harus bebas Tomato apical stunt viroid secara uji genetis.

b) Pemeriksaan laboratorium terhadap Tomato apical stunt viroid belum bisa dilakukan karena laboratorium karantina pertanian belum memiliki primer untuk pengujian viroid tersebut.

c) Pihak perusahaan telah berkomunikasi dengan NPPO Jepang, namun karena belum ada komunikasi resmi antara NPPO Indonesia dengan NPPO Jepang, maka NPPO Jepang belum bisa memberikan tanggapan resmi tentang masalah yang dihadapi


d) Permasalahan lainnya adalah mulai tahun 2016 Karantina Jepang mempersyaratkan untuk ekspor benih mentimun, labu, melon dan semangka yaitu dilakukannya: Pemeriksaan lapangan yang menyebutkan bahwa tanaman induk yang ditumbuhkan harus berasal dari benih yang telah didesinfeksi dari Acidovorax avenae subsp. citrulli (bacterial fruit blotch) atau harus bebas dari bakteri tersebut; dan tanaman induk dan buah dilakukan pemeriksaan di tempat produksi atau situs produksi (termasuk fasilitas pertumbuhan tanaman), pada tahap pematangan buah sebelum dipanen di lapangan harus diketahui bebas dari Acidovorax avenae subsp. citrulli. Atau dilakukan pemeriksaan laboratorium.

2) Bimbingan dan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman AROPT Berdasarkan Media

Pembawa Pelaksanaan bimtek di BKP Kelas II Palangkaraya, SKP Kelas I Bandung, BKP Kelas II Palembang, BKP Kelas II Palu

a) Penyampaian materi AROPT berdasarkan media pembawa (versi ASEAN) dan melakukan latihan penyusunan AROPT dengan memberikan masing-masing POPT Ahli judul AROPT berdasarkan media pembawa untuk dikerjakan secara mandiri. Hasil AROPT kemudian disampaikan untuk dikoreksi bersama-sama.

b) Melakukan latihan penelusuran pustaka terkait OPT/OPTK dengan menggunakan CABI online versi 2016 serta cara menggunakan data base EPPO.

c) Melakukan diskusi terkait permasalahan seputar tindakan karantina tumbuhan untuk benih, Karantina Pasca Masuk untuk kelapa sawit, serta regulasi-regulasi karantina.

d) Penyampaian Pedoman Penyususn Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) by partway, AROPT by Pest dan ARG sudah tersampaikan;

e) Menambah jumlah Penyusunan Draft AROPT di BKP Kelas I Palembang karena jumah POPT Madya dan POPT Muda sudah memadai

f) Pembahasan draft AROPT dilaksanakan di BKP KelasI Palembang dengan mengundang narasumber dari perguruan tinggi

3) Bimbingan Teknis Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Benih dalam

rangka menyampaikan informasi mengenai Kebijakan Karantina Tumbuhan Benih terutama tentang Prosedur Pengeluaran dan Pemasukan Benih dari Satu Area ke Area Lainnya di wilayah negara Republik Indonesia Disampaikannya Prosedur Pengeluaran dan Pemasukan Benih dari satu Area ke Area yang Lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tersusunnya draft Prosedur Pemasukan Benih Jagung ke area Gorontalo dari area lain di wilayah RI dengan target Pantoea stewartii.

4) Bimbingan Teknis Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan di UPT

Karantina Pertanian adalah untuk menyampaikan informasi mengenai Kebijakan Pengembangan Laboratorium Karantina Tumbuhan Pelaksanaan Bimtek di BKP Kelas I Lampung dan Wilayah Kerja Bakauheni; BBKP Soekarno-Hatta, BBKP Tanjung Priok, BKP Kelas I Pontianak, beberapa hasl hasil bimtek antara lain : a) Terkait rencana penambahan ruang lingkup b) Dalam rangka pengembangan kompetensi petugas laboratorium dibekali dengan

magang sesuai dengan keahlian masing-masing, baik magang sebagai penyegaran atau pemutakhiran terkait pengujian dan identifikasi


c) Berdasarkan kriteria pada Pedoman Pengembangan Laboratorium Karantina Tumbuhan, hasil penilaian terhadap Laboratorium BBKP Soekarno Hatta menunjukkan skor 2,95 (Level 3). Updating informasi menunjukkan bahwa terdapat peningkatan skor namun masih dalam level yang sama dengan Tahun 2013.

d) Pengembangan laboratorium khususnya minilab di BBKP Tanjung Priok untuk mendukung pelayanan karantina

e) Pemeriksaan sampai dengan pelepasan dapat dilakukan di TPK sehingga dapat mempercepat pelayanan

f) Wilker Kantor Pos Bogor adalah penyimpanan data dalam program Biolink tidak berfungsi dengan baik karena tidak memiliki master program dan tidak compateble dengan windows PC terbaru

g) Selain pemeriksaan di TPK dapat dilakukan pemantauan at border untuk melengkapi dan meningkatkan tingkat keamanan dan peringatan dini jika ada introduksi OPTK melalui tempat pemasukan

h) Dalam pengajuan anggaran dapat disertai dengan analisis skala prioritas dan cost benefit berdasarkan data dan pertimbangan internal

i) Unit laboratorium yang dimiliki BKP Kelas I Pontianak tergolong dalam level 3, dan memiliki unit laboratorium Gulma, Serangga, Nematoda, Cendawan, Virus, dan Tungau

5) Bimbingan teknis pelaksanaan pemantauan OPT/OPTK di Unit Pelaksana

Teknis Karantina Pertanian; Bimtek Dilakukan di BKP Kelas II Tanjung Pinang dengan hasil bahwa adanya respon yang lebih serius dari pusat mengenai temuan keberadaan OPTK dari UPT

4.3.2. Bimtek KT Non Benih

Bimbingan teknis karantina tumbuhan non benih dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas Petugas Karantina Tumbuhan dalam melaksanakan tindakan karantina tumbuhan terhadap komoditas non benih. Selain itu, kegiatan bimbingan teknis dilakukan untuk mengatasi dan memberi solusi atas permasalahan yang terjadi yang dihadapi oleh petugas karantina di lapangan 1) Bimbingan Teknis Tindakan Karantina Tumbuhan Non Benih impor a) Terlaksananya tindakan karantina tumbuhan untuk pengelolaan risiko masuknya

M. ulei yang terbawa pada komoditas pakan ternak yang berasal dari negara endemis SALB dan OPTK Tiletia spp. di BKP Kls I Lampung dan BKP Kls II Cilegon

b) Adanya ketidaksesuaian dengan Permentan No. 57/Permentan/PK.110/11/2015 atas pemasukan media pembawa jagung sebagai pakan ternak. Sehingga terpenuhinya persyaratan pemasukan pakan ternak sesuai dengan Permentan 57/2015 di BBKP Surabaya, BBKP Belawan, BKP Kls I Semarang, BKP Kls II Cilegon.

c) Teknik pelaksanaan emergency action(perlakuan fumigasi) atas temuan OPTK pada komoditas impor Gandum asal Ukraina.

d) Penerapan Permentan No. 12/2015 di TPK belum efektif e) Terkait dengan pemasukan buah dan sayur buah segar sesuai Permentan No 42

Tahun 2012

2) Bimbingan teknis sertifikasi fitosanitari untuk komoditas ekspor strategis a) Pelaksanaan verifikasi untuk pemenuhan persyaratan Import Health Standard

(IHS) New Zealand dan Regulasi AQSIQ 118/2009 belum sesuai dengan Pedoman Sertifikasi Fitosanitari PKE.


b) Penerapan sistem sertifikasi fitosanitari berbasis ketelusuran melalui pendekatan

mitigasi risiko dari hulu sampai hilir untuk komoditas ekspor strategis dalam pemenuhan persyaratan fitosanitari negara tujuan ekspor di BKP kls I Denpasar dan BKP Kls I Lampung, BBKP Tanjung Priok dan BBKP Soekarno Hatta.

3) Bimbingan teknis pengumpulan informasi teknis komoditas ekspor

strategis Bimtek terkait informasi teknis buah naga dan buah nenas yang diperlukan untuk keperluan penyusunan PRA/IRA negara tujuan ekspor di lingkungan BKP Kls I Surabaya, Balikpapan, Lampung dan SKP Kls I Samarinda.

4) Bimbingan teknis pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan antar area

Terkait belum adanya keseragaman dalam tindakan karantina terhadap media pembawa yang diantar-areakan

4.3.3. Bimtek Keamanan Hayati Nabati

Pada tahun 2016, Bidang Keamanan Hayati Nabati telah melakukan Bimbingan Teknis Pengawasan Keamanan Hayati Nabati dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Pertanian No. 04/Permentan/PP.340/2/2015 Tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55 tahun 2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Permentan No. 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 tahun 2015 Jo. Peraturan Menteri Pertanian No. 13 tahun 2016. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, pangan yang diedarkan harus aman, layak dikonsumsi dan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2010, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati memiliki tugas penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan keamanan hayati nabati dibidang pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT), invasive alien species (IAS), produk rekayasa genetik (PRG) dan benda lain. Badan Karantina Pertanian telah melaksanakan pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan (PSAT) sesuai amanah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/2009 jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/2009 yang selanjutnya digantikan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/2011. Pada tahun 2015, Permentan 88/2011 dicabut dan digantikan dengan Permentan 04/2015 jo. Permentan 13/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan. Perubahan tersebut ditujukan untuk menngeser mekanisme pengawasan keamanan PSAT konvensional berupa pengujian laboratorium di tempat pemasukan menjadi pengawasan keamanan pangan yang berbasis risiko (risk-based inspection). Perubahan mendasar dalam Permentan 04/2015 yaitu perubahan mekanisme pengawasan keamanan PSAT yang semula 4 (empat) mekanisme menjadi 2 (dua) mekanisme yaitu pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan pangan suatu negara dan registrasi laboratorium penguji keamanan pangan segar asal tumbuhan suatu negara. Dengan adanya perubahan mekanisme tersebut, pengujian laboratorium pada setiap pemasukan PSAT dapat diminimalisir sehingga dapat


meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengawasan keamanan pangan di tempat pemasukan. Permentan 55/2016 merupakan revisi dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/2015 Jo. Peraturan Menteri Pertanian No. 13/2016. Dalam Permentan Nomor 55 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dari negara: a. yang telah diakui sistem keamanan pangannya; b. yang telah memiliki laboratorium yang telah diregistrasi; dan c. yang belum diakui sistem keamanan pangannya dan memiliki laboratorium yang

belum diregistrasi. Selain itu, jenis PSAT yag diatur dalam Permentan 55/2016 berjumlah 100 jenis. Jenis ini lebih sedikit dari PSAT yang diatur dalam Permentan 04/2015 yang berjumlah 103 jenis. Dalam Permentan 55/2016, Kurma, Biji kakao dan Zaitun tidak diatur. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dalam implementasi Permentan, maka dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis terhadap pengawasan keamanan PSAT di UPT Karantina Pertanian sebagai berikut: 1. Balai Besar Karantina Pertanian Makassar 2. Balai Besar Karantina Pertanian Belawan 3. Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta 4. Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priuk 5. Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya 6. Balai Karantina Kelas I Manado 7. Balai Karantina Pertanian Kelas I Lampung

Bimbingan teknis yang diberikan dapat meningkatkan pemahaman dan memberikan persamaan persepsi bagi petugas karantina tumbuhan dalam melakukan pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan.

4.4. MONOTORING DAN EVALUASI KT DAN KHN

4.4.1. Bidang KT Benih 1) Monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan tindakan

pengasingan dan pengamatan benih kelapa sawit a) Dilakukan di kebun kelapa sawit milik PT. Bahari Gembira Ria di Desa Ladang

Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.asal Papua New Guinea di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian di Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi. Sebagai masukan diperlukan pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis terkait tindakan pengasingan dan pengamatan terhadap benih kelapa sawit untuk keperluan re-planting.

b) Dilakukan ke Lokasi Pengasingan dan Pengamatan (Singmat) Benih Kelapa Sawit milik PT. Teguh Sempurna dan PT. Kreditama Lancar dan diperoleh beberapa informasi sebagai berikut : Pengamatan yang dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan di tahap pre-

nursery dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali selama 3 (tiga) bulan. Pengamatan dilakukan pada semua benih yang ditanam, terhadap benih yang bergejala dan tidak tumbuh dilakukan pengambilan sampel untuk di uji di Laboratorium Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya.

Penanaman benih awal dilakukan pada tanggal 27 Juli 2016. Berdasarkan informasi terdapat 20 persen benih afkir/tidak tumbuh. Pada pengamatan pertama dilakukan pengambilan sampel benih kelapa sawit untuk dilakukan pengujian


terhadap pytoplasma dan cendawan dan hasil pengujian terhadap sampel benih adalah negatif. Pada pengamatan pertama telah dilakukan pemusnahan terhadap benih afkir dengan cara dibakar tindakan ini dilakukan sebelum keluarnya ketentuan dalam surat edaran.

Pada pengamatan kedua terhadap benih yang bergejala di bawa ke laboratorium untuk dilakukan uji terhadap Phytoplasma diambil dari daun dan untuk uji terhadap cendawan dilakukan dengan cara ditumbuhkan pada media agar. Lahan seluas 5 (lima) ha sudah dipersiapkan untuk tahap main-nursery. Lokasi main-nursery dikelilingi oleh parit dan pagar kawat. Direncanakan untuk pengamatan ditahap ini dilakukan setiap 1 (satu) bulan selama 3 (tiga) bulan.

c) Dalam monev pelaksanaan singmat di BKP Kelas I Pekanbaru, didapatkan hasil : Pelaksanaan pengasingan dan pengamatan benih kelapa sawit untuk replanting

kiranya dapat dilakukan dengan mengacu ketentuan pelaksanaan pengasingan dan pengamatan di instalasi tertutup, yaitu dengan menggunakan sungkup paranet kerapatan 0.5 mm, tinggi 2 m. Pada bagian samping bawah dilapisi dengan plastik berwarna hitam mengelilingi sungkup. Namun Perlu dilakukan evaluasi terhadap efektifitas dalam mencegah penyebaran OPT target/ vektor/ carier serta dampak terhadap pertumbuhan tanaman.

Perlu dilakukan pengkajian dan pembahasan terhadap pengasingan dan pengamatan terhadap benih yang dimasukkan untuk keperluan re-planting.

Melakukan kajian kembali untuk melakukan revisi Keputusan Ka. Badan Karantina Pertanian No 605/2012 tentang Pedoman Umum Tindakan Pengasingan dan Pengamatan OPTK.

Perlu peningkatan koordinasi antara pemohon, UPT KP, Pusat KT & KHN sehubungan dengan proses penetapan tampat pengasingan dan pengamatan tersebut.

2) Monev Pengembangan Laboratorium Karantina Pertanian sesuai dengan

Pedoman Pengembangan Laboratorium Karantina Pertanian Telah dilakukan di SKP Kelas I Bengkulu, BKP Kelas I Mataram, BKP Kelas II Palu, beberapa hasil monev yaitu : a. Hasil yang masih perlu perbaikan antara lain tata ruang laboratorium,

pengembangan akreditasi, peralatan dan bahan. kompetensi SDM laboratorium b. Untuk meningkatkan mutu pengujian di laboratorium dibutuhkan peralatan yang

lebih memadai seperti mikroskop stereo dan kompon yang dilengkapi kamera untuk pengujian secara morfologi

c. Perlengkapan pengujian molekuler PCR (alat dan bahan) untuk pengembangan laboratorium sehingga dapat memberikan dukungan teknis untuk UPT Badan Karantina Wilayah Timur (misal: SKP Sumbawa, SKP Ende dan sebagainya)

d. Unit laboratorium yang dimiliki BKP Kelas II Palu yaitu Gulma, Serangga, Nematoda, Cendawan;

3) Monitoring dan evaluasi kebijakan tindakan karantina tumbuhan terhadap

pemasukan, pengeluaran dan antar area terhadap media pembawa OPTK benih Monev ini dilaksanakan di BKP Kelas I Semarang dan PT. Known You Seed Jalan Wonosobo-Kertek No. 06, Wonosobo di Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang dan PT. Known You Seed, Jl. Wonosobo-Kertek No. 06, Wonosobo, Jawa Tengah. Pengumpulan informasi dari PT. Known You Seed sebagai bahan dalam penyusunan prosedur ekspor benih yang akan disusun oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati


4) Monitoring dan evaluasi ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perkarantinaan kaitannya dengan pengiriman media pembawa yang dikirim ke luar negeri melalui PT. Pos Indonesia Telah dilakukan di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung dan Kantor PT. Pos Indonesia Jl. Soekarno Hatta Bandung. Adapun beberapa hasilnya : a) SKP Kelas I Bandung belum pernah menerima NNC terhadap media pembawa

yang dilalulintaskan melalui Kantor Pos Bandung. b) Media informasi seperti poster, pamflet dan standing banner ditempatkan pada

bagian depan/lobby kantor pos sebagai media sosialisasi kepada masyarakat.

4.4.2. Bidang KT Non Benih Monitoring dan evaluasi karantina tumbuhan non benih tahun 2016 dilakukan untuk: (1) menilai konsistensi perusahaan yang fasilitas ekspor PKE-nya sudah diregistrasi sebagai fasilitas ekspor PKE ke New Zealand; (2) pelaksanaan Permentan No. 42/2012; (3) penerapan pedoman sistem seritifikasi fitosanitari dan potensi ekspor komoditas strategis , (4) pelaksanaan tindakan karantina antar area.

Tabel 6 Kegiatan monitoring dan evaluasi karantina tumbuhan non benih

No Judul Kegiatan Permasalahan Hasil

1. Monitoring dan evaluasi sertifikasi ekspor Palm Kernel Expeller (PKE) tujuan New Zealand dan China

Adanya temuan ketidaksesuaian atas persyaratan Import Health Standard (IHS) New Zealand dan Regulasi AQSIQ 118/2009.

Diperoleh informasi bahwa belum adanya keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan verifikasi persyaratan IHS New Zealand Regulasi AQSIQ 118/2009.

2. Monitoring penerapan Permentan No. 42/2012

Adanya indikasi pemasukan buah dan sayuran buah segar tidak sesuai dengan Permentan 42/2012

Diperoleh data dan informasi terkait bahwa petugas karantina belum memahami teknik pengawasan terhadap pemasukan buah yng diberi perlakuan dingin.

3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi fitosanitari terhadap ekspor komoditas strategis berbasis ketelusuran.

Adanya NNC dan hambatan ekspor terhadap ekspor komoditas strategis

Diperoleh informasi bahwa titik kritis adanya NNC lemahnya mitigasi OPT di tempat produksi dan penanganan pasca sertifikasi.

Pemahaman persyaratan fitosanitari negara tujuan ekspor, khususnya negara-negara EU, masih rendah.

4 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan karantina tumbuhan

Adanya permasalahan dalam penerapan perkarantinaan tumbuhan

Diperoleh informasi bahwa POPT masih belum memahami penggunaan


antar area antar area dan penggunaan dokumen karantina tumbuhan

dokumen karantina yang baru.

4.4.3. Bidang Keamanan Hayati

4.5. CAPAIAN KINERJA PUSAT KT DAN KHN LAINNYA

1) Pelaksanaan Pre-Shipment Inspection (PSI)

Tahun 2016 dilaksanakan satu kegiatan Tindakan Karantina di Negara Asal (Pre-Shipmen Inspection) yaitu Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Benih Padi Hibrida di Provinsi Anhui - P.R. China Milik Pt. Biogene Plantation sebanyak 2442,5 ton yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember ~ 5 Desember 2016 di Storage Huayun Biotechnology dan Scholl of Plant Protection Anhui Agricultural University, dengan Tim pelaksana Retno Palupi, SP dan Sylvia Herlidianti, SP untuk melakukan Pemeriksaan kesehatan benih dinegara asal. Berdasarkan pemeriksaan, media pembawa media pembawa yang memenuhi persyaratan kesehatan, dan boleh dimasukkan kewilayah Indonesia sejumlah: 2.264 Ton

2) Verifikasi Status Rekognisi Pest Free Area (PFA) Selama tahun 2016, telah dilakukan verifikasi daerah bebas OPTK khusus lalat buah (fruit flies) terhadap negara bagian Riverland dan Tasmania di Australia atas permohonan pemerintah Australia terkait adanya perluasan status bebas lalat buah, yaitu Bactrocera tryoni, Ceratitis capitata, dan B. jarvisi. Hasil kegiatan verifikasi berupa Keputusan Menteri Pertanian No. 1069/Kpts/KR.040/L/7/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Pengakuan terhadap Riverland dan Tasmania sebagai Area Bebas Hama Lalat Buah Queensland (Bactrocera triony), Lalat Buah Mediterania (Ceratitis capitata) dan Lalat Buah Fiji (Bactrocera jarvisi) di Australia.

3) Pengakuan Fasilitas Ekspor PKE Tujuan New Zealand Untuk menjaga konsistensi pemenuhan ekspor PKE ke New Zealand sesuai IHS MPI-New Zealand, selama tahun 2016 telah dilakukan verifikasi terhadap 4 (empat) fasilitas ekspor PKE yang masa berlaku pengakuannya telah habis. Selain itu, 1 (satu) perusahaan dinyatakan memenuhi syarat sebagai fasilitas ekspor PKE ke New Zealand yaitu PT. Wilmar Nabati Indonesia Gresik, Jawa Timur sehingga dapat diberikan nomor registrasi Barantan. Fasilitas ekspor PKE ke New Zealand per 31 Desember 2016 berjumlah 20 perusahaan.

4) Verifikasi Laboratorium Uji Keamanan Pangan Pelaksanaan Verifikasi laboratorium uji keamanan pangan Negara Cinadalam rangka pelaksanaan biosafety ke negara asal dilakukan pada tanggal 29 Mei – 4 Juni 2016. Verifikasi dilakukan pada 11 (sebelas) lab uji keamanan pangan Cina sebagai berikut: 1. Xuzhou Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau (XZCIQ) Comprehensive

Technology Centre (XTC), Jiangsu Province


2. Technical Center of Xiamen Entry & Exit Inspection & Quarantine Bureau, Fujian Province

3. Animal Plant and Food Inspection Center (APFIC) of Jiangsu Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, Jiangsu Province

4. Technical Center of Shenzhen Entry & Exit Inspection & Quarantine Bureau, Guangdong Province

5. Technical Center of Zhejiang Entry & Exit Inspection & Quarantine Bureau, Zhejiang Province

6. Technical Center of Hunan Entry & Exit Inspection & Quarantine Bureau (HNIQTC), Hunan Province

7. Inspection and Quarantine Technical Center of Hebei Entry & Exit Inspection & Quarantine Bureau, Hebei Province

8. Zhangzhou Food Safety Laboratory as Branch of Technical Center of Xiamen Entry & Exit Inspection & Quarantine Bureau, Fujian Province

9. The Comprehensive Laboratory Center of Quzhou Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, Branch Center of Technical Center of Zhejiang Entry & Exit Inspection & Quarantine Bureau, Zhejiang Province

10. Cangzhou Branch Center of Hebei Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau Inspection and Quarantine Technical Center, Hebei Province

11. Hengshui Branch Center of Hebei Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau Inspection and Quarantine Technical Center, Hebei Province

Dari hasil kunjungan ke laboratorium uji keamanan pangan terhadap terkait dengan keamanan pangan/food safety dan diskusi yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain: 1. Semua laboratorium yang terjadwal dikunjungi dan laboratorium tambahan yang juga

diverifikasi dokumennya sudah menerapkan sistem ISO/IEC 17025 secara baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya data yang baik dan lengkap mengenai validasi metode, verifikasi metode, kontrol internal dan eksternal, uji banding personel, uji banding antar laboratorium, uji profisiensi, kalibrasi, dan tindakan pencegahan dan koreksi yang mereka lakukan jika terdapat permasalahan dalam berjalannya pengujian, audit internal dan kaji ulang manajemen yang terjadwal.

2. Akomodasi dan lingkungan di laboratorium sudah dibuat kondusif untuk keamanan dan kenyamanan personel laboratorium dalam melaksanakan tugasnya, dan dengan fasilitas yang lengkap dan aman, hasil pengujian dapat diminimalkan false positive maupun false negative akibat pengaruh lingkungan.

3. Ruang lingkup akreditasi dari semua laboratorium yang diperiksa sudah mencakup sebagian besar target residu pestisida, semua target residu logam berat, semua target mikotoksin, dan semua target cemaran mikrobiologi dalam Permentan No 04 tahun 2015 terhadap sampel buah dan sayuran serta bahan pangan lainnya.

4. Metode standar yang sudah dikeluarkan oleh lembaga berwenang dibawah pengawasan pemerintah RRC sangat menguntungkan untuk setiap laboratorium untuk dapat melakukan pengujian, laboratorium hanya perlu melakukan verifikasi terhadap metode standar tersebut. Laboratorium juga melakukan pengembangan metode di laboratorium masing-masing, dan metode yang dikembangkan tersebut sudah divalidasi terlebih dahulu.

5. Dukungan pemerintah terhadap penyediaan alat uji atau instrumen analisis sangat baik, dapat dilihat dari jenis dan jumlah instrumen analisis yang dimiliki oleh laboratorium-laboratorium ini cukup banyak dan canggih. Didukung juga dengan proses kalibrasi terhadap semua alat uji yang terjadwal setiap tahunnya untuk menjamin performa alat selalu dalam kondisi optimal.

6. CNAS dan CNCA selaku lembaga yang mengawasi dan memberikan akreditasi terhadap laboratorium-laboratorium tersebut juga memiliki aturan dan tata cara yang jelas terkait penerbitan status akreditasi suatu laboratorium. Selain itu CNAS dan


CNCA juga bertindak sebagai provider uji profisiensi yang sudah memenuhi standar APLAC, yang memfasilitasi dan menjadwalkan uji profisiensi laboratorium-laboratorium tersebut setiap tahunnya untuk menjamin kualitas hasil pengujian laboratorium.

5) Akses Pasar Buah Mangga ke Australia

Dalam rangka penyusunan import condition for fresh mango fruits from Indonesia, pemerintah Australia meminta agar Indonesia menyiapkan dan menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut : 1) SOP pelaksanaan perlakuan yang dipilih (irradiasi atau HWT atau VHT) untuk

mitigasi OPT lalat buah, SOP ini telah disusun oleh Dirjen Hortikultura; 2) SOP control approach system untuk mitigasi OPT Deanolis sublimbalis (red banded

mango caterpillar). 3) SOP untuk visual inspection untuk mitigasi OPT kutu putih (mealybugs), SOP ini

akan disusun oleh BUT TMKP; 4) Pelaksanaan survey untuk pengakuan pest free place of production of fresh mango

fruits from mango weevils. 5) Pemilihan treatment lalat buah untuk skala komersial mangga (HWT/VHT/Iradiasi

sinar gamma) 6) SOP for Control Appraoch System on risk management of Deanolis sublimbalis

(red banded mango caterpillar) 7) SOP for visual inspection on mealybugs 8) Development on pest free place of production of fresh mango fruits from mango

weevils.

6) Pertemuan NPPO Ke-1 Pokok bahasan :

a. Persiapan Pertemuan Commission on Phytosanitary Measures (CPM) Ke 11 b. Review Keanggotaan dan Tata Kerja Sekretariat NPPO c. Hasil Verifikasi Pest Free Area Jeruk dari Mesir d. Akses Pasar Buah Mangga ke Australia e. Persiapan Internasional Workshop on ISPM 31 f. Finalisasi Proposal AANZ-FTA g. Persiapan Implementasi Permentan No. 04 Tahun 2015 h. Situasi Terkini terkait Permohonan Pengakuan atau Registrasi Laboratorium Pengujian

Keamanan Pangan

7) Pertemuan NPPO Ke-2 Pokok bahasan : a. Kebijakan untuk Perdagangan Bebas terhadap Tumbuhan: ALOP, ALOR, PRA and

IRA b. Indonesia Single Risk Management c. Kunjungan Verifikasi Pest Free Area (PFA) of Riverland and Tasmania, Australia d. Dwell Time dan Dukungan Bank Dunia terhadap Pengembangan INSW e. Persiapan Pertemuan APPPC Regional Workshop Review of Draft ISPMs f. Akses Pasar Buah Naga ke Australia g. Finalisasi Proposal AANZ-FTA h. Reviewing and validate the pests as listed in the ASEAN A1 and A2 pest list


8) Pengkajian Dokumen Permohonan Pengakuan dan Registrasi Laboratorium Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Suatu Negara Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20-22 Januari 2016 di Bogor, Wisma Pertamina, dihadiri 26 orang anggota Tim Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan serta sekretariat. Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Nomor : 12/Kpts/OT.160/L.3/01/ 2011 Tanggal 5 Januari 2016, Tim beranggotakan perwakilan dari Ditjen Tanaman Pangan, PPMHP DKI Jakarta, BPOM, BBUS KP, BBKP Tanjung Priok, BBKP Soekarno Hatta, Ditjen Perlindungan Tanaman Pangan dan BUTTMKP dan Badan Karantina Pertanian Kesimpulan : Dokumen permohonan registrasi laboratorium penguji PSAT yang disampaikan oleh beberapa negara yaitu Equador, Jepang, Tunisia dan Turki masih belum lengkap. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 Tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan terdapat beberapa dokumen persyaratan yang masih harus dilengkapi. Kekurangan kelengkapan informasi maupun dokumen akan disampaikan kepada pemohon untuk segera melengkapinya. Setelah pemohon dapat memenuhi semua dokumen persyaratan maka Tim akan mengkaji kembali permohonan tersebut. Hasil kajian tim berupa rekomendasi merupakan bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan terhadap permohonan registrasi laboratorium keamanan PSAT

9) Pembahasan Usulan Rekognisi Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Negara China, Peru, Korea Selatan, India, Equador dan Meksiko Berdasarkan hasil Kajian terhadap kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh:

a. Negara Cina

Tim pengkajian menyatakan bahwa dokumen masih kurang lengkap, dalam dokumen cina belum disertakan informasi data monitoring dan surveilens selama 3 (tiga) tahun meliputi reseidu pestisida, mikotoksin, logam berat dan cemaran mikrobiologis, daftar fasilitas penanganan PSAT yang menerapkan GHP dan GMP juga belum tersedia.berdasarkan kajian terhadap subtansi, Tim menilai bahwa data kompetensi personel laboratorium penguji PSAT negara Cina belum lengkap, termasuk detail akreditasi laboratorium penguji PSAT serta ruang lingkup akreditasi berbasis bahan aktif reside pestisida, logam berat dan dan mikotosin serta cemaran mikribiologi. Permohonan Cina belum dapat ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi negara pemohon hyarus menyampaikan kelengkapan dokumen/informasi untuk dikaji kembali oleh tim.

b. Negara Peru Tim pengkajian menyatakan bahwa kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh OKKP negara Peru telah lengkap, namun berdasarkan subtansi masih ada yang perlu diklarifikasi oleh negara pemohon.GAP dan GHP telah tersedia tapi belum dijelaskan secara detail. Data monitoring juga belum dijelaskan namun mekanismenya belum dijelaskan secara detail. Data monitoring juga belum dijelaskan secara detail untuk setiap parameter yang meliputi residu pestisida, mikotoksin, logam berat dan mikroba.Permohonan Peru ini belum dapat ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi. Negara pemohon harus menyampaikan dokumen/informasi yang belum dilengkapi untuk dikaji kembali oleh Tim.

c. Negara Mexico Tim pengkaji menyatakan bahwa dokumen masih belum lengkap informasi penerapan GAP dinegara tersebut belum tersedia data monitoring dan Surveiliens dengan target


residu pestisida, mikotoksi, logam berat dan kontaminan mikrobiologis selama 3 tahun juga belum disampaikan.permohonan negar mexico ini belum dapat ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi. Negara pemohon harus menyampaikan kelengkapan dokumen/informasi yang belum dipenuhi untuk dikaji kembali oleh Tim.

d. Negara India Tim pengkajian menyatakan bahwa masih ada domumen yang belum lengkap berupa GAP-GHP. OKKP India mengajukan permohonan pengakuan Sistem keamanan pangan untuk 2 jenis PSAT yakni Kacang Tanah dan anggur. Akan tetapi dokumen yang disampaikan mengnai lokasi produksi, produktivitas dan total area produkdi namun lokasi p0ertanaman kedua jenis tersebut yang akan diekspor ke Indonesia belum diinformasikan.

e. Negara Korea Selatan. Tim pengkajian menyatakan bahwa masih ada dokumen yang belum lengkap berupa GHP dan GMP serta daftar fasilitas penanganan PSAT yang menerapkan kedua system tersebut. permohonan ini tidak dapat ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi dan negara pemohon harus menyampaikan kelengkapan dokumen/informasi yang belum dipenuhi untuk dikaji kembali oleh Tim.

f. Negara Equador, Tim pengkajian menyatakan bahwa masih belum lengkap dokumen yang disampaikan GHP, data Monitoring 3 tahun terakhir serta sistem inspeksi serta sertifikasi untuk ekspor PSAT. Dalam hal ini equador mengajukan 3 jenis komoditas antara lain : kopi, kakao dan buah naga.

10) Pengkajian Dokumen Permohonan Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Negara Peru, Ekuador, India, Selandia Baru, Australia dan Thailand Kajian dilaksanakan pada tanggal 28-30 September 2016 di Bandung, Jawa Barat. Pada awal kegiatan pengkajian, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati menekankan bahwa pengkajian sistim keamanan pangan suatu negara perlu dilakukan secara cermat, mengingat tidak ada pengujian laboratorium terhadap PSAT yang dimasukkan oleh negara yang telah memperoleh pengakuan. Sistim pengawasan keamanan pangan yang diterapkan secara menyeluruh di suatu negara, akan meminimalkan risiko munculnya bahaya dalam pangan. Kepala Pusat berharap pengkajian ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dihasilkan rumusuan/rekomendasi bagi pimpinan. a. Negara Selandia Baru Negara Selandia Baru mengajukan permohonan perpanjangan pengakuan sistim pengawasan keamanan pangan negara dan penambahan ruang lingkup jenis PSAT yaitu alpukat dan squash, melalui surat Ambassador, New Zealand Embassy in Jakarta tertanggal 13 Juni 2016. New Zealand telah memperoleh pengakuan sistim keamanan pangan melalui Kepmentan Nomor 1325/Kpts/PP.340/12/2014 tanggal 29 Desember 2014. Pengakuan diberikan pada saat pemberlakuan Permentan Nomor 88 Tahun 2011. Jenis PSAT yang diberikan pengakuan sebanyak 27 buah. Jangka waktu pengakuan diberikan 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 28 Desember 2016. Dokumen permohonan negara Selandia Baru telah dikaji dan Tim meminta informasi tambahan berupa dokumen sistem GAP dan GHP untuk komoditas avocado dan squash dan juga definisi dan deskripsi dari squash termasuk gambar agar tidak terjadi


kesalahpahaman dalam pengawasan dilapangan terkait dengan kekerabatan jenis tersebut dengan pumpkin. Tim juga meminta data residu survailen monitoring untuk 2 tahun terakhir untuk Tahun 2015-2016. b. Negara Australia Negara Australia juga mengajukan permohonan. Minister-Counsellor (Agriculture), Australian Embassy mengajukan surat tanggal 30 Juni 2016 sebagai tindaklanjut surat dari Acting First Assistant Secretary, Trade and Market Access Division, Departement of Agriculture and Water Resources tanggal 29 Juni 2016 tentang permohonan penambahan ruang lingkup jenis PSAT yang meliputi currant, durian, longan, raisins, banana, squash, shallot, spring onion, garlic, spinach, sugar beet, chilles (fresh and dried), chicory, gherkin, kale, kohlrabi, okra, eggplant, sweet potato, broadbeans, cowpea, peas, cacao beans, coffee beans, pepper (black and white), sugarcane, tea (black and green). Australia telah memperoleh penetapan pengakuan sistim keamanan pangan negaranya melalui Kepmentan 237/KPTS/KR.050/4/2016 tanggal 11 April 2016, dengan jangka waktu pengakuan selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan. Jenis PSAT yang telah diberi pengakuan berjumlah 77. Permohonan Australia untuk menambahkan beberapa komoditas PSAT ke dalam ruang lingkup pengakuan, menurut Tim pengkaji dapat diproses lebih lanjut dengan ketentuan OKKP Australia dapat menyediakan informasi detail mengenai usulan tambahan 27 jenis PSAT yang ingin dimasukkan ke dalam ruang lingkup pengakuan. Informasi yang akan disampaikan agar mengikuti ketentuan pada Form. 5 Permentan 04/2015, dengan mempertimbangkan kembali dokumen awal Australia yang pernah disampaikan.Tim juga berpandangan usulan tambahan komoditas disarankan untuk diakomodir melalui mekanisme registrasi laboratorium saja. c. Negara Ekuador Negara Ekuador juga sebelumnya mengajukan permohonan pengakuan sistim pengawasan keamanan pangan melalui surat tanggal 28 Januari 2016 untuk komoditas kakao, kopi dan buah naga. Berdasarkan hasil pengkajian pada tanggal 3-5 Februari 2016 di Bogor, Tim pengkaji menyatakan bahwa masih ada informasi yang harus dipenuhi yaitu deskripsi Good Handling Practises (GHP), sistim pengawasan keamanan pangan di negara asal dan sistim inspeksi dan sertifikasi untuk pangan ekspor. Sekretariat menyampaikan surat Nomor 1959/KR.040/L.3/2/2016 tanggal 18 Februari 2016. kepada Ekuador untuk melengkapi kekurangan dokumen Negara Ekuador menyampaikan surat Nomor 4-7-053-2016-INS tanggal 23 Agustus 2016, untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan oleh Tim pengkaji. Dokumen yang disampaikan Ekuador, menurut penilaian Tim masih kurang. Informasi mengenai GHP masih disajikan secara umum. Informasi mengenai penerapan higienis personil dan peralatan, serta area penanganan produk spesifik untuk komoditas kopi dan kakao juga belum tersedia. Informasi secara rinci mengenai proses penanganan pasca panen spesifik untuk komoditas kopi dan kakao termasuk sarana dan prasarana untuk kegiatan meliputi grading, sortasi, pengemasan, pelabelan, penyimpanan, transportasi, dan penelusuran produk, belum tersedia.

7

9


Informasi mengenai sistim pengawasan keamanan pangan telah disampaikan dan termuat dalam Resolution DAJ-20133EC-0201.0096 : National Plan Surveilence and Control Waste Pollutant on Primary Product. Pengawasan terhadap batas maksimum cemaran pada kiriman produk pangan yang berasal dari hewan dan tumbuhan dilakukan di semua lokasi inspeksi, tempat produksi, pengemasan dan tempat penjualan

Informasi tentang sistim inspeksi dan sertifikasi untuk eksportasi pangan telah disampaikan Ekuador dan termuat dalam Manual Prosedur Penerbitan Sertifikat Keamanan Pangan Terhadap Pangan untuk Ekspor oleh Equadorian Agency for Quality Assurance in Agriculture (AGROCALIDAD) meliputi : pemeriksaan terhadap kondisi fasilitas perusahaan pengekspor, pengambilan contoh untuk pemeriksaan laboratorium, apbila residu melebihi batas maka sertifikat tidak diterbitkan, pemberian peringatan/Notification Non Compliance (NNC) kepada pemilik barang jika terjadi penolakan, pemberlakuan perubahan sistem pengambilan contoh dari sebelumnya surveillance menjadi pengawasan langsung, jika masih ditemukan ketidaksesuaian kembali akan dilakukan pembekuan terhadap kegiatan ekspor perusahaan tersebut. Tim merekomendasikan agar negara Ekuador melengkapi informasi mengenai penerapan higienis personil dan peralatan, serta kawasan penanganan produk, spesifik untuk kopi dan kakao. Selain itu masih diperlukan informasi secara rinci mengenai proses penanganan pasca panen spesifik untuk komoditas kopi dan kakao termasuk sarana dan prasarana untuk kegiatan meliputi grading, sortasi, pengemasan, pelabelan, penyimpanan, transportasi, penelusuran produk. Negara Ekuador agar melengkapi dokumen hasil monitoring minimal 3 tahun terakhir untuk komoditas kopi dan kakao. d. Negara Peru Negara Peru melalui surat tanggal 28 Oktober 2015 mengajukan permohonan pengakuan sistim pengawasan keamanan pangan untuk komoditas anggur. Berdasarkan hasil pengkajian pada tanggal 3-5 Februari 2016 di Bogor, Tim pengkaji menyatakan bahwa masih ada informasi yang harus dipenuhi yaitu sistim pengawasan keamanan pangan (mekanisme penerapan GAP & GHP dan definisi unautorized chemical) dan hasil monitoring resmi terhadap residu pestisida, mikotoksin, logam berat dan cemaran mikroba selama 3 tahun terakhir. Sekretariat menyampaikan surat Nomor 1956/KR.040/L.3/2/2016 tanggal 18 Februari 2016. kepada Peru untuk melengkapi kekurangan dokumen. Negara Peru menyampaikan surat Nomor 0030-2016 tanggal 29 Februari 2016, untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan oleh Tim pengkaji.

Berdasarkan kajian Tim terhadap permohonan negara Peru, di dalam dokumen telah dijelaskan mengenai mekanisme implementasi GAP yang tercantum pada Directorial Resolution No. 154-2011-AG-SENASA-DIAIA. Definisi unautorized chemical juga sudah diklarifikasi yaitu bahan kimia yang dilarang. Selain itu dalam dokumen belum ada penjelasan mengenai mekanisme implementasi GHP, tetapi hanya dicantumkan daftar perusahaan yang sudah menerapkan GHP. Monitoring residu pestisida telah dilakukan Peru pada tahun 2011, 2012 dan 2013 namun belum disertakan hasil uji laboratorium, sedangkan monitoring mikotoksin telah dilakukan pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 tetapi belum disertakan hasil uji laboratorium. Hasil monitoring logam berat belum tersedia sedangkan hasil monitoring cemaran mikrobiologi hanya


diinformasikan pada tahun 2012 dan 2013 namun belum disertakan hasil uji laboratorium. Tim pengkaji merekemondasikan agar Peru memberikan penjelasan mengenai implementasi GHP untuk komoditas anggur. Dalam dokumen juga belum diinformasikan hasil monitoring residu pestisida, mikotoksin, cemaran logam berat dan cemaran mikroba 3 tahun terakhir dalam bentuk hasil pengujian (test report).

e. Negara India Negara India juga mengajukan permohoan pengakuan melalui surat Nomor JAK/COM/206/1/15 tanggal 25 Januari 2016 . Komoditas yang diajukan untuk diakui adalah groundnuts/peanut dan fresh grapes. Berdasarkan hasil pengkajian pada tanggal 3-5 Februari 2016 di Bogor, Tim pengkaji menyatakan bahwa masih ada informasi yang harus dipenuhi yaitu sistim pengawasan keamanan pangan (GAP & GHP) dan hasil monitoring resmi terhadap residu pestisida, mikotoksin, logam berat dan cemaran mikroba selama 3 tahun terakhir. Sekretariat menyampaikan surat Nomor 1960/KR.040/L.3/2/2016 tanggal 18 Februari 2016. kepada India untuk melengkapi kekurangan dokumen. Negara India menyampaikan surat Nomor 0030-2016 tanggal 29 Februari 2016, untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan oleh Tim pengkaji. India telah menyampaikan kembali dokumen yang harus dipenuhi namun Tim pengkaji menilai bahwa surat dari Embassy of India tidak menyertakan informasi baru sesuai surat dari Barantan sebelumnya. Tim menyatakan bahwa monitoring untuk fresh grape selama musim 2015-2016 dilakukan untuk 186 residu pestisida. Pestisida yang diaplikasi pada anggur adalah 26 jenis pestisida. Monitoring untuk anggur baru dilakukan pada musim 2015, namun belum ada informasi monitoring untuk tahun 2013 dan 2014. Terkait dengan hal tersebut, Tim merekemondasikan agar India menyampaikan penjelasan penerapan GAP dan GHP pada komoditas yang akan diekspor (informasi perkiraan waktu transportasi dengan tata cara/metode pengemasan termasuk moda (alat angkut) saat pengiriman dari India ke Indonesia). Selain itu diperlukan informasi mengenai data hasil monitoring mikotoksin, residu pestisida, logam berat, cemaran mikroba sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir untuk komoditas yang akan diekspor. Informasi manajemen risiko untuk pengendalian kontaminasi aflatoksin selama transportasi ke negara pengimpor juga diperlukan. f. Negara Thailand Berdasarkan dokumen permohonan yang disampaikan oleh negara Thailand, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Negara Thailand diemban oleh Kementerian Pertanian. Mekanisme implementasi sistim keamanan pangan di Thailand ditunjukkan dengan jumlah dan daftar kebun yg telah mendapat sertifikasi ThaiGAP per region yang dilengkapi dengan SOP termasuk untuk jenis-jenis beras seperti husked, aromatic rice dan broken rice. Penerapan GHP terintegrasi dengan kegiatan GAP. Prosedur monitoring dan surveilance dilakukan dengan pengambilan sampel yang dilakukan


disetiap tahap, mulai dari kebun, packing house, dan pelabuhan di setiap region. Pengujian dilakukan pada laboratorium di masing-masing region yaitu Laboratorium Office of Agriculture Research and Development, dibawah supervisi Plant Standard and Certification Office, DoA. Frekuensi pengambilan sampel dalam permohonan tidak dijelaskan. Data monitoring dan surveilance telah tersedia, terdiri dari jumlah sampel yg diuji, jenis sampel yg diuji dan hasilnya, namun tidak disebutkan diatas atau dibawah BMR. Tempat pengeluaran negara Thailand mencakup semua exit point yang ada di Thailand dan termasuk exit point ke Indonesia dan negara-negara lain. Tim merekomendasikan agar Sekretariat menyampaikan surat kepada OKKP negara Thailand untuk meminta informasi mengenai National Monitoring untuk beras secara lengkap. Informasi tersebut harus memuat data hasil monitoring dan kesesuaiannya dengan standar keamanan pangan. Tim berpandangan persyaratan untuk pengakuan komoditas beras lebih diperketat dan diarahkan registrasi laboratorium. Hasil pengkajian menyatakan bahwa dokumen permohonan pengakuan sistim keamanan pangan yang disampaikan oleh negara Peru, Ekuador, India, Australia, Selandia Baru dan Thailand belum memenuhi ketentuan dalam Permentan Nomor 4 tahun 2015. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Negara tersebut harus melengkapi kekurangan dokumen untuk kembali dikaji oleh Tim.

11) Pembahasan Pengkajian Dokumen Permohonan Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Suatu Negara Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11-13 Februari 2016 di BUTTMKP, Bekasi, dihadiri oleh 27 orang terdiri dari Tim Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Nomor Nomor :135/Kpts/OT.160/L.3/1/2016 Tanggal 28 Januari 2016 Tim Terdiri dari Ditjen Tanaman Pangan, PPMHP DKI Jakarta, BPOM, BBUS KP, BBKP Tanjung Priok, BBKP Soekarno Hatta, Ditjen Perlindungan Tanaman Pangan dan BUTTMKP dan Badan Karantina Pertanian. Dari kegiatan kajian laboratorium pengujian keamanan pangan dapat disimpulkan oleh Tim Kajian sebagai berikut : 1. Dokumen permohonan registrasi laboratorium pengujian PSAT yang disampaikan

oleh Negara Austria, Belanda, Belgia, India direkomendasikan untuk dilanjutkan ketahap selanjutnya yatitu untuk Konsep draf SK Registrasi Laboratorium Pengujian PSAT.

2. Sedangkan Negara Rusia masih harus melengkapi kembali dokumen permohonan meliputi daftar jenis bahan aktif pestisida yang dilarang dinegara bersangkutan, mekanisme akreditasi terhadap laboratorium penguji dan kelengkapan laboratorium terkait melakukan pengujian logam berat dan mikrobiologi.

3. Demikian juga Negara Meksiko harus melengkapi kembali beberapa dokumen persyaratan antara lain daftar jenis bahan aktif pestisida yang dilarang dinegara yang bersangkutan termasuk POPs mekanisme akreditasi terhadap Laboratorium pengujian dan kelengkapan laboratorium terkait yang melakukan pengujian Logam Berat dan Mikrobiologi.


Sedangkan pada tanggal 24-26 Februari 2016 bertempat di Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian - Bekasi, dihadiri 22 orang terdiri dari Tim Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan. Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Nomor:192/Kpts/ OT.160/L.3/02/2016 Tanggal : 9 Februari 2016 Tim Terdiri dari Ditjen Perlindungan Tanaman Pangan, PPMHP DKI Jakarta, BPOM, BBUS KP, BBKP Tanjung Priok, BBKP Soekarno Hatta, BSN, BUTTMKP dan Badan Karantina Pertanian. Narasumber dalam pertemuan ini dari BSN. Berdasarkan hasil Kajian terhadap kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh: a. Negara Yunani,

Tim pengkajian menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan telah lengkap, dimana pemohon mengajukan 4 (empat) laboratorium penguji. Hasil kajian dinyatakan telah memenuhi persayaratan dan terdapat 75 bahan aktif pestisida yang harus diuji oleh laboratorium tersebut bahan aktif tersebut harus diuji pada delapan PSAT yang akan dimasukan ke dalam wilayahIndonesia.

b. Negara Italia. Tim pengkajian menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan belum dilengkapi dokumen mengenai profil OKKPD Nasional negara pemohon, Profil Lembaga Akreditasi Nasional Negera Pemohon, Profil Laboratorium Penguji untuk diregistrasi, nama dan specimen petugas yang bertanggung jawab mengesahkan sertifikat hasil uji Laboratorium yang diajukan tidak dilampirkan informasi detailnya. Sehingga Tim menilai Italia belum dapat diberikan penetapan registrasi.

c. Negara Jepang, Tim pengkajian menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan untuk pengajuan 18 laboratorium belum dilengkapi dokumen mengenai Profil Lembaga Akreditas Nasional, Profil laboratorium, mekanisme akreditasi, dan Profil masing-masing laboratorium menyangkut sertifikat akreditasi, metode analisis hasil pengujian paling sedikit 2 tahun terakhir, daftar peralatan utama, tata letak kantor dan laboratorium personil, laboratorium dan salinan evaluasi perfoma laboratorium.

d. Negara Turki,

Tim Pengkajian menyatakan bahwa dari 41 laboratorium yang didaftarkan, 15 laboratorium yang dapat ditetapkan sebagai laboratorium penguji. Laboratorium yang tidak ditetapkan karena belum memiliki ruang lingkup pengujian residu pestisida atau logam berat atau cemaran biologis.

Selanjutnya pada tanggal 6-8 April 2016 di BUTTMKP-Bekasi, dihadiri oleh anggota Tim Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan. Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Nomor: 429/Kpts/OT.160/L.3/03/20 tanggal 22 Maret 2016, anggota Tim berasal dari Ditjen Tanaman Pangan, PPMHP DKI Jakarta, BPOM, BBUS KP, BBKP Tanjung Priok, BBKP Soekarno Hatta, Ditjen Perlindungan Tanaman Pangan dan BUTTMKP dan Badan Karantina Pertanian. Narasumber dalam pertemuan ini dari Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) Pasar Minggu. Kegiatan bertujuan melakukan Kajian Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan dari Negara Malaysia, Spanyol dan Austria.


Kegiatan pengkajian terhadap dokumen permohonan tersebut menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

a. Negara Malaysia Tim Pengkajian menyatakan bahwa telah memenuhi persyaratan mencukup nama laboratorium penguji yang diajukan negara Malaysia 9 Laboratorium penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, bahan aktif pestisida yang digunakan terdaftar dinegara pemohon, Daftar jenis bahan aktif pestisida yang dilarang, daftra peraturan yang mengatur pestisida atau bahan kimia pertanian dan dokumen lainnya telah dilengkapi dan dokumen yang belum lengkap terutama dokumen mekanisme akreditasi akan segera dilengkapi terkai proses registrasi laboratorium pengujian keamanan pangan. Untuk tahap selanjutnya dikonsepkan draf SK registrasi Laboratorium PSAT. b. Negara Spanyol Pengkajian kedua dilakukan terhadap dokumen Permohonan Registrasi Penguji Keamanan PSAT. Dokumen yang disampaikan telah memenuhi persayaratan yang ditetapkan. Laboratorium pengujian untuk diregistrasi sebanyak 3 (tiga), Jenis bahan aktif pestisda yang digunakan dan terdaftar dinegara pemohon terlampir ada 312 jenis bahan aktif dan yang dilarang 792 jenis bahan aktif, ada peraturan yang mengatur pestisida atau bahan aktif, OKKP negara Spanyol serta lembaga akreditasi negara pemohon telah lengkap/ada. Untuk tahap selanjutnya dikonsepkan draf SK registrasi Laboratorium PSAT.akan tetapi harus melegkapi dokumen dalam permohonan antara lain Lay Out tata letak laboratorium penguji dan salinan evaluasi kinerja laboratorium. c. Negara Austria Tambahan dokumen permohonan registrasi laboratorium keamanan PSAT untuk negara Austria telah memenuhi persyaratan, untuk daftar jenis bahan aktif dan daftar jenis bahan aktif pestisida yang dilarang telah dilampirkan, OKKP negera tersebut ada. Dokumen tambahan yang dikaji tim terhadap jenis bahan aktif pestisida dinegara Austria setelah disandingkan dengan Permentan 04 tahun 2015 sebanyak 159 jenis bahan aktif. Untuk tahap selanjutnya dikonsepkan draf SK registrasi Laboratorium PSAT.

12) Finalisasi Pengkajian Dokumen Registrasi Laboratorium Pengujian PSAT Suatu Negara Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 April 2016 di Kantor Pusat Badan Karantantina Pertanian. Kegiatan finalisasi ini merupakan tindaklanjut dari hasil pengkajian dokumen permohonan registrasi laboratorium penguji pangan segar asal tumbuhan suatu negara. Hal ini dilakukan sebagai bahan penyusunan konsep Draf Surat Keputusan tentang Registrasi Laboratorium Pengujian Negara Pemohon. Kegiatan finalisasi menghasilkan kesimpulan bahwa terhadap: a. Negara Equador

Laboratorium yang diajukan Agrocalidad, nama dan specimen tanda tangan personal/petugas yang memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam melegalisasi sertifikat Hasil Uji (CoA) untuk logam berat atas nama Eng, Rusbel Jaramiko, Mikrobiologi atas nama Nuvaria Perez serta Pestisida Dr. Olga Pazmino, specimen


tandatangan belum dilengkapainya semua. Dan perlu dilengkapi antara lain : Struktur Organisasi, tugas fungsi dan tanggung jawab untuk propel lembaga yang berkompeten memberikan akreditasi terhadap laboratorium penguji keamanan pangan (Lembaga Akreditasi Nasional Negara Pemohon).

b. Negara Jepang Perlu profil lembaga yanbg berkompeten memberikan akreditas terhadap laboratorium penguji keamanan Pangan (Lembaga Akreditasi Nasional Negara Pemohon). Nama laboratorium penguji yang diajukan untuk diregistrasi dan informasi rinci mengenai masing-masing laboratorium penguji, Nama dan specimen tandatangan personal/petugas yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab dalam melegalkan sertifikat hasil uji (CoA), Daftar peraturan yang mengatur pestisida atau bahan kimia pertanian serta mekanisme akreditas.

c. Negara Tunisia Jumlah yang diajukan sebanyak 9 Laboratorium Penguji, perlu melengkapi kembali Propil Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Nasional mencakup : Struktur Organisasi, alamat, telp, Fax, email dan kontak person lembaga, Informasi rinci masing-masing Laboratorium penguji, Daftar peraturan yang mengatur pestisida atau bahan kiamia pertanian, daftar dan specimen tandatangan personal/petugas dan yang bertanggung jawab yang melegalkan sertifikat Hasil Uji (CoA), Menungkat dalam bentuk Bahasa Inggris terkait mekanisme pengawasan OKKP terhadap laboratorium keamanan pangan pengawasan resmi oleh OKKP terhadap laboratorium pangan.

d. Negara Turki. Mengajukan 41 Laboratorium umum dan 85 Laboratorium Khusus, Status akreditasi Laboratorium, struktur organisasi, kontak person serta ruang lingkup serta nama dan specimen tanda tangan personel/petugas yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab dalam melegalisasi sertifikat Hasil Uji (CoA).

e. Negara Austria. Mengajukan hanya 1(satu) Laboratorium, nama dan specimen tanda tangan personel/petugas yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab dalam melegalisasi sertifikat Hasil Uji (CoA), Propil Laboratorium penguji mencukup denah lokasi, tugas dan tanggung jawab dan peningkatan kompetensi SDM laboratorium dokumen pengujian cemaran logam berat.

f. Negara Belanda. Mengajukan 4 laboratorium pengujian yang diajukan., terdapat beberapa daftar jenis bahan aktif pestisida yang dilarang, Daftar peraturan tentang Pestisida, Propil OKKP negara Belanda, Propil masing-masing laboratorium pengujian yang telah dilampirkan dan specimen tandatangan yang bertanggung jawab pengesahan sertifikat uji.


g. Negara Belgia. Mengajukan 4 Laboratorium Penguji yang diajukan. Dokumen yang belum lengkap adalah profil Laboratorium Mencakup metode pengujian serta salinan dokumentasi evaluasi kinerja laboratorium.

h. Negara Meksiko. Mengajukan 18 Laboratorum yang diajukan daftar jenis bahan aktif pestisida yang terdaftar dinegara pemohon, status ruang lingkup akreditasi untuk pengujian cemaran mikroba dan mekanisme akreditasi dan konfirmasi laboratorium terkait pengujian cemaran logam berat dan mikrobiologi.

i. Negara Rusia Mengajukan hanya 1 (satu) Laboratorium penguji yang akan diajukan, daftar jenis bahan aktif pestisida yang dilarang digunakan termasuk POPs, Daftar peraturan yang mengatur pestisida atau bahan kimia pertanian, Pengawasan resmi oleh otoritas kompeten keamanan pangan nasional negara pemohon terhadap laboratorium keamanan pangan, dan mekanisme pengawasan laboratorium pengujian dinegara Rusia.

j. Negara Malaysia. Mengajukan 9 laboratorium penguji PSAT, salinan dokumen evaluasi kinerja laboratorium.

k. Negara Spanyol. Mengajukan 3 Laboratorium pengujian, Dokumen yang harus dilengkapi mencakup masa berlaku sertifikat akreditasi dari masing-masing laboratorium penguji keamanan pangan sudah habis,melengkapi propel laboratorium.

l. Negara Dominika. Mengajukan 1 laboratorium penguji keamanan PSAT, daftar peraturan yang mengatur pestisida atau bahan kimia pertanian dominika belum dilampirkan. Melengkapi sistem mekanisme akreditasi dan pengawasan resmi oleh OKKP Nasional pemohon terhadap laboratorium keamanan pangan.

m. Negara Jerman. Mengajukan 2 laboratorium pengujian, bukti rekamanan hasil pengujian sekurang-kurangnya 2 tahun dan daftar jenis peralatan utama pengujian (termasuk Spesifikasi peralatan pengujian ) dan tata letak kantor dan laboratorium.

n. Negara Rusia. Mengajukan 3 laboratorium pengujian, daftar jenis bahan aktif pestisida yang dilarang (termasuk POPs masih belum lengkap. Pengawasan resmi yang dilakukan oleh OKKP Nasional Negara Rusia belum dilampirkan.

o. Negara Taiwan.


Mengajukan 3 laboratorium, bukti rekaman hasil pengujian sekurang-kuranya 2 tahun, nama dan specimen tandatangan petugas yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab dalam melegalisasikan sertifikat hasil uji (CoA) dan tidak ada program peningkatan kompetensi personal laboratorium.

13) Review Permohonan Penambahan Ruang Lingkup komoditas pangan segar Asal

Tumbuhan (PSAT) dari Negara Yang Telah Memiliki Registrasi Laboratorium.

Kegiatan kajian dilaksanakan pada tanggal 10-11 Agustus 2016 di BUTTMKP bertujuan Membahas permohonan penambahan ruag lingkup komoditas PSAT yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dari negara yang telah memiliki registrasi laboratorium yaitu Thailand, Spanyol dan Ukraina. Kegiatan kajian menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 1. PSAT negara Thailand sebelumnya ada 9 jenis ada penambahan 4 jenis antara lain

untuk komoditas maize, cowpean, soy bean dan broad bean ini diajukan oleh Otoritas Keamanan Pangan Nasional (OKKPN) Thailand dan berdasarkan kajian teknis dan usulan tersebut dapat diterima dengan ketentuan bahwa jenis cemaran yang akan diuji merupakan hasil sandingan antara jenis pestisida yang digunakan dan dilarang di Thailand.

2. PSAT negara Spanyol sebelumnya 35 jenis ada penambahan 12 jenis antara lain :mangoes, watermelons, melons, apricots, cherries, peaches, nectarines, satum peach, plums, persimmons, custard apple, loquat/medlar, pomegranates, garlic, asparagus, dan courgettes/zucshinni diajukan oleh Otoritas Keamanan Pangan Nasional (OKKPN) Spanyol dengan dan berdasarkan kajian teknis dan usulan tersebut dapat diterima dengan ketentuan bahwa jenis cemaran yang akan diuji merupakan hasil sandingan antara jenis pestisida yang digunakan dan dilarang di Spanyol.

3. PSAT negara Ukraina sebelumnya 2 jenis ada penambahan 14 jenis yakni : Cherry, onion, garlic, potato, carrot, barley, maize flour, oat, rye flour, sorgum, soybean, yellow peans diajukan oleh Otoritas Keamanan Pangan Nasional (OKKPN) Ukraina dengan dan berdasarkan kajian teknis dan usulan tersebut dapat diterima dengan ketentuan bahwa jenis cemaran yang akan diuji merupakan hasil sandingan antara jenis pestisida yang digunakan dan dilarang di Ukraina.

14) Pengkajian Dokumen Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan PSAT.

Kegiatan ini bertujuan untuk membahas permohonan registrasi laboratorium pengujian keamanan pangan yang diajukan oleh permohonan 4 Negara yang mengajukan registrasi laboratorium diantaranya Filipina, Italia, Sri Langka, Brazil dan negara yang mengajukan penambahan Laboratorium Pengujian yaitu India, Vietnam serta Rusia. Hasil pembahasan tersebut antara lain : a. Negara Srilangka

Hasil pengkajian dokumen yang telah memenuhi persyaratan mencakup nama laboratorium penguji yang diajukan Negara Srilangka adalah 4 (empat) Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Satu Laboratorium Industrial Technology Institute (ITI) tidak disetujui oleh tim kajian dikarenakan ruang lingkup pengujian tidak terkait dengan residu pestisida dan logam berat. Untuk daftar jenis bahan aktif pestisida yang digunakan dan terdaftar dinegara


pemohon terlampir, daftar jenis bahan aktif pestisida yang dilarang (termasuk Persistent Organic Pollutant/POPs).

b. Negara Brazil Tim pengkajian menyatakan bahwa beberapa dokumen yang disampaikan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Laboratorium pengujian yang diajukan untuk diregister sebanyak 7 (tujuh) Untuk daftar jenis bahan aktif pestisida yang digunakan dan terdaftar di Negara Brazil dilampirkan, termasuk juga dengan daftar jenis bahan aktif pestisida yang dilarang (termasuk Persistent Organic Pollutants/POPs). Untuk profil OKKP Negara Brazil dengan nama Secretariat of Animal and Plant Health and Inspection/SDA dengan alamat Esplanada dos Mininterios, Bloco D, Anexo-Sla B 4 Andar Sala 406 CEP 70.043-900 Brasilia/DF, dengan kontak person Rodigro barbosa Nazareno.

c. Negara Italia. Tim pengkajian menyatakan bahwa beberapa dokumen yang disampaikan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.Laboratorium pengujian yang diajukan untuk diregistrasi sebanyak 10 (sepuluh) . Untuk daftar jenis bahan aktif pestisida yang digunakan dan terdaftar di Negara Italia dilampirkan, daftar jenis bahan aktif pestisida yang dilarang (termasuk Persistent Organic Pollutants/POPs) lengkap. Untuk profil lembaga yang memberikan Akreditasi dengan nama lembaga Accredia L Ente Italiano Di Accreditamento.

d. Negara Filipina Tim pengkajian menyatakan bahwa beberapa dokumen yang disampaikan telah memenuhi persyaratan. Laboratorium pengujian yang diajukan untuk diregistrasi sebanyak 6 (enam). Untuk daftar jenis bahan aktif pestisida yang digunakan dan terdaftar di Negara Filipina dilampirkan serta dapat diakses pada http://fpa.da.gov.ph/. Daftar jenis bahan aktif pestisida yang dilarang (termasuk Persistent Organik Pollutants/POPs) terlampir. Untuk profil OKKP Negara Filipina dengan nama Bureau of Plant Industry (BPI). perlu dilengkapi Sertifikat Akreditasi dan ruang lingkup masing masing laboratorium, data pengujian 2 tahun terakhir. Negara yang mengajukan penambahan Laboratorium Pengujian sebagai berikut: a. Negara India Pengkajian selanjutnya adalah penambahan Laboratorium Penguji Keamanan PSAT untuk Negara India. Adapun Nama Laboratorium yang diusulkan adalah Geo Chem Laboratorium Pvt.Ltd. Beralamat Pragati-Adjacent to Cromptton Greves Kanjurmarg Eas Mumbai, Maharashtra 40042. Ruang lingkup pengujian aflatoxin, Pestisida residues, Microbiological analysis dan heavy metals. Dokumen yang tidak dilengkapi adalah bukti rekaman hasil pengujian 2 tahun terakhir. b. Negara Vietnam Pengkajian selanjutnya adalah penambahan Laboratorium Penguji Keamanan PSAT untuk Negara Vietnam. Adapun Nama Laboratorium yang diusulkan adalah Agricultural and Food Laboratory of Intertek Vietnam Ltd-Can Tho Branch. Beralamat M10, M11,M12, M13 KDT Nam Song Can Tho, Thanh Thuan Area, Phu Thu Ward, Cai Rang District, Can Tho City. Dokumen yang tidak dilengkapi adalah


Sertifikat Akreditasi, Ruang lingkup pengujian, bukti rekaman hasil pengujian 2 tahun terakhir, metode pengujian dan salinan dokumentasi evaluasi kinerja laboratorium.

c. Negara Rusia Pengkajian selanjutnya adalah penambahan Laboratorium Penguji Keamanan PSAT untuk Negara Rusia. Adapun Nama Laboratorium yang diusulkan adalah Laboratory for Products Safety and Quality Evaluation of Primary Branch. Dokumen yang tidak dilengkapi adalah Struktur organisasi, Sertifikat Akreditasi, Ruang lingkup pengujian, bukti rekaman hasil pengujian 2 tahun terakhir, metode pengujian, daftar jenis peralatan utama pengujian, SDM terlatih laboratorium dan salinan dokumentasi evaluasi kinerja laboratorium.

15) Pengkajian Dokumen Permohonan Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26-28 Oktober 2016 di Wisma Pertamina Sappire-Bogor dihadiri oleh Peserta kegiatan pengkajian dokumen adalah anggota Tim Pengkajian Dokumen Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan PSAT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Atas Nama Menteri Pertanian ditambah staf Bidang Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian. Narasumber kegiatan Ok Teguh Indrawan Muia dari PBMB Dit Standarisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan. Kegiatan bertujuan untuk membahas permohonan registrasi laboratorium pengujian keamanan pangan 5 Negara yang mengajukan registrasi laboratorium diantaranya Australia, Perancis, Palestina, Kenya dan Iran. Juga dibahas tentang permohonan penambahan Laboratorium Pengujian yaitu India, Peru dan Uni Emirat Arab. Kegiatan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: a. Negara Australia

Tim kajian menyatakan bahwa telah memenuhi persyaratan laboratorium penguji Negara Australia sebanyak 1 (satu) Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yaitu Symbio Laboratories. Untuk daftar jenis bahan aktif pestisida yang digunakan dan terdaftar dinegara pemohon terlampir dalam Agriculture and Veterinary Chemicals code Instrument No. 4 (MRL Standard) 2012, untuk daftar jenis bahan aktif pestisida yang dilarang (termasuk Persistent Organic Pollutant/POPs) yang digunakan tidak ada. Untuk daftar peraturan yang mengatur pestisida atau bahan kimia pertanian telah dilampirkan. Untuk profil OKKP Nasional pemohon Departement of Agriculture and Water Resources dengan alamat 18 Marcus Clarke Street, Camberra ACT 2601 Australia. Sedangkan lembaga Akreditasi dengan nama National Association of Testing Authorities, Australia dengan alamat 7 Leeds Street Rhodes NSW 2138 Australia. Nama laboratorium pengujian yang diajukan untuk diregister dan informasi rinci Laboatorium Penguji terlampir. Sedangkan untuk dokumen lainnya mengenai mekanisme akreditasi disebutkan ada beberapa tahapan dalam Asessmen terhadap elemen elemen antara lain Management system, Staffing, Methods baik validasi maupun verifikasi, Quality control, Proficiensy testing, recording and reporting of results. Untuk Profil laboratorium mencakup struktur organisasi, ruang lingkup pengujian, metode pengujian, daftar peralatan utama pengujian, tata letak kantor, peningkatan kompetensi SDM laboratorium dan salinan dokumen evaluasi kinerja laboratorium telah dilampirkan.


b. Negara Perancis

Tim pengkajian menyatakan bahwa beberapa dokumen yang disampaikan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Laboratorium pengujian yang diajukan untuk diregister sebanyak 4 (empat) yaitu Laboratorium AUREA, Capinov, Phytocontrol, dan laboratorium GIRPA. Untuk daftar jenis bahan aktif pestisida yang digunakan dan terdaftar di Negara Prancis dilampirkan di https://ephy.anses.fr/, termasuk juga dengan daftar jenis bahan aktif pestisida yang dilarang (termasuk Persistent Organic Pollutants/POPs) dalam http: //ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/index_en.htm. Untuk profil OKKP Negara Prancis dengan nama Direction General de I’Alimentation/Directorate General for Food (DGAL) dengan alamat 251 rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15, dengan kontak person Alain Tridon. Profil lembaga yang memberikan Akreditasi dengan nama lembaga COFRAC Comite Francais d”Accreditation yang beralamat 52 Rue Jacques Hillairet 75012 Paris, Daftar peraturan yang terkait dengan pestisida dinegara Prancis ada 7 regulasi. Sedangkan mekanisme dan pengawasan resmi oleh OKKP Negara pemohon telah dilampirkan.

c. Negara Kenya Tim pengkajian menyatakan bahwa beberapa dokumen yang disampaikan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Laboratorium pengujian yang diajukan untuk diregistrasi sebanyak 6 (enam) yaitu Laboratorium Pengujian SGS Kenya Limited, Intertek Testing Services (EA PTY) Limited, Polucon Services (Kenya) Limited, Bureau Veritas Kenya Limited, KEPHIS (Kenya Plant Health Inspectorat e Service), dan GMP Services Limited. Untuk daftar jenis bahan aktif pestisida yang digunakan dan terdaftar di Negara Kenya dan daftar jenis bahan aktif pestisida yang dilarang (termasuk Persistent Organic Pollutants/POPs) belum dilampirkan. Sedangkan profil OKKP Negara Kenya dengan nama National Biosafety Authority (NBA) dengan alamat Commission for Higher Education Red Hill Road, Gigiri P.O. Box 28251-00100, Nairobi Kenya, Telephone: +254 20 2676667, Fax: +254 20 318 249 , tetapi contak person OKKPnya tidak dicantumkan. Sedangkan profil lembaga Akreditasi dengan nama lembaga SANAS (South African National Accreditation System) dan KENAS (Kenya Accreditation Service), tetapi alamat dan kontak person tidak dilampirkan. Untuk daftar peraturan yang terkait dengan pestisida atau bahan kimia pertanian ada di Regulation (EC) Nomor 396/2005. Sedangkan mekanisme akreditasi yang diterapkan oleh lembaga akreditasi tidak dilampirkan.

d. Negara Palestina

Tim pengkajian menyatakan bahwa beberapa dokumen yang disampaikan belum memenuhi persyaratan. Laboratorium pengujian yang diajukan untuk diregistrasi sebanyak 3 (tiga) yaitu Laboratorium Centre of Birzeit University Testing Laboratories-Food Stuffs and Water Testing Unit, Scientific Centre for Food & Drug Analysis-Nablus, dan Central Public Health Laboratory-Ministry of Health-Ramallah. Untuk daftar jenis bahan aktif pestisida yang digunakan dan terdaftar di Negara Palestina dilampirkan sebanyak 311 jenis pestisida. Daftar jenis bahan aktif pestisida yang dilarang (termasuk Persistent Organik Pollutants/POPs) tidak ditemukan. Untuk profil OKKP Negara Palestina tidak dijelaskan. Untuk profil lembaga yang memberikan Akreditasi dengan nama lembaga Palestine Accreditation Unit (PALAC) dengan alamat tidak dilampirkan, kontak person Eng. Ahmad Jallad, Daftar peraturan yang terkait dengan pestisida atau bahan kimia pertanian tidak dilampirkan. Sedangkan mekanisme akreditasi yang diterapkan oleh


lembaga akreditasi terlampir dijelaskan. Sedangkan pengawasan resmi yang dilakukan oleh OKKP Nasional tidak ada informasi yang diberikan.

e. Negara Iran Tim pengkajian menyatakan bahwa beberapa dokumen yang disampaikan belum memenuhi persyaratan. Laboratorium pengujian yang diajukan untuk diregistrasi sebanyak 17 (tujuh belas) yaitu Reference Lab For Food Drug Control, Fars Medical Univercity Lab For Food & Drug Control, Mazandaran Medical Univercity Lab For Food & Drug Control, Ahwaz Medical Univercity Lab For Food & Drug Control, Qeshm Standar Lab For Food & Drug Control, Marjaan Khatam, Tis Khatam Research Education & Service Company, System Keifiat Fonoon, Minoo Company, Faroogh Oloom Hayati, Ebnesina Laboratory, Nobel Accredited Laboratory, Zagros Keyfiat Sanjesh, Absar Kavir Industrial Research Company, Parto Bashash, Testa dan Johar Javan Jonoob Dayer. Untuk daftar jenis bahan aktif pestisida yang digunakan dan terdaftar di Negara Iran dilampirkan hanya untuk 4 komoditi saja. Daftar jenis bahan aktif pestisida yang dilarang (termasuk Persistent Organik Pollutants/POPs) tidak ditemukan. Untuk profil OKKP Negara Iran tidak dijelaskan. Untuk profil lembaga yang memberikan Akreditasi tidak ada informasi dengan alamat laboratorium tidak dilampirkan, kontak person, Daftar peraturan yang terkait dengan pestisida atau bahan kimia pertanian tidak dilampirkan. Sedangkan mekanisme akreditasi yang diterapkan oleh lembaga akreditasi terlampir dijelaskan. Begitu juga dengan pengawasan resmi yang dilakukan oleh OKKP Nasional tidak diinformasikan. Untuk permohonan penambahan Laboratorium Pengujian sebagai berikut : a. Negara Peru Laboratorium pengujian yang diajukan untuk diregistrasi sebanyak 1 (satu) laboratorium Unit of Agricultural Inputs and Tonic Residues Control Center, yang beralamat AV. La Monila 1915-La Molina, Lima-12. Untuk daftar jenis bahan aktif pestisida yang digunakan dan terdaftar di negara Peru sebanyak 79 pestisida. Ruang lingkup pengujian residu pestisida, micotoxin, dan heavy metals. Metoda Pengujian yang digunakan LC-MSMS, GC-MS, HPLC-FLD, ICP-MS, HPLC, GC-FID. Bukti rekaman hasil pengujian 2 tahun terakhir telah dilampirkan, begitu juga dengan dokumen lainnya seperti daftar jenis peralatan utama pengujiannya, Personil laboratorium yang terlatih termasuk periode peningkatan kompetensi personil melalui pelatihan pelatihan, Salinan dokumentasi evaluasi kinerja laboratorium, Nama dan spesimen tanda tangan personal/petugas yang memiliki Otoritas dan yang bertanggungjawab dalam melegalisasi Sertifikat Hasil Uji (CoA) atas nama QC Orlando Lucas Aguirre.

b. Negara India Laboratorium pengujian yang diajukan untuk diregistrasi sebanyak 16 (enam) laboratorium Accurate Laboratory, Eurofins Analytical Services India Pvt.Ltd, Edward Food Research & Analysis Center Ltd, Envirocare Labs Pvt. Ltd, Intertek India Pvt.Ltd, Mats India Private Limited, MicroChem Silliker Pvt.Ltd, Nawal Analytical Laboratories, National Collateral Management Services Limited, Reliable Analytical Laboratories Pvt.Ltd, SGS India Pvt.Ltd, SMS Labs Services Private Limited, T A Labs Private Limited, TUV Sud South Asia Pvt. Ltd, TUV Sud South Asia Pvt. Ltd. Daftar jenis bahan aktif pestisida yang digunakan dan terdaftar di negara pemohon dan daftar jenis bahan aktif pestisida yang dilarang (termasuk Persistent Organic Pollutants/POPs) telah dilampirkan. Nama profil Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Nasional (National Food Safety Competent


Authority/NFSCA) Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA). Nama Lembaga yang berkompeten memberikan akreditasi terhadap Laboratorium Penguji Keamanan Pangan National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL). Informasi rinci mengenai masing-masing laboratorium penguji telah dilampirkan, telah dilampirkan daftar peraturan yang mengatur pestisida atau bahan kimia pertanian dan mekanisme Akreditasi. c. Negara Uni Emirat Arab Laboratorium yang diusulkan adalah Wimpey Laboratories. Beralamat Al Arif building, Ras Al Khor Industrial Area #2, PO Box 123279 Dubai, PEA. Ruang lingkup pengujian mencakup Pesticides Residue on Food Testing, Food Microbiology, Analytical Chemistry Metals. Untuk dokumen yang lainnya tidak ada informasi tambahan dan tidak dilampirkan dalam dokumen permohonan.

16) Kajian Rekomendasi Permohonan Pemasukan Agens Hayati ke dalam Wilayah

Republik Indonesia. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18-20 April 2016 di Wisma Pertamina Bogor, dihadiri oleh anggota Komisi Agens Hayati dan Badan Karantina Pertanian. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Katrantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Nabati Nomor :480/Kpts/OT.160/L.3/03/2016 Tanggal 31 Maret 2016. Narasumber dalam pertemuan ini dari Universitas Gajah Mada yakni Prof Dr. Ir. Siti Bandiyah, M.Agr.Sc.

Kegiatan bertujuan untuk membahas Permohonan Izin Pemasukan Formulasi Agens Hayati (Bacillus sonorensis, Bacillus amyloliquefaciens Trichoderma harzianum, Trichoaderma asperellum) dari Wageningen University and Research Center (WUR) Belanda, untuk Keperluan Penelitian hayati Hawar Daun Padi dan Busuk Upih. Kegiatan pengkajian terhadap dokumen permohonan tersebut menghasilkan kesimpulan: Dokumen permohonan ijin pemasukan agens hayati berupa formulasi mikroba antagonis yang disampaikan oleh Pusat Studi Bioteknologi Universitas Gaja Mada belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Kepmentan Nomor 411 Tahun 1995. Pemohon harus menyampaikan informasi mengenai uji efikasi agens hayati tersebut yang telah dilakukan oleh produsen di beberapa lokasi.

17) Kajian Rekomendasi Permohonan Pemasukan Agens Hayati ke dalam Wilayah Republik Indonesia Kajian dilakuakn pada tanggal pada tanggal 10-11 Agustus 2016 dan diawali dengan penyampaian kronologis status permohonan PT. Ajinex International oleh Kepala Bidang Keamanan Hayati Nabati selaku Ketua Sekretariat Komisi Agens Hayati. PT. Ajinex International selaku pemohon mengajukan surat permohonan ijin pemasukan agens hayati Corynebacterium glutamicum dari Jepang beserta keterangan umum agens hayati tersebut. Agens hayati akan digunakan untuk proses fermentasi pembuatan monosodium glutamat (MSG). Menindaklanjuti permohonan tersebut, Komisi telah melaksanakan rapat pembahasan tanggal 7-8 Agustus 2014 di Bogor. Hasil kajian menyatakan diperlukannya informasi lain mengenai agens hayati. Rekomendasi Komisi kemudian disampaikan ke pemohon melalui surat Nomor 6282/HM.110/L/08/2014 tanggal 18 Agustus 2014. Pemohon kembali menyampaikan surat Nomor 212/SK/NEX/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 perihal pemenuhan informasi. Permohonan tersebut direspon Sekretariat melalui email berdasarkan masukan dari


anggota Komisi yang menyatakan, desk study telah cukup dan PT. Ajinex diminta menghubungi lembaga independen untuk kegiatan pengujian kemurnian isolat Corynebacterium glutamicum (secara konvensional) dan pengujian keamanan dari bahan pembawa (karier) terhadap kontaminasi mikroba. Pemohon juga pernah beraudiensi dengan Komisi pada tanggal 12 Februari 2015 di SEAMEO BIOTROP dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan Komisi. Dalam rapat Komisi, pemohon tetap diminta untuk berkordinasi dengan lembaga penguji independen dan memberikan proposal pengujian. Usulan pemohon agar Komisi dapat melakukan kunjungan ke pabrik Mojokerto dipandang sebagai penguatan hasil desk study. Pemohon kembali menyampaikan surat Nomor 166/SK/NEX/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dan memberikan penjelasan sebagai pertimbangan untuk pemberian ijin pemasukan agens hayati tersebut. Sekretariat menyampaikan surat Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati selaku wakil Ketua Komisi Nomor 9245/KR.040/L.3/9/2016 tanggal 8 September 2016 (terlampir). Dalam surat dinyatakan, pada prinsipnya informasi teknis yang disampaikan pemohon telah cukup, dan pemohon diminta untuk berkordinasi dengan lembaga penguji indenpenden untuk keperluan penyusunan proposal dan pelaksanaan pengujian kemurnian isolat Corynebacterium glutamicum (secara konvensional) dan pengujian keamanan dari bahan pembawa (karier) terhadap kontaminasi mikroba. Pemohon kembali menyampaikan surat Nomor 198/SK/NEX/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016. Dalam surat disebutkan bahwa PT. Ajinex memiliki laboratorium yang dapat digunakan untuk pengujian kemurnian isolat Corynebacterium glutamicum (secara konvensional) dan pengujian keamanan dari bagan pembawa (carrier) terhadap kontaminasi mikroba. Selain itu pemohon bermaksud mengundang Komisi untuk melihat proses produksi ke pabrik. Terkait surat pemohon yang terakhir disampaikan, Komisi berpandangan bahwa penunjukkan laboratorium independen dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi conflict of interest. Pandangan dari salah satu anggota Komisi menyebutkan bahwa kekhawatiran pemohon atas kerahasiaan suatu produk secara komersial adalah sesuatu hal yang wajar, sehingga dalam hal ini Komisi juga harus dapat menjaga kerahasiaan agens hayati yang akan dimasukkan selama berlangsungnya pengujian/penelitian. Pendapat seorang anggota Komisi juga menyatakan bahwa agens hayati Corynebacterium glutamicum telah masuk ke Indonesia sejak tahun 1969 dan telah digunakan hingga saat ini untuk keperluan produksi MSG dan tidak pernah dilaporkan adanya kerusakan lingkungan akibat penggunaannya. Pemohon juga telah beritikad baik melaporkan rencana pemasukan dimana sebelumnya pemasukan dilakukan sebelum terbitnya Kepmentan Nomor 411 Tahun 1995. Untuk itu diperlukan pertimbangan perlu atau tidaknya penelitian/pengujian mengingat agens hayati ini pernah dimasukkan. Pandangan lain menyatakan bahwa tidak diperlukan pengujian/penelitian, melainkan hanya pemeriksaan oleh petugas karantina untuk membuktikan bahwa agens hayati tersebut benar dengan strain yang sama dengan yang selama ini digunakan dan tidak membawa kontaminan. Untuk itu diperlukan verifikasi terhadap informasi/dokumen yang disampaikan oleh pemohon.


Rapat memutuskan bahwa Komisi Agens Hayati memerlukan kunjungan lapang ke pabrik PT. AJINEX INTERNATIONAL dalam rangka verifikasi untuk mengetahui: a. isolat bakteri Corynebacterium glutamicum yang selama ini digunakan dalam

proses produksi monosodium glutamat (MSG); b. sarana, prasarana dan proses produksi antara lain laboratorium, manajemen limbah

produksi; c. dokumentasi pemanfaatan bakteri untuk produksi dan d. hal-hal lain yang terkait penggunaan bakteri Corynebacterium glutamicum.

Kegiatan verifikasi tersebut akan dilaksanakan pada awal bulan Desember 2016. Hasil verifikasi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Sekretariat diminta untuk menyampaikan surat ke pemohon terkait kegiatan verifikasi tersebut.

18) Kajian Rekomendasi Permohonan Pemasukan Agens Hayati ke dalam Wilayah Republik Indonesia Kajian dilakukan pada tanggal 28-30 Juni 2016 berdasarkan adanya permohonan dari PT. Fermentech Indonesia terkait permohonan ijin pemasukan agens hayati Agrobacterium radiobacter biovar 1 CD-27 melalui surat Nomor 187/FTI/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 perihal Agrobacterium radiobacter biovar 1 CD-27. Dalam permohonan disebutkan bahwa MCFS (MC Food Specialties Inc), Jepang adalah produsen agens hayati tersebut. Agens hayati yang akan dimasukkan berjumlah 97 tubes (10/ml/tube), yang akan digunakan sebagai seed process fermentation dalam memproduksi food additive Curdlan (1,3 glucan) dengan tempat pemasukan Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng. Berdasarkan dokumentasi Sekretariat Komisi, agens hayati Agrobacterium radiobacter biovar 1 CD-27 yang dimasukkan PT. Fermentech Indonesia telah diuji dan memenuhi persyaratan dari aspek kemurnian, keamanan dan keefektifan. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 411 Tahun 1995 menyatakan, agens hayati yang sudah pernah dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia tidak diperlukan penelitian dan pengujian. Selain itu Komisi telah melakukan monitoring di pabrik pembuatan Curdlan di Lampung. Pemohon juga telah memasukkan agens hayati tersebut berulang kali dan selalu menyampaikan laporan realisasi penggunaannya. Pemberian ijin pemasukan terakhir yang diperoleh adalah Keputusan Menteri Nomor 250/Kpts/KR.040/4/2015 dan pemohon telah mematuhi segala ketentuan dalam surat ijin tersebut. Forum rapat bersepakat agar pemohon dapat diberikan rekomendasi Ketua Komisi Agens Hayati dan disusun ijin pemasukannya berupa SK. Mentan. PT. Kaneka Foods Indonesia mengajukan permohonan ijin pemasukan agens hayati melalui surat nomor 006/KFI-PUR/VI/KFI/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Permohonan Ijin Agens Hayati. Dalam permohonan disebutkan bahwa akan memasukkan Sumizyme AS (enzim alfa amilase dari Aspergillus niger) dan Sumizyme X (enzim xylase dari Trichoderma longibrachiatum) yang berasal dari Jepang. Tujuan pemasukan produk tersebut yang berfungsi sebagai bread imrpover adalah untuk digunakan dalam produksi roti. Forum kajian menyepakati bahwa produk yang akan dimasukkan tersebut bukan termasuk agens hayati sehingga tidak terkena ketentuan Kepmentan Nomor 411 tahun 1995. Produk yang akan dimasukkan adalah enzim, yang merupakan produk yang dihasilkan dari metabolime mikroba, dan setelah dilakukan analisa terhadap dokumen alur pembuatannya, terdapat proses pemanasan sehingga aktivitas mikroba tidak tumbuh dan berkembang, yang dilanjutkan dengan proses filtrasi untuk memisahkan


mikroba dan produk olahannya serta dilakukan pengeringan. Untuk itu rapat memutuskan agar permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan balasan surat yang menyatakan bahwa enzim tidak termasuk obyek pengawasan agens hayati.

19) Akselerasi Ekspor Non Benih Tumbuhan/Informasi Teknis Ekspor Kondisi saat ini, penerapan ketentuan fitosanitari semakin ketat berorientasi pada penerapan mitigasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT), dan cemaran berbahaya lainnya di negara pengekspor (pre-border), melalui persyaratan status bebas OPT tertentu, jaminan kesehatan karantina mulai dari hulu sampai hilir (traceability system), perlakuan tertentu yang harus dilakukan di negara asal untuk memastikan produk bebas OPT, keamanan pangan untuk memastikan komoditas aman dikonsumsi dan jaminan kualitas produk yang aman untuk lingkungan.

Sejalan dengan meningkatnya penerapan persyaratan fitosanitari negara mitra dagang, kebijakan Badan Karantina Pertanian dalam mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas ekspor Indonesia di pasar internasional harus diarahkan untuk (1) penyiapan informasi teknis yang diperlukan oleh negara mitra dagang untuk keperluan Analysis Risiko OPT/Pest Risk Analysis (PRA), (2) pengembangan pelaksanaan sertifikasi berbasis in-line inspection system, (3) pengembangan perlakuan fitosanitari sesuai dengan persyaratan fitosanitari negara tujuan ekspor, (4) penguatan program surveilans OPT untuk memperkuat status OPT pada area produksi komoditas unggulan ekspor, dan (5) penguatan kerjasama perkarantinaan dengan mitra dagang.

Selama tahun 2016, upaya-upaya yang telah dilakukan Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati untuk mendorong akselerasi ekspor komoditas strategis sebagai berikut :

Jenis komoditas unggulan yang menjadi target pemantauan dalam akselerasi ekspor sebagaimana tercantum dalam Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8 Jenis OPT yang menjadi target pemantauan OPT/OPTK

Komoditas ekspor

Jenis OPT

Buah Manggis 1. Dysmicoccus lepelleyi 2. Exallomochulus hispidus 3. Hordeolicoccus

heterotrichus 4. Paracoccus interceptus 5. Parputo odontomachi 6. Planococcus lilacinus

7. Planococcus minor 8. Pseudococcus

aurantiacus 9. Pseudococcus baliteus 10. Pseudococcus cryptus 11. Rastrococcus spinosus

Buah Salak 1. Dysmicoccus sp 2. Planococcus sp 3. Pseudococcus sp

4. Marasmius palmivorus 5. Bactrocera carambolae 6. Bactrocera papayae

Buah Mangga 1. Sternochetus gravis 2. Sternochetus mangiferae 3. Bactrocera carambolae 4. Bactocera dorsalis 5. Paracoccus marginatus 6. Planococcus lilacinus 7. Planococcus minor

8. Pseudococcus cryptus 9. Pseudococcus

jackbeardsleyi 10. Rastrococcus iceryoides 11. Rastrococcus invadens 12. Rastrococcus rubellus 13. Rastrococcus spinosus 14. Deanolis sublimbalis


Tanaman Hias 1. Macrosiphoniella sanborni Gill

2. Ropalosiphum sp 3. Aphis gossypii Glov 4. Liriomyza spp 5. Thrips parvispinus Karny 6. T. palmi Karny 7. T. tabaci Lindeman 8. Tetranychus sp 9. Agrotis ipsilon Huft 10. Spodoptera litura F.

11. Septoria chrysanthemi Allesch

12. Puccinia Chrysanthemi Rose L.

13. Fusarium oxysporum 14. F. chrysanthemi Schlecht 15. Oidium crhysanthemi Rab 16. Botrytis cinerea Pers 17. Erwinia chrysanthemi 18. Pseudomonas cichorii 19. Agrobacterium tumefacies 20. Meloidogyne spp.

Tahun 2016 bidang benih, dalam rangka mendukung ekspor bibit jati (Tectona grandis) ke Colombia, Pusat KT dan KHN menyurat ke Colombia yang menyetujui persyaratan teknis sesuai dengan yang diajukan oleh Colombia dalam rangka pemenuhan persyaratan

20) Notification of Non Compliance (NNC) Impor dan Ekspor

Selama tahun 2016, tercatat sebanyak 22 NNC telah disampaikan ke beberapa negara asal dengan alasan, antara lain: (i) ditemukan OPTK target; (ii) tidak dilengkapi PC dari negara asal.

Tabel 9

Tabel 10 Rekapitulasi NNC dari negara tujuan ekspor MP Non Benih selama tahun 2016

No Neg. Tujuan UPT Komoditas Alasan NNC Tindak Lanjut

1 Italy Surabaya

Aquarium Plant Informasi pada Additional

Penolakan

2 Netherlands Semarang

Cidhy (Citrus hystrix)

Ditemukan Bakteri Xanthomonas axonopodis pv.citri

Penolakan

3 Selangor, Malaysia

Jambi Beetel Nut (Areca catechu)

Tanpa Impor Permint, Tanpa Additional declaration pada PC.

Diberi Perlakuan, dibebaskan

4 Selangor, Malaysia

Tanjung Priok

Tobacco (Nicotiana tabaccum)

Tanpa Additional declaration

Diberi Perlakuan, dibebaskan


pada PC. 5 Netherlands Sokarno

-Hatta Manes (Manihot Esculenta)

Ditemukan Serangga Bemissia tabaci

Ditolak

6 France Sokarno-Hatta

Cidhy (Citrus Hystrix)

Informasi Pada PC tidak lengkap

Ditolak

7 France Sokarno-Hatta


Informasi Pada PC tidak lengkap

Ditolak

8 United Kingdom

Sokarno-Hatta

Ludss (Ludewigia, sp)

Ditemukan Bemissia tabaci

Dimusnahkan

9 Germany Tanjung Priok

Dunnage Tidak di marking

Dimusnahkan

10 Switzerland Semarang

Wood Pallet Ditemukan Serangga Hidup

Dimusnahkan

11

Switzerland Tanjung Priok

Wood Pallet Ditemukan Serangga hidup

Dimusnahkan

12 Germany Soehatta

Wood Pallet Tidak memenuhi Persyaratan ISPM # 15.

Dimusnahkan

13 Germany Yogyakarta Boyoalii

Psigu (Psidium guajava)

Ditemukan Serangga Dacudo (Bactrocera dorsalis).

Dimusnahkan

14 Germany Sokarno-Hatta

Wooden Crate Tidak memenuhi persyaratam ISPM 15

Dimusnahkan

15 Switzerland Semarang

Wood Pallet Ditemukan Serangga Dinobi (Dinoderus bifoveolatus)

Dimusnahkan

16 Germany Batam Wood Packaging Material

Tidak di marking

Dimusnahkan

17 Germany Surabaya

Wooden Crate Tidak ada marking ISPM 15

Dimusnahkan

18 Italy Palangka raya

Araceae Tidak Disertai PC

Ditolak


19 Netherlands Soekarno-Hatta


Ditemukan Bakteri Xanthomonas campestris pv.citri

Ditolak

20 Korea Selatan Tanjung Priok

Poliscias pinnata variegated

Ditemukan Nematoda Radopholus sp.

Seluruh barang kiriman dimusnahkan

21 Czech Republic

Kantor Pos Jakarta

Aquarium Plants

Tidak dilengkapi PC.

Ditolak

22 Germani Semarang

Wood Crate Ditemukan Serangga Hidup Lyctus (lyctus sp)

Dimusnahkan

23 Germany Semarang

Wood Pallet Ditemukan Serangga Hidup Sinoxylon sp.

Dimusnahkan

24 United Kingdom

Tanjung Priok

Iknyg (Cryptocoryne)

Ditemukan serangga hidup pada komoditas dan kemasannya

Ketiganya dimusnahkan

25 Hungary Surabaya

Nypss (Nynphoides sp.)

Tidak disertai PC

Ditolak

26 France Belawan Dunnage Persyaratan tidak terpenuhi karena tidak ada marking ISPM 15

Dimusnahkan

Adapun ekspor Komoditas benih mendapatkan 6 kali NNC seperti pada tabel 11

Tabel 11 Notification of Non Compliance (NNC) selama tahun 2016

No Komoditas Tempat Pengeluaran Negara Tujuan Alasan

1. Ludss (Ludwigia sp.) Bandara Soekarno-Hatta (BBKP Soekarno-Hatta)

United Kingdom (European Community)

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, masih ditemukan Bemisia tabaci pada consigment (No. Seri PC: 0659079)

2. Npnss (Nepenthes sp.)

Kantor Pos Medan (BKP Kelas II Medan)

Jerman (European Community)

Pengiriman consignment tidak disertai Phytosanitary Certificate


3. Polyscias sp. Pelabuhan Tanjung Priok (BBKP Tanjung Priok)

Animal and Plant Quarantine Agency of Korea

Ditemukan nematode Radopholus similis (burrowing nematode) (No. Seri PC: 0702213)

4. Cryptocoryne (Aquatic plant)

Bandara Soekarno-Hatta (BBKP Soekarno-Hatta)

United Kingdom (European Community)

Tidak mencantumkan isian dalam kolom additional declaration pada Phytosanitary Certificate (No. Seri PC: 0713490)

5. Nymphoides sp. Kantor Pos Surabaya (BBKP Surabaya)

Hungary (European Community)

Pengiriman consignment tidak disertai Phytosanitary Certificate

6. Aquarium plant Indonesia Czech Republic Pengiriman consignment tidak disertai Phytosanitary Certificate

21) Hasil Temu Koordinasi Jabatan fungsional KT Temu koordinasi jabatan fungsional dilaksanakan pada tanggal 22–24 Maret 2016 di Batu, Jawa Timur, dihadiri oleh 122 peserta dari 52 Unit Pelayanan Teknis Karantina Pertanian di seluruh wilayah Indonesia, Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian, Balai Penelitian Tanaman Hias, Balai Besar Peramalan OPT Jatisari – Karawang, Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Perlindungan Perkebunan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Puslitbang BUN, dengan 11 narasumber dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, dan Universitas Padjajaran. Pada pertemuan tersebut dihasilkan rumusan sebagai berikut: 1. Perlu kesamaan persepsi, pemahaman dan implementasi peraturan perundangan

terkait pelaksanaan perkarantinaan, sehingga perlu adanya petunjuk/ arahan/ bimbingan teknis/ sosialisasi/ edukasi dari pusat untuk fungsional karantina tumbuhan di semua UPT guna mewujudkan kesamaan tersebut;

2. Menambah volume serta pemerataan pelatihan teknis/ keahlian untuk pejabat fungsional karantina tumbuhan (antara lain: pelatihan auditor/penilai pihak ketiga untuk penilaian pihak ketiga);

3. Perlu optimalisasi komunikasi internal dan eksternal dalam rangka harmonisasi pelaksanaan 8P di lapangan;

4. Perlu optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk penyampaian dan penyebarluasan informasi terbaru dari pusat ke UPT (antara lain: pemanfaatan teleconference, fasilitas jejaring sosial dan update informasi di website);

5. Diperlukan standarisasi pelayanan operasional dan laboratorium di UPT; 6. Perlu adanya pengkajian dan penguatan terhadap tindakan karantina antar area

melalui pelabuhan penyeberangan (Jawa, Bali, Lombok); 7. Perlu penataan dan perbaikan terhadap sistem manajemen, dokumentasi, rekaman

pengaduan di kepegawaian, agar lebih tertib, mampu telusur, mencegah keterlambatan serta kesalahan dalam penerbitan Hapak/ PAK/ SK Pengangkatan / Kenaikan Pangkat, SK Pengangkatan/ Kenaikan Jabatan;

8. Perlu adanya suatu sistem kepegawaian yang lebih baik untuk dapat memfasilitasi fungsional karantina tumbuhan dengan mengadopt sistem kepegawaian dari Biro kepegawaian;


9. Koreksi kesalahan pengetikan Hapak/ PAK/ SK Pengangkatan / Kenaikan Pangkat, SK Pengangkatan/ Kenaikan Jabatan sebaiknya dibuat surat resmi, tertulis dan dikirimkan ke Sekretaris Badan dengan tembusan ke sekretariat Tim Penilai.

10. Informasi mengenai tindak lanjut hasil penilaian jabatan fungsional dibuat satu pintu atau satu contact person;

11. Perlu dijalin komunikasi yang lebih baik antara kepegawaian pusat dan BKN agar persyaratan dan prosedur yang menyangkut urusan kepegawaian di BKN dapat seragam untuk semua UPT

22) Laporan Sistem Audit dan Penilaian (SAP)

Badan Karantina Pertanian telah mengembangkan pola Skim Audit Badan Karantina Pertanian (Skim Audit Barantan, SAB) untuk mendukung akselerasi ekspor produk pertanian agar mampu bersaing di pasar global. SAB merupakan mekanisme registrasi yang dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian kepada pelaku usaha/pihak lain untuk memperoleh Sertifikat Jaminan sebagai pelaksana atau diberikan wewenang untuk melaksanakan tindakan karantina tertentu melalui proses penilaian (audit) yang transparan, non diskriminatif, dan dapat dipertanggung jawabkan yang mengacu pada standar akreditasi yang berlaku secara umum. Dengan terbitnya Permentan No.43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Fungsi Skim Audit Barantan masuk menjadi tugas Bidang Non Benih serta Nomenklatur Skim Audit Barantan (SAB) menjadi Sistem Audit dan Penilaian (SAP). Sistem Audit dan Penilaian pada tahun 2016 melaksanakan beberapa kegiatan yang terdiri atas: (i) Pengelolaan Kesekretariatan, (ii) Dokumen Review I, dan (iii) Dokumen Review II.

1. Pengelolaan Kesekretariatan

Pengelolaan Kesekretariatan berupa penilaian perusahan fumigasi, perusahaan kemasan kayu, dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT). Adapun rekapitulasi dari kegiatan pengelolaan kesekretariatan sebagai sebagaimana Tabel 7.

Tabel 11 Rekapitulasi perusahaan fumigasi, kemasan kayu, dan IKT tahun 2016

No. Perusahaan Aktif Pencabutan Total 1 Perusahaan Fumigasi MB 94 61 155 2 Perusahaan Fumigasi PH3 49 3 152 3 Perusahaan Kemasan Kayu 76 51 127 4 Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) 144 29 173

2. Kegiatan Review Dokumen Ke I

Tata kelola Skim Audit mangacu pada dokumen sistem mutu yang berupa panduan mutu, prosedur mutu, formulir mutu serta pedoman registrasi yang harus senantiasa mengikuti perkembangan yang ada saat ini. Dengan terbitnya Permentan No.43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Fungsi Skim Audit Barantan masuk menjadi tugas Bidang Non Benih serta Nomenklatur Skim Audit Barantan (SAB) menjadi Sistem Audit dan Penilaian (SAP) sehingga dokumen sistem mutu perlu direvisi maka Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati pada TA.2016 melakukan kegiatan Dokumen Review. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi, memperbaiki dan menyusun ulang kembali dokumen sistem mutu dengan maksud agar pelaksanaan registrasi/penetapan pihak


ketiga dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna serta implementasi diberbagai tempat di Indonesia dapat dilakukan dengan cara dan standar yang sama. Penyelenggaraan Kegiatan Review Dokumen SAB dilaksanakan pada tanggal 18 - 20 April 2016, bertempat di Balai Uji Terap Teknik dan Metoda Badan Karantina Pertanian Cibitung, Bekasi Jawa Barat (undangan peserta No. 3493/KR.050/L.3/04/2016 tanggal 5 April 2016, dan narasumber No. 4471/KR.050/L.3/04/2016 tanggal 5 April 2016 dan No. 4472/KR.050/L.3/04/2016 tanggal 5 April 2016), kegiatan dibiayai sepenuhnya dari DIPA Pusat TA.2016 MAK. 1820.101.401.701.EB. Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih dengan peserta dari Badan Karantina Pertanian, UPT Karantina Pertanian terdekat dan narasumber sebagai pakar sistem manajemen mutu . Agenda rapat hal-hal yang dibahas antara lain: review sistem manajemen mutu SAB dan prosedur-prosedurnya serta tindak lanjut keluhan pelanggan, tindak lanjut dari Manajemen Review sebelumnya serta implementasi Permentan No.43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Fungsi Skim Audit Barantan masuk menjadi tugas Bidang Non Benih serta Nomenklatur Skim Audit Barantan (SAB) menjadi Sistem Audit dan Penilaian (SAP)

Dokumen yang perlu dipersiapkan dalam rangka implementasi sistem audit dan penilaian diantaranya : 1) Dokumen Umum/Pedoman Registrasi

Memuat aturan umum kepada pihak ketiga yang diregistrasi/ditetapkan 2) Panduan Mutu

Berisi semua ruang lingkup yang diatur dalam sistem audit dan penilaian - Panduan mutu fumigasi - Panduan mutu Kemasan kayu - Panduan Mutu IKT - Panduan Mutu Personal (Auditor/Penilai, Assessor, Fumigator, MT, MM) - Panduan Mutu untuk pemeriksanaan kesehatan karantina tumbuhan

3) Dokumen Prosedur Berisi semua ruang lingkup yang diatur dalam system audit dan penilaian - Dokumen Prosedur fumigasi (±18 prosedur) - Dokumen Prosedur Kemasan kayu (±18 prosedur) - Dokumen Prosedur IKT (1 prosedur) - Dokumen Prosedur Personel (1 prosedur) - Dokumen Prosedur Tindak Karantina Tumbuhan (1 prosedur)

4) Formulir Berisi semua ruang lingkup yang diatur dalam system audit dan penilaian - Formulir fumigasi (± 47 formulir) - Formulir Kemasan kayu (± 47 formulir) - Formulir IKT (± 5 formulir) - Formulir Personel (± 3 formulir) - Formulir Tindak Karantina Tumbuhan (± 3 formulir)

3. Kegiatan Review Dokumen ke II Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi, memperbaiki dan menyusun ulang kembali dokumen sistem mutu dan pedoman registrasi sehingga pelaksanaan registrasi/penetapan pihak ketiga dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna serta implementasi diberbagai tempat di Indonesia dapat dilakukan dengan cara dan standar yang sama.


Penyelenggaraan Kegiatan Review Manajemen Skim Audit dilaksanakan pada tanggal 14 - 16 September 2016; bertempat di The Posters Hotel Mice beralamat di Jl. P.H.H. Mustofa No. 33A, (Jl. Suci) Neglasari, Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40124. Kegiatan difokuskan kepada membahas implementasi dari yang disesuaikan dengan Permentan No.43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dimana Fungsi Skim Audit Barantan masuk menjadi tugas Bidang Non Benih serta Nomenklatur Skim Audit Barantan (SAB) menjadi Sistem Audit dan Penilaian (SAP). Manajemen Review terdiri dari aspek teknis dan aspek strategis, yaitu hasil dari kegiatan ini akan di buat Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian. Dokumen yang dibahas adalah sistem manajemen mutu dan pedoman registrasi

23) Tindak Lanjut Temuan OPTK Hasil Pemantauan Berdasarkan hasil laporan pemantauan OPTK tahun 2016, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Melakukan beberapa tindak lanjut temuan OPTK berupa verifikasi, eradikasi dan tindakan lain yang diperlukan terhadap OPTK. 1) Kemampuan Menyebabkan kerusakan parah/ daya rusak tinggi 2) Merupakan OPTK Baru 3) Verifikasi tanaman inang 4) Klarifikasi keberadaan dan penyebaran 5) Penyebaran terbatas 6) Komoditas penting 7) Komoditas prioritas ekspor 8) Risiko menyerang komoditas unggulan 9) Kemungkinan penyelesaian dengan sumber daya dan anggaran yang ada Dengan keterbatasan sumber dana dan sumberdaya , dari 17 OPTK A1 dan 38 OPTK A2 yang dapat ditindak lanjuti 8 OPTK A1, dan sisanya direncanakan akan ditindaklanjuti pada tahun 2017

Tabel 5 Tindak lanjut temuan OPTK hasil Pemantauan 2016

No Spesies OPTK Tindak lanjut Hasil Kelompok Bakteri

1. Acidovorax citrulli Dilakukan verifikasi di Yogyakarta, tanggal 27-30 Desember 2016 pada komoditas Melon

Penelusuran sumber benih, Pengambilan sampel benih komersial di Toko Sarana Pertanian dan kemungkinan metode eradikasi Acidoforax citrulli yang diintegrasikan ke sistem quality control produsen benih

2. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus

Dilakukan verifikasi di Bandung 27-30 Desember 2016 pada komoditas Kentang

Pengambilan sampel tanaman bergejala di lapangan. Penyebaran dipengaruhi penggunaan bibit kentang tidak sehat

3. Dickeya chrysanthemi (=Erwinia chrysantemi)

Direncakan ditindak lanjuti tahun 2017

---

4. Dickeya zeae Dilakukan verifikasi di Lampung 20-23 Desember 2016 pada komoditas Nanas

Dapat dilakukan eradikasi dan pencegahan penyebaran dengan diitegrasikan dengan pengelolaan kebun di perusahan


5. Pantoea ananatis Dilakukan verifikasi di Mamuju (Mamasa) tanggal 27-30 Desember 2016 pada komoditas Padi

Pengambilan sampel tanaman bergejala di lapangan

6. Erwinia carotovora pv. atroseptica = Pectobacterium atrosepticum


---

7. Pseudomonas syringae pv. syringae


---

8. Rhodococcus fascians Direncakan ditindak lanjuti tahun 2017

---

Kelompok Cendawan 1. Tilletia indica Dilakukan verifikasi di Sumbawa

Besar tanggal 27-30 Desember 2016 pada komoditas Padi

Verifikasi dengan pengamatan di lahan dan dilakukan Pengambilan sampel Padi untuk di Uji di BBUSKP

2. Tilletia laevis cros cek data di BBKP Belawan Merupakan komoditas gandum eks impor dari Ukraina dan Moldova

3. Tilletia tritici cros cek data di BBKP Belawan Merupakan komoditas gandum eks impor dari Ukraina dan Moldova

4. Fusarium avenaceum Direncakan ditindak lanjuti tahun 2017

---

Kelompok Serangga 1. Trogoderma granarium Dilakukan eradikasi dengan

fumigasi MBr Dapat dieradikasi

Kelompok Tungau 1. Brevipalpus californicus Direncakan ditindak lanjuti tahun

2017 ---

2. Calacarus carinatus Direncakan ditindak lanjuti tahun 2017

---

3. Phyllocoptruta oleivora Direncakan ditindak lanjuti tahun 2017

---

Kelompok Virus 1. Cucumber green motle

mosaic tobamovirus (CGMMV)


---

2. Johnsongrass mosaic potyvirus


---

3. Maize dwarf mosaic potyvirus (MDMV)


---

24) Hasil Kepmen Terkait Keamanan Hayati Nabati

Pada tahun 2016 kebijakan KT dan KHN Bidang Keamanan Hayati Nabati yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian sebagai berikut:

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Pengakuan Terhadap Sistem

Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara

Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal

Tumbuhan Negara

Pemberian Izin Pemasukan Agens

Hayati

1. United States of America (92 komoditas)

2. Australia (77 komoditas) 3. South Africa

(15 komoditas)

1. Netherland (4 laboratorium) 2. Belgium (4 laboratorium) 3. China (12 laboratorium) 4. India (6 laboratorium)

Pemberian Izin Pemasukan Agens Hayati Agrobacterium Radiobacter Biovar


4. Argentina (10 komoditas)

5. Japan (1 komoditas) 6. France (20 komoditas)

5. Pakistan (4 laboratorium) 6. Argentina (3 laboratorium) 7. Ecuador (2 laboratorium) 8. Egypt (2 laboratorium) 9. Tunisia (5 laboratorium) 10.Turkish (15 laboratorium) 11.Chile (7 laboratorium) 12.Ukraine (1 laboratorium) 13.South Africa

(4 laboratorium) 14.Peru (1 laboratorium) 15.South Korea (10 laboratorium) 16.Thailand (9 laboratorium) 17.Vietnam (10 laboratorium) 18.Greece (4 laboratorium) 19.Japan (5 laboratorium) 20.Myanmar (1 laboratorium) 21.Uni Emirat Arab (2 laboratorium) 22.Austria (1 laboratorium) 23.Malaysia (9 laboratorium) 24.Spain (4 laboratorium) 25.Russia Federation (3 laboratorium) 26.Germany (2 laboratorium) 27.Brazil (7 laboratorium) 28.The Separate Customs Territory of

Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu (3 laboratorium)

29.Sri Lanka (2 laboratorium) 30.Italia (10 laboratorium)

1 CD-27 dari Jepang kepada PT. Fermentech Indonesia


BAB V PENINGKATAN KEPATUHAN, KERJASAMA DAN

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERKARANTINAAN

5.1. BIDANG KEPATUHAN Output Bidang Kepatuhan, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan untuk mendukung kepatuhan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 sebagai berikut :

5.1.1. Perumusan Kebijakan Pengawasan dan Penindakan (Wasdak) Karantina

Hewan, Tumbuhan dan Keamanan Hayati

NO JUDUL KEBIJAKAN NOMOR

1. Penyusunan Kode Etik PPNS Badan Karantina Pertanian

No.905/Kpts/HK.110/L/6//2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Kode Etik PPNS, Polsus dan Intelijen Badan Karantina Pertanian

2. Perpanjangan Nota Kesepahaman antara Badan Karantina Pertanian dengan tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

No. 3482/HK.320/I/IV/2016 dan No. Kerma/3/IV/2016 Tanggal 15 April 2016 tentang Perjanjian Kerjasama Badan Karantina Pertanian dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tentang Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan, Tumbuhan dan Keamanan Hayati di wilayah Perbatasan Darat NKRI.

3. Penyusunan Pedoman Kerja atas Perjanjian Kerjasama Barantan – TNI AD

No.6758/HK.220/L/7/2016 dan No. Kerma/6/VII/2016 tanggal 14 juli 2016 tentang Pedoman Kerja atas Perjanjian Kerjasama Badan Karantina Pertanian dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tentang Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan, Tumbuhan dan Keamanan Hayati di wilayah Perbatasan Darat NKRI.

4. Nota Kesepahaman antara Badan Karantina Pertanian dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

No.5121/HK.230/L/V/2016 dan No. PKS/14/V/2016 Tanggal 20 Mei 2016 tentang Perjanjian Kerjasama Badan Karantina Pertanian dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tentang Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan, Tumbuhan dan Keamanan Hayati di wilayah Perbatasan Laut antar Negara.

5. Penyusunan Juklak/Juknis Polsus Barantan

No. 1785/Kpts/OT.210/K/12/2016 Tanggal 16 Desember 2016 tentang Pedoman Kerja Polisi Khusus (polsus) Barantan .

5.1.2. Bimbingan Teknis Pengawasan dan Penindakan Pada tahun 2016 telah dilakukan bimbingan teknis pengawasan dan penindakan sebagai berikut :


No Kebijakan yang di Bimtekkan

Peserta/Lokasi/ Waktu/narasumber Resume Hasil

1. Sosialisasi Kebijakan Pengawasan dan Penindakan:

Peserta : 50 UPT 2 Pusat 10 Tim Pusat 4 Narasumber Lokasi : Wisma PP, Bogor Waktu : 20 – 22 Januari 2016 Narasumber : a. Pusdatin b. Lea Anumerta (

Pusdatin) c. Adityas Widjadjarto, MT

(Pusdatin)

o Tersosialisasinya aplikasi kewasdakan di lingkup Barantan.

o Aplikasi Kewasdakan (WASDAK) perkarantinaan dibuat untuk memperkuat system pelaporan terkait kegiatan preemptif, preventif dan represif di UPT KP yang tidak terakomodir di system aplikasi pelayanan utama karantina hewan (eqvet) dan karantina tumbuhan (eplaq).

a. Sosialisasi Aplikasi Wasdak

2. Bimbingan Teknis Penyidikan Pelanggaran

a. Bimtek Penyidikan UU No.16 Tahun 1992 (Perjadin)

BBKP Belawan (1x) (5-8 Januari 2016)

Penyidikan Pemasukan Buah Impor illegal yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan tumbuhan (Phytosanitary Cert/PC) serta buah Impor yang tidak sesuai dengan dokumen PC.

BBKP Surabaya (5-8 Januari 2016)


BBKP Surabaya (29 Januari 2016)

Pemusnahan Buah Impor Ilegal yang tidak dilengkapi dengan dokumen PC

BBKP Surabaya (15-17 Februari 2016)


BBKP Surabaya (25-27 Februari 2016)

Penyidikan terhadap pemasukan jagung melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya oleh 15 Perusahaan sebanyak 148.054.788 Kg.

BBKP Surabaya (3-5 Mei 2016)



BKP II Tarakan (1x)

Pembekalan kepada Personil TNI AD yang akan bertugas di wilayah Perbatasan Darat Antar Negara terkait Perkarantinaan.

BKP II Medan (1x)

Penyelidikan atas Pengaduan Masyarakat terkait Penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh Kepala UPT BKP II Medan.

BKP II Cilegon (1x) Penyidikan terhadap pemasukan jagung di wilayah BKP II Cilegon

BKP Tanjung Priok Membahas isu yang sedang berkembang dan kunjungan ke TPK yaitu TPK Graha Segara, TPK Koja dan New Priok Container Terminal 1 (NPCT 1).

SKP I Banda Aceh (1x) Bimbingan teknis penyidikan dan penindakan serta sosialisasi PKS Barantan dengan TNI AL

BKP I Padang (1x) Bimbingan teknis penyidikan dan penindakan serta sosialisasi PKS Barantan dengan TNI AL

BKP I Manado (1x) Bimbingan teknis penyidikan dan penindakan serta sosialisasi PKS Barantan dengan TNI AL

b. Pemantauan dan evaluasi Tindakan Pre emptif (29 OP)

Malinau (Kalimantan Utara), Bogor, Medan, Dumai, Yogyakarta, Makassar, Cirebon, Sukabumi, soreang dan Bekasi

c. Pemantauan dan Evaluasi Pegawasan Perkarantinaan (21 OP)

TB Asahan, Entikong, Pekan Baru, Payakumbuh, Ternate, Samarinda dan Yogyakarta

d. Monitoring Perbatasan (21 OP)

TB Asahan, Entikong, Pekan Baru, Payakumbuh, Ternate, Samarinda dan Yogyakarta

e. Pengawasan terhadap Kepatuhan Perkarantinaan (9 OP)

Belawan, Makassar, Cilegon, Surabaya, Bogor dan Tanjung Priok

Kegiatan dalam Rangka Tim Sapu Bersih Pungutan Liar

f. Menghadiri Rakernas (10 OP)

Bekasi, Surabaya, Yogya, Ternate dan Bekasi

g. Rapat Teknis dan Evaluasi Nasional (9 OP)

Surabaya, Yogya, Medan, Bandung dan Jakarta

3. Rapat Koordinasi Nasional KKIP :

Peserta : 95 Peserta dari Pejabat PPNS di

(Terlampir)


Temu Koordinasi Nasional PPNS

lingkungan Kementerian Pertanian (Barantan, Ditjen PSP, Ditjen Perkebunan,Ditjen Peternakan dan Badan Ketahanan Pangan );

Pejabat PPNS dari Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai);

Pejabat PPNS dari Kementerian Kesehatan (Kantor Kesehatan Pelabuhan);

Pejabat PPNS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BKSDA)

Pejabat PPNS dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (Badan Karantina Ikan);

Pejabat PPNS dari BPOM RI;

Pejabat PPNS dari Kementerian Perhubungan (Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara).

Lokasi : BUTMKP, Bekasi Waktu : 27-29 Januari 2016 Narasumber : Direktur Penindakan dan

Penyidikan Bea Cukai, Kemenkeu

Direktur Penyidikan dan Penindakan Imigrasi, Kemenkumham

Asisten Teritorial TNI AD Asisten Operasional TNI

AL Badan Reserse Kriminal

Mabes Polri Badan Intelijen Strategis,

BAIS Kepala Pusat KKIP

4. Evaluasi

Pelaksanaan MoU/PKS dalam rangka Penegakan Hukum terhadap

Lokasi : RR lantai I dan VIII Kantor Pusat Barantan Waktu : 16 Desember 2016 Narasumber :

(terlampir)


Pemasukan pangan strategis illegal kedalam Wlayah NKRI

Timnas Saber Pungli TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut Kepolisian Negara RI Metode: Paparan Capaian, Evaluasi dan Teleconference dengan UPT KP di wilayah Perbatasan dan dilanjutkan dengan pressconference

5. Pemusnahan MP illegal asal Tiongkok

Lokasi : IKH BBKP Soekarno Hatta Waktu : 8 Desember 2016 Saksi :

Pelaksanaan Kegiatan Pemusnahan MP OPTK sb: o Tanaman cabai (200

Karung), o Benih cabai (2000 gr); o Benih Bawang daun (5

kaleng @350gr); o Benih kacang tanah (500 gr);

Alasan Pemusnahan : o Berdasarkan hasil pengujian

laboratorium media pembawa tersebut terinfestasi Bakteri Erwinia chrysantemi yang merupakan Organisme Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK) Kategori A1.

o Berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan media pembawa tersebut tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (Phytosanitary Certificate/PC) dan Surat Ijin Pemasukan (SIP) dari Kementerian Pertanian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, terhadap media pembawa tersebut segera dilakukan tindakan karantina pemusnahan. Metode Pemusnahan : Di bakar dalam incenerator

6. Fasilitasi Pengawasan dan Penindakan

a. Fasilitasi Pengawasan

Peserta : Tim Pusat Lokasi : Whiz Hotel,

Terfasilitasinya atribut kewenangan PPNS, Polsus


PPNS, Intelijen dan Polsus KP

Bogor Waktu : 22 - 24 Juni 2016 Narasumber : Salahuddin SH., MHum

(Direktur Pidana, Ditjen AHU Kemenkumham)

M fajar, SH., MH (Kasubdit PPNS)

Etty NM., SH., MH (Kasi BE PPNS)

dan Intelijen Badan Karantina Pertanian

Terseleksinya Calon Peserta Diklat Intelijen Barantan TA 2016

Terseleksi Calon Peserta Diklat PPNS Barantan TA 2016 yang akan diajukan kepada Kemenkumham RI untuk dipilih sebagai Calon Tetap Peserta Diklat PPNS TA 2016

b. Kegiatan Fasilitasi PPNS, Intelijen dan Polsus KP

Peserta : Tim Pusat Lokasi : Whiz Hotel, Bogor Waktu : Narasumber : Salahuddin SH., MHum

(Direktur Pidana, Ditjen AHU Kemenkumham)

M fajar, SH., MH (Kasubdit PPNS)

Etty NM., SH., MH (Kasi BE PPNS

Registrasi Calon Penyidik dan PPNS yang mutasi

Akselerasi penyelesaian kelengkapan administrasi PPNS di Kemenkumham

c. Kegiatan Fasilitasi PPNS, Intelijen dan Polsus KP

Peserta : Tim Pusat dan UPT Lokasi : Fave Hotel Waktu : Narasumber : BIN Direktorat Penyidikan

Ditjen Imigrasi Direktorat Intelijen Ditjen

Bea Cukai Baintelkam Polri

Teknik membangun jaringan Teknik menyusun anggaran

peyelidikan dan penyidikan dalam penanganan kasus/perkara

Sistem intelijen Bea cukai dan mekanisme laporan dan system early warning kepada instansi terkait

Teknologi Intelijen

d. Sertifikasi ISO 9001:2015

Waktu Pelasksanaan : 11 Maret s. d 30 September 2016.

Pihak Konsultan : PT Bintang Solusi Utama

Sertifikasi oleh PT BSI Group Indonesia

Serah terima sertifikat ISO 9001:2015 telah dilakukan oleh PT BSI Grup Indonesia kepada Kepala Badan Karantina Pertanian pada 26 September 2016

Ruang lingkup ISO 9001:2016 meliputi Bidang Kepatuhan Perkarantinaan, Kerjasama Perkarantinaan dan Informasi Perkarantinaan di lingkup Pusat KKIP

7. Sosialisasi Perjanjian Kerjasama Barantan dengan TNI/AL dan Pedoman Kerja atas Perjanjian Kerjasama Barantan dengan TNI AD

Sosialisasi Pedoman Kerjasama Barantan dengan TNI Angkatan Darat/Angkatan Laut dan Sosialisasi Pedoman Kerja Atas Perjanjian Kerjasama Barantan


dengan TNi Angkatan Darat di wilayah Perbatasan RI

a. SKP Kelas I TB Asahan

Waktu Pelaksanaan: 21 – 23 September 2016 Lokasi : Tanjung Balai Asahan Agenda : Sosialisasi PKS Peserta : 1. Prajurit TNI AD

b. SKP Kelas I Entikong

Waktu Pelaksanaan: 21 – 23 September 2016 Lokasi : Tanjung Balai Asahan Agenda : Sosialisasi PKS Peserta :

Prajurit TNI AD

c. BKP Kelas I Pekan Baru

Waktu Pelaksanaan: 9-11 November Lokasi : Yonif Pekan Baru Agenda : Rakor Pengawasan Barang Ilegal di Wilayah Perbatasan Antar Negara

Rumusan Hasil Rakor Adalah sebagai berikut: a. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, pemahaman, langkah dan tindakan yang diambil oleh instansi/lembaga terkait terhadap pemasukan pangan secara illegal (penyelundupan) dari luar negeri melalui pelabuhan/perairan di wilayah Riau, khususnya komoditi pertanian, baik yang dicegah oleh pihak TNI-AL, Polair, Bea dan Cukai (bilamana masih berada di wilayah perairan) maupun TNI-AD (bilamana sudah berada di daratan), baik di tempat maupun di luar tempat pemasukan yang ditetapkan; a. Sesuai Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, bahwa tindakan karantina yang dilakukan oleh Petugas Karantina terhadap komoditi pertanian hanya dapat dilakukan di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, sedangkan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan merupakan kewenangan PPNS melalui kegiatan penyidikan, mengingat hal tersebut sudah


merupakan penyimpangan/ pelanggaran karena tidak sesuai dengan persyaratan karantina;

b. Dalam Tahun 2016 ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BKP Kelas I Pekanbaru sedang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana karantina terhadap pemasukan bawang merah dari luar negeri melalui Pelabuhan Bengkalis, Riau hasil penegahan Bea dan Cukai Bengkalis yang diserahkan kepada BKP Kelas I Pekanbaru, baik dokumen, barang bukti maupun pelakunya;

c. Untuk menghindari terjadinya penolakan/pengembalian (P-19) atas berkas perkara penyidikan tindak pidana oleh pihak Kejaksaan (Negeri/Tinggi), baik yang dilakukan oleh Penyidik Polri maupun oleh PPNS, diimbau untuk segera melakukan koordinasi, konsolidasi dan komunikasi antara Penyidik/PPNS dengan Jaksa Penuntut Umum sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), sehingga dapat memperoleh berbagai informasi berkenaan proses penyidikan itu sendiri termasuk kelengkapan berkas perkaranya;

d. Dalam upaya memberikan efek jera kepada pelaku (penyelundup), langkah penegakan hukum (tindakan represif) oleh PenyidikPolri maupun PPNS Karantina dilakukan secara komprehensif, tidak hanya pada kurir/supir (yang membawa/ mengangkut), tetapi kepada pemiliknya (pembeli/penerimanya);

e. Penetapan kuota impor


(pemasukan) bawang merah dari luar negeri merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan, sedangkan Kementerian Pertanian memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Perdagangan;

f. Dampak yang timbul terhadap manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak sehat (seperti karena cemaran kimia, mikroba dan logam berat), dapat terjadi pada jangka pendek maupun jangka panjang (di atas 5 tahun), sehingga perlu kehati-hatian dalam mengkonsumsi pangan, khususnya yang berasal dari luar negeri (impor);

g. Dalam proses penyidikan tindak pidana, termasuk tindak pidana di bidang karantina hewan dan karantina tumbuhan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) dapat terjadi, dengan beberapaalasan, yaitu : 1) Tidak cukup bukti; 2) Tersangka meninggal

dunia; dan 3) Bukan merupakan tindak

pidana. h. Proses pemberian ijin

pemusnahan dari pihak Pengadilan agar menggunakan skala prioritas, khususnya komoditi pertanian yang mudah busuk/rusak atau yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan akibat tercemar hama penyakit hewan maupun organisme pengganggu tumbuhan.

i. Dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Penanganan Pemasukan pangan ilegal dari luar negeri dengan coordinator (leading sector) Balai Karantina


Pertanian Kelas I Pekanbaru dan keanggotaannya meliputi instansi/lembaga terkait, seperti Bea dan Cukai, TNI-AL, TNI-AD, Polair, Polres, termasuk Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota Pekanbaru, sehingga kegiatan pengawasan dan penanganan atas pemasukan pangan illegal dapat dilaksanakan secara terpadu.

j. Terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam menyikapi maraknya pemasukan komoditi pertanian secara illegal di wilayah pekanbaru, Riau, yaitu : 1) Melakukan kegiatan pre-

emtif (mengedukasi masyarakat) pada semua elemen masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, seminar dan bentuk kegiatan lainnya yang dilakukan secara berkesinambungan;

2) Melakukan kegiatan preventif (mencegah masyarakat melakukan pelanggaran), antara lain melalui patroli pantai, baik secara rutin maupun insidentil bersama kementerian/lembaga terkait lainnya;

k. Melakukan penegakan hukum (low enforcement) secara professional untuk memberikan efek jera kepada pelaku sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

d. BKP Kelas II Ternate

Waktu Pelaksanaan: 19-22 Oktober 2016 Lokasi : Agenda : Sosialisasi PKS Peserta : Prajurit TNI AD

-


5.1.3. Laporan Tindak Lanjut Pelanggaran UU No 16 Tahun 1992 Lingkup Badan Karantina Pertanian :

Kasus-kasus penegakan hukum dilingkup Badan Karantina Pertanian pada tahun 2016 secara terperinci sebagai berikut :

NO UPT KH/ KT Kasus Yang

Ditangani Jumlah Status

1 BKP Kelas II Mataram

KH Antar Area Ayam petelur afkir

2.150 ekor P21

2 BKP Kelas II Mataram

KH Antar Area Ayam petelur afkir

1.098 ekor P21

3 BKP Kelas II Cilegon

KH Antar Area (Penyeberangan) Burung tidak berdokumen

513 ekor P21

4 BKP Kelas I Batam

KH Antar Area Sarang Walet

Proses

5 BKP Kelas I Batam

KH Antar Area Monyet, Siamang, musang

1, 1 dan 2 ekor Proses

6 BKP Kelas I Batam

KH Antar Area Daging Celeng

1.800 Kg Proses

7 BKP Kelas I Batam

KH Impor Beras

25 Ton Proses

8 BKP Kelas I Batam

KH Antar Area Burung

80 Ekor 8 P

9 BKP Kelas I Batam

KH Impor Daging Sapi (Alana) eks India

25 Kg 8 P

10 BKP Kelas I Batam

KH Impor Daging Sapi (Alana) eks India

6,3 Kg 8 P


KT Impor Bibit Nenas

400 Batang 8 P


KT Impor Bibit Bunga Adenium

10 Batang 8 P


KT Impor Bibit Bunga Garbera

2 Batang 8 P


KT Impor Bibit Bunga Anggerek

18 Batang 8 P


KT Impor Bunga Potong

16 Batang 8 P

16 BBKP Soetta KH Impor Love bird dan wambi

23 dan 22 ekor P21

17 BBKP Soetta KH Impor Kura-Kura

58 ekor Proses

18 BBKP Soetta KH Impor Burung Cicak dan

13 dan 10 ekor P21


Wambi 19 BBKP Soetta KT Impor

Tanaman Kurma 25 Batang

Bibit Proses

20 BKP Kelas II Yogyakarta

KH Antar Area Burung Jalak uren, murai batu, pleci, kenari, bayeman dan cucak jenggot

24 ekor SP3

21 BBKP Surabaya

KT Impor Buah Apel, Huzlenut, kurma merah, pear

Buah apel 360 karton @ 5 kg = 1.800 kg ; huzle nut 4 karton @ 15 kg = 900 kg dan kurma merah 5 karton @ 13,5 kg dicampur dengan buah pear dalam 1 kontainer 40 feat

Proses

22 BBKP Surabaya

KT Impor Buah Apel, Huzlenut, kurma merah, pear

Jeruk sebanyak 7.367 kolli = 66.303 kg yang dicampur dengan buah pear dalam 3 (tiga) kontainer 40 feat, dan buah apel sebanyak 5.348 kolli = 85.739 kg yang dicampur dengan buah pear dalam 5 kontainer 40 feat

P21

23 BKP Kelas I Jambi

KT Antar Area Bawang Merah

686 Karung P21



1.000 Karung P21



2.215 Karung P21



P21


KH Antar Area Burung

368 Ekor Proses



1.958 Kg Proses



2.807 Kg P21

30 BKP Kelas II KH Antar Area 16.370 Kg atau Proses


Cilegon Kulit Sapi sebanyak 130 ikat/koli

31 BKP Kelas II Tarakan

KH Impor daging merk allana, jantung, tulang dan hati sapi,daging ayam, sosis ayam, nuget ayam, burger lembu, bakso ayam

merk Allana sebanyak 700 Kg, sosis 1.200 Kg, hati sapi 150 Kg, babat sapi 250 Kg, tulang sapi 900 Kg dan paru-paru sapi 4 kotak

Proses


KH Impor daging merk allana, jantung, tulang dan hati sapi, daging ayam, sosis ayam, nuget ayam, burger lembu, bakso ayam

1.773 Kg Proses


KH Impor Daging Merk Allana Sosis ayam

313 Kg, 263 Bungkus

Proses


KH Impor Daging Merk Allana

162 Kg Proses


KH Antar Area Cucak Hijau

317 Ekor Proses



120 Kg Proses



800 Kg Proses

38 SKP Kelas I Banda Aceh

KT Impor Bawang Merah

34 Ton P21



34 Ton P21


KT dan KH

Impor Bawang Merah, Ayam Siam, Elang, Murai

22,5 Ton, 94 ekr,

1 ekr, 15 ekr

P21



9 Ton P21



50 Ton P21

Sumber : PK2IP

5.1.4. Pengaduan Masyarakat (37 pengaduan Masyarakat melalui SMS/Surat/Laporan Langsung) Dasar Hukum : Skep Ka Badan No 185/Kpts/OT.160/L/2/2014 tanggal 19 Februari 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Operasional Karantina Hewan


NO BULAN UNIT PELAKSANA TEKNIS EKSTERNAL INTERNAL

1 JANUARI BBKP Surabaya 4 - BBKP Belawan 1 -

2 FEBRUARI NIHIL - - 3 MARET BBKP SURABAYA - -

BKP Kelas I Medan 1 1 PT Waringin Internusa Jasa Pratama 1 -

4 APRIL BBKP Surabaya 2 - BBKP Belawan 1 -

5 MEI BBKP Surabaya 1 - BBKP Tanjung Priok 1 - BKP Kelas I Medan - 1

6 JUNI

BKP KELAS I Medan - 1 BBKP Tanjung Priok 2 - Pusat Karantina Tumbuhan (KT) - 1 SKP Kelas II Tanjung Pinang 1 1 BKP Kelas I Batam 1 - BKP Kelas I Semarang - 1 BBKP Belawan 1 - Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian - 1

SKP Kls I Timika - 1 7 JULI SKP Kls I Ambon - 1 8 AGUSTUS SKP Kls I Ambon - 1

9 SEPTEMBER

BKP Kelas II Cilegon 1 - BBKP Makassar 1 - BKP Kelas II Palu 1 - BBKP Belawan - 1

JUMLAH = 20 11

5.2. BIDANG KERJASAMA PERKARANTINAAN

5.2.1. Kerjasama Internasional Ruang lingkup bentuk kerjasama internasional adalah kerjasama bilateral, kerjasama regional dan kerja sama multilateral. Kerjasama secara internasional dalam rangka pengembangan kerangka prinsip-prinsip Sanitary and Phytosanitary (SPS) dalam perdagangan produk pertanian secara global. Beberapa capaian kerjasama internasional sebagai berikut :

A. Kerjasama Bilateral

1. Partnership Arrangment between Indonesia Agriculture Quarantine Agency

and Australian Government Department of Agriculture and Water Resource on Implementation of Electronic Certification


Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Australian Government Department of Agriculture and Water Resource melakukan kerjasama di bidang pertukaran data (electronic certification) merupakan pertukaran informasi elektronik terkait kualitas, keamanan dan kiriman produk pertanian antara otoritas kompeten kedua negara yang setara dengan sertifikasi manual. Electronic certification ini merupakan bentuk yang akan menggantikan sistem pertukaran data secara kertas. Penggunaan electronic certification secara signifikan akan memperkuat keamanan sertifikasi dan merupakan tindakan yang efektif untuk menghindari pemalsuan dokumen. hal ini akan memastikan higienitas dan keamanan perdagangan pertanian antara kedua negara dan menyediakan data real time dalam hal fasilitasi pengeluaran barang khususnya di tempat pemasukan. Menyediakan data real time dalam hal fasilitasi pengeluaran barang khususnya di tempat pemasukan.

2. Perundingan SPS dalam Kerangka Putaran ke-10 IE FTA pada tanggal 25-26

Mei 2016 di Interlaken, Swiss EFTA akan menyiapkan Draft Proposal SPS yang akan disampaikan kepada sekretariat IE FTA di Jakarta dan Barantan pada akhir Juli 2016. Indonesia mengusulkan agar ketentuan SPS IE FTA mencakup Ketentuan SPS WTO Agreement: Technical Consultation, Technical Assistance, Contact Point, Certificate, Import Check, Risk Analysis, Regionalisation, Equivalence and Contact Point Indonesia juga mengusulkan agar ketentuan SPS IE FTA berada di bawah TIG Agreement dengan cukup satu Pasal terdiri dari sejumlah Paragraf/Teks. Indonesia akan melakukan pembahasan internal dengan K/L terkait dan akan melakukan intersepsi dengan EFTA melalui teleconference dan email sebelum perundingan ke-11 bulan September 2016.

3. Perundingan Indonesia Australia Comprehensive Economic partnership

Agreement (IA CEPA) Ke-4 pada tanggal 22-26 Agustus 2016 di Sydney, Australia. Perundingan untuk masing-masing sektor dilakukan secara parallel dan Badan Karantina Pertanian ditunjuk sebagai lead sub negotiator untuk Sanitary and Phytosanitary (SPS) yang berada dibawah perundingan Trade in Goods (TIG). Perundingan TIG dipimpin oleh Bapak Djatmiko Bris Witjaksono dari Kementerian Perdagangan dan pihak Australia dipimpin oleh Mr. Peter Robers. Pembahasan di Kelompok Sub Negosiasi SPS dan TBT Pembahasan di Kelompok Sub Negosiasi Sanitary and Phytosanitary (SPS) dan Technical Barrier to Trade (TBT) masih menjadi satu, mengingat lead negotiator Australia untuk TBT dan SPS adalah orang yang sama dan juga mempertimbangkan tidak hadirnya BSN selaku lead negotiator untuk TBT. Dalam pembahasan tersebut pihak Australia diwakili oleh Mr. James Nation dari Departement of Foreign Affairs and Trade dan pihak Indonesia untuk TBT diwakili oleh Dr. Ir. Ngakan Timur Antara dari Kementerian Perindustrian, sedangkan untuk SPS diwakili oleh Dr. Sophia Setyawati dari Badan Karantina Pertanian. Sesuai kesepakatan pada perundingan IA CEPA ke-3 di Yogyakarta, pihak Australia berjanji akan menyusun draft text untuk chapter SPS dan TBT dengan mengacu pada chapter SPS dan TBT di ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Dalam pembahasan draft text chapter TBT, pihak Australia menyampaikan bahwa draft text yang mereka kirimkan masih sama dengan text TBT di AANZFTA dan belum dilakukan modifikasi. Mereka membuka kesempatan untuk menyusun artikel sesuai dengan kesepakatan bilateral dengan area yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Pihak Indonesia, diwakili oleh Kementerian Perindustrian, menyampaikan bahwa draft yang diusulkan pihak Australia


tersebut belum sempat dibahas dengan K/L terkait sehingga belum ada pembahasan internal, namun disampaikan pentingnya menambahkan substansi terkait global value chain untuk mencapai standard yang tinggi dan menekankan pentingnya kerjasama dan konsultasi kedua belah pihak. Dalam pembahasan draft text chapter SPS, pihak Indonesia telah menyusun counter draft sementara untuk pembahasan awal dengan pihak Australia. Draft tersebut merupakan kombinasi draft text perundingan AANFTA, Malaysia Australia FTA (MAFTA) dan Thailand Austalia FTA (TAFTA). Secara umum pihak Australia menerima draft yang sudah diusulkan oleh Indonesia, dan disepakati untuk dibahas kembali masing-masing secara internal dengan K/L terkait. Saat ini sudah ada forum dibawah MoU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang juga membahas isu-isu SPS. Kedua belah pihak juga memiliki pemahaman yang baik tentang penerapan SPS di masing-masing pihak, sehingga disepakati untuk memasukkan substansi tersebut kedalam draft text chapter SPS ini. Pihak Australia akan segera menyusun revisi draft text SPS dan TBT untuk disampaikan kepada pihak Indonesia, dan jika memungkinkan pembahasan dapat dilanjutkan secara intersessional melalui video-conference ataupun pertemuan di Jakarta. Intersessional meeting tersebut akan dilakukan sebelum pelaksanaan perundingan IA CEPA ke-5.

4. Pertemuan 12th Indonesia - Singapura Agri-Business Sub Working Group

Meeting pada tanggal 31 Agustus - 1 September 2016 di Singapura. Pertemuan membahas peluang ekspor/impor produk pertanian yang dapat dilakukan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia oleh kedua Negara.

5. Pertemuan 3rd Joint Border Committee Indonesia – Papua New Guinea 10-

11 November 2016/PNG Progress MoU on Collaborative Animal and Plant Quarantine Activities. Pihak Indonesia menyampaikan bahwa MoU telah dibahas dan secara substansi telah disetujui kedua belah pihak pada saat pertemuan Special session on border Issue bulan Juli 2016 di bali. Co-chair PNG menyampaikan bahwa MoU tersebut saat ini sudah dalam proses di national Agriculture Quarantine and Inspection Authority. Kedua Negara sepakat penandatangan MoU tersebut dapat diselenggarakan bersamaan dengan seremoni pembukaan PLB skow-wutung yang rencananya akan diselenggarakan pada akhir Januari atau Februari 2017 di PLB Skow-Wutung.

B. Kerjasama Regional

1. Pertemuan Sub-Committee on Sanitary and Phytosanitary (SC-SPS)

AANZFTA ke-5 berlangsung pada tanggal 14-16 Maret 2016 bersamaan dengan Pertemuan ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Agreement Joint Committee (AANZFTA-JC) ke-8 tanggal 13-18 Maret 2016

A. Reports from Each Country on the Progress Made in Implementing

Commitments under the Chapter (Articles 10.2 and 10.3) Perwakilan dari Badan Karantina Pertanian menyampaikan perkembangan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Australia dan juga Indonesia dengan New Zealand sebagai berikut:

Indonesia-Australia Sebagai tindaklanjut pertemuan Working Group on Agriculture, Food and Forestry Cooperation (WGAFFC) ke-19 yang telah dilaksanakan pada tanggal


10-12 Nopember 2015 di Canberra Australia, Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Pertanian Australia pada bulan Februari 2016 telah melakukan penandatanganan 2 (dua) dokumen integrasi Health Requirements (HR) dan Quarantine Protocols (QP), yaitu: Import Protocol For Productive Cattle From Australia Into Indonesia; dan Import Protocol For Productive Buffalo From Australia Into Indonesia. Penandatanganan protokol tersebut dalam rangka peningkatan populasi ternak dengan melakukan pemasukan sapi indukan dan kerbau dari Australia ke Indonesia. Ucapan terima kasih kepada pihak Australia atas telah selesainya import risk analysis untuk mangga Indonesia. Saat ini Indonesia sedang dalam proses melengkapi persyaratan yang diminta Australia agar dapat menerbitkan biosecurity import condition (BICON). Prioritas komoditas hortikultura Indonesia untuk akses pasar ke Australia setelah buah mangga adalah buah naga (dragon fruits) dan dalam waktu dekat Indonesia akan menyampaikan informasi teknis untuk keperluan import risk analysis.

Indonesia-New Zealand Ucapan terima kasih kepada Pemerintah New Zealand atas program kerjasama di bawah Memorandum of Understanding (MOU) on Agricultural Cooperation antara New Zealand dan Indonesia, yaitu program Peningkatan Pelayanan Karantina Pertanian/Agricultural Quarantine Services Improvement (AQSI), dengan 6 (enam) output prioritas, yaitu pelatihan mengenai: risk based approaches and risk based operations strategy recommended to GOI (Short term outcome 1), Laboratory Information Management System (LIMS) scoped and designed (Short term outcome 1), pesticide residue testing of fresh food (Short term outcome 2); heavy metal testing of fresh food (Short term outcome 2); accreditable mealybug diagnostics (Short term outcome 3), dan mite diagnostics (Short term outcome 3).

B. Changes to Institutional Frameworks and SPS Legislation

Perwakilan dari Badan Karantina Pertanian menyampaikan perkembangan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 04/2015 tentang PSAT yang telah berlaku efektif sejak 17 Februari 2016 dan menyampaikan terima kasih kepada negara anggota AANFTA yang telah mengajukan permohonan pengakuan sistem pengawasan keamanan pangan dan registrasi laboratorium keamanan pangan, serta menghimbau negara anggota yang belum mengajukan agar segera mengajukan permohonan untuk menghindari hambatan yang tidak diperlukan dalam perdagangan. Perwakilan dari Badan Karantina Pertanian juga menyampaikan mengenai Permentan No. 58/2016 sebagai pengganti Permentan No. 139/2014 dan No. 02/2015 terkait Karkas, Daging dan Produk Olahannya.

C. Presentation on Electronic Certification (e-Cert)

Australia, New Zealand dan Sekretariat ASEAN mempresentasikan mengenai pentingnya Electronic Certification (eCert) untuk memfasilitasi dan mengamankan perdagangan melalui penyediaan sertifikat secara paperless. Perwakilan Badan Karantina Pertanian menyampaikan bahwa Indonesia saat ini sedang melakukan uji coba eCert dengan Belanda, sedangkan dengan Australia dan New Zealand masih dalam tahap pembahasan harmonisasi sistem.

D. Update on ASEAN Harmonisation of SPS Standards

Sekretariat ASEAN memaparkan update harmonisasi standar SPS ASEAN termasuk kegiatan dan inisiatif yang terkait dengan SPS dibawah Kerjasama


ASEAN di bidang Pangan, Pertanian dan Kehutanan. Australia dan New Zealand menyatakan kesediaan untuk berkerjasama dengan badan ASEAN di bawah SOM-AMAF dalam pengembangan standar-standar pertanian untuk meningkatkan proses transparansi, dan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan serta untuk mendukung integrasi dan akses pasar.

E. New Proposed ECWP Sanitary and Phytosanitary Regulatory Cooperation

Perwakilan dari Badan Karantina Pertanian menyampaikan informasi mengenai 2 (dua) proposal yang telah diusulkan pada Pertemuan SC-SPS AANZFTA sebelumnya di Bandung, yaitu:

Capacity Building on Developing Surveillance System of Fruit Flies for

ASEAN Member States. Proposal ini mendapatkan dukungan dari semua negara anggota AANZFTA yang hadir. Hasil pertemuan menyepakati dan meminta Indonesia, Australia dan Selandia Baru untuk mengembangkan lebih lanjut rincian proposal, dan secara intersesional mengidentifikasi hubungan dan kemungkinan penggabungan proposal ini dengan program ASEAN Regional Diagnostic Network (ARDN).

Capacity Building on Import Risk Analysis or Import Health Standard

focusing on the Determination of Appropriate Level of Protection for ASEAN Member States. Pertemuan sepakat untuk menunda proposal ini sampai proyek Import Health Standard (IHS) New Zealand Tahap 2 selesai, mengingat ada beberapa bagian dalam proposal yang bersinggungan dengan proyek IHS New Zealand. Pertemuan menyepakati dan meminta Indonesia untuk menyempurnakan isi proposal tersebut untuk selanjutnya dibahas kembali pada Pertemuan berikutnya.

2. Perundingan ke-8 SWG-SPS Regional Comprehensive Economic

Partnership Trade Negotiation Commettee pada tanggal 14-18 Juni 2016 di Auckland, New Zealand Indonesia telah menyampaikan presentasi Non Paper dengan judul Implementasi Article i) Equivalence (Art. 5), ii) Adaptation to Regional Conditions, including Pest- or Disease Free Areas and Areas of Low Pest Disease Prevalance (Art. 6), iii) Risk Analysis (Art. 7), and iv) Transparency (Art. 11) in the SPS Chapter of RCEP Agreement, kepada anggota untuk memberikan lebih banyak informasi mengenai pentingnya artikel tersebut dalam mengelola resiko hama dan penyakit sekaligus menjadi alat fasilitasi kelancaran perdagangan. Progres hasil perundingan SPS SWG meliputi: 1 Paragraf dari Artikel 1 (Objectives), 3 Paragraps dari Artikel 5 (Equivalence); dan 1 dari Artikel 7 (Risk Analysis). Beberapa paragraph telah disepakati meskipun demikian karena masih ada 1 negara yang masih tetap pada posisi awal untuk tidak meyetujui beberapa artikel SPS Chapter. Hasil tersebut lebih baik dibandingkan hasil perundingan putaran ke 7 SPS SWG di Perth bulan April 2016.

3. Pertemuan RCEP Sub Working Group ke-9 pada tanggal 15-19 Agustus

2016 di Ho Chi Minh, Viet Nam ASEAN menyampaikan proposal untuk menggabungkan Artikel 8 (Certification), 9 (Import Check), dan 10 (Audit) menjadi 1 (satu) Artikel dengan judul “Audit, Certification, and Import Checks”. Terhadap usulan proposal ASEAN ini, Pertemuan menyepakati untuk membahas lebih lanjut ketiga Artikel dimaksud


pada pertemuan berikutnya, termasuk mengenai keputusan apakah ketiga artikel tersebut akan digabungkan menjadi 1 (satu) artikel atau mempertahankan sebagai artikel independen. Negara AFPs akan mempelajari proposal usulan ASEAN dan akan menyampaikan posisi mereka pada tanggal 1 Oktober 2016. Negara AFPs mencatat posisi Jepang dan Korea mengenai pengaturan kelembagaan keseluruhan Komite/Sub-Komite SPS, dan menyepakati untuk melanjutkan pembahasan dan menyiapkan posisi untuk draft text Artikel 16 (Sub-Committee on SPS Measures). Pertemuan berhasil menyepakati Paragraf 1, 5 dan 8 pada Artikel 11 (Transparency). Pertemuan menyepakati Pertemuan RCEP SWG-SPS ke-10 akan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Pertemuan RCEP TNC ke-15 di Tianjin, China dengan pengaturan tanggal sebagai berikut: ASEAN Caucus dan AFPs Caucus : 17 Oktober 2016 10th SWG-SPS (Plenary Meeting) : 18-21 Oktober 2016

4. the 10th Meeting of RCEP Sub Working Group on SPS (RCEP SWG-SPS)

pada tanggal 18-21 Oktober 2016 di Tianjin, Cina a. Pertemuan berhasil menyepakati Paragraf 1, 5 dan sub paragraf 3 pada

Artikel 16 (Sub Committee on SPS Measures), serta paragraf 3 pada Artikel 5 (Equivalence);

b. Korea dan Jepang dapat menerima Artikel 16. Sub Committee on SPS apabila Sub Committee on SPS tersebut berdiri sendiri dan melapor langsung ke Joint Committee;

c. ASEAN Sekretariat akan mencari informasi mengenai penataan kelembagaan RCEP terutama terkait dengan Terms of Reference (ToR) and Rules of Procedures (RoP), apakah RCEP akan memiliki RoP yang berlaku untuk semua Sub Committee;

d. ASEAN Free Trade Partners/AFPs akan berkonsultasi dengan WGLII mengenai istilah “Mutatis Mutandis” dan penggabungan Annex A Perjanjian SPS ke dalam Chapter SPS RCEP;

e. New Zealand akan menyediakan contoh implementasi paragraf 2 Artikel 5 (Equivalence), dan contoh penilaian permohonan pengakuan kesetaraan dan penentuan kondisi regional sebelum putaran perundingan berikutnya;

f. Masih terdapatnya posisi beragam dari AFPs terhadap usulan ASEAN untuk menggabungkan Artikel 8 (Certification), 9 (Import Check) dan 10 (Audit) menjadi satu artikel dengan judul "Audit, Certification And Import Check".

g. Korea menegaskan akan lebih bersifat fleksibel pada putaran perundingan berikutnya ketika Artikel 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 dibahas di bawah artikel yang meliputi kerjasama dan komunikasi untuk kemajuan jalannya negosiasi. Pertemuan menyepakati Pertemuan RCEP SWG-SPS ke-11 akan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Pertemuan RCEP TNC ke-16 pada bulan Desember 2016 di Tangerang, Indonesia dengan pengaturan tanggal sebagai berikut: Hari 1 : ASEAN Caucus dan AFPs Caucus (paralel); Hari 2-5 : SWG-SPS (Plenary Meeting) Disela-sela Pertemuan, Brunei Darussalam memaparkan non-paper terkait pengecualian persyaratan Halal dari Artikel terkait Audit pada Chapter SPS. Menindaklanjuti hasil kesepakatan the Intersessional Meeting of the RCEP SWG-SPS, Badan Karantina Pertanian akan melakukan Rapat Koordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk membahas beberapa hasil kesepakatan Pertemuan RCEP SWG-SPS ke-10, sebagai bahan negosiasi pada Pertemuan RCEP SWG-SPS ke-11 di Tangerang, Indonesia.


5. Eleventh Meeting Of The RCEP Sub-Working Group On Sanitary And Phytosanitary Measures (11TH RCEP SWG-SPS) pada tanggal 6-10 Desember 2016 di BSD, Tangerang, Indonesia Sejak terbentuknya hingga saat ini, Pertemuan the Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiating Committee (RCEP) telah dilakukan sebanyak 16 (enam belas) putaran. Dalam kerjasama kemitraan RCEP ini, 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN dan 6 (enam) negara mitra dagang ASEAN (ASEAN Free Trade Partners/AFPs) yaitu Australia, India, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan New Zealand melakukan kerjasama di bidang perdagangan barang dan jasa, investasi, kerja sama ekonomi dan teknis, hak kekayaan intelektual, pengaturan persaingan, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Dalam pertemuan RCEP yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali setahun, diadakan pertemuan 7 (tujuh) Working Group yang berada di bawah kerangka kerjasama RCEP, yaitu Working Group on Trade in Goods (WGTIG), Working Group on Trade in Services (WGTIS), Working Group on Intellectual Property Right (WGIPR), Working Group on Investment (WGI), Working Group on Technical Economic and Cooperation (WGTEC), Working Group on Legal and Institutional Issues (WGLII), Working Group on Competition (WGC) serta 2 (dua) Sub-Working Group (SWG) yang berada di bawah WGTIG, yaitu Sub-Working Group on SPS (SWG-SPS) dan Sub-Working Group on STRACAP (SWG-STRACAP). Pertemuan the Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiating Committee (RCEP) ke-16 berlangsung pada tanggal 2-10 Desember 2016 di Indonesian Convention Exhibition, BSD, Tangerang, Indonesia. Petemuan dibuka secara langsung oleh Menteri Perdagangan, Bpk. Enggartiasto Lukita. Bersamaan dengan Pertemuan tersebut, berlangsung Pertemuan the 11th RCEP Sub Working Group on SPS (RCEP SWG-SPS) pada tanggal 6-10 Desember 2016. Dalam Pertemuan ini, 10 negara anggota ASEAN kembali mengadakan negosiasi dengan 6 (enam) negara mitra dagang ASEAN mengenai possible element dan proposed text untuk Chapter SPS. Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian kembali menjadi Chairman dalam Pertemuan ini. Pertemuan Sub Working Group on SPS ke-11 (the 11th RCEP SWG-SPS) diikuti oleh negara anggota ASEAN yaitu, Filipina, Indonesia, Laos, Malaysia, Brunei Darusalam, Singapura, Thailand, dan Vietnam (minus Myanmar dan Kamboja), dan 6 (enam) negara mitra dagang ASEAN, yaitu Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan dan New Zealand.

I. ASEAN Caucus for the 11th RCEP SWG-SPS, tanggal 6 Desember 2016 Pertemuan the 11th RCEP SWG-SPS didahului dengan ASEAN Caucus for the 11th

RCEP SWG-SPS pada tanggal 6 Desember 2016. ASEAN Caucus Meeting dihadiri oleh negara Filipina, Indonesia, Laos, Malaysia, Brunei Darusalam, Singapura, Thailand, dan Vietnam (minus Myanmar dan Kamboja). Pertemuan ini dipimpin oleh Dr. Arifin Tasrif, Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan, Badan Karantina Pertanian selaku Chairman untuk SPS ASEAN. Dalam ASEAN Caucus RCEP SWG-SPS ini negara anggota ASEAN secara aktif melakukan koordinasi dalam menyiapkan dan menyusun posisi ASEAN untuk Chapter SPS dalam menghadapi ASEAN Free Trade Partners/AFPs pada


pertemuan the 11th RCEP SWG-SPS yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-10 Desember 2016. Melalui forum ASEAN Caucus ini negara anggota ASEAN dapat memastikan bahwa artikel-artikel yang ada dalam Chapter SPS mengakomodir kepentingan ASEAN dalam meminimalkan dampak negatif yang dapat menghambat dan merugikan perdagangan negara anggota ASEAN di negara mitra dagang ASEAN (ASEAN Free Trade Partners/AFPs). Dalam Pertemuan ASEAN Caucus ini negara anggota ASEAN membahas mengenai consolidated text untuk proposed Articles 11-16 dengan mempertimbangkan hasil pembahasan dan kesepakatan pada Pertemuan RECP SWG-SPS ke-10 yang telah dilaksanakan pada tanggal 18-21 Oktober 2016 di Tianjin, Cina, serta dengan mempertimbangkan proposal yang diajukan oleh AFPs Dalam Pertemuan ASEAN Caucus dibahas mengenai Artikel 11. Transparency dengan hasil diskusi diantaranya sebagai berikut: - Paragraf 2: terkait kata “implementation” dan “application”, negara ASEAN

sepakat untuk menggunakan kata “application” karena kata ini secara umum digunakan ketika mengacu pada ketentuan SPS, sementara kata “implementation” digunakan ketika mengacu pada implementasi ketentuan dalam Perjanjian SPS;

- Paragraf 9: terkait pihak yang akan melakukan “emergency measures”, negara ASEAN berpandangan bahwa Pihak yang bertindak sebagai negara importir harus menotifikasi ke pihak terkait yang bertindak sebagai negara eksportir bilamana tindakan darurat (emergency measures) dilakukan;

Karena terbatasnya waktu, maka dalam Pertemuan ASEAN Caucus, Artikel lainnya, yaitu Artikel 12-16 tidak sempat dibahas.

II. The 11th RCEP SWG-SPS, tanggal 7-10 Desember 2016

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari negara ASEAN ((minus Myanmar dan Kamboja), dan 6 (enam) negara Mitra Dagang ASEAN, yaitu: Australia, China, India, Japan, Korea Selatan dan New Zealand. Pertemuan juga dipimpin oleh Dr. Arifin Tasrif, Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan, Badan Karantina Pertanian selaku Chairman untuk Sub Working Group on SPS. Pertemuan membahas mengenai beberapa usulan Artikel untuk Draft Chapter SPS, diantaranya yaitu Artikel: 11 (Transparency), 12 (Cooperation and Capacity Building); 13 (Technical Consultation); 14 (Contact Points and Competent Authorities); 15 (Implementation); dan 16 ([Sub]-Committee on SPS Measures), dengan hasil Pertemuan diantaranya sebagai berikut: a) Pada Pertemuan kali ini tidak ada satu artikel yang disepakati, namun

Pertemuan berhasil menyepakati 3 (tiga) paragraf, yaitu: Paragraf 4 Artikel 12 (Cooperation and Capacity Building); Paragraf 4 Artikel 14 (Contact Point and Competent Authorities); dan Paragraf 2 Artikel 16 ([Sub-] Committe on SPS Measures);

b) Pertemuan sepakat untuk mempertimbangkan pentingnya membuat satu artikel baru terkait Emergency Measures. Australia akan menyiapkan dan mensirkulasikan non-paper terkait hal ini untuk dibahas pada pertemuan selanjutnya;

c) Untuk pertemuan berikutnya, Korea Selatan akan menyiapkan dan mensirkulasi non-paper untuk menjelaskan posisinya terkait Artikel 5 (Equivalence), 6 (Adaptation to Regional Conditions, Including Pest – or Disease – Free Areas and Areas of Low Pest Disease Prevalence), 7 (Risk Analysis), dan 11


(Transparency). Sementara New Zealand akan menyiapkan dan mensirkulasi non-paper terkait Implementing Arrangement;

d) Pertemuan menyepakati beberapa Artikel untuk dibahas pada pertemuan berikutnya di Kobe, Jepang, dengan urutan sebagai berikut: Artikel 5 – Equivalence; Artikel 6 – Adaptation to Regional Conditions, Including Pest – or Disease –

Free Areas and Areas of Low Pest Disease Prevalence; Artikel 7 – Risk Analysis; Artikel 8, 9, 10 – “Audit, Import Checks and Certification”; Artikel 11 – Transparency; Artikel 14 – Contact Points and Competent Authorities; Artikel 4 – General Provision.

e) Pertemuan menyepakati Pertemuan RCEP SWG-SPS ke-12 akan dilaksanakan bersamaan dengan Pertemuan RCEP TNC ke-17 pada bulan Februari 2017 di Kobe, Jepang dengan pengaturan sebagai berikut: 26 – 27 Februari 2017 : ASEAN Caucus (2 hari) 27 Februari 2017 : AFPs Caucus (1 hari) 28 Februari – 3 Maret 2017 : SWG SPS Plenary (4 hari)

Tindak lanjut yang perlu dilakukan Indonesia sebagai lead sector SPS terkait hasil kesepakatan pertemuan the 11th RCEP Sub Working Group on SPS, diantaranya Badan Karantina Pertanian selaku lead institution perlu segera melakukan Rapat Koordinasi dengan beberapa instansi terkait dan SPS expert untuk membahas beberapa hasil kesepakatan Pertemuan 11th RCEP Sub Working Group on SPS, terutama untuk menyiapkan dan menyusun posisi Indonesia untuk beberapa possible article yang disepakati untuk dibahas pada Pertemuan RCEP SWG-SPS berikutnya di Kobe, Jepang, yaitu: Artikel 5 – Equivalence; Artikel 6 – Adaptation to Regional Conditions, Including Pest – or Disease – Free Areas and Areas of Low Pest Disease Prevalence; Artikel 7 – Risk Analysis; Artikel 8, 9, 10 – “Audit, Import Checks and Certification”; Artikel 11 – Transparency; Artikel 14 – Contact Points and Competent Authorities; dan Artikel 4 – General Provision. Keberadaan kerjasama SPS di bawah RCEP SWG SPS sangat penting bagi negara anggota ASEAN termasuk Indonesia dalam meminimalkan dampak negatif dari perdagangan Internasional. Indonesia. Sebagai lead sector untuk SPS di Indonesia, Badan Karantina Pertanian perlu berperan aktif dalam penyusunan Chapter SPS guna memastikan aturan yang ada dalam Chapter SPS mengakomodir kepentingan Indonesia dan ASEAN.

C. Kerjasama Multilateral

Pertemuan Committee on Agriculture Special Session (CoA-SS) dan Committee on Agriculture (CoA) ke-79 pada tanggal 7-10 Maret 2016, Jenewa, Awitzerland Pertemuan CoA-SS dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2016 di WTO, Jenewa. Pertemuan ini merupakan yang pertama pasca-Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Nairobi dan lebih bersifat housekeeping mengenai bagaimana mengelola proses perundingan pertanian ke depan, bukan untuk membahas substansi teknis dari outstanding issues dalam perundingan. Pada pertemuan tersebut Ketua CoA-SS Dubes Vangelis Vitalis (Selandia Baru) menyampaikan laporan mengenai hasil konsultasinya dengan 72 anggota dan kelompok runding, antara lain mengenai possible outcomes dari perundingan isu pertanian, tindak lanjut keputusan menteri pada KTM ke-10 di Nairobi, dan ppsisi umum anggota yang masih terpolarisasi; Dalam laporannya, beberapa area utama yang berhasil diidentifikasi dari proses konsultasi adalah sebagai berikut:


a. Special Safeguards Mechanism (SSM) dan Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) tetap menjadi prioritas bagi sebagian anggota. Sementara itu, posisi sebagian anggota lainnya terhadap isu ini juga masih belum berubah sejak sebelum KTM ke-10 dan terdapat dorongan untuk menyelesaikan outstanding issues sebiagai prioritas perundingan pertanian. Sesuai keputusan para Menteri pfada.KTM ke-9, isu PSH diharapkan dapat menghasilkan outcome sebelum KTTM ke-11, namun demikian masih terdapat sebagian anggota yang tidak terlalu optimis mengenai hal ini. Selain itu terdapat pandangan umum bahwa belum terdapat kejelasan mengenai hasil apa yang akan dicapai dari perundingan.

b. Pengurangan atau penghapusan Domestic Support (DS) di bidang pertanian, termasuk Cotton, dinilai sebagai salah satu .isu kunci yang diperkirakian dapat menjadi potential outcome pada KTM ke-11. Meskipun sebagian anggota menyayangkan tidak dicapainya kesepakatan mengenai jsu ini pada KTM ke-10, terdapat pandangan umum agar anggota dapat mengeksplorasi Isu DS ini sebagai possible outcome KTM ke-11.

c. Market Access (MA) dipandang sebagai isu prioritas oleh sebagian besar anggota. Selain itu, diharapkan tercapai penyelesaian mengenai Special Products (SP) dan Tropical Products (TP).

d. Pentingnya implementasi keputusan menteri pada KTM ke-10 terkait isu Export Competition oleh anggota secara tepat waktu dari dilaporkan perkembangannya dalam CoA. Selain itu, masih terdapat "unfinished businesstt dalam pilar EC, yaitu export credit.

e. Terdapat dorongan untuk melakukan negosiasi di seluruh pilar perundingan pertanian, sebagai bagian dari reformasi pertanian yang lebih luas di bawah Agreement on Agriculture (AoA).

f. Beberapa anggota juga mengangkat other issues untuk dibahas dalam perundingan, seperti export restriction, sanitary and phytosanitary (SPS), private standards, disiplin subsidi untuk btofuel dan bioenergy.

Pada pembahasan, secara umum masih terlihat beberapa perbedaan pandangan di antara anggota, yang antara lain sebagai berikut:

a. Sebagian anggota (Chile, Kolombia, Korea) menyampaikan bahwa prioritas kerja ke depan (way forward) adalah bagaimana mengimplementasikan mandat/keputusan KTM Nairobi dan Bali. Kredibilitas komite ini akan menjadi pertaruhan terkait dengan bagaimana anggota dapat menaati dan melaksanakan hasil-hasil dari keputusan menteri tersebut, seperti pengurangan subsidi ekspor.

b. Benih yang mewakili least developed countries (LDCs) dan Rwanda yang mewakili kelpmpok African, Caribbean and Pacific (ACP) juga menegaskan mengenat pentingnya sinkronisasi antara isu pertanian dan isu pembangunan, di mana special and differential treatment (S&D) bagi negara berkembang dan LDGs merupakan bagian Integral dari outcome perundingan pertanian. Kelompok LDCs dan Mali yang mewakili kelompok C-4 juga menekankan mengenai pentingnya implementasi dari keputusan-keputusan menteri termasuk akses duty free quota free (DFQF) bagi LDCs, pengurangan substansial domestic support, Cotton, dan isu lainnya di luar pertanian.

c. Beberapa negara maju (Australia; Selandia Baru, Norwegia), serta Brasil, Meksiko, dan Paraguay mengusulkah agara anggota dapat memprioritaskari penyelesaian “unfinished business" pada dua pilar pertaniah lainnya, yaitu ;DS


dan MA yang saling terkait, sebagaimana tertuang dalam Paragraf 31 Deklarasi Menteri Nairobi. Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Australia berpandangan bahwa prioritas perundingan isu pertanian sebaiknya juga merefleksikan; perkembangan perkembangan perdagangan terkini (today’s trade landscape), termasuk pembahasan mengenai isu-isu baru. Disampaikan pula perlunya pendekatan baru (fresh approach) dalam ' pembahasan isu SSM dan PSH dan mendorong anggota untuk rnengajukan proposal baru yang lebih konkrit untuk menghindari kebuntuan akibat posisi yang tidak barubah. Beberapa anggota juga menginginkan untuk mengaitkan pembahasan PSH dengan DS dan SSM dengan MA. Upaya pengkaitan ini mendapatkah penolakan dari sebagian anggota negara berkembang, seperti Filipina dan Aifrika Selatan.

d. Indonesia mewakili G-33 menyampaikan pandangan bahwa anggota perlu memanfaatkan momentum capaian KTM Nairobi untuk dapat menghasilkah meaningful outcome pada KTM ke-11 (pernyataan terlampir). G33 menyambut baik, keputusan menteri dan komitmen anggota untuk melanjutkan perundingan mengenai SSM dan PSH melalui CoA-SS dedicated sessions, namun menyayangkan belum tercapainya meaningful permanent solution dan accessible, simple, arid effective SSM. Dalam hal ini, pembahasan mengenai SSM dari PSH hendaknya dilakukan secara terpisah sebagaimana mandat KTM Nairobi dan tidak dikaitkan dengan isu-isu lainnya, guna menghindari terjadinya kebuntuan. Disampaikan pula bahwa G33 akan melanjutkan pembahasan mengenai SP bagi negara berkembang segera setelah dimulainya kembali diskusi mengenai pengurangan tarif pada pilar akses pasar. G33 juga mengharapkan agar Ketua CoA-SS sebagai fasilitator perundingan dapat menjaga transparansi, inklusivitas, dan imparsialitas jalannya negosiasi. Pandangan ini didiukung oleh anggota lain, antara lain China, Chinese Taipei, India, Filipina, Afrika Selatan, Turki, Thailand, Uganda, Bolivia, Nikaragua dan Kuba.

Berdasarkan pandangan dan masukan dari anggota. Ketua CoASS akan melanjutkan konsultasinya dengan anggota dalam beberapa minggu mendatang, baik dengan kelompok- kelompok runding maupun konsultasi bilateral, mengenai proses dan substansi perundingan. Ketua CoASS juga menyimpulkan terdapatnya pemahaman umum bahwa terdapat isu-isu yang memiliki peluang untuk disepakati pada KTM ke-11, meskipun belum terdapat pembahasan yang bersifat spesifik. Ditekankan pula mengenai perlunya implementasi keputusan-keputusan menteri dan menghindari terjadinya perdebatan yang terpolarisasi sehingga akan dapat menghambat jalannya perundingan. Ketua CoASS juga menyampaikan bahwa proses perundingan ke depan digambarkan sebagai defining by doing dan menyarankan agar anggota membaca dengan seksama keputusan-keputusan menteri yang teiah disepakati, serta mendorong diskusi di antara anggota guna pemajuan perundingan secara hati-hati (carefully and cautiously forward) dengan dukungan informasi dan data yang relevan, serta proposal baru yang konkrit.

Pertemuan Committee on Agriculture (CoA) ke-79

a. Pertemuan CoA ke-79 telah dilaksanakan pada tanggal 9-10 Maret 2016 di

kantor WTO, Jenewa. Pertemuan dipimpin oleh Ketua COA, Mr. Michaei Warnai (Uganda) dan dihadiri oleh seluruh anggota. Pertemuan telah melakukan review atas berbagaj implementasi, kebijakan pertanian negara


anggota yang berdasarkan Pasal 18.6 AoA, serta notifikasi anggota pada heberapa isu terkait pilar Domestic Support (DS), Market Access (MA),dan Export Competition (ES).

b. Pada kesempatan tersebut, Indonesia mengajukan pertanyaan kepada Perancis terkait usulan Seniat Perancis untuk mengamandemen rancangan undang-undang (RUU) mengenai Biodiversity (Amandemen Klo. 367) yang dinilai berpotensi menghambat akses pasar ekspor produk kelapa sawit Indonesia (dokumen G/AGM//148 terlampir). Diangkatnya isu ini oleh Indonesia mendapatkan dukungan dari anggota'lain (Malaysia dan Kolombia) yang juga memiliki kepentingan atas hal tersebut.

c. Dalam tanggapannya, Uni Eropa (UE), mewakili perancis, menyampaikan informasi bahwa proses pembahasan RUU dimaksud di Perancjs masih berjalan hingga beberapa bulan mendatang, sehingga dinilai masih tertalu awal untuk dapat menjawab secara spesifik terhadap pertanyaan yarig. diajukan oleh Indonesia. Namun demikian, UE akan memberikan tanggapan mengenai isu ini apabila terdapat perkembangan baru dalam pembahasan isu tersebut secara domestik di Perancis.

d. Menanggapi hal tersebut, Indonesia menyampaikan apresiasi terhadap tanggapan UE dan perhatian anggota lainnya tehadap isu, serta akan mengikuti perkembangannya lebih lanjut. Indonesia juga menekankan bahwa legitimate objectives anggota untuk melindungi kesehatan dan lingkungan kiranya tidak dicapai melalui kebijakan-kebijakan yang dapat menghambat kegiatan perdagangan, dan juga periu didukung dengan hasil penelitian- penelitian ilmiah yang relevan.

e. Pada mata agenda other matters, telah dibahas beberapa hal mengenai: 1) annual monitoring exercise dalam rangka tindak lanjut keputusan Marrakesh mengenai net food importing developing countries (NFIDC) yang dilakukan oleh anggota (Norwegia, Rusia, dan AS) dan observer organisasi Internasional lainnya (FAO dan IICA); 2) permintaan Qatar untuk masuk dalam daftar NFIDC WTO; 3) laporan Sekretariat WTO terkait partisipasi anggota dalam pertumbuhan perdagangan dunia dalam kerangka komitmen subsidi ekspor; dan 4) implementasi ministerial outcomes.

f. Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia kiranya perlu untuk mencermati dan menindaklanjuti pada pertemuan CoA berikutnya terkait pembahasan mengenal kriteria negara berkembang yang dapat masuk dalam daftar NFIDC (dokumen G/AG/3 dan G/AG.5/Rev:10). Sebagai informasi, permintaan Qatar untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar tersebut (dengan alasan bahwa 90% produk pangannya diimpor) mendapat penolakan dari sebagian anggota karena Qatar dinilai memiliki tingkat penghasilan yang cukup tinggi.

g. Beberapa pembahasan terkait implementasi hasil KTM Bali dan Nairobi juga perlu ditindaklanjuti oleh Indonesia dan dipelajari secara mendalam, antara lain mengenai komitmen yang mengikat terkait notifikasi subsidi ekspor dan perubahan terhadap Schedule of Commitment anggota Negara maju dengan memperhatikan pula keputusan-keputusan menteri yang dihasilkan pada KTM sebelumnya. Terkait dengan hal tersebut, UE meminta agar anggota Negara berkembang juga dapat menyampaikan data dan informasi mengenai subsidi ekspornya untuk meningkatkan transparansi, serta prosedur notifikasi dan perubahan schedule anggota secara khusus dibahas pada pertemuan CoA pada bulan Juni 2016. Ketua CoA menginformasikan bahwa pertemuan CoA ke-80 akan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Juni 2016 di Jenewa.

Sekretariat WTO juga menyampaikan rencana penyampaian workshop notifikasi dalam kerangka AoA terkait DS, MA, dan ES yang akan dilaksanakan pada tanggal 12-15 Juli 2016 di Jenewa.


I. Sidang Reguler Komite SPS-WTO ke-65 pada tanggal 15-18 Maret 2016,

Jenewa Switzerland Pertemuan Informal Komite SPS pada tanggal 15 Maret 2016 telah

dilaksanakan pertemuan informal Komite SPS dengan beberapa hasil pembahasan antara lain, sebagai berikut:

a. The Fourth Review of the Operation and Implementation of the SPS

Agreement Pembahasan terkait private standard yang sampai sekarang belum

menemukan kesepakatan diantara negara anggota. b. EU Legislation on Novel Food Pemaparan Uni Eropa terkait Novel food mencakup diantaranya definisi,

klarifikasi kategori, prosedur pemasukan, serta beberapa perkembangan dalam pembahasan novel food.Prosedur pemasukan novel food mencakup aplikasi/notifikasi kepada Commission, Applicant (yang dapat berupa negara anggota Uni Eropa maupun yang bukan anggota), Summary informasi kepada public, Evaluasi oleh European Food Safety Authority, Autorisasi oleh Commision, serta time limit untuk setiap langkahnya.Beberapa perkembangan dalam pembahasan novel food diantaranya terkait pendefinisian novel food,proses autorisasi yang menjadi lebih singkat dan sederhana, serta adanya transational rule (EC 258/97 bersifat applicable sampai 31 Desember 2017).

Sidang Reguler Komite SPS ke-65 (Tanggal 16-17 Maret 2016) Penyampaian Informasi Kegiatan Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)-WTO (Agenda 2.a) Pada agenda ini disampaikan beberapa informasi dari negara anggota antara lain :

a. Senegal menyampaikan adanya perkembangan signifikan dalam hal SPS

monitoring dengan dibentuknya Komite Nasional SPS Senegal melalui Prime Ministerial Text No.23 019 tanggal 21 Desember 2015.

b. Australia menyampaikan informasi perkembangan hasil penilaian Australia terhadap status BSE negara mitra dagang.

c. Federasi Rusia menyampaikan tentang Penyebaran African Swine Flu di wilayah Eurasian.

d. Ukraina melaporkan perkembangan terbaru situasi African Swine Flu e. Uni Eropa melaporkan Peraturan Terbaru Uni Eropa Nomor 2015/2283 tanggal

25 November 2015 terkait Novel Foods yang direncanakan akan mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2018. Peraturan tersebut diharapkan akan memudahkan perusahaan makanan untuk memproduksi makanan baru dalam pasar Uni Eropa, dengan tetap mempertahankan tingkat food safety yang tinggi bagi konsumen di Uni Eropa. Perkembangan utama dalam Peraturan baru tersebut meliputi Prosedur Otorisasi, Evaluasi Keamanan, Efisiensi dan Transparansi, Penilaian keamanan yang lebih cepatdanlebih proporsional, serta Promosi Inovasi.

f. Amerika Serikat melaporkan perkembangan implementasi UU Modernisasi Keamanan Pangan. Amerika Serikat menyampaikan informasi tentang perkembangan penerapan Food Safety Modernization Act (FSMA). Amerika Serikat menyampaikan bahwa FSMA ditujukan sebagai tindakan pengawasan terhadap keamanan pangan, dan telah dinotifikasi ke Sekretariat WTO dengan


nomor notifikasi G/SPS/N/USA/2593 untuk animal feed G/SPS/N/USA/2502 pada bulan September 2015.

g. Jepang melaporkan perkembangan terakhir mengenai situasi keamanan pangan Jepang pasca radioaktif Fukushima. Jepang melaporkan bahwa dampak negatif dari kontaminasi radioaktif Fukushima telah berkurang dan dinyatakan tidak lagi menimbulkan efek yang berbahaya,walaupun masih ditemukan pada beberapa produk pertanian yang dihasilkan di daerah Fukushima. Jepang telah melakukan evaluasi melalui pengujian terhadap sampel produk pertanian secara berkala. Hasil evaluasi membuktikan bahwa kontaminasi radioaktif menunjukan angka 100 baquirel/kg dan ini setara dengan Standard Codex, hasil ini telah disampaikan kepada International Atomic Energy. Beberapa negara, diantaranya Amerika Serikat dan Uni Eropa, telah mencabut peraturan tentang pelarangan/pengawasan terhadap kontaminasi radioaktif pada produk yang diimpor dari Jepang. Jepang menghimbau kepada negara-negara yang menerapkan aturan untuk pengawasan terhadap kontaminasi radioaktif pada produk yang diekspor dari Jepang, agar peraturan tersebut ditinjau kembali karena Jepang tidak akan mengedarkan baik secara domestik maupun ekspor terhadap produk yang masih memiliki risiko tinggi. Jepang telah melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi efek radioaktif Fukushima, dan Jepang saat ini dalam proses pemulihan. Jepang menghimbauagar negara anggota segera melakukan perbaikan atas berbagai regulasi yang melarang dan membatasi impor komoditas pertanian dari Jepang.

h. Federasi Rusia melaporkan kerja samanya dengan Codex Alimentarus Commission.

i. Ekuador melaporkan tentang: Publikasi tentang Petunjuk Penerapan Peraturan Umum terkait Promosi dan

Peraturan terkait Produksi Ekologi – Biologi di Ekuador Format Baru Sertifikat Phytosanitary Ekspor j. Indonesia menyampaikan tentang:

o Update Permentan 04/2015 terkait Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan:

o Indonesia memberikan update informasi terkait status rekognisi keamanan pangan serta status registrasi laboratorium keamanan pangan negara mitra yang telah efektiif mulai tanggal 17 Februari 2016. Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk tetap memfasilitasi negara mitra dalam memenuhi persyaratan yang termuat dalam Permentan 04/2015.

o Status Verifikasi Lapang lalat buah Chile o Indonesia menyampaikan informasi tentang perkembangan hasil kunjungan

tim verifikasi lapangan Indonesia mengenai status dari lalat buah Mediterania (Medfly) pada bulan Oktober 2016. Indonesia memahami upaya yang dilakukan oleh Chili dalam mengeradikasi Medfly, namun karena status Indonesia masih bebas dari Medfly maka perlu hati-hati dalam menetapkan rekognisipest free areauntuk Chile.

II. Penyampaian Specific Trade Concerns (STC) negara anggota, baik dengan

status isu-isu baru (new issues) maupun isu-isu lama (previously raised issues) Pada agenda ini tercatat ada 5 (lima) STC barudan 18 (delapan belas) STC yang

pernah dibahas pada Sidang Komite SPS sebelumnya. a. PenyampaianSpecific Trade Concerns (STC) baru dari negara angggota

sebagai berikut:


Namibia mempertanyakan revisi sertifikat kesehatan hewan Afrika Selatan untuk impor Sapi, Domba dan Kambing dari Bostwana, Lesotho, Namibia dan Swaziland.

Uni Eropa mempertanyakan Pembatasan Impor China karena Virus Schmallenberg.

Uni Eropa mempertanyakan pembatasan impor China karena Wabah Flu Burung

Brazil mempertanyakan tentang Pembatasan Uni Eropa terhadap Ekspor Babi dari Negara Bagian Santa Catarina

Brazil mempertanyakan pembatasan Ekspor Sapi dan Unggas Nigeria b. Penyampaian beberapa STC lama yang diangkat pada sidang reguler Komite

SPS sebelumnya antara lain sebagai berikut: Amerika Serikat, Argentina dan China mempertanyakan Revised Proposal

for Categorization of Compounds as EndorineDisruptor yang dilakukan oleh Uni Eropa;

Jepang mempertanyakan kebijakan RRT dan China Taipei mengenai pembatasan impor produk makanan Jepang karena diduga masih mengandung bahan radioaktif;

Peru mempertanyakan kebijakan Uni Eropa (UE) mengenai “novel foods”; Uni Eropa mempertanyakan Perubahan Standar untuk zat aditif makanan

yang diberlakukan oleh India; China dan Viet Nam mempertanyakan tindakan Amerika Serikat terhadap

ikan lele; Uni Eropa mempertanyakan pembatasan impor Federasi Rusia terhadap

hasil olahan ikan dari Estonia dan Latvia; Uni Eropa mempertanyakan alasan China dan Korea melakukan

pembatasan impor karena alasan African Swine Fever; Uni Eropa mempertanyakan Pembatasan Impor karena BSE; India mempertanyakan mengenai alasan Amerika Serikat tidak menerima

kategorisasi India sebagai negara dengan status negligible BSE risk country dari OIE;

India mempertanyakan Tindakan China terhadap Bovine Meat; Meksiko mempertanyakan penangguhan sementara yang dilakukan oleh

Costa Rica dalam menerbitkan Phytosanitary Certificate (PC) untuk importasi alpukat dari Meksiko;

India menyampaikan pendapatnya mengenai tingginya biaya sertifikasi produk mangga yang diterapkan oleh Amerika Serikat serta larangan pemasukan sayuran tertentu dari India ke Uni Eropa;

Amerika Serikat mempertanyakan usulan perubahan peraturan China untuk menerapkan penilaian keamanan modifikasi genetik pertanian;

Argentina kembali mempertanyakan usulan perubahan peraturan Uni Eropa (EC) No. 1829/2003 untuk mengijinkan negara anggota Uni Eropa untuk membatasi atau melarang penggunaan pangan dan pakan modifikasi genetik (GMO);

India mempertanyakan penarikan kesetaraan yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk produk organik olahan.

c. Penyampaian informasi penyelesaian masalah dalam G/SPS/GEN/204/Rev.16 Nigeria mempertanyakan Tindakan Meksiko untuk Impor Hibiscus Flower Update dari Amerika Serikat terkait Amandemen India terhadap kondisi

kebijakan impor untuk Apel


III. Informasi tentang implementasi ketentuan transparansi dalam SPS Agreement. Dalam agenda ini, Nigeria memberikan informasi tentang update pelaksanaan transparansinya.

IV. Cross Cutting Issues: Aplikasi Batas Residu Pestisida India mengusulkan untuk diadakan workshop tentang aplikasi batas residu

insektisida. Issue ini sudah dibahas di dalam Codex. Beberapa negara anggota WTO setuju dengan diadakannya workshop yang akan difasilitasi oleh Sekretariat SPS, namun sampai saat ini belum ditetapkan waktu pelaksanaannya mengingat India menginginkan pelaksanaan di bulan Juli sedangkan sebagian besar anggota menginingkan pelaksanaandi bulan Oktober 2016.

V. Informasi dari negara anggota terkait status hama dan penyakit a. Penyampaian informasi Anggota terkait status hama dan penyakit

Uni Eropa melaporkan pengakuan OIE dari Romania sebagai negara dengan resiko BSE yang dapat diabaikan

Republik Dominika menyampaikan perkembangan situasi hama dan penyakitnya

Zambia melaporkan kegiatan pengawasan tomato leaf miner Nigeria menyampaikan informasi terkait perkembangan situasi flu burung Madagaskar melaporkan perkembangan situasi hama dan penyakitnya

b. Penyampaian informasi Anggota terkait pengalamannya dalam merekognisi status hama dan penyakit Republik Dominika melaporkan tentang informasi wilayah yang bebas hama Chile menyampaikan tentang kesulitannya dalam merekognisi regionalisasi

dan penerapan standar internasional terkait VI. Laporan Monitoring Penggunaan International Standard

Amerika Serikat menyampaikan bahwa pembatasan BSE tidak sesuai dengan Standar International OIE. Selain itu, Amerika Serikat juga melaporkan tentang persyaratan sertifikat phytosanitary untuk produk makanan olahan.

Argentina melaporkan tentang tindakan Bovine Semen dan reproductive material yang lebih restriktif daripada Standar OIE.

Senegal menyampaikan tentang aplikasi ISPM 13 terhadap notifikasi non compliance.

VII. Pertemuan Bilateral Indonesia dengan Negara Mitra Dagang Di sela-sela pertemuan Reguler Komite SPS ke-65 telah dilakukan beberapa pertemuan bilateral dalam rangka menyelesaikan isu perdagangan terkait SPS dengan negara mitra antara lain: INDONESIA – CHILE Pihak Chile meminta Indonesia memberikan update hasil verifikasi lapang pest free area (PFA) terhadap lalat buah (mediteranian fruitfly) pihaknya hanya mendapatkan sedikit informasi yang dikirimkan melalui surat resmi dari Badan Karantina Pertanian. Pihak Chile juga berterima kasih atas verifikasi laboratorium pengujian keamanan pangan yang dilakukan oleh tim teknis Badan Karantina Pertanian pada tanggal 31 Oktober – 6 November 2015. Indonesia menyampaikan bahwa Berdasarkan hasil verifikasi, laboratorium pengujian keamanan pangan Chile dapat diregistrasi. Namun, rekognisi PFA terhadap 3 (tiga) wilayah di Chile (Atacama, O’Higgins, dan Maule River) belum dapat diberikan karena beberapa lokasi di wilayah tersebut masih terbukti tidak bebas dari lalat buah Ceratitis capitata selama 3 (tiga) tahun terakhir. Indonesia telah menginformasikan ke Chile melalui surat No. 1417/KR.020/L/01/2016 tanggal 29 Januari 2016 bahwa proses rekognisi akan dilanjutkan setelah Chile berhasil melakukan eradikasi lalat buah di lokasi tersebut.


Delegasi Indonesia meminta Chile untuk menyampaikan deklarasi bahwa Chile bebas dari lalat buah dalam Sidang SPS atau CPM. Selain itu, Chile juga diharapkan dapat membagi pengalamannya dalam melakukan eradikasi medfly. Menjawab permintaan Indonesia, Chile akan memberikan pernyataan dalam Sidang Komite SPS. Selain itu, Chile juga akan melakukan workshop yang sudah ditawarkan kepada Badan Karantina Pertanian tentang pengalaman Chile melakukan eradikasi medfly. INDONESIA –KOREA SELATAN Indonesia berencana mengangkat isu hambatan ekspor buah mangga ke Korea Selatan dalam agenda Spesific Trade Concern (STC). Namun Pihak Korea Selatan mengajukan permintaan bilateral sebelum Sidang Komite SPS dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan klarifikasi kepada Indonesia tentang progres penilaian analisis risiko terhadap buah mangga Indonesia. Pihak Korea Selatan menjelaskan bahwa saat ini tahapan Pest Risk Assessment (PRA) untuk mangga Indonesia sudah pada tahap ke-5 (risk management). Tahapan ini sangat penting dalam prosedur PRA, setelah tahapan ini selesai baru dilanjutkan dengan prosedur administrasi seperti penyiapan Import Quarantine Requirement, dan lain-lain. Pihak Korea Selatan menjelaskan Indonesia awalnya hanya mengajukan ijin impor untuk mangga gedong namun kemudian Indonesia mengajukan penambahan mangga arum manis pada bulan Desember 2013, sehingga proses PRA tertunda karena adanya proses review dokumen baru. Pihak Korea telah mengirimkan surat penundaan PRA pada bulan September 2014. Berdasarkan pendapat para ahli di Korea, tidak ada masalah terkait informasi eradikasi lalat buah menggunakan hot water treatment atau vapor heat treatment, namun terkait Mango weevil (Sternochatusfrigidus), masih perlu ada peninjauan tambahan pada pendekatan sistem yang disarankan oleh pihak Indonesia seperti mengenali ALPP. Pihak Korea akan meminta pihak Indonesia dalam waktu dekat untuk mengirimkan informasi dan data tambahanuntuk proses review. Masalah ini memerlukan kajian teknis, sehingga disarankan kedua belah pihak berkomunikasi secara intensif. Pihak Indonesia berharap proses ini tidak memerlukan waktu yang lama Terkait dengan rencana impor susu Korea ke Indonesia, prosedur persetujuan negara dan unit usaha yang ingin memasukan produk susu ke Indonesia, pihak Korea melalui Surat Kedubes Korea kepada Dirjen PKH cc. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan tanggal 17 November 2015 telah mengantarkan surat Director of Livestock and Fishery Products Safety Bureau, Ministry of Food and Drug Safety tanggal 11 November 2015 yang berisi penjelasan re-organisasi otoritas penjaminan keamanan produk susu di Korea beserta kuisioner negara dan up-date situasi kesehatan hewan terkini di Korea Selatan. Pihak Indonesia menjelaskan bahwa saat ini Direktorat Kesmavet telah menyiapkan surat jawaban tentang penjelasan bahwa kuisioner negara Korea Selatan telah diterima dengan baik dan sedang dilakukan desk review. Sesuai peraturan perundangan bahwa persetujuan pemasukan produk susu terdiri dari persetujuan negara dan persetujuan unit usaha melalui mekanisme desk review dan on site review. Pihak Korea Selatan berharap proses ini tidak memerlukan waktu yang lama.

INDONESIA – FILIPINA Filipina menyampaikan beberapa concern mereka terkait implementasi Permentan No.04/2015 mengenai pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Filipina telah bersurat kepada Badan Karantina Pertanian pada bulan September


2015 yang dikirimkan melalui Kedutaan Filipina di Jakarta, namun sampai saat ini belum mendapatkan respon, untuk meminta fleksibilitas dari Indonesia, agar Filipina dapat tetap mengekspor bawang merah ke Indonesia tanpa harus menunggu selesainya proses rekognisi keamanan pangan Filipina yang saat ini masih berjalan. Pihak Indonesia menjelaskan bahwa proses rekognisi Keamanan pangan memerlukan waktu yang lama, sehingga diusulkan agar Filipina segera menyampaikan daftar laboratoriumnya untuk diregistasi oleh Indonesia sehingga ekspor mereka dapat berjalan sambal menunggu proses rekognisi keamanan pangan. INDONESIA – AMERIKA SERIKAT Indonesia meminta penjelasan kepada Amerika Serikat terkait adanya temuan pada shipment Poultry by Product Meal (PPM) yang terdeteksi mengandung porcine (babi). Petugas Karantina Pertanian Makassar telah menguji dengan menggunakan PCR dan ditemukan bahwa pada 1 (satu) shipment PPM mengandung 100% babibukan poultry dan 3 (tiga) shipment terkontaminasi babi. Pihak Indonesia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Kedutaan Amerika di Jakarta, namun sampai saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut. Pihak Amerika Serikat berjanji akan segera menindaklanjuti concern Indonesia tersebut dan akan merespon secepatnya. INDONESIA – UNI EROPA Indonesia ingin meminta klarifikasi dan informasi kepada pihak Uni Eropa mengenai peraturan baru Uni Eropa No. 24/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Imposing Special Condition Governing the Import of Groundnuts from Brazil, Capsicum annuum and Nutmeg form India and Nutmeg from Indonesia and amending Regulations (EC) No 669/2009 and (EU) No 884/2014 yang berlaku efektif sejak 2 Februari 2016.Ekspor pala Indonesia ke Uni Eropa juga beberapa kali mendapatkan notification of non-compliance/NNC karena ditemukannya kandungan aflatoksin yang melebihi ambang batas yang ditentukan oleh Uni Eropa, sehingga peraturan baru tersebut mewajibkan komoditas pala yang akan diekspor dari Indonesia ke Uni Eropa harus dilengkapi dengan Health Certificate (HC) yang dikeluarkan oleh otoritas kompeten di Indonesia, dan harus dilampirkan dengan sertifikat analisis (Certificate of Analysis/CoA) kandungan cemaran aflatoksin yang memenuhi persyaratan Uni Eropa. Pihak Uni Eropa menjelaskan bahwa Uni Eropa telah menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepadda Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) Kementerian Pertanian pada bulan November 2015, namun karena adanya re-organisasi di Kementerian Pertanian maka informasi tersebut terlambat diketahui oleh Indonesia. Perwakilan Uni Eropa juga menyampaikan bahwa aturan baru ini lebih memudahkan pihak Indonesia karena pemeriksaan di tempat tujuan hanya bersifat monitoring dan uji sampling. Indonesia ingin meminta informasi dan klarifikasi terkait peraturan Uni Eropa mengenai batas kandungan antraquinon pada produk teh yang akan diekspor ke Uni Eropa. Pada tahun 2014, Uni Eropa menetapkan batas kandungan antraquinon 0.01 ppm naik menjadi 0.02 ppm. Indonesia juga ingin meminta kejelasan mengenai ketentuan preshipment test yang dibatasi hanya bisa dilakukan di Uni Eropa. Merespon hal tersebut Uni Eropa menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah membatasi ketentuan preshipment test harus dilaksanakan di Uni Eropa. Pada kesempatan ini Indonesia juga menanyakan tentang isu usulan senat Perancis untuk mengamandemen rancangan undang-undang (RUU) Bioddiversity


(amandemen N. 376) yang berpotensi menghambat akses pasar kelapa sawit Indonesia. Merespon hal tersebut pihak Uni Erpa berjanji akan meneruskan concern Indonesia tersebut kepada pihak terkait.

INDONESIA – VIETNAM Vietnam mengajak Indonesia untuk membuat paper/kajian tentang kebijakan baru Amerika Serikat terkait program inspeksi untuk ikan ordo Siluriformes dan produk turunannya dibawah The Food Safety and Inspection Services (FSIS). Kebijakan baru ini telah dinotifikasi ke Sekretariat WTO-SPS dengan nomor G/SPS/N/USA/2171/Add.1 tanggal 3 Desember 2015 dan G/SPS/N/USA/2171/ Add.1/Corr.1 tanggal 8 Desember 2015. Vietnam dan China telah mengangkat isu ini dalam STC terkait ekspor catfish (ikan lele) ke Amerika Serikat. Mereka meminta Amerika mengeluarkan catfish dalam daftar pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak FSIS. Vietam dan China secara informal meminta dukungan Indonesia mengingat Indonesia juga banyak mengekspor ikan ke Amerika Serikat. Pihak Indonesia akan mempelajari isu ini lebih lanjut dan menyampaikannya kepada instansi yang terkait dengan isu ini yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. INDONESIA – MEXICO Pada tanggal 29 November 2015, KBRI di Mexico City menerima surat dari SAGARPA (Kementerian Pertanian, Peternakan, Pengembangan Desa, Perikanan dan Pangan Meksiko), perihal terdeteksinya virus IMNV (Infectious Myonecrosis Virus) pada produk udang beku Penaeus vannamei yang berasal dari PT. Sekar Bumi, Tbk, Indonesia.Sehubungan dengan temuan tersebut, Pemerintah Meksiko melakukan penghentian sementara perizinan impor Penaeus vannamei dari Indonesia sebagai langkah pencegahan penyebaran IMNV.Pembukaan kembali akses ekspor Penaeus vannamei mentah beku dari Indonesia akan dilakukan jika sudah terbukti bebas dari penyakit yang dipersyaratkan oleh Meksiko. Indonesia (dalam hal ini Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan) telah mengirimkan surat ke SAGARPA pada tanggal 25 Januari 2016 sebagai respon awal, namun sampai saat ini belum ada respon, sehingga Indonesia belum menerima kuisioner yang harus diisi dan dilengkapi sebagai salah satu persyaratan yang harus dilengkapi.Indonesia sudah melakukan investigasi dan saat ini sedang dilakukan tindak lanjut perbaikan oleh PT Sekar Bumi, diharapkan hasil investigasi telah selesai pada pertengahan Maret 2016 dan akan disampaikan ke pihak SAGARPA. Pihak Mexico berjanji akan segera menindaklanjuti concern Indonesia tersebut Sidang Reguler ke-66 Komite Sanitary and Phytosanitary Measures, 29 Juni -1 Juli 2016 , di WTO Jenewa Sidang reguler Komite Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) ke-66 telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juni dan 1 Juli 2016 di World Trade Organization (WTO), Jenewa, Swiss. Adapun sidang didahului dengan pertemuan informal yang dilaksanakan tanggal 29 Juni 2016. Rangkaian sidang reguler Komite SPS ke-66 dipimpin oleh Ms. Marcela Otero dari Chile dan dihadiri oleh Negara Anggota WTO, observers dan beberapa Organisasi Internasional lainnya. Pada sidang reguler tersebut Delegasi Indonesia (Delri) dipimpin oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan didampingi oleh wakil dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Badan POM serta PTRI Jenewa.


Pertemuan Informal Komite SPS Pada tanggal 29 Juni 2016 telah dilaksanakan pertemuan informal Komite SPS dengan 2 (dua) agenda utama pembahasan sebagai berikut: The Fourth Review of the Operation and Implementation of the SPS Agreement, Upaya Anngota untuk merampungkan pembahasan draft report Fourth Review

kembali tidak mencapai konsensus. Hal ini terutama disebabkan oleh masih adanya pandangan yang sangat beragam terkait perlu/tidaknya penambahan klausula disclaimer untuk memperkuat status hukum Catalogue of Instruments. Untuk itu, Komite SPS masih belum dapat mengadopsi draft report yang ada dan Chairperson Komite SPS akan kembali melakukan konsultasi dengan Anggota guna merampungkan pembahasan proposal yang diajukan oleh Brazil, Norwegia dan RRT.

Structure of the Agenda Anggota telah membahas proposal terkait batas waktu penyampaian intervensi

saat penyelenggaraan sidang dan struktur agenda baru yang diajukan oleh Sekretariat. Sekretariat dalam hal ini akan melakukan persiapan yang diperlukan dan mengajukannya kembali untuk dibahas pada pertemuan Komite SPS berikutnya.

Pertemuan Reguler Komite SPS ke-66 (Tanggal 30 Juni – 1 Juli 2016)

1. Penyampaian Informasi terkait perkembangan terkini regulasi dan implementasi

ketentuan SPS di Negara Anggota, yaitu: a. Ukraina menyampaikan informasi tentang keamanan pangan dan layanan

perlindungan konsumen. b. Rusia yang menyampaikan pembentukan National Online Resource untuk

meningkatkan perlindungan hak konsumen c. Amerika Serikat memperbarui informasi mengenai implementasi Undang-

Undang Modernisasi Keamanan Pangan (Food Safety Modernization Act – FSMA) dan IPPC phytosanitary certificate requirement for processed food products, sebagai berikut: AS menginformasikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pelaku

usaha yang akan mengekspor produk makanan ke AS, yaitu persyaratan mengenai mitigation strategies to protect food against intentional adulteration yang mewajibkan pelaku usaha untuk mengidentifikasi dan menerapkan tindakan guna menjamin agar vulnerabilities (kerentanan) yang mengganggu keamanan pangan dapat dicegah atau diminimalisir. Hal ini juga untuk melindungi tahapan proses pengolahan makanan dari pelanggaran secara sengaja. Untuk itu, industri harus melakukan proses monitoring, tindakan perbaikan (corrective action) dan verifikasi. Industri juga diminta mendokumentasikan (record keeping) ketiga proses tersebut dan mengadakan pelatihan untukpelaksanaan ketiga proses dimaksud dan recordkeeping.

FSMA juga memperkenalkan aturan dan persyaratan untuk transportasi makanan olahan bagi konsumsi manusia dan hewan. Dalam aturan ini, stakeholder industri makanan olahan di distribusi atau transportasi diminta untuk memenuhi ketentuan fisik kendaraan, suhu dan peralatan transportasi lainnya yang dapat menjamin keamanan pangan selama perjalanan atau distribusi makanan tersebut. Jaminan yang harus diberikan antara lain pencegahan kontaminasi makanan siap saji yang diakibatkan oleh kontaminasi bahan baku, perlindungan makanan dari kontaminasi produk selain makanan yang berada dalam satu kendaraan dan kontaminasi silang


lainnya. Dalam memenuhi ketentuan ini, stakeholder diminta menunjukkan record-keeping atas pelaksanaan kegiatan penjaminan dan pelatihan.

Aturan FSMA ini berlaku tidak hanya di industri pengolahan namun juga meliputi fasilitas pemasok bahan baku industri dan fasilitas distribusi dan transportasi hasil makanan olahan. AS menyadari bahwa kepatuhan akan ketentuan ini belum familiar bagi sebagian besar fasilitas pemasok dan distribusi. Untuk itu, United States Food and Drugs Agency (USFDA) akan memfasilitasi industri untuk dapat memenuhi ketentuan ini dengan menyediakan pedoman, informasi dan konsultasi serta online course untuk industri. Berkenaan dengan hal tersebut, aturan dan fasilitas pemenuhan kepatuhan FSMA ini perlu disosialisasikan kepada pelaku usaha dan stakeholder yang ada dalam supply chain makanan.

d. Uni Eropa (UE) menyampaikan 3 (tiga) informasi di bawah ini: Kajian Maximum Residual Limits (MRLs) untuk pestisida. Undang-undang Kesehatan Hewan yang baru; dan Kriteria ilmiah untuk mengidentifikasi “endocrine disruptors” untuk proteksi

produk tanaman dan biosida. Dalam hal ini, telah diinformasikan bahwa saat ini UE tengah mengusulkan scientific criteria untuk identifikasi endokrin dalam produk perlindungan tanaman dan peraturan produk biosidal kepada UE Commission. Endokrin itu sendiri adalah zat atau campuran yang dikaitkan dengan keracunan dari bahan kimia yang dapat mengubah fungsi dari sistem endokrin dan menganggu kesehatan manusia. Beberapa negara memandang bahwa penentuan endocrine scientific criteria yang akan legally binding tidak dilakukan secara transparan oleh UE. Saat ini UE belum dapat menunjukkan bukti ilmiah endocrine disruptor dalam tumbuhan yang menganggu kesehatan manusia. Selain itu, beberapa negara menekankan bahwa isu ini sangat kompleks sehingga akan sulit untuk menentukan kriteria berdasarkan scientific. Terlebih lagi, diperkirakan pula bahwa penerapan kebijakan ini akan berdampak secara signifikan terhadap perdagangan dengan mitra dagangnya. Menanggapi hal tersebut, UE berkomitmen untuk bersikap transparan dan menyediakan informasi yang relevan, serta melakukan kajian mendalam akan dampak sosial-ekonomi, lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan dimaksud.

e. Peru menyampaikan informasi mengenai persyaratan sanitari untuk importasi pangan olahan.

f. Jepang menginformasikan situasi pangan di Jepang paska Peristiwa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant.

g. Rusia menginformasikan kemungkinan-kemungkinan skenario penyebaran African Swine Fever di wilayah Eurasia.

2. Penyampaian Specific Trade Concerns (STC) Negara Anggota, baik dengan

status isu-isu baru (new issues) maupun isu-isu lama (previously raised). Sebagaimana Sidang Komite SPS sebelumnya, Sidang Komite SPS kali ini juga diwarnai dengan diangkatnya berbagai STC yang diajukan oleh negara anggota. Tercatat ada 17 (tujuh belas) STC yang disampaikan oleh negara anggota, yang terdiri dari 4(empat) STC baru dan 13 (tiga belas) STC yang telah dibahas pada Sidang Komite SPS sebelumnya, sebagai berikut: a. Penyampaian STC baru dari Anggota:

Ukraina mempertanyakan beberapa kebijakan importasi Rusia yang dinilai menghambat perdagangan dan ekspor produk-produk Ukraina.

Israel mempertanyakan peraturan Kosta Rika terkait pendaftaran, penggunaan dan pengawasan terhadap pestisida dan kandungan terkait.


Uni Eropa mempertanyakan kebijakan Rusia terkait hambatan impor terhadap beberapa produk hewan yang berasal dari Jerman.

Brazil yang mempertanyakan kebijakan Meksiko terkait Non-Recognition dari kondisi regional, termasuk disease-free areas.

b. Beberapa STC lama yang diangkat pada sidang reguler Komite SPS ke-66 antara lain sebagai berikut: Uni Eropa mempertanyakan kebijakan RRT terkait hambatan impor yang

disebabkan oleh highly pathogenic avian influenza. India mempertanyakan kebijakan AS yang tidak menerima kategorisasi

yang dikeluarkan oleh OIE terkait status India sebagai “Negligible Risk Country” untuk Bovine Spongiform Encephalophaty (BSE – penyakit sapi gila).

Jepang mempertanyakan kebijakan Taiwan terkait hambatan impor untuk makanan asal Jepang sebagai respon terkait insiden pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima.

Argentina, RRT dan AS mempertanyakan kebijakan UE terkait revisi proposal Kategorisasi Kandungan yang dianggap sebagai Endocrine Disruptors.

RRT dan Viet Nam yang mempertanyakan kebijakan AS terkait hambatan impor catfish.

3. Pada sesi informasi tentang implementasi ketentuan transparansi dalam SPS Agreement, Indonesia secara khusus menyampaikan informasi bahwa Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, selaku National Notification Authority (NNA) dan National Enquiry Point (NEP) untuk SPS, telah memiliki regulasi nasional untuk transparansi yakni Peraturan Menteri Pertanian No. 11 tahun 2016 mengenai Implementasi Transparansi pada Perjanjian SPS. Pemberlakuan peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerapan kewajiban transparansi oleh Indonesia dan mendorong seluruh pemangku kepentingan terkait di Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam mematuhi ketentuan Perjanjian SPS. Di samping itu, Indonesia juga akan segera meluncurkan portal SPS Indonesia pada tahun 2016 ini.

4. Dalam mata agenda yang sama, Uni Eropa juga menyampaikan intervensi perihal isu terjemahan yang pernah dibahas pada Sidang Komite SPS sebelumnya. Uni Eropa mendorong agar setiap Anggota dapat menerjemahkan regulasi terkait SPS (dalam bentuk unofficial translation) guna mempermudah pemahaman Anggota lainnya terhadap regulasi-regulasi yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional.

5. Sekretariat SPS WTO akan menyelenggarakan workshop mengenai Maximum Residual Limits (MRLs) pada tanggal 24-25 Oktober 2016 mendatang di Jenewa, Swiss, sebelum penyelenggaraan Sidang informal dan reguler Komite SPS. Tujuan dari workshop ini adalah untuk menyatukan para pejabat dari Anggota WTO, khususnya yang menangani pelaksanaan Perjanjian SPS, guna melakukan diskusi teknis yang lebih mendalam mengenai MRLs. Workshop ini terbuka bagi semua anggota delegasi WTO dan observer yang hadir pada kesempatan tersebut.

Pertemuan Bilateral Indonesia dengan Negara Mitra Dagang Di sela-sela pertemuan Reguler Komite SPS ke-66 telah dilakukan beberapa pertemuan bilateral dalam rangka penanganan isu perdagangan dengan negara mitra antara lain :


Indonesia dan Meksiko a. Indonesia telah mengajukan beberapa pertanyaan terkait penerapan kebijakan

Meksiko yang telah menghentikan sementara perizinan impor udang vannamei (penaeus vannamei) dari Indonesia sebagai akibat dari terdeteksinya virus IMNV (Infectious Myonecrosis Virus) pada produk tersebut.

b. Dalam tanggapannya, Meksiko menyampaikan bahwa pihaknya memahami concern Indonesia. Namun demikian, guna mengatasi permasalahan yang ada, maka Indonesia diharapkan dapat segera menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan dan melengkapi daftar pertanyaan (questioner) yang sebelumnya telah disampaikan kepada Indonesia. Hal tersebut dipandang penting untuk mempercepat proses review terhadap produk udang vannamei Indonesia.

c. Pihak Meksiko juga telah menyampaikan penjelasan mengenai fungsi dan sifat questioner yang dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan kajian bersifat umum (general assessment), sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak hanya mencakup produk udang saja, melainkan juga produk perikanan lainnya.

d. Untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi di antara kedua belah pihak, otoritas terkait di Indonesia dapat langsung menghubungi kantor SENASICA untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait kebijakan Meksiko dan questioner yang telah dilengkapi melalui email: [email protected].

e. Pada kesempatan tersebut, Delri juga menyampaikan informasi bahwa Indonesia telah meyelesaikan country assessment untuk sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi bibit, serta rencana on-site review ke Meksiko pada tanggal 16-25 Juli 2016 guna melakukan assessment terhadap beberapa unit usaha seperti peternakan, pusat inseminasi buatan dan fasilitas transfer embrio.

2. Indonesia dan Korea Selatan Pada pertemuan bilateral antara kedua negara, pihak Korea menanyakan 4 isu terkait produk mereka sebagai berikut: a. Korea meminta klarifikasi Indonesia terhadap produk ginseng yang saat ini

belum bisa didaftarkan di Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia menyampaikan posisi Badan POM bahwa pendaftaran produk ginseng dapat dikelompokkan sebagai Makanan Luar (ML), Traditional Import (TI) dan Sumplemen Impor (SI) tergantung dari klaim dan fungsi dari produk tersebut. Dalam pertemuan tersebut disampaikan pula kriteria dari kategori produk tersebut dan informasi tata cara pendaftaran melalui e-registration di www.pom.go.id.

b. Pada kesempatan tersebut pihak Korea juga menanyakan mengenai pengujian Angka Lempeng Total (ALT) pada produk hot pepper sauce Korea dan tidak diberlakukannya pengujian yang sama untuk sambal terasi Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Indonesia menyampaikan bahwa pengujian ALT telah diatur dalam regulasi Indonesia yang disusun berdasarkan kajian dan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh tim ahli. Dalam hal ini, hot pepper sauce tergolong jenis saus yang harus dikenakan pengujian ALT. Disampaikan pula bahwa sambal terasi juga akan dikenakan pengujian ALT sebagaimana diatur dalam rancagan regulasi Kepala Badan POM yang saat ini sedang dinotifikasikan oleh Indonesia.

c. Menanggapi permintaan informasi dari Korea mengenai persyaratan dan tata cara/prosedur agar laboratorium dan sertifikat dari Korea mendapatkan pengakuan Indonesia, Ketua Delri menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia telah mengakui 15 laboratorium Korea untuk produk pangan segar. Namun untuk produk makanan olahan, Korea perlu menunjukkan bahwa


laboratorium tersebut telah mendapatkan sertifikasi dari lembaga akreditasi internasional untuk metode pengujian produk yang diterapkannya.

d. Terkait concern Korea mengenai importasi produk-produk susu, Indonesia menyampaikan penjelasan bahwa rekognisi terhadap suatu produk baru dapat diberikan setelah melalui tahap-tahap on-desk review dan on-site review yang dilakukan oleh tim ahli Indonesia. Dalam hal ini, perusahaan Korea yang hendak mengekspor produk susu harus melengkapi questioner yang ada dan menyampaikan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan kepada otoritas berwenang Indonesia.

e. Pada kesempatan tersebut, Indonesia telah menyampaikan concern-nya mengenai penerapan kebijakan Korea terkait kandungan pestisida yang diijinkan dalam produk makanan yang diekspor ke Korea. Bagi Indonesia, penerapan kebijakan Korea tidak didasarkan pada standar internasional yang ditentukan oleh Codex Alimentarius, dan bahwa standar 0,01 part per million (ppm) dipandang lebih tinggi dari standar Maximum Residual Limits (MRLs) yang berlaku secara internasional. Di samping itu, kebijakan tersebut juga dipandang diskriminatif mengingat produk lokal Korea tidak dikenakan kebijakan yang sama. Menanggapi hal tersebut, pihak Korea akan berupaya untuk menyampaikan bukti-bukti ilmiah yang dapat mendukung argumentasinya bahwa tingkat MRLs di atas 0,01 berbahaya bagi kesehatan manusia.

3. Indonesia dan RRT a. Pertemuan bilateral Indonesia-RRT membahas isu di bidang sertifikasi yang

disahkan oleh AQSIQ untuk produk ikan dan makanan olahan. Pada tahun ini AQSIQ menerapkan kebijakan bagi produk makanan yang ekspor ke RRT harus disertakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang negara pengekspor, dan ditujukan kepada Departemen Pemeriksaan dan Karantina Pelabuhan Imigrasi ketika mengimpor produk makanan seperti makanan khusus, kue dan biskuit, permen, bumbu makanan, minuman, alkohol dan manisan, buah kaleng ke RRT. Kebijakan ini mulai diimplementasikan pada tanggal 20 April 2016 dengan masa transisi 18 (delapan belas) bulan dan akan mulai berlaku mulai 1 Oktober 2017. Hal yang sama juga diterapkan pada produk ikan dimana AQSIQ akan mulai memberlakukan ketentuan tersebut pada bulan Juni 2016, dan proses sertifikasi dan registrasi perusahaan pemasok ikan akan dilakukan sampai dengan akhir Desember 2016.

b. Berkenaan dengan hal ini, Indonesia menyampaikan permintaan agar pihak RRT dapat memberikan informasi detil dan regulasi mengenai kebijakan tersebut dalam versi Bahasa Inggris. Selain itu, Indonesia juga mengajukan permohonan agar AQSIQ dapat menunda pemberlakuan regulasi tersebut bagi Indonesia selama 1 (satu) tahun (sehingga baru akan berlaku pada 1 Januari 2018), mengingat otoritas terkait di Indonesia perlu melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan melakukan persiapan-persiapan lainnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam hal ini akan mengawal pelaksanaan sosialisasi dan memanfaatkan Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan AQSIQ untuk penanganan isu dimaksud.

c. Di samping itu, Indonesia juga menyampaikan bahwa saat ini di Indonesia terdapat beberapa instansi yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan Healts Certificate (HC). Indonesia, dalam hal ini, meminta penjelasan lebih lanjut dari RRT terkait pengakuan HC yang diterbitkan oleh lebih dari satu instansi. Menanggapi hal ini, RRT menginformasikan bahwa pihaknya belum mengetahui mengenai hal tersebut dan meminta Indonesia untuk


menghubungi Kedutaan Besar Indonesia di Beijing guna menyampaikan informasi tersebut secara resmi kepada AQSIQ.

4. Indonesia dan Filipina

a. Pihak Filipina menanyakan perkembangan hasil pertemuan bilateral yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada saat penyelenggaraan Sidang ke-65 Komite SPS bulan Maret 2016 yang lalu terkait proes rekognisi terhadap beberapa produk hortikultura Filipina (khususnya bawang merah, nanas, dan pisang) dan proses registrasi laboratorium Filipina.

b. Dalam kaitan tersebut, pihak Filipina menyampaikan concern atas lambannya proses rekognisi produk hortikultura dan registrasi laboratorium Filipina. Hal tersebut telah menyebabkan beberapa komoditas Filipina, khususnya bawang merah yang telah memasuki masa panen, tidak dapat diekspor ke Indonesia dan menyebabkan rusaknya produk-produk tersebut. Untuk itu, Filipina menyampaikan permohonan agar otoritas berwenang di Indonesia dapat mempercepat kedua proses dimaksud.

c. Menanggapi hal tersebut, Indonesia menyampaikan bahwa terkait proses rekognisi, Filipina masih memiliki kewajiban untuk melengkapi berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut. Sementara untuk proses registrasi 6 (enam) laboratorium Filipina, berdasarkan hasil on-desk review yang telah dilakukan, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian masih memerlukan informasi tambahan, antara lain mengenai profil National Food Safety Competent Authority (NFSCA), profil badan/agensi yang memiliki kewenangan untuk memberikan akreditasi atas keamanan laboratorium dan profil dari keenam laboratorium Filipina yang hendak didaftarkan.

d. Pada kesempatan tersebut, Delegasi RI telah meneruskan surat Kepala Badan Karantina Pertanian kepada Bureau of Plant Industry (BPI) Filipina mengenai hal tersebut pada butir huruf (c) di atas. Diinformasikan pula bahwa surat dimaksud juga telah dikirimkan kepada Kedutaan Besar Filipina di Jakarta.

e. Di samping itu, Indonesia juga menyampaikan perkembangan terkait kronologis proses investigasi yang dilakukan oleh Komite Anti-Dumping Indonesia atas produk pisang Filipina. Terkait hal ini, Indonesia menyampaikan harapan agar pihak swasta, khususnya eksportir pisang Filipina, dapat bersikap kooperatif dan transparan dengan menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan investigasi dimaksud. Hal tersebut dipandang penting untuk dilakukan guna mempercepat proses investigasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

5. Indonesia dan Chile Chile menginformasikan bahwa pihaknya telah menyampaikan surat kepada Badan Karantina Pertanian pada bulan Juni 2016 yang lalu mengenai rencana kunjungan delegasi high level Chile ke Indonesia pada tanggal 12 Juli 2016 dengan maksud mendiskusikan beberapa isu penting yaitu: importasi buah-buahan Chile ke Indonesia, peraturan baru keamanan pangan Indonesia, dan pelaksanaan workshop terkait Mediterranean Fruitfly. Pihak Chile juga menginformasikan bahwa beberapa laboratorium Chile telah mendapatkan rekognisi dan telah siap untuk diinspeksi oleh Indonesia dalam rangka pelaksanaan MRA keamanan pangan antara Indonesia-Chile. Pihak Indonesia menyampaikan bahwa terkait MRA Indonesia-Chile akan didiskusikan lebih lanjut dengan pihak Barantan di Jakarta, adapun terkait pengakuan area produksi bebas lalat buah untuk beberapa area produksi di Chile Pihak Indonesia menyampaikan bahwa pengakuan akan diberikan jika Chile bisa membuktikan dengan data record lalat buah yang telah tertangkap dan adanya jaminan safety net.


6. Indonesia dan Turki Pihak Turki menyampaikan keinginannya untuk memasarkan packaged dried raisin (kismis) di Indonesia dan menanyakan regulasi dan aturan yang perlu diketahui. Delri dalam hal ini, menginformasikan bahwa pihak Turki perlu mendaftarkan produk tersebut ke Badan POM sebelum produk tersebut diedarkan di Indonesia. Tata cara dan regulasi peredaran produk dimaksud dapat diakses di e-registration Badan POM dan website inatrade untuk regulasi prosedur impor yang berlaku di Indonesia.

Pertemuan Reguler Komite SPS ke-67 Sidang Komite Sanitary and Phytosanitary (SPS) ke-67 pada tanggal 26-28 Oktober 2016 di Jenewa, Swiss Pada Sidang Komisi tersebut, Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua DELRI menyampaikan Specific Trade Concern (STC) terkait hambatan ekspor manggis Indonesia kepadaRRT yang terhenti sejak tahun 2013 terkait dengan isu cemaran logam berat. Indonesia telah melakukan mitigasi risiko dan corrective action dalam menyelesaikan isu cemaran logam berat tersebut namun upaya penyelesaian secara bilateral yang dilakukan selama ini tidak mendapatkan hasil positif. Untuk itu penyampaian STC di forum SPS-WTO ini agar concern Indonesia mendapat perhatian dari WTO, mengingat dari sisi aturan WTOdilarang adanya hambatan perdagangan selain isu SPS dan TBT. Selain menyampaikan STC kepada RRT, Indonesia juga mendapatkan STC dari negara Filipina yang merasa mendapat hambatan perdagangan dengan adanya aturan Indonesia terkait pengakuan (rekognisi) pangan segar asal tumbuhan (Permentan No. 88/2012) dan registrasi laboratorium (Permentan No. 04/2015). Merespon hal tersebut, Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia tidak pernah menghambat proses pengajuan rekognisi pangan segar asal tumbuhan maupun registrasi laboratorium, bahkan sampai saat ini sudah 26 negara yang memperoleh registrasi laboratorium dan mendapatkan akses pasar ke Indonesia. Filipina belum melengkapi tambahan dokumen yang diperlukan untuk penilaian risiko, dan Badan Karantina Pertanian juga telah mengirimkan surat permintaan tambahan dokumen tersebut pada tanggal 22 September 2016, namun sampai saat ini belum mendapatkan respon dari Filipina. Di sela-sela Sidang Komite SPS ke-67 juga dilakukan pertemuan bilateral antara lain dengan RRT, Korea Selatan, Filipina dan Swiss, adapun isu yang perlu mendapat tindaklanjut adalah: a. Bilateral dengan RRT, Indonesia mengangkat isu tentang kebijakan RRT

tentang importasi produk pangan; Pemberlakuan persyaratan fumigasi oleh RRT karena isu virus Zika; dan Temuan arsenik pada produk CPO Indonesia. Merespon hal tersebut RRT berjanji bahwa isu tersebut selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur diplomatik. Pihak RRT juga menyampaikan agar Indonesia kembali meregistrasi 13 (tiga belas) laboratoriumnya, namun Indonesia merespon bahwa saat in sudah 12 (dua belas) laboratorium di RRT yang mendapatkan registrasi laboratorium dari Badan Karantina Pertanian, ditegaskan bahwa keinginan RRT tersebut dapat difasilitasi, jika ada itikad baik RRT untuk menyelesaikan hambatan ekspor manggis Indonesia.


b. Bilateral dengan Korea Selatan, Indonesia mengangkat isu kebijakan Korea Selatan tentang kandungan pestisida yang diijinkan dalam produk makanan (positive list). Kebijakan ini akan mempengaruhi produk buah tropis dan kacang-kacangan mulai Desember 2016. Merespon hal tersebut pihak Korea Selatan meminta agar Indonesia dapat memberikan daftar pestisida yang selama ini digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan mereka.

Selain isu tersebut, Indonesia juga mengangkat isu larangan tanaman hias polyscias yang termasuk dalam perubahan lampiran Plant Quarantine Korea; keinginan Indonesia untuk mengekspor daging ayam halal ke Korea Selatan; dan juga mengundang pihak Korea untuk melakukan verifikasi untuk fasilitas Hot Water Treatment skala komersial yang dimiliki Indonesia. Pada kesempatan ini Pihak Korea Selatan menanyakan progrespenilaian risiko untuk produk susu Korea yang dilakukan oleh Direktorat Kesmavet, dan disampaikan bahwa saat ini sudah dilakukan pembahasan oleh tim ahli Ditjen Peternakan, dan hasilnya akan disampaikan ke pihak Korea Selatan dalam waktu dekat.

D. Kerjasama Nasional Pada tahun 2016 ada beberapa capaian kerjasama nasional antara lain sebagai berikut : 1. Nota Kesepahaman antara Kepala Badan Karantina Pertanian dan Rektor Institut

Pertanian Bogor. Nota Kesepahaman antara Kepala Badan Karatina Pertanian dan Rektor Institut

Pertanian Bogor Nomor: 1655/HK.220/L/2/2016 dan Nomor: 04/IT3/KsM/2016, sepakat mengadakan kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan serta bidang lain.

Tindaklanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur di dalam kesepakatan/perjanjian kerjasama tersendiri dan Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani. Nota Kesepahaman ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 5 Februari 2016.

2. Perjanjian Kerjasama antara Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Badan karantina Pertanian Kementerian Pertanian dengan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor Nomor: 3485/HK.220/L.2/4/2016 dan Nomor: 003/KI3.2/KsM/2016 tentang Kerjasama Pendidikan dan Penelitian Bidang Karantina Hewan

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi : 1) Pendidikan, Pelatihan, Praktek Kerja Lapang, Penelitian Tugas Akhir Sarjana Kedokteran Hewan, serta Magang Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PPDH) bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan IPB dengan menggunakan fasilitas Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, 2) Pendidikan, Pelatihan, Penelitian serta Magang Profesi bagi petugas karantina hewan dengan menggunakan fasilitasi Fakultas Kedokteran Hewan, 3) Pengembangan dan penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi terkait karantina hewan dan keamanan hayati hewani, 4) Peningkatan Pengetahuan melalui kegiatan ilmiah seminar, lokakarya, pelatihan khusus dan pertemuan ilmiah lain, 5) Kegiatan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan fungsi, 6) Hal-hal lian yang dikomunikasikan dan disepakati.


Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani. Perjanjian Kerjasama ditandatangani di Bogor, pada tanggal 7 April 2016.

3. Perjanjian Kerjasama antara Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian RI dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor: 3482/HK.320/L/IV/2016 dan Nomor: Kerma/3/IV/2016 tentang Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan Serta Pengawasan Keamanan Hayati di Wilayah Perbatasan Darat Antar Negara.

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi : 1) Kegiatan Pendampingan atau Dukungan Operasional, 2) Kegiatan Pembinaan Ketahanan Wilayah, 3) Kegiatan Sosialisasi.

Dukungan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perbatasan darat antar Negara, meliputi: a) Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura, b) Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang, c) Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan, d) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke, e) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai akhir April 2017. Perjanjian Kerjasama ditandatagani di Jakarta pada tanggal 5 April 2016.

4. Perjanjian Kerjasama antara Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian RI dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Nomor: 5121/HK.320/L/V/2016 dan Nomor: PKS/14/V/2016 tentang Dukungan Operasional Karantina Hewan dan Tumbuhan Serta Pengawasan Keamanan Hayati di Wilayah Perairan Republik Indonesia.

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi : 1) Kegiatan patrol dan intelijen terbatas dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran perundang-undangan di bidang karantina hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah perairan Republik Indonesia, 2) Kegiatan pembinaan ketahanan wilayah maritime dalam rangka mendukung penyelenggaraan karantina hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati, 3) Kegiatan Sosialisasi, 4) Kegiatan Pembentukan Kader Karantina, 5) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani. Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 20 Mei 2016.

5. Perjanjian Kerjasama antara Kepala Badan Karantina Pertanian dengan Deputi Bidang Pengkajian Persandiaan Nomor: 4600/HK.220/L/5/2016 dan Nomor: PERJ.10/LSN/SU/HK.08.01/05/2016 tentang Penyelenggaraan Certificate Authority (CA) Sebagai Sarana Pengamanan Pertukaran Data Dan Informasi Dalam Sistem E-Cert Sanitary And Phythosanitary (SPS).

Ruang Lingkup perjanjian Kerjasama ini meliputi: 1) Pengembangan d bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Penyelenggaraan Certificate Authority (CA) yang memperhatikan aspek kerahasiaan, keaslian serta aspek pengamanan pertukaran data dalam system e-cert SPS, 2) Penggunaan, peningkatan data pengembagan sumber daya yang dimiliki guna menunjang terlaksananya pertukaran data dalam e-cert SPS, 3) Pelaihan dan diseminasi informasi.

Jangka waktu Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani. Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2016.

5.2.2. Laporan Pelayanan Informasi dalam rangka pelaksanaan fungsi National Notification Authority dan Enguiry Point SPS-WTO Selama tahun 2016, Sekretariat NEP-NB Badan Karantina Pertanian telah menotifikasikan 8 (delapan) Peraturan SPS baik yang masih berupa rancangan peraturan maupun peraturan yang sudah berlaku ke Sekretariat WTO di Jenewa. Kedelapan notifikasi tersebut, yaitu: 1 G/SPS/N/IDN/106 : Draf Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan


. 4 Januari 2016 Karantina Hewan terhadap Pemasukan Karkas, Daging dan/atau Jeroan ke Dalam Wilayah Negera Republik Indonesia

2.

G/SPS/N/IDN/107 4 Januari 2016

: Draf Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengiriman Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Melalui Penyelenggara POS

3.

G/SPS/N/IDN/108 9 Februari 2016

: Draf Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Persyaratan Pangan Steril Komersial

4.

G/SPS/N/IDN/109 5 Maret 2016

: Peraturan Menteri Pertanian No. 13/Permentan/KR.040/4/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

5.

G/SPS/N/IDN/110 30 Juni 2016

: Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggunaan Bahan Penolong Golongan Enzim dan Golongan Penjerap Enzim Dalam Pengolahan Pangan

6.

G/SPS/N/IDN/111 30 Juni 2016

: Draf Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol

7.

G/SPS/N/IDN/112 1 Juli 2016

: Draf Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Kriteria Mikrobiologi Dalam Pangan Olahan

8.

G/SPS/N/IDN/113 19 Juli 2016

: Peraturan Menteri Pertanian No. 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

5.3. BIDANG INFORMASI PERKARANTINAAN

Beberapa capaian output kegiatan Bidang Informasi pada tahun 2016 sebagai berikut :

5.3.1. Laporan Penyempurnaan Sistem Informasi Penyempurnaan aplikasi dimaksudkan untuk meningkatkan otomasi, validasi, dan security sistem informasi Barantan dengan mengintegrasikan sistem informasi KH dan KT yang ada selama ini. Ruang lingkup penyempurnaan aplikasi meliputi; a. In House System Barantan, b. Aplikasi Laboratorium dan c. Web Monitoring kegiatan Operasional. Ketiga aplikasi tersebut sudah selesai dikerjakan dan telah dilakukan pelatihan ke seluruh petugas administrasi IT seluruh UPT lingkup Barantan. Sedangkan untuk mandatory penerapannya akan dilakukan paling lambat pada bulan Agustus 2017 sesuai arahan Kepala Badan Karantina pada Pengarahan acara Rakernas Barantan Januari 2017 lalu (lampiran1)

5.3.2. Laporan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemeliharaan sistem infomasi mencakup pemeliharaan hardware dan software.

a). Pemeliharaan hardware Pemeliharaan hardware dilakukan bersama dengan Pusdatin Kementan karena untuk infrastruktur jaringan dan hardware penyimpanan data yang digunakan dikantor pusat penyediaan jaringan difasilitasi oleh kantor pusat Kementan. Untuk pemeliharaan hardware di UPT dilakukan sepenuhnya oleh tenaga administrator IT UPT. Khusus


untuk tahun 2016 ini, Barantan memperoleh bantuan peningkatan bandwidth internet yang difasilitasi oleh Kominfo. Saat ini sudah 20 titik UPT/wilker yang telah difasilitasi dan akan diperluas selama 3 tahun ini hingga mencapai 100 titik.

b). Pemeliharaan Software

Pemeliharaan Software dilakukan sepenuhnya oleh Bidang Informasi terkait aplikasi-aplikasi yang digunakan secara operasional di UPT. Pada tahun 2016 ini dilakukan pemeliharaan software berupa update aplikasi sejalan dengan perubahan regulasi ataupun SOP yang digunakan. Beberapa aplikasi yang dilakukan update adalah:

In House system Barantan (mengacu Permentan No. 14/2016) E-Prior Notice (mengacu Permentan No. 55/2016) Simponi Barantan (mengacu PP 35/2016) IKH on line (mengacu Permentan 70/2016) TPK on Line (mengacu Permentan 12/2015)

5.3.3. Laporan Bimtek

Bimbingan teknis dilakukan baik secara pelatihan langsung maupun secara virtual melalui fasilitasi teleconfrence Barantan. Target grup Pelatihan antara lain: tenaga admin UPT, pengguna jasa, pejabat struktural pusat dan UPT. Bimbingan teknis secara rutin dilakukan dengan mengundang petugas-petugas admin UPT serta melalui fasilitasi perjalanan dinas (lampiran2).

5.3.4. Laporan Monev Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tujuan melihat sejauh mana optimalisiasi penggunaan aplikasi di dalam kegiatan operasional serta memperoleh feedback dari user guna penyempurnaan ke depan. Secara rutin pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bidang Informasi. Sedangkan output monitoring lalu lintas data untuk kepentingan pengambilan keputusan dlakukan dengan menerbitkan Circular Mingguan atau yang dikenal dengan istilah SPOT (lampiran3)

5.3.5. Laporan Pengembangan Informasi

Pengembangan sistem informasi dilakukan sejalan dengan kebutuhan organisasi baik dikantor pusat maupun UPT. Beberapa pengembangan yang dilakukan adalah:

Optimalisasi Aplikasi TPK dalam Penurunan Dwelling Time

Saat ini penggunaan aplikasi TPK telah dilaksanan di 4 pintu pemasukan impor utama, yaitu Tanjung Priok. Tanjung Perak, Belawan dan Makassar. Kegiatan operasional berupa tindakan karantina sebelum respon kepabeanan dilakukan di Tempat Pemeriksaan Karantina untuk media pembawa dengan tingkat resiko low dan medium risk sebelum Bea Cukai menerbitkan SPPB. Optimalisasi tindakan karantina di TPK akan sangat signifikan berpengaruh pada proses Dwelling Time di pelabuhan. Untuk itu Barantan melakukan pertukaran data dengan pihak terminal di 4 Pelabuhan utama tersebut.

Perluasan INSW

Penerapan INSW impor telah dilakukan di 21 pintu pemasukan impor. Pada tahun 2016 ini INSW memperluas kegiatan tidak hanya untuk impor tapi dilakukan pula untuk INSW ekspor. 3 (tiga) tempat pintu pengeluaran yang sudah difasilitasi penerapan INSW ekspor adalah: BBKP Makassar, BBKP Belawan, BKP Denpasar, BKP Lampung dan BKP Semarang.


Single Profilling Importir dalam Kerangka Indonesia Single Risk Management (ISRM) Barantan bersama dengan Ditjen Bea Cukai dan Badan POM sedang menyusun single risk manajemen sebagai dasar profilling bagi seluruh importir yang melakukan transaksi di Pelabuhan Laut Tanjung Priok. Penetapan penjaluran bagi importir nantinya akan merujuk pada concern yang ditetapkan oleh 3 entitas tersebut. Parameter utama dalam ISRM ini adalah tingkat kepatuhan importir yang dikombinasikan dengan tingkat resiko komoditas dan negara asal komoditas. Saat ini Barantan telah mengajukan 200-an perusahaan denga 59 media pembawa yang akan diintegrasikan pada skema ISRM. Bidang informasi telah menyediakan aplikasi registrasi tunggal untuk keperluan ISRM ini.

Single Submission

Sebagai tindak lanjut dari akan diberlakukanny ISRM, maka perlu dibuatkan sebuah engine yg dapat diakses secara bersama oleh 3 entitas dalam penjaluran berdasarkan ISRM. Sehingga pada tahap implementasi nantinya seluruh importir yang termasuk dalam list ISRM dapat melakukan 1 kali permohonan impor saja dan data tersebut langsung terkoneksi dengan 3 sistem pelayanan, baik yang ada di BC, BPOM maupun Karantina. Istilah ini dikenal dengan Single Submission. Untuk itu Bidang informasi telah melakukan penyesuaian dan ujicoba sistem Single Submission yang terkoneksi dengan INSW

5.3.6. Mater Plan TI

Master Plan TI atau MPTI telah disusun pada tahun 2015 lalu dan akan digunakan selama 5 tahun sampai dengan 2019 sebagai roadmap Bidang Informasi dalam pengembangan dan arah TI kedepan. Pada tahun 2016 sudah dilakukan integrasi pada in house system Barantan yang akan dintegrasikan pula dengan aplikasi-aplikasi derivatnya serta pelathan pada SDM TI. Tahapan MPTI pada tahun anggaran berjalan akan disesuaikan dengan Skema MPTI yang telah ditetapkan pada 2015 lalu.

5.3.7. Kerjasama IT

Kerjasama TI ini bertujuan untuk mensinergitas kegiatan operasional karantina dengan K/L atau negara lain. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah: Pertukaran Sertifikat Elektronik dengan Belanda, Australia dan New Zealand

Pertukaran sertifikat elektronik dengan Belanda sudah behasil dan berjalan dengan baik dan akan optimal digunakan pada kegiatan operasional pasca pelatihan petugas analyzing point di UPT. Sedangkan untuk Australia dan New Zealand saat ini masih pada tahap ujicoba.

Kerjasama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Kerjasama dengan Lemsaneg dilakukan guna mengoptimalkan pengamanan data sertifikat elektronik Badan Karantina Pertanian. Pengamanan tersebut mencakup digital signature dan enskripsi data. Saat ini dokumen elektronik karantina yang telah terenskripsi yang difasilitasi oleh Lemsaneg adalah Dokumen Phytosanitary Certificate (KT-10) dan Sanitary Certificate (KH-10).

Kerjasama dengan Instasi Lain 1. Kerjasama dengan instansi lain seperti Bea Cukai khususnya dalam penerapan

Pusat Logistik Berikat (PLB). Saat ini regulasi sudah dibuat dan akan dilanjutkan dengan fasilitasi dari sistem IT di PLB.

2. Kerjasama dengan Dinas Perdagangan Jatim Kerjasama dilakukan untuk penyediaan data ekspor, impor dan domestik yang masuk dan keluar dari Propinsi Jawa Timur

Menghadiri Sidang-Sidang Internasional TI


Disamping melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional, Bidang Informasi juga aktif terlibat dalam sidang dan pertemuan luar negeri yang membahas mekanisme pertukaran data elektronik antar negara. Sidang-sidang dimaksud antara lain; forum ASEAN Single Window, ESCAP, STDF dan lainnya. Disamping sebagai peserta, adanyanya Bidang Informasi diminta sebagai narasumber khususnya pada sidang-sidang pertukaran data e-SPS antar negara berkaca pada keberhasilan Barantan dalam pengembangan e-SPS dengan negara-negara mitra.

5.3.8. Pelayanan Informasi

Adapun penggunaan PPK on line secara terperinci di UPT lingkup Badan Karantina Pertanian sebagai berikut :

Penggunaan Layanan PPK On Line Karantina Hewan (KH) Dan Karantina Tumbuhan (KT) UPT Badan Karantina Pertanian Tahun 2016

No. UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) Frekuensi (kali) KH KT

1 Balai Besar Karantina Pertanian Belawan 2528 18091 2 Balai Besar Karantina Pertanian Makassar 20413 3157 3 Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta 53457 37535 4 Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya 95935 47423 5 Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok 24354 38740 6 Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan 24139 292 7 Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung 37478 7895 8 Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin 17409 1309 9 Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam 14176 3322

10 Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar 18042 3145 11 Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi 4079 153 12 Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura 4079 0 14 Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang 6756 0 15 Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado 7714 968 16 Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram 13769 99 17 Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang 2696 874 18 Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang 9592 3060 19 Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru 10427 2352 20 Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak 12433 1792 21 Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang 16615 16207 22 Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon 23145 1930 23 Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo 2425 5 24 Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari 5733 3 25 Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan 15223 8148 26 Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya 14181 0 27 Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu 5812 0 28 Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang 9680 0 29 Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Pinang 6126 0


30 Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan 9800 0 31 Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate 2361 0 32 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta 12830 6850 33 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon 10 0 34 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh 2474 0 35 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung 4555 2211 36 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu 2282 0 37 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Biak 2901 0 38 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap 8 0 39 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke 3762 0 40 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Parepare 7781 0 41 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda 4557 82 42 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong 0 2 43 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong 3176 2 44 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar 14886 0 45 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I TB Asahan 672 2265 46 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika 2359 0 47 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan 11769 0 48 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende 2374 0 49 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju 2542 0 50 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari 2315 0 51 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II TB Karimun 4197 0

TOTAL 576.027 207.912

Sumber : E-QVet/E-Plaq System Per 31 Januari 2017


BAB VI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN

LABORATORIUM UJI STANDAR DAN UJI TERAP TMKP

6.1. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN LABORATORIUM UJI STANDAR Kegiatan ini merupakan representasi dari Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUS-KP) dengan beberapa capaian kinerja tahun 2016 sebagai berikut :

6.1.1. Bidang Pelayanan Pengujian A. Laporan Pelayanan Pengujian Selama tahun 2016 di BBUS-KP telah menerima permohonan pengujian dengan total penerimaan sebanyak 966 sampel dan jumlah sampelnya sendiri sebanyak 2.364 sampel dengan perincian sebagai berikut :

NO LABORATORIUM FREKUENSI PENERIMAAN

JUMLAH SAMPEL

1. Karantina Tumbuhan 350 1460 2. Karantina Hewan 295 549

3. Keamanan Hayati Hewani 264 274

4. Keamanan Hayati Nabati 57 81

Total 966 2364

Adapun perincian berdasarkan bidang pengujiannya sebagai berikut :

No. Uraian Kegiatan Frekuensi Pelayanan (Kali) Lab KH Lab KT Lab KHH Lab KHN

1 Pelaksanaan Uji Standar a) Volume (sampel) 440 1460 274 57 b) Frek Penerimaan Sampel 278 350 264 81 c) Frek Pengujian 1435 1540 1642 471 d) Asal sampel (customer) 270 60 264 9

2 Pelaksanaan Uji Rujukan a) Volume (sampel) 0 332 0 0 b) Frek Penerimaan Sampel 0 65 0 0 c) Frek Pengujian 0 363 0 0 d) Asal sampel (customer) 0 18 0 0

3 Pelaksanaan Uji Konfirmasi a) Volume (sampel) 1 220 0 0 b) Frek Penerimaan Sampel 1 81 0 0 c) Frek Pengujian 1 230 0 0 d) Asal sampel (customer) 1 13 0 0

4 Pelaksanaan Uji Banding


a) Volume (sampel) 127 85 0 1 b) Frek Penerimaan Sampel 17 24 0 4 c) Frek Pengujian 27 94 0 20 d) Asal sampel (customer) 17 12 0 1

5 Pelaksanaan Uji Profisiensi a) Volume (sampel) 14 3 15 2 b) Frek Penerimaan Sampel 2 1 6 4 c) Frek Pengujian 14 3 46 22 d) Asal sampel (customer) 2 1 6 2

6 Pelaksanaan Uji Lainnya a) Volume (sampel) 298 820 259 54 b) Frek Penerimaan Sampel 259 179 258 73 c) Frek Pengujian 1394 850 1596 427 d) Asal sampel (customer) 250 16 258 8

Foto : BBUS-KP Gambar 18. In House Training Laboratorium Karantina Hewan


Foto : BBUS -KP Gambar 18. In House Training Laboratorium Karantina Tumbuhan B. Laporan pengembangan metode dan uji coba laboratorium

Pada tahun 2016 BBUS-KP telah melakukan 6 (enam) uji coba laboratorium sebagai berikut : No Judul Rekomendasi 1 Pengembangan metode

Serologi dan molekuler untuk deteksi penyakit Squash mosaic virus (SqMV) pada Jaringan dan benih Tanaman Cucurbitaceae.

Metode serologi DIBA merupakan metode uji yang paling efektif digunakan untuk mendeteksi penyakit Squash mosaic virus (SqMV) pada Jaringan dan benih Tanaman Cucurbitaceae. Metode ini dapat di ajukan sebagai metode standar untuk digunakan pada laboratorium lingkup Barantan

2 Ujicoba efektivitas dua media selektif untuk deteksi Burkholdera glumae pada benih padi

Media SPG merupakan media terbaik yang dapat digunakan oleh laboratorium dalam mendeteksi bakteri B. gumae sehingga metode tersebut dapat di tetapklan sebagai metode standar di laboratorium lingkup Barantan

3 Pengembangan Metode Kedua metode ekstraksi (Ethyl acetate dan


Analisis Multiresidu Pestisida pada PSAT dengan Metode Quechers (Acetonitrile extraction) dan Ethyl Acetate Extraction menggunakan LC MS MS

QuEChERS) dapat digunakan sebagai metode ekstraksi pengujian multi residu pestisida dengan menggunakan instrumen LC MS MS.

4 Evaluasi Pengujian HA (Haemaglutination) cepat dan HA (Haemaglutination) Lambat Untuk Mendeteksi Penyakit AI Pada Unggas

Uji HA (Haemaglutination) cepat sangat efektif digunakan untuk mendeteksi keberadaan virus Avian Influenza di lapangan. Metode ini dapat ditetapkan sebagai metode standar untuk digunakan di Laboratorium UPT lingkup Barantan.

5 Deteksi Penyakit Bovine Genital Campylobacteriosis menggunakan Metode Kultur

Metode Kultur sudah dapat dilakukan dan dapat direkomendasikan untuk mendeteksi Penyakit Bovine Genital Campylobacteriosis. Metode tersebut dapat di rekomendasikan untuk menjadi metode standar yang dapat digunakan di laboratorium UPT lingkup Barantan

6 Deteksi Cemaran Kimia Sulfit pada Sarang Burung Walet Dengan Metode Spectometric

Metode Spectometric untuk mendeteksi Cemaran Kimia Sulfit pada Sarang Burung Walet belum dapat direkomendasikan untuk menjadi metode standar yang digunakan pada laboratorium UPT Lingkup Barantan. Perlu dikembangkan metode lainnya untuk metode sulfit.

Dari 6 (enam) uji coba tersebut di atas hanya 5 uji coba yang dapat direkomendasikan. C. Bimbingan Teknis Pengujian Laboratorium Karantina Hewan No. Kegiatan Yang Di

Bimtekkan Peserta/Lokasi/Waktu

Narasumber Rangkuman Hasil Kegiatan

1 Pengujian AI metode HA-HI

MV/PV/BKP Kelas I Pontianak-Etikong/23-26 Feb 2016/ Drh. Dwi Indah A

Laboratorium telah mengajukan penilaian akreditasi dengan ruang lingkup HA-HI AI

2 Pengujian B. ovis, abortus metode RBT dan Pengujian AI metode HA-HI

MV/PV/BKP Kelas I Banjarmasin/29-2 Maret 2016/Drh. Hestu Prastanti

Laboratorium telah terakreditasi dan merencanakan akan menambah ruang lingkup akreditasi untuk metode RBT


MV/PV/SKP Kelas I Samarinda/25-27 Mei 2016/Dr. Maazdani U. daulay

Laboratorium masih dalam tahap persiapan akreditasi laboratorium dengan ruang lingkup HA-HI AI


MV/PV/BKP Kelas I Tarakan/2-4 Juni 2016/ Dr. Lidwina Natassya

Laboratorium masih dalam tahap persiapan akreditasi laboratorium dengan ruang lingkup HA-HI AI

D. Bimbingan Teknis Pengujian Laboratorium Karantina Tumbuhan

No. Kegiatan Yang Di Peserta/Lokasi/Waktu Rangkuman Hasil Kegiatan


Bimtekkan Narasumber 1 Pengujian OPTK

Burkholderia glumae pada komoditas padi dengan metode ELISA

POPT/BKP Kelas I Lampung/20-22 April 2016/ Ir. Riza Desnurvia, M.Sc

Kondisi laboratorium telah memadai,namun pada saat bimtek beberapa peralatan sedang dalam kondisi rusak (PCR dan setrifus), sehingga materi yang dapat diberikan hanya tentang mtode ELISA. Saran terkaiat laboratorium, peralatan utama seperti PCR harus dilengkapi dengan UPS karena penggunaan alat ini biasanya dilakukan dalam waktu lama. Beberapa peralatanlaboratorium juga dicek kondisinya secara rutin walaupun tidak digunakan, sehingga kerusakannya dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti.

2 Pengujian Deteksi dan Identifikasi Aphelenchoides besseyi dengan metode Morfologi dan morfometri

POPT/BKP Kelas I Padang/25-27 Mei 2016/Ir. Rahmawati

Kondisi laboratorium telah memadai, mikroskop dalam kondisi baik dan peserta yang mengikuti dapat memahami keseluruhan materi. Saran, perlu banyak latihan terkait memancing nematoda dibawah mikroskop.

3 Klasifikasi cendawan, Deteksi dan Identifikasi secara morfologi untuk Peronospora manshurica pada kedelai

POPT/SKP Kelas I Samarinda/25-27 Mei 2016/Dwi Sugipriatini, S.Si, M.Si

Kondisi laboratorium masih perlu ditata ulang terkait penentuan dan penyekatan ruang laboratorium, perlu pengadaan mikroskop baru baik mikroskop stereo maupun kompon yang mampu mengukur spora. Kompetensi personel perlu ditingkatkan mengingat sebagian besar personel laboratorium hanya memahami pengujian cendawan dengan blotter test saja

E. Bimbingan Teknis Pengujian Laboratorium Keamanan Hayati Hewani

No. Kegiatan Yang Di



1 Pengujian Nitrit 23-26 Peb 2016/ BKP Kelas I Pontianak

Kelengkapan Lab untuk kegiatan keamanan hayati hewani baru bisa pengujian metode rapid untuk Pengujian nitrit

2 Pengujian Nitrit dan Cemaran Mikrobiologi dan Pengujian Nitrit

10-8 Maret 2016/ BKP Kelas II Cilegon

Kelengkapan lab keamanan hayati hewani baru sejauh rapid untuk pengujian nitrit dan cemaran mikrobiologi

3 Pengujian Sulfit dan Perokside

6-8 Maret 2016/ BKP Kelas I Banjarmasin

Kelengkapan lab keamanan hayati hewani baru sejauh rapid untuk pengujian nitrit dan cemaran mikrobiologi

4 Cemaran Kimia 14-16 Maret 2016/ BKP Kelas I Semarang

Kelengkapan lab keamanan hayati hewani baru sejauh rapid untuk pengujian nitrit, sulfit dan peroksid dan cemaran mikrobiologi

5 (Nitrit, Sulfit dan Perokside)

9-20 Des 2016 /BBKP Soetta

Kelengkapan lab keamanan hayati hewani baru sejauh rapid untuk


pengujian nitrit, sulfit dan peroksid dan cemaran mikrobiologi serta belum tersedia peralatan secara kualitatif cemaran kimia dan logam berat.

6 Residu Antibiotika oxitetracycline

6-9 Des 2016/BBKP Surabaya

Kelengkapan lab keamanan hayati hewani baru sejauh rapid untuk pengujian nitrit, sulfit dan peroksid dan cemaran mikrobiologi serta telah tersedia peralatan secara kualitatif cemaran kimia dan logam berat.

F. Bimbingan Teknis Pengujian Laboratorium Keamanan Hayati Nabati No. Kegiatan Yang Di



1 Teknik pengujian logam berat pada komoditi PSAT menggunakan GFAAS dan validasi metode uji kuantitatif

PMHP/BBKP Belawan/ 19-22 April 2016/ Ilham Maulana AMD

Kondisi laboratorium telah memadai hanya beberapa peralatan perlu disediakan dengan jumlah yang cukup yaitu tabung propilene. Pemberian materi validasi diberikan dalam rangka percepatan penetapan metode baku yang dapat digunakan sehari hari sebagai acuan

2 Teknilk pengujian residu pestisida pada PSAT menggunakan GC MS

PMHP/BBKP Makassar/ 10-13 Mei 2016/ Anita Nurjanah, A.Md

Kondisi laboratorium telah memadai, namun terdapat hambatan pada pengoperasian peralatan karena kondisinya tidak optimal dan perlu pemeliharaan dan penyediaan UPS

3 Teknik pengujian cemaran mikroba dan uji homogenitas dan stabilitas pada pengujian multi residu pestisida

PMHP/BBKP Surabaya/ 6-9 Desember 2016/ Anita Nurjanah, A.Md dan Lia Agturani S.Si

Kondisi laboratorium telah mamadai, namun pelaksanaan pengujian cemaran mikroba saat sedikit dan pengujian residu logam berat juga jumlahnya berkurang walaupun saat ini laboratorium telah terakreditas

4 Teknik pengujian logam berat pada komoditas PSAT menggunakan GFAAS

PMHP/BBKP Tanjung Priok/ 20 Desember 2016/ Ilham Maulana A.Md

Kondisi laboratorium telah memadai, hanya beberapa peralatan perlu disediakan dengan jumlah yang cukup yaitu tabung polipropilene dan waktu bimbingan teknis yang sangat terbatas.

G. Evaluasi Bimbingan Teknis Pengujian Laboratorium

No. Kegiatan Yang

Di Bimtekkan Peserta/Lokasi/Wak

tu Narasumber Resume Kegiatan

1 Evaluasi Bimtek KH

BKP Kelas I Jambi/Mukromin/10-12 April 2016

Pengajuan Akreditasi ruang lingkup identifikasi B. abortus metode RBT


BKP Kelas I Jambi/Mustamil B.A/10-12 April 2016

Pengajuan Akreditasi ruang lingkup identifikasi B. abortus metode RBT


BKP Kelas I Denpasar/Drh.

Pengajuan Penambahan akreditasi ruang lingkup Cemaran Mikrobiologi dan


Nuryani Z, M.Si/ 14-16 April 2016

Serologi metode ELISA


BBKP Berlawan/ Drh. Arum K Dewi, M.Si/20-22 April 2016

Pengajuan Penambahan akreditasi ruang lingkup B. abortus metode RBT

5 Evaluasi Bimtek KT

Sigit Budiarti/20-22 April 2016/ BBKP Belawan

Bimbingan teknis pengujian yang dilakukan BBUSKP ssangat penting bagi peningkatan kompetensi personil laboratorium UPT. Kendala yang sering muncul pada saat pelaksanaan bimtek adalah kondisi peralatan yang kurang lengkap. Beberapa peralatan kondisinya sudah harus diganti dan ditambah seperti mikroskop karena jenis pengujian ini banyak sekali dilakukan pada UPT tersebut.


Kusnaeni/24-26 Februari 2016/BKP Kelas I Pontianak

Bimbingan teknis pengujian yang dilakukan BBUSKP ssangat penting bagi peningkatan kompetensi personil laboratorium UPT. Kendala yang sering muncul pada saat pelaksanaan bimtek adalah kondisi peralatan yang kurang lengkap dan bahan uji yang belum dimiliki serta jumlah personil laboratorium yang terbatas. Masukan bagi BBUSKP menambah frekuensi bimbingan teknis bagi UPT yang bersangkutan.


Sigit Budiarti/27-29 April 2016/ BKP Kelas I Lampung

Kondisi laboratorium UPT telah memadai untuk beberapa pengujian laboratorium yang telah terakreditasi dan 2 tahun mendatang akan mengajukan penambahan ruang lingkup untuk target Trogoderma granarium yang beberapa kali ditemukan di laboratorium dan BPMV. Respon pelaksanaan bimtek sangat baik dan diharapkan kegiatan bimtek BBUSKP rutin dilakukan dengan materi yang sesuai dengan kebutuhan laboratorium UPT


Krisna Dwi Harniati/25-27 Mei 2016/ BKP Kelas I Padang

Perlu penataan laboratorium terkait penempatan instrumen, pengoperasian peralatan dan penataan ruang, mengingat beberapa peralatan kurang terpelihara bahkan ada peralatan yang tidak digunakan karena personil belum bisa mengoperasikan. Terkait pengajuan akreditasi yang sedang dilakukan, sebaiknya laboratorium dilokasi tempat dilaksanakannya bimbtek dimasukkan juga sebagai bagian dari laboratorium yang diajukan walaupun berbeda lokasi untuk mempermudah proses penambahan ruang lingkup akreditasi selanjutnya

9 Evaluasi Bimtek Keamanan Hayati Hewani

2-4 Apr 2016/SKP Kelas I Cilacap

Kelengkapan lab keamanan hayati hewani baru sejauh rapid untuk pengujian nitrit, sulfit dan peroksid dan cemaran mikrobiologi serta belum tersedia peralatan secara kualitatif


cemaran kimia dan logam berat 10 Evaluasi Bimtek

Keamanan Hayati Hewani

3-4 Apr 2016/SKP Kelas I Bandung

Kelengkapan lab keamanan hayati hewani baru sejauh rapid untuk pengujian nitrit, sulfit dan peroksid dan cemaran mikrobiologi

11 Evaluasi Bimtek Keamanan Hayati Hewani 18-

20 Mei 2016/ BKP Kelas I Batam

Kelengkapan lab keamanan hayati hewani baru sejauh rapid untuk pengujian nitrit, sulfit dan peroksid dan cemaran mikrobiologi serta belum tersedia peralatan secara kualitatif cemaran kimia dan logam berat

12 Evaluasi Bimtek Keamanan Hayati Hewani 23 Nov 2016/ BBKP

soetta

Kelengkapan lab keamanan hayati hewani baru sejauh rapid untuk pengujian nitrit, sulfit dan peroksid dan cemaran mikrobiologi serta belum tersedia peralatan secara kuantitatif cemaran kimia dan logam berat

13 Evaluasi Bimtek Keamanan Hayati Hewani 7-9 Des 2016/ BBKP

Surabaya

Kelengkapan lab keamanan hayati hewani baru sejauh rapid untuk pengujian nitrit, sulfit dan peroksid dan cemaran mikrobiologi serta telah tersedia peralatan secara kualitatif dan kuantitatif cemaran kimia dan logam berat

14 Evaluasi Bimtek Keamanan Hayati Hewani 20 Des 2016/ BBKP

T. Priok

Kelengkapan lab keamanan hayati hewani baru sejauh rapid untuk pengujian nitrit, sulfit dan peroksid dan cemaran mikrobiologi serta belum tersedia peralatan secara kuantitatif cemaran kimia dan logam berat

15 Evaluasi Bimtek Keamanan Hayati Nabati

BBKP Belawan/ Krisna Dwiharniati/20-22 April 2016

Jenis bahan dan peralatan yang dimiliki laboratorium tidak berubah. Pada tahun 2016 BBKP Belawan menargetkan pengajuan ruang lingkup akreditasi laboratorium untuk pengajuan PSAT khususnya pengujian residu logam berat pada komoditas bawang-bawangan (bawang putih). Saran teknis pada saat evaluasi bimtek meliputi: 1. Penyiapan instruksi kerja baik peralatan, metode dan instruksi kerja khusus lainnya dan form form. 2. Penataan kembali penempatan instrumen dan bahan (ruang preparasi). 3. Penyediaan genset segera untuk menghindari kerusakan alat dan 4.penentuan target kemajuan laboratorium yang lebih jelas melalui pelaksanaan kegiatan yang terkait pengujian secara terjadwal


BBKP Surabaya/ Krisna Dwiharniati/6-9 Desember 2016

BBKP Surabaya telah memperoleh status akreditasi untuk pengujian residu pestisida dengan ruang lingkup pengujian Cypermetrin pada kelengkeng dan methidation pada jeruk mandarain. Pengujian logam berat menggunakan AAS belum secara optimal dilakukan karena laboratorium belum mempunyai tanur atau microwave digestion untuk melakukan ekstraksi sampel.


Pelaksanaan pemeliharaan peralatanh laboratorium belum secara maksimal dilakukan. Saran teknis 1. mengusulkan pembelian peralatan tanur/microwave digestion unbtuk ruang lingkup pengujian logam berat. 2. Membuat program pengujian rutin dengan menciptakan sampel kerja untuk pengujian yang masuk dalam ruang lingkup akreditasi yang dilakukan secara rutin apabila sampel eksternal tidak tersedia. 3. Terhadap program pemeliharaan peralatan, penanggung jawab laboratorium mengusulkan program pemeliharaan dan kalibrasi minimal 2 tahun kedepan. 4. Sebagai upaya pemeliharaan kompetensi personil laboratorium secara kontinu melakukan uji banding atau mengikuti kegiatan uji kompetensi


BBKP Makassar/Nuryani Zainuddin 3-7 Desember 2016/

Laboratorium sedang mempersiapkan diri untyuk mengajukan akreditasi untuk ruang lingkup Logam berat. UPT mengharapkan waktu bimtek yang lebih panjang terkait pengujian residu pestisida terutama materi validasi dan verifikasi. Bahan standar acuan laboratorium sudah hampir langkap tetapi beberapa bahan sudah mencapai masa kadaluarsa dan volume masih sangat banyak. sehingga disarankan untuk membuat program pengujian ruti disamping meningkatkan kompetensin personil lab. untuk peralatan disarankan dilakukan pemeliharaan alat ( kalibrasi alat), beberapa tabung gas untuk diberika pengaman agar ketika terjadi guncangan tabung tersebut aman, Instalasi listrik yang masih berisiko terjadi kebakaran. beberapa alat penunjang perlu diperbaiki misalnya sentrifuse. Perlu dilakukan program jaminan kompetensi personil melalui uji banding atau uji profisiensi


BBKP tanjung Priok Wilker Bogor/Krisna Dwiharniati/20 Desember 2016

Laboratorium telah memiliki fasilitas untuk pengujian logam berat, namun ketiadaan sampel dan kurangnya praktek bagi personil yang bekerja di laboratorium menyebabkan laboratorium belum dapat menjalankan aktifitas pengujian dengan baik.

6.1.2. Bidang Mutu A. Laporan Capaian Pengembangan Mutu/Akreditasi/Laboratorium

Pada tahun 2016 terdapat tambahan laboratorium lingkup Badan Karantina Pertanian yang terakreditasi. Sampai dengan tahun 2016 laboratorium KH dan KT yang telah terakreditasi ada 28 (dua puluh delapan) di UPT, yaitu :


1. Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUS-KP) 2. Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Surabaya 3. BBKP Makasar 4. BBKP Tanjung Priok 5. BBKP Soekarno-Hatta 6. BKP Kelas I Palembang 7. BKP Kelas I Balikpapan 8. BKP Kelas I Denpasar 9. BBKP Belawan

10. BKP Kelas I Medan 11. BKP Kelas I Banjarmasin 12. BKP Kelas I Mataram 13. BKP Kelas I Jambi 14. BKP Kelas II Cilegon 15. BKP Kelas I Bandar Lampung 16. BKP Kelas II Kendari 17. SKP Kelas I Banda Aceh 18. BKP Kelas II Yogyakarta 19. BKP kelas II Pangkal Pinang 20. BKP Kelas II Kendari 21. BKP Kelas II Tanjung Pinang 22. BKP Kelas I Batam 23. SKP Kelas I Bengkulu 24. SKP Kelas II Bangkalan 25. BKP Kelas I Jayapura 26. BKP Kelas II Ternate 27. SKP Kelas II Mamuju 28. SKP Kelas I Pare-Pare

Adapun status UPT lainnya terkait perkembangan proses akreditasi laboratorium sebagai berikut :

No. Nama UPT Status Proses Akreditasi di KAN 1. SKP Kls I Biak Menunggu Keputusan Akreditasi 2. BKP Kls I Padang Menunggu Keputusan Akreditasi 3. BKP Kls I Semarang Menunggu Keputusan Akreditasi 4. BKP Kls I Pontianak Menunggu Keputusan Akreditasi 5. SKP Kls I Samarinda Tahap Audit Kelayakan di KAN 6. SKP Kls I Sumbawa Besar Asesmen Lapangan pada bulan

Pebruari 2017.

B. Kegiatan Pengembangan Mutu BBUSKP Tahun 2016

No. Nama Kegiatan

Judul Kegiatan Hasil Kegiatan

1. Validasi Metode Uji Lab. Karantina Tumbuhan

Validasi Metode Uji Identifikasi Tungau Phyllocoptruta oleivora (Eriophyidae); Raoiella indica

Pada suhu 800C selama 4 dan 6 jam dapat digunakan sebagai suatu metode mounting cepat, jika hasil pengujian dibutuhkan dengan segera karena spesimen sudah bening dan karakter spesifik spesimen sudah


(Tenuipalpidae), Panonychus citri (Tetranychidae) berdasarkan Morfologi

dapat diamati. Suhu dan waktu yang tepat serta

akurat untuk proses mounting cepat tungau secara umum, khususnya R. indica dan P. oleivora yang direkomendasikan pada suhu 600C - 700C selama 24 jam pada oven dan hotplate.

Metode perlakuan mounting tungau

dengan Hoyer’s medium pada hotplate dan oven keduanya dapat dipergunakan. Kedua metode tersebut tidak memberikan pengaruh berbeda terhadap kebeningan slide preparat tungau.

2. Validasi Metode

Uji Lab. Kehati Nabati

Validasi Metode UJi Cemaran Mikroba Salmonella sp pada Sayuran (Brokoli)

Hasil verifikasi pengujian Salmonella sp dengan Metode SNI menghasilkan nilai sensitifitas, spesifitas, false positif, false negatif yg terpenuhi dengan 2 (dua) tingkat konsentrasi (sedang dan tinggi) sehingga metode tsb bisa digunakan utk pengujian. Hasil verifikasi pengujian Salmonella

sp dengan Metode SNI menghasilkan nilai sensitifitas, spesifitas, false positif, false negative yg terpenuhi dengan 2 (dua) tingkat konsentrasi (sedang dan tinggi) sehingga metode tsb bisa digunakan utk pengujian.

3. Validasi Metode

Uji Lab. Karantina Hewan

Deteksi Antibodi Rabies Menggunakan Metode ELISA Dengan Kit ELISA Rabies Pusvetma

Metode ELISA dengan menggunakan Kit ELISA Rabies Pusvetma dapat digunakan untuk pengujian Deteksi Antibodi Rabies di Lab. KH BBUSKP.

4. Validasi Metode Uji Lab. Kehati Hewani

Deteksi Hidrogen Peroksida Pada Sarang Burung Walet Menggunakan Metode Spektrofotometri UV-Vis

Metode uji belum dapat digunakan untuk pengujian sehari-hari di Lab. Karena belum memenuhi parameter validasi metode uji yang dipersyaratkan yg disebabkan karena SBW bersifat reduktor shg penambahan Hidrogen Peroksida tdk dpt dideteksi.

5. Uji Banding Lab. Karantina Tumbuhan

Uji Banding Virus Bean Pod Mottle Virus (BPMV) menggunakan Metode Uji DAS

Kegiatan uji banding antar laboratorium ini dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan teknis SNI ISO/IEC 17025:2008 terkait dengan klausul jaminan mutu hasil pengujian.


ELISA Kegiatan ini diikuti oleh 8 (delapan) laboratorium peserta yang berasal dari laboratorium UPT lingkup Barantan dan Laboratorium di luar Barantan. Ke 8 (delapan) laboratorium tersebut yaitu Lab. BBKP Makassar, Lab. BBKP Soe-hatta, Lab. BBKP Belawan, Lab. BBKP Surabaya, Lab. BKP Kls I Palembang, Lab. BKP Kls I Pontianak, Lab. BBPMBTPH, Cimanggis dan Lab. KT BBUSKP. Dari 8 (delapan) Lab. Peserta, semua Lab. termasuk Lab. Virologi KT BBUSKP hasilnya sesuai dengan nilai acuan yang ditetapkan penyelenggara (mutu hasil uji terjamin).

6. Uji Banding Lab.

Kehati Nabati Uji Banding Residu Pestisida pada Matrik PSAT dengan Metode QuECheRs

Kegiatan uji banding antar laboratorium ini dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan teknis SNI ISO/IEC 17025:2008 terkait dengan klausul jaminan mutu hasil pengujian. Kegiatan ini diikuti oleh 6 (enam) laboratorium peserta yang berasal dari 5 (lima) laboratorium di luar Barantan dan 1 (satu) Lab. dari Lab. Kehati Nabati BBUSKP. Ke 6 (enam) laboratorium tersebut yaitu Lab. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi, Medan, PT. Mutu Agung Lestari, Cimanggis-Depok, Lab. Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Lab. PT. Angler Bio Chem, Surabaya, Lab. Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian, Cibubur, Jakarta Timur dan Lab. BBUSKP. Dari ke-6 (keenam) Lab. Peserta termasuk Lab. Kehati Nabati BBUSKP menunjukan hasil dari 5 parameter uji residu pestisida terdapat 4 parameter uji yaitu cyproconazole, dichlorvos, flusilazole, dan pyrimethanil menunjukkan hasil nilai Z yg “memuaskan” (kompeten di dalam menguji residu pestisida) .

7. Uji Banding Lab. Karantina Hewan

Deteksi Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV) Menggunakan Metode RT-PCR

Kegiatan uji banding antar laboratorium ini dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan teknis SNI ISO/IEC 17025:2008 terkait dengan klausul jaminan mutu hasil pengujian. Kegiatan ini diikuti oleh 7 (tujuh) laboratorium peserta yang berasal dari 6 (enam) laboratorium di


luar Barantan dan 1 (satu) Lab. dari Lab. KH BBUSKP. Ke 7 (tujuh) laboratorium tersebut yaitu Lab. BBVET Wates, Lab. BVET Subang, Lab. BVET Banjar Baru, Lab. BVET Maros, Lab. BBVET Denpasar, Lab. BBALITVET Bogor dan Lab. KH BBUSKP. Dari 7 (tujuh) Lab. Peserta, 1 Lab. hasilnya tidak sesuai dengan Nilai Acuan yang ditetapkan Pengelenggara. Lab. KH BBUSKP hasilnya sesuai dengan nilai acuan yg ditetapkan penyelenggara (mutu hasil pengujian terjamin).

8. UJi Banding Lab. Kehati Hewani

Deteksi Hidrogen Peroksida pada Sarang Burung Walet dengan metode uji Spektrofotometri uv-vis.

Kegiatan ini tidak terealisasi karena metode uji yg akan digunakan tidak memenuhi persyaratan parameter validasi metode (validasi metode uji tidak berhasil).

9. Penyelenggaraan Uji Profisiensi Lab. Karantina Tumbuhan

1. Deteksi Clavibacter michiganensis sub sp sepedonicus

Kegiatan ini diikuti oleh 16 Lab. Peserta yang berasal dari Lab. UPT Lingkup Barantan. Dari 16 Lab. Peserta yang berpartisipasi pada Program Uji Profisiensi BBUSKP/VI/2016 tersebut diperoleh hasil sbb: 9 Lab. UPT menunjukkan hasil dengan Kategori “Memuaskan” (BBKP Tj. Priok, BKP Kls II Yogyakarta, BKP Kls II Cilegon, BKP Kls I Jambi, BKP Kls I Semarang, BKP Kls I Palembang, BBKP Makassar, BKP Kls I Kupang dan BBUSKP).

4 Lab. UPT menunjukkan hasil dengan Kategori “Tidak Memuaskan” (SKP Kls I Bandung, BBKP Surabaya, BKP Kls I Batam, BKP Kls I Medan).

3 Lab. UPT dinyatakan “Batal” mengikuti Program Uji Profisiensi BBUSKP/ VI/2016 (BKP Kls II Pangkal Pinang, BKP Kls I Denpasar, BBKP Belawan).

Dengan demikian Lab. UPT yang menunjukkan hasil dengan kategori “Memuaskan” memiliki unjuk kerja yang baik dalam melakukan pengujian Deteksi Clavibacter michiganensis sub sp sepedonicus.


2. Deteksi dan

Identifikasi Aphelenchoides besseyi

Kegiatan ini diikuti oleh 19 Lab. Peserta yang berasal dari Lab. UPT Lingkup Barantan. Dari 19 Lab. Peserta yang berpartisipasi pada Program Uji Profisiensi BBUSKP/VI/2016 tersebut diperoleh hasil sbb: 11 Lab. UPT menunjukkan hasil

dengan Kategori “Memuaskan” (BBKP Tj. Priok, BKP Kls I Denpasar, BKP Kls II Cilegon, BKP Kls I Jambi, BKP Kls I Semarang, BBKP Surabaya, BBKP Makassar, BBKP Belawan, SKP Kls I Bengkulu, BKP Kls I Balikpapan, dan BKP Kls I Banjarmasin).

8 Lab. UPT menunjukkan hasil dengan Kategori ”Tidak Memuaskan” (BKP Kls II Pangkal Pinang, SKP Kls I Bandung, BKP Kls II Yogyakarta, BKP Kls I Palembang, BKP Kls I Batam, SKP Kls I Merauke, BKP Kls I Pontianak dan BKP Kls I Jayapura).

Dengan demikian Lab. UPT yang menunjukkan hasil dengan kategori “Memuaskan” memiliki unjuk kerja yang baik dalam melakukan pengujian Deteksi dan Identifikasi Aphelenchoides besseyi.

10. Penyelenggaraan Uji Profisiensi Lab. KH

Pengujian Total Cemaran Mikroba Pada Bahan Asal Hewan

Kegiatan ini diikuti oleh 23 Lab. Peserta yang berasal dari Lab. UPT Lingkup Barantan. Dari 23 Lab. Peserta yang berpartisipasi pada Program Uji Profisiensi BBUSKP/VI/2016 tersebut diperoleh hasil sbb: 18 Lab. UPT menunjukkan hasil

dengan Kategori “Memuaskan” (BKP Kls I Pangkal Pinang, BBKP Tanjung Priok, SKP Kls I Bengkulu, SKP Kls I Bandung, SKP Kls I Biak, BKP Kls II Yogyakarta, BKP Kls II Cilegon, SKP Kls II Bangkalan, BKP Kls II Medan, BKP Kls I Kupang, BKP Kls I Palembang, BBKP Surabaya, BKP Kls I Tanjung Pinang, BKP Kls I Batam, BKP Kls I Balikpapan, BBKP Belawan, BKP Kls I Jayapura, BKP Kls I Banjarmasin).

5 Lab. UPT menunjukkan hasil dengan Kategori ”Tidak Memuaskan”


(BKP Kls I Denpasar, BKP Kls II Ternate, BKP Kls I Semarang, SKP Kls I Merauke dan BBKP Makassar).

Dengan demikian Lab. UPT yang menunjukkan hasil dengan kategori “Memuaskan” memiliki unjuk kerja yang baik dalam melakukan Pengujian Total Cemaran Mikroba Pada Bahan Asal Hewan.

11. RE-Akreditasi/Re-Asesmen dan Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium BBUSKP

1. Ruang Lingkup Pengujian yang masuk kedalam Ruang Lingkup Akreditasi sesuai Sertifikat Akreditasi No. LP-390-IDN.

2. Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi untuk 6 parameter uji, dengan rincian sebagai berikut:

a. Laboratorium KT (3 parameter uji):

Deteksi dan Identifikasi Nematoda Aphelenchoides besseyi pada benih padi Secara Morfologi.

Deteksi Pantoea stewartii pada benih jagung dengan Metode PCR.

Identifikasi Hama Gudang Trogoderma granarium Everts berdasarkan Protocol ISPM 27.

b. Laboratorium KH

(1 parameter uji) Deteksi Bakteri

Mycobacterium avium sub sp paratuberculosis dengan Metode Uji PCR

- Kegiatan Re-Akreditasi/Re-Asesmen/Asesmen Ulang Laboratorium BBUSKP ini dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 September 2016 oleh Tim Asesor KAN berjumlah 3 (tiga) orang.

- Re- Asesmen ini dilakukan terhadap Ruang

Lingkup Pengujian yang Masuk ke dalam Ruang Lingkup Akreditasi sesuai Sertifikat Akreditasi No. LP-390 IDN dan 6 parameter uji yang diajukan ke KAN sebagai Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi.

- Dari Kegiatan tersebut ditemukan

sebanyak 18 (delapan belas) temuan ketidaksesuaian yang terdiri dari 16 (enam belas) temuan ketidaksesuaian kategori 2 dan 2 (dua) temuan ketidaksesuaian kategori 3.


c. Laboratorium

Kehati Nabati (1 parameter uji) Deteksian Bakteri Salmonella sp pada PSAT dengan metode uji Isolasi dan Identifikasi d. Laboratorium

Kehati Hewani (1 parameter uji) Deteksi Logam Berat Timbal (Pb) dan Cadmium (Cd) pada Sarang Burung Walet dengan Metode Flame Spektrofotometri Serapan Atom.

- Dari seluruh temuan ketidaksesuaian tersebut sudah dilakukan tindakan perbaikan dan sudah diverifikasi oleh Tim Asesor serta hasilnya “Memenuhi” untuk seluruh temuan ketidaksesuaian..

- Output dari kegiatan ini adalah diterimanya Keputusan dan Sertifikat Akreditasi Lab. BBUSKP dari KAN.

12. Pelatihan SMM Laboratorium

1. Kalibrasi Peralatan

2. Validasi Metode Uji Bidang Kuantitatif

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peningkatan/pemeliharaan kompetensi personel lab. BBUSKP dengan peserta masing-masing berjumlah 40 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu pada tanggal 4 s/d 5 April 2016 untuk materi kalibrasi peralatan dan tanggal 6 s/d 8 April 2016 untuk materi Validasi Metode Uji Bidang Kuantitatif. Pelatihan Kalibrasi Peralatan selain diikuti oleh Personel Lab. BBUSKP juga diikuti oleh personel dari 5 (lima) UPT lingkup Barantan meliputi: BKP Kls I Jambi, BKP Kls II Medan, BKP Kls I Bandar Lampung, BKP Kls II Cilegon dan BKP Kls II Kendari. Sedangkan Pelatihan Validasi Metode Uji Bidang Kuantitatif yang lebih difokuskan pada pengujian keamanan hayati nabati dan hewani selain diikuti oleh personel Lab. BBUSKP juga diikuti oleh personel dari 5 Balai Besar UPT Lingkup Barantan meliputi: BBKP Tj. Priok, BBKP Soekarno-Hatta, BBKP Surabaya, BBKP Makassar dan BBKP Belawan.

13. Kegiatan lainnya dalam rangka Pengendalian

1. Pemutakhiran Dokumen SMM

1. Tersusunnya dokumen SMM Lab. dan dokumen PUP mutakhir;


Penerapan SMM Lab. SNI ISO/IEC 17025:2008

Lab. dan Dokumen PUP (Penyelenggara Uji Profisiensi).

2. Kalibrasi Peralatan

3. Partisipasi uji profisiensi

4. Pemeliharaan kompetensi personel untuk Ruang Lingkup Akreditasi Lab.

5. Audit Internal 6. Kaji Ulang

Manajemen

2. Terkalibrasinya peralatan laboratorium terkait ruang lingkup akreditasi dan penambahan ruang lingkup akreditasi;

3. Terjaminnya mutu hasil pengujian melalui partisipasi uji profisiensi;

4. Terpeliharanya kompetensi personel dalam melakukan pengujian Ruang Lingkup Akreditasi;

5. Bahan perbaikan sistem manajemen dan peningkatan efektivitas sitem manajemen secara berkelanjutan melalui audit internal dan kaji ulang manajemen.

C. Bimbingan Teknis Pengembangan Mutu Laboratorium TA 2016

No. Kegiatan Yang Di



1 Bimtek dan Pengawasan Penerapan SMM Lab. Pengecekan terhadap konsistensi penerapan SMM Lab. sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008 dan Persiapan pengajuan akreditasi lab.

Personel inti manajemen dan laboratorium BKP Kls I Padang 14 s/d 16 Maret 2016 1. Dr.drh.Syafril

Daulay 2. Ir. Nuryani

DP.M.Si.

Agar penerapan SMM Lab. dapat berjalan secara efektif beberapa masukan dan saran sbb: Menumbuhkan kembali

komitmen manajeman yang diikuti oleh komitmen seluruh personil didalam menerapkan SMM Lab. sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Manajer Puncak segera menetapkan Penambahan Fungsi pada Pejabat Struktural dalam rangka penerapan SMM Lab. SNI ISO/IEC 17025:2008 sesuai dengan struktur organsasi legal (Permentan No.22/2008).

Manajer Mutu mensosialisasikan kembali dokumen SMM sebagai acuan di dalam penerapan SMM kepada seluruh personel terkait agar setiap personel mengerti, memahami dan menerapkan SMM yg harus dikerjakan.

Membuat mekanisme dan alur pengujian lab.yg menggambarkan alur sampel dari pelanggan, proses kaji ulang permintaan, tender dan kontrak, dan alur penyampaian


sertifikat hasil uji dari lab. ke pelanggan.

MM dan DMM memastikan pengendalian rekaman penerapan SMM yg meliputi: rekaman administrasi,rekaman teknis dan rekaman mutu sdh terdokumentasi sesuai penerapan SMM.

Di area lab./Manajer Teknis perlu ada petugas pengelola sampel yg bertugas antara lain melakukan pengelolaan sampel yg masuk ke lab. (mencatat dan mendistribusikan sampel ke analis/penyelia).

Merapikan kembali ruang lab. disesuaikan dengan fungsi ruangan, dan pengaturan kembali agar disediakan tempat/ruang utk menyimpan jas lab.

Sebaiknya koleksi media pembawa dan OPT/OPTK sesuai ruang lingkup akreditasi disimpan pd lemari koleksi yg penempatannya tidak berada di ruang pengujian.

Tata tertib lab. hendaknya dimasukan dalam sistem manajemen atau bagian dari Instruksi Kerja Khusus (IKK) dan penempatannya diatur kembali.

Untuk pengembangan metode uji kedepan, lab. perlu memperhatikan klasifikasi lab. yg ditetapkan oleh kantor pusat, sehingga penyiapan ruangan perlu ditata kembali jika lab. akan menguji penyakit seperti: cendawan, bakteri atau virus. Sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008 klausul 5.3.3 menyatakan bhw harus ada pemisah yg efektif antara ruang yg berdampingan apabila ada kegiatan yg tidak sesuai, tindakan ini dilakkan utk mencegah kontaminasi silang.

Lab. perlu melakukan koreksi thd pengendalian dokumen.

Perlu konsistensi di dalam


menetapkan manajemen lab. seperti yg ditemukan pada lembar distribusi panduan mutu dan lembar distribusi dokumen prosedur tidak konsisten sebutannya.

2 Bimtek dan

Pengawasan Penerapan SMM Lab.

Pengecekan terhadap penerapan SMM Lab. SNI ISO/IEC 17025:2008 dan persiapan akreditasi lab.

Personel inti manajemen dan laboratorium BKP Kls I Manado

24-27 Mei 2016

Ir. Nuryani DP., M.Si.

Beberapa saran utk efektivitas penerapan SMM Lab. SNI ISO/IEC 17025:2008 sbb:

Penyiapan dan pengesahan Keputusan Manajer Puncak Tentang Penambahan Fungsi pd Pejabat Struktural dlm rangka penerapan SMM Lab.

Penyiapan dan pengesahan Keputusan Manajer Puncak Tentang Personel dalam rangka penerapan SMM Lab.

Membentuk tim penyusunan/pemutakhiran dokumen SMM SNI ISO/IEC 17025:2008.

Melakukan kaji ulang terhadap dokumen SMM yg sdh disiapkan sebelumnya oleh Tim Penyusunan/Pemutakhiran Dokumen.

Agar penerapan SMM dpt berjalan, disarankan agar setiap Manajer dibantu oleh Deputi Manajer.

Mengingat Lab. KT dan Lab.KH tdk berada dalam satu gedung dengan kantor induk, maka para deputi agar diatur dan ditempatkan dimasing-masing lab. agar penerapan SMM dpt berjalan efektif.

Personel yg akan ditunjuk sbg penyelia pengujian/penandatangan sertifikat hasil uji agar ditepakan pada lampiran SK. Personel sesuai dengan bidang kompetensinya.

Penyelia pengujian agar disiapkan minimal 2 (dua) orang, shg jika salah satu berhalangan pengujian dan penandatanganan sertifikat hasil uji masih bisa dilakukan.


Sertifikat Hasil Uji ditandatangani oleh Penyelia yg melakukan supervisi pengujian dengan mengetahui Manajer Teknis/Deputi Manajer Teknis.

Mensosialisasikan dokumen SMM yg sdh dimutakhirkan dan melakukan uji coba penerapan SMM minimal 3 (tiga) bulan agar bisa ditindaklanjuti dengan kegiatan audit internal dan kaji ulang manajemen.

Mempersiapkan personel yang terlatih dan berpengalaman dalam melakukan audit internal lab. sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008.

Menginventarisasi kembali kompetensi personel terutama bagi personel yg akan ditugaskan sbg analis dan penyelia sesuai dengan ruang lingkup pengujian yg akan dimasukan dlm ruang lingkup akreditasi atau rencana perluasan/penambahan ruang lingkup akreditasi.

Merencanakan anggaran persiapan pengajuan akreditasi lab dan kegiatan penunjang spt: magang pengujian, magang SMM

3 Pengawasan

Penerapan SMM Lab.

Pengecekan terhadap konsistensi penerapan SMM lab. SNI ISO/IEC 17025:2008.

Personel inti manajemen dan laboratorium BKP Kls I Balikpapan

25 – 27 Mei 2016 1. Drh. Gatot

Santoso.,M.Si. 2. Kasidi

Melakukan koreksi terhadap pengendalian dokumen.

Standar acuan yang ada perlu dilengkapi sertifikat dan dilakukan penyimpanan sesuai ketentuan.

Perlu melakukan rekaman hasil pengujian secara elektronik untuk hasil uji yang dapat dinyatakan secara visual.

4 Bimtek Penerapan

SMM Lab.

Review pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2008 kepada personel terkait. Mengecek kesesuaian dokumen sistem manajemen mutu yang

Personel inti manajemen dan laboratorium BKP Kls I Pekanbaru

3-5 Maret 2016 1. Drh. Gatot

Santoso.,M.Si. 2. Kasidi

Perlu meningkatan pemahaman terkait SMM SNI ISO/IEC 17025:2008

Melengkapi dan mendokumentasikan tata tertib laboratorium untuk menjadi acuan di dalam penerapan SMM laboratorium.

Melengkapi rekaman mutu,


sudah disiapkan teknis dan rekaman administrasi yang sudah dilaksanakan.

Mengkaji kembali proses kaji ulang permintaan, tender dan kontrak.

Meningkatkan komitmen manajemen dan seluruh personil di dalam penerapan SMM laboratorium.

5 Bimtek Penerapan SMM Lab.

Review pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2008 kepada personel terkait. Mengecek kesesuaian dokumen sistem manajemen mutu yang sudah disiapkan

Personel inti manajemen dan laboratorium BKP Kls I Pontianak

3 – 5 Maret 2016

1. Arima Loviza, S.SI, MP

2. Emmy Fauziah, SE

Personil laboratorium perlu meningkatkan kembali pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2008

Mengkaji kembali dokumentasi SMM yang sudah ada.

Kondisi akomodasi dan lingkungan perlu memperhatikan ruang antara dan ruang pengujian.

6 Bimtek Penerapan

SMM Lab.

Review pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2008 kepada personel terkait. Mengecek kesesuaian dokumen sistem manajemen mutu yang sudah disiapkan

Personel inti manajemen dan laboratorium SKP Kls I Bandung

3 – 5 Maret 2016

1. Ir. Nuryani DP.M.Si.

2. Afrima Loviza SSi.MP.

3. Emmy Fauziah M.SE

Beberapa saran agar konsistensi penerapan SMM dapat berjalan efektif sbb: Meningkatkan komitmen

manajemen yg diikuti dengan komitmen seluruh personel yg terkait di dlm penerapan SMM lab. SNI ISO/IEC 17025:2008.

Menetapkan dan mengesahkan SK. Manajer Puncak Tentang Penambahan Fungsi pada Pejabat Struktural dan SK. Personel dalam rangka penerapan SMM lab.

Menetapkan dan mengesahkan secara formal dokumen SMM lab. sbg acuan di dalam penerapan SMM lab. SNI ISO/IEC 17025:2008.

Melakukan sosialisasi dokumen SMM kepada seluruh personel yg terlibat di dalam penerapan SMM lab. SNI ISO/IEC 17025:2008.

Melakukan uji coba penerapan SMM minimal selama 3 (tiga) bulan utk selanjutnya dilakukan audit internal dan kaji ulang manajemen.

Merencanakan kegiatan peningkatan/pemeli-haraan kompetensi personel melalui


pelatihan/magang: Pelatihan audit internal bagi

calon auditor SMM Lab. Pelatihan/magang

validasi/verifikasi metode uji. Pelatihan/magang persiapan

contoh uji banding (uji homogenitas dan uji stabilitas).

Pelatihan teknis lainnya yg terkait dengan pengujian/pengem-bangan pengujian kedepan.

Merencanakan anggaran pengajuan akreditasi dan konsistensi penerapan SMM SNI ISO/IEC 17025:2008 spt: penyusunan/pemutakhiran dokumen, kalibrasi peralatan, validasi/verifikasi metode uji, uji banding antar lab./uji profisiensi, audit internal, kaji ulang manajemen dan pelatihan teknis pengujian/SMM Lab.

7 Bimtek dan Pengawasan Penerapan SMM Lab.

Pengecekan kesiapan pengajuan akreditasi lab.

Personel inti manajemen dan laboratorium SKP Kls I Pare-Pare

14 – 16 April 2016

Dr.drh.Syafril Daulay

Dokumentasi SMM Lab. Level 1 s/d 4 sudah tersedia dan sudah didistribusikan kepada setiap personel yg terlibat di dlm penerapan SMM Lab.

Uji coba penerapan SMM Lab. sdh dilakukan baik pd aspek manajemen maupun pd aspek teknis.

Sdh melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen.

Demikian juga utk persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2008 lainnya sdh dilakukan dan sudah memenuhi persyaratan.

Lab. sudah mengajukan permohonan akreditasi ke KAN pada tahun ini.

D. Laporan Capaian Perkembangan Tahapan Akreditasi Laboratorium

No Tahapan Akreditasi

UPT KP SESUAI RENCANA DAN PERKEMBANGAN TAHAPAN AKREDITASI S/D 2016

BKP Kls I Padang

BKP Kls I Menado

BKP Kls I Balikpapan

BKP Kls I Pekanbaru

BKP Kls I Pontianak

SKP Kls I Bandung

SKP Kl I Parepare

KH KT KH KT KH KT KH KT KH KT KH KT KH KT


A. Penerapan SMM Lab.

1. Apresiasi SNI ISO/IEC 17025:2008

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2. Penyusunan Dokumen Mutu

√ √

a Panduan Mutu

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

b Prosedur Kerja

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

c Instruksi Kerja

√ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

d Form √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3. Kalibrasi

Peralatan √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4. Validasi Metode Uji

- √ - - √ √ - - √ √ √ √ √ √

5. a. Uji Banding - √ - - √ √ - - √ √ - - √ √ b. Uji

Profisiensi - √ - √ √ √ - - √ √ √ √ √ √

6. Uji Coba Penerapan SMM

- √ - - √ √ - √ √ √ √ √ √ √

7. Audit Internal - √ - - √ √ - √ √ √ - - √ √ 8. Kaji Ulang

Manajemen - √ - - √ √ - √ √ √ - - √ √

B. Pengajuan Akreditasi Lab. ke KAN

1. Permohonan Akreditasi Lab. Ke KAN

- √ - - √ √ - - - - - - √ -

2. Asesmen - - - - √ √ - - - - - - √ - 3. Surveilen - - - - √ √ - - - - - - - - C. Pengajuan

Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Lab. ke KAN

1. Permohonan Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Lab.

- - - - √ √ - - - - - - - -

2. Asesmen - - - - √ √ - - - - - - - -

Catatan: √ : sudah dilakukan

- : belum dilakukan

6.2. PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN UJI TERAP TMKP Tugas pokok dari Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP) adalah melaksanakan uji terap dan diseminasi penerapan teknik dan metode perkarantinaan pertanian sesuai standar internasional


Sebagai wujud dan kontribus untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian telah dihasilkan beberapa output kegiatan antara lain :

6.2.1. Rekomendasi Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Terdapat 6 rekomendasi dari 7 hasil uji terap Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan sebagai berikut :

No Judul Uji Terap Rekomendasi 1 Perlakuan Udara Panas

dan Pemberian Toxin Binder Pada Pakan yang terkontaminasi Aspergillus flavus dan Aflatoksin

Perlakuan panas pada MBM, PPM dan pakan campuran pada suhu 80oC dengan waktu 15 menit efektif untuk membunuh Aspergillus flavus.

Perlakuan untuk menurunkan kandungan aflatoksin pada MBM, PPM dan pakan campuran yang efektif adalah menggunakan toxin binder sebagai pengikat aflatoksin, dosis yang efektif adalah 3gr toxin binder/kg pakan. Sedangkan pada perlakuan panas suhu 150oC dengan waktu 30 menit untuk menurunkan aflatoksin tidak direkomendasikan sebagai teknik perlakuan pada MBM, PPM dan pakan campuran karena mengakibatkan kerusakan fisik.

2 Teknik dan Metode Pemusnahan Hewan Pembawa Rabies (HPR) dan Unggas Sesuai Animal Welfare

Sediaan Barbiturat/Pentobarbital dengan dosis 1 ml/kg berat badan efektif mengeuthanasia Hewan Pembawa Rabies (HPR) sesuai dengan prinsip animal welfare. Metode pemusnahan untuk hewan yang diduga atau terinfeksi rabies adalah dengan cara dibakar atau dikubur.

Penggunaan gas karbondioksida (CO2) dengan dosis 60 gr, dalam waktu 6 menit dan tekanan gas 5 bar, pada volume kotak 0,038 m3 efektif mengeuthanasia 20 ekor Day Old Chicken (DOC) dan efektif mengeuthanasia 2 ekor ayam dewasa sesuai dengan prinsip animal welfare. Metode pemusnahan untuk unggas yang diduga atau terinfeksi virus Avian influenza (AI) adalah dengan cara dibakar dan dikubur.

3 Ethyl formate sebagai

Fumigan Alternatif untuk Tungau dan Nematoda pada Bawang putih (Allium sativum L.)

1. Perlakuan fumigasi Ethyl formate 16,7 LG untuk efikasi tungau yang terbawa bawang putih impor efektif dilakukan pada skala kecil menggunakan vacuum pack ( 5 x 10-3 m3) dengan dosis 586,8 g/m3 selama 6 jam dan tidak menurunkan kualitas bawang putih.

2. Fumigasi Ethyl formate 16,7 LG pada skala besar menggunakan peti kemas (33 m3) dengan dosis 511 g/m3 selama 24 jam tidak efektif karena fumigan tidak dapat menjangkau target (tungau) yang terdapat dalam umbi lapis bawang putih.


3. Perlakuan fumigasi Ethyl formate 16,7 LG tidak efektif untuk efikasi nematoda yang terbawa bawang putih impor. Pada uji terap ini ditemukan nematoda Ditylenchus dipsaci (OPT/OPTK A1 pada bawang putih) sehingga untuk mencegah masuk dan penyebarannya di Indonesia dengan mempersyaratkan Pest Free Area untuk impor bawang putih.

Mengingat ditemukan OPT/OPTK nematoda, perlu dlakukan uji terap dengan metode/fumigan yang lain untuk disinfestasi OPT/OPTK tersebut.

4 Pengaruh Iradiasi Sinar

Gamma [60Co] terhadap Sternochetus frigidus (Coleoptera: Curculionidae) pada Buah Kweni dan terhadap Kualitas Buah Mangga Arumanis dan Indramayu

Perlakuan iradiasi sinar gamma [60Co] dosis 400 Gy dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan fitosanitari Australia untuk ekspor buah mangga Indonesia varietas Arumanis dan Indramayu ke Australia. Tingkat kematangan buah mangga ekspor harus berkisar antara 80-85% untuk menjamin keseragaman kualitas buah setelah perlakuan iradiasi. Efikasi perlakuan iradiasi untuk menghasilkan serangga dewasa S. frigidus asal Indonesia yang steril (tidak menghasilkan telur) perlu diuji pada tanaman mangga secara alami untuk menghasilkan informasi yang akurat.

5 Uji Terap Perlakuan Dingin Untuk Disinfestasi B. Cucurbitae Pada Buah Melon

Uji perlakuan dingin pada suhu 1oC selama 14 hari belum dapat direkomendasikan untuk perlakuan karantina tumbuhan, khususnya untuk pengendalian B. cucurbitae pada buah melon.

6 Perlakuan Sf Terhadap Serangga Dan Cendawan Pada Benih Jagung

Rekomendasi dosis yang dapat diberikan terkait uji terap SF sebagai perlakuan karantina benih jagung adalah 60 g/m3 CT produk 1440 g.h.m-3 diberikan untuk target OPT serangga S. zeamais. Perlakuan SF tidak direkomendasikan sebagai perlakuan karantina untuk target cendawan terbawa benih jagung..

7 Perlakuan Fosfin Formulasi Cair Terhadap Kutu Putih Pada Buah Manggis Ekspor

Perlakuan fumigasi pada buah manggis tujuan ekspor menggunakan fosfin formulasi cair (Eco2fume) dengan konsentrasi 200 ppm selama 7 jam pada suhu 26-30 oC hanya dijadikan satu komponen perlakuan dari beberapa komponen perlakuan disinfestasi dari organisme yang terinfestasi pada buah manggis. Perlakuan harus diawali dengan perlakuan (penanganan) pasca panen di lokasi pengumpul dengan membersihkan buah dengan metode pencucian yang dilanjutkan dengan airbrushing dengan tekanan tinggi. Apabila dari hasil pengujian masih ditemukan kutu putih


maka dilakukan fumigasi dengan fosfin formulasi cair sebelum dilakukan pengemasan. Apabila buah manggis sudah dikemas, maka perlakuan fumigasi fosfin hanya dapat dilakukan apabila kemasan buah tidak kedap gas.

Foto : BUT-TMKP Gambar 19. Gedung Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUT-TMKP), Rawabanteng, Bekasi


Foto : BUT-TMKP 2015

Gambar 20. Pelaksanaan Uji Coba Tindakan Perlakukan dalam rangka Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan

6.2.2. Diseminasi Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati /Bimbingan Teknis

Hasil dari kegiatan diseminasi pada tahun 2016 di Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian terlihat pada Tabel berikut : Tabel 12. Diseminasi Teknik dan Metode Karantina Hewan / Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Tahun 2016

No. Diseminasi/Bimtek Waktu Peserta dan Narasumber 1 Bimbingan Teknis 11 - 16 25 petugas karantina tumbuhan dari 25

UPT yaitu : BUTTMKPBKP, Kelas I


Penyusunan AROPT

April 2016 Padang, BKP Kelas I Batam, BKP Kelas I Jambi, BKP Kelas I Bandar Lampung, BKP Kelas I Balikpapan, BKP Kelas I Pontianak, BKP Kelas I Banjarmasin, BKP Kelas I Kupang, BKP Kelas II Cilegon, BKP Kelas II Ternate, BKP Kelas II Tarakan, BKP Kelas II Gorontalo, BKP Kelas II Palu, SKP Kelas I Cilacap, SKP Kelas I Sorong, SKP Kelas I Samarinda, SKP Kelas I Bengkulu, SKP Kelas I Merauke, SKP Kelas I Sumbawa Besar, SKP Kelas II Tj Balai Karimun, SKP Kelas II Mamuju

Evaluasi pada peserta diseminasi menunjukkan nilai akhir rata-rata 76,75,dari hasil penilaian rata-rata yang didapatkan sebelum (62,96)

2 Diseminasi Perlakuan Panas

23 – 28 Mei 2016

25 orang peserta dari 25 UPT yaitu :BBKP Surabaya, BBKP Makasar, BBKP Tanjung Priok, BBKP Belawan, BUTTMKP, BKP Kelas I Bandar Lampung, BKP Kelas I Balikpapan, BKP Kelas I Pontianak, BKP Kelas I Jayapura, BKP Kelas I Kupang, BKP Kelas I Batam, BKP Kelas I Manado, BKP Kelas II Cilegon, BKP Kelas II Palangkaraya, BKP Kelas II Tarakan, BKP Kelas II Gorontalo, BKP Kelas II Palu, SKP Kelas I Cilacap, SKP Kelas I Entikong, SKP Kelas I Banda Aceh, SKP Kelas I Sorong, SKP Kelas I Samarinda, SKP Kelas I bengkulu, SKP Kelas I bandung, SKP Kelas I Sumbawa Besar.

Rataan nilai peserta secara keseluruhan mencapai 72.

3 Bimbingan teknis Instalasi Karantina Tumbuhan

29 Agustus - 3 September 2016

25 orang petugas karantina Tumbuhan yang berasal dari 20 UPT. UPT tersebut terdiri dari : Pusat KT KHN, BBKP belawan, BBKP Makassar, BBKP surabaya, BBKP Tj Priok, BKP kelas I banjarmasin, BKP Kelas I jambi, BKP Kelas I Manado, BKP Kelas I Palembang, BKP Kelas I Pontianak, BKP Kelas I Semarang, BKP kelas II Cilegon, BKP kelas II Medan, BKP kelas II Palangkaraya, BKP Kelas II Palu, SKP kelas I Bandung, SKP kelas I Bengkulu, SKP kelas I Cilacap, SKP kelas I Tanjung Balai Asahan. Berdasarkan nilai tersebut semua peserta dinyatakan lulus.

4 Diseminasi Fumigasi SF

17 – 22 Oktober 2016

25 orang petugas Karantina Tumbuhan dari 25 UPT, yaitu : Pusat KT KHN, BUTTMKP, BBKP Surabaya, BBKP Soeta, BBKP Tj Priok, BBKP Makassar,


BKP Kelas I bandar lampung, BKP kelas I Jambi, BKP Kelas I Padang, BKP kelas I Pekanbaru, BKP Kelas I Balikpapan, BKP kelas I Banjarmasin, BKP kelas I Pontianak, BKP kelas I Denpasar, BKP kelas I Manado, BKP kelas I Mataram, BKP kelas I Gorontalo, NKP kelas I Batam, BKP kelas I semarang, BKP Kelas II Medan, NKP kelas II Yogjakarta, BKP kelas II Cilegon, SKP kelas I Bandung

Dilihat dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa ada kenaikan nilai rata-rata peserta dari pre test (41,04) ke post test (67,08) sebesar 38,8 %

5 Bimtek Pemantauan Daerah Sebar OPTK

24 – 29 Oktober 2016

25 orang peserta yang berasal dari 18 UPT, yaitu : BBKP Surabya, BBKP Tanjung Priok, BBKP Soeta, BBKP Makassar, BBUSKP, BKP kelas I Padang, BKP kelas I Denpasar, BKP kelas I mataram, BKP Kelas I Semarang, BKP kelas I Batam, BKP kelas I Pekanbaru, BKP kelas I bandar lampung, BKP kelas II Jogjakarta, BKP Kelas II Medan, SKP kelas I Bandung, Skp kelas I samarinda, SKP kelas I Cilacap Hasil evaluasi pre test, post test, dan keaktifan terlihat bahwa terdapat peningkatan nilai yang cukup signifikan. Rataan nilai peserta secara keseluruhan mencapai 75.7.

6 Bimbingan Teknis dan Diseminasi Tindakan Karantina Pada Ruminansia

22 – 27 Agustus 2016

25 orang pejabat fungsional Paramedik Veteriner dari 25 Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP) yaitu BBKP Soekarno Hatta BBKP Surabaya BBKP Tanjung Priok BBKP Makasar BBKP Belawan BKP Kls I Balikpapan BKP Kls I Lampung BKP Kls I Kupang BKP Kls I Denpasar BKP Kls I Banjarmasin BKP Kls I Jambi BKP Kls I Pontianak BKP Kls I Pekanbaru BKP Kls II Cilegon, BKP Kls II Medan BKP Kls II Palangkaraya BKP Kls II Palu, SKP Kls I Cilacap, SKP Kls I Sumbawa Besar, SKP Kelas I Bandung, SKP Kls I Timika, SKP Kls I Pare-pare, SKP Kls I Samarinda dan SKP Kls I Ende. Hasil evaluasi terhadap peserta 100 % peserta mendapatkan hasil CUKUP BAIK, nilai rata-rata evaluasi peserta yaitu 67.42. Seluruh peserta mendapatkan Sertifikat Kehadiran (Certificate of Attendance).

7 Bimbingan Teknis 26 25 orang pejabat fungsional Medik


Penanganan dan Pemeriksaan Produk Hewan (Karkas, Daging, dan/atau Jeroan)

September – 1 Oktober 2016

Veteriner dari 20 (dua puluh) Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP). yaitu BBKP Soekarno Hatta, BBKP Surabaya, BBKP Tanjung Priok, BBKP Makasar , BBKP Belawan, BKP Kls I Balikpapan, BKP Kls I Lampung, , BKP Kls I Denpasar BKP Kls I Banjarmasin, BKP Kls I Batam, BKP Kls I Pontianak, BKP Kls I Pekanbaru , BKP Kls II Tanjung Pinang, BKP Kls II Tarakan, BKP Kls II Palangkaraya, SKP Kls I Timika, SKP Kls I Samarinda, SKP Kls I Timika dan SKP Kls II Tanjang Balai Karimun. Hasil CUKUP BAIK, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata evaluasi peserta yaitu 65.42

8 Bimbingan teknis tindakan karantina hewan terhadap bahan biologis, bahan patogenik dan obat hewan

24 - 29 Oktober 2016,

25 orang yang berasal dari 25 UPT yaitu BKP Soekarno Hatta, BBKP Surabaya, BBKP Tanjung Priok, BBKP Makasar , BBKP Belawan, BKP Kls I Balikpapan, BKP Kls I Lampung, , BKP Kls I Denpasar BKP Kls I Banjarmasin, BKP Kls I Batam, BKP Kls I Pontianak, BKP Kls I KP Kls I Semarang, BKP Kls I Mataram, BKP Kls I Padang, BKP Kls I Kupang, BKP Kls I Jayapura, BKP Kls II Medan, BKP Kls II Palangkaraya, BKP Kls II Tanjung Pinang, BKP Kls II Kendari, BKP Kls II Cilegon, BKP Kls II Palu, SKP Kls I Bandung dan SKP Kls I Banda Aceh. Hasil evaluasi dapat dinyatakan mendapatkan hasil BAIK, hal ini dapat dilihat dari nilai terendah yang didapat adalah 65

9 Bimbingan Teknis dan Diseminasi Penanganan dan Pemeriksaan Pada Produk Hewan (Kulit)

11 – 16 April 2016

25 orang pejabat fungsional Paramedik Veteriner dari 25 Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP), yaitu BBKP Soekarno Hatta, BBKP Tanjung Priok, BBKP Surabaya, BBKP Makasar, BBKP Belawan, BKP Kls I Balikpapan, BKP Kls I Bandar Lampung, BKP Kls I Kupang, BKP Kls I Mataram, BKP Kls I Banjarmasin, BKP Kls I Manado, BKP Kls I Pontianak, BKP Kls II Yogyakarta, BKP Kls II Medan, BKP Kls II Kendari, BKP Kls II Gorontalo, BKP Kls II Ternate, BKP Kls II Palu, BKP Kls II Pangkal Pinang, SKP Kls I Bandung,


SKP Kls I Sumbawa Besar, SKP Kls I Ambon, SKP Kls I Samarinda, SKP Kls I Sorong, SKP Kls II Bangkalan.

Hasil CUKUP BAIK, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata evaluasi peserta yaitu 74.16. Seluruh peserta mendapatkan sertifikat kehadiran (Certificate of Attendance)

6.2.3. Kegiatan dalam rangka Kerja Sama Uji Terap dan Desiminasi

AQSI Program Hibah Luar Negeri dalam rangka Agricultural Quarantine Services Improvement (AQSI) Programme dengan nomor register 75013301 dari Pemerintah New Zealand, telah berakhir pada Tahun 2016. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan bahan laboratorium dalam mendukung tindak lanjut training identifikasi mite dan mealybug serta uji residu pestisida. Bahan laboratorium tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan identifikasi mite, mealybug maupun uji cemaran residu pestisida. Bahan kimia tersebut disampaikan kepada BBKP Belawan, BBKP Soekarno Hatta, BBKP Tanjung Priok, BBKP Surabaya, BBKP Makassar dan BUTTMKP. Penerimaan hibah langsung telah disahkan oleh Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan melalui SP3HLBJS No. 0236/PR.8/2016 tanggal 1 Juli 2016. NIlai hibah yang sudah diserahterimakan sebesar Rp 127.223.648,- atau setara dengan NZD 13,769.25. Pada tanggal 23 Agustus 2016, KPPN Bekasi telah mencatat penerimaan hibah langsung tersebut dengan diterbitkannya MPHLBJS No. 2016171499436001 dengan nilai sebesar Rp 127.223.648,- Setelah selesainya pencatatan hibah pada tahun 2016, maka pelaksanaan hibah langsung dari Pemerintah New Zealand melalui program AQSI dengan nomor register 75013301 telah berakhir. Total nilai hibah yang sudah diterima selama 3 (tiga) tahun adalah sebesar Rp 3.411.528.428,-


Foto : BUT-TMKP 2015 Gambar 21. Desiminasi Teknik dan Metode Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan


BAB VII PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KARANTINA

PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI

7.1. KINERJA TINDAKAN KARANTINA DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI

7.1.1. Cegah Tangkal OPTK Hasil rekapitulasi sertifikasi terhadap Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sampai dengan 31 Desember 2016, Impor : 91.337 kali; Ekspor : 135.483 kali, Domestik Masuk : 144.176 kali, Domestik Keluar : 317.376 kali, dengan total sertifikat sebanyak 688.372 kali. Dari frekuensi pemeriksaan terhadap media pembawa OPTK maka telah terdeteksi dan tertangkal sejumlah OPTK serta media pembawa yang membawa cemaran tidak aman bagi manusia, sehingga fungsi perlindungan terhadap sumber daya alam hayati khususnya hewan dan tumbuhan serta perlindungan terhadap keamanan pangan melalui PSAT dapat berjalan dengan baik.

A B

C D Gambar 22. (A) Sitophilus granarius pada gandum, (B) Gejala Aphelenchoides besseyi pada daun pucuk padi (C) Gejala serangan Ditylenchus dipsaci, (D) Nematoda D. dipsaci. Beberapa OPTK yang terdeteksi dan tertangkal masuk dan menyebarnya masuk ke dalam Wilayah RI Hasil rekapitulasi tindakan pemeriksaan benih/bibit tumbuhan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 13.


Tabel 13. Rekapitulasi Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Benih/Bibit

Tumbuhan Impor Strategis Sampai Dengan Bulan Desember 2016

No. Nama

Komoditas Frek Vol Negara Asal UPT Pemasukan

A. Tan. Pangan 1. Padi 64 211.283,819

kg Philipina, India,

China, Jepang, Amerika Serikat, Vietnam

BBKP Surabaya, BBKP Soetta, BBKP Tj. Priok, BBKP Makassar

2. Jagung 83 106.100,704 kg Thailand,

Philipina, India, Malaysia

BBKP Tj. Prok, BBKP Surabaya, BBKP Soetta.

B. Tan. Perkebunan

3. Kelapa Sawit 70 15.061,036 kg Papua Nugini,

kosta rika, BKP Kelas II Medan.

C. Tan.

Hortikultura 4. Lilium 33 17.677,200 Kg Belanda, Belgia,

chili BBKP Soetta, BKP Kelas II Medan, BBKP Surabaya, BBKP Tj. Priok

5. Krisan 4 2.866,500 btg Jepang, Belanda BBKP Soetta, BBKP Tj.Priok, BBKP Belawan, BKP Kelas I Semarang

6. Anggrek 32 68.989,380

btg Taiwan, China, Thailand, Singapura, Jepang

BBKP Soetta, BBKP Surabaya

1560 kmsn

7. Strawberry 5 4.672,600 btg Belanda, United

States BBKP Soetta

8. Kentang 14 303.700,000 kg Belanda, Republik Seychelles , Australia

BBKP Tj. Priuk, BBKP Soetta

9. Bawang Merah 26 117.700,744 kg Belanda, Vietnam Philipines, Netherlands

BBKP Tj. Priok

10. Kubis 28 1.717,330 kg Jepang, cina, korea selatan, Korea Utara, Thailand, Singapura

BBKP Soetta, BBKP Tj.Priok, BBKP Surabaya, BKP Kelas II Yogyakarta, BKP Kelas I Semarang.

Sumber : E-plaq System (tanggal penarikan data 2 Februari 2017)


Tabel 13. Rekapitulasi Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Hasil Tumbuhan Hidup Impor Strategis Sampai Dengan Bulan Desember 2016

No. Nama Komoditas

Frek Vol Negara Asal UPT Pemasukan

A. Buah Segar 1. Apel 3680

14,359,758,137 kg Amerika Serikat,

Cina, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Italia, Australia, Prancis, Afrika Selatan, Belgia, New Zealand, Malaysia, Ukraine, Polandia

BBKP Surabaya, BBKP Tj. Priok, BBKP Belawan, SKP Kelas I Timika,

2. Anggur 2683

6,430,951,542 kg Amerika Serikat, Australia, Singapura, Peru, Afrika Selatan, Chili, China, Argentina, India, Korea,Malaysia, Spain, Turkey, United Kingdom

BBKP Surabaya, BBKP Tj. Priok, BBKP Belawan.

3. Jeruk (Orange)

1798 6,606,843,904

kg Malaysia, Cina, Pakistan, Taiwan, Singapura, Mesir, Spanyol, Amerika Serikat, Pakistan, Argentina, Egypt, Korea, Afrika

BBKP Surabaya, BBKP Tj. Priok, BBKP Belawan, BKP Kelas I Batam,

4. Pir 2890 9,749,291,628 kg Cina, Australia, Korea Selatan, Argentina, Singapura, Amerika Serikat, jepang, selandia baru,Afrika, Malaysia Chili, New Zealand

BBKP Surabaya, BBKP Belawan, BBKP Soetta.

5. Kelengkeng (longan)

744 5.687,985,309 kg Thailand, China, Hongkong

BBKP Tj. Priok, BBKP Belawan, BBKP Surabaya.

B. Tan. Hortikul-tura

8. Bawang Putih 2498 44.735.824.885 kg Cina, India, Jerman,

Amerika Serikat, Singapura

BBKP Surabaya, BBKP Belawan, BKP Kelas I Batam, BBKP Makassar, BBKP Tj. Priok

9. Bawang Merah

4 60.050,00

kg Thailand, China BBKP Tj. Priok, BBKP Soetta.


10. Bawang Bombai

1212 10.178,244,138

kg India, Cina, Selandia Baru, Vietnam, Belanda, Amerika Serikat, Spanyol, New Zealand, Netherlands, Australia, United States, Netherlands Antilles

BBKP Surabaya, BBKP Tj. Priok, BBKP Belawan, NKP Kelas I Batam


Tabel 14. Rekapitulasi Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Hasil Tumbuhan Mati Impor Strategis Sampai Dengan Bulan Desember 2016

No. Nama

Komoditas Frek Vol Negara Asal UPT Pemasukan

A. Tan. Pangan 1. Beras 498 110.263,205,000 kg India, Vietnam,

Amerika Serikat, Thailand, Pakistan, Myanmar, jepang, Kamboja, Cina, Thailand, Malaysia, Korea

BBKP Belawan, BBKP Belawan, BBKP Surabaya, BBKP Makassar, BKP Kelas I Bandar Lampung.

2. Beras ketan 96 7,520,000,000

kg Thailand, Vietnam BBKP Tj. Priok, BBKP Surabaya, BBKP Belawan

3. Gandum Biji 1732 948,742,735,314

kg Australia, Mordova, Ukraina, Rusia, Amerika Serikat, Kanada, Turki, Romania, India, Brazil, Polandia, Marroco, China, Argentina, United States, Prancis, Uruguay, Bulgaria, Romania, Latvia, Austria

BBKP Belawan, BBKP Makassar, BBKP Surabaya, BBKP Tj. Priok, BKP Kelas II Cilegon, SKP Kelas II Cilacap,BKP Kelas I Semarang.

4. Tepung Jagung

1211 16,425,102,785 kg Cina, India, Korea Selatan, Australia, Perancis, Amerika Serikat, Turki, Jerman Brazil, ukraina, Malaysia, Italy, Jepang, Spanyol, Argentina, Netherlands, Prancis, Chili, Thailand, Austria, Vietnam, Afrika

BBKP Surabaya, BBKP Tj. Priok, BKP Kelas I Semarang,

5. Tepung Pati 970 19.602,168,557 kg Amerika, Cina, BBKP Surabaya,


Jagung Singapura, Korea Selatan, India, Ukraina, Netherlands, Kanada, Jepang, Brazil

BBKP Tj. Priok, BKP Kelas I B. Lampung

6. Tepung Tapioka

602 24.235,574,910

kg Thailand, Vietnam, Australia, China

BBKP Tj. Priuk, BKP Kelas I Pekanbaru,

7. Tepung Gandum

238 5.144,665,500 kg Australia, Ukraina, India, Vietnam, Perancis, Singapura, Jepang, Turki, China, Jerman, Berlgia, Belgia, Taiwan, Belada, Polandia, Philipina, Thailand

BBKP Tj. Priuk, BKP Kelas I B. Lampung, BKP Kelas I Semarang,

8. Tepung Terigu

406 12.051,846,955 kg Turki, Ukraina, Malaysia, India, Sri lanka, Korea Selatan, Vietnam, Singapura, Philipina, Jepang, Australia, Romania, Brunei Darussalam, Prancis, Rusia

BBKP Belawan, BBKP Surabaya, BBKP Tj. Priok, BKP Kelas I Palembang, SKP Kelas I Timika,

9. Tepung Kentang

343 2.123.838.617 kg

Belanda, Denmark, Jerman, Amerika Serikat, Cina, Belgia, Prancis, Thailand, Singapura, Austria, Netherlands, Polandia, Jepang, India, Sweden

BBKP Surabaya, BBKP Tj. Priok, BKP Kelas I Semarang, BKP Kelas I Batam

10. Tepung Kanola

39 826.218,800 kg India, Kanada, Uni emirat Arab, kanada, Australia.

BBKP Surabaya, BBKP Tj. Priok, BKP Kelas I Semarang, BKP Kelas I Batam, BKP kelas I Lampung.

11. Bungkil Kedelai

4543 449.157.174.027

kg India, China, Austria, Kanada, JepangArgentina, Brazil, Amerika Serikat, Paraguay, Uruguay,

BBKP Tj. Priok, BKP Kelas II Cilegon, BBKP Surabaya, BKP Kelas I Pontianak.


599.711.550.405 12. Kacang

tanah 2851 26.710,919,202

kg India, Cina, Amerika, Malaysia, Mozambik, Afrika Selatan, Vietnam, Australia, Filipina, Singapura, kamboja, Sudan, Senegal, Argentina, Tanzania, Singapura, Brazil

BBKP TJ. Priuk, BKP Kelas I Semarang, BBKP Surabaya, BKP Kelas I Pekanbaru, BKP Kelas I Pontianak, BKP Kelas I Palembang, BKP Kelas I Batam.

13. Kacang kedelai

240 7.399,294,027 kg Malaysia, Amerika Serikat, Kanada, China

BKP Kelas I Pekanbaru, SKP Kelas I Banda Aceh, BBKP Tj. Priok

I4. Kacang hijau 673 6.111,067,100 kg Thailand Ethiopia, Malaysia, Australia, Thailand, Singapura, Myanmar, Philipina, China

BBKP TJ. Priuk, BKP Kelas I Semarang, BKP Kelas I Pekanbaru, BBKP Surabaya, BKP Kelas I Batam, BKP kelas I Palembang.


Dari hasil pemeriksaan dan uji laboratorium pada tahun 2016 Badan Karantina Pertanian telah berhasil mendeteksi positif dan menangkal OPTK asal luar negeri seperti pada Tabel berikut :

Tabel 16. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) Yang Terdeteksi Positif Melalui Benih/Bibit Tumbuhan Tahun 2016

No Temuan OPTK MP OPTK Negara Asal Tempat Pemasukan 1. Aphelenchoides

besseyi Benih Padi Filipina BBKP Soekarno Hatta

2. Burkholderia glumae Benih Padi Cina BBKP Surabaya 3. Helminthosporium

solani Bibit Kentang Scodlandia BBKP Tj Priok

4. Poronospora manshurica

Kedelai Amerika Serikat BKP Kelas I BD Lampung, BBKP Surabaya

5. Pseudomonas syringae pv. syringae

Bibit Krisan Belanda BBKP Soekarno Hatta

6. Pseudomonas Benih Kubis Jepang BBKP Soekarno Hatta


viridiflava 7. Tilletia laevis Gandum Biji Argentina,

Ukraina BBKP Surabaya,BBKP Makassar, BKP Kelas II Cilegon

Bungkil Kedele Argentina BBKP Surabaya

8. Tilletia tritici Gandum Biji Ukraina BBKP Surabaya,BBKP Makassar, BKP Kelas II Cilegon

9. Asphodelus fistulosus

Gandum Biji Australia BKP Kelas II Cilegon

10. Stenocarpella maydis

Gandum Biji Amerika Serikat BKP Kelas II Cilegon

11. Dasheen Mosaic Potyvirus (DsMV)

Bibit Calla Lily Belanda BBKP Soekarno Hatta

12. Pantoea stewartii Subsp.stewartii

Benih Jagung Manis Benih Jagung

Thailand BBKP Tanjung Priok

13. Sitophlius granarius Gandum Ukraina BKP Kelas II Cilegon 14. Ditylenchus dipsaci Bawang Putih Cina BBKP Surabaya

Sumber: Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

7.1.2. Cegah Tangkal HPHK Frekuensi sertifikasi terhadap komoditas hewan dan produknya pada tahun 2016 dengan perincian untuk kegiatan Impor : 50.801 kali; Ekspor : 27.014 kali, Domestik Masuk : 224.743 kali, Domestik Keluar : 398.145 kali, dengan total sertifikat sebanyak 700.703 kali.

(A) (B)


(C) (D) Gambar 23. HPHK (A) Adanya vakuola pada gambaran mikroskopis otak sapi terjangkit Sapi Gila, (B) Gejala sapi terkena Sapi Gila, (C) dan (D) Gejala Penyakit Mulut dan Kuku Hasil rekapitulasi tindakan karantina hewan terhadap hewan dan produk hewan strategis tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 17. Rekapitulasi Tindakan Pembebasan Karantina Hewan Terhadap Hewan Hidup Impor Pada Tahun 2016 No Media

Pembawa Frek Volume Sat Negara Asal UPT Pemasukan

1 SapiBibit 112 9644 Ekor Australia BBKP Surabaya, BBKP Soetta, BKP Kelas I B Lampung, BKP Kelas I Padang

2 Sapi Bakalan

131 195.335 Ekor Australia BBKP TanjungPriok, BBKP Belawan, BKP Kelas I B Lampung, SKP Kelas I Cilacap

3 Kuda 21 78 Ekor Australia, Jerman, Denmark, Malaysia, Belanda.

BBKP SoekarnoHatta

4 Anjing 686 972 Ekor Hongkong, Jepang, Malaysia, Singapura, Thailand, UAE, Austria, Australia, Belgia, Bangladesh, Bulgaria, Bahrain, Brunei, Brasil, Belarusia, Kanada, Swiss, China, Cyprus, Chech Rep, Jerman, Denmark, Mesir,

BBKP, Surabaya, BKP Kelas I Denpasar, BKP Kelas II Medan, BBKP SoekarnoHatta, BKP Kelas II Yogyakarta


Spanyol, Finlandia, Perancis, Spanyol, Inggris, Yunani, Kroasia, Hungaria, Israel, India, Italia, Kenya, Korsel, Kazakhstan, Laos, Lithuania, Myanmar, Meksiko, Phillipine, Pakistan, Polandia, Portugal, Qatar, Rumania, Serbia, Rusia, Slovenia. Slovakia, Turki, Taiwan, Ukraina, Uganda, Vietnam, Afsel, AS, Timor Timur

5 Kucing 370 493 Ekor Australia, Azerbaijan Belgia, Bahrain, Brunei, Brasil, Belarusia, Kanada, Swiss, China, Cyprus, Chech Rep, Jerman, Spanyol, Perancis, Spanyol, Inggris, Hongkong, Hungaria, Irlandia, India, Iceland, Italia, Yordania, Jepang,Korsel, Kazakhstan, Latvia,Moldova, Myanmar, Monglolia, Malaysia, Nigeria, Belanda, Norwegia, Oman, ,Polandia,Rusia, Saudi Arabia, Singapura, Thailand, Taiwan, Ukraina,Uganda, Inggris, Venezuela, Vietnam,Afsel, AS

BBKP SoekarnoHatta

6 Ayam 17 748 Ekor Malaysia, Phillipine,Tanzania, , Belanda

BBKP SoekarnoHatta

7 DOC 109 529828 Ekor Perancis, New Zealand, AS, Jerman

BBKP SoekarnoHatta, BKP Kelas I Denpasar

8 Reptil 51 4522 Ekor Argentina, Austria, Czech Republic, AS Gana, Guyana, Togo Hongkong, Hungaria, Belanda, Sudan, Elsavador, Taiwan, Ukraina, Perancis

BBKP Surabaya, BBKP SoekarnoHatta, BKP Kelas I Denpasar, BKP Kelas II Medan

9 Primata 1 1 Ekor Autralia BBKP SoekarnoHatta

12 Burung 143 16447 Ekor Belanda, Belgium Czech Republic,

BBKP SoekarnoHatta,


Guyana, oman,IrakYordaniaKorsel, Malaysia Pakistan, Tanzania, Afsel

BKP Kelas II Medan

13 Ular 12 833 Ekor Czech Republic, Ghana, Togo, AS, Singapur, AS, Ghana, Jerman, Tugu

BBKP SoekarnoHatta

14 Unggas 221 125028 Ekor Phillipine, Pakistan, AS, Taiwan, Senegal, peru, singapura

BBKP SoekarnoHatta, BKP Kelas II Medan

Sumber : E-QVet

Tabel 18. Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap Bahan Asal Hewan (BAH)/HABAH Impor Pada Tahun 2016 No Media

Pembawa Frek Volume Sat Negara Asal UPT

Pemasukan 15 Daging sapi 11.089 97058417 Kg Australia,USA,

New Zealand, Jepang, Spanyol

BBKP TJ Priok, BBKP SoekarnoHatta, BKP Kelas I Denpasar, BKP Kelas I Batam, BKP Kelas II TJ Pinang, KP Kelas I Timika, SKP Kelas II TB Karimun

16 Daging kambing

256 1.305.973 Kg Australia, BBKP TanjungPriok, BBKP SoekarnoHatta, BKP Kelas I Denpasar, BKP Kelas I Batam

17 Daging domba

170 663178 Kg Australia, BBKP TanjungPriok, BBKP SoekarnoHatta, , BKP Kelas I Batam

18 Daging Bebek

142 3231477 Kg Malaysia, Hongkong, Perancis, Korea Selatan, Taiwan

BBKP TanjungPriok, BBKP Belawan, BKP Kelas I Batam

19 Daging babi 66 1010848 Kg AS, Australia BBKP SoekarnoHatta, BBKP TjPriok

20 Jerohan 521 6615394 Kg Australia, New Zealand

BBKP TanjungPriok, BBKP Soetta


21 Kulit Sapi 92 457125 Lmbr Australia, Meksiko, Malaysia, Jerman, Italia, Perancis

BBKP Surabaya, BBKP TjPriok, SKP Kelas I Semarang

22 Kulit Sapi Basah

507 730858 Lmbr Argentina, Australia, Belgia, Belarusia, Belanda, Brasil, China, Inggris, Jerman, Korsel, Meksiko, Malaysia, Paraguay, Thailand, Turki, AS, Uruguay, Vietnam, UAE, Spanyol, Finlandia, Perancis, Irlandia, Italia, Lithuania, Madagaskar, Polandia, Somalia

BBKP TanjungPriok, BBKP Surabaya, BKP Kelas I Semarang

23 Kulit Kering 6 1865 Lmbr , Korsel, Taiwan, Vietnam, China

BBKP TjPriok, BBKP Belawan

24 Kulit Sapi Jadi

12739 26703776 Kg Ethiopia, Perancis, Inggris, Hong Kong Israel India Italia, Jepang, Kenya, Korut, Korsel, Mesir, New Zealand, Philippines, Pakistan, Polandia, Portugal, Slovakia, Thailand, Turki, Taiwan, AS, Uruguay, Virgin Island, Vietnam, Singapura, Taiwan

BBKP TanjungPriok, BBKP Surabaya, BBKP SoekarnoHatta, BKP Kelas I Semarang, BKP Kelas I Batam, BKP Kelas II Yogyakarta

25 TelurTetas 102 2142471 Butir Perancis, India, Jepang, AS, Belanda, UK

BBKP SoekarnoHatta

26 Telur SPF 24 97430 Butir India, Australia, Jepang

BBKP SoekarnoHatta

27 Bulu 654 2640645 Kg Austria, China, Jerman, Perancis, Hungaria, Italia, Korut, Korsel, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Taiwan, AS, Vietnam, Afsel

BBKP TanjungPriok, BBKP SoekarnoHatta, BBKP Surabaya, BKP kelas I Semarang, BKP Kelas I


Palembang 28 Tepung Asal

Hewan 1279 194617311 Kg Australia.

Kanada. New Zealand AS, Australia, AS, UAE, China Norfolk Island Norwegia, Nigeria

BBKP Belawan, BBKP TanjungPriok, BBKP Makasar, BKP Kelas I B Lampung, BKP Kelas I Semarang, BKP Kelas II Cilegon

29 TepungAsalUnggas

445 62248193 Kg Australia, AS, New Zealand, Kanada, Hongkong

BBKP Belawan, BBKP TanjungPriok, BBKP Makasar, BKP Kelas I B Lampung, BKP Kelas I Semarang

30 Semen Beku 16 19 Kmsn AS, Australia, Belgia, Kanada Singapura, Inggris

BBKP Surabaya, BBKP SoekarnoHatta, BKP Kelas II Tanjung Pinang

Sumber : E-QVet Tabel 19. Rekapitulasi Tindakan Karantina Hewan Terhadap Benda/ /MP Lain Impor PadaTahun 2016 No Media

Pembawa Frek Volume Sat Negara Asal UPT

Pemasukan 43 PakanHewan

Kesayangan 1395 51513145 Kg Brazil, Italia,

Thailand, AS, Austria Australia Belgia, Kanada, China, Czech Republic, Jerman, Sanyol, Perancis, Jepang, Meksiko, Belanda, Taiwan, Inggris, AS, Vietnam, Korsel, Singapura, Belgia, Malaysia

BBKP Belawan, BBKP Surabaya, BBKP TanjungPriok, BBKP Soekarno-Hatta, BKP Kelas I Denpasar, SKP Kelas I Bandung

44 PakanHewanTernak

1613 58468583 Kg Perancis, Netherlands Antilles, Argentina, Austria, Australia, Belgia Bulgaria, Brazil, Kanada Swiss, China, Jerman, Denmark, Spanyol, Finlandia, Inggris, Yunani, Hongkong,

BBKP Belawan, BBKP Surabaya, BBKP TanjungPriok, BBKP Soekarno-Hatta, BKP Kelas I B Lampung, BKP Kelas II Tanjung Pinang, SKP


India,Italia, Jepang, Korsel, Meksiko, Malaysia, Belanda, Norwegia, Phillipine, Rusia, Singapura, Slovakia, Thailand, Tunisia, Taiwan, Polandia

Kelas I Bandung

45 Vaksin 378

26

761

794155.4

67083

3870322

Btl

Kmsn

Vial

Perancis, Korsel, Meksiko, Brazil, Czech Republic, Jerman, Spanyol, Hungaria, India, Italia, Jepang, Malaysia, Belanda, Singapura, AS, Venezuela, Finlandia, Inggris, Netherlands Antilles, Australia , Denmark, Romania, Venezuela

BBKP Surabaya, BBKP TanjungPriok, BBKP Soekarno-Hatta

47 BahanBiologikLainnya

1828 1599425 kmsn Inggris, Singapura, UAE, Argentina, Belgia, Kanada, Swiss, China, Jerman, Denmark, Spanyol, Finlandia, Perancis, Hongkong, India, Italia, Jepang, Korsel, Meksiko, Belanda, New Zealand, Thailand, Turki, AS, Vietnam, Bulgaria, Brazil, Kolombia, Czech Republic, Jepang, New Zealand, Slovakia, Tunisia, Philippines, Australia

BBKP Belawan, BBKP Surabaya, BBKP TanjungPriok, BBKP Soekarno-Hatta, BKP Kelas I Semarang

48 BahanDiagnostikLainnya

243 2088937 Koli Argentina, Belgia, China Jerman, Spanyol, Brazil Finlandia, Perancis, Korsel, Malaysia, Belanda, Singapura, Slovenia,

BBKP Belawan, BBKP TanjungPriok, BBKP Soekarno-Hatta


Slovakia, Thailand, AS, New Zealand, Swiss, Denmark, Inggris, Italia, Jepang, Taiwan

Sumber : E-QVet

Hasil pemeriksaan temuan HPHK terhadap hewan dan produknya dapat dilihat pada Tabel 20. Tabel 20. Hasil deteksi positif HPHK terhadap Hewan Tahun 2016

No Temuan HPHK MP HPHK Tempat Pemasukan/ Pengeluaran

1 Brucellosis Sapi SKP Kelas ISamarinda 2. Septichaemia

Epizootica (SE) dan Brucellosis

Sapi BKP Kelas II Kendari

3. Brucellosis Sapi, Kambing BKP Kelas I Balikpapan 4. BVD Sapi BKP Kelas II Pangkal

Pinang 5. Brucellosis Sapi BKP Kelas II Palu 6. Brucellosis

Trypanosomosis Sapi Kuda

SKP Kelas II Ende

7. Trypanosomosis Kerbau BKP Kelas I Mataram 8. Avian Influinza (AI) Unggas Kecil dan

Dewasa BBKP Surabaya

9. Brucellosis Sapi SKP Kelas I Parepare 10 Brucellosis

Trypanosomosis Sapi

SKP Kelas II Mamuju

11. Brucellosis Trypanosomosis

- Sapi, Kerbau - Kuda,Sapid dan

Kerbau

SKP Kelas I Sumbawa Besar

12 Bovine Anaplasmosis Bovine Babesiosis

Sapi BKP Kelas I Jambi

7.2. Penghargaan Terhadap Pelayanan Karantina Berdasarkan Surat Ombudsman Republik Republik Indonesia Nomor : 1518/ORI-SRT/XI/2016 perihal Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan Kompetensi Penyelenggara Sesuai UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, maka Unit Layanan lingkup Badan Karantina Pertanian yang mendapatkan predikat kepatuhan tinggi (Zona Hijau), yaitu :

1. BKP Kelas I Denpasar 2. BKP Kelas I Mataram 3. BKP Kelas I Kupang 4. BKP Kelas II Cilegon 5. SKP Kelas I Bengkulu 6. BKP Kelas II Yogyakarta


7. BBKP Surabaya 8. BKP Kelas I Pontianak 9. BKP Kelas I Banjarmasin 10. BKP Kelas I Pekanbaru 11. BKP Kelas I Pekanbaru Wilayah Kerja Dumai 12. BKP Kelas II Palangkaraya 13. BKP Kelas II Pangkal Pinang 14. BKP Kelas II Pangkal Pinang Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Tanjung Pandan 15. BKP Kelas I Bandar Lampung 16. SKP Kelas I Ambon Wilayah Kerja Namlea 17. BKP Kelas II Ternate 18. BKP Makassar 19. BBKP Soekarno Hatta 20. BBKP Belawan 21. BBKP Tanjung Priok 22. BKP Kelas I Palembang 23. BKP Kelas I Jambi 24. BKP Kelas I Balikpapan 25. BKP Kelas I Semarang 26. BKP Kelas I Manado 27. BKP Kelas I Jayapura 28. BKP Kelas I Batam 29. BKP Kelas I Batam Wilayah Kerja Bandara Hang Nadim 30. BKP Kelas I Batam Wilayah Kerja Pelabuhan Punggur 31. BKP Kelas II Tanjung Pinang Wilayah Kerja Bandara Raja Haji Fisabilillah 32. BKP Kelas II Tanjung Pinang Wilayah Kerja Bandara Pelabuhan Sri Bintan

Pura 33. BKP Kelas II Tanjung Pinang Wilayah Kerja Bandara Pelabuhan Sri Payung 34. BKP Kelas II Palu 35. BKP Kelas II Kendari 36. BKP Kelas II Tarakan Wilayah Kerja Berau 37. SKP Kelas II Mamuju 38. SKP Kelas I Bandung 39. SKP Kelas I Samarinda 40. SKP Kelas II TB Karimun 41. SKP Kelas II TB Karimun Wilayah Kerja Pelabuhan Parit Rempak 42. SKP Kelas II TB Karimun Wilayah Kerja Pelabuhan Laut TB Karimun 43. SKP Kelas I Sumbawa Besar 44. SKP Kelas I Sumbawa Besar Wilayah Kerja Bima 45. SKP Kelas I Biak 46. SKP Kelas I Biak Wilayah Kerja Serui


BAB VIII DUKUNGAN MANAJEMEN

DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA

Dalam rangka mendukung tugas pokok Badan Karantina Pertanian untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK / OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka kualitas SDM perlu mendapatkan perhatian,

Gambar 25. Sekretaris Badan Karantina Pertanian, drh, Mulyanto, MM

Beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian keperluan kuantitas dan kualitas SDM tahun 2016 sebagai berikut :

8.1. PENGEMBANGAN SDM

8,1,1, Keadaan Pegawai

Jumlah pegawai Badan Karantina Pertanian pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 3,757 orang (Menurut SIMPEG terlampir

8,1,2, Pegawai Berhenti, Mutasi, Kenaikan Pangkat, Terkena Punishment

Jumlah pegawai pada tahun 2016, yang berhenti sebanyak = 55 orang (pensiun = 42 orang, meninggal dunia = 8 orang, dengan hormat = 2 orang, tidak dengan hormat = 3 orang), ); mutasi = 171 orang (keperluan organisasi = 98 orang, permintaan = 64 orang, dari instansi lain = 6 orang dan ke instansi lain = 3 orang), Pegawai Yang Naik pangkat = 745 orang (Pembina Utama Madya (IV/d)= 2 orang, Pembina Utama Muda (IV/c)= 7 orang, Pembina Tk,I (IV/b) = 14 orang, Pembina (IV/a) = 50 orang, Penata Tk,I (III/d) = 85 orang, Penata (III/c) = 100 orang, Penata Muda Tk,I (III/b) = 139 orang, Penata Muda (III/a) = 150 orang, Pengatur Tk,I (II/d) = 68 orang, Pengatur (II/c) = 97 orang, Pengatur Muda Tk,I (II/b)= 30 orang, (II/a) = 0, Juru TK,I (I/d) = 2, Juru Muda (I/b) = 1


Penegakan disiplin pegawai sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang berdedikasi tinggi, Pegawai Badan Karantina Pertanian yang terkena hukuman (sangsi) pada tahun 2016 sebanyak 17 orang hal ini terlihat menurun bila dibandingkan tahun 2015 sebanyak 40 dengan perincian hukuman seperti terlihat pada Tabel 24 :

Tabel 24. Jumlah Pegawai Badan Karantina Pertanian Yang Mendapatkan Sangsi (Punishment) Tahun 2016

No, Tingkat Hukuman

Disiplin Jenis Hukuman Disiplin Jumlah

Pegawai 1 Ringan Teguran Lisan 2

Teguran Tertulis 3 Penyataan Tidak Puas Scr Tertulis 0

2 Sedang Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 0

Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 1

Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 0

3 Berat Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 6

Pemindahan dalam rangka Penurunan jabatan setingkat lebih rendah

0

Pemberhentian dari jabatan 0 Pembehentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 2

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 3

Sumber : Kepegawaian, Setban

8,1,3, Pendidikan Formal (Program S-2 dan S-3) Pada saat ini pegawai Badan Karantina Pertanian yang sedang melanjutkan ke jenjang Pendidikan S-2 dan S-3 sebagai berikut :

Tabel 25, Pegawai Badan Karantina Pertanian Sedang Melanjutkan Program S-3 sampai dengan Tahun 2016 (Biaya BPPSDMP)

No, Nama Unit Kerja Jurusan Tempat Waktu / Ket 1, Ariny Prasetya, SP,

M,Si BBKP Soetta

(Fit/Ento) IPB 2013-2016 Perpanjangan

2015-2017 2, Nurjanah, SP, M,Si BBUS-KP (Fit/Ento) IPB 2012-2015

Perpanjangan 2015-2017

3, drh, Ririn Setyowati, MM

PK2IP KMV/SVT IPB 2012-2015 Perpanjangan

2015-2017 4, Aulia Nusantara,

SP, M,Si Pusat KT dan KHN

Proteksi Tanaman

UGM 2013-2016

5. drh, Mujiatun, M,Si BBUSKP Kesmavet IPB 2013-2016


6 Fitri Ujiani, SP, M,Si

Pusat K2IP Proteksi Tanaman

UGM 2013-2016

7, Masanto, SP, M,Sc BBKP Tanjung Priok

Fitopatologi UGM 2016-2020

Adapun tambahan pegawai yang melanjutkan Program S-3 di IPB sejak 1 Oktober 2014 – 31 September 2017 (Biaya Barantan) adalah :

No, Nama Unit Kerja Jurusan 1, drh, Amanatin, M,Si1

9770225 200604 2 002 Pusat KH dan KHH Kesmavet

2, drh, Rita Sari Dewi, M,Si 19740929 200312 2 001

BBUSKP Kesmavet

3, drh, Julia Rosmaya Riasari, M,Si 19720708 200312 2 001

BUTTMKP Kesmavet

4, drh, Hemi 19760308 200501 2 001

BKP Kelas I Banjarmasin Kesmavet

5 drh, Melani Wahyu Adiningsih, M,Si 19750115 200501 2 001

BKP Kelas II Cilegon Kesmavet

8 Isti Wulandari, SP, M,Si 19770125 200312 2 001

BBUSKP Ento/Pitopatologi

9, Dwi Subekti, SP, M,Si 19770224 200312 2 002

BBUSKP Ento/Pitopatologi

10 Nopriawansyah, SP, M,Si 19761116 200312 1 001

BBKP Tanjung Priok Ento/Pitopatologi

11 Kresnamurti Tri Kurniasih, S,Si, M,Si 19740830 200501 2 001

BUTTMKP Ento/Pitopatologi

12 Selamet, SP, M,Si 19800301 200604 1 023

BKP Kelas II Tarakan Ento/Pitopatologi

Tabel 26, Pegawai Badan Karantina Pertanian Sedang Melanjutkan

Program S-2 mulai 25 Agustus 2015 – 1 September 2017 di UGM (Biaya BARANTAN)

No NAMA PESERTA UPT PROGRAM STUDI 1 Saurma Mona Astrid S BBKP Soeta HPT 2 Iqna Khayatina Rusli BBKP Tj Priok HPT 3 Methy Handiyanti BKP Palembang HPT 4 Johan Permada BBKP Tj Priok HPT 5 Bambang Trianom BKP Kls I Lampung HPT 6 Dwi Rachmanto BKP Kls I Manado HPT 7 Astuti Handayani BKP Kupang HPT 8 Heri Widodo SKP TB Karimun HPT 9 Franciskus Parasian BBKP Tanjung Priok HPT

10 Linda SP SKP kls I Sorong HPT 11 Tri Wulan Widya L BKP kls II Gorontalo HPT 12 Nasrul Friamsa BKP kls II Cilegon HPT 13 Ulya Wildaniyah BBKP Surabaya HPT 14 Khairunnisa Lubis SKP kls I TB. Asahan HPT 15 Rangga Arinta W SKP kls I TB Asahan HPT


16 Happy Cahya N BBKP Surabaya HPT 17 Muhamad Dahlan BBKP Soe-Hatta Keamanan Pangan 18 Heni Tyas Utami BBKP Surabaya Keamanan Pangan 19 Muhammad Irmansyah BBUSKP Keamanan Pangan 20 Edi Widodo BKP Tarakan SAIN VETERINER 21 Yunita Wahyuningsih BKP kls I Pontianak SAIN VETERINER 22 Danang Budi Yuliarso BKP kls II

Palangkaraya SAIN VETERINER

23 Muthohar Uddin SKP kls I Samarinda SAIN VETERINER 24 Ismudiyanto BKP kls I Batam SAIN VETERINER 25 Dwi Indah Kirjawanti BKP kls I Bandar

Lampung SAIN VETERINER

26 M, Taufik Kurniawan SKP kls I Sorong SAIN VETERINER 27 Sri Widayati BKP kls II Pangkal

Pinang SAIN VETERINER

28 Upi Wiyanti BBKP Tanjung Priok SAIN VETERINER 29 Hindar Panguji BBKP Surabaya SAIN VETERINER 30 Drh, Arif Setiani W Tyas SKP kls I Bengkulu SAIN VETERINER 31 Drh, Laily Zuhdiana A SKP kls II TB Karimun SAIN VETERINER 32 Drh, Haeriah BBUSKP SAIN VETERINER 33 Drh,Nichlah Rifqiyah BKP kls II Kendari SAIN VETERINER 34 Drh, Selyta Mayang Ppm BBKP Makassar SAIN VETERINER

Tabel 27. Pegawai Badan Karantina Pertanian Sedang Melanjutkan Program S-2 1 September 2015 – 31 Agustus 2017. ( Biaya PPSDMP)

No NAMA PESERTA UPT PROGRAM STUDI 1 Drh. Ratna Nurmaliska BBKP Tanjung Priok Kesmavet 2 Drh. Niken Pandansari BKP kls I Balikpapan Kesmavet 3 Didiet Rahayu Diana, SP BBKP Tg. Priok Ento-Fito 4 Wiwik Endarsih, S.Si BBKP Surabaya Ento-Fito 5 Drh. Niken Yunita BBKP Tg. Priok Kesmavet 6 Indri Komalasari, SP BKP kls II Tarakan Ento-Fito 7 Herika Novrelly Jayatri, SP BKP kls I Balikpapan Ento-Fito 8 Drh. Sri Murtinah BBKP Tg. Priok Kesmavet 9 Drh. Galuh Ah BBKP Tanjung Priok Kesmavet

10 Nani Nurjanah SP SKP kls I Ambon Etimologi/ Phytophatology

11 Wirokartiko Satyawardana BKP kls I Jayapura Kesmavet Tabel 27, Pegawai Badan Karantina Pertanian Sedang Melanjutkan Program S-2 (Bidang KH) di IPB mulai 12 Oktober 2015 - 30 September

2017 (Biaya BARANTAN)

No NAMA PESERTA UPT PROGRAM STUDI 1 drh, Apris Beniawan BBKP Tj Priok Mikrobilogi Medik 2 drh, Novita Dewi BBKP Tj Priok Mikrobilogi Medik 3 drh, Saswono Kurniawan SKP Entikong Mikrobilogi Medik 4 drh, Retno Wijayanti BBKP Soetta Mikrobilogi Medik 5 drh, Yunetta Putri Arios SKP Merauke Mikrobilogi Medik 6 drh, Bagus Nanang L BKP Balikpapan Mikrobilogi Medik 7 drh, Dhevie Kenny A BBKP Tj Priok Mikrobilogi Medik 8 drh, Seruni Agistiana BBUS-KP Mikrobilogi Medik


9 drh, Marlefzena BBKP Soetta Mikrobilogi Medik 10 drh, Imelda Irma Siahaan BBKP Belawan Mikrobilogi Medik 11 drh, Yadi Adi Rostandi R BBKP Tj Priok Mikrobilogi Medik 12 drh, Ahmad Nadif SKP Pare-Pare Mikrobilogi Medik 13 drh, Widya Septiningtyas Pusat KH/KHH Mikrobilogi Medik 14 drh, Ika Suharti BUT-TMKP Mikrobilogi Medik 15 drh, Umar Suryanaga BKP Banjarmasin Mikrobilogi Medik

Tabel 28, Pegawai Badan Karantina Pertanian Sedang Melanjutkan Program S-2 (Bidang KT) di IPB mulai 12 Oktober 2015 - 30 September

2017 (Biaya BARANTAN)

No NAMA PESERTA UPT PROGRAM STUDI 1 Siti Tri Wahyuni, SP BBKP Tj Priok HPT 2 Syawaludin, SP BBKP Belawan HPT 3 Irsan Nurhartanto, SP BKP Denpasar HPT 4 Diana Budiman,SP BKP Manado HPT 5 Budi Tri Utami, SP BKP B Lampung HPT 6 Wieke Mei Dina, SP BKP Mataram HPT 7 Ngaisatul Lutfiah, SP BKP Pontianak HPT 8 Abdul Mubaroq Irfan, SP SKP Sorong HPT 9 Djoko Pujiarto, SP BKP Tarakan HPT

10 Rizky Gunawan S,, SP SKP TB Karimun HPT 11 Woro Wulandari Kalanjati BBKP Tj Priok Kesmavet

Tabel 29, Pegawai Badan Karantina Pertanian Sedang Melanjutkan Program S-2 (Bidang KT) mulai 1 September 2016- 31 Agustus 2018

(Biaya BPPSDMP) No NAMA PESERTA UPT PROGRAM

STUDI Perguruan

Tinggi 1 Catur Yoga Hendro

Utomo,SP BKP Tarakan OPT UNHAS

2 Joko Premo Sukhumvito,SE

BKP Tarakan Managemen Agribisnis

UNDIP

3 Drh. Naraya Adinata BBKP Soeta Kesmavet IPB 4 Drh. Angga Yuka Alta

Nasution BBKP Soeta Parasitologi

dan Ento.Kesehatan

IPB

5 M. Danang Kusuma ,SP BBKP Tj Priok Fitopatologi IPB 6 Esti Prasetya Ningrum,SP BBKP Tj Priok Fitopatologi UGM 7 Drh.Dedi Kurniawan BKP Mataram Sain Veteriner UGM 8 Drh. Evi Styani BBKP Soeta Kesmavet IPB 9 Drh. Fitri Hidayati BBKP Surabaya Sain Veteriner UGM

10 Drh. Putu Swesti Widyarini

BBKP Surabaya Sain Veteriner UGM

11 Drh.Rakhmi Ros Sari BBKP Surabaya Sain Veteriner UNAIR 12 Elmi Muliya,SP BBKP Tj Priok Fitopatologi IPB 13 Drh.Surtini BBKP Surabaya Sain Veteriner UGM 14 Drh.Rinaldi Ghurafa BBKP Soeta Kesmavet IPB 15 Oka Dwi Handaru,SP BKP Mataram Ilmu Hama

Tumbuhan UGM

16 Faisal Akbar,SP BKP Mataram Perlindungan Tanaman

UB


17 Arindra Cahyadi kristanto,SP

BKP Tarakan Ilmu Hama Tumbuhan

UNHAS

18 Novi Kusumaning Astuti,SP

BBKP Tj Priok Entomologi UGM

19 Heri Ahmadi,SP BBKP Tj Priok Fitopatologi IPB 20 Puspita Wulansari,S.Sos Sekretariat Badan Komunikasi

Massa UNS

Tabel 29, Pegawai Badan Karantina Pertanian Sedang Melanjutkan Program S-2 (Biaya Luar Negeri) No, Nama Unit Kerja Jurusan Tempat Waktu / Ket 1, Desniwaty,M.Trop

VSc BBUSKP (S3) PHD

Vet,Med Universiteit Netherland

2014-2018

2, Gina Yolanda sari,SP

BBUSKP (S2) Food Savety

Amerika Sep 2016-Feb 2018

3. Irma Nurliawati,S.Si

Pusat KTKHN

(S2)Food Savety

Amerika Sep 2016-Feb 2018

8,1,4, Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) regular

Sebagai upaya peningkatan kualitas SDM untuk mendukung tupoksi Badan Karantina Pertanian, maka kegiatan pendidikan maupun pelatihan secara periodik telah dilakukan, diantaranya : a. Diklat Teknis Dasar Karantina Hewan/Tumbuhan

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Dasar ini diikuti oleh Calon Pejabat Fungsional untuk Medik Veteriner (MV) dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Ahli, Pelatihan ini berlangsung dari tanggal 17-26 Maret 2016 dan diikuti oleh Calon MV 40 orang dan Calon POPT Ahli sebanyak 40 orang, Pelaksanaannya di PPMKP, Bogor. Pelatihan Teknis Dasar Perkarantinaan Calon Medik Veteriner dan Calon POPT Terampil masing masing dengan jumlah peserta 40 orang juga telah dilaksanakan pada 27 Maret sampai dengan 21 Juni 2016 di BUUTMKP Bekasi. Pelatihan Dasar Fungdional Para Medik Veteriner dan Calon POPT Terampil masing masing dengan jumlah peserta 40 orang juga telah dilaksanakan pada 6 sampai dengan 15 November 2016 di PPMKP Bogor. Pelatihan Teknis Dasar Perkarantinaan Calon Para Medik Veteriner dan Calon POPT Terampil masing masing dengan jumlah peserta 40 orang juga telah dilaksanakan pada 19 Juli sampai dengan 5 Nopember 2016 di BUTMKP


Foto : Humas Barantan Gambar 27. Penanggalan atribut peserta pada Penutupan Pelatihan Teknis Dasar Calon Fungsional Paramedik dan

POPT Terampil tahun 2015 di BUT-TMKP

b. Diklatpim Tingkat III dan Tingkat IV

Pada tahun 2016 telah diikutsertakan diklat pimpinan Tingkat III sebanyak 4 orang dan Diklat Pimpinan Tingkat IV sebanyak 20 orang, Diklat Pim dilaksanakan di Pusat Pengembangan Manajemen Kepemimpinan Pertanian Ciawi Bogor.

c. Diklat Polisi Khusus (Polsus) Badan Karantina Pertanian

Pelatihan Polsus Badan Karantina Pertanian Tahun 2016 dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Karantina Pertanian di Sekolah Polisi Negara (SPN) Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Sebanyak 29 petugas UPT Karantina Pertanian dan 1 (satu) orang Petugas dari Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian telah mengikuti pendidikan dengan pola 200 Jam Pendidikan (JP) selama 30 hari kalender yang dimulai pada tanggal 9 Februari s.d 9 Maret 2016.

d. Diklat Intelijen Badan Karantina Pertanian

Pelatihan Intelijen Badan Karantina Pertanian Tahun 2016 dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Karantina Pertanian di Lembaga Pendidikan Intelkam Polri, Sorean, Bandung Jawa Barat. Sebanyak 29 petugas UPT Karantina Pertanian dan 1 (satu) orang petugas dari Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian telah mengikuti pendidikan dengan pola 200 JP selama 30 hari kalender yang dimulai pada tanggal 16 Juli s.d 17 Agustus 2016.

e. Diklat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Pelatihan PPNS Badan Karantina Pertanian Tahun 2016 dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Karantina Pertanian di Lembaga Pendidikan POLRI Pusat Pendidikan Reserse Kriminal, Mega Mendung. Sebanyak 30 petugas UPT Karantina Pertanian telah mengikuti pendidikan dengan pola 200 jamlat selama 30 hari kalender. Pembukaan dilakukan pada tanggal 8-9 Agustus 2016.


Gambar 29 : Diklat PPNS Badan Karantina Pertanian

8.1.5. Pelatihan Teknis (Desiminasi Teknik dan Metode (telah tertulis di Bab VI)

8.1.6. Training / Worshop /Seminar Luar Negeri Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai maupun keikut sertaan dalam forum-forum Internasional, maka beberapa pegawai Badan Karantina Pertanian telah mengikuti workshop dan training sebagai berikut :

Tabel 29. Pegawai Badan Karantina Pertanian Yang Mengikuti Training

Tahun 2016

TANGGAL/ TEMPAT KEGIATAN PESERTA 9-13 Mei 2016 Aukland, New Zealand

Training on the Diagnostics of Phytophagous and Stored Product

Rumenda Ginting, SP, M.Si

6-10 Juni 2016 Thailand APPPC Training Workshop on the Surveillance System and Management

Arif Kurniawan, SP, M.Si

20-25 Juni 2016 Tian Giang, Vietnam

APPPC Training Workshop on Fruit Flay Management

Herti Endang Rosmayani, S.Si, M.Si

5-9 September 2016 Brussels

Capacity Building “Trade Negotiations Simulation Exercise”

Dr. dh. Sophia Setyawati, MP

8.2. PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Beberapa output kegiatan terkait dengan perencanaan, evaluasi dan pelaporan seperti tersebut dibawah ini, yaitu :

No, Output Volume 1, Laporan Tahunan TA 2015 1 Lap 2, LAKIN Barantan TA 2015 1 Lap 3, LAKIN Sekretariat Barantan TA 2015 1 Lap 4, Pedoman Pengukuran Fisik Kegiatan 1 Juklak 5, Laporan Semester I Barantan TA 2016 1 Lap 6, Laporan Bulanan Barantan TA 2016 12 Lap 7, Dokumen Operasional Pengendalian Intern 4 Lap 8, Laporan Monev Triwulan 4 Lap 9, Penetapan Kinerja Eselon I, II Kantor Pusat 5 Dok

10, Renstra Sekretariat Badan 1 Dok 11, Renstra Badan Karantina Pertanian 2015 – 2019 1 Dok 12, Standar Baku Indikator Kinerja 1 Dok 13, Dokumen RKA-KL Tahun 2016 53 Satker 14, Dokumen DIPA 2016 1 Dok

Catatan : Hasil Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementan terhadap penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Karantina Pertanian TA 2015 mendapatkan nilai 79,63 atau BB (Sangat Baik)


8.3. SERAPAN ANGGARAN

Pada tahun 2016 serapan anggaran Badan Karantina Pertanian sebagai berikut : A. Serapan Anggaran Per Kegiatan Utama

Kode Program/Kegiatan

Utama Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

894,424,623,000 848,409,848,021 94,86

1818 Peningkatan Kepatuhan Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi

10,952,334,000 9,395,454,184 85,78

1819 Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

7,227,012,000 5,483,776,662 75,88

1820 Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

8,781,316,000 6,971,200,851 79,39

1821 Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

78,851,113,000 71,821,669,981 91,09

1822 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standard an Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian

37,951,852,000 35,107,468,073 92,51

1823 Peningkatan kualitas pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati

750,660,996,000 719,630,278,270 95,87

B. Serapan Anggaran Per Belanja

No Satker/

Kode Jenis Belanja Pagu

(Rp) Realisasi

(Rp) %

1. 51 Blj. Pegawai 251,602,736,000 250,401,277,400 99,53 2. 52 Blj. Barang 380.223.198,000 353.714.573.837 93,63 3. 53 Blj. Modal 262.598.419,000 244.293.996.785 93,03

Total 894,424,353,000 848,409,848,021 94,86


Sedangkan realisasi PNBP Badan Karantina Pertanian TA 2016 dari target sebesar Rp 106,996,745,720,- telah dilakukan perubahan target RP. 115,904,791,529,- teralisasi Rp 186,601,835,039,- (161 %),

8.4. SARANA DAN PRASARANA

Pada tahun 2016 telah dilakukan pengadaan tanah, bangunan, bangunan lingkungan gedung, kendaraan dan sarana/prasarana lainnya sebagaimana terlampir.

8.5. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

8.5.1. SPP (Standar Pelayanan Publik)

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka pada tahun 2016 Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah melakukan evaluasi terhadap implementasi SPP di lingkup UPT Badan Karantina Pertanian periode Maret sampai dengan Oktober 2016. dimana terdapat 15 UPT mempunyai tingkat kepatuhan tinggi (Zona Hijau).

8.5.2. SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)

Penyusunan SKP Tahun 2016 lingkup Kantor Pusat dan UPT Tahun 2016 sudah dikompilasi sejumlah 3726 pegawai (Pusat KH&KT dan KKIP serta 3 UPT serta CPNS). Dengan nilai SKP rata-rata Baik. Dokumen Kompilasi SKP dan sudah dilaporkan ke Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal

8.5.3. Pengembangan Jabatan Fungsional Teknis

Jabatan Fungsional Karantina : Dokter Hewan Karantina, Paramedik Veteriner Karantina, Analis Karantina Tumbuhan, Pemeriksa Karantina Tumbuhan. Pembahasan dengan KemenPAN & RB dan Biro Organisasi & Badan Kepegawaian Negara telah dilakukan. Posisi terakhir tinggal menunggu persetujuan teknis (PERTEK) dari BKN.

8.5.4. IPNBK (Indeks Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja)

Berdasarkan hasil dari pengolahan data dari kuesioner terhadap pegawai Badan Karantina Pertanian maka telah didapatkan hasil bahwa Nilai Indeks Budaya Kerja Badan Karantina Pertanian Tahun 2016 adalah 3,54 dan Nilai Kualitas Budaya Kerja Badan Karantina Pertanian Tahun 2016 adalah 88,55

8.5.5. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Badan Karantina Pertanian terutama di Unit-Unit Pelayanan Teknis (UPT) merupakan salah satu komponen unit pelayanan publik, Hasil evaluasi kuesioner IKM UPT Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2015 menunjukkan bahwa mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna jasa karantina pertanian berada pada kategori A dengan nilai IKM 83,88 (Nilai Indeks 3,54), Dengan demikian kinerja pelayanan UPT Badan karantina Pertanian Kementerian Pertanian termasuk kategori Sangat Baik, Nilai IKM ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2015 dengan nilai IKM 83,69.

8.6. KEGIATAN KERUMAHTANGGAAN

Kegiatan kerumahtanggaan pada tahun 2016 yang mengundang satker Badan Karantina Pertanian sebagai berikut :


No Kegiatan Waktu dan Tempat Peserta 1 Temu Koordinasi

Ketatausahaan

14-16 September 2016 di Cisarua

Peserta 72 Orang terdiri dari Perwakilan UPT yang mengelola Ketatausahaan

8.7. PENYELESAIAN PERATURAN PERUNDANGAN PERKARANTINAAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI

1. Laporan Hasil Capaian Legal Drafting/Telaahan Hukum Dalam Rangka Penyusunan

Rancangan Peraturan/Bahan Kebijakan Karantina Hewan Tahun 2016

No. Judul Rancangan Peraturan Keterangan 1. Rancangan Permentan Tentang Revisi

Kepmentan 02 Tahun 2007 Tentang Jenis dan Bentuk Dokumen Karantina Hewan

Posisi di Biro Hukum (dalam proses finalisasi di Biro Hukum)

2. Rancangan Permentan Tentang Tindakan Karantina Hewan Di Luar Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran

Posisi di Biro Hukum (diperlukan pembahasan dengan Eselon I terkait)

3. Rancangan Permentan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Penghentian Pemasukan Unggas Dan/Atau Produk Unggas Dari Negara Republik Rakyat China Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Telah ditetapkan menjadi Permentan Nomor: Nomor 69/Permentan/OT.140/5/2014

4. Rancangan Permentan Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Hasil Bahan Asal Hewan Konsumsi

Telah ditetapkan menjadi Permentan Nomor: 65/Permentan/PD.410/5/2014

2. Laporan Hasil Capaian Legal Drafting/Telaahan Hukum Dalam Rangka Penyusunan

Rancangan Peraturan/Bahan Kebijakan Karantina Tumbuhan Tahun 2016. 2.1. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian

1 Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 54/Kpts/KR.020/L/1/2016 tentang Penetapan PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit III Sebagai Pelaksana Tindakan Karantina Tumbuhan Berupa Pemeriksaan Fisik Terhadap Media Pembawa Barecore, Tanggal 13 Januari 2016

2 Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 55/Kpts/KR.020/L/1/2016 tentang Penetapan PT. Nagabhuana Aneka Piranti Unit IV Sebagai Pelaksana Tindakan Karantina Tumbuhan Berupa Pemeriksaan Fisik Terhadap Media Pembawa Barecore, tanggal 13 Januari 2016

3 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian Nomor 475/Kpts/OT.050/L/3/2016 tentang Pembentukan TIM Penyusunan Risk Manajemen Karantina Pertanian dalam


Penerapan Indonesia Single Risk Management (ISRM), tanggal 31 Maret 2016

2.2. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

NO KEPUTUSAN

1 Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/KR.040/L/1/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Pakistan, tanggal 22 januari 2016

2 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 100/Kpts/KR.040/L/1/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Korea Selatan, tanggal 22 januari 2016

3 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 101/Kpts/KR.040/L/1/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Chili, tanggal 22 januari 2016

4 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 102/Kpts/KR.040/L/1/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Ukraina, tanggal 22 januari 2016

5 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/KR.040/L/1/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Thailand, tanggal 22 januari 2016

6 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/KR.040/L/1/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Afrika Selatan, tgl 29 januari 2016

7 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/KR.040/L/1/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Mesir, tgl 29 januari 2016

8 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 143/Kpts/KR.040/L/1/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Peru, tgl 29 januari 2016

9 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 229/Kpts/KR.130/L/2/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara China, tgl 16 Pebruari 2016

10 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 277/Kpts/KR.130/L/2/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Belanda, tgl 25 Pebruari 2016

11 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 278/Kpts/KR.130/L/2/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara India, tgl 25 Pebruari 2016

12 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 279/Kpts/KR.130/L/2/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Aregntina, tgl 25 Pebruari 2016


13 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 280/Kpts/KR.130/L/2/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Ecuador, tgl 25 Pebruari 2016

14 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 281/Kpts/KR.130/L/2/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Belgia, tgl 26 Pebruari 2016

15 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/KR.130/L/2/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Tunisia, tgl 25 Pebruari 2016

16 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 400/KPTS/KR.040/L/3/2016 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II atas Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/KR.040/L/1/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Pakistan, tanggal 16 Maret 2016

17 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 401/KPTS/KR.040/L/3/2016 tentang Perubahan Lampiran II atas Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 278/Kpts/KR.130/L/2/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara India, tgl 16 Maret 2016

18 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 437/Kpts/KR.040/L/3/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Yunani, tgl 23 Maret 2016

19 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 438/Kpts/KR.040/L/3/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Jepang, tgl 23 Maret 2016

20 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 439/Kpts/KR.040/L/3/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Turki, tgl 23 Maret 2016

21 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 474/Kpts/KR.040/L/3/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Myanmar, tgl 31 Maret 2016

22 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 833/Kpts/KR.040/L/6/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Uni Emirat Arab, tgl 6 Juni 2016

23 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 881/Kpts/KR.040/L/6/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara CINA, 14 Juni 2016

24 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 967/Kpts/KR.040/L/6/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Cili, tgl 29 Juni 2016

25 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 968/Kpts/KR.040/L/6/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Jepang, tgl 29 Juni 2016

27 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 976/Kpts/KR.040/L/7/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Pakistan, tgl 1 Juli 2016


28 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 977/Kpts/KR.040/L/7/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Mesir, tgl 1 Juli 2016

29 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 1178/Kpts/KR.040/L/8/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Federasi Rusia , tgl 16 Agustus 2016

30 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 1595/Kpts/KR.040/K/11/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Jerman, tgl 8 Nopember 2016

31 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 1596/Kpts/KR.040/K/11/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Brazil, tgl 8 Nopember 2016

32 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 1597/Kpts/KR.040/K/11/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Wilayah Kepabeanan Taiwan, Penghu, Kinmen dan Matsu (The Separate Cuatoms Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen, and Matsu), tgl 8 Nopember 2016

33 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 1683/Kpts/KR.040/K/11/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Belgia, tgl 25 Nopember 2016

34 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 1684/Kpts/KR.040/K/11/2016 tentang Perubahan Lampiran I Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 439/KPTS/KR.040/L/3/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Turki, tgl 25 Nopember 2016

35 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 1795/Kpts/KR.040/K/11/2016 tentang Perubahan Lampiran I Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 143/KPTS/KR.040/L/1/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Peru, tgl 20 Desember 2016

36 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 1796/Kpts/KR.040/K/12/2016 tentang tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Federasi Rusia. 20 Desember 2016

37 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 1820/Kpts/KR.040/K/12/2016 tentang tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Sri Lanka. 27 Desember 2016

38 Keputusan Kepala Badan karantina Pertanian atas nama Menteri Pertanian Nomor 1821/Kpts/KR.040/K/12/2016 tentang registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Italy, 27 Desember 2016

2.3. Keputusan Menteri Pertanian 2016

1 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 234/Kpts/KR.050/4/2016 tentang Pengakuan terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Afrika Selatan, tanggal 11 April 2016

2 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 235/Kpts/KR.050/4/2016 tentang Pengakuan terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara


Jepang, tanggal 11 April 2016

3 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 236/Kpts/KR.050/4/2016 tentang Pengakuan terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Argentina, tanggal 11 April 2016

4 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 237/Kpts/KR.050/4/2016 tentang Pengakuan terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Australia, tanggal 11 April 2016

5 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 563/Kpts/KR.050/8/2016 tentang Pengakuan terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Amerika Serikat, tanggal 16 Agustus 2016

6 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 564/Kpts/KR.050/8/2016 tentang Pemberian Izin Pemasukan Agens Hayati Agrobacterium radiobacter Biovar 1 CD-27 dari Jepang kepada PT Fermentech Indonesia, tanggal 16 Agustus 2016

2.4. Peraturan Menteri Pertanian 2016

NO PERATURAN

1 Peraturan Menteri Pertanian Nomo 13/Permentan/KR.040/4/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 Tentang Pengawasan Keamanan pangan terhadap Pemasukan dan pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, tanggal 13 April 2016

2 Peraturan Menteri Pertanian Nomo 14/Permentan/KR.050/4/2016 Tentang Bentuk Dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, tanggal 13 April 2016

3 Peraturan Menteri Pertanian Nomo 55/Permentan/KR.040/11/2016 tentang Tentang Pengawasan Keamanan pangan terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan,

3. Laporan hasil capaian legal drafting/telaahan hukum terhadap Pedoman/Juklak/Juknis Karantina Hewan/Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati TA 2016 A, Pedoman/Juklak/Juknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani TA 2016

No, Judul Pedoman/Juklak/Juknis Keterangan

1. Pedoman Pemantauan Daerah Sebar Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2017

Telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1531./Kpts/KR.11O/K/1O /201 6

2. Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Hewan Terhadap Hewan Penular Rabies

Telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 87/Kpts/KR.12O/L/1/201 6

3. Petunjuk Teknis Penentuan Lokasi dan Pembangunan Instalasi Karantina Hewan Untuk Ruminansia Besar

Telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 406/Kpts/KR.150/L/3/2016

4. Penerapan Integrasi Sistem Elektronik Pada Tempat

Telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor


Pemeriksaan Karantina Dalam Kerangka National Single Window

300/Kpts/TI.130/L/2/2016

5. Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Khusus, Dan Intelijen Badan Karantina Pertanian

Telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 905/Kpts/HK.110/L/6/2016

6. Petunjuk Teknis Analisis Risiko Hama Penyakit Hewan Karantina

Telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor

4. Revisi RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Rapat Panja fokus membahas substansi mengenai Kelembagaan karena kelembagaan yang diatur dalam RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dimaksudkan untuk menjaga independensi karantina hewan, ikan dan tumbuhan serta untuk memberikan penguatan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan.

Panja RUU Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan DPR RI, menyampaikan alasan perlu dibentuknya kelembagaan baru di dalam RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan adalah sebagai berikut:

a. Pembentukan kelembagaan dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan, karantina harus independen dalam pelaksanaan perkarantinaan dengan bertanggungjawab langsung kepada Presiden;

b. perlu melakukan penggabungan lembaga perkarantinaan, karena prasarana dan sarana sudah tersedia diantaranya sumberdaya manusia, anggaran, dan gedung kantor baik yang terdapat dipusat maupun di Unit Pelaksana Teknis.

c. Penggabungan lembaga tidak dengan membentuk kelembagaan baru, tetapi menggabungkan instansi unit kerja eselon I yang mempunyai tugas dan fungsinya sama mengenai perkarantinaan.

Bahwa Pemerintah memberikan apresiasi kepada Panja RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DPR RI dengan diaturnya kelembagaan dalam RUU Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan, atas hal tersebut Pemerintah menyampaikan:

a. bahwa berdasarkan surat MENPAN RB NOMOR B/1704/M.PAN RB/5/2016 tanggal 11 Mei 2016, perihal Pengaturan Kelembagaan Dalam Undang-Undang. Pada Prinsipnya organisasi bersifat dinamis, sehingga pengaturan lembaga pemerintah di dalam Undang-undang dapat membatasi fleksibilitas apabila perlu dilakukan penyesuaian terhadap keberadaan lembaga tersebut, oleh karena itu dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) agar dihindari pengaturan mengenai kelembagaan termasuk di dalamnya pencantuman nomenklatur dan amanat pembetukan kelembagaan.

b. pembentukan kelembagaan pemerintah merupakan kewenangan Presiden dalam menjalankan undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian Negara.

c. pada dasarnya, tanpa ada amanat pembentukan kelembagaan di dalam RUU, tidak berarti menghilangkan tugas, fungsi dan tanggungjawab pemerintah, karena dalam RUU pada umumnya telah diatur mengenai tanggung jawab pemerintah di sektor terkait.


d. berdasarkan surat dari MENPAN RB NOMOR B/1781/M.PAN-RB/05/2016, tanggal 25 Mei 2016, perihal penyampaian DIM RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Bahwa dalam setiap penyusunan RUU agar menghindari pengaturan yang mengamanatkan pembentukan kelembagaan. Hal ini mengingat sesuai amanat UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kewenangan pembentukan lembaga pemerintahan merupakan kewenangan kepada Presiden.

Rapat Kerja Panja RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan Pemerintah selanjutnya dijadwalkan setelah masa reses berakhir, diharapkan pada rapat tersebut Panja RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Pemerintah dapat dihasilkan penyamaan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Kelembagaan dalam RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

5. Laporan Progres RPP tentang Pulau Karantina

Telah disampaikan di Menko Perekonomian, tetapi sekarang tidak menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN)

6. Dokumen Bantuan Hukum (Penyelesaian Kasus) No, Jenis Kasus Hasil 1, Gugatan perdata oleh

Theresia Sui Ndun Melawan kepada BKP Kelas I Kupang kasus Tanah)

1. Sidang Tingkat I pada Pengadilan Negeri Kupang dengan register Perkara Nomor 92/Pdt.G/2015/PN.KPG pada tanggal 26 November 2015 Majelis Hakim telah memutuskan:

a) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

b) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.3.251.000 (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tingkat I tersebut Theresia Sui Ndun (Penggugat) mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Kupang, dalam Pemeriksaan Tingkat Banding Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan

a) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 92/Pdt.G/2015/PN.KPG, tanggal 26 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut.

b) Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00.-(seratus lima puluh ribu rupiah).

3. Atas Putusan Pengadilan Tinggi Kupang sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas Theresia Sui Ndun mengajukan Kasasi pada Mahkamah Agung,hingga saat ini belum ada Putusan terhadap Perkara tersebut.


2, Perkara Perdata Praperadilan Nomor 3/Pid.Prap/2016/PN.Srg, diajukan oleh Sdr. RIRIS HARJANTO yang menggugat penyidik BKP Kelas I Cilegon atas ditetapkannya Riris Harjanto sebagai Tersangka.

- Menyita Barang bukti secara sah. - Menolak permohonan tuntutan ganti kerugian

sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari PEMOHON.

- Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara.

-

9, Permasalahan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundangan KH/KT dan Keamanan Hayati maupun kebijakan KH/KT lainnya serta solusinya

NO, PERMASALAHAN DAMPAK ALTERNATIF PEMECAHAN

MASALAH 1, Penyusunan (Legal Drafting)

Kompetensi tenaga legal drafting masih perlu ditingkatkan

- Proses penyusunan legal drafting tidak optimal;

- Hasil penyusunan legal drafting tidak sesuai dengan ketentuan yang ada,

Meningkatkan kompetensi tenaga legal drafter yang ada dengan mengikutkan pelatihan legal drafter (saat ini ada 2 tenaga perancang peraturan yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM),

2, Pembahasan - Materi yang akan

dibahas melibatkan/terkait dengan institusi lain dan bersifat kompleks (lintas sektoral);

- Terdapat substansi yang merupakan irisan antara Karantina dengan instansi terkait,

Menyebabkan pembahasan sulit memperoleh kesepakatan/kebulatan,

Dilakukan inventarisasi masalah / substansi yang menjadi titik singgung dengan instansi / unit kerja terkait dan pembahasan difokuskan pada substansi yang menjadi titik singgung tersebut,

3, Penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri Beberapa rancangan Peraturan Menteri Pertanian di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan, keamanan hayati, kerjasama dan informasi perkarantinaan yang diajukan ke Biro Hukum belum dapat ditetapkan menjadi Peraturan

Tindakan karantina hewan, tumbuhan serta penyelenggaraan di bidang kerjasama dan informasi perkarantinaan belum memiliki payung hukum berupa Peraturan Menteri Pertanian

Perlu sinkronisasi dan koordinasi secara intensif antara pusat teknis, sekretariat badan dan biro hukum dalam rangka percepatan penyelesaian rancangan Peraturan Menteri Pertanian


Menteri Pertanian, dimaksud,

8.8. Kehumasan Sesuai dengan rancang bangun kehumasan Badan Karantina Pertanian 2010 - 2025 (2025 : Menuju Masyarakat Peduli Karantina Pertanian), tahun 2016 merupakan tahun ke-1 Fase Paham, Pada fase ini ‘tone n manner’ materi promosi dan publikasi telah mengenalkan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Pertanian, Dan berdasarkan hasil survey public awareness Badan Karantina Pertaniantahun 2015.

Pemilihan media serta program kehumasan yang dilakukan secara terus menerus dan dukungan dari berbagai pihak sehingga pencapaian kinerja kehumasan di tahun 2016 dapat meningkat, Kegiatan penyelenggaraan event pencitraan karantina pertanian dilakukan dalam bentuk 4 kelompok kegiatan masing-masing adalah event sebanyak kali sepanjang bulan Juni hingga Desember 2015, talkshow sebanyak 1 kali baik di media televisi dengan skala nasional maupun daerah yakni Bali dan Jawa Tengah serta radio, Sementara kegiatan jumpa pers pada tahun 2016 telah diselenggarakan sebanyak 10 kali yang terdiri dari isu karantina tumbuhan, hewan, kerjasama serta kegiatan upsus dimana Kepala Badan Karantina Pertanian selaku penanggungjawab di Propinsi Jawa Barat, Untuk kelompok kegiatan event pencitraan lainnya adalah kegiatan temu koordinasi kehumasan dan pers tour yang masing-masing telah diselenggarakan sebanyak 1 dan 1 kegiatan, Program Media Campign yang diselenggarakan pada tahun 2016 dilakukan cetak dan online yang masing-masing disesuaikan dengan besaran anggaran yakni 6 dan 2 kali sepanjang tahun 2016, Pameran yang merupakan ajang promosi langsung kepada masyarakat, di tahun 2016 telah dilaksanakan sebanyak 3 kali pameran di dalam negeri, Pengelolaan website menjadi kegiatan promosi dan publikasi yang dilakukan sepanjang tahun 2016,

Kedepan, kegiatan program kehumasan akan mengacu pada hasil audit komunikasi yang telah dilakukan di tahun 2016 antara lain : diperlukan penyebutan nama lembaga yang seragam (single message), pemilihan media yang disukai masyarakat yakni masing-masing : TV, media sosial, koran dan billboard dan aspek-aspek lainnya sehingga diharapkan program Komunikasi Publik Badan Karantina Pertanian dapat efektif dan efesien menuju Masyarakat Peduli Karantina (quarantine minded) di tahun 2025, Kegiatan kehumasan tahun 2016 secara terperinci sebagai berikut :

No,

Kegiatan Jumlah Keterangan Waktu

1, Penyelenggaraan Event Pencitraan Karantina Pertanian a, Talkshow 1 kali 1. Di TV Batam Tema

Pencegahan rabies Kepulauan Riau

September 2016

b, Jumpa Pers 10 kali

1, Pembekalan Diklat PPNS 27 Januari 2016

2, Peredaran Telur Busuk 15 Februari 2016

3, Penahanan 31 Kontainer buah impor ilegal dan peninjauan TPK

4 Maret 2016


4, Beras Organik Tasikmalaya Tembus Pasar Dunia

1 September 2016

5, ASEAN-China, Sepakati Sistem e-Cert Inspeksi dan Karantina

13 September 2016

6, Penandatangan MoU Keamanan Data yang terjamin antar Indonesia - Belanda

6 Oktober 2016

7, Peluncuran Implementasi Pertukaran e-Cert SPS antara Indonesia dengan Negara Mitra Dagang Belanda

22 September 2016

8, Barantan Dukung Penegakan Hukum Kasus Pungli di Tanjung Perak

3 November 2016

9, Komitmen Badan Karantina Peranian dalam Berantas Narkoba di Lingkungan Kerja

2 Desember 2016

10, Refleksi Akhir Tahun Karantina Pertanian

16 Desember 2016

c, Temu Kehumasan

1 kali 1, Pers Tour : Fasilitasi Karantina Pertanian untuk Akselerasi Ekspor Produk Pertanian Unggulan, Palm Kernel Expeller (PKE)

25 - 27 Mei 2017

2, Media Campaign

a, Materi Publikasi pada Media Cetak dan elektronik

2 kali 1, Terbitan di Sinar Tani dan Harian Umum

Januari - Desember 2016

2, 1. Media Elektronik : TV One, Metro TV, Elsinta, Iradio, Xtrax, Videotron

2.2. Media Sosial; Postingan, Impresi dan Interaksi

Januari - Desember 2016

3, Pameran Pameran 3 kali 1, Pameran Agrinex 1-3 April 2016 2, The 3rd BIMP EAGA 13-16 Oktober

2016 3, Hari Pangan sedunia 28 - 30 Okt

2016 4, Pengelolaan

Website

Pengelolaan Website

1 kali Sub Bagian Humas dengan melakukan updating berita bekerjasama petugas kehumasan di UPT Karantina Pertanian seluruh Indonesia

Jan - Des 2016


8.9. CAPAIAN KINERJA MANAJEMEN Beberapa capaian manajemen Badan Karantina Pertanian pada tahun 2012 -2016 seagai berikut :

No Indikator Capaian 2012 2013 2014 2015 2016

1 IKM (80,44) Baik

(82,03) Sangat

Baik

(82,50) Sangat

Baik

(83,62) Sangat

Baik

(83,88) Sangat

Baik 2 IPNBK 3,72

(74,39) Baik

3,91 (79,75) Sangat

Baik

3,33 (83,30) Sangat

Baik

3,51 (87,75) Sangat Baik)

3,54 (88,55) Sangat Baik)

3 SAKIP 78,00 Sangat

Baik (A)

82,47 Sangat

Baik (A)

79,66 Sangat

Baik

79,63 Sangat

Baik (BB)

Target *) Sangat

Baik

4 Peta Kerawanan Bebas Bebas/Agak

Rawan

Agak Rawan

Bebas Agak Rawan

5 ISO -17025 (Laboratorium)

8 UPT

10 UPT

12 UPT

19 UPT

28 UPT

Keterangan : *) Target sangat baik (akan dinilai tahun 2017)

8.10. DUKUNGAN UPAYA KHUSUS (UPSUS) KEMENTAN Badan Karantina Pertanian merupakan salah satu dari Eselon I Kementerian Pertanian yang menjadi koordinator UPSUS di 4 (empat) propinsi yaitu Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara, Upaya Khusus ini dilakukan dalam rangka pencapaian target Swasembada Padi, Jagung dan Kedele (PAJALE) serta peningkatan produksi daging. Melalui program UPSUS PAJALE, pemerintah Presiden Jokowi sangat bertekad untuk mensukseskan kedaulatan pangan dalam 3 tahun (2015 – 2017). Pada kegiatan UPSUS PAJALE, segala strategi dan upaya dilakukan untuk peningkatan luas tanam dan produktivitas di daerah-daerah sentra produksi pangan. Operasioanalisasi pencapaian target di lapangan benar-benar dilaksanakan secara all in untuk mensukseskan program. Kegiatan tersebut berupa penyediaan dana, pengerahan tenaga, perbaikan jaringan irigasi yang rusak, bantuan pupuk, ketersedian benih unggul yang tepat (jenis/varietas, jumlah, tempat, waktu, mutu, harga), bantuan traktor dan alsintan lainnya yang mendukung persiapan, panen dan pasca panen termasuk kepastian pemasarannya. Pendampingan/pengawalan UPSUS PAJALE merupakan faktor penting dalam pencapaian target produksi yaitu dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia di Kementerian Pertanian.


BAB IX PERMASALAHAN DAN UPAYA SOLUSI

Seiring dengan proses berlangsungnya Program/Kegiatan lingkup Badan Karantina Pertanian tidak lepas dari berbagai permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat kinerja, Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan pada tahun 2016 terbagi dalam 6 kegiatan utama Badan Karantina Pertanian, Adapun permasalahan dan upaya solusi dapat dijelaskan sebagai berikut : 9.1. Permasalahan dan Solusi Kegiatan Peningkatan Sistem Karantina Hewan

dan Keamanan Hayati Hewani

No Substansi Operasional Permasalahan Solusi Tindak Lanjut

1 Rekomendasi Daerah Masih dipersyaratkan oleh sebagian UPTKP sebagai dokumen persyaratan

Advokasi ke Pemda agar Rekomendasi diterbitkan sebelum Sertifikat Veteriner. Hal ini telah diadopsi oleh Propinsi Kalbar melalui Perda No 2 Tahun 2016. Provinsi Sulsel juga telah diberikan advokasi.

2 Data Pengeluaran dan Pemasukan Antar Area

Data yang tidak sinkron antara UPTKP Pengeluaran dengan UPTKP Pemasukan

Sinkronisasi data dilakukan dalam setiap Workshop teknis yang diselenggarakan oleh PKHKehani dengan peserta seluruh UPTKP

3 Deklarasi Melindungi Area Bebas Rabies (UPTKP di Propinsi Papua, UPTKP di Propinsi Papua Barat, UPTKP di Propinsi Kepri)

a. Kegiatan prioritas untuk TA 2017 sebagai implementasi deklarasi telah teridentifikasi oleh beberapa UPTKP (belum seluruhnya)

b. Area lain yang belum melakukan deklarasi agar segera menyusul (UPTKP di Propinsi NTB dan UPTKP di Propinsi Bangka Belitung,)

a. Segera mengidentifikasi kegiatan prioritas untuk TA 2017 sebagai implementasi Deklarasi

b. Merencanakan deklarasi sekaligus tindak lanjutnya

c. UPTKP di wilayah sekitarnya agar turut mensupport

4 TKH di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran

Beberapa UPTKP telah mengoperasionalkan, padahal belum ada dasar hukum operasional yang menjamin kepastian prosedur dan keseragaman praktis

• Jangka Pendek: Tidak ada penetapan baru oleh UPTKP

• Jangka menengah: Rancangan Permen TKH di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran agar segera diajukan proses penetapannya oleh Bagian Hukum dan Humas Barantan

• 5 Ketersediaan IKH di Sebagian IKH di UPTKP • Pusat menyusun Pedoman


UPTKP terbengkalai dan atau idak memenuhi kelayakan teknis

Teknis Pembangunan IKH selain Ruminansia

• UPTKP segera mengidentifikasi kondisi IKH dengan pada mengacu pada Permentan No 70/2016 serta melaporkan ke PKHKehani untuk bimbingan teknis

6 TKH terhadap PPM asal USA

Temuan ketidaksesuaian fisik dan dokumen terhadap pemasukan produk hewan (PPM) dari USA

• Review HR dan Penyusunan Protokol Karantina

• Monitoring kandungan PPM sesuai Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian No. 9859/KR.120/L/09/2016

7 TKH terhadap Daging India dan Negara lainnya

UPTKP belum memiliki kesiapan yang memadai untuk melakukan pengujian PH terhadap daging India

• Bimtek telah dilaksanakan di BUTTMKP

• UPTKP segera menyediakan PH Meter Digital

• Penganggaran OP monitoring pemasukan daging dan pengujian PCR di TA 2017

• Penilaian ke Negara Asal di TA 2017

8 TKH terhadap Daging Eks Impor India/ negara lainnya

Distribusi daging eks impor di luar Jabodetabek diragukan oleh beberapa Pemerintah Daerah

UPTKP melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat

9 Penggolongan MP HPHK Produk Hewan Olahan

TKH Produk Hewan Olahan beragam, karena penggolongan belum rinci (kemasan dan curah)

Produk Hewan Olahan Kemasan yang memiliki kerentanan sangat rendah untuk membawa HPHK direkomendasikan dikeluarkan dari penggolongan MP HPHK

10 Implementasi Permentan 62 Tahun 2006 tentang Pengawasan Dan Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Bahan Patogen Dan/Atau Obat Hewan Golongan Sediaan Biologik

Dalam praktek dilapangan pemasukan obat hewan golongan biologik sering dilaporkan sebagai obat hewan golongan farmasetik

• Monitoring kandungan sediaan biologik

• Bagian Hukum dan Humas diharapkan segera memproses penetapan revisi Permentan 62/2006 dan Rancangan Juknisnya.

11 Permentan No 65 Tahun 2014 tentang TKH HBAH konsumsi

• Ketentuan pemeriksaan dan dokumen terhadap barang bawaan dan

Revisi Permentan No 65 Tahun 2016


pos belum jelas • Daftar jenis MP sesuai

kategori risiko belum ada

• Daftar cemaran biologi dan risidu kimia yang harus diawasi belum ada

12 Penggolongan HBAH untuk pakan

Praktek TKH oleh UPTKP menggolongkan HABH untuk pakan (MBM dsj) tergolong di BAH, sehingga terjadi temuan BPK di beberapa UPTKP

Koreksi operasional agar sesuai PP No 82 Tahun 2000

13. Pemahaman terhadap Peraturan Perundangan

Pemahaman terhadap Peraturan Perundangan beragam sehingga memunculkan praktek operasional yang beragam

Bimbingan Legislasi Karantina Hewan

14. Pemantauan HPHK Interpretasi dalam implementasi masih beragam

Perlu TOT dan penerbitan Pedoman dilakukan sebelum finalisasi anggaran

9.2. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

Terkait dengan permasalahan kegiatan operasional karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati antara lain :

No. Kebijakan KT & KHN yang telah Implementasi

Permasalahan Hasil Monev Kebijakan KT & KHN

Solusi Tindak Lanjut

1. Permentan No.04 Tahun 2015

a. Tidak semua negara yang memiliki laboratorium terregistrasi dapat melayani negara memiliki laboratorium belum terregistrasi

b. Kompetensi SDM dan bahan pengujian pada laboratorium pengujian keamanan pangan yang ditunjuk Menteri dalam rangka monitoring masih terbatas jumlahnya.

c. Monitoring Cina dan Beberapa Negara lain

SOLUSI a. Menambahkan

ketentuan pada permentan untuk dapat dilakukan pengujian di tempat pemasukan terhadap PSAT dari negara yang memiliki laboratorium penguji belum terregistrasi.

b. Menambah jumlah sdm dan bahan pengujian yang diperlukan di semua laboratorium yang ditunjuk Menteri.

c. Kepatuhan Permentan No. 04/2014

TINDAK LANJUT a. Menyusun kajian teknis

sebagai bahan rancangan revisi Permentan No. 04 tahun


2015. b. Menginventarisasi

kebutuhan sdm dan bahan pegujian yang dibutuhkan setiap laboratorium disesuaikan dengan rencana pelaksanaan monitoring.

c. Suspend Lab 2 Permentan No.

09/2009

Penyelenggaraan AROPT masih belum sesuai ketentuan waktu sebagaimana tercantum dalam Permentan No. 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura dan Permentan 127/2014, tentang pemasukan dan pengeluaran benih tanaman

SOLUSI a. Menginformasikan web

sites/ alamat sumber referensi yang bisa dikunjungi kepada UPT.

b. Memberi penjelasan kepada pihak terkait tentang proses AROPT

c. Rekomendasi AROPT SEBAGAI Import Protokol

TINDAK LANJUT a. Segera menindaklanjuti

surat penunjukan melaksanakan AROPT dari Kepala Pusat KT dan KHN.

b. Memfasilitasi POPT yang ditunjuk melaksanakan AROPT agar bisa dilaksanakan dengan baik.

c. Dituangkan dalam persyaratan pemasukan

3 Keputusan Kepala

Badan Karantina Pertanian No. 605/Kpts/HK.310/L/05/2012 Tentang Pedoman Umum Tindakan Pengasingan dan Pengamatan OPTK

Tindakan pengasingan dan pengamatan terkendala oleh sulitnya mendapatkan lokasi yang memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum pada pedoman tindakan pengasingan dan pengamatan

SOLUSI a. pemahaman yang benar

tentang tindakan singmat kepada UPT yang melakukan tindakan pengasingan dan pengamatan.

b. Penerapan persyaratan teknis (jarak dengan kebun terdekat, parit isolasi, pengganti tanaman barrier) agar disesuaikan dengan jenis OPTK.

c. Instalasi singmat dapat dipergunakan kembali selama masih


memenuhi persyaratan teknis

TINDAK LANJUT a. Memberikan penjelasan

kepada pihak terkait berkaitan dengan persyaratan teknis yang harus dupenuhi bagi instalasi singmat.

b. Melaksanakan tindakan singmat sesuai ketentuan dan pertimbangan jenis OPTK

c. Penyempurnaan pedoman teknis

Dengan ditutupnya kantor perwakilan produsen benih kelapa sawit Costa Rica (ASD) di Miami (USA) maka pelaksanakan tindakan karantina (penggantian kemasan dan perlakuan) tidak bisa dilakukan.

SOLUSI Meminta kepada importir maupun produsen benih untuk mencari alternatif dalam menetapkan negara ketiga dimana tindakan karantina dapat dilaksanakan dan secara geografis dianggap aman untuk negara - negara produsen karet. TINDAK LANJUT Memantau pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan di negara ketiga (memeriksa PC for re-export dan keterangan lain yang menyertai benih tanaman, termasuk serbuk sari atau pollen)

4 Tatacara Pemantauan OPTK

Pemantauan OPTK belum dilaksanakan dengan baik karena terkendala oleh biaya dan waktu yang terbatas

SOLUSI a. Menyampaikan ke

Bagian Perencanaan untuk mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan pemantauan di setiap UPT.

b. Meminta UPT membuat TOR/KAK yang realistis dengan pertimbangan dan alasan yang memadai.

c. Mendorong diselenggarakan diseminasi pemantauan OPT/OPTK secara berkelanjutan.


TINDAK LANJUT a. Membuat TOR/KAK

yang realistis dengan pertimbangan dan alasan yang memadai.

b. Membuat perencanaan pemantauan yang baik agar bisa dilaksanakan dengan hasil yang maksimal.

c. BUTTMKP agar mengajukan anggaran untuk pelaksanaan diseminasi pemantauan OPT/OPTK.

Kecenderungan temuan

OPT.OPTK dari tahun ke tahun semakin meningkat

SOLUSI a. Kementerian Pertanian

perlu mengkaji kembali perijinan impor benih tanaman

b. Terhadap hasil temuan pada Pemantauan OPTK yang dilakukan oleh UPT, perlu ditindaklanjuti oleh Dirjen Teknis terkait untuk pencegahan penyebaran maupun eradikasi

TINDAK LANJUT a. Memperbaiki

Laboratorium b. Meningkatkan Kapasitas

Pemantauan c. Mendokumentasikan

hasil pengujian d. Pengawasan Pengujian

MP 5 Kebijakan Ekspor Permintaan Informasi Teknis

yang disampaikan oleh negara pengimpor seringkali tidak disertai nama dan alamat perusahaan yang akan mengekspor benih tanaman, sehingga sulit ditindak-lanjuti.

SOLUSI Melakukan komunikasi dengan NPPO negara pengimpor, akan tetapi seringkali tidak ditindak-lanjuti. TINDAK LANJUT Membantu Pusat KT dan KHN untuk mendapatkan informasi dari perusahaan benih tanaman yang berkeinginan mengekspor benih tanaman ke suatu negara


6 Petunjuk Operasional Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap MP OPT/OPTK Di Kantor Pos dan Bandar Udara

Jumlah NNC bertambah sejalan dengan makin maraknya pengiriman benih tanaman melalui jasa pengiriman barang (kurir) dan tidak memenuhi ketentuan karantina tumbuhan

SOLUSI Mendorong UPT untuk lebih intensif melakukan sosialisasi kepada perusahaan jasa pengiriman barang dan kantor pos TINDAK LANJUT

a. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan jasa pengiriman barang dan kantor pos

b. Mengintensifkan pengawasan di kantor pos dan perusahaan jasa pengiriman barang

7 Permentan No. 73

Tahun 2012 Tentang Persyaratan dan Tatacara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Peroangan Dan Badan Hukum.

a. Jumlah Penilai IKT dalam ketentuan ditetapkan paling kuarang 2 (dua) orang;

b. Belum semua UPT memiliki Penilai IKT dan jumlah Penilai di UPT yang sudah memiliki belum memadai.

c. Adanya Pusat Logistik Berikat (PLB) terhadap importasi MP perlu ditetapkan sbg IKT dan perlu ada acuan dlm pel. tindakan karantina di PLB.

SOLUSI a. UPT yg belum memiliki

Penilai IKT, Pusat KT & KHN dapat menugaskan Penilai yg ada di Pusat;

b. UPT yang masih kurang (1 Penilai IKT), Kepala UPT dapat menugaskan POPT ahli mendampingi Penilai IKT dalam pelaksanaan penilaian.

c. Untuk kelancaran pelaksanaan tind. KT, PLB disetujui sbg tempat lain oleh UPT.

d. Barantan telah menyusun Draft Permentan untuk pelaksanaan tindakan karantina di PLB.

TINDAK LANJUT a. Setiap tahun perlu

diadakan pelatihan (Desiminasi) Penilai IKT yang dilaksanakan oleh BUTTMKP;

b. UPT KP dapat menyelenggarakan In-house Training Penilai IKT dengan instruktur dari Pusat KT & KHN maupun pihak terkait lainnya.

c. Pengelola PLB mengajukan


permohonan penetapan IKT ke Barantan.

d. Draft Permentan PLB perlu segera disyahkan

8 Permentan No. 42 Tahun 2012 ttg Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Buah dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wiayah RI.

a. Pembatasan Tempat Pemasukan Buah dan Sayuran Buah Segar, menimbulkan dampak frekuensi pemasukan buah dan sayuran buah segar sangat tinggi di Pel. Tj. Perak yg harus ditangani POPT.

b. Menimbulkan kerawanan terjadi perembesan ke daerah lainnya dari pel. bebas yg ditetapkan.

c. Adanya pengecualian bagi negara yang telah direkognisi baik PFA ataupun Sistem Keamanan Pangan. Hal ini perlu alokasi anggaran di Pusat untuk pelaksanaan verifikasi.

d. Apabila telah banyak negara yang telah direkognisi, maka pembatasan tempat pemasukan tidak efektif.

SOLUSI a. Telah dilakukan kajian

teknis untuk penyempurnaan Permentan No. 42 Tahun 2012 dengan memperkuat persyaratan teknis terhadap pemasukan buah-buahan dan sayuran buah segar dan meninjau kembali penetapan tempat pemasukan.

b. Melakukan kajian teknis dan verifikasi secara maksimal terhadap pengajuan rekognisi, sehingga tidak semua negara dapat disetujui penetapan rekognisinya dengan mempertimbangkan resiko OPTK dan frekuensi pemasukan komoditas tersebut.

c. Menyusun Pedoman PFA yang ditetapkan dg Keputusan Kepala Barantan sbg acuan dlm proses penetapan PFA.

d. Mengadakan pelatihan/training PFA dan Training Cold Treatment untuk mendukung kelancaran penanganan importasi buah-buahan di tempat pemasukan.

TINDAK LANJUT a. Kajian teknis

Penyempurnaan Permentan No.42 Tahun 2012 perlu segera dilakukan pembahasan secara internal dengan melibatkan Biro hukum Kementan.


b. Meningkatkan pengawasan terhadap lalulintas MP di pel. bebas (Batam, Bintan dan Karimun)

c. Implementasi Pedoman PFA dilakukan secara maksimal dan efektif.

d. POPT yg telah mengikuti pelatihan/ training PFA dan Training Cold Treatment dapat meningkatkan kemampuannya dan mengajarkan kepada POPT lainnya di UPT.

9 Permentan No. 43

Tahun 2012 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah RI.

a. Pembatasan tempat pemasukan umbi lapis segar, menimbulkan kerawanan banyaknya penyulundupan ke pelabuhan yang tidak ditetapkan, terutama ke wilayah Sumatera.

b. Penetapan rekognisi PFA terhadap negara pengekspor umbi lapis segar khususnya bawang merah masih belum optimal, sehingga dalam pelaksanaannya masih belum efektif.

c. Monitoring OPTK Nematoda di UPT belum optimal.

SOLUSI a. Telah dilakukan kajian

teknis untuk penyempurnaan Permentan No. 43 Tahun 2012 dengan memperkuat persyaratan teknis terhadap pemasukanumbi lapis segar dan meninjau kembali penetapan tempat pemasukan.

b. Pengawasan terhadap lalulintas bawang merah perlu ditingkatkan, khususnya di daerah rawan penyelundupan.

c. Kompetensi identifikasi nematoda perlu ditingkatkan bagi POPT.

TINDAK LANJUT a. Kajian teknis

Penyempurnaan Permentan No.43 Tahun 2012 yang sudah diserahkan ke Bagian Hukum dan Humas, Barantan perlu segera dilakukan pembahasan secara internal dengan melibatkan Biro Hukum Kementan.

b. Pembahasan hasil kajian teknis terhadap


penambahan area produksi bawang merah di Thailand yang diajukan untuk rekognisi PFA segera dilakukan dalam rapat NPPO.

c. Desiminasi Identifikasi Nematoda oleh BUT-TMKP ditingkatkan

10 Permentan No. 38

Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran.

a. Pembatasan waktu masa berlaku persetujuan tempat lain dalam ketentuan selama 3 (tiga) bulan terlalu singkat dikaitkan dg frekuensi pemasukan maupun pengeluaran MP di UPT.

b. Wialayah layanan pada beberapa UPT dalam ketentuan tersebut terdapat yang kurang tepat, sehingga pel.tind.KT di wilayah tsb menjadi kurang efesien.

SOLUSI a. Perlu dipertimbangkan

persetujuan tempat lain dengan frekuensi kegiatan pemasukan atau pengeluaran yang sudah rutin dan relatif tinggi untuk disarankan menjadi IKT, oleh karena persyaratan teknis terhadap tempat lain tersebut tidak jauh berbeda dengan IKT.

b. Wilayah layanan yang kurang tepat dalam ketentuan tersebut diusulkan oleh UPT untuk dilakukan revisi.

TINDAK LANJUT a. Tempat lain yang telah

disetujui dapat segera diajukan oleh pemiliknya untuk ditetapkan sebgai IKT oleh Barantan dengan mengacu pada Permentan No.73 Tahun 2012.

b. Barantan perlu segera meninjau kembali wilayah layanan setiap UPT yg ditetapkan dalam ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan usulan dari UPT. Hal ini dapat mendukung efektifitas pel. tindakan KT di luar tempat pemasukan/ pengeluaran.


11 Perubahan dalam Penyelenggaraan Skim Audit Barantan (SAB) sebagai implementasi dari Permentan No. 43 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Lingkup Kementan.

a. Pelaksanaan Skim Audit Barantan perlu segera dilakukan penyesuaian dengan telah diberlakukannya Permentan No. 43 Tahun 2015.

b. Dalam aturan tsb, pelaksanaan SAB menjadi tugas dalam struktur Pusat KT dan KHN, yang dijabarkan pelaksanaannya pada Bidang KT Non Benih di Sub Bidang Non Benih Impor, Sistim Audit dan Penilaian.

c. Masih dilakukannya audit oleh Australia dalam kegiatan JSR

d. Adanya ketentuan dalam International Cargo Clearance Bio Security Assurance (ICCBA

SOLUSI a. Dalam masa transisi,

pelaksanan sistim audit dan penilaian dilakukan dengan beberapa penyesuaian mengacu pada ketentuan dalam Permentan No. 43 Tahun 2015.

b. Struktur baru dalam SAB segera disusun dg nomenclatur baru : Penyelenggaran Sistim Audit dan Penilaian yang berada pada Pusat KT dan KHN.

c. Telah dilakukan kajian teknis Penyempurnaan Permentan No. 271Tahun 2006 tentang Pelakasanaan Tindakan Karantina oleh Pihak Ketiga sbg payung hukum pelaksanaan Sistim Audit dan Penilaian.

d. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan JSR.

e. Pemahaman terhadap ketentuan ICCBA diperlukan bagi UPT dan POPT.

TINDAK LANJUT a. Draft Struktur dan

pelaksana Penyelenggaraan Sistim Audit dan Penilaian sudah tersusun dan dalam proses pengesahan Kepala Barantan melalui Bagian Hukum dan Humas, Barantan.

b. Proses penilaian atau audit, mekanisme penetapan melalui Pusat KT dan KHN yg dilaksanakan oleh Bidang KT Non Benih pada Sub Bidang Non Benih Impor, Sistim Audit dan Penilaian.


c. Kajian teknis penyempurnaan Permentan No.271 Th. 2006 secepatnya dilakukan pembahasan dg Biro Hukum Kementan untuk penerbitan dan pengesahannya.

12 Pelaksanaan kebijakan perkarantinaan tumbuhan di UPT tempat pemasukan maupun pengeluaran.

a. Masih terdapat NNC terhadap pengeluaran MP (ekspor) yang disampaikan oleh negara tujuan, pada September 2016 terdapat 9 NNC yaitu dari Belanda, Jerman, Switzerland dan Malaysia terkait dg temuan adanya serangga hidup, bakteri Xanthomonas, tdk ada impor permit dan tdk ada marking ISPM #15.

b. Masih ditemukan ketidaksesuai terhadap pemasukan MP (impor) dari PC yg diterbitkan oleh negara asal, pada September 2016 terdapat 10 NNC disampaikan oleh UPT terkait dg impor gandum dari Ukrania, Bulgaria, Rusia dan Australia, kapas dari Brazil, Kayu Oak dari Vietnam dg temuan adanya cendawan Tilletia, serangga hidup Sitophilus granarius, gulma dan origin PC.

. c. Pemahaman terhadap NNC di UPT belum optimal.

SOLUSI a. Dlakukan klarifikasi

terhadap penerbitan PC di UPT tempat pengeluaran sebagai bahan untuk merespon ke negara yang menyampaikan NNC.

b. Barantan menyampaikan surat ke negara asal penerbit PC untuk dilakukan tindakan perbaikan terhadap sertifikasi dan mitigasi risiko terhadap komoditas yg diekspor ke Indonesia.

c. Perlu dilakukan evaluasi terhadap NNC.

TINDAK LANJUT a. Pengendalian dan

perbaikan terhadap sertifikasi dilakukan oleh UPT di tempat pengeluaran.

b. Perlu dilakukan verifikasi ke negara asal pengekspor komoditas dengan masih ditemukannya OPTK dan ketidak sesuaian dalam sertifikasi karantina oleh negara penerbit PC.

c. Pembinaan terhadap pihak ketiga yang melaksanakan tindakan karantina antara lain perlakuan dan marking ISPM # 15 dimaksimakan oleh


KORLAP di UPT

9.3. Peningkatan Kepatuhan Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan dan Penindakan Terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penindakan di UPT operasional beberapa hal yang masih menjadi permasalahan antara lain : 1) Struktur kelembagaan Bidang kepatuhan perkarantinaan belum selaras dengan

struktur kelembagaan bidang/seksi/koordinator pengawasan dan penindakan di UPT Karantina Pertanian, sehingga perlu peninjauan kembali

2) Belum adanya legalitas operasional kegiatan Intelijen dan Polsus. 3) Belum meratanya dukungan SDM yang memegang fungsi PPNS, Intelijen dan

Polsus di tiap UPT Karantina Pertanian. 4) Belum terwadahinya struktur kerja/fungsional kewasdakan 5) Overlapping tugas dan fungsi SDM yang menangani Bidang/seksi/coordinator

kewasdakan baik di pusat maupun UPT Karantina Pertanian. Kerjasama Perkarantinaan Terkait dengan pelaksanaan kerjasama internasional dan nasional beberapa hal yang masih menjadi permasalahan antara lain : 1) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia Badan Karantina Pertanian dalam

melakukan tehnik bernegosiasi dengan Negara mitra dagang sehingga Indonesia sering mendapatkan posisi yang selalu kurang diuntungkan dalam pertemuan internasional, Bidang kerjasama agar dapat memantau Sumber Daya Manusia yang kompeten khususnya hasil pelatihan teknik negosiasi internasional untuk dapat dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan internasional dengan negara-negara mitra dagang, Selain itu diperlukan adanya pelatihan bahasa inggris untuk meningkatkan kompetesi dalam perundingan/pertemuan internasional sehingga perlu dialokasikan anggarannya setiap tahun untuk pelatihan bahasa inggris.

2) Mempertimbangkan banyaknya pertemuan bilateral yang dilakukan di sela-sela

penyelenggaraan Sidang Komite SPS, maka kehadiran Delri dari setiap instansi terkait sangat diharapkan, sehingga dapat secara langsung menjawab pertanyaan dan concern yang diajukan oleh Anggota lainnya.

3) Terkadang masih kurangnya koordinasi dengan intansi terkait, sehingga dipandang

perlu untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara seluruh Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait dalam menghadapi Sidang Komite SPS, terutama dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masing-masing pihak mengenai isu-isu SPS, kebijakan dan regulasi yang diterapkan di Indonesia, sehingga dapat lebih memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi berbagai perundingan di dalam kerangka WTO dan SPS pada khususnya.

Teknologi Informasi Perkarantinaan\ Beberapa hal yang menjadi potensi hambatan terkait dengan teknologi informasi antara lain :


1) Data di sistem e-Cert masuk jauh hari sebelum kedatangan komoditi ke Indonesia Sehingga Ka. UPT harus menetapkan Petugas Analizyng Point (Petugas Analizyng Point akan diberikan Pelatihan

2) Terjadinya ketidaksesuaian antara Jenis &/ Jumlah MP dengan Data e-Cert SPS yang telah di upload Petugas. Sehingga pada saat penanda tangan Serifikat di UPT haru melakukan check and Re-Check sebelum data diupload dan Pusat menyiapkan Protokol e-Cert mengacu best practice yang bisa mencakup untuk seluruh negara serta perlu pelatihan kepada petugas

3) Pertukaran data melalui sistem E-TPK sesuai Permentan nomor 12 Tahun 2015 belum optimal, sehingga UPT Utama agar melakukan koordinasi dengan BC dan Pengelola TPK

4) Hasil dari re-impor dari Negara tujuan ekspor karena alasan kualitas belum difasilitasi dalam in-house system Barantan (E-Plaq) karena tidak ada bedanya dengan impor biasa. Oleh karena itu perlu fasilitas di aplikasi e-plaq.

5) Belum adanya cetak draft pada e-plaq untuk dokumen utama (Phytosanitary Certificate). Hal ini sangat diperlukan terutama untuk kegiatan ekspor. Sehingga perlu ditambah program utility cetak draft PC, juga perlu dibuat data inventaris dokumen utama pada system

6) Aplikasi e-Plaq masih memiliki kelemahan antara lain: Entry data hasil tangkapan MP tidak dapat di lanjutkan ke DP-1 kecuali oleh ADMIN. Dalam pengisian data Transit ( KT-1 ) tidak dapat, di lanjutkan pengisian data Serah Terima ( DP-6 ). Dan sebaliknya. Sehingga perlu melakukan penyempurnaan aplikasi e-Plaq dengan mengusulkan agar Entry Data dilakukan oleh level Fungsional dan Supervisor

9.4. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standard an Uji

Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian

Pelayanan Pengujian Laboratorium/ Mutu Laboratorium Terkait dengan kegiatan pengujian dan pengembangan mutu laboratorium beberapa permasalahan yang masih ada antara lain : 1. Masih kurangnya kemampuan lab. UPT dalam melakukan

validasi/verifikasi metode uji dan teknik pelaksanaan uji banding untuk menjamin mutu hasil pengujian, meliputi: penyiapan contoh uji banding, uji homogenitas dan uji stabilitas. Sehingga perlu Penetapan pemberlakuan metode baku/standar oleh Ka Barantan sesuai target pengujian dan jenis sampel. Dengan tindak lanjut : (1) Memberikan bimbingan teknis validasi metode dan uji banding antar laboratorium (2) Melakukan validasi/verifikasi metode pengujian HPHK dan OPTK (3) Menyelenggarakan in house training oleh UPT operasional Karantina Pertanian (4) Magang eksternal di BBUSKP

2. Dalam rangka pelaksanaan uji coba laboratorium di Balai Besar Uji Standar sering mendapatkan bahan laboratorium yang harus dipesan sehingga terkadang menghambat menunggu bahan lab datang. Oleh karena itu perlu perencanaan secara lebih awal terhadap judul yang akan diujicobakan.

3. Masih ditemukan kinerja laboratorium UPT yang belum memuaskan pada partisipasi uji profisiensi yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Uji


Profisiensi (PUP) BBUSKP. Sehingga perlu melakukan investigasi akar penyebab masalah dan melakukan koreksi dan tindakan perbaikan oleh Lab. UPT yang bersangkutan, melakukan bimtek penerapan SMM dan pengujian ke UPT/magang eksternal ke BBUSKP/in house training di UPT yang bersangkutan, menyelenggarakan uji banding antar laboratorium oleh Lab. UPT yang bersangkutan.

4. Belum ada harmonisasi penetapan program kegiatan yang dilakukan setiap tahun, sehingga Pusat Teknis menginventarisir dan mengidentifikasi kebutuhan metode uji dan perlakuan

5. Belum ada legalitas penetapan metode standar yang sudah terakreditasi serta Belum ada legalitas penetapan pengembangan laboratorium lingkup Badan Karantina Pertanian. Sehingga perlu mengusulkan ke Pusat Teknis utk menetapkan legalitas pemberlakuan metode standar secara nasional dan mengusulkan ke Pusat Teknis utk menetapkan legalitas kompetensi laboratorium lingkup Badan Karantina Pertanian.

6. Manajemen koleksi di BBUSKP belum sesuai dengan standar manajemen koleksi terkait sarana koleksi, Sehingga perlu perlu mengalokasikan anggaran untuk perlengkapan sarana manajemen Koleksi di BBSUKP

7. Belum ada penetapan keputusan terhadap koleksi Nasional Karantina, yang dapat digunakan oleh UPT sebagai standar kontrol positif dll, Sehingga perlu SK Quarantine Collection Culture oleh Kabadan selain itu juga belum ada mekanisme manajeman koleksi antara UPT dan BBUSKP, Sehingga perlu membuat mekanisme Koleksi lingkup Barantan.

8. Terkait dengan Uji Coba dan Pengembangan Metode yang menjadi permasalahan : (1) Bahan uji yang dibutuhkan melalui proses indent, (2) Kontrol positif berupa ATCC sangat sulit diperoleh karena merupakan HPHK Gol, 1, (3) Penyakit bersifat Zoonosis sehingga memerlukan penanganan yang khusus dan tepat, Oleh karena itu : (1) perencanaan tema pengembangan metode dan uji coba sebaiknya di tahun sebelumnya, sehingga di tahun anggaran tinggal membeli bahan yang inden, (2) Membuat kerjasama dengan instansi terkait yang bisa menyediakan kontrol positif HPHK gol 1, (3) Perlu Pelatihan secara kontinu terhadap personil laboratorium.

9. Terkait dengan bimbingan teknis pengujian laboratorium, belum adanya pemetaan laboratorium UPT yang akan diberikan bimtek sehingga hanya menyesuaikan anggaran yang tersedia, Sehingga diperlukan koordinasi dan pembentukan Tim Monev Laboratorium dengan Kantor Pusat (Baik Pusat Teknis serta Sekretariat Badan)

9.5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Penyelesaian Legal Drafting Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 1. Materi yang akan dibahas melibatkan/terkait dengan institusi lain dan

bersifat kompleks (lintas sektoral); Terdapat substansi yang merupakan irisan antara Karantina dengan instansi terkait, Sehingga perlu dilakukan inventarisasi masalah / substansi yang menjadi titik singgung dengan


instansi / unit kerja terkait dan pembahasan difokuskan pada substansi yang menjadi titik singgung tersebut,

2. Beberapa rancangan Peraturan Menteri Pertanian di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan, keamanan hayati, kerjasama dan informasi perkarantinaan yang diajukan ke Biro Hukum belum dapat ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pertanian. Perlu sinkronisasi dan koordinasi secara intensif antara pusat teknis, sekretariat badan dan biro hukum dalam rangka percepatan penyelesaian rancangan Peraturan Menteri Pertanian dimaksud

Kehumasan Beberapa hal terkait Website lingkup Badan Karantina Pertanian bahwa belum semua UPT Barantan memiliki website, website belum menggunakan domain pertanian.go.id, Website UPT belum melakukan keterbukaan informasi publik karena belum adanya fitur PPID dan Pusat sendiri belum menyusun pedoman standar Website UPT. Oleh karena itu diharapkan tahun depan seluruh UPT telah memiliki Website dan mengunakan domain : pertanian .go.id selain itu perlu segera menyusun pedoman standar Website UPT.

Percepatan Pelaksanaan Anggaran 1. Masih ditemukannya outstanding kontrak dibeberapa satker lingkup Barantan

yang berpotensi menganggu serapan. Oleh karena itu segera setelah didaftarkan ke KPPN untuk segera dibayar.

2. Adanya target PNBP yang telah tercapai di beberapa UPT tetapi tidak segera direalisasikan. Oleh karena itu perlu segera merealisasikan dalam bentuk keg tindakan karantina atau kegiatan lain (belanja modal)

3. Beberapa UPT tidak mempunyai pejabat pengadaan yang bersertifikat sehingga dalam keg pelelangan tidak dapat dilakukan sendiri. Hal ini dapat melakukan ujian sendiri melalui Web.

Pengembangan SDM 1. Masih kurang terpolanya peningkatan kompetensi SDM yang berkaitan dengan

keteknisan. Sehingga SETBAN DAN PUSAT TEKNIS menyusun pola diklat untuk peningkatan dan penyegaran ilmu keteknisan.

2. Terkadang terjadi keterlambatan dalam pengiriman PAK/HAPAK/SK Kenaikan Jab Fung ke UPT, sehingga jabfung di UPT mengalami keterlambatan dalam kenaikan pangkat dan jabatan. Oleh karena itu dapat lebih berkoordinasi dengan instasi terkait dan yang bersangkutan senantiasa memonitor perkembangannya.

Pengelolaan BMN Dalam mengurus penetapan status, banyak gedung dan bangunan di Barantan yg terdiri di tanah pihak lain, sementara KPKNL/DJKN mempertanyakan sertfikat tanah tersebut. Sehingga perlu menjelaskan kepada KPKNL/DJKN kondisi gedung dan bangunan tersebut. Selanjutnya tidak melakukan pengembangan terhadap gedung dan bangunan yang berdiri ditanah pihak lain

Peningkatan Pelayanan Publik Badan Karantina Pertanian merupakan instansi pelayanan, sehingga kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan. Berdasarkan Surat Ombudsman Republik Republik Indonesia Nomor : 1518/ORI-SRT/XI/2016 perihal Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan Kompetensi Penyelenggara Sesuai UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik terdapat beberapa unit layanan di


lingkup Badan Karantina Pertanian yang masih mendapatkan nilai Tingkat Kepatuhan Rendah (Zona Merah) yaitu di : 1. Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo (Wilker Pelabuhan Gorontalo) 2. Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate (Wilker Tobelo) 3. Stasiun Karantina Pertanan Kelas II Manokwari 4. Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru (Wilker Tembilahan) Dan Tingkat Kepatuhan Sedang (Zona Kuning) yaitu di : 1. Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo (Wilker Bandara Jalalludin) 2. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon 3. Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura (Wilker Bandara Sentani) Kepada Unit-Unit Layanan tersebut agar memperbaikinya dan mengalokasikan anggaran di tahun 2017 untuk meningkatkan kualitas layanannya.


BAB X KESIMPULAN DAN SARAN

10.1. KESIMPULAN Dalam perjalanan kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2016 telah berhasil melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) asal luar negeri, Sebagai pendukung terhadap susksesnya pencegahan masuk dan tersebar HPHK/OPTK telah terefleksi dalam program dan kegiatan Badan Karantina Pertanian sebagai upaya pencapaian visi dan misi, Pada tahun 2016 ini telah dihasilkan output-output penting dalam rangka menunjang tupoksi Badan Karantina Pertanian,

1. Dalam rangka menjalankan tupoksinya Badan Karantina Pertanian telah melakukan

sertifikasi karantina komoditas tumbuhan dan produknya dengan frekuensi Impor : 91,337 kali; Ekspor : 135,483 kali, Domestik Masuk : 144,176 kali, Domestik Keluar : 317,376 kali, dengan total sertifikat sebanyak 688,372 kali, Sedangkan untuk komoditas hewan dan produknya adalah Impor : 50,801 kali; Ekspor : 27,014 kali, Domestik Masuk : 224,743 kali, Domestik Keluar : 398,145 kali, dengan total sertifikat sebanyak 700,703 kali,

2. Badan Karantina Pertanian telah mampu mencegah masuk dan tersebarnya Hama

Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) asal luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun antar area, Pada tahun 2016 telah mendeteksi positif dan menangkal 9 (sembilan) jenis HPHK dan 14 (empat belas) jenis OPTK dengan perincian sebagai berikut:

HPHK 1) Johne’s Disease yang terdeteksi positif sewaktu PSI di negara asal (Australia)

ditemukan 202 positif Johne’s Disease sehingga ditolak pemuatannya ke Indonesia. Selain itu TKH di tempat pemasukan yaitu di BKP II Palangkaraya ditemukan 3 positif Johne’s Disease sehingga dilakukan pemusnahan.

2) Enzootic Bovine Leucosis (EBL) yang terdeteksi positif sewaktu PSI di negara asal (Australia) ditemukan 6 positif EBL sehingga ditolak pemuatannya ke Indonesia.

3) Brucellosis yang terinfestasi pada sapi dan tercegah di SKP Kelas I Samarinda, BKP Kelas I Balikpapan, BKP Kelas II Palu, SKP Kelas I Pare-Pare, SKP Kelas II Mamuju, SKP Kelas II Ende dan SKP Kelas I Sumbawa Besar; yang terinfestasi pada kambing tercegah di BKP Kelas I Balikpapan.

4) Septichaemia Epizootica (SE) yang terinfestasi pada sapi dan tercegah di BKP Kelas II Kendari.

5) Bovin Viral Diarrhea (BVD) yang terinfestasi pada sapi dan tercegah di BKP Kelas II Pangkal Pinang.

6) Trypanosomosis yang terinfestasi pada kuda dan tercegah di SKP Kelas II Ende; yang terinfestasi pada kerbau di BKP Kelas I Mataram; yang terinfestasi pada sapi dan tercegah di SKP Kelas II Mamuju; yang terinfestasi pada sapi, kuda, kerbau dan tercegah di SKP Kelas I Sumbawa Besar.

7) Avian Influinza (AI) yang terinfestasi pada unggas dan tercegah di BBKP Surabaya.

8) Bovine Anaplasmosis yang terinfestasi pada sapi dan tercegah di BKP Kelas I Jambi.


9) Bovine Babesiosis yang terinfestasi pada sapi dan tercegah di BKP Kelas I Jambi.

OPTK 1) Aphelenchoides besseyi yang terinfestasi pada benih padi asal Phillipina

melalui BBKP Soekarno-Hatta. 2) Burkholderia glumae yang terinfestasi pada benih padi asal Cina melalui BBKP

Surabaya. 3) Helminthosporium solani yang terinfestasi pada bibit kentang asal Skotlandia

melalui BBKP Tanjung Priok. 4) Peronospora manshurica yang terinfestasi pada kedelai asal Amerika Serikat

melalui BBKP Surabaya, BKP Kelas I Bandar Lampung 5) Pseudomonas syringae pv. syringae yang terinfestasi pada bibit krisan asal

Belanda melalui BBKP Soekarno-Hatta. 6) Pseudomonas viridiflava yang terinfestasi pada benih kubis asal Jepang melalui

BBKP Soekarno-Hatta. 7) Tilletia laevis yang terinfestasi pada gandum biji, bungkil kedelai asal Ukraina,

Argentina melalui BBKP Surabaya, BBKP Makasar dan BKP Kelas II Cilegon. 8) Tilletia tritici yang terinfestasi pada gandum biji asal Ukraina melalui BBKP

Surabaya, BBKP Makasar dan BKP Kelas II Cilegon. 9) Asphodelus fistulosus terinfestasi pada gandum biji asal Australia melalui BKP

Kelas II Cilegon. 10) Stenocarpella maydis terinfestasi pada gandum biji asal Ameika Serikat melalui

BKP Kelas II Cilegon. 11) Dasheen Mosaic Potyvirus (DsMV) terinfestasi pada bibit calla lily asal Belanda

melalui BBKP Soekarno-Hatta. 12) Pantoea stewartii subsp. stewartii terinfestasi pada benih jagung/jagung manis

asal Thailand melalui BBKP Tanjung Priok. 13) Sitophlius granarius yang terinfestasi pada gandum biji asal Ukraina melalui

BKP Kelas II Cilegon. 14) Ditylenchus dipsaci yang terinfestasi pada bawang putih asal Cina melalui

BBKP Surabaya.

3. Dalam rangka penguatan peraturan perundangan terkait dengan kebijakan perkarantinaan dan keamanan hayati pada tahun 2016 telah terbit peraturan baru sebagai berikut : 1) Permentan No. 11/Permentan/KR.100/3/2016 tentang Pelaksanaan Transparasi

Perjanjian Sanitary And Phtosanitary (Agreement On Aplicatioan Of Sanitary And Phytosanitary Measures ) World Trade Organization

2) Permentan Nomor 55/Permentan/KR.040/11/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2015 Jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Keamanan pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

3) Permentan Nomor 14/Permentan/KR.050/4/2016 Tentang Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3237/Permentan/OT.140/12/2016 Tentang Bentuk Dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

4. Dalam rangka peningkatan sistem karantina hewan dan keamanan hayati hewani

beberapa naskah akademis, bahan kebijakan maupun konsep rancangan peraturan yang telah dihasilkan sebagai berikut : 1) Konsep Permentan Tata Cara Tindakan Karantina Hewan di Pulau Karantina 2) Konsep Permentan Tata Cara Tindakan Karantina Hewan Sertifikasi Ekspor

Produk Hewan


3) Pedoman Tentang TKH Di TPK (Rancang Induk Pengembangan Manajemen Risiko Dalam Rangka Pelayanan Karantina Hewan)

4) Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 1237/KPTS/KR.140/L/8/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Karkas, Daging Dan/Atau Jeroan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

5) Tindakan Karantina terhadap Vektor HPHK 6) Tindakan Karantina Perlakuan terhadap Alat Angkut dan Kemasan 7) Analisis Risiko Hama Penyakit Hewan Karantina

a) Analisis Risiko Terhadap Pemasukan Bovine Spongioform Encephalopathy melalui Sapi Indukan dari Meksiko ke Indonesia.

b) Analisis Risiko Terhadap Brucellosis melalui Pemasukan Sapi dari Sulawesi Selatan ke Kalimantan Timur.

8) Pedoman Pemantauan Daerah Sebar Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1531/Kpts/KR.110/K/10 /2016




12) Pedoman Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan (APIKH) secara online

5. Dalam rangka peningkatan sistem karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati beberapa draft bahan kebijakan maupun revisi peraturan perundangan yang telah dihasilkan sebagai berikut : 1) Penyempurnaan Permentan 09 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Persayaratan dan

Tindakan KT Terhadap Pemasukan MP OPTK ke Dalam Wilayah Repubiik Indonesia

2) Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Pakan Ternak Asal Tumbuhan Tujuan China 3) Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) Benih 4) Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) Non Benih : 6

Dokumen 5) Beberapa output Kepmentan terkait keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

(PSAT) adalah : 1. Keputusan Menteri Pertanian No.234/Kpts/KR.050/4/2016 tentang Pengakuan

Terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Afrika Selatan

2. Keputusan Menteri Pertanian No.235/Kpts/KR.050/4/2016 tentang Pengakuan Terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Jepang

3. Keputusan Menteri Pertanian No.236/Kpts/KR.050/4/2016 tentang Pengakuan Terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Argentina

4. Keputusan Menteri Pertanian No.237/Kpts/KR.050/4/2016 tentang Pengakuan Terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Australia

5. Keputusan Menteri Pertanian No.563/Kpts/KR.050/8/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian No. 704/Kpts/KR.050/12/2015 tentang


Pengakuan Terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Amerika Serikat

6. Keputusan Menteri Pertanian No. 277/KPTS/ KR.130/L/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Belanda

7. Keputusan Menteri Pertanian No. 281/KPTS/KR.130/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Belgia

8. Keputusan Menteri Pertanian No. 1683/KPTS/KR.130/K/11/2016 tentang Perubahan Lampiran I Atas Keputusan Menteri Pertanian No. 281/KPTS/KR.130/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Belgia

9. Keputusan Menteri Pertanian No. 881/KPTS/KR.040/L/6/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Cina

10. Keputusan Menteri Pertanian No. 278/KPTS/ KR.130/L/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara India

11. Keputusan Menteri Pertanian No. 401/KPTS/ KR.040/L/3/2016 tentang Perubahan Lampiran II Atas Keputusan Menteri Pertanian No. 278/KPTS/ KR.130/L/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara India

12. Keputusan Menteri Pertanian No. 279/KPTS/ KR.130/L/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Argentina

13. Keputusan Menteri Pertanian No. 280/KPTS/ KR.130/L/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Ekuador

14. Keputusan Menteri Pertanian No. 282/KPTS/ KR.130/L/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Tunisia

15. Keputusan Menteri Pertanian No. 977/KPTS/ KR.040/L/7/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Mesir

16. Keputusan Menteri Pertanian No. 102/KPTS/ KR.040/L/1/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Ukraina

17. Keputusan Menteri Pertanian No. 141/KPTS/ KR.040/L/1/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Afrika Selatan

18. Keputusan Menteri Pertanian No. 143/KPTS/ KR.040/L/1/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Peru

19. Keputusan Menteri Pertanian No. 976/KPTS/ KR.040/L/7/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Pakistan

20. Keputusan Menteri Pertanian No. 100/KPTS/ KR.130/L/1/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Korea Selatan

21. Keputusan Menteri Pertanian No. 101/KPTS/ KR.040/L/1/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Chili


22. Keputusan Menteri Pertanian No. 103/KPTS/ KR.040/L/1/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Thailand

23. Keputusan Menteri Pertanian No. 227/KPTS/ KR.130/L/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Vietnam

24. Keputusan Menteri Pertanian No. 439/KPTS/ KR.040/L/3/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Turki

25. Keputusan Menteri Pertanian No. 1684/KPTS/ KR.130/L/11/2016 tentang Perubahan Lampiran I Atas Keputusan Menteri Pertanian No. 439/KPTS/ KR.040/L/3/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Turki

26. Keputusan Menteri Pertanian No. 437/KPTS/ KR.040/L/3/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Yunani

27. Keputusan Menteri Pertanian No. 968/KPTS/ KR.040/L/6/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Jepang

28. Keputusan Menteri Pertanian No. 474/KPTS/ KR.040/L/3/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Myanmar

29. Keputusan Menteri Pertanian No. 721/KPTS/ KR.040/L/5/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Malaysia

30. Keputusan Menteri Pertanian No. 722/KPTS/ KR.040/L/5/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Spanyol

31. Keputusan Menteri Pertanian No. 723/KPTS/ KR.040/L/5/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Austria

32. Keputusan Menteri Pertanian No. 833/KPTS/ KR.040/L/6/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Uni Emirat Arab

33. Keputusan Menteri Pertanian No. 1178/Kpts/ KR.040/L/8/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Federasi Rusia

34. Keputusan Menteri Pertanian No. 1595/KPTS/ KR.040/K/11/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Jerman

35. Keputusan Menteri Pertanian No. 1596/KPTS/ KR.040/K/11/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Brazil

36. Keputusan Menteri Pertanian No. 1597/KPTS/ KR.040/K/11/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara The Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu

37. Keputusan Menteri Pertanian No.778/Kpts/PP.340/11/2016 tentang Pengakuan Terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Perancis

38. Keputusan Menteri Pertanian No. 1820/KPTS/ KR.040/K/12/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Sri Lanka


39. Keputusan Menteri Pertanian No. 1821/KPTS/ KR.040/K/12/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Italia

6. Kebijakan untuk tugas dan fungsi pengawasan dan penindakan yang telah

dipersiapkan pada tahun 2016 adalah : 1) Keptusan Kepala Badan No.905/Kpts/HK.110/L/6//2016 tanggal 17 Juni 2016

tentang Kode Etik PPNS, Polsus dan Intelijen Badan Karantina Pertanian 2) Keputusan Kepala Badan No.6758/HK.220/L/7/2016 dan No. Kerma/6/VII/2016

tanggal 14 Juli 2016 tentang Pedoman Kerja atas Perjanjian Kerjasama Badan Karantina Pertanian dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tentang Dukungan Operasional Perkarantinaan Hewan, Tumbuhan dan Keamanan Hayati di wilayah Perbatasan Darat NKRI.

3) Keputusan Kepala Badan No. 1785/Kpts/OT.210/K/12/2016 Tanggal 16 Desember 2016 tentang Pedoman Kerja Polisi Khusus (polsus) Barantan

7. Dalam rangka penanganan kasus tindak pidana karantina dan pengawasan

keamanan hayati pada tahun 2016 yang dilakukan oleh penyidik UPT Barantan, Bea Cukai dan Polri, terdapat 42 kasus yang ditangani di 9 UPT, yaitu : di BKP Kelas I Mataram, BKP Kelas II Cilegon, BKP Kelas I Batam, BBKP Soekarno-Hatta, BKP Kelas II Yogyakarta, BBKP Surabaya, BKP Kelas I Jambi, BKP Kelas II Tarakan, SKP Kelas I Banda Aceh. Dari 42 kasus tersebut, 17 kasus masih proses penyidikan, 16 kasus telah P-21, 8 kasus non-yustisi, 1 kasus SP3.

8. Kerjama internasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian telah terjalin dengan baik (bilateral, regional, multilateral), Untuk isu kerjasama bilateral pada tahun 2016, al : (1) Partnership Arrangment between Indonesia Agriculture Quarantine Agency and Australian Government Department of Agriculture and Water Resource on Implementation of Electronic Certification, (2) Perundingan SPS dalam Kerangka Putaran ke-10 IE FTA pada tanggal 25-26 Mei 2016 di Interlaken, Swiss (3) Perundingan Indonesia Australia Comprehensive Economic partnership Agreement (IA CEPA) Ke-4 pada tanggal 22-26 Agustus 2016 di Sydney, Australia (4) Pertemuan 12th Indonesia - Singapura Agri-Business Sub Working Group Meeting pada tanggal 31 Agustus - 1 September 2016 di Singapura (5) Pertemuan 3rd Joint Border Committee Indonesia – Papua New Guinea 10-11 November 2016/PNG. Adapun untuk kerjasama regional al : (1) Pertemuan Sub-Committee on Sanitary and Phytosanitary (SC-SPS) AANZFTA ke-5 berlangsung pada tanggal 14-16 Maret 2016 bersamaan dengan Pertemuan ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Agreement Joint Committee (AANZFTA-JC) ke-8 tanggal 13-18 Maret 2016, (2) Perundingan ke-8 SWG-SPS Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiation Commettee pada tanggal 14-18 Juni 2016 di Auckland, New Zealand (3) Pertemuan RCEP Sub Working Group ke-9 pada tanggal 15-19 Agustus 2016 di Ho Chi Minh, Viet Nam (4) the 10th Meeting of RCEP Sub Working Group on SPS (RCEP SWG-SPS) pada tanggal 18-21 Oktober 2016 di Tianjin, Cina (5) Eleventh Meeting Of The RCEP Sub-Working Group On Sanitary And Phytosanitary Measures (11TH RCEP SWG-SPS) pada tanggal 6-10 Desember 2016 di BSD, Tangerang, Indonesia. Sedangkan kerjasama multilateral antara lain berupa Sidang Reguler SPS-WTO ke-65 (16-17 Maret 2016), ke-66 (30 Juni – 1 Juli 2016), ke-67 (26-28 Oktober 2016) di Geneva, Swiss.


Adapun kerja sama nasional yang telah terjalin antara lain (1) Nota Kesepahaman antara Kepala Badan Karantina Pertanian dan Rektor Institut Pertanian Bogor, (2) Perjanjian Kerjasama antara Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Badan karantina Pertanian Kementerian Pertanian dengan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor Nomor: 3485/HK.220/L.2/4/2016 dan Nomor: 003/KI3.2/KsM/2016 tentang Kerjasama Pendidikan dan Penelitian Bidang Karantina Hewan (3) Perjanjian Kerjasama antara Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian RI dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (4) Perjanjian Kerjasama antara Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian RI dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (5) Perjanjian Kerjasama antara Kepala Badan Karantina Pertanian dengan Deputi Bidang Pengkajian Persandiaan Nomor: 4600/HK.220/L/5/2016 dan Nomor: PERJ.10/LSN/SU/HK.08.01/05/2016 tentang Penyelenggaraan Certificate Authority (CA) Sebagai Sarana Pengamanan Pertukaran Data Dan Informasi Dalam Sistem E-Cert Sanitary And Phythosanitary (SPS).

9. Adapun aplikasi yang telah disempurnakan selama tahun 2016 adalah : aplikasi meliputi; a. In House System Barantan, b. Aplikasi Laboratorium dan c. Web Monitoring kegiatan Operasional. Beberapa aplikasi yang dilakukan update adalah : a) In House system Barantan (mengacu Permentan No. 14/2016) b) E-Prior Notice (mengacu Permentan No. 55/2016) c) Simponi Barantan (mengacu PP 35/2016) d) IKH on line (mengacu Permentan 70/2016) e) TPK on Line (mengacu Permentan 12/2015)

Terkait Penerapan INSW impor telah dilakukan di 21 pintu pemasukan impor. Pada tahun 2016 ini INSW memperluas kegiatan tidak hanya untuk impor tapi dilakukan pula untuk INSW ekspor. 3 (tiga) tempat pintu pengeluaran yang sudah difasilitasi penerapan INSW ekspor adalah: BBKP Makassar, BBKP Belawan, BKP Denpasar, BKP Lampung dan BKP Semarang.

10. Bahan rekomendasi teknik dan metode pemeriksaan laboratorium karantina dan

keamanan hayati maupun uji terap di BBUS-KP dan BUT-TMKP pada tahun 2016 sebagai berikut :

BBUS-KP 1) Pengembangan metode Serologi dan molekuler untuk deteksi penyakit Squash

mosaic virus (SqMV) pada Jaringan dan benih Tanaman Cucurbitaceae. 2) Ujicoba efektivitas dua media selektif untuk deteksi Burkholdera glumae pada

benih padi 3) Pengembangan Metode Analisis Multiresidu Pestisida pada PSAT dengan Metode

Quechers (Acetonitrile extraction) dan Ethyl Acetate Extraction menggunakan LC MS MS

4) Evaluasi Pengujian HA (Haemaglutination) cepat dan HA (Haemaglutination) Lambat Untuk Mendeteksi Penyakit AI Pada Unggas

5) Deteksi Penyakit Bovine Genital Campylobacteriosis menggunakan Metode Kultur

BUT-TMKP 1) Perlakuan Udara Panas dan Pemberian Toxin Binder Pada Pakan yang

terkontaminasi Aspergillus flavus dan Aflatoksin 2) Teknik dan Metode Pemusnahan Hewan Pembawa Rabies (HPR) dan Unggas

Sesuai Animal Welfare 3) Ethyl formate sebagai Fumigan Alternatif untuk Tungau dan Nematoda pada

Bawang putih (Allium sativum L.))


4) Pengaruh Iradiasi Sinar Gamma [60Co] terhadap Sternochetus frigidus (Coleoptera: Curculionidae) pada Buah Kweni dan terhadap Kualitas Buah Mangga Arumanis dan Indramayu

5) Uji Terap Perlakuan Sf Terhadap Serangga Dan Cendawan Pada Benih Jagung 6) Perlakuan Fosfin Formulasi Cair Terhadap Kutu Putih Pada Buah Manggis Ekspor

11. Terkait dengan perkembangan akreditasi laboratorium lingkup Badan Karantina

Pertanian bahwa sampai dengan tahun 2016 terdapat 28 laboratorium UPT mendapatkan Sertifikat ISO- 17025: 2008 (Akreditasi Laboratorium), yaitu : BBUS-KP, BBKP Surabaya, BBKP Makasar, BBKP Tanjung Priok, BBKP Soekarno-Hatta, BKP Kelas I Palembang, BKP Kelas I Balikpapan, BKP Kelas I Denpasar, BBKP Belawan, BKP Kelas II Medan, BKP Kelas I Banjarmasin, BKP Kelas I Mataram, BKP Kelas I Jambi, BKP Kelas I Bandar Lampung, BKP Kelas II Cilegon, BKP Kelas II Kendari, SKP Kelas I Banda Aceh, BKP Kelas II Yogyakarta, BKP kelas II Pangkal Pinang, BKP Kelas II Kendari, BKP Kelas II Tanjung Pinang, BKP Kelas I Batam, SKP Kelas I Bengkulu, SKP Kelas II Bangkalan, BKP Kelas I Jayapura, BKP Kelas II Ternate, SKP Kelas II Mamuju, SKP Kelas I Pare-Pare.

12. Adapun capaian kinerja manajemen pada tahun 2016 antara lain : Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) : 83,88 (Sangat Baik), Indeks Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja (IPNBK) : 88,55 (Sangat Baik), Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Eselon I Barantan : 79,63 (Sangat Baik).

13. Pada tahun 2016 jumlah pegawai Badan Karantina Pertanian sebanyak 3,757 orang, Peningkatan kualitas SDM lingkup Badan Karantina Pertanian telah dilakukan pada tahun 2016 dimana telah dan sedang meningkatkan kompetensinya dalam pendidikan formal dalam dan luar negeri, pelatihan dasar, diklat Lan’Gaskara serta pelatihan teknis dalam negeri sebanyak 588 orang.

14. Serapan anggaran Badan Karantina Pertanian pada tahun anggaran 2016 sebesar

94,86 % (Pagu : Rp, 894,424,353,000,- : Realisasi : Rp 848,409,848,021,-), dengan catatan Rp 35 M masih menjadi pembagi karena self blocking. Apabila self blocking tidak dijadikan pembagi maka serapan anggaran Badan Karantina Pertanian TA 2016 sebesar 98,72 %. Sedangkan realisasi PNBP Badan Karantina Pertanian TA 2016 dari target sebesar Rp 106,996,745,720,- telah dilakukan perubahan target RP. 115,904,791,529,- terealisasi Rp 186,601,835,039,- (161 %)

10.2. SARAN/TINDAK LANJUT Seiring dengan kinerja Badan Karantina Pertanian sampai dengan tahun 2016, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai tindak lanjut program Badan Karantina Pertanian pada tahun-tahun mendatang antara lain :

A. PELAYANAN PUBLIK 1) Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah melakukan evaluasi terhadap pelayanan

karantina. Pelayanan Publik terdapat beberapa unit layanan di lingkup Badan Karantina Pertanian yang masih mendapatkan nilai Tingkat Kepatuhan Rendah (Zona Merah) yaitu di : 1. Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo (Wilker Pelabuhan Gorontalo) 2. Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate (Wilker Tobelo) 3. Stasiun Karantina Pertanan Kelas II Manokwari 4. Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru (Wilker Tembilahan) Dan Tingkat Kepatuhan Sedang (Zona Kuning) yaitu di : 1. Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo (Wilker Bandara Jalalludin)


2. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon 3. Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura (Wilker Bandara Sentani) Kepada Unit-Unit Layanan tersebut agar memperbaikinya dan mengalokasikan anggaran di tahun 2017 untuk meningkatkan kualitas layanannya.

2) Untuk komponen bagi pengguna layanan kebutuhan khusus bersifat optional namun unit kerja perlu memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing pengguna layanan di unit kerjanya masing-masing dalam hal pemenuhan standar pelayanan.

3) Terus mengembangkan pelayanan kepada pengguna yaitu mengupayakan tidak ada kontak antara petugas dengan pengguna jasa dengan melakukan pembayaran non tunai.

B. PENINGKATAN INTEGRITAS, TATA KELOLA DAN KINERJA 1) Agar setiap insan di Badan Karantina Pertanian harus meningkatkan integritas dan

profesionalisme dalam melakukan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya di masing-masing Satker.

2) Inspektorat Jenderal kementerian Pertanian merekomendasikan secara umum untuk : a) Meningkatkan kualitas tindakan karantina guna menjamin pencegahan/ penangkalan

HPHK/OPTK b) Mengefektifkan Itjen Kementan sebagai mitra yang proaktif c) Meningkatkan penyelenggaraan SPIP sesuai PP 60/2008: membangun KSOP

berbasis risiko untuk semua kegiatan pokok hingga mencapai maturitas SPIP level optimum. Agar dapat segera melakukan pengembangan pengendalian internal untuk masing-masing kegiatan.

d) Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan setiap komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

3) Agar Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian segera menyelesaikan sisa kerugian Negara, terkait pekerjaan rehabilitasi gedung Laboratorium Karantina Tumbuhan.

4) Dalam rangka mendukung akselerasi ekspor komoditas pertanian, agar Badan Karantina Pertanian lebih aktif (ofensif) dalam menawarkan produk-produk pertanian ke Negara-Negara mitra dagang yang memenuhi persyaratan SPS negara pembeli dan meyakinkan bahwa Indonesia memiliki area-area produksi sesuai persyaratan untuk diekspor.

C. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA

1) PENGEMBANGAN SDM

a) Sebagai upaya mengatasi keterbatasan SDM dihampir seluruh satker maka diperlukan peningkatan skill. Agar Pusat Teknis, Setban, BBUS-KP dan BUT-TMKP berkoordinasi untuk dapat merumuskan substansi kediklatan dan sebagai bahan kegiatan pada tahun 2017 dan tahun selanjutnya.

b) UPT akan mengoptimalkan SDM petugas / pegawai yang ada dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan.

c) Perlu penguatan kapasitas dan kompetensi SDM baik di bidang teknis maupun non teknis dalam mendukung penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan.

d) Perlu diinventarisir jenis diklat/pelatihan spesifik teknis yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi petugas sesuai jenjang fungsional sedangkan untuk diklat non teknis akan disesuaikan dengan kebutuhan UPT.

e) Perlu dilakukan pendataan jumlah pegawai di UPT yang telah mengikuti diklat dan jenis diklat yang telah dikuti. Hal ini akan dijadikan data base bagi pusat dalam penyelenggaraan diklat bagi pegawai UPT.

f) Mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 secara bertahap akan dilakukan pengurangan THL di UPT, oleh karena itu perlu dilakukan inventarisasi dan


pemetaan THL di UPT (berapa kebutuhan riil di tiap UPT serta justifikasinya apabila masih dibutuhkan).

g) Perlu dihitung beban kerja setiap UPT dan perlu dibuat analisis jabatan untuk kepentingan penerimaan pegawai baru.

h) Perlu dikaji dengan matang pembentukan atau pengurangan wilker di setiap UPT. i) untuk pengembangan SDM perlu ada silabus pada setiap jenjang fungsional dari

pusat dalam pelaksanaan in house training di UPT. j) Perlu dibuat sistem yang dapat merekam data per petugas / pegawai (dari awal

sampai akhir). k) Keterlambatan pengiriman PAK/HPAK/SK dari kantor pusat antara lain disebabkan

penandatanganan PAK masih dilakukan oleh pejabat di luar Barantan. Ke depan diharapkan penandatangan PAK dapat dilakukan oleh pejabat Barantan.

2) PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

a) Dalam rangka percepatan pencapaian target out put dilakukan review pada seluruh Satker Barantan dengan menjaga kualitas dan volume out put / sub out put dengan membuat komitmen Kepala UPT selaku KPA Satker terhadap pertanggungjawaban kegiatan dan capaian out put.

b) Dengan terbitnya PP Nomor 35 Tahun 2016 perjalanan dinas dalam rangka tindakan karantina hewan dan tumbuhan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: - Perjalanan dinas harus dilakukan dengan selektif dan akuntabel; - Pada prinsipnya tindakan karantina dilakukan di tempat pemasukan dan

pengeluaran, dalam hal tertentu dapat dilakukan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran dengan implementasi sistem in-line inspection dan pengakuan;

- Pelaksanaan tindakan karantina di luar tempat pemasukan dan pengeluaran perlu dipertimbangkan mengenai beban kerja yang meliputi tingkat risiko MP, negara asal MP, jumlah dan jenis MP tersebut dll sehingga akan diperoleh justifikasi jumlah petugas yang diperlukan untuk melakukan tindakan karantina tersebut.

c) Perlu dibuat rambu-rambu bagi perjalanan dinas untuk tindakan karantina di luar tempat pemasukan dan pengeluaran.

d) Apabila diperlukan akan disusun pedoman pengenaan tarif PNBP atas tindakan karantina hewan dan tumbuhan di tempat pemasukan maupun tempat pengeluaran agar seragam.

3) PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA a) Perlu disusun kriteria dan justifikasi yang matang dalam pengajuan usulan

pembangunan gedung oleh UPT. b) Dalam hal pemeliharaan perlu diatur kapan mulai dapat dialokasikan anggaran untuk

pemeliharaan gedung di UPT.

4) PENYELESAIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANGAN a) Perlu dilakukan inventarisasi masalah/substansi yang menjadi titik singgung dengan

instansi terkait / unit kerja terkait dan pembahasan difokuskan pada substansi yang menjadi titik singgung.

b) Perlu upaya percepatan target penerbitan Permentan melalui konsolidasi antara Pusat Teknis, Sekretariat Badan dan Biro Hukum.

5) KEHUMASAN

a) Sosialisasi dalam rangka mewujudkan quarantine minded perlu diperluas antara lain memasang iklan di media elektronik dan kreatifitas bentuk lain sesuai trend publikasi yang mudah diterima dalam opini public.


b) Sebagai sarana untuk sosialisasi terhadap eksistensi Badan Karantina Pertanian, agar seluruh UPT lingkup Badan Karantina Pertanian mempunyai Website yang aktif dan menggunakan domain pertanian.go.id

D. PENINGKATAN KEPATUHAN KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 1) Sebagai wujud dari upaya penguatan pengawasan penindakan maka pada tahun 2016

telah dilakukan diklat Polsus, Intelijen dan PPNS masing-masing 30 orang. Agar tambahan kompetensi terhadap diklat tersebut untuk lebih diimplementasikan secara optimal di lapangan.

2) Untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi kewasdakan di UPT perlu dilakukan harmonisasi antara Permentan No.22/2008 dengan Permentan No.43/2015, sehingga diperlukan kajian/review kembali Permentan No. 22/2008

3) Sebagai wujud peningkatan efektifitas pengawasan dan penindakan telah terjalin perjanjian kerjasama dengan TNI AD dan TNI AL tahun 2016. Sehingga kerja sama tersebut senantiasa dioptimalkan.

4) Progress Perkembangan Kerjasama Pos Lintas Batas Negara (PLBN) a) Sebagai wujud kerjasama dan penguatan pengawasan di PLBN telah dilakukan

pembangunan fisik di wilayah kerja BKP kelas I Kupang, BKP Kelas I Jayapura dan SKP Kelas I Entikong. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani segera akan mereview rancangan Permentan untuk pelaksanaan tindakan karantina hewan di PLB yang sempat terhenti pembahasannya

b) Barantan akan menyusun SPP operasional bersama dengan UPT dengan konsep yang terintegrasi dengan Bea dan Cukai.

c) Pembangunan jaringan IT terintegrasi akan dibicarakan lebih lanjut dengan melibatkan Bea dan Cukai, Imigrasi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. PLBN Motaain (Kupang) akan menjadi pilot project jaringan IT terintegrasi tersebut

5) Progress SLA di Tempat Pemeriksaan Karantina

Sebagai wujud implementasi Permentan No. 12 Tahun 2015, progress SLA pasca pertukaran data elektronik di 4 Pelabuhan Utama : BBKP Tanjung Priok, BBKP Surabaya, BBKP Belawan dan BBKP Makasar, maka diharapkan terus mempertahankan dan memperbaiki SLA kurang dari 1 hari.

6) Pertukaran data melalui sistem E-TPK sesuai Permentan nomor 12 Tahun 2015 belum optimal. Agar 4 UPT Utama segera melakukan koordinasi dengan Bea dan Cukai serta Pengelola TPK.

7) Perubahan sistem terkait dengan aplikasi E-QVet atau E-Plaq akan berpengaruh terhadap custom clearance dan proses di TPK. Agar segera sosialisasi dan uji coba sharing data dengan manifest untuk mengetahui atau melacak barang yang wajib periksa karantina.

E. PENINGKATAN SISTEM KARANTINA HEWAN DAN KEAMANAN HAYATI HEWANI 1) Agar segera menindaklanjuti, dalam rentang waktu tahun 2011 s.d Oktober tahun 2016

terdapat 13 Rancangan Permentan yang belum difinalisasi penetapannya oleh Biro Hukum dan Informasi Publik, selanjutnya dari tahun 2013 s.d Oktober 2016 terdapat 7 Rancangan Juknis yang belum difinalisasi penetapannya oleh Bagian Hukum dan Humas Barantan.

2) Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani serta Unit Pelaksana Teknis agar memperhatikan dan menindaklanjuti Rumusan Workshop Nasional Tindakan Karantina Hewan Tahun 2016 dan Rumusan Workshop Naional Pemantauan Hama dan Penyakit Hewan Karantina Tahun 2016 dalam kegiatan Tahun Anggaran 2017.


3) Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani segera menyusun manajemen risiko untuk pelayanan karantina hewan dalam rangka mendukung percepatan pelayanan di tempat pemasukan.

4) Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian diharapkan untuk melaporkan hasil akhir kegiatan uji coba, pengembangan metode dan pengenbangan verifikasi paling lambat pada minggu pertama bulan November 2016.

5) Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian diharapkan untuk melaporkan hasil akhir kegiatan uji terap dan desiminasi bidang karantina hewan paling lambat pada minggu pertama bulan November 2016.

6) Sebanyak 7 (TUJUH) UPT yang belum memiliki ruang lingkup akreditasi pengujian hama dan penyakit hewan karantina agar menargetkan 1 jenis ruang lingkup uji paling strategis untuk dapat dicapai akreditasinya pada tahun anggaran 2017. Adapun ketujuh UPT tersebut adalah BBKP Belawan, BKP Kelas II Gorontalo, SKP Kelas I Ambon, SKP Kelas I Timika, SKP Kelas I Merauke, SKP Kelas II Manokwari dan SKP Kelas II Ende.

7) Terkait dengan rekomendasi daerah terhadap lalu-lintas MP HPHK antar area, perlu adanya advokasi ke Pemda agar rekomendasi diterbitkan sebelum Sertifikat Veteriner.

8) Matriks evaluasi operasional karantina hewan beserta langkah tindak lanjutnya secara terperinci sebagaimana terlampir.

F. PENINGKATAN SISTEM KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI

1) Dalam Revisi Permentan No. 09/2011 telah mengakomodir permasalahan pemasukan barang tentengan melalui MP OPTK melalui bandara, pelabuhan laut dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

2) Permentan No.12/2015 agar dapat review kembali, karena implementasinya tidak harmonis, Low Risk, Medium Risk dan Hight Risk harus sinkron antar lembaga. Masalah dwelling time, harus ada rambu2nya.

3) Implementasi Permentan No.4 Tahun 2015 perlu menambahkan mekanisme ketentuan untuk dapat dilakukan pengujian di tempat pemasukan terhadap PSAT dari negara yang beum memiliki laboratorium penguji belum terregistrasi. Agar revisi segera diselesaikan

4) Terkait dengan pelayanan pemasukan benih impor, penyelenggaraan Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) masih belum sesuai ketentuan waktunya sebagaimana tercantum dalam Permentan No. 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura dan Permentan 127/2014 tentang pemasukan dan pengeluaran benih tanaman. Sehingga Badan Karantina Pertanian memberikan penjelasan kepada pihak pengguna jasa terkait proses AROPT sedang berlangsung dengan memerlukan waktu kajian teknis sebagai bahan rekomendasi teknis.

5) Terkait dengan implementasi Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No. 605/Kpts/HK.310/L/05/2012 Tentang Pedoman Umum Tindakan Pengasingan dan Pengamatan (Singmat) OPTK. Bahwa tindakan pengasingan dan pengamatan terkendala oleh sulitnya mendapatkan lokasi yang memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum pada pedoman tindakan pengasingan dan pengamatan. Selain itu dengan ditutupnya kantor perwakilan produsen benih kelapa sawit Costa Rica (ASD) di Miami (USA) maka pelaksanakan tindakan karantina (penggantian kemasan dan perlakuan) tidak bisa dilakukan. Sehingga Pedoman Umum Tindakan Singmat perlu disempurnakan.

6) Hasil temuan OPTK pada pemantauan daerah sebar OPTK TA 2016 agar segera dilakukan klarifikasi dan usulan kegiatan tindak lanjutnya dari Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati untuk dapat difasilitasi penganggarannya.

7) Agar dapat lebih mengefektifkan kerja sama dengan PT POS dan Asperindo terkait dengan makin maraknya pengiriman benih tumbuhan yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan karantina tumbuhan. Agar UPT lebih intensif melakukan sosialisasi dan


pengawasan lalu lintas MP OPTK melalui jasa kiriman pos/perusahaan jasa kiriman barang.

8) Terkait dengan implementasi Permentan No. 73 Tahun 2012 Tentang Persyaratan dan Tatacara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) Milik Peroangan Dan Badan Hukum. Dengan masih minimnya petugas karantina yang mempunyai kompetensi sebagai penilai IKT, maka perlu dilakukan desiminasi tentang penilaian IKT di BUT-TMKP atau in house training di UPT. Selain itu adanya Pusat Logistik Berikat (PLB) terhadap importasi MP OPTK perlu ditetapkan sbg IKT dan draft Permentan tentang PLB agar segera diselesaikan.

9) Terkait dengan implementasi Permentan No 42/2012 dan No.43/2012 telah ada kajian teknis penyempurnaanya untuk segera dilakukan pembahasan secara internal dan melibatkan Biro Hukum. Selain itu agar UPT yang berada pada zona yang rawan terhadap pemasukan illegal agar meningkatkan pengawasannya dan senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait.

10) Terkait dengam implementasi Permentan No. 38 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati perlu segera meninjau kembali wilayah layanan setiap UPT yg ditetapkan dalam ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan usulan dari UPT. Hal ini dapat mendukung efektifitas pelaksanaan tindakan KT di luar tempat pemasukan/ pengeluaran.

11) Terkait dengan perubahan dalam Penyelenggaraan Skim Audit Barantan (SAB) sebagai implementasi Permentan No. 43 Tahun 2015. Agar kajian teknis penyempurnaan Permentan No.271 Th. 2006 perlu pembahasan dengan Biro Hukum Kementan untuk penerbitan dan pengesahannya.

12) Pengurangan NNC terhadap sertifikasi kesehatan tumbuhan (phytosanitary certification), khususnya perlakuan fumigasi masih sering ada temuan serangga hidup dari komoditas yang telah difumigasi, diminta para korlap terus melakukan pembinaan teknis untuk menghindari terjadi tidak konsistensi pelaksanaan fumigasi sesuai standard.

13) Agar Permentan No. 14/2016 segera disosialisasikan ke UPT dan agar supaya sinkron dengan PP 35/2016.

14) Untuk pemeriksaan terhadap MP OPTK di pelabuhan penyeberangan agar diprioritaskan untuk diperiksan di UPT asal dengan pengembangan sistem in-line inspection, sehingga di UPT pemasukan tinggal cek dokumen pemeriksaan.

15) Fungsional POPT di Balai Besar dan Balai Karantina Pertanian tertentu (Belawan, Lampung, Tanjung Priok, Soekarno-Hatta, Semarang, Surabaya, Makasar. Manado) untuk membuat Standard Operasional untuk tindakan karantina pada impor dan/atau export terhadap komoditas tertentu yang menjadi core business utama di Tempat Pemasukkan/Pengeluaran guna mendukung kepastian dalam penurunan Dwelling Time, Akselerasi Export, Trade Facilitation, dan Pengamanan Negara. Peran Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati sebagai team pendampingan.

16) Temuan OPTK selama masa pemaantauan perlu dilakukan kajian terhadap konfirmasi OPTK, asal usul terjadi pemasukkan OPTK dari importasi benih. Serta perlunya pengkajian/workshop terhadap pemasukkan benih import untuk mitigasi peluang pemasukkan OPTK dilakukan oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati dengan UPT dengan wilayah layanan tempat ditemukaannnya OPTK.

17) Penguatan/peningkatan jenjang professional pejabat POPT terus ditingkatkan guna optimalisasi layanan teknis antara lain diberikan kursus Bahasa Inggris, Pelatihan tertentu untuk melengkapi pelatihan dasar karantina.

G. PENGEMBANGAN LABORATORIUM DAN UJI TERAP KARANTINA HEWAN,

KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI 1) Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun sejak tahun 2011, Balai Uji Terap Teknik dan

Metode telah melakukan 38 jenis uji terap yang terdiri dari sebanyak 33 (tiga puluh tiga)


jenis untuk tindakan perlakuan, 2 (dua) jenis untuk tindakan pemeriksaan dan 3 (tiga) jenis untuk tindakan pemusnahan. Sebanyak 31 (tiga puluh satu) jenis telah dalam bentuk rekomendasi dan 7 (tujuh) jenis masih dalam pelaksanaan.

2) Sebanyak 12 (duabelas) jenis dari 31 (tiga puluh satu) yang telah direkomendasikan telah ditindaklanjuti Kantor Pusat (38 %), yaitu: a. Pedoman Pengawasan dan Tindakan Karantina terhadap Kulit oleh Pusat Karantina

Hewan dan Keamanan Hayati Hewani b. Rancangan Permentan tentang Tindakan Karantina terhadap Pakan dan atau Bahan

Pakan c. Pedoman Pengawasan dan Tindakan Karantina pada MBM oleh Pusat Karantina

Hewan dan Keamanan Hayati Hewani d. Permentan Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina

Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

e. Surat Edaran Kepala Badan Karantina PertanianNo. 9492/HM.110/L/12/2012 tentang Kesiagaan Dini terhadap Media Pembawa Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) yang berasal Dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur

f. Permentan Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Atau Pengeluaran Sarang Burung Walet Ke Dan Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

g. SK. Kepala Barantan No.832/Kpts/OT/140/L/3/2013 tentang Pedoman Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Saeang Burung Walet dari Wilayah RI ke RRC

h. Panduan (Pictorial Guide) Deteksi MP OPTK/HPHK Menggunakan Mesin X-Ray Bagasi

i. SK Kepala Badan Karantina No: 1645/Kpts/KT.240/L/05/2013 tentang Standar Teknis Perlakuan Fumigasi Fosfin Formulasi Cair (Liquid Phosphine)

j. SK Kepala Badan Karantina No: 1644/Kpts/KT.240/L/05/2013 tentang Standar Teknis Perlakuan Fumigasi Ethyl Formate

k. Standar Teknis Perlakuan Air Panas (HotWater Treatment, HWT) oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

l. Pedoman Pengawasan dan Tindakan Karantina pada Vektor oleh Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

3) Hasil uji terap yang telah didesiminasikan sebanyak 10 (sepuluh) jenis dari 31 (tiga puluh satu) yang telah direkomendasikan (32 %), yaitu : a. Model Pemeriksaan Kandungan Residu Antibiotika Tetrasiklin pada Susu b. Perlakuan kemasan MP tercemar Avian Influenza menggunakan beberapa

desinfektan. c. Efektifitas teknik perlakuan sarang burung walet thd cemaran mikroba dan nitrit. d. Deteksi MP potensial OPTK/HPHK menggunakan teknologi X-ray. e. Penggunaan Phospin cair sbg alternatif perlakuan kutu putih pada manggis, nanas

dan anggrek bulan. f. Efektifitas Ethyl format thd mortalitas Dysmicoccus sp pd manggis, Colletotrichum

gloeosporioides pd stroberi dan pisang. g. Efikasi fumigan Ethyl format dlm berbagai suhu kontainer thd kutu putih Planococcus

minor pd buah manggis dan mangga. h. Pengaruh perlakuan udara panas thd mortalitas Liposcelis entomophila dan

Liposcelis brostichophila pd kulit kayu manis. i. HWT sbg alternatif perlakuan thd Bactrocera papayae dan Colletrotrichom

gloeosporioides pd mangga. j. Efektifitas desinfektan pada permukaan MP tercemar virus AI dengan penyemprotan.


4) Beberapa hasil uji terap yang telah diimplemetasikan ke UPT ada 3 (tiga) jenis dari 31 (tiga puluh satu) yang direkomendasikan (10 %) adalah : a. Perlakuan iradiasi & udara panas thd kedelai utk eradikasi cendawan model

Microcyclus ulei. Perlakuan udara panas pada jagung telah dilaksanakan di BKP Kelas I Lampung.

b. Perlakuan kemasan MP tercemar Avian Influenza menggunakan desinfektan. Perlakuan telah dilakukan di : BKP Kelas I Manado, BKP Kelas II Yogyakarta, BKP Kelas II Gorontalo, BKP Kelas II Cilegon, dan BKP Kelas II Polonia.

c. Perlakuan Air Panas dan Bakterisida untuk Mengeliminasi Bakteri Burkholderia glumae pada Benih Padi asal Cina di oleh BBKP Surabaya.


LAMPIRAN

LAMPIRAN 10. REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BENDA/MEDIA PEMBAWA LAIN IMPOR PER UPT TA 2016

Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol1 BBKP Belawan 37 795288.46 0 0 0 0 16 309824.4 0 0 0 0 0 0 37 777088.46 kg

1 3000 0 0 0 0 1 3000 0 0 0 0 0 0 1 3000 kmsn120 2161930 0 0 0 0 27 449790 0 0 0 0 0 0 119 2087730 koli

2 BBKP Tanjung Priok 2187 55319321.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2187 55319321.7 kg906 1301743.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 906 1301743.4 kmsn

84 264318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 264318 botol15 39.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 39.2 koli30 203645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 203645 vial

3 BBKP Surabaya 508 16505412 301 9119574.54 311 9602165.34 3 98680 0 0 0 0 0 0 533 16377208 kg656 202859 455 71750 468 72157 0 0 0 0 0 0 0 0 694 205987 kmsn

4 BBKP Makassar 2 49000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 49000 Kg5 BKP Kelas I Bandar Lampung 13 188000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 188000 kg

6 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 36 Kmsn6 BBKP Soekarno Hatta 3 2685 3 2685 3 2685 1 2310 0 0 0 0 0 0 3 2685 kg

204 74392 198 74671 203 74961 45 4765 0 0 0 0 0 0 204 74392 kmsn294 574041.6 276 560946.6 294 574041.6 58 93606 0 0 0 0 0 0 294 574041.6 botol212 1788 199 1690 209 1771 29 79 0 0 0 0 0 0 212 1788 koli731 3666677.14 705 3589142.14 731 3666677.14 140 639180.14 0 0 0 0 0 0 731 3666677.14 vial

7 SKP Kelas I Bandung 9 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 kg8 BKP Kelas I Semarang 8 183600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 183600 kg

44 81352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 81352 Kmsn10 BKP Kelas II Tanjung Pinang 211 36932410 167 29812162 167 29812162 0 0 0 0 0 0 0 0 211 36932410 kg

2978 109975744.1 471 38934421.54 481 39417012.3 20 410814.4 0 0 0 0 0 0 3003 109829340 KG378 838359.6 276 560946.6 294 574041.6 58 93606 0 0 0 0 0 0 378 838359.6 Botol

1817 1663382.4 653 146421 671 147118 46 7765 0 0 0 0 0 0 1855 1666510.4 kmsn347 2163757.7 199 1690 209 1771 56 449869 0 0 0 0 0 0 346 2089557.2 Koli761 3870322.14 705 3589142.14 731 3666677.14 140 639180.14 0 0 0 0 0 0 761 3870322.14 Vial

6343

Penahanan Penolakan Pemusnahan Pelepasan SATNO UPT Pemeriksaan Pengamatan Pengasingan Perlakuan

LAMPIRAN 11. REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP HEWAN HIDUP EKSPOR PER UPT TA 2016

Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol1 BBKP Makassar 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 Colony2 BBKP Soekarno Hatta 3745 428173 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3745 428278 Ekor3 BBKP Surabaya 583 87935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583 87935 Ekor4 BBKP Tanjung Priok 24 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 26 Colony5 BKP Kelas I Balikpapan 10 12 6 8 8 10 8 10 0 0 0 0 0 0 10 12 Ekor6 BKP Kelas I Denpasar 595 2154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595 2154 Ekor7 BKP Kelas I Mataram 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Ekor8 BKP Kelas I Padang 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 Ekor9 BKP Kelas I Pekanbaru 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 Ekor

10 BKP Kelas II Medan 71 12852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 11472 Ekor11 BKP Kelas II Tanjung Pinang 551 320301 551 320301 551 320301 0 0 0 0 0 0 0 0 551 320301 Ekor12 BKP Kelas II Yogyakarta 8 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1531 Ekor13 SKP Kelas I Bandung 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Ekor16 BKP Kelas I Bandar Lampung 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 Ekor17 BKP Kelas II Palangkaraya 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Ekor

5580 852981 559 320311 561 320313 9 11 0 0 0 0 0 0 5579 851705 Ekor69 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 71 Colony

NO UPT Pemeriksaan Pengamatan Pengasingan Perlakuan Penahanan Penolakan Pemusnahan Pelepasan SATUAN

LAMPIRAN 16. REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BAHAN ASAL HEWAN DOMESTIK MASUK PER UPT TA 2016

Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol1 BBKP Belawan 98 87480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 87480 Kg2 BBKP Makassar 3 Kg

64 5487618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 5487618 Butir3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 Kmsn2 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 250 Lembar

3 BBKP Soekarno Hatta 5668 274823.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5671 274827.57 Kg15 368404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 368404 Butir

3 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1300 Lembar4 BBKP Surabaya 510 580910.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 580910.81 Kg

42 4354560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4354560 Butir137 396465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 396465 Lembar

5 BBKP Tanjung Priok 25 159052.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 159052.5 Kg3 347670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 347670 Butir

21 109275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 109275 Lembar6 BKP Kelas I Balikpapan 25 159052.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 159052.5 Kg

3 347670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 347670 Butir21 109275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 109275 Lembar

7 BKP Kelas I Bandar Lampung 2963 10463767.68 122 665510.68 127 690730.68 6 8259 0 0 0 0 0 0 2963 10463772.68 Kg4 201600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 201600 Butir3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 Kmsn3 2202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2202 Lembar

8 BKP Kelas I Banjarmasin 1543 5127824.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1542 5127824.7 Kg374 18203403 1 31146 4 152339 0 0 0 0 0 0 0 0 374 18203403 Butir

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Kmsn9 BKP Kelas I Batam 3489 14304625.6 129 571205.8 1275 13574487.8 10 14429 0 0 0 0 0 0 3491 14304085.9 Kg

48 8511340 2 365400 22 3928050 0 0 0 0 0 0 0 0 48 8511340 Butir10 BKP Kelas I Denpasar 3359 4427793.26 521 1329927 548 1517295.98 141 312987.57 12 4150 1 120 0 0 3359 4415553.26 Kg

739 34213667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 739 34082992 Butir3 418 0 0 0 0 1 400 1 400 0 0 0 0 3 418 Lembar

11 BKP Kelas I Jambi 52 2153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 2153 Kg4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 kmsn

12 BKP Kelas I Jayapura 2500 17370003.48 203 50554 206 51704 1 5 0 0 0 0 0 0 2500 17370003.48 Kg18 72 9 42 10 44 1 5 0 0 0 0 0 0 18 72 Kmsn

13 BKP Kelas I Kupang 633 4076788.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628 4057024.83 Kg14 1230400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1230400 Butir

2 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 137 lembar14 BKP Kelas I Manado 635 3297356.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635 3297356.61 Kg

104 2203556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 2203556 Butir2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Kmsn

15 BKP Kelas I Mataram 3280 5023373.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3280 5023373.59 Kg32 1478700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1478700 bUtir

5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 Kmsn

Penahanan Penolakan Pemusnahan Pelepasan SAT NO UPT Pemeriksaan Pengamatan Pengasingan Perlakuan

Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek VolPenahanan Penolakan Pemusnahan Pelepasan SAT NO UPT Pemeriksaan Pengamatan Pengasingan Perlakuan

676 4334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676 4334 Lembar16 BKP Kelas I Padang 14 56920.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 56920.9 Kg

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 kmsn17 BKP Kelas I Palembang 65 4559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 4559 Kg

23 828000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 828000 butir2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 Lembar

18 BKP Kelas I Pekanbaru 414 1020799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414 1020799 Kg19 BKP Kelas I Pontianak 642 2285825 636 2268207 642 2285825 624 2262131 0 0 0 0 0 0 642 2285825 Kg

2 19440 2 19440 2 19440 2 19440 0 0 0 0 0 0 2 19440 butir2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 kmsn

20 BKP Kelas I Semarang 1426 80076.5 0 0 0 0 0 0 2 19 0 0 0 0 1426 80076.5 Kg5 25400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25400 Butir3 3361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3361 Lembar

21 BKP Kelas II Cilegon 1112 5876002 25 135600 70 413780 69 411780 0 0 0 0 0 0 1112 5876002 Kg13 580805 0 0 1 48005 1 48005 0 0 0 0 0 0 13 580805 Butir57 15679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 15679 Lembar

22 BKP Kelas II Gorontalo 43 30099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 30099 Kg3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 Butir

23 BKP Kelas II Kendari 1509 2355738.6 0 0 1 400 3 16400 0 0 0 0 0 0 1509 2354238.6 Kg2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 butir

24 BKP Kelas II Medan 734 52204.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 734 52204.43 Kg5 111700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 111700 Butir2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 Kmsn

25 BKP Kelas II Palangkaraya 1650 3197295.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1650 3184852.74 Kg3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 kmsn

26 BKP Kelas II Palu 142 204217.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 204217.7 Kg7 340560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 340560 butir3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 kmsn

27 BKP Kelas II Pangkal Pinang 1562 9953443 0 0 0 0 1 77 1 77 0 0 0 0 1562 9948443 Kg158 6882598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 6852598 Butir

28 BKP Kelas II Tanjung Pinang 833 777837.5 1 1600 1 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 833 777837.5 Kg1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Kmsn

29 BKP Kelas II Tarakan 946 1383972.5 1 350 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0 946 1383477.5 Kg30 BKP Kelas II Ternate 1117 5919232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1117 5919232 Kg31 BKP Kelas II Yogyakarta 121 10188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 10188 Kg32 SKP Kelas I Ambon 2 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2200 kg33 SKP Kelas I Banda Aceh 116 14433 5 211 5 211 0 0 0 0 0 0 0 0 116 14433 Kg

5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 Kmsn34 SKP Kelas I Bandung 22 3372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3372 Kg

6 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2400 Lembar35 SKP Kelas I Bengkulu 54 1909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 1909 Kg

3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 kmsn36 SKP Kelas I Biak 1400 7104651.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398 7085651.5 Kg

2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 kmsn37 SKP Kelas I Merauke 182 2158500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 2158500 Kg

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 kmsn39 SKP Kelas I Samarinda 1038 2128860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1038 2108360 Kg40 SKP Kelas I Sorong 1214 6679958.51 0 0 0 0 2 22000 0 0 0 0 0 0 1214 6679958.51 Kg41 SKP Kelas I Sumbawa Besar 30 146695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 146695 Kg42 SKP Kelas I Timika 965 7040324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 965 7042324 Kg43 SKP Kelas II Bangkalan 289 40695.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 59267.58 Kg

1 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 549 Lembar44 SKP Kelas II Ende 1043 1810180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1043 1805180 Kg45 SKP Kelas II Manokwari 744 3995667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744 3995667 Kg

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 paket46 SKP Kelas II TB Karimun 906 1128983 0 0 0 0 2 1490 0 0 0 0 0 0 906 1127816 Kg

TOTAL 45118 130819845.4 1643 5023165.48 2876 18536384.5 859 3049558.57 15 4246 1 120 0 0 45112 130742777.9 KG59 119 11 44 12 46 2 6 0 0 0 0 0 0 59 119 Kemasan

1660 85737096 5 415986 29 4147834 3 67445 0 0 0 0 0 0 1660 85576421 Butir937 646145 0 0 0 0 1 400 1 400 0 0 0 0 937 646145 Lembar

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Paket

LAMPIRAN 22. REKAPITULASI TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BENDA/MEDIA PEMBAWA LAIN DOMESTIK KELUAR PER UPT TA 2016

Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol1 BBKP Belawan 185 15,240,000 - - - - - - - - - - - - 185 15,240,000 kg2 BBKP Makassar 575 46,510,805 - - - - - - - - - - - - 575 46,870,805 kg

350 734 - - - - - - - - - - - - 350 757 kemasan68 3,765 - - - - - - - - - - - - 68 3,761 botol29 39 - - - - - - - - - - - - 29 39 koli75 13,476 1 41 1 41 - - - - - - - - 75 13,476 vial

3 BBKP Soekarno Hatta 30 1,926 - - - - - - - - - - - - 30 1,926 kg161 19,316 - - - - - - - - - - - - 161 19,316 kemasan

9,901 1,043,221 - - - - - - - - - - - - 9,901 1,043,220 botol13 34 - - - - - - - - - - - - 13 34 koli

11,351 2,524,021 - - - - - - - - - - - - 11,351 2,523,521 vial4 BBKP Surabaya 13,519 375,029,909 - - - - - - - - - - - - 13,520 374,959,409 kg

1,265 3,585 - - - - - - - - - - - - 1,265 3,683 kemasan59 93 - - - - - - - - - - - - 59 93 koli

5 BBKP Tanjung Priok 566 78,125,796 - - - - - - - - - - - - 566 78,143,796 kg6 BKP Kelas I Balikpapan 3 27 - - - - - - - - - - - - 3 27 kg

37 52 - - - - - - - - - - - - 37 52 kemasan38 41 - - - - - - - - - - - - 38 69 koli23 24 - - - - - - - - - - - - 23 24 Package

7 BKP Kelas I Bandar Lampung 423 155,127 - - - - - - - - - - - - 423 155,427 kg3 12 - - - - - - - - - - - - 3 3 kemasan

8 BKP Kelas I Banjarmasin 28 19,947 - - - - - - - - - - - - 28 19,948 kg14 19 - - - - - - - - - - - - 14 19 kemasan

5 213 - - - - - - - - - - - - 5 213 botol38 38 - - - - - - - - - - - - 38 38 koli

8 604 - - - - - - - - - - - - 8 604 vial9 BKP Kelas I Batam 143 35,607 - - - - - - - - - - - - 143 35,607 kg

37 1,210 - - - - - - - - - - - - 37 1,210 kemasan156 28,392 - - - - - - - - - - - - 155 28,272 botol

9 20 - - - - - - - - - - - - 9 20 koli12 21,440 - - - - - - - - - - - - 12 21,440 vial

10 BKP Kelas I Denpasar 28 116 - - - - - - - - - - - - 28 103 kemasan1 4 - - - - - - - - - - - - 1 4 botol3 3 - - - - - - - - - - - - 3 3 koli4 471 - - - - - - - - - - - - 4 461 vial

11 BKP Kelas I Jambi 609 24,035 - - - - - - - - - - - - 609 24,050 kg1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 kemasan9 9 - - - - - - - - - - - - 9 9 koli

12 BKP Kelas I Jayapura 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 kemasan1 55 1 55 1 55 - - - - - - - - 1 55 vial

13 BKP Kelas I Kupang 67 193,300 - - - - - - - - - - - - 67 193,300 kg36 145 - - - - - - - - - - - - 36 159 kemasan

5 15 - - - - - - - - - - - - 5 15 koli

NO UPT Pemeriksaan Pengamatan Pengasingan Perlakuan Penahanan Penolakan Pemusnahan Pelepasan SAT

Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek VolNO UPT Pemeriksaan Pengamatan Pengasingan Perlakuan Penahanan Penolakan Pemusnahan Pelepasan SAT

14 BKP Kelas I Manado 9 383 - - - - - - - - - - - - 9 383 kg71 254 - - - - - - - - - - - - 71 319 kemasan19 24 - - - - - - - - - - - - 19 24 koli

15 BKP Kelas I Mataram 1,027 2,458,483 - - - - - - - - - - - - 1,027 2,459,983 kg7 35 - - - - - - - - - - - - 7 35 kemasan1 10 - - - - - - - - - - - - 1 10 botol

10 12 - - - - - - - - - - - - 10 12 koli3 159 - - - - - - - - - - - - 3 159 vial

16 BKP Kelas I Padang 10 316 - - - - - - - - - - - - 10 316 kg5 5 - - - - - - - - - - - - 5 5 kemasan9 10 - - - - - - - - - - - - 9 10 koli1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 vial

17 BKP Kelas I Palembang 2,152 3,346,420 - - - - - - - - - - - - 2,152 3,346,420 kg1 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 kemasan6 307 - - - - - - - - - - - - 6 281 vial

18 BKP Kelas I Pekanbaru 486 26,688 - - - - - - - - - - - - 486 26,688 kg11 80 - - - - - - - - - - - - 11 80 kemasan

9 59 - - - - - - - - - - - - 9 59 koli19 BKP Kelas I Pontianak 816 15,273 808 15,131 812 15,210 789 14,769 - - - - - - 816 15,273 kg

21 88 21 88 21 88 21 88 - - - - - - 21 88 kemasan4 140 4 140 4 140 3 138 - - - - - - 4 140 botol

23 24 23 24 23 24 23 24 - - - - - - 23 24 koli5 2,108 5 2,108 5 2,108 5 2,108 - - - - - - 5 2,108 vial

20 BKP Kelas I Semarang 322 1,068,269 - - - - - - - - - - - - 322 1,041,269 kg18 73 - - - - - - - - - - - - 18 73 kemasan

21 BKP Kelas II Cilegon 50 10,622 23 4,822 32 6,712 27 5,930 - - - - - - 50 10,622 kg22 BKP Kelas II Gorontalo 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 kemasan

16 17 - - - - - - - - - - - - 16 17 koli23 BKP Kelas II Kendari 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 kg

2 3 - - - - - - - - - - - - 2 3 kemasan8 9 - - - - - - - - - - - - 8 9 koli

24 BKP Kelas II Medan 252 12,413 - - - - - - - - - - - - 252 12,413 kg17 81 - - - - - - - - - - - - 17 228 kemasan23 883 - - - - - - - - - - - - 23 883 botol25 221 - - - - - - - - - - - - 25 221 koli27 4,201 - - - - - - - - - - - - 27 4,201 vial

25 BKP Kelas II Palangkaraya 10 69 - - - - - - - - - - - - 10 69 kg10 10 - - - - - - - - - - - - 10 10 kemasan

Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek Vol Frek VolNO UPT Pemeriksaan Pengamatan Pengasingan Perlakuan Penahanan Penolakan Pemusnahan Pelepasan SAT

13 12 - - - - - - - - - - - - 13 12 koli26 BKP Kelas II Palu 1,046 46,423 - - - - - - - - - - - - 1,046 46,423 kg

16 18 - - - - - - - - - - - - 16 18 kemasan4 4 - - - - - - - - - - - - 4 4 koli

27 BKP Kelas II Pangkal Pinang 542 18,475 - - - - - - - - - - - - 542 18,469 kg13 17 - - - - - - - - - - - - 13 17 koli

28 BKP Kelas II Tanjung Pinang 8 28,100 - - - - - - - - - - - - 8 28,100 kg3 7 - - - - - - - - - - - - 3 7 kemasan4 4 - - - - - - - - - - - - 4 4 koli

29 BKP Kelas II Tarakan 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 kg6 12 - - - - - - - - - - - - 6 12 kemasan

26 34 - - - - - - - - - - - - 26 49 koli30 BKP Kelas II Ternate 3 10 - - - - - - - - - - - - 3 10 kemasan

2 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 koli31 BKP Kelas II Yogyakarta 215 5,435 - - - - - - - - - - - - 215 5,435 kg

47 218 - - - - - - - - - - - - 47 218 kemasan1 10 - - - - - - - - - - - - 1 10 botol4 4 - - - - - - - - - - - - 4 4 koli1 20 - - - - - - - - - - - - 1 20 vial

32 SKP Kelas I Banda Aceh 13 3,138 - - - - - - - - - - - - 13 3,138 kg4 31 - - - - - - - - - - - - 4 31 koli

33 SKP Kelas I Bandung 43 1,576 - - - - - - - - - - - - 43 1,576 kg283 1,523 - - - - - - - - - - - - 283 1,523 kemasan

1 5 - - - - - - - - - - - - 1 5 koli34 SKP Kelas I Bengkulu 13 45 - - - - - - - - - - - - 13 45 kg

10 13 - - - - - - - - - - - - 10 12 kemasan2 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 koli1 8 - - - - - - - - - - - - 1 8 vial

35 SKP Kelas I Biak 1 1,000 - - - - - - - - - - - - 1 1,000 kg2 4 - - - - - - - - - - - - 2 4 kemasan

36 SKP Kelas I Pare pare 218 8,625,500 - - - - - - - - - - - - 218 8,625,500 kg37 SKP Kelas I Sorong 3 80 - - - - - - - - - - - - 3 80 kg

1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 koli38 SKP Kelas I Sumbawa Besar 7 9 - - - - - - - - - - - - 7 9 koli39 SKP Kelas I TB Asahan 389 16,566,100 - - - - - - - - - - - - 389 16,566,100 kg40 SKP Kelas II Ende 4 90 - - - - - - - - - - - - 4 90 Koli41 SKP Kelas II Mamuju 2 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 kemasan

3 3 - - - - - - - - - - - - 3 3 koli42 SKP Kelas II Manokwari 75 34,630 - - - - 1 - 1 - - - - - 75 34,630 kg

TOTAL 23,850 547,605,917 831 19,953 844 21,922 817 20,699 1 - - - - - 23,851 547,888,227 Kg10,160 1,076,638 4 140 4 140 3 138 - - - - - - 10,159 1,076,513 Botol

2,469 27,630 22 89 22 89 21 88 - - - - - - 2,469 27,954 Kemasan410 886 23 24 23 24 23 24 - - - - - - 410 929 Koli

23 24 - - - - - - - - - - - - 23 24 Package11,495 2,566,872 7 2,204 7 2,204 5 2,108 - - - - - - 11,495 2,566,336 Vial

NO UNIT PELAKSANA TEKNIS FREKUENSI VOLUME SATUAN1 Balai Besar Karantina Pertanian Makassar 8 19244.28 Koli2 Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya 31 1641991.39 KG

2 300.04 m34274 132654 KMSN

7 62 Koli3 Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok 32 545420 KG

2 2 KMSN95 3505 Koli

4 Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan 2773 7549 Koli5 Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung 18 1170673.28 KG

34 8448 Koli6 Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam 1 10685 KG

65 484.58 m37 Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar 1 23 KMSN8 Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang 12 300000 KG

6 465 Koli9 Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru 2 57757 Koli

10 Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak 3 160 KMSN11 Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang 1 24600 KG

386 15673 Koli12 Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari 4 129 KMSN13 Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan 3 115.6 KG

1 50 KMSN14 Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Pinang 5 9 KMSN15 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta 2 2 KMSN16 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda 12 373.63 m317 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar 1 99 KMSN

70 3644 Koli18 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika 1 9144 KG

64 30637 KMSN2 6 Koli

TOTAL 99 3702629 KG79 1158 m3

4,357 163765 KMSN3,383 116353 Koli

LAMPIRAN 26. REKAPITULASI SERTIFIKASI KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP BENDA LAIN IMPOR TAHUN 2016

LAMPIRAN 30. REKAPITULASI SERTIFIKASI KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP BENDA LAIN EKSPOR TAHUN 2016

NO UNIT PELAKSANA TEKNIS FREKUENSI VOLUME SATUAN1 Balai Besar Karantina Pertanian Belawan 2 587 KG2 Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta 4 733.7 KG

2 4000 GRAM3 Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya 20 795783.5 KG

2 2 KMSN4 Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok 9 422480 KG

1 300 GRAM17 2240.2 KMSN211 24904 KOLI

5 Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan 4 358.43 M31 60 KMSN5 170 KOLI

6 Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung 2 227826 KG1 640 KOLI

7 Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin 2 201600 KG 215 20638 KOLI

8 Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam 6 160000 KGBalai Karantina Pertanian Kelas I Jambi 8 203.25 KG

124 4783 KOLI9 Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado 1 4 KG

10 Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru 1 20 KMSN3 68 KOLI

11 Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang 15 319045 KG123 57010 KOLI

12 Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon 2 720000 KG13 Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan 8 12.2 KG14 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta 2 300 GRAM

4 979 KMSN15 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon 1 25 KMSN16 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh 1 151500 KG17 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung 12 625095.8 KG18 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu 9 682.04 M3

9 1498 KOLI19 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong 1 1.1 M320 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun 11 1970 KG

1 25 GRAM37 3040 KOLI

TOTAL 103 3,626,840 Kg6 4,625 Gram

26 3,326 Kmsn728 112,751 Koli14 1,041 M3

LAMPIRAN 34. REKAPITULASI SERTIFIKASI KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP BENDA LAIN DOMESTIK MASUK TAHUN 2016

NO UNIT PELAKSANA TEKNIS FREKUENSI VOLUME SATUAN1 Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan 1 1 KMSN2 Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang 1 621800 KG3 Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado 1 8 KG4 Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang 1 1100000 KG5 Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Pinang 5 80180 KG6 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu 1 3 KG7 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun 1 10000 KG

TOTAL 10 1811991 KG1 1 KMSN

11

LAMPIRAN 38. REKAPITULASI SERTIFIKASI KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP BENDA LAIN DOMESTIK KELUAR TAHUN 2016

NO UNIT PELAKSANA TEKNIS FREKUENSI VOLUME SATUAN1 Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta 4 99 KG2 Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya 3 17 KG3 Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan 1 20 KMSN4 Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung 1 20 KG5 Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam 7 3188 KG6 Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar 1 25 KG7 Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi 5 33.25 KG8 Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang 2 56 KG

1 40 KMSN9 Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram 1 62 KG

10 Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang 3 35 KG11 Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru 8 97 KG12 Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak 2 8 KG13 Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang 1 2.1 KG

1 11 KMSN14 Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon 3 1500 KG15 Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari 6 197 KG16 Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan 13 96.5 KG17 Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya 1 15 KG18 Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang 5 32001 KG19 Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Pinang 8 160000 KG20 Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate 1 16 KG

1 30 KMSN21 Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta 2 19 KMSN22 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon 1 3 KG23 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh 2 34.5 KG24 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung 1 1 KG25 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu 1 200 KG26 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong 1 6 KMSN27 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar 2 37 KG28 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende 1 19 KG

1 2450 KMSN29 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari 1 59 KMSN

TOTAL 83 197762 KG9 2635 KMSN

ikhtisar eksekutif - pertanian

Documents