DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI

EDARANNOMOR: O?>.E/?>1/DJB/2009

TENTANG

PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARASEBELUM TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI PELAKSANAAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009

Sehubun9an den9an lelah diundangkannya Undang-Undang No.4 Tahun 2009lenlan9 Pertamban9an Mineral dan Balubara (UU PMB 2009), LN RI Tahun 2009 No.4 dan TLN RJ No.4959, dalam penyelenggaraan urusan di bidang pertanibanganminerai dan balubara sebelum lerbitnya peraluran pemerlnlah aebagai pelaksanasnUU PMB 2009 dangan kelenluan:

A. Gubernur dan BupatilWalikola di seluruh Indonesia agar mempertJalikan ha~halsabagel berlkut: .

1. Kuasa Pertambangan (KP) yanglelah ada sebelum berlakunya UU PMB 2009,lermasuk peningkatan lahapen kegialannya .letap diberlakukan sampai jangkawaklu berakhirnya KP dan wajlb dlsesuaikan menjadi lUI' berdasarkan UUPMB 2009 paling lambal 1(satu) tahun sejak berlakunya UU PMB 2009 Ini.

2. Menghentikan sementara penerbitan IZin Usaha Pertambangan (IUP) barusampai den9an diterbitkannya peraturan pemerlntah sebagal pelaksanaan UUPMB 2009.

3. Berkoordlnasi dengan Dlrekloral Jenderal Minerai, Batubara, dan Panas Bum;alas semua permohonan penlngk~lan tahap kegiatan Kuasa Pertambanganlermasuk perpanJangannya untuk d,proses sesuai dengan UU PMR ?Mo

4. MenYd,,,~a;~d" 'cpada Menterl Energi dan Sumber Daya Mineral melaluiDirektorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi semua permohonanKuasa Pertamban.gan yang telah diajukan, dan telah mendapat persetuJuanpencadangan wilayah sebalum be,lakunya UU PMB 2009, untuk dievaluasidan diverifikasi dalam ,angka mempersiapkan Wilayah Izin UsahaPartambangan (WIUP) sesuai dangan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bldang tata ruang nasional, paling lama 1 (satu) bulan sejakEdaran inl d~erbitkan.

5. Memberitahukan kepada para pemegang KP yang telah melakukan tshapankegiatan eksplorasi atau eksploitasi paling lambat 6 (enam) bulan sajak

be~akunya UU PMB 2009 harus menyampaikan rencana keglatan padaseluruh wllayah KP sampal dengan Jangka waktu berakhirnya KP untukmendapatkan persetujuan pemberi Izin KP. dengan tembusan kepada DirekturJenderal Minerai, Batubara dan Pana~ Burni.

6. Surat Keputusan Kuasa Pertambangan yang d~erbitkan Menter!, GUbernur,BupalilWalikota setelah tanggal 12 Januar; 2009 dinyatakan batal dan tldakbeMku. .

7. Oirektorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bum; akan mengeluarkanformat penerbttan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi PrOduksl.

8. Permohonan baru Surat Izin Pertambangan Oaerah bahan galian golongan 'getermasuk perpanjangannya yang dlajukan sebelum be~akunya UU PMB 200 ,tetap dlproses menJadl IUP sesuai dengan UU PMB 2009 setelahberkoordlnasl dengan Gubernur.

B. Permohonan Kontrak Karya dan Pe~anjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubarasebagalmana dlmaksud dalam Pasal 172 UU PMB 2009, paling lambat6 (enam) bulan sejak berlakunya UU PMB 2009 in! harus membentuk Badan

'Hukum Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaibahan pertimbangan dalam memproses IUP sesuai dengan UU PMB 2009 .

Oemiklan Edaran inl dibuat untuk diketahul dan dipatuhi.

Ottetapkan dl Jakarta...._=",j ada tanggal 30 Januar:l 2009

ten Energi dan Sumber Daya Mineralur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi

(I

......_-'N.IT. Bambang SetiawanIP. 100005432

Tembusan:1, Menteri Energl dan Sumber Daya Mineral2. Monton Oalom Niger;3. Sekretari. Jenderal Departemen Energl dan Sumber Daya Minerai4. Kopala 61ro Hukum dan Huma. Dep.~omen Enel'\ll dan Sumbar Daya Mineral5. Dlroktur Pembinaan Pengu.ohaan Mlnor.1 dan Batubara6. Dlrektur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubar. dan Panas Bumi7. DJrektur Pembinaan Program Mineral, 8atubara dan Panas Burni.