iii p uk u iberkas.dpr.go.id/armus/file/lampiran/leg_1-20190923-030046-5631.pdf · dewan perwakilan...
TRANSCRIPT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
RISALAH RAPAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
PEMBAHASAN 5 RUU BIDANG PERPAJAKAN
Tahun Sidang
Masa Persidangan
Rapat ke
Jenis Rapat
Sifat Rapat
HarilTanggal
P uk u I
1996-1997
III
19
Panitia Kerja II ke-7
Tertutup
Selasa, 25 Maret 1997
09.00 WIB s.d. selesai
Te m pat Ruang Java Ball Room - Hotel Horison, jakarta
745
KetuaRapat
Sekretaris Rapat
Acara
Had i r
I. PIMPINAN PANJA :
l. JUSUF TALIB, SH.
lusufTalib, SH.
Ny. Anita Soekardjo, SH.
Pembahasan Materi Panja RUU ten tang
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
Anggota Panja : 32 orang dari 42 orang
Anggota
- Pemerintah (Departemen Keuangan RI):
19 orang
2. H. SYAIFULANWAR HUSEIN
II. ANGGOTA PANJA :
3. ABDULLAH ZAINIE, SH.
4. HISOM PRASETYO, SH.
5. NY. HJ. OETARTI SOEWASONO
6. MY .. HARTINI MOCHTAR KASRAN, SH.
7. MOH. SUPARNI, BA.
8. Dr. FATHI DAHLAN
746
9. DJIMANTO
10. IBNU SALEH
11. DRS. MADE SUDIARTHA
12. NY. SIS HENDARWATI HADIWITARTO
13. MOEHARSONO KARTODIRDJO
14. DRS. SIMON PATRICE MORlN
15. DRS. USMAN ERl\1ULAN
16. NY. SRI REDJEKI SUMARYOTO, SH.
17. DRS. H. MASKA RIDWAN
18. H. NANANG SUDJANA
19. G.B.P.H. JOYOKUSUMO
20. DRS. SARWOKO SOERJOHOEDOJO
21. ALI RASYIDI
22. DRS. BAMBANG WAHYUDI
23. F.P.D. LENGKEY
24. R.M. PURBA
25. PUDJIARTO, SE.
26. DRA. PAULA B. RENYAAN
747
27. H. OENG RUMADJI, SH.
28. I GDE ARTJANA, SJP.
29. SUTRISNO R., SE.
30. L.J. ARIFIN
31. DRS. SUPRIADI
32. DRS. H. JUSUF SYAKlR
33. H. ZAIN BEDJEBER
34. H. URAl FAISAL HAMID, SH.
35. IR. H.M. SALEH KHALID, MM.
36. H. ALIMARWAN HANAN, SH.
37. DRS. H.A. CHOZIN CHUMAIDY
38. DJUPRI, SH.
39. HANDJOJO PUTRO, SH.
40. H. MARWAN ADAM
41. BUDI HARDJONO, SH.
42. DRS. IGNATIUS SUWARDI
748
III. PEMERINTAH :
1. FUAD BAWAZIER
2. ARIE SOELENDRO
3. DR. AGUS HARYANTO, SH,MA.
4. ABRONI NASUTION
5. NURYADI
6. DJONIFAR AF.
7. ALIKADIR
8. TJIP ISMAIL
9. BAMBANG H. ISMIARSO
10. YONG SUAR
II. SERIRAMA BUTARBUTAR
12. RUSLI TAIB
13. SUBAGIONO
14. ACHMAD SUHARI
15. DADANG B. ARISMAN
16. MULIA KANTI
749
17. DJOKO SUDIONO
18. MAKMUNGUMAY
19. SUTARDI
KETUA RAPAT (JUSUF TALIB, SH) :
Assalamu 'alaiku111 Wr. Wh.
Dengan Bismillahirohmannirahim skorsing kami cabu1: dan rapat kami
buka kembali dan bersifat tertutup.
(SKORSING DICABUT PUKUL 09.00 WIB)
Kemarin kita sudah alhamduliUah merampungkan DIM nomor 1
sekarang memasuki DIM nomor 118 yang muatannya adalah DIM nom or
119. Muatan DIM nomor 119 ilu ada perbedaan didalam draft itu disebutkan
Kesekretariatan, tapi dari F-KP menyarankan Sekretariat. Ini saya kira
menyangkut masalah pengertian bahasa barangkali bisa di Timuskan itu,
sedangkan dari F-PDI ini saya tidak tahu ini tempamya apa ini di sini, itu
mengenai persyaratan di sini. Seorang calon sekretaris hams mernenuhi
persyaratan a, b, c, d berijazah Sarjana Hukum, ini tempamya dimana ? Barangkali Pemerintah bisa memberikan penjelasan mengenai persyaratan
sekretaris, saya kira itu F-PDL
Sepertinya persyaratan untuk sekretaris yang dulu dalam draft BPP
persyaratan untuk panitera.
Silakan Pemerintah.
PEMERINTAH:
Terima kasih Bapak Ketua.
750
fni us ulan barn, Pak dari F-PDI.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Va, betul tetapi yang a, b, c itu tetap, tetapnya diambil dari mana ?,
begitu.
Saya kira begini saja Pemerintah, saya kira kita perlu mendapatkan
kesepakatan Fraksi-fraksi. Apakah Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan
Sekretaris Pengganti itu perlu dikenakan syaratsyarat seperti pad a waktu draft
BPP dulu Panitera, Wakil Panitera, Panitera Peegganti ada persyaratannya.
Apakah sekarang ada Sekretaris, Wakil Sekretaris, Sekretaris Pengganti
perlu ada persyaratan tidak ?
Silakan F-ABRI.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI)
Menurut kami karen a Sekretaris manti melaksanakan tugas yang sarna
-deragan kepaniteman periu adanya suatu syaratsyarat tertentu sehingga
nanti di dalam persidangan dan mengatur jalannya perkara dsbnya itu bisa
lebih lancar.
KETUA RAPAT :
Baik terima kasih, dari F-PP?
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Seperti kita ketahui kalau di peradilan, Panitera itu mengurus perkara,
Sekretraris dalam fungsi pembinaan Departemennya, sedangkan sekarang
751
kalau Panitera kita hilangkan artinya kedua fungsi itu dirangkap oleh sekretaris. Jadi paling tidak ada suatu persyaratan telientu.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Terima kasih F-PP, saya kira sudah dicantumkan di sini dan silakan
F-PDI.
F-PDI (DJUPRI, SH):
Mengenai Sekretaris ini dengan penggantian nama memang mempunyai dua fungsi, fungsi melayani administrasi umum itu yang pertama dan yang kedua, administrasi peradilan itu sendiri yang sekarang disebut
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sehingga memang harus memenuhi
syaratsyarat sebagaimana yang dipangku oleb Panitera dalam peradilan.
Demikian sdr Pimpinan.
KETUARAPAT:
Terima kasih dari PKP ?
F-KP (MY. HARTIMI MOCHTAR KASRAN, H)
Pertawa setuju dimuat.
KETUARAPAT:
Pettierintah tinggal menyiapkan peryaratan apakah diambil over begitu saja waktu Panitera atau ada persyaratan baru. Kami beri kesempatan
Pemerintah kalau belum ada draftnya bisa disusulkan kemudian.
Silakan Pemerintah.
752
PEMERINTAH :
Terima kasih Pak Ketua.
Kami sependapat mengenai masalah persyaratan ini dan diberikan
rumusan sebagai berikut : "Selain dari peryaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (I) Sekretaris, Wakil Sekretaris atau Wakil Sekretaris Pengganti
hams berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain dan mempunyai keahlian
di bidang perpajakan".
Ini dimasukkan dalam Pasal26ayat (2) .
Terima kasih Bapak Ketua.
KETUA RAPAT :
Jadi persyaratannya hanya satu itu ?, kalau di F-PDI ada a tetap, b tetap,
c tetap baru d itu mengenai ijazah. Pasal25 lama untuk Panitera. Jadi dalam
draft BPP itu ada Pasal2 5 yang persyaratan Imtuk Panitera, Wakil Panitera
dan Panitera Pengganti apakah itu diambil over?
PEMERINTAH :
Terima kasih Bapak Ketua.
Tidak diambil over mengapa ini dipersyaratkan hanya ini karena yang
bersangkutan sebenarnya berdasarkan Pasal 26 ayat (I) adalah Pegawai
Negeri Sipil.
Terima kasih Bapak Ketua.
KETUARAPAT:
Baik itu jadi syarat tambahan saJa. F-PDI Sebagai pengusul untuk
syarat tambahan kami persilakan.
753
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Jadi yang lain tetap itu sesuai dengan RUU yang terakhir yang mengenai
berijazah Sarjana Hukum atau saIjana lain yang mempunyai keahlian
dibidang perpajakan ini kami usulkan untuk kalau Sarjana Hukum itu
juga hams mempunyai keahluan di bidang perpajakan, sarjana lain itujuga
diharapkan untuk bisa menguasai hllkmn. Seperti kemarin kami sampaikan
kalau seorang dokter ingin menjadi anggota I3PSP oleh karena itu disamping
dia hams menguasai bidang perpajakan juga menguasai hukum karena ini
proses sebagai hakim.
Itulah sebabnya kami menguslllkan di sini untuk sarjana lain adalah
adil kalaujuga menguasai hukum.
Jadi yang sarjana hukum menguasai di bidang perpajakan yang sarjana
lain menguasai.. di bidang perpajakan dan hukum sehingga sarna.
Del11ikian saudara Pil11pinan.
KETUA RAPAT :
Baik kalau bisa disetujui lIntuk kita serahkan kcpada Timl11us untuk
mencari istilah yang tepat l11cnguasai hukul11 itu benar tidak bcgitu.
Silakan dari F-PP.
F-PP (H. ZAIN BADJE,BER) :
Saya kira kalau disetujlli itll dimasukkan dalal11 pen~elasan dari pada
pasal dil11aksud sarjana lain. Tni dalam kaitannya yang sebaiknya juga
mengetahui ini. Dan tadi mengenai Pegawai Negeri Sipil kami usulkan
kalau tidak pada Batang Tubuh pada Penjelasan Pegawai Negeri Sipil
754
dilingkungan Departemen Keuangan. Jadi tidak sekedar Pegawai Negeri
tapi Pegawai Negeri dilingkungan Departemen Keuangan.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasiih.
Sayakira itu ada di Pasal26. Baik sayakira terima kasih dengan demikian
DIM nomor 119 itu di Timmuskan dari segi rumusannya, Kesekretariatan
dengan Secretariat. Timus ya ?
(RAPAT :. SETUJU)
Selanjutnya DIM nomor 119, saya kira tidak ada masalah usul dari
F-PDI tempamya saya kira itu di Pasal 26 nantinya, jadi diambil over di
Pasal 26. Jadi DIM nomoI' 119 tidak ada masalah.
(RAPAT: SETUJU)
DIM nomor 120, itl! dari F-PP Peradilan Pajak diganti kata pada
Sekretariat Pajak dengan demikian tidak ada masalah penyesuaian.
(RAPAT : SETUJU)
122, itu tidak ada masalah.
INTERUPSI F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Jadi khusus untllk DIM nomor 121 di sini walaupun nanti mengucapkan
sumpah di sini dibllatdiambil sumpah padahal samanantijuga mengucapkan
sumpah. Itu nanti pada \Vaktll diayat berikutnya mungkin diambil sumpah.
Kemlldian mengenai Pancasila sebagaimana kemarin perlu diseragamkan
atau nanti dirumuskan di Timus.
755
KETUARAPAT:
Jadi; silakan F-PP.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Pak Ketua saya kira minta dipikirkan nanti oleh Timus di sini konteks Ketua mengambil sumpah dari Sekretaris sebagai aparat bawahannya. Jadi
supaya usul dari F-ABRI tadi iebih diperdalam antara mengucapkan dengan diambil di sini konteksnya diambil karena Sekretaris, Wakil Sekretaris
bawahan dari Ketua yang bersangkutan.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Saya kira dalam konteks ini F-ABRI tidak keberatan Sekretaris itu sebagai perangkat bantu dari pada Ketua yang struktural dia tunduk kepada
Ketua, jadi disumpah.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI)
Kami ulangi sebagaimana kemarin di situ juga mengucapkan
sumpah di sini diambil jadi terjadi perbedaan, Pak. Maksud kami nanti diseragamkan untuk seluruh undang undang ini karena nanti tentunya ada Tim Sinkronisasi. Sehingga tidak berbeda-beda antara satu undang undang yang sekarang ini dibahas dengan misalnya dari Panja I demikian.
KETUA RAPAT :
Kalau kemarin Ketua, Wakil Ketua, mengucapkan sumpah dihadapan
Ketua Mahkamah Agung begitukan. Kemudian kalau anggota itu diambil
sumpah oleh Ketua dengan demikian Sekretaris pun saya kira benar kalau
diambil sumpah oleh struktural.
756
F-ABRI (H. OENG RUMADJI, SH) :
Maksudnya begini, Ketua, Wakil Ketua mengucapkan sumpah dengan
laval begini hanya satu. ayat (2)-nya Ketua diambil sumpah oleh Ketua
Mahkamah Agung ayat (3 )-nya Wakil Ketua diambil sumpah oleh. Ketua
ini maksudnya supaya sama, Sekretarisjuga sarna begitu pemikirannya. Ini
hanya laval mengucapkan laval sumpah ini begini bunyinya ayat (2)-nya
Sekretaris. Wakil Sekretaris diambil sumpah oleh Ketua begitu jadi sarna
begitu. Jadi ini yang berbunyi begini laval. itu mengucapkan sumpahnya
begitu, ayat (2) -nya baru diambil sumpah oleh Ketua supaya sama. Ini tidak
ayat (2)-nya hilang dijadikan satu dengan laval itu, begitu maksudnya.
KETUARAPAT:
Jadi laval sumpahnya itu disinkronkan dengan yang ada termasuk
Pancasila. Jadi ini kerja Timmus.
Jadi DIM nomor 121 sampai dengan DIM nomor 126 itu Timus
memperhatikan sinkronisasi dari segi laval sumpahnya begitu ya ?
INTERUPSI F-KP (DJIMANTO) :
Pak Ketua.
Pertama yang DIM nomor 121 itu F-KP juga minta nanti
dikepercayaannya dan beljanji. Kedua antara diambil dan mengucapkan
itu kita ingat pada DIM nomor 75, itu anggota diambil sumpah atau janji
oleh Ketua. Jadi memang kalau yang mengambil sumpah itu berperanan
itu pakai istilah diambiJ tapi kalau peranannya kurang itu mengucapkan
sumpahnya.
Oleh karena Pasal 74 kernarin pending karena ini. DIM nomor 74 kita
pending lagi itu karena itll ada kaitan dengan 41, 42, 43. Kami setuju nanti disinkronkan di Timus, pak.
757
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Yang disinkronkan terutama laval sumpahnya, baik terima kasih.
INTERUPSI F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Nanti Pasal 25 itu dijadikan 2 ayat, yang satu tentang mengenai bunyi
lavalnya kemudian ayat kedua Sekretaris, Wakil Sekretaris dsbnya diambil
sumpah sarna dengan di pasal-pasal sebelumnya tentang masalah sumpah
menyumpah ini.
KETUARAPAT:
Baikjadi itu catatan untuk Timmlls, terima kasih.
(RAPAT: SETUJU)
Selanjutnya DIM nomor 130, mengapa hilang 126 llangsung 130 ini
bagaimana ?,jadi 1261angsung 130.
F-KP (ABDULLAH ZAINIE, SH)
D.ia mengikuti yang lama, yang lama itu Pa sal 26 DIM nomor 130
hijau. Jadi yang seharusnya nomornya bllkan 130 sebab ada bebapa pasal
yang sudah hilang, ada beberapa point yang digeser tapi diambil dioper
130. Urutannya sudah betulJPenomorannya tildak betul.
KETUARAPAT:
Jadi pengambilan substansi atau materi muatan betul nomor urumya
tidak betul, jadi 126 langsung ke 130. Jadi saya bacakan pasalnya saja:
Pasal 26, dari F-KP minta dihapus, tidak kan, berarti dari F-PP Sekretaris,
Wakil Sekretaris di sini dari F-PP Sekretaris Pengganti sepertinya tidak ada.
758
Silakan dari F-PP.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Kami menyarankan Sekretaris Pengganti ini karena Pengganti itu hanya
dikenal di Panitera Pengganti tapi kalau misalnya mau dijadikan Sekretaris,
Wakil Sekretaris seorang atau lebih,jadi tidak perlu ada Sekretaris Pengganti
istilahnya seorang atau lebih Wakil Sekretaris.
Terima kasiih.
KETUAR.t\PAT:
Tapi ini sudah terJanjur dalam Pasal 24 itu sudah diputus, satu atau
dibantu oleh satu atau lebih Sekretaris Pellgganti. Barangkali tidak apa
apa, tidak keberatan Pak Zaino
F-PP (H- ZAIN BADJEBER)
Cuma antaJra Sekretaris dengan Waki) Sekretaris itu bagaimana
menggantinya pada Sekretaris atau mengganti pada Wakil Sekretaris. Kalau
sudah Panitera Pengganti itu memang kedudukannya sudah ada.
KETUA RAPAT :
Baik Pemerintah kami pt~rsilakan untuk menjelaskan apa redanden apa
tidak begitu ? atau confuses silakan.
PEMERINTAH :
Terima kasih Bapak Ketua.
Sebenamya mengcnai masalah Sekretaris di sini bahwasannya di
dalam melaksanakan tugas pelayanan dibidang administrasi penyelesaian-
759
sengketa pajak, Sekretaris dibantu oleh 1 atau lebih sekretaris Pengganti. Ini
diuraikan dalam Pasal24 ayat (2) yang sudah disepakati waktu Pansus.
Terima kasih Bapak Ketua.
KETUARAPAT:
Lalu tugasnya Wakil Sekretaris apa pak ?
PEMERINTAH (ABRONI NASUTION)
Tugas dari \Vakil Sekretaris kemarin sudah disinggung bahwa itu dia
membantu sekretaris dan perlunya wakil sekretaris yang kita sepakati
bersama ada lebih dari satu itu karena pembidangannya. Kemarin itu
misalnya pajak ada wakil sekretaris yang membidangi pajak, bea cukai
ada wakil sekretaris yang membidangi bea cukai dan demikian juga pajak
daerah.
Demikian terima kasih.
KETUARAPAT:
Saya kira tidak ada salahnya kalau itu dicantumkan dalam Penjelasan
sehingga nanti pengaturan lebih lanjut jelas begitu tidak terjadi duplikasi
atau over lapping. Pokoknya ada penjelasan mengenai Wakil Sekretaris apa
bidang tugasnya, dan sekretaris pengganti itu apa bidang tugasnya.
INTERUPSI F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Kemungkinan ini Pak untuk masalah pelayanan umum mengenai surat
menyurat itu tugas sekretaris dan wakil sekretaris sedangkan pelayanan
terhadap masalah persidangan atau penyelesaian sengketanya nanti ini
kelihatannya sekretaris dan sekretaris pengganti tugasnya mungkin itu, pak
maksudnya itu.
760
Demikian Pak.
KETUA RAPAT :
Silakan Paik Djupri terima kasih F-ABRI.
F-PDI
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Istilah Sere,ktaris Pengganti itu memang dianalogkan dengan Panitera
Pengganti dan sekarang d iganti Sekretaris dan memang mereka itu melayani
proses persidangan di BPSP. Jadi mereka ikut sidang sebagai Panitera dan
sekarang sebagai Sekretaris di sana. Jadi kedudukannya memang berbeda
ada pembagian antara Sekretaris yang bertugas di peradilan, sekretais yang
melayani administrasi umum dan kepegawai itu sendiri.
Jadi saya kira memang ini sudah betuI, Sekretaris, WakiJ Sekretaris dan
Sekretaris Pengganti mungkin Sekretaris Pengganti diangkat banyak untuk
melayani proses di BPSP nya itu seperti halnya di dunia peradiJan.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Baik saya kira secara tetap mahan Pemerintah menyiapkan
Penjelasannya untuk itll supaya tidak terjadi kebingunan atau kerancuan di
dalam pelaksanaan tugas.
(RAPAT : SETUJU)
Terima kasih.
Selanjutnya DIM nomoI' 132 dengan materi muatan J 33 itll juga masalah
Kesekretariatan dengan Sekretaris. Dari F-PDI Sekretariatan,jadi ada 3.
761
Pemerintah mengajukan Kesekretarialtan, F-KP Sekretariat kemudian dari
F-PDI Sekretariatan tidak pakai ke. Ini Timmus, ya.
(RAPAT: SETUJU)
INTERUPSI F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
ftu di Pasal26 tadi mungkin ada perlu diketok lagi untuk ayat (2)-nya, pak
karena ayat (2)-nya adalah syaratsyarat sedang ayat (l)-nya sebagaimana
di DIM 131, Pak.
KETUARAPAT:
Terima kasih. Jadi ayat (2) tadi itu yang dikemukakan Pemerintah
berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian
dibidang perpajakan. Sepakat untuk dijelaskan di dalam Penjelasannya,
sarjana lain itu adalah sarjana yang gini, gini, gini termasuk yang menguasai
hukum apa dan sebagainya, tadi sudah disepakati begitu.
Jadi berarti Pasal 26 dengan pemasukkan persyaratan tambahan,
sayaratsayarat formalnya itu sudah karena dia Pegawai Negeri dilingkungan
Departemen Keuariyan maka Pasal26 menjadi 2 ayat, ayat (1) dan ayat (2).
(RAPAT: SETUJU)
Terima kasih, Pak.
Selanjutnya DIM nomor 131.Pasal 28 muatannya itu tata kerja, saya
kira ini sarna ini Timmus, Kesekretariatan saya kira Timus.
(R..<\PAT: SETUJU)
Kemudian DIM nomor 136.
762
INTERUPSI F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
DIM nomor 133 belum pak.
KETUA RAPAT :
Sudah Pak, Kesekretariatan itu di Timmuskan.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Itu Keputusan Presiden, Pak. F-ABRI itu mengusulkan Keputusan Menteri, pak sehingga lebih mudah.
KETUA RAPAT :
Tugas dan serta tanggung jawab dan susunan Organisasi Kesekretariatan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Dari F-PP juga Menteri, dari F-PDI Presiden, F-KP Presiden, F-ABRI Menteri.
F-ABRI (DRS. SUPRlADI) :
Menteri, pak di lihat di. DIM nomor 163 lama, yaitu Menteri.
KETUA RAPAT :
Kami silakan Pemerintah mengapa berubah?
PEMERINTAH :
Terima kasih Bapak Ketua.
Mengenai masalah Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Kesekretariatan BPSP ditetapkan lebih lanjut dengan. Keputusan
763
Presiden. Adapun alasannya di sini karena pembentukan organisasi dalam Pemerintahan itu biasanya dengan Keppres. Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Coba di dalam Draft RUU lama itu Menteri, Keppres. Jadi F-ABRI saya
kira Pemerintah mengenai ini tetap dengan Keputusan Presiden karena itu
kelaziman setiap pembentukan organisasi bam di Pemerintahan karena ada konsekuensinya mengenai anggaran dsbnya itu hams dengan Keputusan Presiden.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Kami hanya masalah Kesekretariatan Pak atau mengenai Sekretaris bukan badannya, Pak. Karena kalau badannya itu dan ini hanya tata kerja Pak, tata kerja dan susunan organisasi. Sedar.g itu sudah dimasukkan di dalam badannya itu sendiri. Kalau badannya betul, pak tapi ini dibawahnya lagi sudah masuk ke bagian-bagiannya begitu.
Demikian pak.
KETUA RAPAT :
Silakan dari F-PP.
F -PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Saya kira yang diatur dengan Keppres itu organisasi Departemen.
Apakah bag ian dari pada Departemen masih memerlukan Keppres, yang saya tahu kalau organisasi yang tingkat Departemen.
KETUA RAPAT :
Ini mungkin berkaitan dengan eselonering nantinya. Jadi ada
Ese/ol1ering yang cukup dengan Keputusan Menteri biasanya kalau Eselon
764
nya, perangkamya lalu sampai dengan perangkat Eselon II nya itu memang
dengan Keputusan Presiden tapi kalau sudah Eselon III kebawah itu
biasanya Keputusan Menteri kalau tidak salah begitu ? Sejauh yang saya
ingat pada waktu saya masih diseberang sana dulu.
Silakan F-KP ..
F-KP (DRS. SIMON PATRICE MORIN):
Pak Ketua, saya pikir mengenai pertimbangan Keputusan Presiden
ini barangkali juga karena lembaga ini mempunyai suatu kedudukan yang
khusus. Memang waktu konsep yang lama memang karena di sini ada
suatu lembaga yang kita bentuk supaya tidak memberi kesan lembaga ini
merupakan perpanjangan tangan dari Departe:men Keuangan kalau diatur
dengan Keputusan Menteri. Pada hal ini lembaga yang mempunyai suatu
kedudukan khusus sehingga dengan diatur dengan Keppres maka statusnya iitu
tidak merupakan underbow dari Departemen keuangan begitu. Teril11a kasih.
KETUARAIJAT:
Baik barangkali ada baiknya kalau dik(:mukakan oleh Pel11erintah
apakah dikandung l11aksud Sekretaris dengan perangkat Kesekretariatannya
itu secara strukturalnya itu diesel:on berapa ?, Eselon II apa bagail11ana.
Kalau Eselon II dtmgan sendirinya l11emang dengan Keppres.
Silakan Pemerintah.
PEMERINTAH :
Terima kasih Bapak Ketua.
Sel.ama ini l11emang Sekretaris Eselon H.
Terima kasih.
765
KETUA RAPAT :
Sekretaris yang ada di MPP, yaitu di Eselon Ilkan begitu, jadi analog
dengan itu barangkali. Saya kira setuju ?
(RAPAT: SETUJU)
Terima kasih.
Selanjutnya DIM nomor 135 sudah Timus tadi, DIM nomor 136 itu
mengenai tata laksana dsbnya saya kira juga Timus dan itu tidak hitam.
DIM nomor 137 itu penyesuaian saja, yaitu dari Badan Peradilan Pajak
menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
(RAPAT : SETUJU)
KETUARAPAT:
Kemudian DIM nomor 139 (sembilan) itu dari F-PP
F-PP (H. ZAIN BADJEBER, SII)
Bapak Ketua;
138 itu, kami usulkan hanya sampai kepada sengketa pajak, tidak
lazim untuk menunjuk Pasal I karena Pasal 1 itu mengacunya ke belakang, bukan yang belakang mengacu ke depan. Jadi cukup disebut, dan memutus
sengketa pajak (titik), sengketa pajak itu melihat kesana ke Pasall angka 6, kita menyusun Pasal 1 itu kan berdasarkan Pasal-pasal dibelakangnya.
KETUA RAPAT :
Sayang didalam DIM nya ini kosong,jadi Badan Penyelesaian Sengketa
766
Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa
pajak (titik), Saya kira bisa disepakati?
F-KP (DJIMANTO) :
Bapak Ketua;
Karena ini dibikin Risalah, saya mengoreksi ini usul F-KP Pasal
angka 4 ini sebetulnya Pasal 1 angka 6. Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Disini memang didalam DIM nya dimaksud dalam Pasal 1 angka 6
yang diajukan kepadanya. Dari F-PP mengusulkan hanya sampai pajak saja
sebagaimana itu dihapus.
Apakah setuju? setuju.
(RAPAT: SETUJU)
Terima kasih.
DIM nomor 139 itu ada usul dari F-PP kalau tidak salah 2 pasa! itu
digabungkan menjadi satu pasa! yang berisikan 2 ayat yaitu Pasa! 29
dengan Pasal30 itu disatukan, sehingga menjadi Pasa129 ayat (1) dan ayat (2),
substansi tidak berubah.
Silakan dari F-PP.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER, SH)
Saya kira ini, satu mengenai sistimatikanya saja bahwa keterkaitan
kedua pasal itu sehingga untuk Pasal 34 lama, sulitnya ini kami mengacu
kepada DIM lama"
767
KETUA RAPAT :
Pasal 34 itu didalam DIM yang disesuaikan menjadi Pasai 29, Pasal35
itu menjadi Pasal 30.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER, SH) :
Saya kira ini hanya sinkronisasi.
KETUA RAPAT :
Saya kira tetap posisinya tidak usah dipecah menjadi 2 ayat, sedangkan
pasalnya tetap. Jadi Pasal 29 seperti tadi disarankan sampai dengan pajak
saja, kemudian Pasal 30 itu penyesuaian Badan Peradilan Pajak menjadi
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, dari F-PDI tata letak.
Jadi DIM nomor 141 Pasal3 0 oke sesuai dengan penyesuaian, apakah
setuju? setuju.
(RAPAT : SETUJU)
DIM nomoI' 142 Pasal 31, penyesuaian juga termasuk dari F-PP itu
kata-kata dibidang draft yang lama sehingga bunyinya draft bam adalah
seperti yang merah ini : Untuk keperluan penyelesaian sengketa pajak
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak
ketiga termasuk Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Jadi saya kira ini konkordan dengan waktUl Surat Paksa dulu, sudahjelas
disebutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
kalau Bank berarti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992.
Silakan, dari Fraksi ABRI.
768
F-ABRI (DRS. SUPRIADI):
Untuk Fraksi ABRI yaitu menghilangkan termasuk Bank, jadi disini
dimasukkan pihak ketiga itu jelas juga termasuk Bank nantinya. Jadi tidak
perlu harus termasuk Bank, nanti ada lagi termasuk ini, termasuk ini. Jadi
untuk itu, pihak ketiga sesuai dengan peraturan dan sebagainya.
Mengenai masalah termasuk Bank dan sebagainya perlu di Penjelasan,
Pak, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Silakan kepada Pemerintah, substansi tetap cuma kata-kata "termasuk
Bank" dihilangkan, dimasukkan dalam Penjdasan.
PEMERINTAH:
Terima kasih Bapak Ketua;
Disini mengenai kaitannya dengan pihak ketiga termasuk Bank, disini
perlu diberikan penjelasan sebagai berikut : bahwasanya pad a kaitannya
dengan masalah penyelesaian sengketa pajak ini, BPSP pada dasarnya dapat
meminta keterangan dari berbagai pihak, ini konsisten dengan Pasal35 KUP
dimana dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangal1
perpajakan dapat dimintakan keterangan dari berbagai pihak. Khusus
disini dicantumkan mengenai "termasuk Bank" karena sebenarnya nanti
didalam penjelasannya akan menyangkut bahwasanya untuk Bank kita akan
mereference kepada kerahasiaan Bank yang dimaksud dalam UU Nomor 7
tahun 1992. Jadi ini memang perlu dicantumkan demikian, terima kasih
Bapak Ketua.
KETUA RAPAT :
Silakan kepada Fraksi ABRI.
769
F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Menurut hemat kami rasanya tidak perlu karena pihak ketiga ini termasuk Bank nantinya, dalam Penjelasan saja Pak, karena nanti ada satu badan atau hal yang lain yang juga ada Undang-undangnya nanti termasuk Bank (koma) termasuk ini dan sebagainya,jadi tidak perlu ada pengecualianhya. Hanya nanti di Penjelasan perlu pihak ketiga ini antara lain Bank, jadi berdasarkan ketentuan ini. Karena Bank ini juga pihak ketiga, apakah Bank ini pihak keempat, silakan saja.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Baik, saya kira ini substansi tidak berobah hanya didalam Batang Tubuh itu sampai dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam Penjelasan disebutkan yang dimaksudkan pihak ketiga antara lain Bank, begitu. Saya kira substansi tidak berobah, apakah bisa disetujui.? setuju.
PEMERINTAH :
Terima kasih Bapak Ketua;
Nanti kami akan berikan di Penjelasan.
KETUARAPAT:
Jadi kata-kata "termasuk Bank" itu dihapuskan, masuk dalam "Penjelasan".
INTERUPSI F-KP (NY. HARTINI MOCHTAR KASRAN, SH) :
Bapak Ketua;
Susunan kalimatnya kurang baik,jadi barangkali lebih baik di Timus kan.
770
KETUARAPAT:
Baik, jadi "termasuk Bank" itu dihapuskan, akan ada Penjelasan,
sedangkan kalimatnya perlu dikaji lagi oleh Timus. Silakan Bapak
Suwardi.
F-PDI (DRS. IGNATIUS SUWARDI) :
Saya setuju, sebetulnya kalau dimasukkan didepan dipasal sehingga
disana penjelasan dengan mengacll pada ketentuan perundang-llndangan
yang berlaku, itu bisa. Juga bisa dimasukkan di Penjelasan tetapijuga untuk
Bank masih ditambahi kalimat lainnya. untuk menggambarkan bahwa
lIntllk Bank itu mengacll kepada perundang-undangan yang berlaku.
Terima kasih Bapak Ketua.
KETUA RAPAT :
Terima kasih, barangkali di konkonrdankan dengan Penjelasan pada
waktu Penagihan dengan Surat Paksa, itu sudah ada saya kira, pada waktu
itu sudah disepakati penjelasannya cukup komprehensip pada waktu itu,
terima kasih.
DIM nomor 143, dengan demikian kata-kata "termasuk Bank" itu
dikelliarkan dari Batang Tubllh diberikan penjelasan secara komprehensif
dengan mengacu pada Penjelasan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa,
dan formulasi kalimatnya perlu dikaji lagi oleh Tim Perumus.
(RAPAT: SETUJU)
DIMnomor 145, ituBabtentangHukumAcara, dari F-KPmenyarankan
Hukumnya itu dihilangkan tinggal cara saja. Silakan dari F-KP.
771
F-KP (DJIMANTO) :
Terima kasih Bapak Ketua;
F-KP merasa bahwa tetap acara saja karena BPSP ini sudah lepas dari
Undang-undang Nomor 14 Talmn 1970, keatasnya lagi tidak dibawah Pasal24
dan Pasa! 25 UUD 1945. Jadi ini dilllar sistim, sebaiknya ini bukan Hukum
Acara tetapi Acaranya saja.
Demikian Bapak Ketua, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Baik, kami ingin meminta tanggapan dari Fraksi-fraksi; Silakan
dari F-PDr .
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Salldara Pimpinan;
Dalam draft Bab IV tentang Hukum Acara ini, kita melihat memang
itu mengambil acuan dari Undang-undang yang lain, dan isi daripada RUU
yang diajukan oleh Pemerintah ini. adalah rumusan dari Hukum Acara
Perdata yang nantinya akan digunakan oleh BPSP dalam rangka menangani
kasus-kaslls menyelesaikan perkaranya, sehingga memang ini Hukum
Acara dan oleh karena itu judul Hukum Acara itu sudah tepat. Kalau Acara
saja itu namanya peraturan, jadi saya. kira lehih tepat Hukum Acara.
Demikian, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih dari F-PDI;. Kami persilakan dari F-PP.
772
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Saya kira ini cara berproses, apakah kalau kita mau menghindari itu
dengan tata cara penyelesaian sengketa tetapi kalau Hukum Acara saya kira
tidak identik selalu harus peradilan sepanjang kita tidak menyebut Hakim
atau apa. Bahwa yang kita susun sekarang inijuga hukum, undang-undang ini juga hukum. Jadi saya kira tinggal masalah selera, saya tidak melihat
substansi disini.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih;
Saya persilakan kepada Fraksi ABRI
F-ABRI (DRS. SUPRlADI) :
Memang Pak, kalau soal hukllm dan sebagainya tadi yang menyangkut
antara Acara atau HlIkum Acara, sebenarnya tidak ada bedanya Pak. Memang nanti orang mengatakan kalau Acara dikiranya Acara yang
lain, Acara Perkawinan atau Acara yang Iainnya. Jadi apakah sebetulnya
ma.il disebutkan Acara Penyelesaian Sengketa Pajak atau Hukum Acara
itu bagaimana baiknya, dan memang yang tepat itu Hukum Acara karena peraturan-peraturan yang ada disini itu hukum atau tata caranya Pak.
Demikian, terima kasih.
KETUARAPAT:
Terima kasih;
Kami persilakan dari Pemerintah dengan hormat.
773
PEMERINTAH :
Terima kasih Bapak Ketua;
Sebenarnya mengenai apa yang akan kami jelaskan sudah banyak
dicover oleh uraian-uraian dari Fraksi, jadi pada dasarnya tidak berlebihan
apabila kami berpendirian atau dalam hal ini mengusulkan judul tetap
dengan Hukum Acara.
Terima kasih, Bapak Ketua.
KETUA RAPAT :
Terima kasih;
Saya kembalikan kepada pengusul, silakan.
F'-KP (HISOM PRASETYO, SH)
Bapak dan Ibu yang saya hormati;
Jadi memang F-KP mengusulkan untuk membuang kata Hukum, jadi
Acara saja, itu dengan maksud supaya tidak nyerempet, kita sadar betul
bahwa yang dirumuskan didalam Bab ini adalah mengenai Hukum Acara.
Tetapi memang sulit ini untuk menyerempet dan tidak menyerempet,
contoh misalnya dalam hai pembuktian itu persis diambil seperti di TUN,
yang nanti kita akan sampai disitu.
Tetapi kemudian kami cari-cari disitu, kita juga tidalk konsckuen Pak,
jadi didalam Uedang-undang itll ada yang mengatakan Hukum Acara,
ada yang mengatakan acara bagi. Pada umumnya Undang-undang yang
bemaung dibawah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tetapi yang
foukan Peradilan. Khusus, itu memakai kata Hukum Acara.Tetapi di
774
Undang-undang Pengadilan Anak itu hanya mengatakan Acara, saya lupa
ada lagi Undang-undang yang mengatakan Acara bagi, begitu. Jadi
memang substantif tidak ada masalah .. kita cuma mau semangat jangan
nyerempet itu tetap nyerempet.
KETUA RAPAT :
Baik, terima kasih;
Nyerempemya itu jangan sampai penyok saja Pak itu tidak apa-apa,
scbab juga kita JPakai kata saksi, kata pembuktian, kata kuasa hukum, itu
juga terminologi-tcnninologii dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.
Silakan, dari F-KP barangkali tidak keberatan.
F-KP (mNU SALEH) :
Bapak Ketua yang terhormat;
Dalam buku KUP ini Pasal17 ayat (6) ini menyebutkan sebagai bcrikut;
Susunan Kekuasaan dan Acara Badan Peradilan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-undang. Disini menyebut
Acara Badan Pcradilan Pajak, tidak ada hukumnya disini. Jadi kaliau
disini acara barangkali juga bisa atau dilengkapi Acara Badan atau Acara
Penyelesaian Sengketa Pajak, dilengkapi seperti itu. Jadi tidak menyebut
Hukum, sehingga tidak nyercmpet, ini mcmang acara pcnyclesaian
sengketa pajak.
Dengan demiikian akan Icbih jelas, tidak menyebut hukum tetapiini
memang Bab mengenai Acara Penyelesaian mengenai Sengketa Pajak.
Dengan demikian, barangkali bisa merupakan jalan keluar daripada
masalah ini.
Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih.
775
KETUA RAPAT :
Silakan Bapak Zaino
F-PP (H. ZAIN BADJEBER, SH) :
Kalau hanya itu yang dijadikan acuanjuga kita dapat melihat Undang
undang Kekuasaan Kehakiman disana juga disebut Hukum Acara, acara
diatur dengan Undang-l.mdang, tetapi pengertiannya itu Hukum Acara.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Saya persilakan F-PDI.
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Kalaudilihat dari seluruh materinya itll, itll memang merllpakan.
kesatuan, kesatuan itu kesatuan hukum, isinya acara beracara, itu memang
Hukum Acara itu, kesatuan ini kita namakan apa, memang hukum itu
sebetulnya, yang kita bahas sekarang ini adalah hukum, jadi memang
Hukum Acara namanya.
Nanti kita teruskan saja di Timus, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Silakan BapakAbdullah Zainie, SH
F-KP (II. ABDULLAH ZAINIE) :
Terima kasih Bapak Pimpinan;
776
Kami menghapus perkataan hukum itu sebenarnya dengan pertimbangan
juga, walaupun secara satu kesatuan yang dikatakan oleh F-PDI tadi isinya
memang merupakan satu hukum acara, tetapi ini dibedakan yang kuasa
hukum, kuasa hukum tidak bisa dipisah-pisah karena sudah terminologi
yang pas. Jadi memang ada perbedaan antara hukum yang ada pada Hukum
Acara dengan hukum yang ada pada kuasa, kuasa hukum, itu tidak bisa
disamakan.
Untuk menghilangkan kerancuan barangkali, kalau kita memang betul
betul tidak mau nyerempet dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun
1970, kita bisa lengkapi disini, kita akan membaca judul ini sekaligus
kita memahami seperti dikatakan Pak Pudji tadi mungkin disini kita bisa
lengkapi dengan acara penyelesaian sengketa pajak. Jadi itu sudah tidak ada
interpretasi lagi, sifamya sudah tidak membuka interpretasi yang lain-lain.
Jadi kalau bisa itu judulnya dirubah menjadi Acara Penyelesaian
Sengketa Pajak.
Saya kira demikian, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Baik, jadi dari F-KP mengajukan penyempumaan dari sarannya yaitu
setelah mendengar pandangan-pandangan Fraksi dan Pemerintah, judulnya
menjadi Acara Penyelesaian Sengketa Pajak.
Silakan F-PDI.
F-PDI...
F-PDI (DJUPRI, 8H) :
Nanti diteruskan saja, kami belum setuju dengan istilah Acara saja
karena itu tidak tepat. Semua Undang-undang ini pakai Hukum Acara
777
dalam proses mengenai peradilan, meski namanya Badan Penyelesaian
Pajak, jadi bukan hanya acara memang, namanya kesatuan itu namanya
Hukum Acara itu, prosesnya menjadi acara.
Demikian, terima kasih,
KETUA RAPAT :
Fraksi ABRI, silakan.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI)
Monggo saja Pak.
Jadi Timus saja Pak, karena ini sebetulnya itu substansinya itu sudah
tidak ada masalah.
KETUARAPAT:
Baik, setuju di Timus kan?
(RAPAT : SETUJU)
Terima kasih.
DIM Nomor 148 tidak ada masalah;
DIM Nomor 157 tidak ada masalah;
DIM nomor 148 tidak ada masalah, kecuali dari F-PDI itu dalam DIM lama masih bertahan atau tidak itu. bIM lama dari F-PDI itu ada 2 Pasal
baru tetapi rumusannyatida~ kctc.mu.
Ada, silakan.
Pasal32 sekarang, dulu berarti Pasal37, draft lama Pasal37.
778:
F-PDI (DJUPRJ, SH) :
Karena ini dulu berkaitan dengan masalah acuan yang menuju kepada Badan Peradilan, sekarang ini hanya pertanyaan Pak. Apakah disamping Hukum Acara yang sekarang termuat didalam RUU itu yang sekarang sedang kita bahas, masih akan diperlakukan hukum acara yang lain dimana materinya belum ada disini, karena memang secara khusus diatur yang diberlakukan yang ini. Tetapi disamping yang ini Hukum Acara yang umum' itu apakah masih diperlakukan atau tidak, pertanyaan kami hanya itu saja.
KETUA RAPAT :
Pertanyaan kami teruskan kepada Pemerintah, silakan.
PEMERINTAH :
Terima kasih Bapak Ketua; Tidak ada Pak, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Jadi yang digunakan Hukum Acara ini saja;
Baik, terima kasih dengan demikian DIM nomor 149 oke;
(RAPAT: SETUJU)
DIM nomor 150, itu ada .... ?
INTERUPSI F-ABRI (DRS. SUPRIADI):
Pak; DIM nom or 149 Pak;
Fraksi ABRI itu ada DIM nya yaitu ingin menanyakan maksud dari pada beberapa orang. Kami menggantikan satuatau lebih, hanya redaksional karena mengenai Ketua dan Wakil Ketua itu satu ataulebih.
Demikian, Bapak Ketua.
779
KETUA RAPAT :
Saya kira ini di Timus kan untuk disinkronkan dengan penggunaan istilah yang lain. Baik, jadi kami ralat butir 14 9 yaitu Pasal 32 ayat (I)
ada terminologi beberapa orang akan disinkronkan dengan penggunaan
istilah dalam pasal-pasal Iainnya, ini di Timus kan, substansi tetap tidak
ada masalah.
DIM nomor 150 itu dari F-PP ada usul disamping kuasa hukum. yang
memiliki ijin Pengacara, maka dapat diangkat untuk menjadi kuasa hukum dengan memenuhi syaratsyarat sebagai berikut. Jadi ada penambahan
begitu, silakan dari F-PP.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Kami melihat konsep awal dalam RUU ini seolah-olah untuk menangani perkara atau sengketa perpajakan ini hanya akan ada kuasa hukum
yang dengan syaratsyarat ini yang boleh mendampingi, sehingga tidak memberikan peluang kepada Pengacara yang sudah ada, padahal didalam
Peradilan Agama yang mempunai spesifik demikian rupa juga Pengacara
umum itu tidak dihalang-halangi.
Jadi tidak sampai ada Pengacara khusus di Peradilan Agama, tetap
Pengacara yang sl1dah ada itu yang dipergunakan.
Oleh karena itu kami mengusuikan kalau memang mau menggunakan Pengacara khusus tetap dibl1ka juga untuk Pengacara yang l1ml1m, yang mereka bisa ke Peradilan Agama, Peradilan Umum. Peradilan TUN,
dan dill1ar peradilan pun mereka juga diberi kuasa oleh orang-orang ke
Pemernntah dan sebagainya. Adapl1n misalnya pengetahuan perpajakan, say a kira seorang Pengacara kalau dia mau kerja dia mesti belajar, kalal1
tidak orang tidak akan memakai dia.
780
Kemudianjuga nantinya pekerjaan Badan ini hanya mengurns Penasehat
Hukum yang mau diangkat karena Indonesia akan dilayani oleh berapa
banyak Pengacara yang akan diangkat. Ini yang kami persoalkan disini
jangan sampai akhimya orang harns berperkara hanya mencari Pengacara
yang diangkat dan itu sulit di Irian Jaya maupun sulit di Maluku, yang ada
hanya Pengacara Umum. Ini yang kami mintakan disini bahwa substansinya
jangan menutup Pengacarayang umum sebab PeradiianAgamajugadalam
rangka memberikan pelayanan kepada pencarian keadilan tidak menutup
pintu buat Pengacara-pengacara tersebut, padahal Pengadilan Agama itu
punya yang khasjuga, ini DIM Nomor 150.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Baik, terima kasih;
Saya persilakan kepada Pemerintah apakah yang dimaksudkan itu
Pengacara Umum yang sudah mendapatkan ijin dan kalau tidak salah
itu berada dibawah Departemen Kehakiman, itu terll1asuk ataukah hanya
khusus saja, dan kalau khusus itu siapa yang ll1engangkat Kehakill1an
ij innya dan sebagainya.
Silakan Pemerintah.
PEMERINTAH:
Terima kasih Bapak Ketua;
Mengenai Pasal 37 ayat (I) yang menyangkut masalah yang ada
kaitannya dengan Pengacara, disini perlu dUelaskan bahwasanya memang
didalam perumusannya tidak setiap Pengacara dalam kaitannya dengan
fungsinya sebagai Pengacara dapat diberikan kuasa hukum, memang
781
demikian karena yang menjadi syarat utama adalah yang bersangkutan
harus mengetahui peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi memang
disini tidak setiap Pengacara, terima kasih Bapak Ketua.
KETUA RAPAT :
Tetapi tidak berarti Pengacara yang Umum itu tertutup untukjadi Kuasa
Hukum.
I'EMERINTAH :
Tidak tertutup, Pak.
KETUARAPAT:
Jadi Pengacara Umum yang mendapat IJ1I1 itu tetap terbuka untuk
menjadi kuasa hukum dalam konteks badan ini. Silakan F-PP.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Apa tidak diangkat kembali setelah memenuhi syarat khusus ini,
artinya diangkat oleh Kepala Badan. Sebab mereka yang berperkara di
Peradilan Agama tidak diangkat oleh Departemsn Agama, tetap diangkat
oleh Departemen Kehakiman, tapi mereka berpraktek di Peradilan Agama
yang dibawa Menteri Agama. Kalau mereka harus lagi dianggap belajar
untuk diuji, saya khawatir nanti pekerjaan BPSP ini bukan lagi sengketa
pajak tapi mengurus orang jadi pengacara.
Terima kasih.
KE,TUA RAPAT :
Kami persilakan dari F-PDI.
782
F-PDI (DJUPRI, SH).:
Terima kasih Saudara Pimpinan.
Memang mengenai pengacara itu ada tiga kelompok, ini kami katakan
pengacara umum yaitu :
Pel1ama, yang disebut advokat. Advokat itu tennasuk menjadi
pengacara, itll yang memperoleh sesuai dari Menteri Kehakiman.
Kedua, pcngacara prakt,ek, itu memperoleh dari pengadilan tinggi, dia
harus Sarjana Hukum.
Ketiga, dullU disebut vocul, insidentil dengan izin Ketua Pengadilan
Negeri.
Saya kira usulan dari rekan F-PP tadi ini diajukan izin dari Ketua BPSP
itu bisa, memang Ketua BPSP bisa menyarankan untuk yang izin itu harus menguasai hukum pajak termasuk soal perpajakan.
Jadi secara khusus memang bisa mel1lentukan, tapi tidak berarti pengacara umum itu tidak bolell praktek. Pengacara yang diangkat oleb Pemerintah itu (Departemen Kehakiman) , itu berlaku untuk semua kasus,
dianggap dia mengetahui dan dia berhak untuk itu.
Oleh karena itu kalau di BPSP itu akan ada secara khusus, saya kira bukan masalah. 1tu pun untuk pengacara yang belum mempunyai izin
kemudian secara khusus dikeluarkan oleh Ketua BPSP, saya kira itu ... diperbolehkan, dan memang seharusnya begitu untuk yang memperoleh
izin dari Pemerintah.
Demikian Saudara Pimpinan, terima kasih.
783
KETUA RAPAT :
Baik, terima kasih.
Kami persilakan dari F-KP.
F-KP (HISOM PRASETYO, SH) :
Terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya. Bapak-bapak dan Ibu-ibu
sekalian yang terhormat.
F-KP ingin mendapat kejeitlsan, kuasa hukum ini profesi atau sekedar
pekerjaan sekali-kali (insidentil). Karena ayat (I) nya itu kan kuasa.
hukumnya hurufnya kecil, jadi kalau dengan huruf kecil kelihatannya
bukan nama diri, jadi bukan profesi begitu.
Tapi kemudian kalau kita melihat di ayat (2) nya di DIM nomor 150 itu
kan ada persyaratan yang kualitatif, yaitu 2 b mempunyai keahlian di bidang
perpajakan. Karena ada syarat kualitatif ini kemudian timlbul pertanyaan,
siapa yang mengizinkan lantas kapan diujinya. Kalau ini dia bukan profesi
tapi sambilan saja, apa tiap-tiap kali mall mewakili itu harus diuji dulu,
"Saudara mengerti tentang perpajakan atau tidak".
Jadi kalau melihat dari persyaratan itu nampaknya memang ini profesi,
jadi sesuatu yang pertu disahkan dulu oleh lPemerintah, oleh badan int
paling tidak.
Kemudian F-KP ini menghubungkan dengan ayat (3) nya yang ada di
DIM nomor 153, itu kan masih ada syarat lainnya yang ditetapkan oleh
Ketua. Jadi ini bisa kualitatif, tidak kualitatif.
Jadi kalau melihat int F-KP itu menafsirkan cendenmg bahwa ini
memang perlu diadakan pengesahan dulu sebelum dia berpraktek sebagai
784
kuasa hukum d1isitu. Ini diperkuat lagi pada DIM nomor 154 ayat (3) nya
yang kekecualian, bahwa dalam hal yang mewakili atau mendampingi itu,
itu keluarga. Disini tidak disebut sebagai kuasa hukum dia, itu dengan
syaramya lalu tidak perlu seperti diatas itu.
Jadi ini pertallla-tama menanyakan, apakah ini profesi atau bulkan dan
syarat kualitatif itu siapa yang menentukan dan kapan begitu.
Terillla kasih.
KETUA RAPAT :
Baik, sekaligus saja kami persilakan dari F-PDI.
F-PDI (DRS. IGNATIUS SUWARDI) :
Untuk melengkapi sekaligus untuk peRtimbangan didalam praktkek
atau didalam pclaksanaan sekarang bagaimana di MPP, karena ini diantara
badan peradilan dengan MPP sehingga kalau kita mau tingkatkan kita ingin
tahu dulu yang teljadi atau pelaksanaan yang sckarang di MPP, sehingga
kita bisa Illcmbandingkan, perlu ditingkatkan, apakah 5ama, atau syarat
kualitatifharus ada persyaratan.
Sekian, dan terima kasih Pak Ketua.
KETUA RAPAT :
Baik, kami persilakan dari F-ABRI.
F-ABRI (H .. OENG RUMADJI, SH) :
Begini Pak Ketua, F-ABRI memang pada DIM lama banyak
permasalahan mcngenai masalah persyaratan ini Pak Ketua.
785
Jadi kami tidak tahu dalam praktek sekarang ini bagaimana, apakah
memang didalam persidangan nanti pengacara itu hanya seseorang warga
negara Indonesia saja. Mungkinkah didalam praktek nanti akan ada warga
negara Asing yang mendampingi perusahaan yang ada disini nanti untuk
duduk didalam kuasa hukum, dan itu memungkinkan apa tidak itu Pak. ltu
yang pertama.
Kedua, kita berbicara mengenai masalah keahlian di bidang perpajakan.
Sebenarnya bagi F-ABRI dari awal sudah berbuih-buih untuk meyakinkan
ini Pak, memang kalau kita ingin memberikan suatu kekhasan daripada
BPSP ini, F-ABRI bahkan mau apa kita hams ragu-ragu, mengapa kita
ragu-ragu, beri saja secara kekhasan didalam persyaratan ini, umpamanya
begitu.
Tentu dengan suatu keterkecualian bahwa advokat itu yang disebut
Pak Djupri tadi ya diberikan, karena itu Menteri Kehakiman memberikan
kekuasaan seorang kuasa itu untuk bersidang dimanapun, dan kami kira
mereka akan tabu dirilah; kalau tidak tahu soal perpajakan, masa dia mau
jadi kuasa di bidang perpajakan, itu kan kreditivitas yang bersangkutan
akan turun nanti. Tapi bahwa BPSP itu mempunyai suaJtu kewenangan
untuk ditentukan didalam suatu persidangan perpajakan, saya kira perlu
kita diperhitungkan. Scbab ini kan kita butuhkan suatu penyelesaian
dengan segera, kalau memberi pelajaran pada kuasa hukum hanya untuk
perpajakan tidak tahu, kan nanti tam bah tidak karu-karuan nantinya.
Saya kira tidak ada masalah mengenai persyaratan ini Pak, hanya perlu
lIntuk kita kaj i mengenai masalah persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh
Ketua BPSP ini yang perlu kita kaji, slUlit untuk dibayangkan, apa kira-kira
persyaratan lainnya ini.
[ni yang periu untuk kita lebih terbuka, mengapa kok ada persyaratan
ini [ebih terbuka, supaya yang akan duduk disanapun tidak sematamata
786
berpikir ini, tahu-tahu muncul yang satu ini bisa masuk, yang satu ini tidak
bisa karena memang persyaratan itu relatif sekali.
Saya kira demikian Pak Ketua, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Sebentar Pak Djupri, dari F-ABRI ada tambahan. SHakan F-ABRI.
F-ABRI (DRS- SUPRlADl) :
Yang kami maksudkan khususnya mengenai masalah warga negara
Pak Ketua. Kita ini sudah dalam era globalisasi, dimana profesi ini sudah
mendunia Pak Ketua.
Apakah dengan kata "warga negara Indonesia" ini nanti akan menutup
Pak Ketua, sedangkan kita lihat sendiri misalnya kasus-kasus warga negara
kita yang di luar negeri, itu pengacara kita jni bisa membantu mereka
di luar negeri Pak Ketua, demikian juga nanti warga negara Asing yang
melaksanakan usahanya disini, kemungkinan akan juga membawa suatu
pengacara dari negara tersebut Pak Ketua.
Jadi profesi pengacara ini sudah mendunia juga Pak Ketua, jadi jlli
perlu diperhatikan dan diwaspadai sehingga nanti mungkin akan menjadi
hambatan-hambatan dalam hubungan imemasional Pak Ketua.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih. Kami persilakan dad F-PDI.
787
F-PDI (DJUPRI, SH):
Pertama kami ingin menegaskan kembali, memang pengacarapengacara yang dikeluarkan dengan izin dari Pemerintah, baik itu advokat maupun pengacara praktek ditingkat Propinsi wilayah hukumnya, kalau advokat itu seluruh Indonesia dan menangani seluruh kasus, demikianjuga pengacara praktek itu untuk seluruh Propinsi.
Lalu sekarang yang disebut vocul dulu itu isidentil, inilah yang berlaku di masing-masing pengadilan, itu dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Setiap orang misalnya itu keluarganya juga boleh atau orang yang ingin menjadi profesi pengacara sementara, minta izin itu harus melalui Ketua Pengadilan.
Kalau secara khusus di bidang perpajakan ini disyarankan sebagaimana diatur dalam RUU, saya kira itu memang begitu. Jadi pengacara yang dikeluarkan izinnya dari Ketua BPSP, tentunya BPSP berhak mengeluarkan syaratsyaramya yang ditentukan khususnya yang menyangkut hukum perpajakan, jadi itu memang begitu. Sehingga memang itu tidak berarti tidak menutup kemungkinan hak pengacara untuk masuk disana. Sedangkan pengacara itu sendiri kalau itu merupakan satu asosiasi, biasanya mereka punya spesialisasi masing-masing penugasan untuk memperdalam hukum pidana, hukum perdata, hukum pajak dan lain-lain, dan mengambil apa yang dia suka dianggap dia tahu, jadi sebelum masuk dia harus belajar dulu.
Demikian Saudara Pimpinan, terima kasih ..
KETUA RAPAT :
Baik, terima kasih. Silakan dari F-PP .
. F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Supaya sebelum berkembang jauh permasalahan, saya kira ini hanya
permasalahan pokok disini mau membuka kesempatan pada pengacara lain
788
atau hanya khusus ini. Ini saja saya kira. Kalau memang mau diputuskan
tidak membuka kesempatan kepada pengacara lain, itu suara yang terbanyak,
silakan. Ini sebelum berkembang terlalu jauh permasalahannya.
Jadi ini hanya soal, apakah hanya kuasa hukum dengan syaratsyarat
ini dan diangkat oleh Ketua Badan ini dimana kalau pengacara lain mau
menjadi pengacara juga masuk melalui Badan ini, jadi tidak berlaku SK Menteri Kehakimannya. ltu saja pilihannya. Kalau memang itu pilihannya kita kern bali kekonsep RUU ini, tapi kalau mau memberi kesempatan
kepada pengacara lain dicari rumusannya atau pada penjelasan, bahwa
pasal ini tidak menutup.
ltu saja saya kira Pak Ketua, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Saya kira Pemerintah· ini sudah menjawab bahwa pengacara umum
yang license dari kehakiman oke-oke saja untuk masuk, Pemerintah sudah
menjawab begitu. Hanya sekarang persoalannya Ketentuan didalam Pasal 32 itu yang menetapkan beberapa persyaratan itu termasuk persyaratan
lainnya yang ditetapkan oleh Ketua, apakah itu khusus di luar pengacara
yang dapat izin dari Menteri Kehakiman, dan dalam Batang Tubuh saya tidak menemukan bahwa itu harus diangkat oleh Ketua, tidak ada kalau tidak salah.
Dari F-PP mengusulkan yang khusus ini diangkat oleh Ketua, tapi
dalam Draft itu hanya Ketua berhak menentukan persyaratan lainnya.
Untuk itu kami persilakan dari Pemerintah.
PEMERINTAH (DIRJEN PAJAKlFUAD BAWAZIER) :
Pimpinan saya mohon izin untuk memberikan pandangan mengenai hal ini.
789
Pertama, mengenai kewarganegaman. Ini sangat prmslp betul jadi
memang dikandung maksud untuk tetap sebagai warga negara Indonesia.
Kita perlu masih untuk melindungi jasa-jasa di bidang services terutama
untuk kita. Kalau dilihat dari Undang-Undang itu cukup geedechwatt, dan
perlu diketahui bahwa di luar negeri pun kalau misalnya orang-orang Indonesia
itu berpraktek di luar negeri, itu cuma mendampingi pengacara lokal.
Jadi kalau dia disini silakan kerjasama atau mendamping pengacara
lokal itu aturannya lain, tapi kita ini memang azas nasionalistis perlu kita
pertahankan, inilah prinsipnya pengacara untuk warga negara. kita sendiri.
Kemudian mengenai persyaratan keahlian di bidang perpajakan,
sekarang ini kita kan tahu di MPP itu tidak diatur. Karena tidak diatur,
akibamya klien nya atau wajib pajaknya itu sering tidak terlindungi. Jadi
orang cuma datang bilang "saya kenai baik dengan Si A, Si B, ini, itu segala
macam", ini ' kan jadi calo, tidak profesional, tidak bertanggungjawab.
Sedangkan ini memang kita sudah mendapatkan hal-hal yang sangat
khusus sehingga orang hakimnya perlu mengetahui bahasanya yang sarna,
bahasa Hmu perpajakan, hukum pajaknya; orang yang mengurus juga mesti
orang sarna. Kalau yang mengurus, klien nya tidak tahu wajib pajaknya,
kemudian dia mengurusjuga tidak tahu, kanjadi repot. Jadi artinya ujung
ujungnya tidakjelas nanti.
Karena itu kita keahliannya di bidang perpajakan itu saya rasa, itu
banyaklah ukuran-ukurannya yang bisa diambil disitu. Nanti tentunya
itu, orang sekarang banyak pendidikan-pendidikan oleh perguruan tinggi
negeri maupun swasta, kursus 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan itu dimanamana itu
ada sekarang dan itu gam pang, ada privat A, B, C dan segala macam, jadi
kelihatan ini orang mengerti diajak bicara dalam bidangnya.
Kemudian mengenai syaratsyarat teknis lainnya itu, saya rasa kita
harus mempunyai kepercayaan, kearifan bahwa Ketua itu memang perlu
790
diberikan hal-hal tertentu untuk mengatur sesuai dengan kelazimannya. Itu
masalahmasalah yang sifamya teknis, itu perlu oleh Ketua, misalnya nanti
mengatur masalah yang sifamya memang tidak terlalu prinsipill, tapi kalau
tidak pengaturan begitu agak repotjuga bagi Ketua untuk mentertibkan dan
melancarkanjalannya maupun sekaligus untuk melindllngi semua pihak.
Oi Penjelasan Umum tentunya nantinya itu dapat diberikan yang
coba kami sarankan, bahwa pengacara umum tentu saja dia dapat untuk
berfungsi sebagai kllasa hukum disini, tinggal dia nambahkan sedikit ilmu
perpajakannya. Jadi tidak usah dilantik lagi, karena dia sudah ada begitu.
Yang mungkin kita harus pikirkanjustru untuk yang belum mempunyai
izin dari Oepartemen Kehakiman, jadi supaya tidak over leaping, yang
sudah kehakiman slldah penjelasan umum. ltu yang termasuk nanti dalam
persyaratan c, memplinyai izin dari Ketua karena beillm dari sana tapijuga
memenuhi persyaratan seperti itu.
Kalau ini disepakati, barangkali tinggal di Timlls. Oengan demikian
selesai itu Pak Zain tidak perlu ada izin-izin baru.
Terima kasih Pak Ketua.
KETUA RAPAT :
Silakan dari F-PP.
F-PP (II. ZAIN BADJEBER) :
Memang kami minta tadi ada keputusannya mau dipakai apa tidak,
kalau mau dipakai soal tempat itu bisa saja dalam penjelasan, bahwa pasal
ini tidak nsenutup penasehat hukum lainnya yang mempunyai izin.
Terima kasih.
791
KETUARAPAT:
Baile, terima kasih.
Pasal 32 dengan muatan yang sudah kim diskusikan tadi itu dari
pihak Pemerintah tidak keberatan bahwa didalam pasal ini diberikan
penjelasan antara lain secara eksplisit men.egaskan bahwa pengacara yang
mendapatkan izin dari Menteri Kehakiman itu dapat menjadi kuasa hukum
didalam konteks BPSP ini. Itu yang penting dulu.
Silakan dari F-KP.
F-KP (HISOM PRASETYO, SH)
Terima kasih Bapak Pimpinan.
Jadi kami ingin mendapatkan kepastian itu yang bukan pengacara yang
sudah berizin ini, itu perlu mendapatkan izin apa tidak dikaitkan dengan
persyaratan kualitatif yang diberikan didalam pasal ini.
Kami ingin menyampaikan contoh, misalnya itu di Pasar Modal, itu
tidak setiap notaris itu bisa, tapi notaris yang mendapatkan dari Bapepam,
itu namanya profesi penunjang begitu, akuntanjuga begitu, ini yang berlaku
disini, karena mungkin dlperlukan syarat kualitatif itu.
Kami menghubungkan diri dengan sikap dasar dari Pemerintah yang
disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, bahwa justm ini pengaturan dibuat
untuk melindungi klien, sehingga dia akan diwakili oleh kuasa hukum
yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi syarat itll, supaya tidak bikin
kor'ban klien.
Arahnya saya pikir, itu tentu berarti karena kualitatif hams dinilai
ditentukan oleh pejabat, apakah ini oleh Ketua atau oleh siapa begitu, tapi
ini kan belum ada ketegasan disini.
792
Jadi untuk itu F-KP ingin mendapatkan ketegasan dalam hal ini.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Baik, kami persilakan dari Pemerintah.
PEMERINTAH:
Seperti tadj tl~lah kamijelaskan, kalau pengacara umum kan sudah dapat
izin dari Depaltemen Kehakiman, itu seluruhnya, tidak usah pengacara
umum, seluruhnya, asal dia tinggal dinilai mampu.
Kalau mereka yang bukan. pengacara yang belum dapat izin dari
Departemen Kehakiman menjadi orang yang profesor ataupun apa, itu
boleh, tapi itu nanti supaya pararel akan dikeluarkan izinnya oleh Ketua.
Jadi masing-masing ada izin oleh Ketua sepanjang juga memenuhi syarat,
jadi begitu saya kira adil; yang sudah ada izinnya tidak perlu lagi kalau
dari Kehakiman, kalau yang belum tapi dia memenuhi syarat itu, izinnya
langsung dari Ketua.
Saya kira itu tadi yang kami maksudkan.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Baik, saya kira yang kedua tadi memang tidak ada syarat formal Sarjana
Hukum dan sebag.ainya, hanya punya keahlian di bidang perpajakan, hanya
bahwa itu izin dikeluarkan olleh Ketua barangkali perlu secam eksplisit
dimasukan disini, disini belum ada itu, saya kim tidak ada.
793
Jadi perlu ada satu· item yang menyebutkan bahwa kuasa hukum
sebagaimana dimaksud pada Pasa132 ayat (2) yang memenuhi persyaratan
itu diangkat oleh Ketua BPSP, ini perlu dicantumkan secara eksplisit dalam
Batang Tubuhnya. Saya kira demikian.
Pak Djupri dari F-PDI masih ada, silakan.
F-PDI (DJUPRI, SH):
Saya kira betul itu, jadi yang penting dimasukan di "c" ini yang dalam
praktek sehari-hari dunia peradilan yang lain itu izin khusus dari Ketua
BPSP. Permasalahannya nanti bisa disebutkan didalam.
Demikian Pak Ketua, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Baik, terima kasih.
Jadi kami rasa semua sepakat, tinggal Pemerintah merumuskan satu
ayat tersendiri didalam konteks ini bahwa kuasa hukum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) ini diangkat oleh Ketua BPSP.
(RAPAT : SETUJU)
Terima kasih.
Selanjutnya DIM nomor 154, itu saya kira tidak ada masalah sejauh
saya Hhat di DIM persandingan ini.
INTERUPSI F-ABRI (L.J. ARIFIN)
Dari F-ABRI Pak Ketua.
794
KETUARAPAT:
Silakan Pak.
F-ABRI (L.J.ARIFIN)
lni pun hanya merupakan pertanyaan.
Jadi memang sekilas sudah dijelaskan oleh Pemerintah mengenai persyaratan-persyaratan kuasa hukum didalam rangka menampung kemungkinan-kemungkinan apa yang akan ditanyakan oleh F-ABRI tadi mengenai pengacara-pengacara Asing.
Namun dalam hal ini untuk pengacara-pengacara Asing itu atau didalam hal ini pendamping itu bisa dimasukan kalau memang sesuai dengan persyaratan. butir a tidak dimasukan, jadi yang dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan.
Sedangkan untuk ayat b yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan, ini apakah tidak diperlukan untuk pendamping tersebut sehingga kami juga mempertanyakan, apakah ini nantinya tidak mempersulit jalannya persidangan ..
Terima kasih.
F-ABRI (OENG RUMADJI, SH) :
Mungkin menambahkan barangkali Pak Ketua.
KETUA RAPAT : Silakan Pak.
F-ABRI (OENG RUMADJI, SH) :
Didalam ayat (3) itu kan secara keseluruhan ayat (2) itu dan tidak
berlakukan, bukan setelah jelas. Maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan.
795
Jadi mulai dari pada warga negara Indonesia, kemudian perpajakan dan
syaratsyarat daripada yang ditentukan oleh Ketua itu kan tidak berlaku.
Ini dasar pertimbangannya apa Pemerintah membuat satu ayat demikian,
mungkin bisa dijelaskan.
Saya kira demikian Pak Ketua, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Silakan dari Pemerintah untuk menjelaskan ayat (3) ini.
PEMERINTAH (DIRJEN PAJAK)
Terima kasih.
Ini yang dimaksud ada dua hal:
Pertanva, biasanya kalau ini menyangkut badan hukum itu kadang
kadang dengan kata lain ini sebetulnya tidak menggunakan kuasa hukum,
tapi diurus sendiri oleh pegawainya oleh bagian akunting, bag ian keuangan,
bag ian apa yang datang, kan tiidak mesti yang datang itu harus Dirutnya. Itu
sudah kelaziman, jadi pegawainya yang mengurusnya, ada Departemen
Pajaknya, pokoknya pegawainya Si PT itu sendiri, tidak perlu syarat
syarat begini, "wong dia yang sudah ngerti yang ngurus.l kok", itll kalau
baGan hukum.
Kalau perorangan wajib pajaknya misalnya ini wajilb pajaknya Pak
Djupri, dia lagi sibuk Sidang Panja,jadi dia suruh mungkin isterinya untuk
kesana, kan tidak perlu juga kuasa hukum.
Jadi sebetulnya ini dengan kata lain diurus sendiri, tapi kalau keluarga,
individu itu bisa anaknya atau Bapaknya yang menghadap, kalau PT.
pegawainya. Tapi kalau kuasa hukum kan memang tadi menggunakan,
796
boleh dibilang "orang ahli, orang luar" kalau tidak begitu nanti semua
orang atau PT dipaksa pakai yang bayar, ini kan tidak bayar yang Pasal 2,
yang no long atau mendampingi ini tidak bayar,"wong keluarganya atau
pun pegawainya".
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Saya kirajelas. Silakan dari F-ABRI.
F-ABRI (OENG RUMA.DJI, SH) :
Saya kira solusi daripada ayat (2) kan bukan itu masalahnya Pak, ini kan
supaya jalannya persidangan itu supaya lanear, ada tune in pemgetahuan
antara kuasa hukum dengan majelis yang menyidangkan, tadi penjelasan
begitu supaya tune in, pengetahuannya supaya sarna. Kalau ayat (3) ini kan
bisa sama sekali tidak tahu Saudaranya mengenai masalah pajak tapi dia
ngurus, dapat saja terjadi. Apakah itu juga dJiizinkan.
Ini hanya untuk membantu jalannya persidangan supaya lancar, tapi
kalau BPSP demikian keinginannya, tidak ada masalah, F-ABRI juga okeoke saja.
Ini hanya meraberikan suatu masukan saja, saya kira demikian Pak Ketua.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Silakan dari F-PP.
797
F -PP (II. ZAJN BADJEBER) :
Kareria ayat (3) inijuga ada usul kami yang sarna, hanya merubah ayat.
Kami hanya menambah keterangan bahwa di dunia peradlilan itu berlaku
ketentuan sepel1i ini, namanya kuasa insidentil. Nanti yang bersangkutan
membawa surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa, benar adalah
keluarga. Nanti keluar izin dari Ketua, namanya insidentil. Memang
tidak diperlukan persyaratan··persyaratan pengetahuan, yang diperlukan
persyaratan bahwa dia itu keluarga, ada surat keterangan keluarga maupun
karyawan daripada yang bersangkutan.
Ini saya kira model ini yang hanya saja nantinya didalam praktek itu
tidak disebutkan disini diatur lebih Ianjut oleh Ketua BPSP, sebab ini ada tata
caranya untuk membuktikan ini bagaimana kemudian ada bam-nya yang
keluar,jadi tidak datang saja ngaku keJuarga lantas duduk atau ngaku karyawan,
ada prosedurnya. Siapa yang ngatur prosedurnya ini ? Kalau diperadilan itu
dad Menteri Kehakiman, tapi ini kan tidak ada yang ngatu:r disini.
Saya kira masih ada kekurangannya diatur lebih Ianjut aleh Ketua
BPSP.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
SiJakan pak Djupri.
F-PDI (DJUPRI, SH)
Saudara Pimpinan apa yang tercantum dalam ayat (3) memang suatu
ket,entuan yang memberikan kemudahan orang berperkara baik itu di
penagihan pajak atau BPSP atau diperadilan umum itll kan tidak mesti bisa
mem bayar pengacara dalam keadaan seperti ini maka yang datang ini person,
798
dia sendiri pribadi, RUU ini menyebutkan kalau tidak bisa lalu diwakili oleh keturunan darah katakanlah anaknya dari derajat kedua sampai cucu kalau sementara sampai derajat keduajuga bolehjadi dia tidak harus mengetahui pajak juga kalau saya berperkara tidak mengerti pajak juga in person, jadi
ini memang diperlukan hanya syarat bagi mereka yang keturunan sedarah atau sarna dengan derajat k,edua kalau sudah derajat perlima tidak boleh dengan sendirinya dan persyataran ini diperlukan dalam suatu kasus yang berkaitan dengan perkara oleh penanggung pajak sehingga kami juga bisa menerima rumusan ini. Terima kasih.
KETUARAPAT:
Baik terima kasih saya kira singkat katanya adalah satu ayat (2) itu kualifikasinya pengacara umum atau yang kllUSUS yang memenuhi di persyaratan di ayat (2)-nya, sedangkan yang tliga ini statusnya tidak sebagai pengacara umum ataupun pengacara khusus, jadi isidentil sesuai dengan kebutuhan atau penugasan semacam itu barangkali.
Saya kira demikian masih ada lagr silakan.
F-ABRI (DRS. SUPRlADI):
Kami menanyakan juga, kalau lImpamanya wajib pajak itu berekedudukan di luar negeri dan usahanya ada disini, warga negara asing, apakah juga nanti saudara dari wajib pajak tersebut bisa langsllng juga mendampingi di persidangan ini" karena dengan adanya ini ini jelas bisa, misalnya nanti karena tiap-tiap perusahaan itu punya kuasa hukum mungkin itu nanti yang akan mengurus berarti ini memang warga negara asing untuk khusus ini bisa.
Demikian mak:sudnya, tenima kasih.
KETUA RAPAT :
Sialakan pemerintah.
799
PEMERINTAH :
Pertama dalam hal orang dalam yang istilahnya tadi kuasa insidentil yang kadang-kadang di daerah orang kecil-kecil di desa segala macam itu,
kemudian memang bisa saja kalau WP itu WP besar itu yang menguruskan
di Indonesia pegawai PMA datang kesitu mc~mang tidak memakai kuasa
hukum itu katakanlah direktur keuangannya, dlia bisa saja orang asing biasa
kalau direktur keuangan datang dia mengurus perusahaan sendiri kita tolak karena dia warga negara asing bisa ribut itu, tetapikan k'etahuan kita kan
kenai karena itu tadi usulan kalau tidak salah lllungkin pak Zain bahwa itu perlu diatur tata cara yang lIntuk ayat jnj saya rasa itu akan menjawab hal
hal seperti itll tetapi barangkali cukup diserahakan kepada tata cara diatur
oleh ketua untuk hal-hal yang tidak pada ayat (3) mungkjn kita tambahkan
ayat 4 atau cukup di penjelasan.
Demikian penjelasan kami.
Te:rima kasih.
KETUARAPAT:
Baik Pak Supriadi.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI)
Terima kasih.
Berarti boleh, jadi memang peraturan untuk tata caranya ini memang
perlu harus diatur dalam UU ini. Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Baik dengan demikian, maka butir pos 32 ayat (2)-nya dengan
kandungan 151 a, b, c itu dapat di;
800
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Karena ada perkembangan tadi di susullkan oleh pemerintah mengenai
ditetapkan oleh ketua kami usullkan yang c itu nantinya dijadikan satu ayat
untuk menunjuk ayat (2) dan ayat (3) jadi misalnya persyaratan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh
ketua BPSP. Jadi dua ayat itu langsung diatur oleh ketua BPS.
Terima kasih.
KETUA RAP AT :
Baik saya kira sekaligus penjelasan mau disiapkan oleh pemerinl:ah dan
kita tugaskan kepada Timus untuk dikaji rumusannya, setuju.
(RAPAT: SETUJU)
Terima kasih.
Selanjutnya DIM nomor-156 itu tidak ada masalah, DIM nomorl57
tidak masalah, DIM nomor 15B itu kandungan muatannya DIM nonor 159,
itu penyesuaian sajajadi tidak masalah.
(RAPAT : SETUJU)
F-ABRI (DRS. SUPRIADI)
Sebentar Pak.
Dari F-ABFU ada juga sebetulnya, kami menghilangkan kata
permohonan jadi banding begitu saja, Timus pun jadi.
KETUA RAPAT :
Jadi usul F-ABRI untuk DIM nomor 157 itu di Tunuskan, tel:api 159 oke.
801
F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Yaitu mungkin 159 kalau umpamanya nanti disepakati tentang tempat
kedudukan sama dengan ini, kalau nanti tempat kedudukan tidak disepakati
mengenai BPSP nanti ini mungkin akan berubah. Demikian.
KETUA RAPAT :
Jadi untuk
Timus dan Tim Sinkronisasi: materi muatan DIM nomor 159 itu hendaknya
di sinkronkan dengan kesepakatan atau rumusan Pasal 5 ayat (1) , ayat (2)
dan ayat (3), jadi DIM 4 5 dall1 46, catatan untuk Timsin dan Timus. Baik
terima kasih.
(RAPAT : SETUJU)
DIM nomor 160 itu redaksional kata 3 ditambah dalam angka baru
huruf dari F-PP, kalimat katanya bukan 3, tetapi 3 bulan, jadi ini tidak ada
masalah saya kira Timus.
(RAP AT : SETUJU)
INTERUPSI F-ABRI (DRS. SUPRlADI) :
F-ABRI lebih baik disebutkan dengan kat.a hari karena bulan berbeda
beda, 90 hari misalnya, karena kalau bulan Februari itu bisa 28 bisa 29.
KETUA RAPAT :
Timus saya kim, 160 Timus.
Baik menyangkut 30 bulan dihitung harinya, 161 penyesuaian tidak
ada masalah itn pasalnya, pasal33 kalau pasallama itn 38.
802
F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Begini Pak, jadi nanti didalam DIM kami yang lama itu ada suatu
rumusan di Pasal43 yang merujuk ke Pasal38 alangkah baiknya Pasal43 dimasukan menjadi ayat berikutnya karena merujuk ke ayat diatas.
KETUA RA.PAT :
Pasal 43 berarti masuk disini masuk Pasal 38 disini DIM nomor 175 yang bunyinya; "pemohon banding dapat melengkapi permohonan banding
memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 3 ayat (2)", Pasal38 baru itu sarna dengan Pasal 43 lama.
F-ABRI (DRS. SUPRlADI) :
Yang lama ya Pak; "pemohon banding dapat melengkapi permohonan banding memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dengan batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal38 ayat (2)", maksudnya dari 43
ini tata letak mungkin bisa disatukan dengan Pasal38.
KETUARAPAT:
Jadi saran F-ABRI untuk Pasal 33 itu hendaknya diperhatikan kemungkinan tata letaknya disatukan dengan Pasal 38 baru, catatan saja ini untuk Timus.
Silakan.
F -PDI (DJUPRI, SH) :
Rumusan ayat (3) ini memang dari F-PDI bisa menerima ini ada satu pertanyaan. JangJka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mengikat
apabila menurut BPSP jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena
803
keadaan diluar kekuasaan pemohon banding, keadaan diluar pemohon
banding ini misalnya saja dia mendadak sakit kemungkinan atau ada
bencana macam-macam, tetapii kemudian sesudah dia mengalami keadaan diluar kekuasaannya apakah tidak tidak ada batas waktunyajadi ini belum ada disini mohon tanggapan dari Pemerintah. AlPakah sesudah itu kemudian
dia sesukanya untuk mengajukan kapan saja apakah tidak dibatasi sesudah mcngalami keadaan diluar kekuasaannya itu. lni pertanyaan kami ajukan
kepada pemerintah.
KETUARAPAT:
Kami serahkan sesudah forst major nya itu lewat apa selanjutnya
begitu.
PEMERINTAH :
Va tentu saja yang kita maksud itu diakan membuktikan keadaan diluar
kekuasannya itu dalam praktek itu sampai kapan, misalnya di keluar dari
rumah sakit rumah sakit keluar kemudian menambah lagi, kalau sudah
lewat kami sudah tidak menganggap lagi bahwa nanti itu mau dijelaskan di pengadilan itu boleh saja, tetapi maksudnya memang demikian.
Terima kasih.
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Jadi mohon dicantumkan di penjelasan karena belum ada.
KETUA RAPAT :
Jadi Pasal 33 ayat (3) perlu penjelasan yang akan disiapkan
pemerintah.
(RAPAT : SETUJU)
804
Terima kasih.
Sedangkan dari F-ABRI tadi perlu sinkronisasi atau tata letaknya
dalam kaitan dalam rumusan Pasal 38 mahan perhatian dari Timus saja
nanti dan Timsin.
Terima kasih, selanjutnya DIM Nomor 162 tidak ada masalah, mohon
perhatian, DIM nomor 163 tidak masalah.
(RAPAT : SETUJU)
DIM nomor 164 tidak rnasalah.
(RAPAT : SETUJU)
DIM nomor 165 tidak masalah.
(RAPAT: SETUJU)
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Pertanyaan Pak, pada surat permohonan bam dilampirkan salinan
putllsan yang di'banding, salinan putusan yang dia terima atau bisa disalin
lagi, kalau begitlLl dalam praktek apakah itu hams dilegalisir dulu.
KETUA RAP AT :
DIM namar 165 pada surat permohonan bam dilampirkan salinan
keputusan yang dibanding. Silakan pemerintah.
PEMERINTAH :
Dalan penjelasan itu sudah disebutkan termasuk fota copy sudah boleh,
tidak perlu dilegalisasi, di penjelasan ada. Terima kasih.
805
KETUA RAPAT :
Sudah ada dalam penjelasan, jadi bagaimana ? F-ABRI tidak ada masalah, baik. oke.
(RAPAT: SETUJU)
Pasal35, DIM nomor 166 tidak masalah,
(RAPAT: SETUJU)
DIM nomor 167 dari F-PP kata-kata "diajukan" diganti dengan "didaftar" dan kemudian sesudah terutang terse but telah lunas dibagi, silakan dari F-PP apa Timus, apa Penjelasan. Silakan.
F-PP (II. ZAIN BADJEBER) :
Yang penting disini bukan saja kata diajukan itu dua kali dalam hal permohonan bandingdiajukan terhadap besarnya jum\.ah pajak yang
terutang permohonan banding hanya dapat diajukan bukan hanya karena
dua kali diajukan, tetapi orang boleh saja mengajukan tetapi tidak didaftarkan, karena dia belum membayar jumlah pajak terutang. Jadi kita tidak bisa menghambat dia mengajukan bandingnya, tetapi dihambat
didalam pendaftaran sebagai perkara sebagai sengketa, jadi hanya dapat
didaftarkan apabilajumlah pajak itu, inikan masuk dalam daftar sengketa,
tetapi untukmengajukannya silakan saja mengajukan, kita tidak bisa bilang
tidak dapat diajukan pengertian tidak dapat diajukan inikan melarang dia mengajukan,boleh saja tetapi tidak didaftarkan. Oleh karena itu tidak dapat diperiksasebagai sengketa. Itu pengertian kami jadi dihambat
dipendaftarannya, ini telah lunas dibagi ini tidak tahu nyelonong dari mana dibagi ini, jadi saya kira itu tidak ada.
KETUA RAPAT :
Baik terima kasih.
806
Pemerintah kami persilakanjadi tidak terJalu substansial barangkali.
PEMERINTAH :
Bapak Pimpinan, ini lebih banyak redaksionil, saya rasa ini Timus memang benar ada kata permohonan dua kali segala macam bisa diperbaiki perlu satu hal disini memang tidak digunakan istilah pendaftaran karena memang disini bukan mendaftarkan, mengajukan permohonan sistimnya kan berbeda kalau disana kan didaftarkan di pengadilan biasa. Disini tidak ada apa-apa mungkin syarat itu lunas saja jadi lebih simple sebetulnya, lebih to the point. Selanjutnya saya usulkan untuk perbaikan di Timus.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Terima kasih, setuju dad F-PP, Timus baik. DIM nomor 167 Timus.
(RAPAT : SETUJU)
DIM nomor 168 tidak ada masalah, 169 yaitu Pasal 3.6 lama itu Pasal 41, disini kalau kami lihat keempa-tempamya itu kosong berarti oke semua sampai 171, tetapi saya memberi kesempatan Fraksi-fraksi mungkin ada yang terlewati diidalam penyusunan ini, F-KP oke tidak ada masalah.
Jadi DIM nomor 168 oke, DIM nomor 169 oke. Silakan.
INTERUPSI F-PDI (DJUPRI, SH) :
Yang satu itl!, ayat (1) PDI mengllsulkan di samp ing ahlinya biasanya dia sendiri atau kuasanya yang mengajukan itu, jadi mohon penegasan disini ayat (1) .
KETUA-RAPAT:
F-PDI sarannya disempumakan, berartiTimus.
807
F-PDI (DJUPRI, SH)
Mohon Petaerintah menegaskall dulu.
KETUARAPAT :
Baik silakan Pemerilltah, untuk Pasal36ayat (1) DIM nomor 169.
PEMERINTAH :
Saya rasa bisa ditambah dengan kuasanya namanya sudah diberi kuasa
scpalljang telltunya dilengkapi dengan kuasanya bisa ditambahkan dengan
usulan POI memang karena orang sudah diberi kuasa bisa asalkan ada surat
kuasanya itu mesti lampirkall sehingga tidak liar ..
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Jadi dalam Batang Tubuh dimasukan.
PEMERINTAH :
Jadi istilahnya itu atau kuasa hukumnya.
KETUARAPAT:
Jadli permohonan banding diajukan sendirii oleh pembayar pajak kuasa
hukumnya atau seorang pengurus lainnya atau ahli warisnya atau kuasa
hukumnya, begitu, setuju ya?
(RAPAT: SETUJlJ)
Silakall.
808
F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
F-ABRI ada hanya redaksional apa periu disebutkan "seorang pengurus
lainnya", "seorang pengurus", gitu saja Pak, redaksional saja Pak nanti.
KETUA RAPAT :
"Seorang pengurus", ya.
PEMERINTAH :
Kalau untuk "seorang pengurus" saya kirakata "Iainnya" dibuang lebih
bagus seperti F-ABRI.
KETUA RAPAT :
Jadi kami ulangi DIM nomor 169, ayat (1) ; "permohonan diajukan
sendiri oleh pembayar pajak atau seorang pengurus atau ahli warisnya atau
kuasa hllkllmnya".
DIM nomor 170, ok.
INTERUPSI F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
F -ABRI menambah kata "dapat", jadi bunyinya nanti; "apabi la selama
proses banding pemohon meninggal dunia permohonan banding dapat
dilanjutkan oleh ahli warisnya atall pengampunnya", jadi tidak wajib
nantinya.
KETUA RAPAT :
Saya Iebih baglls meringankan pemerintah itu, setuju, pasti Pemerintah
setuju.
809
(RAPAT: SETUJU:t
Ditambah kata "dapaf', jadi; "apabila selama proses banding pemohon
mellHnggal dunia permohonan banding dapat dan seterusnya", ahli warisnya
atau pengampunnya dalam hal permohonan banding ahli waris atau kuasa
hukumnya.
Silakan.
F-KP(DJIMANTO) :
Mengenai kuasanya hukumnya ini mohon klariflkasi kalau orangnya
meninggal dunia apa surat kuasanya tetap berlaku. Terima kasih.
PEMERINTAH :
Kalau sudah meninggal dunia wajib hukumnya gugur itu menurut para
ahli hukum.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Pak Djupri silakan.
F-PDI (DJUPRI, SH):
Betulgugur, tetapi ini diwakili oleh ahli waris dan kuasa hukum itu
mewakili ahli waris, kalau ahli waris tidak.
KETUA RAPAT :
Itulah berkelitnya Sarjana Hukum.
Baik terima kasih.
810
Tetapi perkelitan tidak perlu dimasukan disini, oke.
(RAPAT : SETUJU)
DIM nomor 171.
INTERUPSI F-PDI (DJUPRI, SH) :
Kalau itu justru harus ditegaskan, ahli waris itu kan boleh diwakili
kuasanya, jadi kalau mau dicantumkan disini lebih baik mau di penjelasan
juga tidak ada masalah.
KETUA RAPAT :
Penjelasan saja, mengenai ahli waris ya.
Selanjutnya DIM Nomor In saya lihat disini kosong senma F-ABRI
ada,oke.
(RAPAT : SETUJU)
Saya kira disesuaikan dengan yang dialtas nanti Timus: DiM nomor
172 Pasal 37, DIM N0l110r 173 itu daTi F-KP penyesuaian kata BPP
diganti BPSP oke.
INTERUPSI F-KP (DJIMANTO)
Pasal 37 ayat (l) dan (2) nantikall, ayat (l) itu mengenai pencabutan;
"permohonan banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan", ini
ada kaitannya dengan ayat (2) juga, sedangkan nanti Pasal 38 itu masih
mengatur mengenai banding. Jadi sebetulnya lebih manis kalau Pasal 37
ditukar dengan 38, kalau dicabut demikian, saya minta ditukar saja begitu.
811
KETUA RAPAT :
Tadi dari F-ABRI mengenai DIM Nomor 160 tentang permohonan banding sudah adacatatan untuk Timus supaya memperhatikan kemungkinan
tata letaknya ditambah dengan rumusan Pasal 38, jadi mohon scbelum
saya kctok mohon bisa ditangkap yangsaya kemukakanjadi supaya tidak
mengulang lagi. Masalah tata letak saja jadi supaya permohonan banding
bisa disatukan didalam satu kelompok pasal-pasal tadi sesuai saran F-ABRI
tetapi itu nanti Timus yang punya tllgas Timsin untuk itll.
Jadi 173 itllF-KPnenyarankansupaya Timllsdan Timsinmemperhatikan
kemllngkinan tata letaknya digeser ke tempat Pasal 32, DIM Nomor 160,
tukar tempat.
(RAPAT : SETUJU)
Terima kasih.
DIM Nomor 174, disini kosong semua.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Didaftar yang kami serahkan sebenarnya ada itu kami sampai pada
dihapus dari daftar sengketa, jadi tidak usah pakai sidallgsidang untuk
melalui pemeriksaan dengan acara cepat, jadi langsung saja karena
tergugamya kan pemerintah kalall orang sudah mengganggu gllgat yang
dapat tidak llsah pakai sidang lagi.
KETUA RAPAT :
Jadi bunyinya itu pennohonan banding yang disebut sebagaimana yang dimakslld pad a ayat (1) dihapus dari daftar sengketa melalui pemeriksaan
dengan acara cepat disarankan kata-kata melalui pemeriksaan dengan acara
cepat itu dihapus. Silakan F-PDI.
812
F-PDI (DRS. DJUPRI, SH) :
Saya tidak ada masa/ah ayat (2) ini karen a sebetulnya pada dasamya
semua kasus yang masuk itu diperiksa oleh Pengadilan inipun yang dicabut
juga diperiksa oleh Hakim, jangan lalu diserahkan kepada, misa/nya saja
tukang tik itu. Ini nanti menimbulkan pcrsoaian karena betapa pentingnya
dia mengatakan saya tidak menyatakan dicabut mcngapa dicahllJt. Jadi
lebih baik ayat (2) ini dibiarkan seperti RUU ini, saya kira tidak ada
persoalannya.
KETUA RAPAT :
Silakan F-KP.
F-KP (ABDULLAH ZAINIE, SH) :
Saya kira sebelum kita mencabut ini karena berkaitall dengan tata cara
yang sudah diatur dalam RUU ini. Jadi balnva kalau suatu permohonan
banding itu dicabut maka untuk dapat dicabutnya itu melalui suatu
pemeriksaan, suatu proses pemeriksaan dengan cara cepat dan ada yang
cara biasa ada cara cepat, saya kira begitu. Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Silakan F-PP.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Saya ini bemsaha me/epaskan alam pikiran saya dari masa peradilan
mengapa mau kembali kepada kebiasaan di pengadilan. Inikan yang
berhadapan tergugamya Pemerintah ka/au di pengadilan itu apa namanya harus ditanyadlllu kepada pihak sebelah. lni sudah mau dicabut mau berhenti
apa tidak 1. Kita mall mengambil prosedur permohonan banding, dicabut
813
dihapus dari daftar sengketaitu prosedur juga bukan keluar dari prosedur,
itu juga suatu prosedur. Dan tidak mungkinkan Sekretarisnya main cabut
saja dengan surat begitu saja,jadi ini menyederhanakan. Jangan kita terlalu
terikat kepada alam pikiran di pengadilanlah. Saya sendiri Iberusaha keluar
dari sana.
Terima kasih.
"KETUA RAPAT :
Va, kami persilakanPak Djupri.
F-PDI (DJUPRI, SH):
Permasalahannya demikian, Pak. Ini kalau kebetulan perkara itu belum
diperiksa Pak, kalau sudah diperiksa pasti pemeriksaan ini diteruskan.
Semula acara biasa kemudian diganti acara cepat selesai karena sudah selesai.
Persoalannya begitu tidak semudah apa yang ditayangkan oleh F-PP.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Baiklah Pak Zain, saya kira ini dari alam barzah kembali ke alam -
dunia lagi.
F-KP (DJIMANTO) :
Dad F-KP meskipun ini diluar sistem UU No. 14 Tahun 1970 tapi
keadilan itu tetap hams ada di sini begitu dalam proses maupun di dalam
putusannya. Jadi saya pikir perlu seperti ini DIM nomor 174ini perlu
sidang cepat, sekalian untuk kofirmasi betul tidak surat ini kepada yang
bersangkutan.
Terima kasih.
814
KETUARAPAT:
Silakan.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Kalau keterangan itu saya jawab di dalam sidang inikan tidak hams
hadir kalau tidak diminta hadir, lain dengan di pengadilan. Kalau tata cara
di sinikan tidak hams hadir yang bersangkutan itu kalau konsep awal,
kecuali kalau yang bersangkutan minta. Dan di sini yang minta keadilan
itu pemohon banding bukan Pemerintah. Inii kalau pemohon banding mau
mUlldur kellapa mau ditahan-tahan.
Jadi saya tidak keberatan cuma illi penjelasan bahwa proseduf ini bukan
prosedur pengadilan dan karena itu tidak hams hadir yang bersangkutan,
itu ada di sini.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Baik dari F-PP tidak kcberatan dan Pak OJ imanto tadi saya kira dalam
konteks supaya ingat terus.
(RAPAT: SETUJU)
Terima kasih.
INTERUPSI F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
lni sarannya F-ABRI ingin menanyakan apakah permohonan banding
yang dicabut masih bisa diajukan kembali kalau waktunya masih ada. Jadi
di sini permohonan banding diajukan dengan surat pernyataan pencabutan.
Kalau sudah dicabut kemudian dihapus dari daftar perkara kemudian waktu
masih ada, dia mengajukan lagi apakah bisa '1'.
815
KETUA RAPAT :
Just in case begitu.
PEMERINTAH:
Ini dikandung maksud tiidak bisa karen a itu di sini ada kata-kata mel!alui
pemerilksaan dengan acara cepat dengan begitu ada putusan dan sudah tidak
bisa diajukan lagi.
Terima kasih.
KE,TUARAPAT:
Silakan F-ABRI.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI)
Baik pak, untuk itu pak supaya Icbill lengkap memang F-ABRI ini
mengajukan ayat (3) bunyill1ya : "Permohonan banding yang telah dicabut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan pennohonan
banding lagi" . Kami menyarankan menambah satn ayat, jadi jelas. Di DIM
lama Pak, karena di situ Panja begitu Pak
Tcl'ima kasih.
KETUARAPAT:
Maksudnya untuk rnempc:rkuat posisi dari pada BPSP saya kira.
PEMERINTAH:
Begini Bapak Pimpinan.
816
KaJau sudah ada kata-kata melaJui pemeriksaan dengan acara cepat ini
tidak dihapus seperti konsep semula, ayat (3) diusulkan ini sudah tidak perJu
lagi karena berarti sudah ada putusan sedangkan putusan itt! sudah final,jadi
tidak perlu lagi, tetapi kalau sampai misalnya, jadi ini akan tetap saja sama.
Tetapi konsekuensi kalau membuang kata melalui pemeriksaan dengan
acara cepat, ini memang akan menimbulkan persoalan yang disampaikan
oleh F-ABRI berarti masih pedu ayat (3) lagi yang sudah dicabut dengan
alasan apapunjuga tidak bisa diajukan kemana-kemanapun diu lang ataupun
kemanapun juga, ke TUN ataupun kt:mana tidak bisa lagi.
Jadi dengan demikian barangkali ya terpaksa BPSP ini biar repot sedikit
Pak Zain biar pekerjaannya lebih banyak melalui pemeriksaan dengan acara
cepat sehingga keluar putusan sehingga tidak bisa diulang-ulang lagi finaL
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Baik Pak Zain masih ada silakan.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Saya hanya memberikan gambaran bahwa permohonan banding itu
ada yang belum diperiksa sudah dicabut, sudah didaftar, ada yang sudah
dalam proses. Tni yang mau diterapkan oleh Pemerintah inikan asas nebis
in idem. Sedangkan di sini dititik beratkan di sini dihapuskan dari daftar,
berarti sudah masuk ke pengadilan ada yang belul11 diproses dalam sidang,
ada yang masih mengendap ini dua-dua dicabut Dicabut ini melalui acara
cepat, baik yang belum dipc:riksa maupun yang sudah dipcriksa. Tetapi
kedua-duannya ini mau dipakai as as nebis in idem. Pada hal nelbis in
idem itu kalau sudah dalam !proses. Saya kira perlu dijelaskan itu bahwa
baik yang sudah diperiksa maupun belum diperiksa tidak dapat diajukan.
kembali karena ini ada keluar biasaan.
817
KETUA RAPAT :
Saya kira ini bisa dimasukkan dalam Penjelasan sekaligus Illengcover
saran F-ABRI tadi F-ABRI silakan.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Sedikit saja Pak, memlberikan gambaran bahwa mengenai keputusan
yang final itu karena ini belulll masuk pokok perkara pemeriksaannya, masih
begitu dimajukan kemudian ada permohonandicabut, langsung buat sidang
tidak dapat dipertil1lbangkan mungkin putusannya nanti disitu. lni belum
sampai kesitu artinya pemeriksaannya itu belum masuk kemateri barn dari
mendaftar kemudian dicabut, sidang, putus, tidak dapat dipertimbangkan.
Kemudian karena dia berpikir lagi majukan lagi karena pokok perkaranya
belum disidangkan ini Pak, ini sebetulnya. Jadi putusannya bukan masuk
ke putusan pokok perkara demikian.
KETUA RAPAT :
Jadi kalau dalal1l Penjelasan dikemukakan baik, belum atau sudah
diproses itu dua-duanya tidak dapat diajukan permohonan banding lagi,
kalau itu dicabut apa kira-kira begitu.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Sebenarnya ayat (3) itu sebetulnya usulan F-ABRI itu pas, karena sudah
masuk ke Batang Tubuh sehingga dengan adanya ayat (3) ini sebetulnya
memperkuat. Memperkuat fungsi dari pada Undang undang KUP final dan
tidak dapat diajukan lagi, sebetulnya sudah lebih kuat lagi demikian.
KETUA RAPAT :
F-AB RI itu rnmusannya yang diajukan permohonan banding yang telah
dicabut sebagaimana dilllaksud pad a ayat (I) atau (2) tidak dapat diajukan
818
permohonan banding kembali. Ttu satu ayat tersendiri yang tadi dimasukkan
di dalam Penjelasan. Terserah kita dengan Pemerintah.
Silakan Pemerintah.
PEMERINTAH :
Saya rasa kita bisa menampung karena maksudnya demikian cuma
barangkali itu bisa ditegaskan di dalam Penjelasan sehingga Penjelasan
nanti akan memuat yang belum diperiksa seperti yang diusulkan maupull
yang sedang da~atn pemeriksaan yang diajukan olch Pak Zaino Kemudian
juga kalau itu sudah diputuskan itu tidak bisa diajukan kembali. Nanti itll
saya rasa semuanya ditampung di dalam Penjelasan, butir-butir tadi itu.
KETUA RAPAT :
Perumusannya disiapkan oleh Pemerintah, nanti mungkin formulasinya
dibahas pada tingkat Timus barangkali.
Jadi DIM nomor 174 itu substansi dapat diterima dengan catatan akan
diberikan Penjelasan sesuai dengan saran dari Fraksi-fraksi termasuk
terakhir saran ayat (3) dari F··ABRI.
(RAPAT: SETUJU)
Terima kasih, draft awal pemerintah menyiapkan penjeiasan.
DIM nomor li 75, PasaI3 :8 disini substansi dari fraksi-fraksi. F-KP ada
catatan tapi disini blank, F-ABRI kosong, F-PP tetap, F-PDI
F-PP (II. ZAIN BADJEBER) :
F-PP ada yang menambahkan kata "untuk memenuhi" melengkapi
"permohonan banding untllk memenuhi ketentuan" .Jadi bukan "permohonan
banding memenuhi".
819
KETUARAPAT:
Silakan F-KP .
F-KP (DJIMANTO) :
Kalau untuk rumusan ini substansinya kami setuju, hanya perlu kami
tanyakan kepada Pemerintahini biaya banding perlu tidak, ya kami mohon
penjelasan dulu.
Tcrima kasih.
KETUARAPAT:
Silakan Pemerintah.
PEMERINTAH :
Tidak ada biaya landing, Pak.
KETUARAPAT:
Dengan demikian saya kira Pasal43 lama, Pasa138, DIM nomor 175, oke.
(RAPAT: SETUJU)
F-ABRI (DRS. SUPRlADI) :
Tadi ada usul F-ABRI dipindahkan.
KETUARAPAT:
Va, itu catatan sudah kita catat. Jadi catatan di DIM nom or 43, 44, 45,
46 itu dikaitkan dengan ini. Catatan saya di Timus kaitannya dengan itu.
DIM nomor 177,oke.
820
(RAPAT : SETUJU)
DIM nomor 178 oke ?, silakan F-ABRI.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Sebetulnya begini, Pak yang tadi kita konsisten dengan judul tentang
banding tadi, Pak. Artinya untuk F-ABRI mengganti gugatan karena
pengertian gugatan itu sudah ada di Ketentuan Umurn. Dengan demikian kalau kita memang ingin seperti ini maka dibanding juga disebutkan
permohonan banding terhadap keputusan pejabat yang berwenang supaya sarna dengan yang ini, Pak. Kalau tidak kita hanya mengusulkan gugatan
saja karena pengertian gugatan sudah ada diketentuan umum demikian.
Demikian.
KETUA RAPAT :
Judulnya memang panjang ini "Gugatan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang undangan Perpajakan Dibidang Penagihan".
Jadi kalau merujuk kepada rumusan gugatan pada ketentuan umum ini sudah tercakup di daJamnnya barangkali. Jadi terserah Pemerintah dan fraksi-fraksi apakah cukup juduJnya Gugatan saja.
Silakan F-PP.
F-PP (ZAIN BADJEBER) :
Saya kira memang demikian gugatan diajukan dalam bahasa Indonesia kepada hadan seterusnya. Gugatan apa itu sudah ada dalam ketentuan
umum.
821
KETUARAPAT :
Baik, juduJnya dari F-PDI disederhanakal1l menjadi gugatan saja.
F-PDI (DJUPRJ, SH) :
Kan kita Sudah sepakat gugatan atau banding, jadi kalau menggunakan
istilah ini dalam rangka banding yang permohonan, di sini disebutkan
gugatan tidak ada masalah.
KETUA RAPAT :
Terima kasih, dari F-KP ?, setuju!, saya kira Pemerintah juga tidak
keberatan.
(RAPAT: SETUJU)
Terima kasih.
Berartijudulnya berubah menjadi Gugatan saja, baik terima kasih.
DIM nonor 179 tidak ada masaJah
(RAPAT: SETUJU)
DIM nomor 180, Gugatan itu dari F-KP hanya penyesuaian, dari
F-ABRI tetap, F-PP tetap, F-PDIjuga tetap.
F -PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Itu yang kami tadi usulkan, yaitu terhadap pelaksanaan itu juga dicoret,
Gugatan diajukan daJam bahasa Indonesia karena pengertian gugatan sudah
ada. Jadi tidak sepanjang itu kaJimatnya ayat (1).
822
KETUARAPAT:
Jadi 1 ebih efisien dianggap tidak mengurangi substansi,jadi rumusannya
"Gugatan diajukan dalam bahasa Indonesia kepada dstnya, sehingga anak
kalimat terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan perpajakan
dibidang peradilan sepanjang penyelesaian", itu cerita panjang itu bisa
didrop tidak mengurangi substansi.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Baik, pak F-ABRI kalau kita lihat dari DIM-nya itu lebih sederhana
lagi dan kita baca sumbangan dari F-ABRI : Gugatan diajukan dalam
bahasa Indonesia kepada badlan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka
waktu 14 hari sejak tanggal keputusan yang digugat diterima.
KETUARAPAT:
Jadi kami persilakan Pemerintah barangkali substansinya kall tidak
berubah hanya lebih diefisienkan rumusannya. Setuju yang mana?
PEMERINTAH :
Setuju diringkaskan : Gugatan diajukan dalam bahasa Indonesia dan
selanjutnya.
KETUARAPAT:
Saya kira rumusan dari F-ABRI dan F-PP cukup ditelaah.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
F-PP tidak ada heda, Pak. F-ABRI menghilangkan yang wilayah
hukumnya sedangkan kalau ada 2 BPSP apakah ke BPSP mana saja boleh.
823
PEMERINTAH (ABRONI NASUTION) :
BPSPkan punya wilayah hukum masing-masing yang tadi sudah kita
daerah hukum masing-masing yang tadi sudah ada daerah hukum masing
masing. Jadi sudah bisa langsung gugatan diajukan dalam bahasa Indonesia
kepada BPSP yang daerah hukumnya meliputi dstnya karena definisi
gugatan atau pengertian gugatan sudah ada didepan.
Terima kasih, pak.
KETUA RAPAT :
Jadi rumusan yanng dipakai adalah dari rumusan F-ABRI ditambah
tadi wilayah hukumnya atau daerah hukumnya tadi.
F-ABRI (H- OENG RUMADJI, SH) :
Saya kira wilayah hukumnya kan tidak merupakan gugatan diajukan
kepada yang digugat sesuai dengan wilayah kerja kalau tidak salah ada
pasal begitu, saya lupa. Jadi sudah jelas jadi gugatan dimanapun itu
dilakukan sesuai wilayah kerjanya. Nanti wilayah hukum kalau hendak
kita sepakati hukum dari BPSP itu adalah meliputi wilayah kerja a, b, C,
d itu nanti kalau kita bahas dalam lobikan lebih enak. Jadi kita tidakusah
tanya wilayah BPSPitu dimana, ya wilayah kerja wilayah hukum BPSP
Ujung Pandang meliputi wilayah kerja a, b, c, d mungkin ini suatujalan.
Telrima kasih.
KETUA RAPAT :
Baik, jadi rumusan yangdiajukan F-ABRl itu bunyinya; "Gugatan
diajukan dalam bahasa Indonesia kepada BPSP dalam jangka waktu
824
14 hari sejak tanggal keputusan yang digugat diterima", itu rumusan dad
F-ABRI.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Inikan kita bicara hukum acaranya, kalau tadi itu bicara wilayah hukum
dari pad a kekuasaan ini berbeda., lni kan mall! memmjukkan jalan kepada
yang menggugat. Kalau yang kita bicarakan di Bah sebelumnya itukan
kekuasaan. Jadi dalam hukum acaranya ini! hams ditunjukkan jabnnya
jangan sampai dia kirim kesernbarang BPSP yang lebih dad satu. Jadi itu
perlu bukan masalah efisiensi di sin! 1etapi merlllang untuk mengarabkan di
dalam acara ini.
Terima kasih,
KETUARAPAT:
Baik saya kira dari F-ABRI.
F-ABRI (OENG RUMADJI, SH)
Jadi ini bukan sekedar rnenyingkatkan kalimat bukan, pak. Jadii S3ma
sekalijustru kamijuga mempunyai suatu pemikiran karena ada pasal yang
menyebutkan disitu bahwa gugatan itu diajukan sesuai dengan wilayah dan
disanapun juga sudah ada kalau kita nanti dalam lobi kita sepakati karena
kita ada satu kelompok lobi yang menyangkut mengenai masalah wi layah
hukum ini.
Jadi kalau memang kita sepalcat mari kim satukan nanti dengan lobi··
lobi dalam rangkaian mengenai masalah hukum dan tempat kedudukan itu. lni kalau bisa diterima kalau memang tidak mari kita bicarakan di sin!.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
825
Baik kami sarankan ini di Timuskan dengan memperhatikan F-ABRI
dan F-PP, saya kira begitu.
(RAPAT: SETUJU)
Terima kasih.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Apalagi hasillobi Pak, untuk tempat kedudukan.
KETUA RAPAT :
Dari sini Timmusnya tidak terlalu banyak sepertinya.
DIM nomor 18! dad F-KP itu penyesuaian dari F-ABRI tetap, F-PP
tetap dari F-PDI kalall tidak salah ada pertanyaan. Penjelasan supaya dalam
penjelasan dicantumkan batas waktu derni kepastian hukllm. Saya lebih
dulll menemukan kalau itll masih dianggap valid.
Silakan F-PDI.
F-PDI (DJUPRI, SH)
Kurang lebih seperti tadi, Pak. Analogi seperti yang tadi kami tanyakan
sudah dijawab Pemerintah dan akan diberikan penjelasan. Jadi tidak ada
batas waktu seslldah diluar kekuasaan penggugat itu. Jadi tadi sudah
dijawab dan akan dimasllkkan dalam penjelasan.
KETUARAPAT:
Jadi berarti pasal39 ayat (2) tidak perlll penjelasan lagi ?
KETUARAPAT:
826
Baik. DIM nomor 181 yaitu Pasal 39 (2) substansi tetap Pemerintah
diminta menyiapkan penjelasan.
(RAPAT : SETUJU)
Terima kasih.,
DIM nomor 182 oke muatannya DIM nomor 183 (1) , dari F-PDI saja
minta penjelasan saya kira draft Pemerintah menyiapkan penjelasan untuk
butir 1, F-PDI atau tidak 1agi.
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Kalau ini mengenai dilegalisir tadi sudah dijawab tidak, jadi saya kira
tidak perIu.
SeIanj umya, silakan.
INTSRUPSI F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Sebenarnya ini tadi yang kita ingin untuk kembali ke Ketentuan Umum
di sini gugatan diajukan pad a Pasal 40 (1) di sini tanggal keputusan yang
digugat diterima. Apakah itu memang keputusan tentang surat paksa dsbnya
itu. Ini yang kita sebenarnya mengenai masalah pelaksanaan. Kalau yang
lama itu pelaksanaan, ini sebenarnya.
Karena kalau keputusan di sin i adalah keputusan pejabat yang
berwenang sedang di sini bulkan keputusan pejabat yang berwenang tapi
keputusan pejabat karena di sini pejabat yang mengeluarkan itu mengenai
yang gugat menggugat ini bukan pejabat yang berwenang tetapi pejabat
sebenarnya di sini masalahnya yang pada awal-awalnya itu disampaikan
oleh F-ABRI demikian, Pak.
827
KETUARAPAT:
Jadi konkritnya rumusannya oleh F-ABRI disarankan untuk?
F-ABRI (DRS. SUPRIADI):
Ini konkritnya F-ABRl sehingga nanti bisa menampung bahwa undang
undang ini bisa dilaksanakan bahwa ini adalah bukan untuk menggugat
keputusan pejabat yang berwenang tapi menggugat tentang pelaksanaan
penagihan sebenamya itu, Pak.
Terima kasih karena masalah gugat menggugat bukan masalah banding
membanding.
KETUA RAPAT :
Jadi berarti formulasi substansinya ini perlu disempurnakan ada
llsul konkrit F-ABRl. Jadi dari F-ABRI menginginkan Pasal 4 0 (1) itu
sepenuhnya merujuk pada Pasal 23 KUP yang tidak mengkait dengan
masalah permohonan banding. Jadi gugatan di sini diajukan terhadap
pelaksanaan peraturan penmdang undangan dibidang pajak kalau tidak
salah begitu itulah yang bisa diajukan gugatan oleh penanggung pajak atau
wajib pajak.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Kami jelaskan kembali bahwa di dalam ketentuan umum keputusan
adalah suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang itu ketentuan umum. Sedang mengenai yang akan
digugat sebenamya adalah keputusan pejabat sebagaimana yang disebutkan
surat paksa, undang undang tentang penagihan pajak dengan surat paksa
bukan keputusan pejabat yang berwenang tapi keputusan pejabat atau dapat
dikatakan surat paksa yang dikeluarkan oleh pejabat.
828
Pejabat dalam ketentuan umum undang undang penagihan pajak dengan
surat paksa itu adalah termasuk diantaranya KPP dsbnya demikian. Sedang
di sini keputusan adalah pejabat yang berwenang itu adalah Dirjen dsbnya.
lni perlu disinkronkan sehingga benar-benar nanti pengajuan gugatan ini
mencapai atau memenuhi sasaran, yaitu dalam rangka pelaksanaan surat
paksa, sita dan Ie lang sebenamya kan itu Pak.
Demikian.
KETUA RAPAT :
Kami silakan Pak Zaino
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Saya kira kalau kita lihat penjelasannya kosong, dipenjelasan saJa kita jelaskan apa yang dimalksud dengan tanggal keputusan yang digugat itu kalau tanggal diterima sudah ada tapi apa yang disertai alas an jelas
mencantumkan tanggal keputusan, keputusan yang mana itu di dalam penjelasan saja saya kira. Panjang lebar bisa dijelaskan dalam rangka Surat
Paksa dan sebagainya.
KETUARAPAT:
Saya kira Fraksi ABRI bisa menerima untuk dicantumkan dalam
Penjelasan?
Silakan kepada Pemerintah.
Jadi Pasal40 ayat (1) F-ABRI menghendaki ada penjelasan, silakan.
PEMERINTAH:
Terima kasih Ketua Sidang.
8:29
Mengenai Pasal 42 ayat (1) ini sebenarnya tanggal keputusan
yang digugat diterima itu dibaca dalam satu napas, jadi bukan tanggal
keputusannya, tetapi kapan keputusan itu diterima, maksudnya itu, jadi
dibacanya hams dalam satu napas.
Yang dimaksud dengan keputusan disini kalau dilihat dari Pasal 23 itu
pelaksanaan, jadi keputusanini sebenarnya termasuk pelaksanaannya itu
yang digugat.
Demikian, Bapak Ketua.
Sedikit tambahan setiap pelaksanaan tidak mungkin dilakukan kalau
tidak ada keputusannya, jadi sebenamya semua itu dicakup dalam arti apa
yang digugat dalam bidang penagihan ini.
TeJrima kasih.
KETUA RAPAT :
Silakall Fraksi ABRI.
F-ABRJ (DRS. SUPRIADI) :
Terima kasih Bapak Ketua.
Di Ketentuam Umum itll ada tanggal diterima, apa gunanya dibuat
Ketentuan Umum ini, tanggal diterima adalah. Berarti kalau disebutkan
disini berarti mencantumkan tanggal diterima keputusan yang digugat,
begitu.
F-ABRI (II. OENG RUMADJI, SH)
Kami tambahkan Pak.
830
Jadi maksud Fraksi ABRI adalah kita ini kan sudah membahas
sekian lama dan mengikuti perkembangan. Adanya suatu keranclIan yang
demikian itu perlu kita pecahkan. Kalau memang justeru menimbulkan
suatu kerancuan atau suatu yang mungkin menimbulkan salah tafsir apa
salahnya kalau kita diberikan penjelasan.
Jadi dari awal kita sudah mengikuti tetapi kita masih belum bisa pas, jadi tolong kalau memang cukup jelas, tolong diberikan penjelasan, supaya
orang yang baru bacapun langsung bisa mengerti, saya kira enak begitu.
Terima kasih.
PEMERINTAH (DIRJEN PAJAKlFUAD BAWAZIER) :
Setuju Pak, nanti diberi penjelasan, memang akan menyempumakan setelah kita renung-renung betul Pak. Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Baik, terima kasih, silakan
F-PP (II. ZAIN BADJEBER) :
Bapak Ketua.
To longjuga di Timus kan karena didalam DIM kami itu kata "diterima"
itu disambung pada tanggal karena tekanannya disini ini tanggal diterima. Keputusan yang digugat itu kan keterangan, jadi dibalik. Mencantumkan
tanggal diterima keputusan yang digugat.
KETUA RAPAT :
Baik, jadi DIM nomor 183 itu penjelasan, draft awal Pemerintah sekaligus di Timus kan usul F-PP.
831
INTERUPSI F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
BeraI1i kalau memang demikian nanti mencantumkan tanggal diterima keputusan yang digugat, keputusan ini yang mana? Apakah keputusan
menggunakan pengertian yang ada di Ketentuan Umum, kalau pengertian masuk ke yang Ketentuan Umum, itu berarti keputus21n pejabat yang berwenang. Sedang pelaksanaan daripada gugatan itu adalah hanya
mengenai Surat Paksa, Sita, dan Lelang, sedang itu dikeluarkan oleh
Pejabat, bukan Pejabat yang berwenang. Yang dimaksud Pejabat di
Ketentuan Umum tentang pengertian di Undang-undang Surat Paksa tidak ada disebutkan pejabat yang berwenang ini, yang antara lain termasuk didalamnya adalah KPP, ini sebenarnya kerancuannya. Apakah keputusan
ini adaiah Ketentuan Umum didalam butir ini, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang atau yang dikeluarkan oleh Pejabat. Kalau kita mengikuti
disini, jelas bebas semua karena ini bukan digunakan oleh Pejabat yang berwenang.
Demikian, ini perlu dirumuskan dan didiskusikan mungkin di lobi
sehingga lebihjelas nantinya.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Silakan F-PP.
F-PP (ZAIN BADJEBER, SH)
Saya kira itu yang kami usulkan di Timus dalam rangka menyesuaikan, kalau ini tanggal diterima lantas apa yang dihapus kalimat berikutnya atau
kalimat itu diganti kemudian ditampung lagi dalam penjelasan pasaJ.
Jadi saya kira selesai di Panja ini kalimatnya pada Batang Tubuh di
Timus kan supaya tidak rancu kemudian dijelaskan.
832
KETUARAPAT:
Saya kira apakah hams lobi?
F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Dapat di lobi kan Pak, karena nanti di ayat (2) nya itu bukan lagi
mengenai keputusan, dokumen keputusan tetapi dokumen pelaksanaannya
digugat, berbeda lagi kan? Kalau diatas itu keputusan yang digugat
diterima, disini dokumen pelaksanaan, bukan dokumen keputusan. Berarti
disini pelaksanaan daripada penagihan, dilampiri dokumen pelaksanaannya
digugat.
ladi nanti bisa di Timus atau di lobi silakan, nanti pada saat ini berlaku
tidak lepas senma.
Demikian Pak.
KETUARAPAT:
Saya kira di Timus kan saja sekaligus memperhatikan penjelasan
yang dibuat oleh Pemerintah dan saya kira tidak ada salahnya kita baca
ulang rumusan Pejabat didalam RUU ini sendiri, yang mengcover baik
yang berwenang maupun yang ditunjuk, ada dua disitu. "Pejabat yang
berwenang adalah Direktur lenderal Pajak, Direktur lenderal Bea dan
Cukai, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, BupatiIWalikotamadya, Kepala
Daerah Tingkat II atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan
perundang-undangan perpajakan", termasuk berarti Surat Paksa, Surat Sita
dan segala macam tadi itu.
Baik, saya kim dengan dem ikian rumusannya daripada DIM nomor 183
adalah penjelasan disiapkan Pemerintah dan sekaligus dikaji rumusannya
oleh Timus dengan memperhatikan apa yang diajukan oleh Fraksi ABRI.
833
(RAPAT : SETUJlJ)
Terima kasih.
saya kirajuga sekaliglls dengan DIM nomor 184.
(RAPAT : SETUJU)
DIM no«Tior 185, Pasal41 catatan disini kosong semua, Fraksi
ABRI kalall itu masih yang lama itu masalah redaksional KeLua
dihapus, agar konsisten begitu. Fraksi ABRI, s:iIakan.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Pasa138 ayat (I), ini ayat (1) sudah masuk 186 materinya?
KETUA RAPAT :
Iya 186
F-ABRI (DRS. SUPRIADI)
Menyebut PasaI 38 ayat (1) itu, yang barn? yang disarankan Fraksi ABRI supaya masuk kedalam ?
KETUA RAPAT :
Pemerintah mohon, apakah ini Pasa138 atau Pasal 3 9?
PEMERINTAH (ARIE SOELENDRO) :
PasaI 39 Pak.
834
KETUA RAPAT :
Berarti rumusan DIM nomor 186 ayat (I) terhadap gugatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (I) dapat diajukan surat pernyataan
pencabutan kepada Ketua. Fraksi ABRI menghendaki kata-kata "Ketua"
dihapus, tetapi karena ini rumusannya berbeda dengan BPP jadi saya kira
tidak ada masalah disini.
F-ABRI, "kepada Badan Peradilan Pajak", sekarang rumusan BPSP
sudah ada Ketua sudah ada, dengan demikian Fraksi ABRI, oke?
(RAPAT : SETUJU)
DIM nomor 187 saya kira oke.
(RAPAT: SETUJU)
DIM nomor 188.
INTERUPSI F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Ini sebetulnya konkordan dengan yang tadi, untuk penjelasannya bahwa
sudah dicabut kemudian adanya diperiksa dengan acara cepat tidak bisa
diajukan lagi. Di Penjelasan mungkin bisa dijelaskan nanti sebagaimana
tadi yang mengenai masalah banding.
KETUARAPAT:
Jadi dari Fraksi ABRI menghendaki atau menyarankan DIM nomor 187
atau ayat (2) dari Pasal4I dilengkapi dengan penjelasan sarna halnya pada
waktu permohonan banding sesudah disidangkan dengan acara cepat tidak
bisa diajukan banding lagi, ini berarti konkordan dengan itu tidak bisa
diajukan gugatalll lagi, begitu ya, prinsip nebis in idem, kalau sudah ada
putusannya.
Saya kira begitu, Pemerintah?
835
PEMERINTAH (DIRJEN PAJAKlFUAD BAWAZIER) :
Mengenai hal ini kita sesuaikan dengan yang diatasnya , saya mohon maafjuga termasuk Pasal40 ayat (l) kalau penangkapan saya mestinyajuga
surat pernyataan pencablltan kepada BPSP, tadi diatas waktu mencabutjuga ke BPSP bukan Ketua. Jadi nanti disesuaikan juga oleh Tim Sinkronisasi
atau Timus supayajllngan diatas BPSP supaya kalau mencabut disini Ketua,
kan mesti kita samakan juga.
Tcrima kasih.
KETUARAPAT:
Draft awalnya memang kepada BPP sekarang mestinya kepada BPSP,
atau langsung saja tefUs BPSP yach, disertai penjelasan. Jadi kata Ketua
dihapus, diganti BPSP kemudian disertai penjelasan yang konkordan
dengan masalah banding tadi.
(RAPAT: SETUJU)
DIM nomor 187, Fraksi ABRI ayat (2) nya sama sudah tercakup
didalam Penjelasan,konkordan dengan banding tadi.
(RAPAT: SETUJU)
DIM nomor 188, oke.
Jadi Pasal47' lama itu dari F-KP biaya pendaftaran mengajukan perlu dipertimbangkan, Rp I juta itu, itu ayat (2) nya.
Dari F-ABRI tetap, dari F-PP ada, yaitu pihak penggugat harus melunasi
biaya perkara sebelum didaftarkan.
SHakan darif.;KP.
836
F-KP (MOH. SUPARNI, BA) :
Sebetulnya dari F-KP ini ingin mendapatkan penjelasan mengenai
dasar dari pengenaan biaya perkara ini ada tidak disini, Rp 1 juta itu apa,
disamping itu apakah masih ada yang dinamakan biaya perkara.
Demikian, Bapak Ketual.
KETUAR.O\PAT:
Terima kasih, kalau biaya permohonan banding tadi gratis, t,egas
Pemerintah mengatakan tidak ada, untuk gugatan ini dikenakan
pendaftarannya dengan Rp 1 juta. lalu sesudah ada keputusan apakah
dikenakan juga biaya perkara seperti dalam perkara-perkara perdata dan
sebagainya.
Sebagai Pemerintah untuk menjawab.
PEMERINTAH :
Alhamdulillah tidak ada biaya pe:rkara, Pale
KETUA RAPAT :
Tetapi yang Rp 1 juta diminta penjelasan, pertimbangannya apa dan
kenapa Rp 1 juta.
PEMERINTAH:
Sebab kalau Rp 10 juta kemahalan Pak.
F-KP (MOH SUPARN1[, BA) :
Apakah tidak didasarkan besar kecilnya . perkara, tunggakan atau
masalah yang diperkarakan, Pak.
:837
PEMERINTAH :
Ini gugatan, jadi tidak ada kaitan dengan besar kecilnya.
KETUA RAPAT :
Baik, Rp I juta, dan F-KP pernah mengajukan Rp 10 juta. Baik saya kira tidak ada masalah, dari F-PP silakan, agak substantif ini dari F-PP.
F-PP (ZAINBADJEBER, SII) :
Kalau F-PP ada perobahan yaitu ayat (1) hanya sampai kepada hams melunasi biaya pendaftaran, kemudian ayat (2) besarnya biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri. Jadijangan Undang-undang ini menetapkan biayanya Rp I juta, nanti pada tanggal 1 Januari 1998 belum jalan undang-undang ini sudah keluar Jagi Keputusan Menteri yang merobah, jadi lebih baik semuanya diserahkan kepada Keputusan Mcnteri,jadi: "pihak yang mengajukan gugatan terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-ulldangan perpajakan dibidangpenagihan harus melunasi biaya pendafiaran, besarnya biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan Menteri".
Jadi nantinya Rp 10 juta atau Rp· 500 ribu atau Rp 1 juta silakan, jadi kalau Menteri menetapkan artinya Menteri boleh merllbahjuga.
Terima kasih.
KETUJ\RAPAT :
Silakan Pemerintah, barangkali ini modal awal.
PEMERINTAH:
Kami setujll saja Pak, asal itu di sidang tadinya cuma kalau kami
langsung tulis begitu jujur pasti mungkin pertama berapa kan ingin tahu.
838
Jadi kami jujur kami tuJis demikian, tetapi kami serahkan keputusan dan
kami mengikut saja Pak.
KETUA RAP AT :
Hanya mohon dipertimbangkan nanti kalau diserahkan kepada
Menteri tahu-tahu dikeluarkan Rp 10 juta, DPR protes nanti. Perlu
dipertimbangkanlah, canto Ian dasar awal barangkali perlu kita
pertimbangkan, sebab kalau bebas sarna sekali tidak ada rambu-rambu
terlalu merdeka nanti.
Saya kira Pak Zain tidak keberatan barangkali.
F-PP(H~ ZAIN BADJEBER, SH) :
Keberatannya itu kalau tanggal 1 lanuari 1998 ini mulai efektif, keluar
Keputusan Menteri yang ll1erobah, lebih baik sekaligus saja daripada
senangsenang ada ini, besokjuga keluar Keputusan Menteri yang ll1erobah,
kan tidak ada rambu-rall1bu ll1erobah itu karena misalnya pajak berobah,
ekonoll1i berobah atau apa, kan tidak ada rall1bu-rambunya. Sekailan saja
rambu-rambu yang tidak ada gunanya ini diserahkan sepenuhnya.
KETUA RAPAT :
Baik, kita serahkan ke Fraksi-fraksi karena ini menyangkut
kepastian hukull1 juga barangkali untuk si Wajib Pajak. Silakan F-POI
barangkali ada komentar.
F-PDI (DJUPRI, SH)
Kalau POI sudah ll1enullis tetap, jadi seperti itulah. Kalau tanya soal
patokannya itu mell1ang sulit untuk ll1enentukan apa dasarnya itu, tetapi
dianggap sudah pantaslah begitu.
839
KETUA RAPAT :
Fraksi ABRI tetap kalau tidak salah dalam DIM nya.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Untuk situasi ataukeadaan dewasa ini, tetap Pak.
KETUA RAPAT :
Terima kasih.
Fraksi Kmya Pembangunan?
F-KP (MOCH. SUPARNI, BA) :
Saya kira juga tetap Pak.
KETUARAPAT:
Baiklah Pak Zain ? karena semua tetap
F-PP (II. ZAIN BADJEBER, SIl)
Karena semua tetap, ikut saja tetap.
KETUARAPAT:
Jadi sebelum tanggal 1 Janum'i 1998 sudah ada modal, baik dengan
demikian posisi formulasi DIM nomor 189 ayat (1) tetap, oke.
(RAPAT : SETUJU)
Ayat (2) saya kira dengan sendirinya oke punya, dan Insya Allah.
840
F-ABRI (DRS- SUPRIADI)
Sedikit Pak.
Untuk ayat (2) F-ABRI membuat pertanyaan syarat perabahannya,
jadi alaagkah baiknya nanti dibuat satu penjelasan bahwa perobahan ini
dimungkinkan sehubungan dengan adanya suatu situasi dan sebagainya
sehinggajelas syaratsyaramya itu, tidak tahu-tahu ti'ba-tiba dirubah begitu.
KETUA RAPAT :
Jadi perlu ayat (2) nya ada rambu-rambu kepada Menteri dalam merubah
jumlahnya itu didalam Penjelasan.
Pemerintah setuju untuk ayat (2) diberikan.penjelasan.
(RAPAT: SETUJU)
Terima kasih.
DIM nomor 191 oke punya.
PEMERINTAH :
Bapak Pimpinan mahan ijin dulu bahwa Kas Negara itu huruf K dan N-nya itu besar sebagaimana di Undang-undang yang lain.
KETUA RAPAT :
Memang saya nanti mohon kepada Timus khususnya Pemerintah ini
banyak memang rumusan-rumusan yang penu1isannya kurang benar, kuasa hukum itll huruf keciI atau huruf besar, ini juga perlu diteliti kembali saya kira.
841
(RAPAT : SETUJU)
Baik, terima kasih.
DIM nomor 193 oke.
DIM nomor 1940ke.
DIM nomor 195 oke. muatannya itu penyesllaian, Panitera diganti
Sekretaris dan kata bad an diganti BPSP, dan saya kira dari Fraksi-fraksi,
tidak ada masalah ya, silakan.
Jadi Pasal 44 berarti Pasal49 lama, kalau dalalll DIM Pasal 49 lama itu
dari F-KP rumusan ayat (I) ini perlu penjelasan lebih lanjut. Fraksi ABRI
tetap, F-PP redaksional, dari F-·PDI juga redaksional.
Dari F-KP, silakan
F-KP (HISOM PRASETYO, SH) :
Terima kasih Bapak Pimpinan.
F-KPmelihat bahwa kata uraian itu kalau ditempatkan disini seolah-olah
yang membuat uraian banding itu yang dimintakan banding. Pada kebiasaan
dan ketentuan di Peradilan Umum, yang membuat uraian banding itu yang
mengajukan banding, yang membuat kasasi yang mengajukan kasasi.
Kami melihat bahwa sebaiknya kata llr2lian itu dibuang saja, jadi
bunyinya : "Sekrctaris meminta tanggapan atas surat permohonan banding
atau gugatan kcpada Pejabat yang berwenang yang keputusannya dibanding
atau digugat da lam jangka waktu 14 harisejak tanggal permohonan banding
atau gugatan diterima".
842
F-PP (H. ZAIN BADJEBER, SH) :
Sebenarnya pad a kami agak substansi itu jangan Sekretaris yang
meminta tetapi Ketua, Ketua badan yang meminta adapun pelaksanaannya
oleh Sekretaris. Sekretaris itu, ini kan menyangkut materi perkara bukan menyangkut surat menyurat biasa, jadi tetap Ketua itu yang mengepalai
lembaga. Bahwa Sekretaris yang mengirim surat boleh saja, tetapi letap itu
harus tetap fungsi Ketua karena pertanggung jawabannya ada pada Ketua
menyangkut satu proses perkara, bukan hanya pemaintaan biasa.
Terima kasiih.
KETUARAPAT:
Baik, saya kira dulunya itu Panitera, kalau Panitera memang satu kesatuan dengan Hakim dan sebagainya. Ini diambil over saja Panitera diganti Sekretaris. Jadi karena Sekretaris tidak punya otoritas untuk itu, disarankan Ketua, peiaksanaan teknis dan administratif oleh Sekretaris.
Saya kira Fraksi-fraksi dapat meil1yetujui itu?
F-ABRI (DRS. SUPRlA.DI):
Hanya nanti perlu diseslUaikan tentang masalah keputusannya itu Pak, untuk gugatan. Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Jadi mengenai Sekretarisnya?
F-ABRI (DRS. SUPRIADI):
Mengenai Sekretaris setuju, Pak
843
KETUA RAPAT :
Baik, F-PDI?
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Sekaligus menanggapi usul dari rekan F-KP, uraian banding itu
dihapuskan dari tanggapan, sebetulnya maksudnya itu kalau yang dengan
banding itu kaI1 kalaudi Peradilan mengajukan memori banding, la . .la .. nya
mengajukan kontra memori banding, bam diperiksa diputus. Tanggapan
disini maksudnya memori bal1ding,jadi uraiannyadihilangkan tidakapa-apa
jadi langsung saja Sekretaris meminta surat tanggapan atau surat perroohonan,
yang disebutkan itu adalah semacam kontra memori banding itu.
Masalah yang tadi diusulkan l11enjadi Ketua, tekhnis ini saya kira tidak
ada masalah.
KETUA RAPAT :
Baik, saya kiradengan demikian, silakan dari Pernerintah.
PEMERrNTAH·:
Rapat yang kal11i honnati.
lni memang tadinya dipikir Sekretaris dengan pemikiran ini pekerjaan
yang amat sangat rutin, administratif ini pakai formulir saja kok, karena
jangan lupa ini yang akan dicover seluruh pajak daerah, berarti akan
l11enghubungi selufllh Dati II yang jUinlahnya ratusan, Bea Cukai dan
l11acam-macam. Sehingga kalau Ketua itu saya khawatir agak kasihan
juga, karena ini tidak ada apa-apa hanya meminta surat uraian banding saja.
Barangkali bagaimana karena ini semuanya nanti kan selain administratif
volumenya 8mat sangat banyak, pekerjaannya ini semua ada jangka waktu
844
yaitu 14 hari dansegala macam, kalau hams tanda tangan Ketua kayaknya bisa dia itu jontorlah begitu.
Jadi kalau kita gallti begini saja bagaimana, BPSP misalllya badannya Ketuanya, saya kira macam-macam otoritas Ketuanya, nanti dalam pelaksanaan mungkin Ketlllanya bisa membagi Wakil Ketua, ada yang membagi Ketua, atau apa.
!tu usulan Pak, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Silakan F-PP.
F-PP (II. ZAIN BADJEBER, 811) :
Kami tidak keberatan pergantian dengan BPSP hanya mengingat tadinya ini kan dia meminta kepada l11ungkin orang yang lebih atas dad dia, dari si Sekretaris inu, Pejabat Pelrpajakan apakah Dirjen. Jadi dia melaksanakan fungsi Ketua, jadi tidak harus Ketua yang menandatangani untuk beliau tentunya. Namun kalau diganti dengan BPSP dirasa lebih sesuai silakan tetapi bukan ditekankan itu tanggung jawab Sekretaris tetapi tanggung jawab Ketua yaitll Badan ini.
KETUARAPAT:
Dari Fraksi ABRI, silakail.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI)
Kalau Pemerintah sebagai pengguna sudah setuju, terima kasih.
KETUARAPAT:
Baik,jadi DIM nomor 196, kata-kata Sekretaris diganti BPSP sedangkan
kata uraian itu F-PDr bisa setuju untuk dihapus. Silakan dari F-KP.
845
F'-KP (MOeH. SUPARNI, BA) :
Saya kira setuju, Pak.
KETUA RAPAT :
Jadi dengan demikian DIM nomoI' 196 ayat (1) itu kata "Sekretaris"
diganti "BPSP", rumusan tentmguraian segaIa macam, itu Timus nanti
yang menserasikan, demikian ya?
(RAPAT : SETUJU)
Terima kasih.
Ayat (2) sepertinya tidak ada masa~ah.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER, SH) :
Tanggal diterima seperti tadi dihapus
KETUARAPAT:
Dari F-PP masalah tanggal diterima. Bemrti DIM nomor 197 juga Timus
dalam kaitannya dengan masalah tanggal diterima, setuju ya Pemerintah.
Darii Fraksi ABRI, ada?
F-ABRI (DRS. SUPRIADI)
Dari Fraksi ABRI tadi tanya mengenai tanggal keputusan diterima,
diberita, jadi karena diatas itu ketentuannya tanggal diterima, sebetulnya
kila kembali ke ketentuan itu untuk apa dia buat Ketentuan Umum, tentang
tanggal diterima itu, Pak.
846
KETUA RAPAT :
Tanggal Surat diterima, setuju di Timus kan? setuju
(RAPAT : SETUJU)
Terima kasih.
Demikian Bapak, Ibn sekalian.
Baik sesllai dengan jadual rapat kami skors untuk makan siang dan
shalat da Insya Allah akan kita lanjllltkan bersama pada pukul 14.00 WIR
untuk membahas DIM nomor 198.
Terima kasih.
(RAPAT DISKORS PUKUL 12.00 WIB)
KETUA RAPAT (JUSUF TALID, SH) :
Dengan berucap : "Bismillahirrahmaanirrahilm", skors illg kami cabut
kembali, rapat kami buka dan dinyatakan tertutup.
(Skorsing Dicabut Pukul 14.00 WIB)
Sekarang kita memasuki DIM nomor 198, angkanya tetap tidak ada
masalah. Muatannya DIM nomor 199 itu dari F-KP, F-PP, menyarankan
"80 hari" itu diganti "60 had". F-ABRI mempertanyakan, apa dasar
menghitung 90 hari itu dan ada beberapa saran. dari F-PP juga demikian.
dad F-PDI redaksional.
Kami persilakan dari F-KP yang mengusulkan "90 hari" menjadi "60
hari", silakan.
847
F-KP (HI80M PRA8ETYO, 8M) :
Terima kasih Bapak Pimpinan.
Pada DIM namar 199 ini F-KP mempertanyakan mengenaijangka waktu
untuk pejabat yang digugat itll menyampaikan tanggapannya itu, disini
dituliis 90 hari, F-KP mengusulkan untuk me~jadi 60 hari" imbangannya
supaya lebih cepat saja begitu.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Terima kasih.
Selanjutnya dari F-ABRI ada beberapa lCatatan termasuk masalah
mengapa dikirim, mengapa tidak diterima. Silakan F-ABRL
F-ABRI (L.J. ARIFIN) :
Terima kasih Saudara Pimpinan.
F-ABRI hanya mempel1anyakan, dasar penentuan 90 hari itu apa
dasarnya. Kemudian mengenai masalah tanggal dikirim, ini kami mengacu
kepada ayat-ayat berikutnya yang di:masllkan adalah tanggal diterima.
sedangkan khusus untuk ayat (I) ini tanggal dikirim, kenapa tidak kansisten
tanggal diterima ?
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih.
848
Dari F-PP kami persilakan.
F-PP (H- ZAIN BADJEBER)
Hanya masalah waktu, karena ini: menyangkut pejabat yang mempullyai
tentunya berbagai fasilitas, sehingga 90 hari itu dianggap terlallilama dalam
prinsip cepat,jadi kami mengurangi 30 had. Beda nanti blaH Si Penggugat
atau Pemohon Banding yang fasilitasnya bisa lebih terbatas
Cuma, juga sejak tanggal ini kami minta perhatian sesuai dengan
Timus tadi, sejak tanggal dikirirn. Jadi jangan dikirim yang paling akhir,
sejak tanggal diikirim surat perminta::m uraian,jadi tanggal kirim itujangan
dipisahjauh sam a dengan tangga! diterima tadi.
Terima kasih.
KETUA R<\PAT :
Yang terakbir itu saya kira redaksional, Timus. Sedangbn yang 60 had
itu substansi.
Kami persilakan dari F-PDJ.
F-PDI (DJUPRI, SH)
Dari F-PDI konsisten dengan yang sudah diputuskan. jadi terkait
dengan masalah gllgatan dan banding saja. Sehingga usulan yang bersifat
substansi tidak ada.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih.
849
Kami persilakan dengan hormat dari Pemerintab, khususnya 60 hari
dari 90 hari.
PEMERINTAH (ABRONI NASUTION) :
Terima kasih Bapak Ketua.
Sebenarnya melaku selama ini juga 90 hari pada DPP dalam membuat
surat maian, karena banding itu kan dari (kalau sekarang ini dari DPP
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak), dari situ ke KPP bersangkutan.
Nanti setelah uraian itu, bahannya dari KPP ke Kantor Pusat lagi, baru
ke Majelis Pertimbangan Pajak yang sekarang.
Jadi sebenamya dasarnya itu mengikuti apa yang telab berlaku selama ini.
Demikian penjelasannya, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Kami kembalikan kepada Fraksi pengusul, silakan F-KP.
F-KP (HISOM PRASETYO, SH) :
Terima kasih.
Jadi \Vaktu itu memang nampaknya tidak ada dasar pertimbangan
yang konkrit untuk memberikan kesempatan 90 hari bagi pejabat untuk
menyampaikan tanggapannya itu, dan ini memang karena jangka waktu
untuk selesainya itu 12 bulan, ini jadi memang ya mau panjang, mau
pendek sam a saja sebetulnya .. Karena jangka waktunya 12 bulan untuk
sampai diputus, Makin cepat Makin baik sebetulnya.
Terima kasih.
850
KETUA RAPAT :
Tapi tidak keberatan dengan angka 90 had.
F-KP (HISOM PRASETYO, SH) :
Kalau memang demikian, silakaa saja.
KETUARt\PAT:
Baik, terima kasih.
Dari F-PP kami persilakan.
F -PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Saya kira jawaban Pemerintah hanya soal kebiasaan. Kalau diarnbil
dasar yang berlaku diperadilan itu pernah dikenal luar jawa lain soal
waktu. Namun karen a apa ? Karena pada waktu itu luar jawa kondisinya
perhubungan, jadi apakah kitapelihara terus 90 had yang sedangkan
globalisasi semakin maju, kita harus gambarkan ada kemajuan dari
pernbangunan ini dong! , de:ngan prinsip rnempercepat.
KETUA RAPAT :
Baik, saya kira ini menyangkut efisiensi dan efektivitas, produktivitas
dari birokrasi. S:ilakan dari F-ABRI.
F-ABRI (L.J. ARIFIN) :
Pertanyaan kami yang kedua belum dijawab Pak Ketua, mengenai
tanggal itu.
851
KETUARAPAT:
Tanggal dikirim mengapa tidak diterima, konsisten dengan ayat-ayat
yang lain, yang lain-lain umpamanya diterima,. diterima, diterima, yang ini
dikirim begitu. F-ABRI mempertanyakanitu.
Silakan dari Pemerintah.
PEMERINTAH (ABRONI NASDTION) :
Terima kasih.
lni surat permintaan, surat uraian banding itu berasal dari nantinya
BPSP, dan karena yang meminta itu BPSP, BPSP-Iah yang bisa mengawasi,
apakah jangka waktu 90 hari itu dipenuhi atau tidak. OIeh sebab itu pada
Pasal 45 ayat (I) ini dicantumkan tanggal dikirim surat permintaan uraian
tersebut.
Demikian penjelasannya Pak Ketua, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Silakan F-ABRI.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI)
Mengerti Pak Ketua.
KETUA RAPAT :
Baik, dengan demikian dari F-KP tidak keberatan dengan 90 hari
dalam kaitannya dengan bulatan 12 bulan itu, I tahun waktu yang diberikan
untuk memutuskan satu sengketa, kalau tidak anggota yang memeriksa dan
memutus bisa kena sanksi, kalau tidak salah disini.
852
F-ABRI (DRS. SUPRIADI)
Tambahan sedikit Pak Ketua.
KETUARAPAT:
S ilakan Pak.
F-ABRI (DRS. SUPRlADI):
Jadi dengan demikian bahwa tidak alasan dad pejabat yang akan
memberikan uraian itu, dihitungnya sejak permintaan dari BPSP itll 90 hari
sudah harus memberikanjawaban, ' kan demikian Pak Ketua.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
F-PP silakan.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Tadi Pemerintah baru menjelaskan kebiasaan, belum menjawab yang
mana disetujui.
KETUA RAPAT :
Balk, kaml persilakan Pemerintah.
PEMERINTAH :
Ini sebetulnya bukan semata-mata keblasaan saja, telapi didalam
kenyataan kita harus lebih berhati-hati mengingat perluasanjangkauan dari
PPSP sekarang ini.
853
Jadi katakanlah, ini kan nanti juga akan meliputi seluruh daerah
Indonesia. Jadi memang betul itu, meskip1.ln globalisasi tapi kalau kita ke
Kabupaten-kabupaten, mesin ketiknya itu juga masih yang manual, belum
yang modern, terus terang saja. Mungkin kalau untuk Direktorat Jenderal
Pajak itu sudah pas betul masih, lama-lama menjadi ragam. tapi kalau kita
lihat Pemda-pemda nantinya, nanti dia juga meliputi daemh yang cukup
terimut begitu,jadi untuk keamanannya mengingat volume-nyajuga begitu
banyak, kita tidak merainta penambahan dari yang sudah berlaku sekarang
ini walaupun memasukan Pemda.
Terus terang saja kan waktu itu saya yang memimpin, ini timnya tidak
ikut dari perwakilan-perwakilan daerah sebetulnya mau minta waktu itu malah
lebih dari ini, tapi kita bilang "kim tidak bersedia, karena sudah berIaku 90 hari.
masa ml.mdur dari pajak mereka suruh nyusutkan dengan DJT'.
Demikian Bapak Pimpinal1l, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Baik, terima kasih. Dari F-PP silakan.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Semua sudah begitu, setuju sajalah.
KETUA RAP AT :
Baik, terima kasih.
Jadi DIM nomor 199 tidak ada masalah mas uk Timus, termasuk kami
ingatkan disebelumnya itll ada kata "masalah uraian" itu juga perlu dikaji
oleh Timus, disini ada juga surat uraian dan keputusan. Disamping itu
mahan Timus perhatikan bandinglgugatan supaya banding atau gugatan,
jadi garis miring (I) itu dihilangkan.
854
(RAPAT : SETUJU)
Terima kasih.
Selanjutnya DIM nOl11or 200, itu seperti yang wama hijau punya, saya
kira tidak ada masalah. Juga waktu di Pansus itu sudah masuk Timus.
(RAPAT: SETUJU)
Kemudian DIM nomor 201, sama ini masalah 30 had, hanya disel ipkan
angka saja supaya konsisten dcngan yang lain. Cuma dad F-PP kalau untuk
pejabat itu dikurangi, tapi kalau untuk wajib pajak atau penanggungjawab
pajak itu bukan dikurangi tapi ditambah dari "30 hari" menjadi "45 hari".
Kami persilakan dari F-PP.
F-PP (II. ZAIN BADJEBER) :
Ya itulah, kalau Pemerintah saja masih pakaimesin tik yang ini, apalagi
yang tidak Pemerintah. Jadi perLu ditambah.
KETUA RAPAT :
F-ABRI teta.p disini dalam DIM-nya.
Kami persilakan Pemerintah dari "30 hari" menjadi "45 hari".
PEMERINTAH:
Begini Pak Ketua, kalau Pemerintah kan tidak pakai tulis tangan, mesti
ketik, mesti stempel pakai nomOf. kalau wajib pajak itu tulis tangan boleh,
tidak usah pakai nomor boleh. Betul Pak, tulis tangan itu boleh, memang
dibanggakan. Lagi pula kalau wajib pajak itu ada pertimbang lain, bukan
mau menangan. wajib pajak itu hanya memikirkan mengenai dirinya
855
sendiri, tapi kalau birokrasi yang relatiftenaganya terbatas itu yang diurus
banyak sekali suramya,jadi p(:t1imbangannya disitu semata-mata, begitu.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Baik, saya kira wajib pajak yang berani banding gugat itu menengah
keatas Pak.
Silakan dari F-PP.
F-P'P (H. ZAIN BADJEBER) :
Biasanya F-PDI ini yang suka bela yang begird, tapi kali inil saya ikut s~ja.
KETUARAPAT:
Mungkin dibenak F-PDI ini bukan orang kecil yang kena ini mungkin.
Baik, terima kasih.
Dengan demikian DIM nomor 201, oke.
(RAPAT: SETUJU)
DIM nomoI' 202 itu dad F-KP saya kira penyesuaian,. kemudian dari
F-ABRI juga penyesuaian. F-PP say a kira juga penyesuaian. demikian
juga F-PDI.
Silakan F-ABRI.
F-ABRI (OENG RUMADJI, SH) :
Perlu kami mempertanyakan pak Ketua.
856
Khususnya kepada Pemerintah, Pasal 4 ini kan kasarnya menghukum
pembanding dan perbanding atau penggugat atau tergugat, kasarnya kan
begitu. Tapi tidak ada terpikirkan bagaimana kalau yang tadi dikatakan
Pemerintab itu begitu sikopian menerima permasalahan.
Sekarang kalau BPSP Jewat dari 14 hari itu kira-kira hukurnannya apa
begitu, dari ayat (2) itu kan 14 hari diberi waktu supaya mengirirn kepada
pernohon banding atau penggugat. Kalau lewat 14 hari kira-kira bagairnana
hukumannya, ini pertanyaan saja Pak.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Silakan dari Pemerintah.
PEMERINTAH :
Ini tanggungjawab terakhir kalau banding kan ada pada BPSP, BPSP
itu kalau dia terlambat selain nanti kalau ada urusan yang menyangkut
penilaian terhadap para anggota, tapi dia kekurangan waktunya sendiri
selama 1 tahun. Karena BPSP itu hams mengambiJ keputusan daJam
waktu 12 bulan, itu tidak bisa ditawar. Kalau 12 bulan itu adalah akibat
keterlambatannya BPSP sendiri, dia kehilangan waktu. Kalau sampai
lewat anggotanya nanti akan terkena sanksi, jadi dia mengurangi waktunya
dirinya sendiri, karena penganibiJan keputusannya dia.
Jadi sebetulnya implisit kalau dia terlambat dia sedang menghukum
dan mengurangi waktu untuk dirinya sendiri, itu untuk BPSP-nya. Untuk
anggotanya nanti ada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai
kelalaian-kelalaian yang bersangkutan.
Terima kasih Pak Ketua.
857
KETUA RAPAT :
Terima kasih. Silakan F-ABRI.
F-ABRI (OENG RUMADn, SH) :
Yang menyelesaikan itu kan Majelis Pak, tapi yang menyuruh kan
BPSP, yang menentukan BPSP bukan MajeHsnya kan Pak, ini mohon
menjadi perhatian.
Waktu yang ditentukan itu kan Majelis memeriksa dan memutus waktu
dalamjangka waktu sekian, tapi kalau kesalahannya ada pada BPSP, apakah
Majelis juga disalahkan, kan tildak Pak. ltu pertama.
Kedua, ini meragukan daripada pemohon banding atau pun penggugat,
karena dia merasa terlalu lama disitu.
lni supaya kita gatokan begitu Iho Pak, jadi waktu itu diberikan kepada
Majelis yang menyelesaikan, memeriksa dan memutus, bukan kepada
BPSP-nya.
Saya kira demikian Pak K,etua, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Baik, saya kira substansinya bisa, tidak ada masalah. Saya kira substansi
DIM nomor 202, oke dengan memperhatikan fase yang tadi dikemukakan
oleh F-ABRl.
(RAPAT : SETUJU)
DIM nomor 203, angka tidak ada masalah, materi muatannya DIM
nomor204.
858
F-ABru (OENG RUMADJI, SH) :
Jadi bagaimana yang tadi Pak. Apa memang begitu Pak.
Jadi apa memang masalah Majelis dengan BPSP itu merupakan
sllatu kesatuan yang tidak dipRsahkan, karena yang menyelesaikan dan
mempunyai batas waktu itUi kan MaJelisnya Pak. Jadi kalau Majelis salah
mengurangi waktu, itu Majelis yang disalahkan, ini yang mengirimkan
kan BPSP Pak, 14 hari itu yang mengirimkan BPSP bukan Majelis:. Kalau
kesalahan itu kepada BPSP, apa Majelis yang terlamhat itujuga mengalami
kesatu kesalahan. lni belum terjawab Pak.
PEMERINTAH :
lni terima kasih betul Pak Oeng, bagus dan teliti sekali.
Jadi pertama, bagi Si wajib pajak misalnya katagorinya 30 hari, kalau
dia terlambat, dia tidak kehilangan waktu 30 hari, dia tetap, hakllya dia
tetap, senma tetap. Yang kmang nantinya BPSP-nya, jadi waktunya dia
kalau sisa makin kurang.
Kedua, ini nantinya perlu kita pikirkan dalam penjelasannya bagaimana
supaya, tadi kan kita sepakati pakai istilah yang mengirimkan BPSP.
permintaan urai banding dan tanggapan tadi.
Dengan demikian disana kan disana nantt ada yang tanggungjawab
mengatur dari tiap-tiap, apa nanti diserahkan Ketuanya itu yang mengatur
kepada Sekretariat, kalau Sekretaris itu pegawai negeri, berarti kan ada
diatur (dalam Hukuman Disiplin PP 30 kalau tidak salah, atau nanti kalau
Ketuanya itu mengatur pembagian itu adalah kepada Wakil Ketua, dari
situ dialah yang bertanggungjawab, tokh nanti pasti ada pengelompokan
disana, pembagian tugas, entah itu berdasarkan wajib pajak badan atau yang
mengurus pajak daerah yang mengurus cukai dan bea masuk kan pasti ada
spesialisasi dalam unitnya sendiri, dan nanti disitu Pak.
859
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Saya kira penjelasan dalam ayat khususnya ayat (2), 14 hari kan
kaitannya dengan ayat (2), tadi saya kira yang dijelaskan oleh Pemerintah
tinggal diformulasikan dalam bentuk penjelasan ayat (2) DIM nomor 200.
(RAPAT: SETUJU)
Selanjutnya DIM nomor 204 itu dari F-KP penyesuaian. dari F-ABRI ada formulasi redaksi kata "untuk" setelah kata "pajak" diganti kata "agar",
kemudian masalah tata letak. dari F-PP kata "secara" itu dihapus, "pemohon banding" dihapus, ini redaksional saya kira.
Kami persilakan dari F-ABRI.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI)
Terima kasih Pak Ketua.
Untuk kata "agar" itu memang lebih bagus "untuk", kemudian yang
kita pindahkan Pasal 51 ini setelah Pasal 53 lama Pak, ini dengan maksud untuk dilihat bahwa alinenya mengena Pak, karena ini antara mengenai
masalah hadir-hadir dipersidangan. Sedang kita lihat dlisini mengenai
uraian-uraian.
Jadi Pasal 51 ini nanti kita pindahkal1l setelah Pasal 53 lama, ini akan
runtut begitu tata letak.
KETUA RAPAT :
Masalah tata letak saya kira.
Dari F-PP kami persilakan.
860
F-PP (B. ZAIN BADJEBER) :
Saya kira itu Timus, keteranganlisan, apakah keterangan secara lisan.
KETUA RAPAT :
Baik, DIM nomor 204 itu Timus sekaligus yang berkaitan dengan
masalah tata letak.
(RAPAT: SETUJU) .
DIM nomor 205, angkanya tidak jadi masalah, materi muatannya
DIM nomor 206, itu di DIM lama adalah Pasal 52. Dari F-ABRI masalah pertanyaan dari DIM nomor 222, saya kira sUdahoke ini p~da waktu Pans us
mengenai tata letak dari F-ABRI itu, bertanya.
Silakan F-ABRI.
F-ABRI (OENG RUMADn, SH)
Itu materi dari Pasal 47 Pak ya.
F-ABRI ingin menanyakan Pak, jadi ini kan tata kerja daripada
Sekretaris kalau menerima suratsurat ito pasti disampaikan kepada Ketua, masa ada Sekretaris terima tidak disampaikan kepada Ketua. Apakah ini
perlu mau dimasukan dalam rumusan Undang-Undang ini Pak, saya kira tanpa ini kan saya kira itu diserahkan, masa mau disimpan, atau barangkali
dalam praktek memang harus demikian, kami tidak tahu.
Ini ada semacam bawa suratsurat yang dikirim dariBPSP itu, kemudian oleh Sekretaris diserahkan kepada Ketua.
Apakah memang prosedur surat itu kalauumpamanya tidak ada ini tidak diserahkan kepada Ketua, apakah memang diperlukan dalam rumusan
861
Undang-Undang ketentuan semacam ini. Jni prosedur kerjra daripada intern
didalam itu saja.
Ini mohon menjadi perhatian Pak Ketua, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih. Dari F-PP silakan.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Kalau DIM kami juga itu dihapus, jangan Undang·Undang memuat
penyerahan Sekretaris. Kita kan sepakat bahwa tanggungjawab badan itu
pada Ketua, adapun Ketua membagi tugas Sekretaris: menerima surat
kemudian menyerahkan, tidak usah didalam Undang-Undang ini.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
J21di ini masalah tata kerja sebenarnya, intern. Silakan dari
Pemerintah.
PEMERINTAH :
Mendengarkan argumentasi yang disampaikan, kalau memang sepakat
dari Panja ini untuk menghapus, Pemerintah juga dengan berbesar hati
untuk penyempumaan bersedia untuk menghapus.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Baik, saya kira ini menyangkut tata kerja, jadi Pemerintah tidak
berkeberatan.
862
Dengan demikian Pasal47 dihapuskan, setuju ?
(RAPAT : SETUJU)
Terima kasih.
Selanjutnya DIM nomor 207, Pasal48. Materi muatannya dalam DIM
nomor208, dari F-KP itu kata "menunjuk" disarankandiganti "menetapkan";
dari F-ABRI, Pasal 53 ayat (1) berubah menjadi (ini lama) berarti 48 baru
dan seterusnya penyesuaian; dan F-KP saya kira ada pertanyaan mengenai
Pasal 48 ini disamping menetapkan itu.
Silakan dari F-KP.
F-KP (MOH. SUPARNI, BA) :
Terima kasih Saudara Ketua.
Di DIM nomor 208 ini kira-kira Draft yang pada waktu itu diserahkan
pad a Pemerintah, mungkin ini kurang komplit ini, Ketua menunjuk,
menunjuk apa. Kalau di Draft RUU yang lama disitu, Ketua BPSP
menunjuk Majelis Hakim, tapi disini hanya menujuk yang terdiri dari tiga
orang anggota atau seorang anggota untuk memeriksa dan memutuskan
sengketa pajak.
Memang dari F-KP mengharapkan kata "menunjuk" ini diganti dengan
"menetapkan", tapi kalau mungkin didalam diskusi ini terutama dari
Pemerintah juga masih menunjuk, saya kira ini bisa kita pertimbangkan
bersama. Sekian, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Baik, jadi disini memang Majelis didalam buku ini, saya kira kurang
saja disini; Ketua menunjuk Majelis. Jadi saya kira hanya kekurangan saja
863
disitu. Dari F-ABRI sepertinya kaitannya masalah tata letak Pasal83 dari
F-PP penyesuaian.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Ada penyesuaian ini dari kami, Ketua BPSP me:nunjuk Majelis
persidangan atau Majelis sidang yang terdiri dari seorang Ketua, dan 2 orang anggota sidang atau persidangan dengan seorang anggota untuk memeriksa. Jadi yang ditunjuk Majelis apa? Bukan Majelis Hakim tapi
Majelis persidangan atau Majelis sidang.
Majelis ini sekaligus dengan menunjuk Ketua, bukan yang 3 orang
itu lantas memilih lagi seorang Ketua, jadi menunjuk Majelis persidangan yang terdiri dari seorang Ketua dan 2 orang anggota sidang.
Jadi yang ditunjuk disini anggota sidang bukan anggota, karena
pengertian anggota saja, itu adalah anggota BPSP. Sedangkan yang ditunjuk
disini 3 orang terdiri dari seorang Ketua dan 2 orang anggota sidang untuk persidangan dengan seorang anggota.
Jadi bagaimana mencakup yang tunggal dan yang Majelis itu.
KETUA RAPAT :
Baik, terima kasih.
Dari F-PDI kami persilakan.
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Dengan penyesuaian ini saya kira tinggal menyebutkan saja bahwa kctua itu menur\iuk majelis yang terdiri dari 3 orang anggota itu majelisnya,
aiau seorang anggota itu gantinya seorang hakim untuk memeriksa dan
864
memutus sengketa pajak itu mungkin yang perkara cepat itu mejellis yang
terdiri dari 3 orang dilkutinya dari segi mmusan tidak masalah hanya itu
kurangnya kata mejelis saja diantara menunJiuk dan yang itu.
Demikian pak.
KETUARAPAT:
Baik kami persilakan pemerintah jadi ada beberapa penyempumaan
mungkin ada yang lepas dalam perumusan ini ayat (1) dalam kaitannya dan
seterusnya yang berkaitan dengan penunj ukan majelis atau seorang anggota
baik untuk perkara dengan acara biasa maupun dengan acara cepat. Kami
persilakan pemerintah.
PEMERINTAH :
Terima kasih.
Setelah mengikuti pendapat-pendapat yang berkembang yang sangat
amat baik, Pemerintah memang sependapat misalnya ada kekurangan kata
majelis yang kemudian dilengkapi oleh Pak Zain sedemikian mpa, misalnya
yang terdiri dari seorang ketua tentunya disini seorang ketua K-nya k kecil
dibedakan dengan ketua itu dan seterusnya anggotajuga boleh anggotanya,
anggota kecil jadi anggota majelis persidangan dibedakan dengan yang
ada di BPSP dan sebagainya itu, kemudian ditambahkan lagi dengan acara
biasa sama pemeriksan dengan acara cepat, dimana kalau acara yang
cepat bisa tunggal, tetapi kalau majelis pakai acara cepat juga boleh ticlak
dilarang hanya yangjelas kalau yang tunggal tidak boleh yang acara biasa
dan sebagainya iitu semuanya dapat kita tampung dan kita setujui untuk
itu nanti akan disiapkan mohon waktu draft awal dari Pemerintah untuk
menyempumakan kalau diij inkan demikian Bapak Pimpinan.
865
KETUARAPAT:
Kalau pemerintah mengajukan permintaan untuk draft awal
penyempumaan saya kira sekaligus satu paket saja, jadi 48 itu terdiri dari
ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4 ).
PEMERINTAH :
Maksudnya setelah kita, karena substansinya pemerintah setuju
seluruhnya tetapi barangkali dengan perumusan mungkin ayamya bisa
persis 4 atau mungkin nambah akan kita sampaikan setelah selesai dengan
kembali ke yang sarna.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Baik silakan F-ABRI.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Kita kalau mau konsisten sebenarnya kata majelis ini bisa ditarik ke
ketentuan umum yaitu pengertian majelis, karena disini nanti banyak
kalau misalnya majelis persidangan. majelis persidangan itukan juga
akan menimbulkan hal yang mungkin akan berulang-ulang atau mungkin
didalam penjelasan majelis adalah ini, ini, ini sehingga nanti didalam uraian
berikutnya, karena nanti katas majelis itu cukup banyak.
Demikian saja pak terima kasih.
KETUARAPAT:
Baik mohon itu di cover sekaligus oleh pemerintah satu paket dengan
ayat-ayamya tadi, jadi kami mohon persetujuan dari Pasal 48 dengan
866
materi muatan DIM nomor 208, 209, 210 dan 211 Pemerintah minta waktu
untuk menyempumakan substansi dan redaksinya. Dengan demikian bisa
mengcover keinginan dari Fraksi-fraksi bisa disetujui.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Kami mengusulkan langsung ke Timus darft awal dari pemerintah itu
diserahkan ke Timus karena substansi sudah oke.
KETUARAPAT:
Baik, dengan demikian Pasal.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Mengenai usul F-ABRI unutk konsistensi apakah tidak lebih baik kata
majelis ini ditarik keatas yaitu ke ketentuan umum sehingga nanti lebih
mudah, karena berulang-ulang ini hanya menyampaikan keseluruh anggota
sidang ini termasuk Pemerintah.
Demikian Pak.
KETUA RAPAT :
Karena ketentuan umum itu sudah kita ketok jadi kalau ad perubahan
penyempumaan saya kira disatu paketkan apakah minta persetujuan kita
kalau kita oke beral1i kita masukan di ketentuan umum kalau tidak masuk
dalam penjelasan, saya kira begitu ya, setuju !
(RAPAT : SETUJU)
Terima kasih
Selanjutnya kita masuki DIM nomor 212 Pasal 4 9 materi
muatannya itu 213 dari F-KP penyesusain. Hanya dari F-KP ada usul
867
disini kata "180 hari" diganti "6 bulan", jadi tadi ada usul dari F-ABRI
untuk menggunakan hari tidak bulan, F-ABRI tadi kalau dalam pasal
pasal sebelum tadi ada mengusuikan konsisten kita gunakan hari saja
disini F-KP menghendaki hari itll dirubah bulan, saya kira Timus saja
kesepakatan Timus apakah hitungannya hari apakah bulan,. Timus ya, DIM
nom or 213 Timus.
(RAPAT: SETUJU)
DIM nomor 214 tidak ada masalah, DIM nomor 215 tidak ada masalah,
DIM nomor 216 materi muatannya adalah pada DIM nomoI' 217.
F-PDI (DJUPRI, SH):
Saudara pimpinan.
Ternyata DIM aslinya itu POI ada usul, Pasal 49 didalam DIM yang
baru ini yang aslinya disana Pasal 54.
KETUA RAPAT :
Saran PDI kalau tidak salah dibelakang katajangka waktu ditambah kata
paling lambat banding atau gugatan berubah menjadi gugatan banding.
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Yang penting paling lambamya itu gugatan banding itu kami ingin
menjelaskan saja.
Sejak tadi kami tidak menanggapi soal batas-batas waktu tetapi
memang yang kelihatannya sederhana karena berdasarkan praktek selama
ini, seolah-olah merupakan hal yang biasa, tetapi kalau Badan BPSP sudah
terbentuk diberbagai tempat kemudian frekuensi perkara itu banyak sekali
868
itu menjadi masaIah, sehingga tidak mustahil-kalau pada suatu ketiika akan
tertumpuk pada arah itu seperti yang terjadi di Makamah Agung, sehingga
waktu perlu dibatasi, sebagai contoh pengadilan itu dulu tidak batasnya,
kapan suatu pengadilan negeli penyelesaikan perkara, kapan Mahkamah Agung
bisa menaikan suatu perkara sekarang ada surat edaran kira-kira 60 hari ternyata
itu bisa di praktekan untuk seluruh peradilan dan mengurangi tumpukan
perkara yang ada disana.
Jadi sementara kenapa kami ajukan paling Iambat yaitu patokan yang
sudah berjalan selama ini pada pegangan dulu kalau lehih. cepat lebih baik
maksud kami demikian dan itu akan bisa terjadi untuk jangka waktu yang
selama ini kita bicarakan.
Demikian saudara pimpian pen~elasan dari usulan kami meskipun
kelihatan sederhana tetapi mari perlu kita renungkan ada manfaamya
apabila memang BPSP ini sudah terbentuk dan frekuensi perkara terlalu
banyak.
Demikian terima kasih.
KETUA RAPAT :
Baik terima kasih.
Jadi substansi 49, 180 hari atau 6 bulan itu diusulkan oleh F-PDI
itu paling lama, jadai paling lama majelis harus bisa merampunglkan
pemeriksaan dan pemutusan permohonan banding atau gugatan. Sialalkan
pemerintah baralllgkali.
PEMERINTAH:
Memang yang dimaksud itu kita lI"upanya sarna artinya hanya rupanya
kalau dari sejak semula dalam kosepsi ini pakai istilah dalam jangka waktu
869
dalam jangka waktu jadi konsistcn maksudnya ya paling lambat berarti
j 80 hari, kalau lebih cepat boleh-boleh saja tetapi tidak baleh lebih lama.
J;ldi nanti kalau mau lebih mantep Fad selambamya kita masukan s3ja kata
seiambamya karena toh artinya ini sama di penjeJasan nanti kita tulis kata
se!ambamya.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Baik tadi sudah kita sepakati ini di Timus saya kira nanti mungkin kata
bta itu bisa masuk ke pcnjelasan atau formulasi redaksinya bisa dibahas
bcrsama di Timus.
Silakan.
F-KP (HISOM PRASETYO, SH) :
Kami ingin mohon kiarifikasi dulu dari POI yang dimaksudkall dengan
paling lama itu paling lama Illlliai sidang atau paling lama putus, inikan ada
dua hal, paling lama sidangnya iiu Pasa[ 54 yang lama tetapi pas selambat
lambamya putus itu 12 bulan p:lsal 85 lama, Jadi inikan hanya batasan
batasan waktu sudah diterima permohonan banding lalu ada uraian, ada
tanggapan, ada bantahan kemlld ian mulai sidang, mulai sidangnya ini di 54,
kemudian putusnya paling lambat 12 bulan itu di 85, jadi yang dimaksud
itu yang bagaimana ini.
KETUARAPAT:
Silakan F-POI.
F-PDI (DJUPRI, SH):
Sebetu[nya kalau secara jujur kami ingin semua pembatasan illl disebut
dengan paling [ambat mempunyai maksud agar supaya [peke!j:1an ini lebih
870
baik dilakukan oleh BPSP itu sendiri pada dasarnya itu, jadi disini kan
mulai bersidang saya kira sesuai dengan apa yang dirnaksud oleh pasal ini,
maksud karni dernikian.
Dernikian saudara pirnpinan.
KETUA RAPAT :
Jadi 12 bulan atau 360 had itu berarti di,harapkan di RUU ini memang
diartikan paling lambat, kalau rnelalui itu bisa dikenakan sanksi bagianggota
yang rnemutus melalui rnajelis atau tunggartadi, saya kira dernikian.
Terirna kasih rnernang ini Timus.
F-PDI (DJUPRI, 8H) :
Masalah sanksi bel urn kita bicarakan belurn tentu dan pengadilan
sendiri juga karena batas waktunya saja.
KETUA RAP AT :
Memang belurn itu di Pasal 80 an.
Baik, karni kembali kepada DIM nornor 213 Tirnus, 214 tidak ada
masalah, 2 I 5 tidak ada rnasalah, 216 tidak ada rnasalah, 217 itu dari F-KP
penyesuaian, dari F-ABRI saya kira juga penyesuaian, dari F-PDI diakhir
kalimat ditambah kata "kecuali pada waktu pembacaan putusan dinyatakan
terbuka untuk umum", kami persilakan dariF-PDL
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Maksud dad rurnusan ini kami hanya ingin menanyakan apakah selama ini putusan dilakukan secara tertutup, tetapi apakah tidak ada pemikiran
khusus untuk perneriksaan itu tertutup tetapi pernbacaannya plltllsan itu
871
dilakukan secara terbuka apakah tidak begitu, jadi prinsipnya tertutup
tctapii pembacaannya saja terbuka supaya bisa diketahui alasan-alasan
yang diajllkan oleh BPSP. Oem ikian pertanyaan kami.
KETUA RAPAT :
Silakan pemerintah.
PEMERINTAH :
Memang kalall pemeriksan kita tahu karen a ini menyangkut kerahasian
perusahaan segaia tertlltup, tetapi dalam keputusan ini Pasal 84 Ayat (1)
saya mohon ijin llntllk membacakan; "putusan BPSP harus diucapkan
dalam sidang terbllka untllk umum, jadi slldah mcmenuhi harapan Bapak.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
ladai oke, Pak Handjojo
F-PDI (HANDJOJO PUTRO, SH)
Hanya kami mohon penjelasan juga sebenarnya apa sih membuka
sidang dan penyerahan tertutup itu apa alasannya, karena proses persidangan
biasanya itu transparan ini hanya sekedar kebijaksanaan saja.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
872
Silakan pemerintah.
PEMERINTAH :
lni bagian keunikan termasuk dari peradilan umum pajak karena· itu
kalau terbuka terus terang mungkin menyulitkan wajib pajak tidak bisa
kebenaran karena banyak hal-hal menyangkut rahasia perusahaan yang
ingin diketahui oleh saingannya oleh karena itu biasanya tidak pernah mau
itu menyangkut masalah omsetnya berapa dan segala macam yang orang mungkin pilih tidak keberatan kalau mau terbuka seperti itu dia pilih kalah,
kan kasian dari diintip oleh saingannya misalnya.
Terima kasih.
F-PDI (HANDJOJO PUTRO, SH)
Apakah sarna dengan abritase juga, itu memang tertutup juga proses ini.
PEMERINTAH :
Silakan Pemerintah
PEMERINTAH :
Jujur saja saya kurang mengerti arbitase, silahkan saja ahli-ahli yang
ada disini, silakan saya kurang ngerti itu, mohon maaf Pak.
F-PDI (HANDJOJOPUTRO, SH) :
Kalau arbitase itu justru baik proses maupun keputusannya pun tertutup karena, yang diselesaikan itu masalah tadi seperti dari pemerintah tadi menerangkan bahwa menyangkut masalah kerahasian perusahaan-
873
perusahaan ini, jadi kaJau memang prosesnya tertutup apakah tidak
sebaiiknya sekaligus saja tertutup semua.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Pak Zain ini ahli arbitase
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Kami kan mendukung usul illi tentu ada alasan. Bahwa Sidang
dinyatakall teliutup itu tidak aneh, itu biasa, dalam perkara yang
menyangkut kehormatan, perkara allak, itu juga telintup, jadi ada alasall
alasan telientu UU dapat menetapkan sidang itu tertutup, tetapi selalu
pada pembacaan putusan itu terbuka, tidak boleh disambung disilli karena
ini urut-urutall acara, ceritera terbuka itu nanti pada putusan, tidak boleh
langsung digandeng disini, ini kan bertahap-tahap ceriteranya ini masih
episode berapa belum pada bukaan-bukaan.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Baik Pak Djupri, silakan.
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Ya mungkin karena kita semua mengerti permasalahan memang di
pengadilan itu sendirijuga ada yang tertutup tetapi putusan terbuka sebagai
contoh memeriksa masalah perkosaan itu biasanya tertutup karen a kalau
terbuka itu ada" anak-anak mendengarkan disitu, bagaimana caranya
memperkosa, tetapi putusan terbuka.
874
KETUA RAPAT :
Baik, terima kasih.
Dengan demikian DIM nomor 217 oke, dengan penyesuaian.
(KETUA: RAPAT)
DIM nom or 218 dari F-KP penyesuaian, dari F-PP ada perubahan
redaksi yang agak substansial, silakan F-PP'.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
F-PP hapus sebenarnya ini diganti dengan masalah yang lain, mengapa
hapus ini sudah kalau menu rut RUT) semula ini bukan lagi pemeriksaan
persiapan atau di TUN dikenal dengan dismisal, ini sudah l11asuk kedalam.
acara pel11eriksaan biasa, jadi untuk melakukan pel11eriksaan kelengkapan
dan sebagainya itu sudah pada tahap pemeriksaan persiapan, ini sudah
l11enyangkut sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk memeriksa materi
sengketa, jadi bukan lagi dismisal adapun nantinya didalam pemeriksaan
itu terdapat kekurangan dan sebagainya itll sudah ada putusannya oleh
karena itu kami sarankan disini kalau ini dihapuskan urut-urutan itu kalau
sudah sidang dibuka dan dinyatakan tertutup kemudian yang minta hadir
tidak hadir, yaitu penggugat bersedia tetapi tidak hadir, apakah sidang ini
harus ditunda.
Jadi disini kami usulkan dalam hal para pihak atau salah satu pihak yang
bersengketa atau kuasanya tidak hadir pemeriksaan sengketa dilanjutkan
dengan acara biasa jadi verstek, jadi urut-urutannya itu setelah sidang
dinyatakan terb1Uka kan dipanggil orangnya, orang yang bersedia hadir
dinyatakan hadir sudah dipanggil kalau dia tidak hadir apa stop apa tidak.
Kalau di pengadilan sudah dipanggil dengan patut tidak menghadap
itu verslek, disini tidak dikenal acara seperti itll bahwa hadir dengan hadir
875
berjalan terus, sebab khawatir nanti kalau itu tidak ditekankan pengacara masuk acara ini tidak sempurna dipakai acara pengadilan.
Itu usul kamijadi tidak lagi berbicara tentang pemeriksaan kelengkapan karena dianggap majelis ini sidang belum dibuka dia sudah dismisal itu
sudah berjalan pemeriksaan pendahuluan.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Ba ik ini substansial sekali karena praktis menggantikan materi muatan ayat (2) dengan materi muatan baru sehingga kami persilakan pemerintah
posisinya bisa ayat bam bisa menggantikan ayat (2).
Silakan F-KP.
F-KP(Dr. H. FATIDDAHLAN):
Terima kasih Bapak Ketua.
Dalam hal ini F-KP hanya mengusulkan pembahan penyesuaian kata
hakim dalam majelis dihapus sehingga terbaca dia sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai majelis melakukan pemeriksaan kelengkapan dan atau kejelasan permohonan banding atau gugatan, artinya disini masing
masing pihak sudah lengkap jadi persidangan itu atau pemeriksaan atau
kegiatan. persidangan ini sudah bisa dimulai jadi hanya pembahan kata
hakim setelah majelis itu.
KETUA RAPAT :
Yang kami mintakan tanggapan dari usul bam F-PP yang mengatakan
andaikata dalam hal baik pemohon pihak-pihak salah pihak yang
876
bersengketa aitau kuasanya tidak adil pemeriksaan sengketa dilanjutkan
dengan cam biasa, ini berarti substansi baru bisa menggantikan ayat (2),
bisa ayat bam.
F-KP (MOH. SUPARNII BA) :
Terima kasih Bapak Ketua.
Jadi kalau F-KP memang pasal55 yang lama kalau pasal barn Pasa150 itu
juga mengharapkan untuk ayat (2) masih dimuat dan kemudian mengenai
usul yang disampaikan oleh F-PP itu memang masuk akal, karena memang
ayat baru ini digunakan untuk mengantisipasi seandainya didalam
persidangan itu ada pihak-pihak yang bersengketa itu tidak adH, jangan
sampai persidangan itu tertunda untuk inilah F-KP juga menjawab pada
Fraksi lain 1I1l1tuk kita diskusikan bersama mengenai masalah ini, tetapi
kami dapat menerima tatabutir ini.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
F-PDI kami silakan.
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Saudara pimpinan setelah kamim membaca ayat (2) ini sebetulnya
mmusan ini dimasukan hal yang biasa terjadi, jadi memang hakim itu
sebelum memedksa pokok Iperkara biasanya melihat mungkin diantaranya
kalau pihak-piillak memakai kuasa-kuasa itu dilihat apakah ini sudah
memenuhi syarat atau belum, kalau belum dia suruh memperbaiki dulu,
jadi saya kira ini mmusan yang biasa yang saya kira lllelllang hams begitu
sehingga kam i tidak usul apa-apa, kellludian kalau lllenanggapi usul dari
rekan F-PP kalau kelengkapan ini sudah diperiksa kemudian.
877
KETUA RAPAT :
Lengkapnya begini usul dari F-PP; "dalam hal para pihak atau salah
satu pihak yang bersangkutan atau kuasanya tidak hadir, pemeriksaan
sengketa dilanjutkan dengan cara biasa", jadi itu bisa ayat baru nantinya
menggantikan ayat (2) atau ayat baru, silakan Pak Djupri.
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Kami kira itu ya biasa memangditemskan begitu, kami sendirijuga ingin
mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah kalau disidang pellgadilan itu
misaillya satu pihak tidak hadir untuk kemudian ditllnda untuk persidangan
berikutnya tetapi ditetapkan waktunya tidak lalu ditllnda begitu tetapi
waktunya ditetapkall oleh majelis itu sendiri allau kalall itLll agen tllnggal
seorang hakim lalau kapal1 mengundangnya, jadi memang beljalal1 seperti
proses biasa, artinya tidak berhenti.
KETUA RAPAT :
Baik dari F-ABRI kami persilakan mellanggapi usul darit F-PP.
F-ABRI (H. OENG RUMADJI, SH) :
Terima kasih.
Ini sebenarnya kami illgin mellgatakan kepada Pemerintah secara
oval, kalau kita perhatikan dari 217 itu kan merupakan suatu pemeriksaan
tertutup, kalau kita melihat 220 itu kan sebelum sidang dimulai
pengunduran-pengunduran diri itu, ini tata letak saja scbenarnya, apakah
217 itu merupakan payung dari pada suatu persidangan biasa, kemudian
uraian-maian kalau ada hubungan-hubungan itu luntllr, mengundurkan diri
atau bagaimana ini tata Ictak sajja yang pertama.
878
Kemudian yang kedua, saran dari rekan F-PP ini mengenai masalah
pemeriksaan sengketa tetap dilanjutkan ini memang pedu kami pertanyakan
kehendak dari pemerintahtentunya, apakah memang pada waktu sebelum
pemeriksaan dimulai tentukan akan dicek kehadirannya kan tidak membuka
sidang baru ditanyaorang-orangnya pasti sebelum sidangkan ditanya apakah
pihak-pihak yang bersengketa itu sudah hadir barangkali begitu, mungkin
saya tidak tahu apakah hakim begitu rajinnya karena hari sidang sudah
ditetapkan siapapun yang hadir pokoknya dihuka, bam ditanya kepada yang
hadir, ini perlu ada suatu kejelasan saya kira pengalaman dari MPP mungkin
perlu untuk disampaikan karena ini ada satu pendapat yang perlu kita cari
jalan keluarnya, rekan F-PP itutimbul sllatu pemikiran, apa karen a hakim
sudah menetapkan hari sidang hari itu dibuka siapapun yang hadir tidak
perduli sehingga dengan demikian kalau pihak-pihak yang bersengketa
tidak hadir terus berjalan sidang itllkan kesannya begitu. Sekarang apakah
memang memang demikian kalau memang demikian ya memang itu yang
berjalan. Apakah tidak sebelum sidang dibuka dilihat si apa yang hadir itu
kemlldian baru dibllka. Ini bisa diarnbil suatu langkah apabila tidak ada
yang hadir atau tidak hadir tentu akan dilakukan pemeriksaan pada sidang
berikutnya dalam penetapan waktu sidang yang selanjutnya ini.
Barangkali Pak Zain bisa memberikan suatu kejelasan kepada
Pemerintah.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Sebelum Pemerintah saya kira pengusul dari pak Zain perlu klarifikasi
lebihjauh tentang ini. Silakan.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Sebagai pengusul tentllnya saya hams menerangkan detailnya sidang
setelah dibuka, dinyatakan terbuka itu belum ada orang di dalam baru
879
dipanggil masuk. Dipanggil masuk lantas tidak ada yang masuk kalau
sudah dipanggil dengan patut istilahnya tidak ada alasan tidak hadir itu 2 kemungkinan yang dipilih, masih diberikan waktu Iagi walaupun tidak ada alasan atau di verstek, diputus tanpa hadir.
Di dalam hal ini kalau sampai diundur-undur kan hanya karena itu sedangkan ada patokan waktu dalam 180 hari harus diambil keputusan
kalau tidak menguntungkan si penggugat. Jangan sairipai faktor waktu
ini dipergunakan oleh penggugat sehin.gga hakiim, majelis ini tidak bisa memutus: dalam 180 hari.
Jadi untuk ini kita tidak mengenal acara di pengadilan bahwa yang
diperiksa berkas pada prinsipnya. Hadir atau tidak hadir yang bersangkutan
ada tidaknya tanggapan dari pihak pejabat sidang inijalan terus. Jadi prinsip pemcriksaannya itu pada suratsurat, tidak pernah digantultlgkan kepada kehadiran dari pad a orang-orang ini. Karena itll kalau kita baca kembali RUU semula dalam buku ini, itu penggugat atau pemohon banding dapat
meminta hadir.
Jadi kehadiran itu tidak satu kewajiban, ini mungkin hilang di dalam
konsep barn atau masih ada. Jadi karena tidak satu kewajiban kita perlu
tekankan sidang itu tetap berjalan walaupun dia tidak hadir. Jangan sampai timbul masalah dengan pengacara karen a tidak diatur, dianggap tidak diatur dipakai konsep yang ada di pengadilan, yaitu kalau kita lihat RUU ini mengambil dari PT TUN memang ada bagian-bagian yang dibuang
zerm3suk tidak hadirnya ini dibuang dengan pernikiran bahwa tokh penggugat hanya dapat minta atau pemohon banding dapat minta untuk
hadir. Tapi perlu ditegaskan bahwa pad a waktu sidang dibuka dan dia tidak hadir sidlang tidak perlu ditunda, sidang beljalan menurut aeara biasa.
Mcngapa dikatabn acara biasa di dalam buku RUU ini memang ini
pemeriksaan dengan acara biasa. Jangan sampai dipakai aeara diluar itu,
yaitu verstek dan sebagainya, yaitu tanpa hadir lantas diputlLls. Ini maksud
880
kami untuk me:ngisi kekosongan itUi untuk menegaskan sidang tidak bisa terhambat hanya karena ticlak hadirnya para pihak yang sudah dipanggil
atau yang minta dipanggil.
Jadi kalau Pak Oeng tadi, F-ABRI menanyakan memang eara sidang
itu kosong dulu, bukan kosong dari umum kosong dari pada para pihak, para pihak barn dipanggil masuk tidak ada pengecekan dia datang atau
tidak. Pengecekan itu pada waktu dia dipanggil tidak sebelumnya; dicek dulu itu tata eara yang berlaku. Dia baru dianggap hadir atau tidak hadir
pada waktu sidang dibuka dan dipanggil untuk masuk kedalam ruangan sidang. Dia tidak ada, bagaimana pemeriksaan ini sedangkan dia sudah minta dipanggil. Panggilan mungkin tidak tiba apakah dia harus ditunggu
sedangkan perhitungan hari sudah jalan. Akibamya nanti yaitu 180 hari l11enguntungkan dia.
Jadi kami mencoba untuk l11el11buat satu formulasi yang keluar dari pada kebiasaan-kebiasaan di sidang pengadilan yang bisa bertele-tele dan bisa dipergunakan oleh pihak yang bersangkutan mengambil keuntungan dari pada acara-acara yang del11ikian. Teril11a kasih.
KETUA RAPAT :
Baik silakan F-ABRL
F-ABRI (OENG RUMADJI, SH)
Del11ikian, Pak Zain kalau sekali-kali tel11pat yang tidak diisi tidak apaapa. Saya mengerti apa yang Pak Zain inginkan tapi 5aya kira Pemerintah sudah cukup l11engantisipasi di dalam mengajukan RUU ini. Kalau Bapak memperhatikan Pasal 63 dan 64 dalam RUU ini itu tidak perlu menunggu kehadiran dari pada tergugat, tetap berjalan.
Sehingga rumusan dari pada Pak Zain ini apa diperlukan begitu, pada
pa5a163, 64 itu tidak perlu menunggu datangnya tergugat bahkan untuk ikut
881
hadirpun tergugat itu memberi tahu. jadi kalau tidak memberitahu berarti
tidak hadir tanpa datangpun terus berjalan, jadikan tidak perlu begitu.
Saya kira Pemerintah sudah mengantisipasi masukan di sini sehingga
menurut hemat F-ABRI rumusan ini sekali-kali kosong tidak apa-apalah.
Saya kira ini maksudnya baik dan memang betul bukan hanya baik, betul
memang bahwajangan sampai terganggu waktu vonis 180 hari ini. Tetapi
kalau kita perhatikan dari pada keinginan-keinginan tergugat untuk hadir
saja minta pemlohonan dsbnya. Saya kira dapat ditarik, tidak hadirpun bisa berjalan. Ini mohon untuk kita pikirkan.
Saya kira demikian, Pak.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Silakan Pak Handjojo.
F-PDI (HANDJOJO PUTRO, SII)
Ini urun rembug karena F-PDI sudah tetap. Sebenamya ini sudah benar
pemerintah kalau kita membaca Pasal 58 nya bahwa kaJau menirukan apa yang diucapkan Pak Badjeber tadi memang benar kalau itu proses
persidangan, nanti diatur lagi tentang kepatutan memanggil dan macam
macam itu sampai keidentitasnya.
Tetapi ini lain, PasaJ 58 ayat (1) itu sudahjeJas itu Hakim ketua sidang memanggil pejabat yang berwenang yang dibanding atau digugat dan
dapat memanggil pemohon banding atau penggugat untuk memberikan
keterangan sekali. Jadi kedatangan tidak mesti harus. Kalau berkasnya
sudah jalas langsung bisa diputus hanya kalau mungkin complicated atau
perlu maka baru yang kalau dulu hakimnya ini tadinya mesti Ketua Sidang
882
mestinya memanggil, dapat ini, bukan harus. Jadi pengacara manapUil tidak
bisa menerobos ini bukan karena saya pengacara. Tapi tadi sudah diplotkan
bahwa proses ini lain denganpersidangan. kalau kita masih berpikir secara
persidangan maka ini banyak kekurangannya, hams ada macam-macam
aturannya dan termasukjuga istilahnya cara memanggil dengan patut yang
bagaimana, ini tidak diharuskan dapat memanggil pemohon banding atau
penggugat dapat tapi kalau tidak perlll tidak usah langsung diputus saja
bahwa ini memang kamu benar, kamu tidak: benar.
lni saja, pak terima kasih.·
KETUA RAPAT:
Va, silakan Pasal 53 yang dikemukakan tadi ada dalam draft
bam bunyinya Ketua Sidang memang Pejabat yang berwenang yang
keputusannya dibanding atau digugat dan dapat memanggil pemohon
banding atau penggugat uotuk memberikan keterangan secara lisan.
Silakand dari FK-P.
F-KP (IllSOM PRASETYO, SIt)':
Terima kasih Bapak Pimpinan.
F-KP mau urun rembugdan saya bukan pellgacara, makanya waktu
dengar this measure agak kaget juga, apa itn this measure. Kemudian
temyata setelah kami mempelajari sebentarinidari prosedur yang berlaku
di, TUN maka memang bahwa prosedllr this measure itu diuraikan bahwa
setelah sidang dibuka sebelum pemeriksaan persidallgan itu Ketua
mengadakan rapat untuk menelltukan berwenang menyatakan gugatall
d iterima atau tidak.llli berdasarkall penel itian oleh staftelltang kelengkapan adminstratif dari pada permohonan banding itu atau gugatan itu. Dan ini
dilakukan oleh staf dan disampaikan oleh staf itu kepada Pimpinan Sidang
883
dan nampaknya ini memang yang berjalan demikian. Jadi setelah dibuka diadakan pemrosesan dulu baru nanti akan dilakukan pemilihan pirnpinan sidang kalau dia rnerasa berwenang.
Nampaknya proses this measure itu di ayat (2) ini. Ini bunyinya sebelum perneriksaan pokok sengketa dirnulai rnajelis melakuka:n pemeriksaan mengenai kelengkapan dan atau kejelasan perrnohonan banding atau gugatan. Jadi di dalam penelitian berdasarkan teknis adminsitratifitu maka apabila kekurangan itu bersifat rnendasar itu tidak diperbaiki. Tapi kalau yang tidak bersifat mendasar masih diberi kesempatan kepada penggugat untuk melengkapinya.
Jadi F-KP berpendapat bahwa proses this measure prosedur itu justru rnasuk di ayat (2) ini tidak usah diadakan peru bah an barangkali begitu cukup dari ayat (2) ini mewadahi proses this measure sebelum persidangan mengenai pokok sengketa.
Terima
KETUA RAPAT :
Baik terima kasih.
Kami rasa pemerintah sudah mengikuti diskusi yang cukup intens ini. Kami persilakan untuk memberikan tanggapan atau penjelasan.
Silakan.
PEMERINTAH :
Terima kasih.
Alhamdulillah un dang undang ini disusun antara Pemerintah dengan
DPR RI, sehingga dari masukan-masukan yang sangat konstruktif untuk
kebaikan bersama kita simak betu!.
884
Pertama mengenai kehadiran tergugat dan penggugat saya rasa kita
sudah cukup mendengarkan bahwa itu diatur diberbagai macam pasal,
sehingga kehadiran tergugat maupun penggugat dengan sengaja maupun
tidak sengaja tidak akan dapat menghalangi jalannya persidangan, itu
konstruksinya.
Tadi sudah dibacakan beberapa Pasal63 yang mengatur tergugat, yang
mengatur penggugat juga kita sudah kita talm dalam pasa! 46 yang kalau
penjelasannya tidak ada salahnya saya bacakan: Ketidak had iran pemohon
banding atau penggugat tidak mengurangi keabsahan keputusan BPSP.
Demikian pula pemberitahuan pemohon banding atau penggugat untuk
menghadiri persidangan tidak menentukan hari persidangan. Jadi kalau
dia mall hadir tapi dia mau hadir tanggal 15 itu tidak ada pengaruhnya,
tidak menunggak perkara tidak boleh berarti dia yang mengatur di acara
sidang.
Jadi kalau si penggugat itu mau hadir monggo, tidak hadir tidak
mengganggu persidangan tergugat juga sudah diatur.Jadi sudah aman
soal itll, saya rasa kesimplIlan kita demikian. Saya hanya melengkapi
penjelasan yang dari tadi belum dibacakan kita pasang ayat (2) Majelis
melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan atau kejelasan
permohonan banding/gllgatal1. Sekarang pertanyaannya kalau tidak
lengkap terus bagaimana 7, lengkap dan tidak lengkap ini kan relatif.
Jadi masalahnya yang mungkil1 "mengancam" yang tadi dikhawatirkan
oleh Pak Zain bukan kepada kehadimn tergugat atau penggugat itll
sudah cukup konstruksi hukllm di sini, aman sekali saya kim. Tapi justru
kalau kemudian salah satu penggugat atau tergugat menanyakan itukan
dokumen bel lim lengkap, kan menjadi masalah karena ada ayamya.
Karena itll barangkalil kita boleh mempe11imbangkan satu ayat
berikutnya, dalam hal itll clokumen lengkap atau tidak lengkap itu terus
bagaiamana ? Jangan nan6 sikuasa hukum atan tergugat atau penggugat
885
menuduh ada pasal ini yang mengatakan itu tidak mengapa jalan, apa gunanya ayat ini ? sebab tidak ada sanksinya soal ayat ini. Atau kalau tidak ditambah satu ayat ya ini otomatis di drop ayat (2) euma satu ayat saja.
Ini mohon maafkelihatan repot tapi inilah untuk penyempul11aan. Justru ayat 2 ini perlu ditambah satu ayat lagi maksud kami itu yang menentukan kelengkapan atau ketidak lengkap ini juga tergantung kepada majelis dan sidang dapat diteruskan juga dengan keputusan majelis, dengan demikian tidak dapat digunakan ini sebagai penghambat oleh salah satu pihak yang berperkara.
!tu yang ingin kami sampaikan Bapak Pimpinan.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Pengusul Pak Zaino
F-PP (II. ZAIN BADJEBER) :
Itulah yang saya katakan tadi ayat (2) itu dismisal. Kalau dismisal itu ada akibamya kalau diperiksa tidak lengkap dipanggil untuk melengkapi sedangkan waktu berjalan. Itulah yang kami usulkan tadi didrop kalau tidak didrop seperti usul pemerintah kami setuju bahwa dapat diambil keputusan tidak dapat dipertimbangkan kalau kita lihat jenis-jenis putusan pada pasal 79, DIM nomor 313,314.
Jadi dalam hal tidak lengkap majelis dapat memutuskan tidak dapat dipertimbangkan atau nanti dikaitkan pada pasal 79 kapan dia menolak, kapan dia tidak dapat dipertimbangkan harus ada.
Sebab kalau memeriksa tidak lengkapkan mesti ada kelanjutannya ada follow up"nya kalau tidak adafollow up-nya apajawabannya. Kalaufollow
886
up nya itu hams dilengkapi faktor waktu berjalan terus. Jadi kami telah
dapat setuju andaikata pemerintah mengatakan ini dipert.ahankan tetapi ada
satu escape kosong untuk itu.
KETUARAPAT:
Baik'terima kasih silakan F-KP.
F-KP (DRS. MADE SUDIARTHA)
Saudara Pimpinan.
Kam i kurang sependapat apabila ayat (2) dari Pasa150 ini di drop. Kita
berbicara tentang hukum acara sesuai dengan ketentuan hukum acara ini,
akan mengatur urutan-urutan dari bagian yang satu sampai yang terakhir.
Kalau tidak salah ini adalah merupakan pemeriksaan, dengan sendirinya
dalam pemeriksaan ini kita harus mclihat persyaratan-persyaratan
bagaimana perrsiapan yang akan dilakukan sebelumnya. Oleh karena
umpamanya banding kemudian mengenai gugatanjuga itu ada persyaratan
persyaratan siapa boiell banding, siapa yang boleh yang lain.
Itu berarti sangat disayangkan apabila butir atau pasa14 7 dicabut oleh
karena disitulah peranan sekretaris untuk menghimpun semua bukti-bukti
yang ada.
Jadi oleh karena itu sebclum sidang ini dimulai kelengkapan itu
harus diperiksa. Seandainya di sana ada seorang penggugat atau yang
menyangkut banding ada h1llbungan saudara dengan hakim, dan hakim ini
harus mengundurkan diri. Itu kelengkapan ini harus dimiliki oleh ketua itu.
Jadi ini adalah merupakan kelanjutan dalal11 pemeriksaan.
Bagaimana pemeriksaan dapat dilangsungkan dengan ketentuan hakim
harus memeriksa dulu kelengkapan yang ada, yang naik banding itu siapa
887
saja, dan yang menggugat itu siapa saja. Apakah suratsuramya lengkap atau
tidak inilah yang sebenamya dihimpun oleh sekretaris yang diserahkan
kepada pimpinan, pad a ketua. Nanti Ketua yang akan menentukan siapa
majelisnya, apakah tindakan ini, apa dasar pemeriksaan inilah yang akan
dicek lagi kelengkapannya itu. Temyata bahwa hakim ini ada hubungan
famiH umpamanya dengan yang naik banding. Mungkin ini akan tertera,
tertuang dalam Pasal 51. Jadi saya rasa bahwa kelengkapan ini penting,
ayat (2) ini untuk menentukan ayat-ayat berikutnya.
Oleh karena di sinir apabila kita menemukan pada pasal51 umpamanya
ayat (1) seorang . anggota, sekretaris, wakil sekretaris atau sekretaris
pengganti waj ib mengundurkan diri dari suatu persidangan atau terkait
hubungan keluarga. Sebab di sini dapat dibaca oleh hakim itu pada ayat (2)
kelengkapan ini.
Jadi saya rasa ayat ini adalah menunjuk dari pada persiapan persidangan
yang sebelumnya yang ada. Jadi sekretaris ini mempersiapkan persidangan.
Bagaimana persidangan akan dapat dilakukan ini kelengkapan-kelengkapan
ini harus dihimpun. Saya rasa demikian Pak Ketua.
KETUA RAPAT :
Tadi Pemerintah mengajukan 2 aItematif. Altematif ekstrem ini
didrop yang kedua wajib dipertahankan namun ditambah 1 ayat baru. Jadi
kecenderungan sepertinya dart yang kami tangkap dipertahankan dengan
ditambah 1 ayat barn sehingga posisinva begitu kuat schingga tidak
ada lobang yanng bisa dipergunakan oleh para pihak yang berperkara,
bersengketa. Saya kira F-KP berarti setuju untuk ditambah 1 ayat baru
nantinya.
Silakan.
888
F-KP (111801\1 PRASETYO, SH) :
Terima kasih Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak sekaiian.
Jadi F-KP sependapat dengan pemerintah untuk menambah 1 ayat berikutnya sebagai kelanjutan dari pada ayat (2) . Kemudian F-KP ingin mengemukakan di sini berdasarkan hukum acara yang berlaku di TlJN
mengenai this measure prosedure ini, yaitu pada dasarnya pemeriksaan administratif itu sebelum masuk kepcrsidangpokok itu untuk menentukan gugatan itu tidak diterima atau tidak berdasar atau terus begitu dalam hal demikian. Satu yang tidak bisa diterima itu, tidak bisa dilanjutkan gugatan nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan, jadi kompetensi dari di BPSP ini.
Kemudian yang kedua sayaratsyarat gugatan tidak dipenuhi. Ketiga gugatan menurut nalar tidak masuk aka!. Empat apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan yang digugat. Kelima gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya demikian. Tapi di sini ada berikutnya dibawah bahwa apabila kekurangan-kekurang itu tidak bersifat mendasar ini untuk bisa segera diperbaiki oleh penggugat. Jadi mestinya ini nanti menjadi acuan untuk merumuskan ayat (3) kalau tidak salah.
Demikian terima kasih Bapak Ketua.
KETUA RAPAT :
Saya kira itu juga ada di dalam pasal-pasal dibelakang saya kira nanti dalam pasal 66 keatas. Baik terima kasih dari F-KP dari F-ABRI kami silakan.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Kami tambah saja bahwa sebagamana tadi disampaikan ada yang
mengusulkandi ayat(2) initetaptetapikonsekuensinyatambah 1 ayat.Namun
889
kalaUi kita pelajari atau kita baca secara keseluruhan sebenarnya kalau ini
tidak lengkap itu sudah ada. Misalnya nanti dilarikan kepemeriksaan cepat,
yaitu mengenai sengketa pajak tertentu. Di situ kelihatan syaratsyaramya,
pertama 65 nanti kita lihat lagi pasal3J, 34,35 dsbnya.ltu nanti diputuskan
di dalam rangka atau pemeriksaan cepat. Sebenarnya ada, jadi tidak perlu
lagi menambah ayat banI.
Demikian dari kami terima kasih,
KETUA RAPAT :
Dari F-PDI ada komentar mengenai masalah ini ?
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Tadi kami sudah mengemukakan pendapat kami.
KETUARAPAT:
Baik saya kira posisinya demikian posisi dari DIM nornor 218 ayat 2
dari pasal 50 itu tetap. Kemudian pernerintah menyiapkan draft awal yang
nanti kita bahas apakah itu redanden apa tidak.. Kalau sudah ada di pasal
pasal yang lain ya tidak usah kita masukkan lagi tapi kalau tidak redanden
ya, ok, dia menjadi ayat banI. Saya kira begitu ya, bisa ? Jadi Pemerintah
tetap menyiapkan ayat barn nantj dikaji oleh Timus kalau iIu substansinya
sudah ada dalam pasal-pasal b(~rikutnya apakah 65 keatas berarti redanden
tidak perlu, tapi kalau belum ada secara eksplisit bisa dipertahankan masuk
datam ayat (2) , saya kira begitu ya.
(RAPAT: SETUJU)
Terima kasih.
890
Butir 19 pasal 51 yang muatannya DIM nomor 220 ayat (l) itu dari
F-KP penyesuaian kemudian dari F-ABRI saya kira redaksional, F-PP juga
redaksional, F-PDI juga redaksional.
F-PDI (D.JlJPRl, SM) :
ayat (2) itu yang redaksional itu yang kaitannya dengan;
KETUA RAPAT :
Bam ayat t( 1) dulu Pak.
Jadi Pasal 51 "bam" itu adalah Pasal 56 "lama".
Jadi DIM nomor 220 itu oke ya ?
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Hanya ada tambahan "Majelis" Pak.
KETUARAPAT:
"Majelis" dimana ?
F-PDI (DJUPRI, SH)
Kesalahan ketik di sini Pak, yang diaslinya ada itu Pak. Sekn~taris
pengganti pada "majelis" yang sarna, itu kan sekretaris pengganti yang sarna Pak.
KETUA RAPAT :
Ya betlll draft aslinya itu pada "Majelis yang sarna". Baik terima kasih DIM nomor 220 oke dengan ditambah setelah kata "Sekretaris Pengganti pada majelis yang sama",
891
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Ini ada kaitannya dengan usulan F-PDI itu,jadi di sini kalau kita baca itu orang bisa bingung Pak, kurang Ibeberapa kata begitu,jadi mohon perhatian. Seorang anggota, sekretaris, wakil sekretaris atau seorang sekretaris pengganti wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga saudara atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suarai atau istri dengan pihak yang bersengketa Pak. Jadi hakim itu ada hubungan dengan bekas istrinya, bekas suaminya dengan pihakpihak yang bersengketa bukan antara hakim ini, ini hilang ini, meskipun sudah bercerai dengan salah seorang anggota sekretaris, wakil sekretaris atau sekretaris pengganti.
Maksudnya kalau pihak-pihak yang berpekara itu ada hubungan sejumlah istri, jadi kalau pihak-pihak itu ada hubungan bekas istri saya, meskipun sudah cerai, saya ini wajib ll1engundurkan diri, saya ll1asih punya kepentingan apalagi kalau bekas istri saya itu punya anak, maksudnya begitu Pak. Jadi hubungan suami istri antara pihak-pihak dengan hakim atau sekretaris itu, bukan antara mereka.
KETUA RAPAT :
Ini bunyinya saya baca Pak ya.
"Seorang anggota sekretaris wakil sekretaris atau sekretaris pengganti wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suall1i atau istri meskipun telah bercerai dengan salah seorang anggota sekretaris, wakil sekretaris atau sekretaris pengganti pada majelis yang sama"
:F-PDI (DJUPRI, SH) :
Maksudnya kekurangannya itll, kata-kata "piha!k-pihak yang
berperkara" Pak.
892
KETUA RAPAT :
Di ayat berikutnya Pak, ayat (2)-nya mungkin ada itu.
"Seorang anggota sekretaris, wakil sekretaris atau sekretaris pengganti
wajib mengundurkan diri suatu persidangan apabila terikat hubungan
keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami
atau istri meskipun telah bercerai dengan pemohon atau penggugat atau
kuasa hukum".
Jadi yang Pak Djupri kemukakan sepertinya kok tercover dalam ayat (2)
nya, ya?
F-ABRI (OENG RUMADJI, SH) :
Mungkin justru, begini Pak kalau menurut F-ABRI kalau pertanyaan
F-PDI saya kira itu pada ayat (2) Pak,justru yang kita permalasahkan Pasal
sebenamya Pak. Ini kita bicara mengenai masalah susunan majelis, majelis
daripada ketua dengan dua anggota dan satu sekretaris, diantara keempat
itujangan ada hubungan keluarga, begitu Pak !
Nah sekarang ini sebenarnya apa hubungan kata-kata "seorang anggota
sekretaris, wakil sekretaris, sekretaris pengganti, apa majelis itu ada
susunan begitu, ini yang menjadi pertanyaan F-ABRI, ini kan tidak ada,
dalam majelis itu tidak ada sekretaris pengganti, itu susunan organisasi
dalam BPSP itu, kalau majelis tidak ada hubungannya ini.
Nah perlu kita kaji, sebenarnya F-ABRI ingln mempermasalahkan
bukan antara anggota bukan diantara anggota dan sekretaris majelis tidak
ada saling hubungan, itu mungkin bisa kelirkan, Pak, begitu Pak saya kira.
Mari kita lihat kembaIikan, begitu.
893
KETUA RAPAT :
Saya kira di dalam draft RUU "lama" masih BPP itu dibunyikan "salah
seorang hakim panitera, wakill penitera atau panitera pengganti pada majelis
yang sama". Lah ini kata-kata "panitera, wakil penitera" itu diganti secara
otomatis dengan "sekretaris, wakil sekretaris, sekretaris pengganti pada
majelis yang sarna".
Silakan Pemerintah barangkali memberikan penjelasan tentang ini .
PEMERINTAH :
Saya rasa hal ini yang patut untuk dipertimbangkan, karena majelis itu
adalah terdiri dari ketua, tadi yang nantinya akaI', kita definisikan majelis
yang dipakai perundang-undangan tentang ketentuan umum dan dua orang
anggota,jadi seluruhnya itu tiga. Itulah yang berwenang untuk membuat satu
putusan, sedangkan yang lainnya itu sekretari, sekretaris pengganti, segala
wakil itu hanya perlengkapan perangkat administratif yang menyiapkan,
tapi tidak memberikan suara di dalam pengambilan putusan.
Oleh karena itu, ini memang maunya Pemerintah itu terlalu berhati
hati takut kalau sekretarisnya segalanya itu ada kaitannya, tapi barangkali
kalau itu dianggap terlalu berarti yang berlebih-Iebihan, dibatasi saja
pada majelis yang membuat putusan, jadi orang yang mempunyai suara.
Yang administratifnya saya kira memang boleh dipertimbangkan untuk
disesuaikan sesuai dengan saran F-ABRI.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Baik, saya kira di dalam darft RUU waktu BPP, ini memang agak lain,
maafya, draft aslinya Pasal86 pada waktu masih BPP, ayat (1) bunyinya
894
"seorang hakim wajib" jadi tidak ada seorang hakim dan penitera segala
macam, "Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabiJa terikat hubungan keluarga sedarah atau semeda sampai derajat
ketiga atau hubungan suami atau sitri meskipun telah bercerai dengan salah
seorang hakim anggota atau pengacara pada majelis hakim yang sarna".
Jadi "panitera" doang, tidak ada wakil penitera tidak ada penitera
penegganti. Oemikian seterusnya sampai kebawah.
Jadi yang dipakai itu panitera, kalau panitera itu penampilannya dan
wewenang fungsinya diganti dengan sekretaris, berarti kalau ini diambil over, itu bunyinya tentunya '''sekretaris'' saja, begitu.
Silakan F-PP.
F -PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Pasal ini konstruktif dari Pasal 78, Pasal 79 PTUN, itu pas bunyinya
ini, coba baca Pasal78, Pasal79 PTUN itu.
Jadi penitera di sini maksudnya panitera sidang, bukan panitera
pengadilan, panitera yang bersidang, walaupun pangkatnya itu panitera
pengganti. Jadi ini untuk mencegah kolusi diantara majelis itu, karena ada hubungan keluarga, juga jangan sarnpai ada hubungan keluarga dengan
pihak yang berkepentingan. Ini apa perlu atau tidak, kalau dipengadilan
terlalu ketat, apakah ini tidak perlu ketat.
Oi pengadilan artinya sampai kepada hubungan majelis itu dengan paniteranya, sebab nanti peniteranya itu bisa menulis yang tidak-tidak, bisa
menyisipkan untuk kepentingan pihak-pihak. Kalau dibatasi hanya kepada Anggota Majelisnya, barangkali BPSP itu bisa lebih longgar daripada, ini tinggal maunya kita itu bagaimana? perlu pembatasan ini kalau perlu sampai dimana pembatasannya. Sebab kalau ini mengikuti persis pengadilan.
895
Terima kasih Pak.
KETUARAPAT:
Terima kasih.
F-ABRI (OENG RUMADJI, SH) :
MaafPak.
Saya kira bukan begitu Pak Zain ya ! Kalall Sapak mengatakan persis
darilpada PTUN, itu RUU yang lama Pak, dalam RUU yang lama itu betul,
tetapi di dalam RUU yang persesuaian ini tidak benar, sudahjauh berbeda
ini. Kalau RUU yang lama yang dibacakan Pak Ketua tadi itu betul sekali.
Ini memang Pasal 78 sarna dengan yang dibacakan Pak Ketua tadi, tapi
kalau RUU penyesuaian ini kokjadi begini, tiidak klop.
Saya kira perlu kita perlbaikilah, kalau memang kita menyesuaikan
dengan yang dulu kata "hakim" diganti "anggota", "panitia" diganti
"sekretaris", saya kira itu saja sudah cukup, enak kok kalau dibaca.
Saya kira demikian Pak.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Silakan Pak Ojupri, sebelum Pemerintah.
F-PDI (DJUPRI, SH)
Kalau kita melihat RUU yang lama Pasal56 ayat (I) , itu memang betul
Pak, yaitu hllbungan antara hakim dan panitera, hakim antara hakim.
896
Kami sendiri belllm tahu, kalau dipengadilan itu hakim majehs dalam
putusannya menandatangan surat keputusan itll, termasllk paniteranya.
Kemudian oleh karena itlll antara satu sarna lain, kalau panitera itu
mempunyai hubungan dengan hakim/anggota majelis hakim, ini memang
dikhawatirkan ada koillsi begitu.
Jadi kalau rnmusan yang lama itu memang betul di sana, lalu rumusan
yang barn ini mernang agak lain, ini seorang anggota sekretaris, wakil
sekretaris, sekretaris pengganti, agak berbeda Pak.
Demikian Saudara Pimpinan.
KETUA RAPAT :
Baik, kami persilakan Pemerintah.
PEMERINTAH :
Istilah ini sebetulnya, maskud karni dulu istilahnya "hakim" sekarang
diganti "anggota", dulll ada "panitera" sekarang panitera kan dipegangkan
oleh "sekretaris'" karena itu sebenarnya kalau ininya masih konsisten Pak.
Jadi yang "hakim" d iganti "anggota", yang "panitera" sekarang "sekretaris",
jadi kita cuma mengganti itu··itu saja sebetulnya.
Yang kita persoalkan itu, kemudian kalall ini dianggap terlalu keltat,
terJalu hati-hati, misalnya cukup hanya dibatasi pad a majelisnya saja yang
terdiri dari tiga orang, ya Pemerintah itll monggo, mau tetap seperti ini
sekretaris dan anggota itll pengganti hakim dan pengganti panitera, ya
monggo.
Terima kasih Pak.
897
KETUA RAPAT :
Jadi kalau kembali pada RUU yang dihapuskan itu hanya wakil sekretaris dan sekretaris pengganti, sekretarisnya tetap, setuju.
Jadi yang ayat (1) , meskipun telah bercerai dengan salah seorang
anggota dan sekretaris pada majelis yang sama. Jadi wakil sekretaris' atau
sekretaris itu didrop, yang atasnya disesuaikan sarna.
F-ABRI (OENG RUMADJI, SH) :
Jadi mulai "sekretaris, wakil sekretaris" itu dihapus Pak, yang dibawah
mulai dari '\vakil" itu yang dihapus, saya kira itu saja Pak.
Terima kasih Pak.
KETUARAPAT:
Jadi "seorang anggota wajib dst dengan salah seorang anggota atau
sekretaris pada majelis yang sarna", saya kira begitu ya ?
F-PDI (HANDJOJO PUTRO, SH) :
Sebenarnya ini yang lama itu antara hakim dengan panitera Pak, intinya,
bukan istilahnya menyebut lainnya. Jadi dengan digantinya hakim dengan
anggota, hakim saja diganti anggota itu sudah cukup Pak.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Jadi di Pasal 56 lama ayat (1) bunyinya "'seorang hakim wajib" tanpa
embel-embel panitera, terus dibawahnya itt! "meskipun telah bercerai
898
dengan salah seorang hakim (di sini diganti salah seorang anggota) atau
panitera (di sini diganti sekretaris) pada majelis yang sarna". Sudah benar
ya ayat (1).
Baik, jadi ayat (I) DIM nomor 220, yailtu rumusannya seperti tadi, tapi
tetap kita serahkan kepada Timus untuk memperbaiki kembali.
Timus!
(RAPAT : SETUJU)
Pak Dirjen mohon perlu diketahui dan Pak Parman, di sini anggota
Panja II ini ada dua orang pengacara, dua orang man tan hakim, seorang
mantan Jaksa, dan beberapa ada oditur militer, ada Polisi, ada teoritisi
teoritisi yang praktikalnya di DPR, cukup lengkap komprehensip, jadi
kalau intensif memang cukup menarik di sini diskusinya.
Baik, jadi kami ulang DIM nomor 220 dengan penyempurnaan tadi
diserahkan kembaJi kepada Timus.
(RAPAT: SETUJU)
DIM nomor 221, ayat (2) itu bunyinya demikian tinggal penyesuaian
saja'. Kalau boleh saya sesuaikan dengan Pasal ayat (2)-nya,jadi bunyinya
"seorang anggota atau sekretaris wajib mengundurkan diri dst ... sId kata
kata atau kuasa hukum".
Begitu ya, setuju ?
INTERUPSI F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Jadi di sini yang ingin kami tanyakan, bagaimana hubungannya terhadap
tergugat atau pejabat apabila hakim atau panitera itu mempunyai hubungan
sebagaimana di alas tadi dengan tergugat. Kalau ini hanya kepada penggugat
899
atau pemohon banding, kalau terhadap pejabat bagaimana Pak, apakah itu
boleh langsung terns atau mungkin dibatasi, misalnya Pak Dirjen Pajak
ternyata hakimnya itu ada hubungan saudara dimana Pak Dirjen Pajak yang
dibanding. Apakah inijuga dibolehkan atau tidak ? karena di sini tidakjelas
Pak, hanya kepada pemohon banding.
Demikian Pak, terima kasih.
F-ABRI (OENG RUMADJI, SH) :
Mungkin dapat kami tambahkan Pak, kita hams betul-betul teliti dulu
Pakya.
Ini kan Pemerintah mau mengutip daripada PTUN, ini ada satu kata
yang terlewati Pak, di sana ada tergugat dan penggugat, ani tergugamya
hilang, coba Bapak baca Pasal 78 ayat (2) pada kata yang terakhir itu
ada "tergugat, penggugat", lah ini "tergugamya" hilang di sini. Jadi yang
"pemohon banding dan penggugat".
Coba kita renungkan Pak, barangkali saya kira ini di ayat (2) kanjelas
di situ Pak, panitera dengan tergugat, penggugat atau kuasa, atau penasehat
hukum. Tni tergugatnya hilang di sini Pak.
Saya kira demikian Pak, terima kasih Pak.
KETUA RAPAT :
Silakan Pak Djupri.
F-PDI (DJUPRI) :
Saudara Pimpinan.
900
lni secara kebetulan usulan dari F-PDI ini ada kaitannya dengan
F-ABRI. Jadi para hakim itu atau panitera itu, apakah dia ada hubungannya
antara penggugat atau tergugat, kalau itu ada hubungannya maka dia wajib
mengundurkan diri. Di sini timbul pertanyaan sekarang, penggugatnya/
pemohonnya itu seorang itu dengan sendirinya masuk ya, lalu tergugatnya ini Pemerintah atau pejabat, tapi orangnya itu mungkin hubungan secara
pribadi dia ada hubungannya dengan hakim dengan ini, ini pertanyaanya
timbul.
Maka F-PDI mengusulkan pihak yang bersengketa, artinya baik itu
penggugat maupun tergugat, sehingga lengkap. Pertanyaan F-ABRI tadi memang perlu dijawab Pemerintah. Kalau ini pemohonjelas, termohonnya
ini Pemerintah, tapi orangnya kan orang mungkin ada hubunganya dengan
hakim dan panitera.
Demikian Pak.
KETUA RAPAT :
Baik,
Di dalam DIM-nya FDPI DIM (lama), i:tu bunyinya sesudah kata-kata "meskipun telah bercerai dengan" di situ bukan pemohon banding atau
penggugat tapi diganti "telah bercerai dengan pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya", begitu kan rumusan F-PDI !
Silakan Pemerintah.
PEMERINTAH:
Memang kita tidak mengutiftotal dengan sadar itu Pak dari TUN, karena ini tergugatnya adalah lemlbaga, Pemerintah ilni yang digugat ini semua
itu kedinasan (ikepada dinas atau Bl.lpati, gubernur), jadi tidak dikaitkan
901
dengan individunya, kalau dikaitkan begitu pertamajadi tidak kelihatan itu
kedil1asannya Pemerintah, nanti baru ada hubungan tahu-tahu dia diganti,
term: jadi bolell lagi tadinya tidak boleh, kan susah.
Jadi kita memang menekankan bahwa ini adalah instansi Pemerintah
tidak mcmpunyai hubungan s~:darah, semenda, derajat kesatu, ketiga dan
sebagainya, itu pemikira-nnya Pak. Ini betul··betul lembaga Pemerintah
Oinas, bukan individu, bukan pribadi.
Oem ikian, terima kasih.
KETUARAPAT:
Silakan Pak Zaino
F-PP (H. ZAIN BADJEBER):
MClllang ada perbedaan dengan TUN, pengertian di Pasal 1 TUN itu
Badan Mall Pejabat, jadi yang dapat digugat itu ada dua subjek lembaga
atau orang. Sedangkan di sini maunya Undang-undang ini hanya lembaga,
sehingga tentu lembaga tidak punya mantan is1tri. Saya kira memang tidak
perlu pas seperti itu, nantinya seperti yang khawatirkan oleh Pemerintah,
Oiljennya atau Kanwilnya yang menandatangani itu si "A" sedangkan yang
si "B" sekarang apakah tetap hubungan keluarga dengan si "A" yang tidak
lagi menduduki jabatan itu yang menjadi ukuran, pad aha I yang digugat
adalall jabatan yang mengellUarkan SK itu.
Saya kira ini yang perlu kita renungkan.
F-ABRI (OENG RUMADJI, SH):
Sebentar Pak.
902
KETUA RAPAT :
Silakan F-ABRI.
F-ABRI (OENG RUMADJI, SH) :
Saya kurang sependapat kalau di dalam memberikan satu alasan dari
Pemerintah demikian Pak ya. Saya kira apa yang diajukan di TUN itu kan
sudah jelas Pak ! dengan putusan pejabat, ini juga putusan pejabat yang
diajukan yang digugat itu Pak, yang dibanding itu, putusan pejabat juga.
Kalau kita bicara mengenai masalah itu Pak ya ! Tapi kalau Pemerintah
menghendaki itu tidak perlu dimasuk, ya mari tidak masuk kalau kita
sepakati itu Pak, kan gam pang Pak masalahnya.
Tapi kalau alasannya bahwa itu adalah jabatan Pemerintah yang
tidak, seseorang yang memutuskan itu pejabat itu tidak ada. Pemerintah
memberikan Keputusan, tidak ada itu, pejabat memberikan keputusannya.
Jadi kalau memang Panja sepakat bahwa kita tidak mempermasalahkan
pejabat yang digugat atau pejabat yang mengelllarkan keplltusan pending
terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tertentu, kan rumusannya
begitu. Tetapi kalau kita sepakat bahwa yang mohon banding saja, ya mari
kita, supaya nanti jangan sampai menghambat, nanti kan tidak enak.
Terima kasih Pak.
KETUA RAPAT :
Kalau diklarifail dalam penjelasan bagaimana ?
Silakan Pemerintah, jadi posisinya bisa tetap seperti ini atau diklarifail
di dalam penjelasan khusus ayat (2) itu.
Silakan Pemerintah.
903
PEMERINTAH:
Terima kasih Pak.
Dengan pengertian pas i sin ya seperti ini sa j a, karena d i lac i n y a kep utusan
takut susah, begitu loh, tapi terima kasih Pak.
F-ABRI (OENG RUMADJI, SH) :
Dengan catatan seluruh Panja loh Pak, ini bukan IF-ABRI, kalau
Fraksi-fraksi lain masih belum bisa menerima ya, kita bicarakan dulu. Ini
tanggapan dari F-ABRI demikian Pak.
Terima kasih Pak.
KETUARAPAT:
Fraksi-fraksi lain saya kira.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Apa yang mau di terima Pak.
KETUARAPAT:
Yang diterima rumusan tetap seperti ini atau diubah rumusannya dengan
menginsertkan pejabat dalam konteks pengertian tadi itu, secara eksplisit
begitu maksudnya. Tadi Peme:rintah berpendapat tidak usahlah itu secara
eksplisit dicakup di dalamnya.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Saya kami tadi sudah mengemukakan ya seperti inilah, dan F-ABRI
juga tidak keberatan.
904
KETUA RAPAT :
Justru itu yang ditunggu Pak Zaino Jadi dengan demikian DIM nomor
221. F-PDI silakan.
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Kami hanya merasa belum sreg karena masalahnya tidak adil kalau
dalam satu kasus sengketa ini dua pihak yang diberi hak itu satu pihak,
padahal pejabat ini pihak lembaga ini pun, katakanlah ada hubungan pribadi,
ini perlu kita renungkan dulu, kita tidak usah cepat-cepat mengambil
keputusan tapi kita renungkan dulu, itu mungkin terjadi, pejabat ini Dirjen
ini hubungannya dengan pihak-pihak yang berpekara ini (dengan hakim) .
Kalau ini dihapuskan tidak ada masalah kita setuju saja, dihapuskan
saja Pasal ini. Kalau belum mari kita renungkan dulu, mungkin tidak usah
diputuskan sekarang mungkin besok pagi bam kita.
KETUA RAPAT :
Kebetulan sekarang sudah pukul 16.00 WIB sesuai dengan Tata Tertib, kita
skors kita renllngkan untuk kita bicarakan lagi nantt malam, tidak usah besok
pagi Pak Djllpri,jadi nanti malam IsyaAllah kita mulai puku120.00 WIB.
Jadi sidang kami skors sampai dengan posisi pembahasan DIM nomor
221 yang akan dilanjutkan nanti Insya Allah pada pukul 20.00 WIB.
Demikian terima kasih, sidang kami skors.
Assalamulalaikum Wr. Wh.
(RAPAT DISKORS PUKUL 16.00 WID).
905
KETUA RAPAT (JUSUF TALm, SH)
Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sekalian.
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Dengan berucap : "Bismillahirrahmaanirrahilm" .. Skrosing kami cabut, rapat dibuka kembali, dan dinyatakan bersifat tertutup.
(Sko.·sing Di cabut Puku120.00 WIB)
Kita tadi berhenti pad a DIM nomar 220 dan sudah selesai .
Sekarang kita memasuki DIM nomor 221, yaitu ayat (2) dari Pasal81,
di DIM yang lama berarti Pasall 56.
Didalam catatan Pansus DIM nomor 221 yang disini ayat (2) dengan
penyesuaian itu Timus sesuai dengan Pansus.
(RAPAT: SETUJU)
DIM nomor 222 juga Timus sesuai Pansus.
(RAPAT : SETUJU)
Kemudian Pasal 52 DIM nomor 223 yang di Draft lama itu Pasal 57, hanya dad F-ABRI perlu ada penjelasan pasal tentang langsung dan tidak langsung.
Jadi Pemerintah untuk Pasal 52 ayat (1) itu formulasinya di-Timuskan, tapi ada permintaan dari F-ABRI agar diberikan penjelasan tentang langsung atau tidak langsung.
Sebelum Pemerintah terlebih dulu kami persilakan f-ABRI untuk
menjelaskan pertanyaannya itu.
Silakan F-ABRI.
906
F-ABRI (OENG RUMADJI, SH)
Pimpinan yang kami hormati.
Sebenarnya Pasal 52 ayat (I) atau DIM nomor 224 tidak hanya sekedar
penjelasan, karena memang disini nampaknya perlu kita kaji mengenai
masalah anggota, sekretaris atau sekretaris pengganti, sebab ini berkaitan
dengan persidangan.
Apakah memang perlu seluruh un sur daripada organisasi BPSP ini pedu
disebutkan disini, ini yang perlu kita merias seperti halnya tadi F-ABRI
mengutarakan masalah ini. Sebab ini kan wajib mengundurkan diri dari
suatu pefsidangan apabila dia berkepentingnan langsung, apakah memang
namanya disebut demikian dalam suatu persidangan itu. Ini mungkin dari
pengaiaman Pemerintah barangkali.
Apakah didalam persidangan itu ada wakil sekretaris ataukah ada
sekretaris pengganti.
Ini yang sebenarnya F-ABRI ingin menanyakan semula penjelasan itu,
namun dari pembahasan tadi saya kim peflu kita kaji kembali, apakah harus
menyebutkan satu per satu mengenai rumusan daripada ini.
Saya kira sementara demikian, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Kam i rasa konsisten dan konkordan dengttil: yang sebelumnya, itu yang
wakil sekretaris dan sekretaris pengganti itu dihapus, jadi hanya tinggal seorang anggota atau sekretaris.
Jadi sesuai dengan DrafRUU awalnya itu seorang hakim atau panitera
diganti sekretaris demikian seterusnya; ayat (4)-nyajuga bunyinya begitu,
907
hanya anggota atau sekretaris, jadi wakil segala macam, biaya tempat juga
hams didrop, itu konkordan dan konsisten dengan yang sebelumnya.
INTERUPSI F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Sebentar Pak Ketua.
Untuk ayat (3) yang diatas, ayall: (3) P'asal 51, yang dibawah itu
bukan sekretaris, sekretaris pengganti.
KETUARAPAT:
DIM nomor berapa ?
F'-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
DIM nomor 222; disidang kembali dengan susunan l11ajelis dan atau
sekretaris pengganti, itll kelewatan Pak.
KE'fUA RAPAT :
Tapi yang diatasnya dihapus.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI):
Diatas dihapus anggota dan sekretaris.
Kalau bawahnya majelis dan atau sekretaris pengganti.
KETUARAPAT:
Sebetulnya di DIM yang lama itu ayat (3) bunyinya :
908
Hakim atau panitera berarti anggota atau sekretaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) harus diganti dan seterusnya sampai dengan majelis
dan/atau panitera yang berbeda.
Jadi bukan sekretaris pengganti.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI):
Disini sekretaris pengganti, berarti untuk menyalin atau menggantinya
ini mungkin ada kesalahan.
KETUARAPAT:
Pemerintah sudah menemukan yang dicari.
PEMERINTAH (ABRONI NASUTION) :
Sudah Pak Ketua.
KETUARAPAT:
Jadi yang di DIM nomor 222 itu mengapa dipakai kata "sekretaris
pengganti", kalau didalam RUU lama itu panitera, berarti padanannya
sekretaris.
Kami persilakan Pemerintah.
PEMERINTAH (ABRONI NASUTION) :
Terima kasih Bapak Ketua.
;Sebenamya konkordan yang Pasal 51 tadi, kalau di Pasal 51 tadi
se~ua~~.~iiu ada dan sudah disepakati, banya anggota atau sekretaris, .j
dengan demikian mengacu pada Pasal- 51 tersebut seyogyanya Pasal 52 juga begitu, hanya seorang anggota tahu sekretaris.
909
Selanjutnya mengenai hubungan langsung tidak langsung.
KETUA RAPAT :
Yang DIM nomor 222 dulu.
DIM nomor 222 itu dikaliimat terakhir majelis dan atau sekretaris
pengganti, didalam RUU-nya itu panitera. Jadi sekretaris pengganti itu apa
bukan sekretaris ?
PEMERINTAH (ABRONI NASUTION)
Va, sekretaris.
Tadi rasanya itu sudah dirubah menjadi sekretaris padahal sebelum
diskoll"s rapat ini.
KETUA RAPAT :
Tidak, saya kira kalimat bawahnya belum Pak itu, yang diatasnya
sudah. Itu memang di-Timuskan.
Baik, silakan Pemerintah untuk melanjutkan.
PEMERINTAH (ABRONI NASUTION) ::
Selanjutnya mengenai hubungan langsung atau tidak langsung,
sebenamya kalau pengertian langsung itu misalnya seorang anggota itu
punya saham di satu PT yang kebetllian mengajukan permohonan banding,
itll hubungannya anggota dengan PT itu langsung kalau memang tidak
langsung, maksudnya seorang anggota mempunyai saham? disuatu PT. A
m isalnya, PT. A itu pllnya saham pada PT. S, dan PT. Bini yang mengajukan
permohonan banding. Disini ada hubungan tidak langsllng antara anggota
tadi dengan PT. B.
910
Cuma dallam hal ini Bapak Ketua. Karena ada tambahan persyaratan.
anggota yaitu tidak boleh sebagai pengusaha, dengan sendirinya pasal ini
sebaiknya mesti berubah, jadi tidak ada relevansinya lagi atau tidak perlu
lagi diatur ini, karena tadi sudah kita tambah seorang anggota itll tidak
boleh merangkap sebagai pengllsaha, dengan sendirinya perlll ditinjau
keberadaan p,asai ini.
Demikian, terima kasih Pak Ketua.
KETUA RAPAT :
Jadi Pemerintah memandang Pasal52 mulai dari ayat (1), (2), (3), dan
ayat (4) ditinjau keberadaannya.
Jadi maksudnya bagaimana Pak, saya kira perhl dijelaskan.
PEMERINTAH (ABRONI NASUTION) :
Terima kasih.
Syarat jadi anggota kan ditambah sudah disepakati tidak boleh
merangkap menjadi pengusaha, dan kalau hubungan langsung yang ada
di Pasal 52 ini dia sendiri sebagai pengusaha itll, tidak bisa jadi anggota
dengan sendirinya.
Pasal ini bisa ada kalau syarat pengusaha yang tadi itu tidak ada,
sebelumnya kan syarat pengllsaha untuk anggota tidak ada. Dengan
ditambahkannya persyaratan ini tidak boleh merangkap jadi pengusaha,
maka keberadaan pasal ini barangkali tidak perIu, karena pengusaha itu kan
punya hubungan Iangsung, kalau pun dia itu tidak mempunyai hubungan
Iangsung kalau dia mempunyai sa ham, dia itu termasuk yang dilarang
sebagai anggota menurut persyaratan anggota yang telah diatur di pasal
sebelumnya.
911
Demikian Bapak Ketua.
KETUA RAPAT :
Selanjutnya silakan dari F?P.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Terima kasih Bapak Ketua.
Saya kira apa memang itu tafsirannya, karena ini kutipan dari Pasal 79
ayat () ) UU Mo. 5 tahun 1986 mengenai Hakim dan Panitera. Hakim itu juga kan bukan pengusaha, kok ada hubungan langsung dan tidak langsung.
Apakah ini tidak menyangkut isteri atau anak, jadi bisa saja menyangkut si isteri ataupun anak-anak yang punya perusahaan. Karena hakim dan
panitera didalam UU Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha
Negara memang begini juga bunyinya, padahal mereka bukan pengusaha.
Jadi saya kira tidak semata-mata seperti contoh yang diberikan itu, bisa saja menyangkut anak, isteri yang punya perusahaan, saya kira keberadaan
pasai ini masih tetap diperlukan sepanjang nanti dijelaskan dalam pasal, misalnya hubungan anak yang punya perusahaan dilihat dari keluarganya
dan sebagainya.
Sebab kalau hakim saja bukan pengusaha dilarang punya hubungan
langsung dan tidak langsung, saya kira persyaratan disitu bukan disebabkan oleh si hakim atau si sekretaris panitera sidangnya itu yang punya saham.
Saya kira coba direnungkan kembali sebelum dihapus.
Terima kasih.
912
KETUA RAPAT :
Selanjutnya kami persilakan dari F-PDI.
F-PDI (DRS. IGNATIUS SUWARDI) :
Terima kasih Pak Ketilla.
Mengenai contoh yang dikemukakan oleh Bapak Abroni mengenat
pcmegang saham, ini juga agaknya perlu ada kejelasan dan ketcgasan.
Apakah setiap pemegang sahan itll pengusaha, dalam artj kecuali kalau dia itll pengurus atau sebagai direksi, kalau hanya pemegang saham lebih-Iebih
sekarang go public, mungkin batasannya sampai seberapajauh banyaknya
saham atau kemungkinan ini yang punya pengaruh atau mempengaruhi
mempunyai peranan da:lam kebijaksanaan keputusan didalam suatu
perusahaan, tetapi hanya sekedar pemegang saham, saya kira ini tidak bisa dimasukan sebagai alasan untuk ini. Supaya ada kejelasan yang konkrit,
kalau nanti hanya pemegang saham saja, hakim hanya punya 10 lembar
saham, padahal itu dibursa terus dikaitkan, kan susah sekali jadinya. lni perlu ada kejelasan.
Jadi dalam hal ini mungkin Jangsung atau tidak langsung itu kaitannya dengan atau hubungan keluarga. dan sebagainya dimana keluarganya jtu
yang tingkat II atau semenda itu mempunyai perusahaan yang kebetulan ini gugat atau banding kepada BPSP.
Jadi saya minta informasi atau kejelasan saja, supaya nantinya kalau diberikan contohjangan sampai lemah didalam hal pemberian contoh.
Sekian, dan terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih. F-ABRI kami persilakan.
913
F-ABRI (OENG RUMADn, SH) :
Terima kasih Pak Ketua.
Saya kira memang Pemerintah bisa mengerti dan prmslpnya bahwa Pemerintah bisa mengerti apa yang diinginkan dari rumusan ini, hanya mungkin
didaJam memberikan suatu contoh yang perJu kita Hbat sebenamya itll.
Memang benar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Zain dan Pak
Suwardi tadi, bahwa ini erat kaitannya dengan keluarga yang bersengketa saya kira, ini antara langsung dan tidak langsung, ini perIu kejelasan.
Jadi F-ABRI juga sependapat mengenai masalah pemegang saham
itu jangan kita utik-utik bagi anggota maupun sekretaris, sebab yang dimaksudkan pengusaha dilarang itll kan supaya disamping jangan ada
permasalahan didalam persidangan,jllgajangan sampai nanti pekerjaannya
itu terganggu dengan , kegiatan daripada kepengusahaannya itu.
Kalau memang Pemerintah bisa menerima apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari F-PP dan F-PDI, saya kira tidak ada masalah dan rumusan
ini menurut F-ABRI masih diperJukan.
Saya kira ini demikian Pak Ketua, terima kasih.
KETUA RAPAT :
F-KP barangkaJi ada comment, silakan.
F-KP (Dr. H. FATHI DAHLAN) :
Terima kasih Bapak Ketua.
Menurut F-KP, pencantuman ayat (1) , (2) , (3) dan seterusnya itu,
ini masih diperJukan. Karena masih terbuka kemungkinan-kemungkinan
914
tafsiran daripada iangsung atau tidak langsung itu seJain daripada contoh
contoh yang sudah disampaikan oleh Pemerintah tadi.
Kalau ini dikaitkan dengan persyaratan memang bellar, andainyapun
benar dengan pengusaha, tapi untuk menjaga keabsahan atau keobyektifan
pel11eriksaan didalam BPSP ini, kami rasa masih ada gunanya pasal ini
dicantumkan, kalau perlu dengan membuat penjelasan, apa yang dimaksud
dengan kepentingan langsung atau tidak langsung ittL
lni pendapat dari F-KP, terima kasih.
KETUARAPAT:
Baik, terima kasih.
Saya kira semlla Fraksi sependapat keberadaan Pasal52 dengan muatan
el11pat ayat itu masih dianggap perlu dan relevan dalam konteks secara
keseluruhan, hanya perlu ada penjelasan yang lebihjelas tentang hllbungan
atau kepentingan langsung atau tidak langsung, bukan hllbllngan, disini
kepentingan, berkepentingan langsung atau tidak langsung itu yang perIu
dijelaskan dalam penjelasan.
Jadi apakah Pemerintah masih ingin melepas ini ?
Kami persilakan Pel11erintah.
PEMERINTAH (ABRONI NASUTION)
Terima kasih Bapak Ketua.
Kalau hubungan keluarga dengan pemohon banding dan penggugat
itu sudah ada di Pasal 51 ayat (2) , kalau Pasal 52 ayat (1) ini hubungan
kepentingan, terutama tentu disini karena ini nilai jumlah uang, banding
915
itu mengenai jumlah uang dan gugatan itu mengenai penagihan yang
didalamnya juga menyangkut jumlah uang, jadi kepentingan ini terutama
dalam bidang usaha.
Jadi blau tadi disampaikan contoh itu memang tidak semua pemegang
sahal11, itu pemegang saham utama yang ikut menentukan policy dari satu
perusahaan.
Jadi yang dimaksud langsungnya itu, langsung ikut menentukanpolicy
dari p1erusahaan yang mengajukan banding atau gugatan itu; sedang tidak
langsung perusahaan dimana dia ikut menentukan policy-nya punya saham
diperusahaan lain yang mengajukan banding atau gugatan.
Jadi kalau para Anggota yang terhormat memandang ini masih
perlu sekali meskipun sudah diicantumkan syarat pengusaha tidak boleh
merangkap sebagai pengusaha bagi seorang anggota, ini barangkali bisa
dibicarakan atau bisa dikaji kembali dalam Timus misalnya, dan diberikan
penjelasan seperlunya, apa yang dimaksud dengan kepentingan langsung
atau tidak langsung tersebut.
Dem ikian Pak. Ketua, terima kasih.
KETUARAPAT:
Jadi saya kira keberadaan Pasal 52 dengan kandungan empat ayat
tetap, hanya di ayat (l )-nya itll diberikan penje:lasan tentang kepentingan
langsung dan tidak langsung itUi.
Jadi kalau di Timus itu hanya ttiengnai formulasi redaksional, bukan
substansi Pak, saya kira begitu.
Kami persilakan F-PP.
916
F-PP (II. ZAJN BADJEBER) :
Saya kira Pemerintah membedakall1 hubungan keluarga dengan
hubungan kepentingan, kalau seorang isteri ada punya saham 50% atau
51 % itu kan Ibukan hubungan keluarga dengan PT. itu, itu kan hubungan
kepentingan, yang pasal sebelumnya itu hubungan keluarga terhadap pribadi
yang bersengketa, tapi kalau hubungannya si isteri atau si anak menguasai
mayoritas ataupull direksi yang menentukan, PT. yang menggugat bukan si
anak, jadi tidak terkena pasal hubungan kduarga, hubungan kepentingan.
Karena disana hubungan pribadi yaitu hubungan anak dengan isteri, itu sini
kan hubungan kepentingan isterinya.
Jadi saya kira masih relevan contoh-contoh, karena ini antara pribadi
dan kepentingan, perusahaan itu kan tidak pribadi, wajib pajak itu terdiri
dari orang dan badan.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Baik, saya kira bisa disepakati bahwa Pasal 52 ayat (1) DIM nomor 224
dengan penyesuaian bisa disetujui dan formulasi lebih persis nanti di Timus,
tapi Pemerintah menyiapkan penjelasan sesuai yang diminta.
F-ABRI (OENG RUMADJI, 8H) :
Saya kira perlu kita berikan kepada Pemerintah, maunya Pemerintah
ini sebenarnya yang dilnginkan dalam ayat (J) itu bagaimana, ini kan
berbeda Pak.
Jangan sampai pengertian kita para Fraksi demikian, tapi maksudnya
Pemerintah itu ya begitu,sehingga kok mempunyai suatu keinginan untuk
mendrop ini begitu Iho, jadi tidak sekedar ini diperlukan dan kemudian
917
perlu penjelasan. Sebab nanpaknya Pemerintah mempunyai slUatu keinginan tertentu didalam merumuskan ayat (1) ini, tidak usah buru-burulah, ini kan sudah Pasal 52 pad aha I kita mempunyai 100 pasal bisa cepat nanti kita selesai Pak, sebab ini sangat potensial sekali.
Kalau memang Pemerintah bisa mengerti apa penjelasan daripada para Fraksi ini, mari kita buat penjelasan sepel1i apa yang F-ABRI inginkan. Tapi kalau memang Pemerintah mempunyai keinginan lain coba disampaikan, apa yang diinginkan disini, maksud kami ini demikian, supayajelas. Jangan sampai nanti kita inginkan demikian nanti ll1embuat contoh daripada penjelasan nall1bah kurus nanti kalau ll1emang kaitannya berbeda.
Sekali lagi kami ulangi, kalau memang Pemerintah itu menginginkan sebagaimana pengertian daripada Fraksi-Fraksi yang telah disampaikan tadi, silakan ll1embuat penjelasan seperti apa yang diminta oleh F-ABRI tadi. Tapi kalau memang mungkin maksudnya berbeda saya kira bagaimana Pemerintah mau didrop, saya kira tidak ada masalahnyajuga kalau memang tokh ini tidak ingin dimasukan.
Saya kira demikian Pak Ketua, terima kasih.
KETUARAPAT:
Saya kira Pemerintah sudah harus menyatakan bahwa ini bisa dipertahankan, dan penjelasannya akan sesuaikan dengan apa yang dikemukakan oleh Fraksi-Fraksi, tinggal kita kaji saja nanti penjelasannya itu, pas apa tidak.
F-KP (DRS. MADE SUDIARTHA) :
Kami ingin tanya.
Khususnya daripada Pasal 52 ayat (1) , kalau kami perhatikan cara
menulis; seorang anggota, sekretaris.
918
KETUA RAPAT :
Sudah dicoret Pak.
Jadi yang tinggal seorang anggota atau sekretaris.
F-KP (DRS. MADE SUDIARTIL.o\) :
Maksud saya begini, saya belum bicara dulu, diberikan kesempatan
saya berbicara dulu, apa yang diputuskan itu belum tentu benar, oleh karena
ini kedudukannya sejajar, mungkin dua kalimat jadi satu; umJPamanya
seorang anggota wajib mengundurkan diri dad suatu persidangan atau dia
berhubungan langsllng atau tidak langsung, berkepentingan langsung atau
tidak langsung, mungkin ini akan kembali kepada ayat (2) daripada
Pasal 51, dia sebutkan kepentingan langsung atau tidak langsung itu.
Kalau kepentingan langsung dia adalah saudara satu semenda, oleh isteri
yang sudah diceraikan tidak hubungan langsung itu, atas suatu sengketa
yang seorang anggota menyampaikan surat pengunduran diri kepada ketua
itu satu.
Kedua, apabila sekretaris juga kalau ada hubungan family dia harus
mengundurkan diri, kalau hakim masih ada, tapi hanya sekretaris saja,
sekretarisnya yang mengundurkan diri, jadi bukan altematif ini. Ini adalah
kumpulan orang yang mempunyai niJai yang sama.
Jadi apabila seorang anggota, sekretaris umpamanya ini terus sampai
dengan kalimat ini, ini mempunyai nada yang sarna, ini dua kal.imat
dijadikan satu.
Kalau tanggapan kami ini yang dianggap benar mengenai masalah yang
menyangkut ke:pentingan langsung atau tidak langsung ini ada kaitannya
dengan apabila terikat dengan hubungan keluarga sedarah atau semendu
sampai derajat ke tiga, ini langsung ada hubungannya. Kalau dia ini adalah
919
hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai ini tidak langsung, karena sudah terpisah dalam segi hukumnya.
Kami ingin penegasan dariPemerintah, apakah ini altematif ataukah
memang jejeran ini, melihat penulisan koma (,), koma (,), koma (,) ini
mestinya hal yang sarna.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Pasal 52 ini tidak bedadengan pasal-pasal sebelumnya, seorang anggota atau sekretaris dan seterusnya, dan ini diserahkan kepada Timus, kalau
susunan bahasanya tidak benar, itu disempurnakan oleh Timus.
Jadi kalau pertanyaan, apakah seorang anggota atau sekretaris altematif?
Disini sudah ada empat pasaI yang sebelumnya sarna, rumusannya begitu.
Kami persilakan dari Pemerintah untuk menjawab.
PEMERINTAH (ABRONI NASUTION)
Terima kasih Bapak Ketua.
Jadi benar kalau yang di Pasal 51 ayat (2) itu hubungan keluarga dengan pemohon banding atau tergugat atau penggugat.
Sedang yang di Pasal 52 ayat (1) itu bukan hubungan keluarga tapi
hubungan kepentingan, dalam hal ini tentu kepentingannya sebab ini
adalah pemohon banding atau penggugat itu yang sendirinya kepentingan
dalam bidang usaha dengan sendirinya, sebab yang mohon banding dan
menggugat itu adalah penanggung pajak.
920
Jadi sebagai contoh yang langsung itu memang dia sendiri punya kalau
dicontohkan tadi punya saham yang ikut menentukan poUsi dari perusahaan
itu langsung. Kalau dia seilldiri yang punya perusahaan itu misalnya diajuga
hakim atau dia juga anggota sudah dicegah di dalam persyaratan menjadi
anggota tidak boleh mejadi pengusaha. Kalau seandainya mempunyai syarat
merangkap pengusaha itu tidak kita cantumkan, maka seorang pengusaha
bisa menjadi anggota, tapi kita sudah cantumkan itu.
Oleh sebab jtll, yang dimaksud Pasal in! tidak lagi dia sebagai
pengusaha karena sudah dicegah d1i bawah, tap! sebagai pemegang saham
yang menentukan dalam satu PT, misalnya PT itu sebagai WP, maka ini
terdapat hubungan kcpentingan secara langsung. Sedang kalau PT-nya itu
sendiri diman<l dia pcmegang saham, misalnya pemegang saham mayoritas
punya saham di PT lain juga mayoritas, maka hubungan antara pemegang
saham tadi dengan PT beriikutnya itu hubl1ltlgan tidak langsung.
Dalam hal ini, anggota ini hams melllglllndurkan diri, kalau dengan
PT upamanya dia punya hubungan tidak langsung itu menjadi pemohon
banding atau penggugat.
Demikian Pak Ketua.
KETUARAPAT:
Dan itu berlaku baik untuk anggota dan maupun sekretaris, begitu kan ?
Cukup, dari F-KP.
F-KP (B.P.H. JOYOKUSOMO) :
Mohon ijin Pak.
Saya kira bdllJ apa yang disampaikan oleh Pemerintah, jadi hubungan
ini bukan hubllngan keluarga, tapi hubungan kepentingan dengan materi
921
sengketa yang ditangani. Tetapi kalau saya berpendapat ayat ini tetap bisa dipakai, karena bukan hanya kaitannya kepentingan dengan materi itu bukan hanya kaitannya dengan seorang anggota atau sekretaris itu sebagai pengusaha, tapi juga bisa dalam konteks yang lain, misalnya sekarang orang kita itu kan semakin kaya, pada suatu saat seorang anggota itu dapat warisan, warisan yang sedemikian besar yang kena pajak, itu bisa terjadi.
Jadi. saya kira ayat ini tetap dipakai, tetapi pengertiannya bahwa ini adalah hubungan kepentingan dengan sengketa yang bersangkutan, memang bukan ada hubungannya keluarga, begitu. Tetapi tetap dipakai dan bukan hanya untuk pengusaha karena suatu saat orang juga dapat warisan yang besar karena orang kita semakin kaya. Kira-kira begitu contohnya yang paling konkrit Pak.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Baik terima kasih.
Saya kira kita sepakat bahwa keberadaan Pasal52 masih dipertahankan, hanya Pemerintah akan menyiapkan penjeJasannya.
(RAPAT : SETUJU)
DIM nomor 225, ayat (2) itu tidak ada koment dari Fraksi-fraksi, berarti oke.
(RAPAT: SETUJU)
DIM nomor 226, itu dari F-KP itu penyesuaian, saya kira Timus.
(RAPAT : SETUJU)
DIM nomor 227, ayat (4) itu dengan penyesllaian kata-kata "wakil dan
sebagainya" dihapus, dan itu di Timuskan.
922
(RAPAT : SETUJU)
Selanjutnya DIM nomor 228, angka Pasalnya tidak ada masalah, materi
muatan DIM nomor 229.
F-ABRI (H. OENG RUMADJI, SH) :
Kami ini, mengenai DIM nomor 227 itu, F-ABRI ada petanyaan Pak !
Jadijangka waktu I (satu) talmn itu, kita ingin tahu pertimbangannya,
begitu Pak. Ya memang sebenarnya tidak ada masalah, tentu kami percaya
Pemerintah pun sudah mempertimbangkan. Tapi kalau kita memang tahu pertimbangannya, itu kan enak. Jadi sebaiknya tahu juntrungannya, kok
tiba-tiba 1 (satu) tahun kok masa kedaluarsanya 1 (satu) talmn, padahal kita itu kan selama ini kita ketahui masa kedaluarsa ada tingkatannya. Kira-kira
barangkali Pemerintah bisa memberikan kejelasan mengapa menggunakan waktu 1 (satu) tahun dasar pemikirannya apa ?
KETUA RAPA1' :
Silakan Pemerintah.
PEMERINTAH :
Terima kasih Pak Ketua.
Dalam menentukanjangka waktu 1 (satu) tahun ini sudahjelas ini untuk kepastian saja, itu yang utama. Jadi kalau sudah lewat I (satu) tahun tidak bisa lagi disidang kembali. Dan kenapa kok 1 (satu) tahun, ini barangkali
atau pertimbangannya waktu itu, ini dipandang waktu yang layak untuk
mengetahui adanya hubungan tadi, sebab tidak bisa. Bisa terjadi tidak langsung diketahui pada waktu itu, ketahuannya belakangan, sedang sengketa sudah diputus.
923
Kira-kira itu saja, kalau persisnya itu hitungannya 1 (satu) tahun, sebenarnya hanya pertimbangan kelayakan saja. Jadi kalau ini barangkali
jangka waktu ini ada pendapat lain, ini masih bisa saja ini, tapi tujuan
utamanya tadi adalah untuk kepastian hukum.
Demikian Pak Ketua.
KETUARAPAT:
Baik terima kasih. Dengan demikian.
F-KP (DRS. SIMON PATRICE MORIN) ::
Pak Ketua boleh tanya.
KETUARAPAT:
Silakan.
F-KP (DRS. SIMON PATRICE MORIN) :
Kalau sekiranya dalam waktu satu tahun ini misalnya keputusan yang terjadi, lalu Pemerintah, negara dirugikan misalnya pajak misalnya sekian
milyar, tapi karena sudah lewat satu tahun apakah tetap dianggap.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Silakan Pemerintah.
PEMERINTAH :
Tidal<. bisa apa-apa lagi, karena sudah lewat waktu yang ditentukan di
sini. Terima kasih.
924
F-KP (G.B.P.H. JOYOKUSUMO) :
Yang dimaksud tidak bisa apa-apa lagi itu apakah keputusannya itu
tetap tidak sah atau bagaimana ?
Kalau begini Pak, ini kan. dua materi" satu itu kalau sudah diputus itu
tidak sah, dua segera menyidangkan lagi, nah batas waktunya I (satu) tahun
itu apakah selkedar untuk mengkaper segera disidangkan lagi dan itu tidak
bisa disidangkan kalau sudah lebih satu tahun, tetapi keputusan ini tetap
sah atau tidak.
KETUA RAPAT :
Silakan Pemerintah.
PEMERINTAH :
Tetap sah, jadi maksudnya itu sudah tidak disidangkan lagi,
keputusannya sah.
KETUA RAPAT :
Saya kira cukup ya !
Jadi DIM nomor 227, itu dengan penyesuaian di Timuskan ya.
F-ABRI (OENG RUMADJI, SH)
Bagaimana Pak, keputusannya tetap sah ?
KETUA RAPAT
Ya.
925
F-KP (G.B.P.H. JOYOKUSUMO) :
Begini Pak Ketua.
Di dalam ayat (4), ini kan ada dua substansi, substansi pertama sengketa
yang sudah diputus itu dianggap tidak sah kemudian diperintahkan untuk
bersidang lagi, batas waktunya sampai 1 (satu) tahun. Nah kalau lebih dari
1 (satu) talmn itu tidak bisa disidangkan lagi, te:tapi keputusannya itu tetap
sah atau tidak sah, setalah satu tahun jadi sah. lni mungkin perlu di dalami
lagi Pak.
KETUARAPAT:
Maksudnya di dalami lagi, maksudnya bagaimana, dipendingkan atau
bagaimana.
F-KP (G.B.P.H. JOYOKUSUMO) :
Begini Pak, mungkin kita dliskusikan lagi Pak.
Karena begini, kalau ini katakanlah keputusan itu apakah merugikan
Pemerintah atau merugikan pelllggugat, itu kan putusan itu nanti tetap sah
walaupun perkara sudah habis setahun, walaupun itu tidak mengundurkan
diri; lni kemungkinan kan bisa tersengaja.
KETUARAPAT:
Saya kira begini saja, kalau diperlulkan dibuatkan penjelasan oleh
Pemerintah dari ayat ini, saya kira begitu ya.
(RAP AT : SETUJU)
Terima kasih.
926
DIM selanjutnya nomor 228 Pasal 53; itu di DIM lama Pasalnya 58,
DIM nomor 253. Untuk butir satu, itu dari F-KP tetap; dari F-ABRI tetap; dari F-PP itu usul perubahan, sifamya redaksional; kemudian dari F-PDI kata "dapat" itu dihapus, jadi dengan dihapusnya kata "dapat" itu agak sifamya substantif.
Silakan dari F-PDI, menyarankan kata "dapat" dihapus.
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Begini Pak Ketua, dalam hal ini kok tidak ada balance di sini, "Ketua sidang memanggil pejabat yang berwenang yang keputusannya dibanding atau digugat". kan dapat memanggil ini kok tidak balance, satunya tidak dapamya, kok pihak pemohon kok ada dapatnya itu Pak,jadi tidak balance
di sini. Apa sebabnya ini Pak, kok tidak balance saya tidak tahu latar . beJakangnya ini Pak, supaya dijelaskan dulu, kami barn bisa menentukan sikafPak.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Baik, kami silakan Pemerintah.
PEMERINTAH :
Terima kasih.
Petama ini, satu pakai "dapat"" satu "tidak dapat". Justru ini untuk menegakan keadilan.
Kalau yang tergugat itu Pemerintah, itu tidak punya alasan untuk tidak
datang, karena dia ini Pemerintah ada langsung aparamya ada SPJ-nya kalau perlu pun. Tapi kalau masyarakat, itu dimana-mana letaknya di Tual,
927
di Sorong, wajib datang maka majelis dengan mudah mengalahkan karena
dia tidak datang. Jadi malah memberatkan masyarakat. Karena itu dalam
praktek yang sekarang berlaku pun demikian, kalau Pemerintah itu wajib datang, kalau tidak datang dikalahkan, tapi kalau si pemohon, itu justru kekuasaanya pada dia, dia mau datang dia boleh datang, dia tidak datang
tidak datang, justru di sini letak perlindungannya kepada masyarakat.
Terima kasih Pak.
KETUA RAPAT :
Bagail11ana F-PDI.
F-PDI (HANDJOJO PUTRO, SH)
Mel11ang F-PDI menyadari karena di sini l11emang kalau tidak salah istilahnya BPSP nanti cuma istilah kata l11ungkin, artinya nantinya lama
sekali ini Pak l11ungkin, pemikirannya mungkin begitu Pak. Tetapi kalau
sudah l11acam Pengadilan Negeri dil11ana ada, mungkin lain nanti. Tetapi
dalam hal ini F-PDI sudah menyadari, memang justu kalau tidak ada kata
"dapat" tadi memang merugikan sendiri kepada pihak pemohon Pak.
Jadi kami terima Pak.
KETUA RAPAT :
Terim kasih dari F-PDI.
Karena dari F-PP itu saya kira redaksional, jadi ayat (1) dari Pasal 83
ini di Timuskan. Setuju F-PP ?
F-PP (H. ZAIN BADJEBER)
Oke saja saya kira.
928
KETUA RAPAT :
Baik, jadi F-PP yang ada di dalam dianggap sudah sesuai dtengan
demikian DIM nomor 229 itu oke.
INTERUPSI F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Karena masih ada kata "keputusan" Pak, jangan sampai ini nanti tetap,
tetapi nanti di depan-depannya itu kan masih dipending atau dilobi, tentang
keputusan pejabat yang berwenang. Memallg itu ada kata tergugat Pak.
KETUA RAPAT :
Jadi usul konkritnya" kata "keputusan" dikaji bersama dengan sebelul1lnya hebarapa Pasal-pasal sebelul1lnya, khusus mengenai kata
"keputusan" .
Baik silakan Ibu Sis.
F-KP (NY. SIS HENDARWATI HADIWTTARTO) :
Mohon l1laafPimpinan.
Ini menyangkut Pasal 52 ayat (4) yang tadi di Tirnuskan, kami
memandang ini perlu dipending atau dHobi, karena masih belum itu rasanya
Pak. Jadi sel1lentara untuk diendapkan jangan langsung Timus, kami juga merasa aneh begitu juga, yang ayat (4) Pasal 52, itu Pak.
KETUA RAPAT :
Saya tidak tahu F-KP sudah setuju di Timuskan, sekarang ditarik lagi, jadi bagaimana ini. Saya kira sudah Timus, Timus lah. Ini berbicara kan Fraksi bukan individual, saya kira ya.
929
Jadi saya kira tetap itu posisinya, itu DIM nomor 227 itu adalah dengan penyesuaian di Timuskan ditambah lagi dengan penjelasan tadi
dari Pemerintah, saya kira itu. Materi penjelasan itu yang nantinya bisa dibicarakan, sUbstansinya termasuk dengan "keputusan" segala macam itu
disatu paketkan nantinya di dalam forum lobi.
Baik dengan demikian DIM nom or 22'9 itu oke punya, hanya diingatkan kata "keputusan" sesuai dari pasal-pasal sebelumnya yang perlu
dipermasalahkan atau dikaji lagi kaitannya dengan wewenang pejabat dan
sebagainya, saya kira dalam risalah ada itu.
Selanjutnya DIM nomor 230, ayat (2) dari Pasal 53, itu dari F-KP
DIM lama itu tetap; F-ABRI juga tetap; dari F-PP ayat (2) dihapus idem Pasal53 ayat (4); dari F-PDI rumusannya disesuaikan, tapi karena masalah
penggugat banding sudah cari pada waktu lobi saya kira tidak ada masalah. Tinggal F-PP, kami persilakan.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Saya kira F-PP dalam masalah ini kalau DIM lama itu dalam rangka
peradilan, ini bukan dalam rangka peradilan kami tidak mengacu seratus
persen kesana Pak. Oleh karena itu kami katakan tadi oke-oke saja Pak.
KETUARAPAT:
Baik dengan demikian DIM nomor 230 ayat (2) dari Pasal 53 oke ?
(RAPAT : SETUJU)
selanjlltnya DIM nomor 231, Pasal 54 yang di dalam DIM lama itu Pasal 59, itu ayat (l)-nya saya kira dengan penyesllaian itu sesuai dengan
amanat Pansus, oke ?
930
(RAPAT: SETUJU)
Pasal 54 ayat (I) "KetuaSidangmenjelaskan perkara yang
disengketakan", jadi sesuai dengan keputusan Pansus oke, hanya
penyesuaian. Kemudian hanya dari F-PP memang ada pertanyaan masih
relevan tidak, saya kira sudah ya sebelumnya.
F-ABRI (OENG RUMADJI, SH) :
Justru ini saya kira pertanyaannya masih relevan Pak, karena tidak
hadirnya yang bersengketa itu kan persidaRlgan itu terus berjalan.
KETUA RAPAT :
Jadi Pasal 59, itu dari FP mengajukan pertanyaan bagaimana kalau para
pihak tidak hadir, mau dijelaskan pada siapa, begitu pertanyaannya, masih
relevan atall tidak dengan dikusi siang/sore tadi.
Silakan Pak.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Saya kira !<an hadir tidaknya slldah dijawab tadi, jadi kalau memang
tidak hadir malU dijelaskan biarlah hakimnya bicara sendirilah.
KETUA RAPAT :
Baik dengan demikian DIM nomor 232, ayat (J) Pasal54, oke
(RAPAT : SETUJU)
Kemudian ayat (2) dari keputusan Pansus itu di Timuskan, baik dari
F-KP, dari F-ABRJ, dari F-PP maupun dari F-PDI, kesemuanya redaksional
dan putllsan Pansus waktll itu Timus.
SiJakan.
931
F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Untuk dari F-ABRI menambahkan kata "'terbanding" karena di sini
hanya tergugat Pak, bagaimana kalau mengenai masalah permohonan
banding, sesuai dengan kalimat seterusnya itu, pemohon banding/
penggugat, berarti ituj"ga majelis menanyakan terbandingltergugat. Kalau
dirumusannya hanya tergugat lPak.
Demikian Pak.
KETUA RAPAT :
Dari F-KP, diajukannya itu "termohon banding", tapi waktu Pansus
disepakati waktu itu di Timuskan, apakah kita rubah putusan Pansus.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Tidak dirubah Pak, hanya ini nanti, Pemerintah mungkin, lebih baik
kalau bisa diputuskan disini kan lebih bagus Pak, tinggal menambah
tergugat atau terbanding atau pemohon banding, itu tidak begitu;
KETUA RAPAT :
Baik, dari putusan Pansus itll di Timuskan tapi ada perkembangan bahwa dari F-KP mengajukan terminologi "termohon banding", sedangkan
dari F-ABRI mohon itu ditamhah dengan "terbanding atau tergugat".
Silakan dari Pemerintah.
Kalau memang bisa diputuskan lebih Ibaik, sehingga mengurangi
pekerjaan Timus.
PEMERINTAH :
Terima kasih Bapak Ketua.
932
Diterima tidak keberatan.
KETUA RAPAT :
Yang mana diterima Pak.
PEMERINTAH :
Mengenai tambahan "terbanding .
Jadi "Majelis menanyakan kepada terbanding atau tergugat mengenai
hal-hal yang dikemukakan pemohon banding atau penggugat dalam surat
permohonan banding atau gugatan dan dalam surat bantahannya" ..
KETUARAPAT :
Jadi dua-duanya bisa masuk ya ? "termohon banding atau tergugat
banding".
Silakan.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Saya kira kita di Pansus sudah putus substansinya, terminologi
yang dipakai apakah "terbanding atau termohon banding" itu nanti di
Timuskan, slIpaya sinkron, apakah punya F-KP termohon banding yang
dipakai atallkah punya F-ABRI "terbanding". Salah satu itu harus dipilih,
itu yang milihnya Timus.
KETUA RAPAT :
Saya kira itulah kita taat asas, sadar asas, atau macam-macam itu.
Baiklah kalau sudah Timus, Tinaus,jadi karena Timus saya kira tidak perlu diketok lagi.
933
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Pak Ketua sebelum berlanjut, memang pada waktu membicarakan Pasal 53 ayat (1) DIM nomor 229, itu kami itu sudah bertanya-tanya, apakah Pemerintah ini kalau pemohon banding, penggugat berani disebutkan, tetapi kalau tergugat atau termohon banding, disebutkan pejabat yang berwenang yang keputusannya dibanding/digugat, padahal itu kan termohon banding dan tergugat.
Oleh karena itu kalau satu diganti ya diganti semua nantinya ini, diseragamkan.
KETUA RAPAT :
Ya itu di F-PDI itu sejak semula mengajukan penggugat banding, saya kira di Timus lah nanti yang mana yang paling benar begitu ya, supaya lebih tenang,jadi terminologi mana yang paling benar dari segi hukum dan dari segi bahasa barangkali. Atau F-PDI mau, silakan.
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Sebetulnya kalau Panja ini bisa memutuskan sekarang ini, mana yang dipakai istilahnya saya kira lebih baik, sehingga kita itu tidak bingung, kalau penggugat itu lawannya tergugat, terus "pembanding" lawannya "terbanding", tinggal pilih itu saja.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Ketau kalau disuruh pilih begitu, kalau satu disebut pemohon banding, lawannya itu termohon banding, bukan terbanding, pemohon banding bisa
diubah itu di KUP.
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Ya termohon banding.
934
Tapi termohon banding itu juga terbanding Pak, diistilahnya.
KETUA RAPAT :
Baik ini karena masalah fonnulasi, saya kira tetap di Timus sajalah,
tetap di TimUis.
Berikutnya DIM nomor 234, ayat (3) dari Pasal 54, itu di dalam DIM lama, F-KP tetap; F-ABRI tetap; F-PP redaksinya diubah; F-PDI rumusan disesuaikan ikaitannya dengan masalah penggugat banding, pemakaian
istilah penggugat banding. Di dalam keputusan Pans us ini Timus.
(RAPAT : SETUJU)
Selanjutnya DIM nomor 235, angka Pasalnya yang semula itu Pasa160 di dalam penyesuaian menjadi Pasal 55, ayat (1) dari F-KP mengajukan beberapa alternatif penggunaan istilah; dari F-ABRI kata "seorang dan memerintahkan" itu dihapus; dari F-PP dalam "rangka pembuktian" dihapus, yang "bersengketa" dihapus tambahnya pada "jabatan"; dari F-PDI "seorang dihapus. Ini beberapa diantaranya substansiaI dan perintah dari Pansus adalah ini di Panjakan;
Kami persilakan dari F-ABRI.
F-ABRI (OENG RUMADJI,SH)
Terima kasih.
Sebenarnya yang dihapuskan seorangnya; bukan yang memerintahkan, jadi memerintahkan saksi untuk didengar, hanya gaya bahasanya saja.
KETUA RAPAT :
Jadi F-PDr saya kira sama kata seorang itu sama dengan F-ABRI. Dari
F-KP, tapi dirumusan penyesuaian, F-KP sudah persis ini. Jadi berarti yang
935
dipakai rumusan penyesuaian yang diajukan oleh F-KP, jadi tidak ada
masalah. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan F-PP.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Saya kira usul kami tidak pakai dalam rangka pembuktian, kalau
seorang minta dipanggil saksi tentunya dipanggil bukan untuk main gaplek
tetapi dalam rangka pembuktian, jadi tidak usah disebut lagi dalal1l rangka
pembuktian, karena saksi itukan alat bukti.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Kami persilakan pemerintah barangkaH, kata-kata dalam rangka itu,
apakah itu kalau dihilangkan substansinya terpengaruh, berubah atal! tidak.
Silakan.
PEMERINTAH (ARIE SOELENDRO) :
Terima kasih Pimpinan.
Kami sangat berterima kasih atas masukan-masukan yang telah
diberikan, pada dasarnya apa yang telah disampaikan tadi memang dapat
diterima dan Pemerintah sebcnarnya sudah memberikan rumusan yang
baru; ketua sidang dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar
keterangannya dalam persidangan.
KETUA RAPAT :
I ni baru No. 23 5 bunyinya ; ketua sidang dapat memerintahkan seorang
saksi untuk didengar keterangannnya dalam persidangan, memang sudah
disesuaikan. Jadi kata-kata dalam rangka itu di DIM lama atau rumusan
936
lama. Maaf dikalimat sebelumnya masih ada dihalaman 48 dalam rangka
pem buktian atas pemsintaan salah satu pihak yang bersengketa atau karena
jabatan dan seterusnya . Kami persilakan Pemerintah untuk melanjutkan
kembali.
PEMERINTAH :
Terima kasih Bapak Ketua.
Kembali tadi, kami dapat menerima masukan-masukan yang
disampaikan maka kami setuju untuk halaman 45 ayat (1) ditiadakan,
jadi langsung kepada halaman 46 "ketua sidang dapat memerintahkan dan
seterusnya" .
KETUA RAPAT :
Kami persilakan F-ABRI.
F-ABRI (OENG RUMADJI,SH) :
Saya kira ketua sidang memeriksa saksi bisa-bisa saja, saya kira tidak
perlu kita meragukan, inikan urgensinya atas permintaan seorang saksi,
itu urgensinya disitu. Kalau ada meminta,. hakim bisa tidak memanggil
saksi masalahnyakan begitu, kalau tanpa ada yang memanggil kemudian majelis memerlukan bisa saja memanggil.
KETUARAPAT :
Baik, yang diminta oleh F-PP itu hanya menghapuskan kata-kata "dalam rangka pembuktian" itu saja yang minta dihapus.
PEMERINTAH :
Terima kasih Bapak ketua. Diterima.
937
KETUARAPAT:
Sehingga dengan demikian kalimatnya berbunyi ; atas permintaan
salah satlll pihak yang bersengketa, atau karena jabatan ketu21 sidang dapat
memerintahkan saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan.
Jadi yang dihapus adalah kata-kata "dalam pembuktian dan kata-kata seorang".
Berarti bisa diputuskan rumusnya demikian ?
(RAP'AT : SETUJU)
Terima kasih.
Dengan demikian untuk No. 236 rumusannya seperti saya bacakan tadi, oke punya.
DIM No. 237 ayat (2) dari perintah Pansus itu di Panjakan, dari F-KP
sasa kata "seorang" dihaplls,. dari F-ABRI juga kata "seorang" sebelllm
kata saks:i juga dihaplls kata "seorang", F-PDI juga sama kata "seorang"
dihapus konsisten dengan yang diatas, dari F-PP ayat (2) yang dihapus.
Untuk itu kami persilakan F-PP.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Tadinya ada pemikiran ayat (2) dan ayat (3) itu dihapus, oleh karena
jangan sampai pemanggilan saksi ini bergantl1ng kepada datang tidaknya
padahal tergantl1ng kepada ketua sidang, kalal1 ketl1a sidang menganggap
saksi itu sudah tidak perlll, lantas nanti waktu bisa terulur dengan kedatangan
saksi, katakanlah Jakarta memanggil saksi yang di Jayapura dia sakit,
sehingga lewat waktunya plllusan tidak bisa diambil. Jadi disini diserahkan
kepada pertimbangan ketu2t sidang dapat, harusnya inis:iatif dari yang
938
bersangkutan, tapi yang bersangkutan diwajibkan oleh ketua, jadi berarti
sudah diambil alih oleh ketua yang mestinya inisiatifyang berkepentinngan
tergugat ataupun penggugat untuk memanggil saksi itu. Sekarang dengan
adanya wajib datang sedangkan dia sakit dan sebagainya, Iantas putusannya
itu terikat kepada waktu, apakah itu harus ditunggu. Sedangkan ayat
(4) itukan ; apabi la saksi tidak dapat datmg tanpa alasan, tapi kalau dia
ada alasan salkit terus, jadi diserahkan kepada ketua sidang, kalau dilihat
keperluan saksi itu tidak menyebabkan perkara ini bisa berubal1 dengan
saksi-saksi yang sudah ada maka tidak perlu lagi adanya perintah wajib
datang. Sedangkan yang kami hindari ini adanya perinyah wajib datang dari
ketua, oIeh karena mengambil alih kewajiban daripada sipenggugat Pada
dasarnya inikan kewajiban penggugat untuk membuktikan kebenarannya
dengan saksi-saksi, kewajibannya ini dialihkan kepada ketua sidang
dengan adanya ayat (2) wajib datang, walaupun dengan biaya daripada
yang meminta kalau dalam penjelasan, hal ini yang kami pikirkan kalau
daJam penjelasan.
Bagaimana kalau masaJah ini diletakan yaitu kewajiban para pihak
diambil alih menjadi kewajiban ketua sedangkan dilain pihak ketua
mempunyai batas waktu didalam hal menallgani suatu sengketa.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Jadi keberadaan ayat (2) seperti dalam naskah tetap dihapus atau bagaimana?
F-PP (II. ZAIN BADJEBER) :
Dengan pemikiran itu kami menghapus itu, perintah itu tidak usah wajib, kalau perintah itu dia tetap tidak datang sidang jalan terus. Karena
ayat-ayat ini ditutup oleh ayat (4) tidak dapat datang tanpa alasan yang
939
dipertanggungjawabkan. Kalau yang dapat dipertanggungjawabkan dia
tidak datang, apa sidang menunggu terus. Padahal kalau itu inisiatif dari yang bersangkutan dia tidak datang, hakim tidak tunggu lagi, illi karena ada
faktor kecerikatan jangka waktu pengambilan keputusan, illli yang harus
kita pertimbangkan, andaikata nantinya penggugat keberatan bahwa inikan
masih sakit jangan dulu diplItUS, ada surat keterangan dokter, bisa saja.
Padahal inisiatifmemanggi) saksi itu adalah pada para pihak itl!.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Selanjutnya kami persilakan dari F-PDI.
F-PDI (DRS. IGNATIUS SUWARDI) :
Saya kira dalam hal ini masih reJevan karen a kaitannya dengan ayat
(I) atas permintaan salah satu pihak, jadi atas permintaan, kedua bam pertimbangan ketua dapat, bisa memerintahkan bisa tidak, memang inisiatif semula dari pihak yang tergugat itu minta untuk mengajukan saksi, bam pertimbangan ketlla dapat memerintahkan, artinya tidak hams
memerintahkan, tetapi kalau didalam hal pertimbangan ketua itu memang diperintahkan maka ini adalah wajib untuk datang, tetapi kalau tidak datang
tidak menghambat terhadap jalannya sidang.
Jadi saya kira urutan-urutannya benar ayat (1) sid ayat (4) .
Sekian.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Silakan Bapak Djupri,SH untuk menambahkan.
940
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Kami ingin menambahkan bunyi rumusan dalam ayat (2) itu, saksi
yang diperintah ketua sidang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I)
wajib datang sendiri dipersidangan, artinya kalau dia dipanggil sebagai
saksi tidak bisa diwakilkan itu maksudnya, kalau kaitannya dengan yang
dibawah juga begitu, dalam saksi tidak datang meskipun telah dipanggil
dengan patut dan majelis dapat mengambil keputusan tanpa mendengarkan
keterangan saksi maka ketua sidang melanjutkan persidangan, kalau saksi
itu memang sabagai tambahan misalnya tetapi kalau dianggap sudah cukup
ya sudah perkara diteruskan dan kalau hakim mau ambit keputusan boleh,
ayat (2) itu memang harus begiitu.
KETUARAPAT:
Terima kasih. Kami persiJakan F-ABRL
F-ABRI (OENG RUMADJI,SH) :
Sebenarnya apa yang disampaikan oleh rekan F-PP bisa kita pahami,
jadi menurut F-ABRI memang memungkinkan ayat (2) itu ditarik kepada
penjelasan ayat (1) tapi p,erlu diperhaJus. Sebab kalau kita bicara wajib
siapa yang menangung biaya perjalanan, karena kita tidak mengenal biaya
perkara, perkara saja setor Rp 1 juta, kita kemarin sudah ada kepastian
bahwa tidak mengenai bi21ya perkara bahkan Dirjen sendiri mengatakan
kemarin tidak dikenal itu biaya perkara.
Jadi mari kita pikirkan dalam penjelasan apakah memang harus
demikian, kalau perkara bi21sakan dibebankan kepada orang yang memangil
yang membutuhkan itu, mari kita pikirkan. Sebab mengapa, karena ayat (1 )
sebenarnya sudah ditutup ayat (3), jadi masalahnya kan atas perm intaan
salah satu yang bersengketa dapat memerintahkan seorang saksi tapi
941
kalau dia tidak datang tidak apa-apa,langsung saja dia berbicara untuk
memanggilnya, karena ayat (3) itu tidak tergantung kehadirannya, untuk apa
ada wajib sebelumnya kan hanya mengangkat derajat daripada majelis saja,
karena ada panggilan dia wajib datang, ditutup dengan ayat (3) lIntllk apa
kalau begitll kan tidak ada masalah apa-apa, disatu pihak memerintahkan
harus wajib tetapi kalau tidak datang jalan terus, relevansinya kan jadi
berkurang.
F-ABRI sependapat dengan rekan F-PP, mimgkin ayat (2) ini dialihkan
pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) bahwa perintah yang dikelliarkan oleh
ketua sidang dalam memanggil saksi diharapkan tidak diwakilkan, tetapi
sudah ditutllp dengan ayat (3) bilamana tidak datang sidang Itetap berjalan,
masalahnyakan begitll, kasihan nanti, kalau mewajibkan datang tapi kalau
tidak datangjalan terus.
Demikian.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Selanjutnya kami persilakan F-KP.
F-KP ( (DRS. MADE SUDIARTHA):
Dad ayat (2) memang ini terkait dengan ayat (1) disana dikatakan atas
permintaan itu yang pertama daripada pemohon, ada unsur kedua karena
jabatan, berarti bagaimana sekarang rumusannya daripada ayat (1) apabila
dituangkan pada ayat (2) oleh karena atas permintaan daripada ini apakah
memang itu wajib, mempakan perintah juga daripada ketua pengadilan
atau ketua daripada perkaraini, kalau ini merupakan wajib datang berarti
bahwa biaya itu akan ditanggung oleh yang memerintahkan .
942
Apabila ini wajib adalah karena jabatan dan mungkin dia akan datang
sendiri tapi ada perintah dia mungkin harus datang. Jadi ini ada kalimat yang
muneul disini, kalau dia perintahkan oleh karena jabatan dan seandainya
dia menolak atau tidak datang bagaimana perintah yang wajib ini , apakah
ada sanksi pada saksi yang diperintahkan karena jabatan ini kalau tidak
datang, ini perlu ada penjelasan lebih lanjut.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
F-PDI kami persilakan.
F-PDI (DJUPRI,SH) :
Saudara Pimpinan.
Kalau kita membaca dari ayat (l) sampai ayat(3) dan ayat (4) itu memang
slldah berurutan, yang pertama kedua sidang itu dapat memerintahkan
seorang saksi untuk didengarkan keterangannya dalam persidangan atas
permintaan kedua pihak atau atas jabatannya. sekarang timbul pertanyaan
itll, siapa yang membiayaii kasus ini atau kedatangan saksi itu, mernang
kalall dalam kasus pidana itu Pernerintah yang membayar, tapi kalau
perdata yang meminta itu. Jadi kalau dia membawa saksi, dia mengongkosi
sendiri, karen a ini kasusnya bukan perkara pidana dan itu sudah biasa
teljadi begitu, kalau ditentukan yang membuat, yang memerintahkan ketua
itll yang bayar, pengadilan yang nanti, biar pemerintah menjelaskan, apa
begitu maksudnya, kalau tidak yang memerlukan saksi itu minta satu datang
dia yang membiayai, karena dia yang butuh saksi itu. Kadang-kadang saksi
yang dipanggil itu tidak mau datang, itu minta bantuan ketua untuk datang,
supaya datang karena jabatannya. Bahkan kalau perlu kita panggil polisi
karena bla satu-satunya saksi yang bakal menentukankasus itu misalnya.
943
Demikian, oleti karena itu dari seluruh rumusan ini kami berpeadapat,
intinya sudah urut dan F-PDI bisa menerima mungkin redaksinya saja kita
sempumakan.
KETUARAPAT:
Terima kasih.
Selanjutnya kami persilakan F-PP.
F-PP (II. ZAIN BADJEBER) :
Saya kira kami tidak membicarakan biaya disini, karena memang
sudah ada dalam penjelasan, cuma seperti yang dikatakan F-ABRI yang
tadi dapat memahami, kalau dia diwajibkan padahal lain yang dimaksud
dengan F-PDI, diwajibkan kalau tidak bisa datang dipanggil dengan paksa
itu lain, tapi ini diwajibkan kalau tidak datang sidang jalan terus, jadi
tidak ada satu kewajiban yang ltidak ada sanksinya, kalau didalam soal ini
tidak ada pemaksaan untuk menghadirkan saksi. Kerngian daripada yang
bersangkutan yang tidak bisa Ill.enghadirkan saksi dan ini bukan saksi atas
jabatan, bukan saksi untuk keperluan hakim, saksi didalam rangka ayat (1)
yaitu yang diminta oleh para pihak, jadi hakim mewajibkan disini bukan
karena jabatannya menghendaki saksi itu.
Jadi seperti F-ABRI tadi, kalau ini mau dijelaskan saja diatas tapi
tidak satu kewajiban lantas tidak ada sangksinya, sanksinya adalah sidang
dilanjutkan bukan saksi paksa untuk datang, tapi kalau yang lebih banyak
menghendaki terns daripada lama-lama silakan saja terns.
KETUARAPAT:
Barangkali kita memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk
memberikan klarisifikasi sehingga nanti kita bisa memberi komentar lagi.
944
Kami persilakan Pemerintah.
PEMERINTAH :
Jadi ini memang maksud kita, semuanya itu sarna, cum a karena
penyusunannya ini tidak baik kalimatnya dari ayat (2) sehingga terjadi
kesalah pahaman, yang dimaksud wajib datang sendiri dipersidangan ini
sebetulnya tidak diwakilkan, hanya berbicara begitu saja, cuma kalimatnya
wajib jadi kita pikir kalau dia tidak datang sudah diatasi oleh ayat (3)
dan seterusnya, ayat (3) yang tidak datang dapat berjalan terus, ayat (4)
kalau tidak datang tetapi mengganggu tidak dapat jalan terus dapat dan
tidak dapat, kan begitu ayat (4) malah mungkin akan kita pikirkan pada
waktunya, kalau tidak dapat bagaimana, ada penutup terakhir.
Jadi disini saksi yang diperintahkan oleh ketua sidang yang dimaksud
dalam ayat (1) itu akan kita tulis kembali agar tidak mewakilkan tidak
dapat diwakilkan, penjelasannya jelas mengatakan demikian, jadi bukan
wajib harus datang yang dikenakan sanksi, kalimatnya memang mesti
diperbaiki ke Timus, maksudnya kalau dia yang tahu itu jadi saksi jangan
lagi suruhan, satpamnya, supirnya, pembantunya atupun adiknya, sebab
membuang-buang waktu saja bagi majelis itu.
Terima kasih dengan kalrifikasi ini.
KETUA RAPAT :
SHakan F-PDI.
F-PDI (HANDJOJO l'UTRO,SI1)
Bapak ketua kami mohon umn rem bug, agak bingung sedikit ini
pak yang ayat (3) dalam hal saksi tidak datang meskipun telah dipanggil
dengan patut dan majelis dapat mengambil putusan contoh mendengar
945
keterangan saksi maka sita beljalan terus, memang tidak perlu saksi.
Sekarang ayat (4) apabila saksi tidak dapat datang tanpa alasan yang dapat
dipertangungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut dan majelis
memberikan alasan yang cukup untuk menyangka bahwa saksi sengaja
tidak datang, serta majelis tidak dapat mengambil putusan tanpa keterangan
saksi tersebut, ini harus kita bedakan, masing-masing ayat mempunyai al1i
masing-masing. ayat (1) tanpa saksipun bisa putus dan yang ayat (4) kalau
tidak ada saksi tidak bisa mutus, itu harus dipaksa dengan polisi memang,
karena jabatan ini, dan permintaan yang berkepentingan tadi, jadi kita
harus bedakan ini, kalau sudah cukup jelas perkaranya tanpa saksipun bisa
diputus dan tidak datang terus dilanjutkan. Tetapi ayat (4) nya tanpa saksi
putusan tidak bisa jalan, harus dipaksa saksinya untuk keputusan itu.
Ternma kasih.
KETUA RAPAT :
Selanjutnya kami persilakan dari F-PP.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Say.a kira kita masih pada ayat (2) , kalau kita urut-urut terus nanti
perdebatannya tidak selesai. Ayat (4) tidak terlepas dari ayat (1) bisa saja
tafsirannya begitu,jadi tetap atas perintah atas permintaan, cuma ayat (2) ini
saya ingin tunjukan kepada Pemerintah, Pasal71 yang dianggap keterangan
saksi itukan bukan keterangan yang bukan diwakilkan tapi yang dialami dan
didengar sendiri, jadi kalau kita mau katakan lagi tidak boleh diwakilkan
yaitu Pasal 71 sudah mengatakan keterangan saksi dianggap sebagai alat
bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat
atau didengar oleh saksi sendiri. Jadi kalau suruhan orang lain saya lihat
sendiri, dia tidak bisa menerangkan, karena apa yang dialami dan didengar
oleh saksi itu sendiri itu memang sudah sLlatu ketentuan umum. Jadi kalau
946
dia diwakilkan apa yang dia mau saksi, dia tidak dengar, dengarnya hanya
dari majikannya itukan saksi ke audite namanya tidak bisa dipakai.
KETUARAPAT:
Baik, jadi persoalannya sekarang formulasi ayat (2) untuk
menghilangkan keraguan atau penafsiran yang berbeda tentang kata-kata
wajib, diserahkan saja pada Timus untuk memformulasikan sehingga sesuai
dengan apa yang dinginkalll didalam penjelasan.
Kira-kira begitu ?
Dengan rumusan awal pasti Pemerintah.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Kalau dalam penjelasalll ayat (1) bagaimana ?
KETUARAPAT:
Jadi ayat (2) nya tidak diperlukan lagi 1.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Ayat (2) itukan dalam kaitan saksi yang diperintahkan.
Jadi ayat (2) ini dijadikan penjelasan daripada ayat (1) .
KETUARAPAT:
Jadi ayat (2) substansinya dipindah sebagai penjelasan dari ayat (l)
dalam konteks Perintah Ketua atas nama Jabatannya itu. Silakan Pak. Djupri.
947
F-PDI (DJUPRI, SK) :
Ayat (2) itu mempunyai arti sendiri. Jadi memang orang saksi yanag
dipanggil itu, dia diwajibkan datang sendiri tidak diwakilkan, !tu kan tidak
ada masalah dan itu memang makslldnya begitu, jadi ini tidak perlll ini
dicantllmkan sebagai Penjelasan.
Kalau kita melihat hukum acara Perdata juga begitu.
KETUARAPAT:
Di ayat (2) memang diberi penjelasan yang dimaksud dengan saksi
datang sendiri, yang dalam ayatnya ditormulasikan wajib datang sendiri di
persidangan adalah saksi tersebut tidak Iboleh mewakilkan atau menguasakan
kepada orang lain.
ltu Penjelasan yang dipersiapkan oleh pemerintah didalam RUU ini.
Hanya tadi pemerintah berbikir tentang penggunaan kata "wajib" itu
barangkali.
PEMERINTAH :
Sekal i lagi Bapak Pimpinan,
"Wajib"nya itu wajib jangan dipotong-poltong, wajib datang diri, 1111
kita kutipkan dari Pasal 93 dari TUN yaitu Pejabat yang dipanggil sebagai
saksi w<uib datang sendiri di persidangan. Jadi "wajib datang sendiri" di
persidagan bukan "wajib datang".
Dan ini klarifikasi sekali lagi dari TUN 93, terima kasih.
KETUARAPAT:
13aik, terima kasih dari F-PP.
948
Contohnya saksi wajib dataaag sendiri. Jadi Pemerintah berpendapat ayat (2) ini tetap dengan pengertian "wajib" itu bukan masalah datang tapi "sendiri" nya itu yang tidak bisa diwakilkan. Sesuai dengan Pasal 93 TUN, harfiah diambil dari sana kayaknya.
Silakan.
F -PP (H. ZAIN BAD,JEBER) :
Terus saja. Saya ikut yang banyak saja.
KETUA RAPAT :
Baik, dengan demikialll butir 237 "tetap" demikian dan sesuai dengan Penjelasan hanya kata "seorang" itu dihapus.
(RAPAT: SETUJU)
Ayat (3) tadi sudah pada disinggung. Dari F-KP tetap, F-ABRI tetap, F-PDJ tetap, F-PP ayat (3) dihapus.
Baik, dengan demikian butir 238 ayat (3), oke punya
(RAPAT: SETUJU)
Ayat (4) dari Pansus diamanatkan Timus mengenai formulasinya karen a ada penyesuaian, saya kira itu dan disini ternyata sudah diadakan penyesuaian oleh pemerintah. Jadi apakah masih perlu Timus atau langsung oke.
Oke punya.
(RAPAT : SETUJU)
DIM nomor 240, tidak ada masalah.
DIM nomor 241, warna hijau memang perintah Pansus untuk di
Timuskan karena adanya saran dari F-KP, redaksional.
949
(RAPAT: SETUJU)
Kemudian ayat (2) nya dari DIM nom or 142 di dalam Timis itu oke
punya dari sini juga oke punya setelah ada penyesuaian.
(RAPAT : SETUJU)
DIMnomor 243 ayat(3) , dari F-KPdan F-ABRI sam a saya kira dengan
siang tadi yang berkaitan dengan masalah "kepercayaannya". Jadi saya kira
kongkordan dan konsisten dengan itu, oke.
(RAPAT: SETUJU)
DIM nomor 244, oke.
Kemudian muatannya 245 ayat (I), itu Pansusjuga oke punya.
(RAPAT : SETUJU)
Substansinya oke tapi dari F-ABRl, pertanyaan kalau dipanahnya itu
bubn di 271 tapi 272. Jadi bukan di butir ini tapi di butir selanjutnya.
Jadi kami ulang, butir245 yangdi mana butir271, oke punya. Kemudian
dibawahnya 246 di lama 272, diperintahkan untuk di Panjakan termasuk
pertanyaan dari F-ABRI. Dari F-KP tetap, dari F-PP tetap, dari F-PDI tetap,
dari F-ABRI ada pertanyaan. Kalau tidak salah dikaitkan dengan masalah
berapa derajat.
Silakan F-ABRI.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI):
Terima kasih,
950
Disini yang kita tanyakan bahwa didalam masalah saksi yang tidak
boleh didengar tidak termasuk ipar, menantu sebagaimana dalam DIM kami.
Kami melihat didalam hal ini, bisa saja nanti karena tidak dapat atau
tidak boleh didengar untuk ipar bisa jadi saksi, apakah ini nanti tidak
menimbulkan putusan yang tidak obyektif, karena kalu kita lihat di TUN,
ini kami juga ingin menuju kesana, bahwa ipar maupun menantu itu dapat
menimbuikan diri dari saksi.
Demikian yang kami sampaikan mohon penjelasan pemerintah.
KETUARAPAT:
Silakan pemerintah untuk memberikan jawaban.
PEMERINTAH :
Kita ini, karena ini soal-soal seperti ini mengambil yang sudah baku
yaitu dari Eks Pasal 88 TUN. Jadi dengan harapan sudah tidak lagi bikin
masalah, tapi ternyata mengambil dari TUN kadang-kadang salah, tidak
mengambil salah.
Itu keterangannaya, terima kasih.
KETUA RAPAT :
lni tidak ada salahnya kalau kami ulang. Risalah Pansus mengenai
Jawaban Pemerintah yang dijawab oleh Dirjen sendiri waktu itu, yang
diambil ini memang sampai 3 derajat. Jadi bisa keatas dan bisa kebawah,. dan
memang ini mengikuti ketentuan dalam KUP, seingat saya itu standarnya
dari dulu adalah darasende (?) sampai derajat ketiga keatas kebawah dan sejauh itu saja yang dikonsep.
Begitu penjalasan waktu Pansus.
951
PEMERINTAH :
Betul. Itu kedua, derajat ketiganya kalau TUN-nya kedua, itu saja yang
diubah, biarjangan saya rnernanipulasi inforrnasi.
KETUARAPAT:
Silakan F-ABRl.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Sebenarnya rnernang betul. Di Pasal 88 yaitu TUN diarnbil kesini tetapi
Pasal 59 TUN-nya rnalah tidak diarnbil karena Pasal 89 TUN itu ada disitu
Ipar laki-Iaki, perernpuan salah satu pihak. Kalau 88 diarnbil rnengapa tidak
89 tidak diarnbil, di TUN tersebut, padahal sarna-sarna saksi dim ana Ipar
baik laki-Iaki rnaupun perempuan itu dapat rninta rnengundurkan diri.
Jadi kalau tida ada itu, berarti wajib jadi saksi.
Demikian.
KETUA RAPAT :
Silakan Pak Djupri.
F-PDI (DJUPRI, SH):
Mengenai keluarga saudara, isteri, anak yang belurn 17 tahun rnemang
boleh mengundurkan diri tapi Ikalau dia mau, hakirn bisa rninta keterangan
dia tanpa sumpah dalam teks, semata-mata keterangannya itu diperlukan
untuk menambah keyakinan hakim dri keterangan sanksi lain sudah agak
cukup mau mendengarkan darii dia sendiri menjadi cukup.
952
Dalam praktek sehari-hari di persidangan peradilan manapun, ito
memang bisa, kalau dia mau mengundurkan diri boleh kalau dia mau
dipanggil sebagai saksi tapi tanpa sumpah.
Demikian Saudara Pimpinan.
KETUA RAPAT :
Kembali F-ABRI.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Jadi memang pen jelasan pemerintah ito mengambil TUN-nya sepotong
potong. Pasal 88 diambil, 89 tidak, apakah memang tidak diperlukan pengambilan untuk Pasal 83, mohon penjelasan.
KETUARAPAT:
Mohon TUN 89, kalau tidak keberatan bisa dibaca.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI) :
Kami bacakan TUN 89: "Orang yang dapat minta mengundurkan diri
dari kewajiban untuk memberikan kesaksian ialah :
a. Saudara laki-Iaki dan perempuan. Ipar laki-Iaki dan perempuan, salah satu pihak;
b. Setiap orang yang karena martabat pekerjaan atau daratannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan marta bat pekerjaannya.
Ayat (2) , ada atau tidak adanya dasar kewajiban untok merahasiakan sebaga sesuatu sebagaimana yang dimaksud ayat (l) diserahkan kepada Pertimbangan Hakim. Demikian.
953
KETUARAPAT:
Silakan dari F-PP.
F-PP (II. ZAIN BADJEBER) :
Karena kami disini tidak merubah total, kami perlu jelaskan bahwa ini
menyangkut mereka yang tidak boleh didengar, beda dengan yang dapat minta pengunduran diri.
Jadi ini sama sekali tidak boleh, tidak ada altematif kalau yang kedua
itu ada altematifyang dapat minta pengunduran diri. Jadi yang ini walaupun dia minta mengundurkan diri tentu dia tidak boleh. Jadi s.:::jak awal sudah
dipagar.
Jadi itu, saya kira perbedaannya.
KETUA RAPAT :
Terima kasih.
Silakan dari F-KP.
F-KP (NY.HJ. OETARTI SOEWARSONO, SH)
Terima kasih Pimpinan,
Bahwa yang didalam Pasal 57 ayat (1) itu sifatnya itu adalah mutlak, ini kita mengacu kepada TUN yaitu Pasal 88, dimana ini adalah tidak boleh, sedangkan pada Pasal 89 disitu disebutkan bahwa "orang yang dapat minta
pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian".
Jadi ini bisa, oleh karena 'itu F-KP bersikap tetap seperti apa yang ada.
Terima kasih.
954
KETUARAPAT:
"Silakan Pak Djimanto menambah.
F-KP (DnMANTO) :
Tterima kasih.
Hanya pertanyaan saja nanti kepada pemerintah.
Yang bersengketa ini kanbeda orang, bisa badan. Kalau wajib pajaknya badan mungkin yang datang adalah yang mewakili adalah penanggung pajak. lni kalau saksinya dari orang didalam perusahaan yang teraviliasi
oleh perusahaan itu, itu bagaimana, apakah ini juga bisa didengar sebagai
saksi apakah tidak.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Baik. kami persilakan pe:merintah untuk menjawab dari F-KP, sekaligus
apa yang dikemukakan oleh F-ABRI tadi. Silakan.
PEMERINTAH:
Terima kasih,
Yang terakhir pel1anyaan F-KP,kalau itu badan. Itu kita sudah
mendefinisikan adalah definisi penaggung pajak, jadi kaitannya mesti 89 dikaitkan kepada definisi penagglUng pajak, dimana itu definisi penanggung pajak itu sudah mengkaver untuk pengertian hadan. Jadi nyata-nyata orang yang bertanggullg jawab itu sudah didalam KUP maupun dalam masingmasing jenis undang-undang Pajak, sudah ada itu pengertian Penanggung Pajak.
955
Jadi orang yang nyata-nyata menguasai defacto dari satu bagian hukum dari perusahaan itu. Jadi tadi dikaitkan kesana. Kalau perorangan wajib pajaknya sudah tidak ada masalah, sudah langsung.
Kemudian mengenai penyederhanaan ini memang dimaksudkan hanya orang yang tidak boleh, yang saya rasa hampir semua fraksi sudah menjelaskan yang tidak boleh didengar sebagai saksi, tidak berbicara pasal ini mengenai orang yang minta pengunduran diri. Jadi itu hal lain lagi.
Demikian penjelasan kami, terima kasih.
KETUARAPAT:
Silakan F-ABRI.
F-ABRI (SUPRIADI) :
Memang benar, cuma maksud kami kalau yang ayat (1) tidak ada masalah, yang kami maksudkan tentang status bisa mengunduran diri itu ditaruh dimana, arahnya kesitu sebetulnya. Jadi apakah memang tidak diperlukan oleh pemerintah untuk diatur disini, tidak ada masalah, tetapi ada suatu ketentuan didalam TUN, ada orang yang dapat mengundurkan diri, jadi tidak mau jadi saksi, kalau disini jelas harus jadi saksi, saudara Ipar itu karena yang tidak boleh hanya ini, berarti Jpar harus jadi saksi, bisa jadi saksi padahal di undang-undang lain dia bisa mengundurkan diri.
Itu maksud kami, apakah tidak ada suatu tempat atau pasal tertentu disini atau penambahan atau bagaimana sehingga ada suatu klausal bahwa r par, kemudian menantu bisa mengundurkan diri jadi saksi.
Ini yang dimaksukan F-ABRI, demikian.
KETUARAPAT:
Silakan untuk ditambahkan.
956
F-ABRI (H. OENG RUMADJI, SH) :
Pak Dirjen tadi mengutarakan, nyuplik salah, tidak nyuplik salah karena memang kita menyupliknya separuh-separuh. Nyuplik Pasal 87 mengambilnya separuh tapi menambah dengan menyebutkan suatu
keruwetan didalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) tadi padahal didalam TUN tidak ada sebenarnya, kalau saksi itu wajib datang dalam TUN tidak ada.
Jadi yang memang sebenamya kita itu ingin membuat suatu rumusan yang pas, tapi kalau pemerintah menghendaki bahwa katakanlah Ipar dan menantu itu harus memberikan kesaksian, itu tidak apa-apa kita sepakatkan bersama saja dan kalau pemerintah menghendaki biarpun Ipar, menantu
kalau itu memang itu soal obyektifatau tidak obyektifterserah hakim, kita serahkan kepada hakim. Kalau pemerintah siap dengan begitu, ya mari, kesepakan kita bersama karena yang membuat kita-kita ini.
Jadi bagian 89 tidak diperlukan disini, walaupun sebetulnya F-ABRI kok yo kaningoyo banget kira-kira begitu, tapi kalau kita sepakati bersama, mario
Sebenamya mengenai masalah wajib, sebenarnya kita masih ingin membahas tapn karena kita sepakati yang sudah kita sepakat saja, sebab dalam TUN tidak ada, yang wajib itu sebenamya adalah pejabat yang dipanggil.
Kita ingin membuat rumusan yang pas, supaya nanti kalau kita meninggalkan DPR juga enak, membaca juga enak.
Jadi kalau memang kita sepakat bahwa Ipar dan saudara kita tidak beri kesempatan dan hams, dan Majelis juga siap untuk menerima bilamana keobyektifannya itll kurang" mari kita terima.
ltu yang kami maksudkan, terima kasih.
957
KETUA RAPAT :
Silahkan F-PP.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER, SH):
Usul Bapak Ketua, bagaimana kalau Pasal 57 ini kita selamatkan dulu
tentang "yang tidak boleh", bam kita renungkan yang "dapat mengundurkan
diri", artinya itu yang boleh didengar tapi dapat mengundurkan diri, yang
ini tidak boleh.
Kita renungkan, perlu diambil alih 89 itu atau tidak, yang 88 TUN kita
putuskan dulu.
KETUARAPAT:
Saya kira F-ABRI juga Pasal 57 kutipan penih daripada Pasal 88
sepertinya tidak ada masalah, hanya bagaiimana nasib 89, itu nanti
dibicarakan pada tempat tersendiri kalau itu bisa disepakati.
Jadi apakah bisa disepakati bahwa butir 245 ayat (1) dengan materi
muatannya 246 dan 247, 248. Jadi 245, oke punya.
(RAPAT : SETUJlJ)
DIM nom or 246, oke punya.
F-KP (DJIMANTO) :
Saya di 246 ini, F-KP masih bertanya. Terima kasih atas penjelasan
pemerintah tadi. Kalau yang bersengketa badan, berati wajib pajaknya
adallah badan, penanggung pajaknya memang orang, tapi orang itu kan
mewakiJi wajib pajak nantinya yang badan itll, memang badan tidak punya
akan, isteri, ipar tapi dia punya anak perusahaan. Bagaimana kalau anak
958
perusahaannya menjadi saksi ata'l1 yang mewakili anak perusahaan, itu
karen a sebetulnya untuk mendapatkan satu bahan-bah an yang obyektif,
keterangan yang obyektif.
Ini untuk bahan renungan saja, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Baik, karena untuk bahan renungan dalam posisi DIM-nya in!
Baik, kare:na itu untuk bahan renungan dan dalam posisi DIM-nya ini
F-KP tetap, dan saya kira tidak ada masalah, untuk bahan-renungan saya
kira baik untuk kita semuanya dan khususnya pemerintah berkaitan dengan
saksi badan tadi.
Jadi kami uJang butir 246 oke.
(RAPAT: SETUJU)
DIM nomor 247, oke, persis TUN
(RAPAT : SETUJU)
DIM nom or 248, oke.
(RAPAT : SETUJU)
Kemudian DIM nomor 249, yaitu ayat (2), dari F-KP tetap, dari
F-ABRI pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ayat ini, dari F-PP kata
"menambah" dihapus seteJah kata "dan" ditambah kata "baea koma",
redaksional, dari F-PDI bagairnana bagian akhir ditambah dengan kata
kata "tanpa sumpah ataujanji menurut agamanya".
Kami persilakan dari F-·PDI.
959
F-PDI (DJUPRI, SH):
Sebagaimana tadi saya katakan, untuk menambah pengetahuan lagi apabila dipandang perlu hakim, ketua sidang dapat meminta pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c untuk didengar keterangannya.
Jadi kalau dia mau datang, bisa dipanggil untuk menambah keyakinan hakim bahwa keterangan saksi yang sudah dilakukan itu kurang sreg itu lalu ini diundang dan dia mau tapi kemudian karena ada kaitannya dengan yang terdahulu maka dia tidak disumpah seperti saksi biasa, karena mereka juga mempunyai hak untuk mengundurkan diri atau tidak didengar sebagai saksi, tapi kalau mau dia boleIl, tetapi hakim tidak melakukan penyumpahan terhadapsaksi itu dan itu dilakUlkan setiap persiangan yang ada, terjadi setiap persidangan.
Sekian saudara Pimpinan.
KETUARAPAT:
Jadi sesudak kata-kata "keterangannya" ditambah "tanpa atau janji
menurut agamanya". Kami persilakan pemerintah, barangkali langsung.
PEMERINTAH :
Memang dapat tanpa sumpah atau janji, karena ini sifatnya sukarela dan mcmang tidak mengikat dan itu memang sifatnya untuk informasi tambahan yang mungkin meningkatkan keyakinan dan majelis atau anggota-anggota.
Te:rima kasih.
KETUA RAPAT :
Silakan F-ABRI, ada komen.
960
F-ABRI (H. OENG RUMADJI, 8H) :
Memang F-ABRI menanyakan, sebenarnya kalau secara singkatnya F-ABRI itu menambahkan sebenarnya ayat itu ayat mubazir, dan kasihan hakimnya, dengan demikian nanti mereka tidak datang ngapain saya dipanggil orang saya tidak mau datang, kan tidak apa-apa, jadi tidak apa sebenarnya makanya ayat ini dideretkan.
Ini yang dalam benak pikiran F-ABRI demikian, kalau memang hanya sepintas untuk keterangan untuk menambah pengetahuan meminta, tapi kalau sampai tidak datang hakimnya kari jadi tidak, padahal kita sudah sepakat ingin meningkatkan atau mengangkat derajat dari majelis ini, sebenarnya ini mubazir, tidak ada masalah.
Ini maksud pertanyaan dari F-ABRI, tapi kalau ini mau ditempatkan, ya mario
Kasihan hakim, kasihan majelisnya. Toh kesemuanya tidak ada manfaamya, hanya menambah pengetahuan saja, itu kalau datang, kalau tidak datang, ya tidak apa-apa juga.
Orang yang saksi yang seharusnya datang., kemudian tidak datang diteruskan sidangnya, apalagi yang hanya begini.
Tapi kalau memang pemerintah didalam praktek selama ini diperlukan dan kenyataannya keluarga dan sebagainya itu mau datang yang saya kira, mari kita pecahkan, bersama sebab kalau kita ngutip di TUN tidak ada itu, hanya pada huruf keempat saja.
Jadi mari kira pikirkan, apakahmemang betul ini diperlukan. Saya kira demikian, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Silakan dari F-PP.
961
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
F-PP mengusulkan tidak pakai tam bah-tam bah, sebab pengetahuan
hakim itll salah satu alat bukti menurut Pasal 87, saksi juga merupakan
salah satu alat bukti. Jadi kalau mau mendengar saksi lagi tidak disebutkan
lagi untuk menambah saksi lagi, tapi akhirnya mendengar saksi.
Jadi kata menambah ini seolah-olah, :ltu kan tergantung pada
peliimbangan si anggota sendiri, pengetahuannya masih kurang atau tidak.
Jadi tidk perlu diberitahu pad a orang lain melalui undang-undang dia masih
perlu menambah, sehingga nanti yang tidak membaca Pasal 8:7 menganggap
Hakimnya masih bodoh perllll menambah pengetahuan. Padahal disini
pengctahuan dalam rangka alat bukti pada Pasal87, yang diartikan didalam
Pasal 74 bahwa pengetahuan Anggota adalah hal yang olehnya diketahui
dan d iyakin i kebenarannya 0 lell Anggota, itu kalau pengertian pengetahuan
sebagai alat bukti.
Lantas Hakim berinisiatif untuk pengetahuannya, tidak usah disebut
ditambah-tambah dan itu memang pengetahuan Hakim sebagai salah satll
alat bukti. Jadi ini hams kita baca dalam rangka Pasal 87 dan Pasal 74 kalau
tidak salah didalam konsep ini.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Kami persilakan dari Fraksi lain ada yang menanggapi? Silakan dari
Pemcrintah.
PEMERINTAH :
Terima kasih;
962
Memang ini diakui bisa membikin kesalah pahaman seolah-olah
Anggotanya masih bodoh, jadi langsung saja tidak apa-apa. Apabila
dipandang perlu Ketua Sidang dapat meminta pihak sebagai barang
dan seterusnya, jadi tidak usah ditambah untuk menambah pengetahuan
Anggota, langsung dimuUai dari apabila. !tu saya kira tidak menambah
substansi untuk F-PP. Sedangkan untuk Fraksi ABRI justeru ini sesuatu yang diperIukan sekali karena itu ada kata-kata dapat disini. Jadi memang
hak menggunakan atau tidak menggunakannya itu ada pada Ketua Sidang,
jangan sampai Ketua Sidang walaupun sudah tahu dia itu tidak bisa
didengar keterangannya sebagai saksi, itu kan standar umum, tidak boJeh keterangan sebagai saksi. Tetapi mungkin dia perlu informasi atau
keterangan, disini kalau dis merasa perlu walaupun dia tidak bicara sebagai saksi yang disllmpah segala macam sebagaimana di atas, tetapi tidak
tertlltup kemungkinan untuk diambil keterangannya sebagai saksi. Dan
sepengetahuan kami, dalam persidangan pengadilan pun ini bisa kejadian,
ditanya Saudara apanya, hubungannya apa, itu sering, nanti diambil keteranganya saja sebagai saksi, itu lazim digunakan.
Jadi haknya sekali lagi tidak ada pada Ketua Sidang karena itu dia tidak
perlu dikasihani, wong ini diberi tambahan kewibawaan.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Baik, masih ada, silakan.
F-ABRI (OENG RUMADJI, SH) :
Terima kasih Pak;
Saya kira penjelasan itu benar,justeru kami pertanyakan, pertanyaannya
itu sederhana. Kalau kalimat ini tidak ada apakah Hakim tidak bisa
963
memanggil mereka? Ini kan pertanyaannya begitu, kalau memang ayat
ini tidak ada apakah Hakim 6dak bisa memanggil mereka untuk didengar
keterangannya, manggil saksi saja bisakenapamemanggilmereka tidak bisa. Hanya masalahnya kalau ini dituangkan, silakan, tetapi dengan kebesaran
hati Fraksi ABRI kalau memang ini mau dituangkan, makanya Fraksi
ABRI mempertanyakan apakah kalau ayat ini tidak ada apakah memang
Hakim itu tidak berhak untuk memanggil mere:ka datang ke Persidangan.
Tetapi kalau memang pemikiran bahwa itu tidak berhak ya sudah ini kita
tuangkan. Tetapi kalau memang memanggilnya mereka itu harus diberikan
dasar hukum seperti ini, mari,tidak ada masalah.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Jadi minimal ini pemberian dasar hukum untuk memanggil; Silakan
Pak Djupri, SH.
F-PDI (D.JUPRI, SH)
Saya kira tadi Fraksi ABRI sudah bisa menerima itu, jadi memang ini
dikatakan apabila dipandang perJu Ketua Sidang dapat meminta kepada
pihak sebagaimana disebut a, b., c, d untuk didengar sebagai keterangannya.
Kalau periu, kalau tidak perlu ya tidak, tetapi kalau dia dipanggil dan dia
mau datang itu bisa dilaksanakan karena keterangannya sangat diperlukan
dalam praktek persidangan pembuktian semacam ini kadang-kadang
memang penting sekali yang dilakukan oleh a, b, c itu isteri atau suami
pemohon banding meskipun sudah cerai dan sebagainya. Dem ikian Saudara
Pimpinan.
KETUARAPAT:
Baik, terima kasih; Ada dari F-KP, silakan.
964
F-KP (NY. HJ. OETARTI SOEWASONO, SH) :
Terima kasih Pimpinan;
F-KP tetap pada konsep ini dan F-KP mengapa bersikap rekap oleh
karena didalam ayat (2) ini ada kalimat yang mengatakan "apabila
dipandang perlu", jadi sifatnya itu agak tentatif. Oleh karena itu mungkin dikhawatirkan bahwa dari Fraksi-fraksi itu akan mengurangi kebebasan
Hakim, tetapi dari F-KP tetap pada konsep demikian.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Baik, teril11a kasih;
Dan rumusannya itu o)eh Pemerintah IUntuk tidak menimbulkan salah
tafsir, maka kalimat untuk menambah pengetahuan Anggota dihapus,
sehingga kalimatnya berbunyi ayat (2) itu "apabila dipandang perlu Ketua Sidang dapat rneminta pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
b, dan c untuk didengar keterangannya.
Jadi, F-PDI meminta ditambah kata-kata "tanpa sumpah atau janji
menurut agamanya". Itu di Batang TubulI atau di Penjelasan Pak? Pemerintah, Jadi F-PDI kalimat ayat (2) itu sesudah kata-kata didengar
keterangannya ditambah tanpa sumpah atau janji menurut agamanya.
Tanpa sumpah atau janji, setuju? setuju.
(RAPAT: SETUJU)
Terima kasih.
F-ABRI (H. OENG RUMADJI, SH) :
Sebentar Pak;
965
Ini kan bukan saksi mengapa ada kalimat begitu, ini kan bukan saksi,
yang disumpah padahal saksi, tanpa itupun memang tidak akan disumpah.
Kalau tidak salah itu pernah kiita bicarakan dari awal untuk menghindari
dalam rumusan substansi itu menghindari apabila dipandang perlu, saya
kira itu pernah kita bicarakan, karena memang tidak perIu. Kalau apabila
dipandang perlu itukan kita pernah membahas menghindari kata-kata
sepel1i itu. Jadi karen a tidak ada satu kepastian hukum sebenarnya, tetapi
kalau sudah diketok ya sudah, loyal-loyal saja.
Hanya kalau ada penambahan seperti itu saya kira tidak perlu, namanya
juga bukan saksi kenapa mesti ada tanpa disumpah, memang tidak akan
disumpah, kecuali disumpahin.
Saya kira demikian Bapak Ketua, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Saya kira tadi kami ketok sesudah Fraksi ABRI mengatakan tidak
keberatan, jadi hanya masalah penambahan itu tadi kami tawarkan apakah
didalam Batang Tubuh atau didalam Pel\ielasan. Pemerintah mengatakan
bisa didalam Batang Tubuhnya yaitu tanpa sumpah atau janji.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Saudara Ketua;
Memang kalau dikatakan tanpa sumpah atau janji, ini seolah
olah penerobosan terhadap ayat (1) . Padahal ayat (l) itu sudah mutlak
melarang didengar sebagai saksi, tetapi dengan tambahan tanpa slImpah itu
konotasinya adalah saksi yang tidak disumpah. Oleh karena itu tidak usah
dipakai tanpa sumpah sebab kalau tanpa sumpah atau janji sama dengan
penerobosan terhadap ayat (I), tetapi kalau dia didengar lagi bcrarti bukan
dalam kaitan saksi ayat (1) , hanya orang-orang yang ada pada ayat (I) .
966
o leh kare na itu kalau nanti tidak lebih meragukan pada Pen jelasannyalah
bahwa hal ini dimaksudkan untuk pengetahuan Hakim, sehingga dia mau
memberi keterangan atau tidak itu tidak dapat dipaksa karena dia tersangkut
kepada suatu kepentingan yang dilarang untuk didengar.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Kepada Fraksi pengusul? F-PDI silakan.
F-PDI (lIANDJOJO PUTRO, 511) :
Terima kasih Bapak Ketua;
Memang intinya itu kita bicara soal saksi yang didengar keterangannya,
kalau didengar keterangannya itu sebagai apa kalau bukan saksi. Ini kita
kembalikan untuk apa d;dengar keterangan sebagai saksi, biasanyakan tidak
boleh, ini penyimpangannya memang, tanpa sumpah danjanji tadi, itu boleh
Pak. Itu terjadi dalam proses acara tetapi kalau didengar keterangannya
sebagai bukan saksi, sebagai apa? Kalau didengar keterangannya itu
istilahnya tanpa ada konteks dengan diatas memang betul sebagai apa.
Tetapi dalam konteks diatas ini a, b, c jelas itu saksi,. itu bukan mau diajak
gaple itu.
Jadi ini kembali kepada tadi Pak, kita jangan terpisah-pisah begitu
Pak, kalau konteks diatas mengalir terus. Sekarang diminta keterangannya
sehubungan dengan saksi, kan tidak boleh, ini diminta keterangan tanpa
sumpah. Karena kalau yang didengar keterangan dengan sumpah danjanji itu memang saksi yang normal tadi. Tetapil tidak boleh sebenarnya, tetapi
untuk melenglkapi tadi memang perlu didengar keterangannya sebagai
saksi, jelas itu.
Terima kasih.
967
KETUARAPAT:
Baik, terima kasih; Silakan dari F-PP.
F-PP (II. ZAIN BADJEBER) :
Karena itu Pak Ketua, dari tadi saya katakan kita harus lihat alat
bukti-itu apa, 87 itu alat bulti itu tidak semata-mata hanya saksi, tetapi
juga pengetahuan Hakim, pengetahuan anggota dalam hal ini. Jadi ayat ini
dalam rangka bukan bukti saksi, bukti pengetalman, kalau dia tidak mau
didengar untuk memberi tahu tidak ada alat untuk memaksa dia. Jadi jelas
dia didengar keterangannya itu bukan dalam rangka bukti saksi, sebagai
bukti saksi tidak boleh, dilarang, tetapi bukti untuk pengetahuan, itu yang
saya katakan tadi untuk tidak mncu barangkali kalau dikeluarkan untuk
menambah pengetahuan didalam penjelasan atau ayat itu bahwa ini dalam
rangka bukti pengetahuan Hakim.
Ini saya kira didengar keteranganya disini memang bukan sebagai
saksi, bukan untuk gaple tetapi untuk yang lain. Jadi harus kita lihat dulu
alat bukti itu apa, kalau kita talm alat bukti 87 itu terdiri dariini, ini, ini,jadi
kitajangan terpaku kalau sudah menyebut saksi, saksi saja. Terima kasih.
KETUARAPAT:
Baik, dalam RUU Pasal 74 bunyinya. "pengetahuan Anggota adalah
hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya oleh Anggota.
Baik, F-ABRI silakan.
F-ABRI (DRS. SUPRIADI)
Kalau boleh menambah sedikit Pak;
968
Tadi ada yang mengatakan itu saksi, menambah untuk pengetahuan
Anggota, yang benar untuk menambah Pak. Kalau tidak salah ini mengambil
dari Peradilan Agama kalau tidak salah ini, untuk menambah pengetahuan
itu dari Peradilan Agama kaiau dari TUN itu tidak ada. Memang ini untuk
menambah pengetahuan bukan untuk pengetahuan, Hakim itu sudah tahu
pengetahuannya, kalau pengetahuan hak Anggota adalah hal yang olehnya
diketahui dan diyakini kebenarannya, jadi mulai dari Undang-undang dan
sebagainya.
Sebenarnya keterangan yang diambil dari yang saksi tidak wajib ini
artinya memang dia bisa menolak jadi saksi, ini memang menambah
pengetahuan.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Kami persilakan dari Fraksi pengusul;
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Saudara Pimpinan; tadi kan sudah disahkan, jadi tanpa sumpah itu tadi. Kalau kami sudah menjelaskan bahwa ini memang sebetulnya
dipanggil orang-orang tadi itu dengan sukarela tidak ada larangan, tetapi kalau dipanggil mau datang bisa, dalam pelaksanaan praktek sehari-hari
dalam Hukum Acara itu, itu memang tidak disumpah, jadi keterangan ini
untuk menambah pengetahuan Hakim memang. Makslldnya itu tetapi dia kan saksi, saksi yang tidak disumpah, keterangannya itu dipakai llntuk
menambah pengetahuan dan kemudian. sehingga Hakim menjadi yakin bahwa yang akan dibllktikan itu sudah benar.
Demikian, terima kasih.
969
KETUA RAPAT :
Didalam penjeJasan ditamlbah bahwa ketf:rangan yang diminta itu
untuk menambah pengetahuan Hakim tentang keterangan yang diberikan,
dan keterangan yang diberikan o)eh sipemberi saksi itu tanp.a sumpah atau
janji, itu dalam Penjelasan.
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Kami serahkan saja, maksudnya demikian dan itu terjadi dalam praktek
peradilan.
KETUARAPAT:
Kami rasa Pemerintah mohon penyiapkan penjelasan untuk DIM
nomor 24 9 sesudah kalimat awal itu dihapus perlu ada penjelasan bahwa
didengarnya keterangan itll untuk menambah pengetahuan Hakim tentang
keterangan yang diberikan atau kasus yang diperiksa dan sebagainya dan
yang bersangkutan tidak perin Clisumpah ataujanji.
Kami serahkan kepada Pemerintah, setuju.
PEMERINTAH :
(RAPAT: SETUJU)
Tierima kasih
lni pukul 22.20 kita teruskan atau cooling down dulu, cooling down.
Jadi dengan kesepakatan semua Fraksi dan Pemerintah untuk malam ini
Rapat Panja kita akhir pada puku122.20 WIB.
970
INTERUPSI F-KP (DJIMANTO) :
Sebelum cI itutup, tadi Ketua sudah menyampaikan periu direnungkan, ini
perlu di cooling dowll kan, nantinya besok mungkin bisa dikembalikan.
Demikian, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Jadi F-ABRI tadi minta direnungkan rumusan Pasal 89 TUN yang
bisa dimasukkan didalam RUU ini, sehingga ada kesatuan yang utuh
pengambilan 88 disertai dengan 89, yang di RUU ini belum ada. Jadi
mohon sekaligus direnungkan dan Pemerintah bisa mengambil prakarsa
untuk itu besok pagi.
F-KP (DJIMANTO) ::
Renungan yang disampaikan F-KP tad.i, mohon direnungkan juga,
artinya nanti kalau memang periu Penjelasan barangkali bisa.
KETUARAPAT:
Baik, jadi serulla Fraksi dan Pemerintah dimohon merenungkan
mt~nurut caranya masing-masing, ditempat masing-masing dua butir tadi
dari F-ABRI dan F-KP.
Demikian, bisa saya kt:tok;
Terima kasih;
Wassalamu 'alaikllln ~;: Wh.
Sidang Kallli skors.
971
972
(RAPAT DISKORS PUKVL22.20 WIB)
a.D. KETUARAPAT
PANITIA KERJA II
Jakarta, 25 Maret 1997
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
SEKRETARIS RAPAT,
NY. ANITA SOEKARDJO. SR.
NIP. 210000974
DEWAN PER\VAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
PANITIA KERJA RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
Talmn Sidang
Masa Persidalflgan
Rapat ke
Jenis Rapat
Sifat Rapat
Haril Tanggal
Pukul
Tempat
1996 - 1997
III
19
Rapat Panitia Kerja-7
Tertutup
Selasa, 25 Maret 1997
09.00 sId 22 .23 WIB
Ruang Rapat Java Ballroom Hotel
Horizon, Jakarta
973
Ketua Rapat JusufTalib, SH.
Sekretaris Ny. Anita Soekardjo, SH.
Acara Pembahasan Materi DIM RUU
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
Hadir Anggota Pansus : 31 orang dari 42
orang Anggota
Pemerintah : Dep. Keuangan.
KESIMPULAN/KEPUTUSAN :
1. Skors dicabut PlIklll 09.00 WIB dan rapat dinyatakan tertutup
untuk lImllm.
2. Pembahasan DIM RUU tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
974
2.1. DIMNo.urut 119 Pasal24 ayat (1) pembahasannyadiserahkan
ke Tim Perumus.
2.2. Dim No. Urut 119 Pasal24 ayat (2) disetujui berbunyi, sbb:
(2) Dalam me laksanakan tugas pelayanan di b idang adm inistrasi
penyelesaian sengketa pajak Sekretaris dibantu oleh satu
atall Iebih Sekretaris
2.3. DimNo.Urut 121 Pasa125 sid Dim No.urut 126pembahasannya
diserahkan ke Tim Perumus dengan mesinkronkan lafal
"sumpah" ."
2.4. Dim No.Urut 130 dan 131 Pasal 26 ayat (1) batang tubuh
disetujui berbunyi sbb:
Pasal26
(1) Sekretaris, Wakil Sekretaris, Sekretaris Pengganti dan pegawai
Kesekretariatan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Keuangan.
(2) Berijazah Sarjana HlIkllm atau sarjana lain yang menguasai hukum
dan mempunyai keahlian di bidang perpajakan.
Penjelasan Pasal 26 ayat (2) mengenai "Sarjana lain" draft awal dibuat
oleh Pemerintah.
2.5. Dim No.Urnt 132 dengan muatan materinya dalal1ll Dim
No.Urnt 133 Pasal 27 pembahasannya diserahkan ke Tim
Pernmus memperhatikan kata "Kesekretariatan".
2.6. Dim No.Urnt 134 dengan muatan materinya dalam Dim
No.Urut 135 Pasal 28 pembahasannya diserahkan ke Tim
Pernmus memperhatikan kata "Kesekretariatan".
2.7. Dim No.Urnt 136 BAB III pembahasannya diserahkan ke
Tim Pernmus mengenai cara letak SAB Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak."
2.8. Dim No.Urnt 137 Pasal 29 dengan muatan materinya dalam. Dim No.urnt 138 disetujui berbunyi sbb:
Pasal29
Badan Penyelesaian S.engketa Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.
975
2.9. Dim No. Urut 140 Pasal 30 dengan muatan materinya dalam
Dim No.Urut 141 disetujui berbunyi sbb:
Pasal30
Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak mengawasi kuasa hukum yang
memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak: yang bersengketa dalam
sidang-sidang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
2.10. Dim No.Urut 142 Pasal31 denganmuatanmaterinyadalamDim
No.Urut 143 batang tubuh disetujui substansi tetap dan perlu
penyempurnaan kalimat dengan mcnghapus kata "termasuk
bank", berbunyi sbb:
Pasal31
Untuk keperluan penyelesaian. sengketa pajak, Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan
yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan mengenai pihak ketiga antara lain "termasuk bank"
disesuaikan dengan penjelasan pada RUU PPSP.
976
2.11. Dim No.Urut 145 Sab IV pembahasannya diserahkan ke
Tim Perumus untuk judul "Hukum Acara" memperhatikan
lIsul F-KP.
2.12. Dim No.Urut 146 "Bagian Kesatu" dan Dim No.Urut 147
"Kuasa Hukum" disetujui.
2.13. Dim No.Urut 148 Pasal 32 dengan muatan materinya dalam
Dim No.Urut 149 batang tubuh dise1tujui berbunyi sbb:
Pasal32
(1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didarnpingi
atau diwakili oleh seorang atau beberapa OTang kuasa hukum dengan
kuasa tertulis.
Penjelasan Pasal 32 pernbahasannya diserahkan ke Tim Perorang".
2.14. Dim No.Urut 150 sid 153 Pasal 32 ayat (2) disetujui
berbunyi sbb:
Pasal4
(2) Untuk dapat menjadi kuasa hukum hams dipenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. mempunyai keahlian di bidang perpajakan;
c. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Ketua.
Penjelasan butircdraflawal dibuatolehPemerintah"sebagai persyaratan
lainnya" tentang kuasa hukum yang diangkat oleh Ketua BPSP.
2.15. Dim No.Umt 154 Pasal 32 ayat (3) disetujui berbunyi sbb:
Pasal32
(3) Dalam hal yang mendampingi atau mewakili pemohon banding/
penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat
kedua atau pengurus/pegawai dari pemohon banding/penggugat atau
pengampum dari pemohon/penggugat, maka persyaratan sebagaimana dimaksud padlll ayat (2) tidak dipedukan.
977
2.16. Dim No. Urut 156 Bagian Kedua disetujui berbunyi sbb: Bagian
Kedua
2.17. Dim No.Urut 157 judul "'Permohonan Banding"
pembahasannya diserahkan ke Tim Perumus.
2.18. Dim No.Urut 158 Pasal33 dengan muatan materinyadalam Dim
No.Urut 159 disetujui materi batang tubuh agar disinkronkan
dengan Dim No.Urut 45 dan 46 Pasal 5 ayat (1), (2), (3)
pembahasannya diserahkan ke Tim Perumus.
2.19. Dim No.Urut 160 Pasal 33 ayat (2) pembahasannyadiserahkan
ke Tim Perumus memperhatikan usuJ F-ABRI t,entang jangka
\Vaktu "harilbulan".
2.20. Dim No.Urut 161 Pasal 33 ayat (3) materi disetujui dengan
memperhatikan tata letak PasaJ 38 Dim No.Urut 176
pembahasannya diserahkan ke Tim Perumus. Peqjelasan PasaJ
33 ayat (3) draft awal dari Pemerintah.
2.21. Dim No.Urut 162 sId 165 Pasal34 disetujui berbunyi, sbb:
Pasal34
(1) Terhadap satu keputusan diajukan satu surat permohonan
banding ..
(2) Permohonan banding diajukan dengan disertai aJasan-aJasan
yang je\as dan mencantumkan tanggal surat keputusan yang dibanding.
(3) Pad a surat permohonan banding diJampirkan salinan keputusan
yang dibanding.
978
2.22. Dim No. Urnt 166 penomoran Pasal35 disetujui.
2.23. Dim No. Urnt 167 dengan muatan materinya Pasal 35
pembahasannya diserahkan ke Tim Pernmus memperhatikan
usul F-PP kata "diajukan".
2.24. Dim No. Urnt 168 penomoran Pasal36 disetujui.
2.25. Dim No. Urnt 169 Pasal 36 ayat (I) disetujui berbunyi sbb:
Pasal36
(1) Permohonan banding diajukan sendiri oleh pembayar pajak, atau seorang pengurns, atau ahli warisnya atau kuasa hukumnya.
2.26. Dim No. Urut 170 Pasal 36 ayat (2) disetujui berbunyi sbb:
Pasal36
(2) Apabila selama proses banding pemohon meninggal dunia, permohonan banding dapat dilanjutkan ahli warisnya atau pengampusnya dalam hal pemohon banding pailit.
2.27. Dim No. Urut 171 Pasal 36 ayat (3) disetujui berbunyi, sbb:
Pasal 12
(3) Apabila seJama proses band ing pemohon melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peJeburan, pemecahanlpemekaran usaha atau karena likuidasi tersebut.
979
Penjelasan Pasal 36 ayat (2) tentang "ahli waris" draft awal dari
Pemerintah pembahasannya diserahkan ke Tim Peruraus.
2.28. Dim No. Urut 172 penomoran Pasal3 7 disetujui.
2.29. DimNo. Urnt 173 Pasal37 ayat (I) pembahasannyadiserahkan
ke Tim Pernmus menyangktut kata "pennohonan banding".
6.28. Dim No. Urnt 174 Pasal 37 ayat (2) substansinya disetujui
berbunyi, sbb:
Pasal37
(2) Permohonan banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat
(I) dihapus dari daftar sengketa melalui pemeriksaan dengan acara cepat.
Catatan:
Untuk menambah ayat (3) barn memperhatikan usul F-ABRI,
draft awal dari Pemerintah.
Penjelasan Pasal 37 ayat (I) dan (2) drqft awal dari
Pemerintah.
2.3 1. Dim No. Urnt 175 dengan muatan materinya dalam Dim No.Urut
176 Pasal38 substansinya disetujui sbb:
Pasal38
Pemohon banding dapat melengkapi permohonan banding memenuhi
ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal33 ayat (3).
980
Tata letak dikaitkan dengan DIM No. Urnt 45 dan 46 pembahasannya
diserahkan ke Tim Pernmus.
2.32. Dilm No. Urnt 177 judul "Bagian Ketiga" disetujui.
3.3 2. Dim No. Urut 178 sub judul Bagian Ketiga disetujui beljudul "Gugatan"
3.34. Dim No. Unit 179 Pasal 39 dengan muatan materinya dalam.
Dim No.Urnt 180 pembahasannya diserahkan ke Tim Pernmus
memperhat ibn usul F-KP dan F-ABRI yang berbunyi, sbb:
Pasal39
(I) Gugatan diajukan dalam bahasa Indonesia kepada Badan
Penyelesaian Sengketa P~jak dalamjangka waktu 14 (empat belas) hari
sejak tanggal kaputusan yang digugat diterima.
2.35. Dim No. Unit 181 Pasal39 ayat (2) substansi disetttiui berbunyi, sbb:
Pasal39
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat
apabila menurut Badan Penyelesaian Sengketa Pajakjangka waktu teresebut
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.
Catatan:
Pasal 39 ayat (2) perlu diberi penjelasan draft awal dari Pemerintah.
2.36. Dim No. Urnt 182 penomoran Pasa140 disetujui.
2.37. Dim No. Urnt 1-83, 184 Pasa140ayat (1) dan (2)pembahasannya
diserahkan ke Tim Perumus memperhatikan usul F-ABRI dan
981
F-PP yang disetujui berbunyi: tanggal diterima keputusanyang
digugat. Draft awal Penjelasan dari Pemerintah.
2.38. Dim No. Urut 185 Pasal 41 dengan muatan materinya dalam
Dim No.Urot 186 dan 187 ayat (1) dan ayat {2) batang tubuh
disetujui dengan penyesuaian berbunyi, sbb:
Pasal41
(1) Terhadap gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal39 ayat (1)
dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus dari daftar
sengketa melalui pemeriksaan dengan acara cepat.
2.39. Dim No. Urot 188 dengan muatan materinya dalam Dim No.Urut
189 dan 190 Pasal42 ayat (1) dan (2) disetujui berbunyi sbb:
Pasal42
(1) Pihak yang mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan harus melunasi biaya
pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000,00 (satujuta rupiah).
(2) Besarnya biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud lPada ayat (1) dapat diubah dengan Keputusan Menteri.
Catatan:
Pasal42 ayat (2) perlu penjelasan draft awal dari Pemerintah.
982
2.40. Dim No. Umt 191 Pasal43 dengan muatanmaterinya dalam
Dim No.Urut 192 Pasal43 disetujui berbunyi sbb:
Pasal43
Biaya pendaftaran se:bagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (I) disetor ke Kas Negara sebelum gugatan diajukan dan bukti setoran hams dilampirkan pada gugatan.
2.41. Dim No. Umt 193 disetujui "Bagian Keempat".
2.42. Dim No. Umt 194 sub judlll disetujui "Persiapan Persidangan".
2.43. Dim No. Umt 195 Pasal 44 dengan muatan materinya dalam Pasal44 ayat (l)disetujui berbunyi sbb:
(1) Badan Penyelesaian Sengketa Pajak meminta surat uraian banding! tanggapan atas surat permohonan banding/gugatan kepada pejabat yang berwenang yang keputusannya dibanding/digugat dalam jangka waktu ]4 (em pat belas) hari sejak tanggal permohonan banding/gugatan diterima.
Catatan:
Pembahasan Pasal 44 ayat (1) diserahkan ke Tim Pemmlls memperhatikan usul F-ABRI tentang "uraian".
2.44. Dim No. Umt 197 Pasal 45 ayat (2) disetujui berbunyi sbb:
(2) Dalam hal pemohon banding mengirimkan suratldokumen susulan kepada sebagaimana dimakasud dalam Pasal 38, jangka waktu 14 (em pat beIas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal suratldokumen susulan terse but diterima.Pembahasannya diserahkan ke Tim pemmus memperhatikan usul F-PP tentang "tanggal diterima" .
2.45. Dim No. Umt 198 PasaJ 45 dengan muatan materinya dalam
Dim No.Umt 199 Pasal 45 ayat (1) berbunyi sbb:
983
(1) Pejabat yang benvenang yang keputusannya dibanding/
digugat menyerahkan surat uraian banding/ tanggapan kepada Bandan
Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 90 (sembilan puJuh)
hari sejak tanggal surat permintaan uraian banding/gugatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 dikirim. Pembahasannya diserahkan ke Tim
Perumtls memperhatikan kata "banding/gugat" dan "surat uraian".
2,46. Dim No. Umt 200 Pasal45 ayat (2) disetujui berbunyi sbb:
(2) Salinan surat uraian banding/tanggapan sebagaimana dimaksud
padaayat (1) oleh Badan Penydesaian Sengketa Pajak dikirim kepada
pemohon banding/penggugat dalam jangka waktu 14 (emlPat belas) hari
sejak tanggal diterima. Draft awal Penjelasan ayat (2) dari Pemerintah
mengenai "14 (empat belas) hari".
2.47. Dim No. Urut 201 Pasal45 ayat (3) disetujui berbunyi sbb:
(3) Pemohon banding/penggugat dapat menyerahkan surat bantahan
kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh hari) sejak tanggal salinan surat uraian banding/tanggapan
sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) diterima.
2.48. Dim No. Urut 202 Pasal45 ayat (4) disetujui berbunyi, sbb:
(4) Apabila pejabat yang berwenang atau bandung/penggugat tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) atau ayat
(3), Badan Penyelesaian Sengketa pajak tetap melanjutkan pemeriksaan
permohonan banding/ gugatan.
Catatan:
Untuk Dim No.Umt 200 a/s 202 masalah "surat uralan banding"
pembahasannya diserahkan ke Tim Berumus.
984
2.49. Dim No. Urut203 denganmuatanmaterinyadalam Dim No.Urut
204 Pasa146 disetujui berbunyi:
Pasa146
Pelllohon banding/penggugat dapat memberitahukan kepada Ketua untuk
hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan seem·a lisan.
Pembahasap diserahkan ke Tim Perumus dengan memperhatikan kata
"keterangan secara lisan" dan tata letak.
2.49. Dim No. Unit 205 dan 206 dihapus.
2.52. Dim Mo. Urut 207 s/d211 Pasal48 pembahasannyadiserahkan
Tim Perumus dalam satu paket untuk disempurnakan dengan
draft awal dad Pemerintah, substansi tetap.
2.53. Dim No. Urut 212 Pasal 49 dengan muatan materinya dalam
Dim No.Urut 2] 3 berblllnyi sbb:
Pasal49
M~e1is sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sudah mulai bersidang
dalall1 jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal
permohonan banding/gugatan diterima. Pembahasannya diserahkan ke
Tim Perumus berkaitan denganjangka waktu 180 hari atau 3 bulan.
2.54. Dim No. Urut 214 sId 216 disetujui berbunyi sbb: Bagian
Kelima Pemeriksaan Dengan Acara Biasa Pasal 80
2.55. Dim No. Urut 217 Pasal 50 ayat (I) disetujui berbunyi sbb:
(I) Untuk keperluan pemeriksaan, Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan tertutup untuk umillm.
985
2.56. Dim No. Urut 2IS Pasal 50 ayat (2) disetujui berbunyi sbb:
(2) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai,Majelismelakukan
pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan permohonan
bandinglgugatan. Disetujui untuk menarobah ayat (3) baru yang draft
awalnya dari Pemerintah penempatan disesuaikan dengan k,ebutuhan perlu
atau tidaknya ayat (3) baru ini.
2.57. Dim No. Urut 220, sid Dim No.Umt 222 Pasal 51 dipaketkan dengan menghilangkan kata '''Wakil Sekretaris, atau Sekretaris Pengganti"
pembahasannya diserahkan ke Tim Peruraus dengan penyempurnaan
berbunyi sbb:
Pasal51
(1) Seorang Anggota atau Sekretaris, wajib mengundurkan diri
dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau
semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun
telah bercerai dengan salah seorang Anggota atau Sekretariis pada Majelis
yang sama.
(2) Seorang Anggota atau Sekretaris wajib mengundurkan diri dari
suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau
semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun
telah bercerai dengan pemohon banding/penggugat atau kuasa hukum.
(3) Anggota atau Sekretaris sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dan
ayat (2) harus diganti, dan apabiJa tidak diganti atau tidak mengundurkan
diri sedangkan sengketa telah diputus, maka putusan terse but tidak sah
dan Ketua memerintahkan sengketa tersebut segera disidang kembali
dengan susunan Majelis dan/atau Sekretaris yang berbeda, kecuali putusan
tersebut telah melampaui jangka waktu satu talmn.
986
2.58. Dim No. Urut224 PasaI52ayat(1) disetujui dengan penyesuaian
berbunyi sbb:
Pasal52
(1) Seorang Anggota atau Sekretaris wajib mengundurkan diri dari
suatu persidangan apabila ia berkepentingan langsung atau tidak langsung
atas suatu scngketa yang ditanganinya dengan menyampaikan surat
pengunduran d iri kepada Ketua. Perlu pen jelasan draft awal dari Pemerintah
berkaitan dengan "kepentingan langsung/tJidak langsung".
2.59. Dim No. Urut 225 Pasa152 ayat (2) disetujui berbunyi sbb:
(2) Pengllnduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )dapat
dilakukan alas permintaan salah satu atau pihak-pihak yang bersengketa.
2.60. Dim No. Umt 226 Pasal 52 ayat (3) pembahasannya diserahkan
ke Tim Pemmus, materi muatan Pasal52 ayat (3) berbunyi sbb:
(3) Apabila ada keraguan atau perlbedaan pendapat mengenai hal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), maka Ketua berwenang
menentukan.
2.61. Dim No. Urut 227 Pasal 52 ayat (4) pembahasannya
diserahkan ke Tim Perumus dengan penyesuaian berbunyi sbb:
(4) Anggota atau Sekretaris sebagaiman3 dimaksud pada ayat (1) atau
ayat (2) hanls diganti dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan
diri sedangkan sengketa telah diputllS, maka putusan tersebut tidak san dan
Ketua memerintahkan sengketa tersebut segera disidang kembali dengan
susunan Majelis atau Sekretaris yang berbeda, kecuali putusan terse but
telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun. Draft awal penjelasan dari
Pemerintah mengenai ''jangka waktu 1 (satu) tahun".
987
2.62. Dim No. Urut 229 Pasal53 ayat (1) disetujui berbunyi sbb:
(1) Ketua Sidang memanggii pejabatyang berwenangyang keputusannya
dibanding/digllgat dan dapat memanggil pemohon bandiing/penggllgat,
lIntlik memberikan keterangan secara lisan. PerlUl dikaji kembali sehllbllngan
dengan pasal sebelumnya terkait "keplltusannya dibandingl digugat".
2.63. Dim No.Urut 230 Pasal53 ayat (2) disetlljlli berbunyi sbb:
(2) Dalam hal pemohon banding/penggugat memberitahukan akan hadir
dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46,. Ketua Sidang
memberitahukan tanggal had sidang kepada pemohon banding/pengugat.
2.64.. Dim No. Urut 232 Pasal54 ayat (1) disetujui berbunyi sbb :
(l) Ketua Sidang menjelaskan perkara yang di sengketakan.
2 .. 65.. Dim No. Urut 233 Pasal 54 ayat (2) pembahasannya
diserahkan ke Tim Perumus mengenai kata "terbanding".
Substansi pasal disetujui tetap berbunyi sbb:
(2) Majelis menanyakan tergugat mengenai hal-hal yang dikemukakan
pemohon banding/penggugat dlalam surat permohonan balllding/gugatan.
dan dalam surat bantahannya.
2.66.. Dim No.Urut 234 Pasal 54 ayat (3) pembahasannyadiserahkan
ke Tim Perumus rumusannya berbunyi sbb:
(3) Apabila Ketua Sidang memandang perlu dan dalam hal pemohon
bandinglpenggugat hadir dalam persidangan, Majelis dapat meminta
pemohon banding/pengugat untuk mem berikan keterangan yang diperiukan
dalam penyelesaian sengketa pajak tersebut. (1) disetujui dcngan :
988
2.67. Dim No. Umt 236 Pasal55 ayat penyesuaian berbunyi sbb:
(I) Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, atau karena
jabatan, Ketua Sidang dapat memerintalhkan saksi untuk didengar
keterangannya dalam persidangan.
2.68. Dim No. Urut 23 7 Pasal 55 ayat (2) disetujui substansi tetap
berbunyi sbb:
(2) Saksi yang diperintahkan oleh Ketua Sidang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib datang sendiri di persidangan. Tim Perumus untuk
Pembahasannya diserahkan ke penyempurnaan kata "wajib".
2.69. Dim No. Urut 238 Pasal 55 ayat (3) disetujui berbunyi sbb:
(3) Dalam hal saksi tidak datang meskipun telah dipanggil
dengan patut,dan Majelis dapat mengambH putusan tanpa mendengarkan
keterangan saksi, maka Ketlla Sidang melanjutkan persidangan.
2.70. Dim No. Urut 239 Pasal55 ayat (4) disetujui berbunyi sbb:
Pasal55
(4) Apabila saksi tidak dapat datang tanpa alasan yang dapat dipertanggllngj awabkan meskipun telah dipanggil dengan patut dan
Majelis mempunyai alasan yang cukup untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang serta Majelis tidak dapat mengambil putusan tanpa
keterangan dari saksi tersebut, Ketua Sidang dapat memberi perintah supaya saksi dibawa oleh Polisi ke Persidangan.
2.71. Dim No. Urut241 Pasa156ayat (I) pembahasannyadiserahkan
ke Tiim Perumus dengan rumusan berbunyi sbb:
989
(1) Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang.
2.72. Dim No. Urut 242 Pasal56 ayat (2) disetujui berbunyi sbb:
(2) Ketua Sidang menanyakan kepada Saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, derajat hubungan keluarga, dan hubungan kerja denganpenggugat atau tergugat.
2.73. Dim No. Urut 243 Pasal56 ayat (3) disetujui berbunyi sbb:
(3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
2.74. Dim No. Urut 244 Pasal 57 dengan muatan materinya dalam Dim No.urut 245 sid 248 ayat (1) berbunyi sbb:
(1) Yang tidak bo1eh didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal55 adalah:
a. keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari salah satu pihak yang bersengketa;
b. isteri atau suami dari pemohon bandinglpenggugat meskipun sudah. bercerai.
c. anak yang belum berusia 17 (tujuh betas) tahun;
d. orang sakit ingatan.
2.75. Dim No. Urut 249 Pasa157 ayat (2) disetujui berbunyi sbb:
(2) Apabila dipandang perlu Ketua Sidang dapat meminta pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c untuk
990
didengar keterangannya. Penjelasan draft awal dari Pemerintah terkait
dengan penghapusan "untuk menambah pengetahuan anggota" dan untuk
"diambil sumpah/janji" setelah kata "keterangannya".
Rapat diskors pukul 22.20 WIB.
Jakarta, 25 Maret 1997
a.n. KETUA RAPAT
PANSUS 5 RUU BIDANG PERPAJAKAN
SEKRETARIS PANSUS,
NY. ANITA SOEKARDJO, S.H.
NIP. 210000974
991