ii - yankes.kemkes.go.idyankes.kemkes.go.id/assets/downloads/9. lakip setditjen buk lengk… ·...
TRANSCRIPT
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan beserta Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan serta sebagai sumber informasi untuk perbaikan perencanaan ke depan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2015 hampir memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pencapaian indikator persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif sebesar 33,3% (target 30%), indikator persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas sebesar 100% (target 100%), indikator persentase UPT vertikal yang sudah memiliki sistem manajemen kinerja berbasis rencana strategis sebesar 100% (target 30%), indikator persentase UPT vertikal yang dibina dengan indeks kinerja baik sesuai dengan kontrak kinerja sebesar 83,67% (target 60%), dan indikator persentase program direktorat yang mengacu kepada daerah sasaran nasional sebesar 17,39% (target 50%). Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian kelima indikator di atas adalah sosialisasi, advokasi, fasilitasi ke UPT Vertikal, pengalokasian anggaran sesuai dengan prioritas, dan peningkatan kemampuan SDM. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena adanya revisi anggaran, usulan satker yang tidak sesuai dengan ketentuan, adanya indikator UPT Vertikal yang sulit dicapai, dan adanya perbedaan persepsi antara evaluator LAKIP dengan satker terhadap kertas kerja evaluasi. Upaya pemecahan masalah yang diusulkan adalah upaya pelaksanan kegiatan sesuai dengan waktu yang direncanakan, sosialisasi perencanaan yang intensif kepada satker, melakukan revisi indikator kinerja UPT Vertikal, dan koordinasi dengan evaluator sebelum pelaksanaan evaluasi LAKIP. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar 29,93% dari alokasi Rp. 49.024.957.000,-. Sesuai tugas Setditjen Bina Upaya Kesehatan yaitu melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan, maka dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Setditjen Bina Upaya Kesehatan serta dialokasikan juga untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Bina Upaya Kesehatan.
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.......................................................................................
i
IKHTISAR EKSEKUTIF..................................................................................
ii
DAFTAR ISI....................................................................................................
iii
BAB I PENDAHULUAN A. Penjelasan Umum Organisasi................................................. 1 B. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang Dihadapi
Organisasi................................................................................
2 C. Sistematika..............................................................................
6
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Perencanaan Kinerja................................................................ 7 B. Perjanjian Kinerja.....................................................................
8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi
1. Prestasi Ditjen Bina Upaya Kesehatan............................... 2. Pencapaian Kinerja Setdditjen Bina Upaya Kesehatan ..... 3. Tupoksi Sekretariat.............................................................
11 14 27
B. Realisasi Anggaran.................................................................. 59
C. Sumber Daya Lainnya.............................................................
60
BAB IV PENUTUP......................................................................................
64
DAFTAR TABEL ............................................................................................. 65
DAFTAR DIAGRAM .........................................................................................
67
DAFTAR GAMBAR .........................................................................................
68
LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja.................................................................... 69
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 35 Tahun 2013, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua
unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
1. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran;
2. pengelolaan data dan informasi;
3. penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, jabatan fungsional, dan
hubungan masyarakat;
4. pengelolaan urusan keuangan;
5. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah
tangga, dan perlengkapan; dan
6. evaluasi dan penyusunan laporan.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal
Bina Upaya Kesehatan terdiri atas :
1. Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan
pengelolaan data dan informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan.
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 2
2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, dan hubungan
masyarakat.
3. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan
keuangan.
4. Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan
perlengkapan.
Gambar 1. Struktur Organisasi dan Nama Pejabat Eselon II, III, dan IV Setditjen Bina Upaya Kesehatan Keadaan tanggal 31 Desember 2015
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI
ORGANISASI
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Untuk itu semua permasalahan yang
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 3
dihadapi Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan adalah permasalahan
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan juga.
Program pembinaan upaya kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses
fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas. Tantangan
strategis yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dalam
meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang tertuang di dalam
Rencana Aksi Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan 2015-2019 adalah
sebagai berikut:
1. Perlunya penguatan pelayanan kesehatan primer
2. Perlunya penetapan system regionalisasi rujukan di seluruh provinsi
3. Perlunya penetapan dan pembangunan sistema rujukan nasional
4. Tidak meratanya jumlah, jenis dan kompetensi SDM Kesehatan
5. Kapasitas manajemen puskesmas dan RS yang tidak merata, dan belum
berbasiskan sistem manajemen kinerja
6. Belum tersedianya sarana prasarana dan alkes pada PPK I yang sesuai
standar secara merata di seluruh Indonesia
7. Belum terintegrasinya data dan sistem informasi di pusat, daerah, rumah sakit
dan puskesmas.
8. Kebijakan pemerintah daerah yang belum tersinkronisasi dengan kebijakan
pemerintah pusat.
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
pembinaan upaya kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat
Jenderal Bina Upaya Kesehatan menetapkan visi:
Untuk mewujudkan visinya, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
menjalankan misi sebagai berikut:
“AKSES PELAYANAN KESEHATAN YANG TERJANGKAU DAN
BERKUALITAS BAGI MASYARAKAT”
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 4
1. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya
kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan
2. Menyelenggarakan tata kelola yang baik.
Dalam rangka pencapaian visi 2019, Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan telah menetapkan suatu peta strategi yang menggambarkan
hipotesis jalinan sebab akibat dari 15 sasaran strategis (yang
menggambarkan arah dan prioritas strategis Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan yang diperlukan guna memampukannya dalam mencapai target
kinerja yang berkelanjutan di masa yang akan datang). Peta strategi
pencapaian visi tersebut disusun berbasiskan pendekatan the balanced-score
card dengan memperhatikan peta strategi pada Renstra Kementerian
Kesehatan 2015-2019.
Gambar 2. Peta Strategis Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2015-2019
Peta strategi disusun untuk mencapai visi Ditjen Bina Upaya Kesehatan
2019 menciptakan Akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan
berkualitas bagi masyarakat. Visi tersebut dapat dijabarkan dalam bentuk 2
(dua) tujuan strategis (outcome), yaitu: terwujudnya peningkatan akses
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 5
pelayanan kesehatan dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan (akreditasi fasyankes).
Terwujudnya peningkatan akses pelayanan kesehatan dapat dicapai dengan
memastikan proses-proses strategis berikut dikerjakan secara ekselen yakni:
mewujudkan inovasi pelayanan kesehatan, mewujudkan sistem kolaborasi
pendidikan tenaga kesehatan (dokter spesialis dan dokter layanan primer),
mewujudkan kemitraan yang berdaya guna tinggi, mewujudkan penguatan
sistem rujukan dan mewujudkan optimalisasi fungsi fasyankes. Tiga sasaran
strategis terakhir juga menjadi kunci untuk memastikan terwujudnya peningkatan
kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, proses-proses strategis lain yang yang
harus dilaksanakan secara ekselen adalah mewujudkan sistem manajemen
kinerja fasyankes dan mewujudkan optimalisasi peran UPT vertikal. Sasaran-
sasaran strategis terkait upaya strategis yang harus dilakukan secara ekselen
dalam meningkatkan mutu kelembagaan organisasi Ditjen Bina Upaya
Kesehatan adalah: 1) terwujudnya ketepatan alokasi anggaran, 2) terwujudnya
penguatan mutu, advokasi, pembinaan dan mutu pengawasan, 3) terwujudnya
sistem perencanaan yang terintegrasi, 4) terwujudnya penguatan mutu
organisasi Ditjen Bina Upaya Kesehatan .
Agar sasaran-sasaran strategis terkait perspektif upaya strategis dapat dicapai
secara berkelanjutan, maka dua sasaran strategis terkait dengan perspektif
sumber daya harus diwujudkan: 1) tersedianya dukungan regulasi, 2) tersedianya
aparatur Ditjen Bina Upaya Kesehatan yang kompeten dan berbudaya kinerja.
Dua sasaran strategis ini merupakan fondasi utama yang sangat menentukan
pencapaian visi dan tujuan Kemenkes.
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 6
C. SISTEMATIKA
Sistematika penulisan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat
Jenderal Bina Upaya Kesehatan terdiri dari:
Bab I Pendahuluan A. Penjelasan Umum Organisasi B. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Stratrgis yang Dihadapi
Organisasi C. Sistematika
Bab II Perencanaan Kinerja A. Perencanaan Kinerja B. Perjanjian Kinerja
Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi B. RealisasiAnggaran
Bab IV Penutup
Lampiran
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 7
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan
indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam sasaran strategis. Dalam rencana kinerja Sekretariat Direktorat
Jenderal Bina Upaya Kesehatan tahun 2015, sebagaimana telah ditetapkan
dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan target masing-masing
indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/52/2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019,
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan melaksanakan kegiatan
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program
pembinaan upaya kesehatan.
Sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai selama
kurun waktu 5 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Sasaran Kegiatan Setditjen Bina Upaya Kesehatan Tahun 2015-2019
No Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Target
2015 2016 2017 2018 2019
1 Meningkatnya dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya pada program
pembinaan pelayanan
kesehatan
1
Persentase
monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan
efektif
30% 40% 60% 80% 100%
2
Persentase Satker
yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan
kriteria prioritas
100% 100% 100% 100% 100%
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 8
No Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
2015 2016 2017 2018 2019
3
Persentase UPT vertical yang sudah
memiliki system manajemen kinerja berbasis renstra
30% 40% 50% 60% 70%
4
Persentase UPT vertical yang dibina
dengan indeks kinerja baik sesuai dengan kontrak
kerja
60% 70% 80% 90% 100%
5
Persentase
program direktorat yang mengacu kepada daerah
sasaran nasional
50% 60% 70% 80% 90%
B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja yang diwujudkan dalam penetapan kinerja merupakan
dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja
antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Sekretariat Direktorat Jenderal
Bina Upaya Kesehatan menyusun perjanjian kinerja tahun 2015 mengacu pada
rencana strategis kementerian kesehatan tahun 2015-2019. Target kinerja ini
menjadi komitmen bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
untuk mencapainya dalam tahun 2015.
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 9
Tabel 2. Perjanjian Kinerja yang Berisi Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2015 Setditjen Bina Upaya Kesehatan
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 2015
1 Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan
1 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
30%
2
Persentase Satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
100%
3
Persentase UPT vertical yang sudah memiliki system manajemen kinerja berbasis renstra
30%
4
Persentase UPT vertical yang dibina dengan indeks kinerja baik sesuai dengan kontrak kerja
60%
5
Persentase program direktorat yang mengacu kepada daerah sasaran nasional
50%
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 10
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran kinerja dilakukan untuk tingkat kinerja yang dicapai denganstandar,
rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah
ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh
mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Sekretariat
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dalam kurun waktu Januari sampai
dengan Desember 2015.
Tahun 2015 adalah tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Pengukuran kinerja dilakukan
dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian
(target) pada setiap indikator kegiatan dalam Rencana Strategis, sehingga
diperoleh gambaran tingkat keberhasilan masing-masing indikator, Berdasarkan
pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh informasi pencapaian indikator,
sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa
yang akan datang, agar setiap program/kegiatan yang direncanakan ke depan
dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.
Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan adalah sebagai
berikut:
.
MENINGKATKAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 11
Indikator pencapaian sasaran tahun 2015 dalam Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yang menjadi tanggung jawab
sekretariat direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan adalah sebagai berikut:
1. Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
2. Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan
kriteria prioritas
3. Persentase UPT vertikal yang sudah memiliki sistem manajemen kinerja
berbasis Rencana Strategis
4. Persentase UPT vertikal yang dibina dengan indeks kinerja baik sesuai
dengan kontrak kinerja
5. Persentase program direktorat yang mengacu kepada daerah sasaran
nasional.
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya kesehatan pada tahun 2015 telah
melaksanakan utama yang unit organisasi. Uraian kinerja dari masing-masing
indikator adalah sebagai berikut:
1. Prestasi Setditjen Bina Upaya Kesehatan
a. Sistem Informasi, Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi
(SIPERMON)
Dalam rangka menerapkan reward and punishment dalam siklus
penganggaran Ditjen Bina Upaya Kesehatan telah melaksanakan
SIPERMON. SIPERMON adalah integrasi antara sistem informasi,
perencanaan, monitoring dan evaluasi, dimana masing-masing sistem
tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Alur kerja adalah setiap
satker sebelum menyampaikan usulan perencanaan tahun berikutnya
berkewajiban menyampaikan update data RS Online, melaporkan capaian
kegiatan Kantor Daerah dan DAK (Dana Alokasi Khusus), updating data
ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) dan updating
data usulan hibah BMN (Barang Milik Negara). Apabila satker tidak
menyampaikan data tersebut di atas, maka tidak bisa mengusulkan
perencanaan tahun berikutnya melalui e-planning.
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 12
Gambar 3. Aplikasi SIPERMON Ditjen Bina Upaya Kesehatan
b. Penerapan Transparasi Informasi Melalui Penyediaan Data Secara
Online
1) SIRANAP (Sistem Informasi Rawat Inap)
Adanya keluhan masyarakat tentang kesulitan mendapatkan informasi
ketersediaan tempat tidur di rumah sakit direspon Ditjen Bina Upaya
Kesehatan dengan membangun sistem informasi rawat inap di
Indonesia. Sistem ini memberikan informasi ketersediaan jumlah dan
jenis tempat tidur di rumah sakit yang dapat diakses secara online
melalui situs sirs.buk.kemkes.go.id/si-ranap/ atau aplikasi yang diunduh
melalui smartphone berbasis android. Sampai dengan akhir tahun 2015
terdapat 17 RS UPT Vertikal yang telah menyediakan data tempat tidur
melalui aplikasi SIRANAP, yaitu: RSU Cipto Mangunkusumo, RSUP
Fatmawati, RSUP Persahabatan, RS Kanker Dharmais, RSJPD
Harapan Kita, RSAB Harapan Kita, RSPI Prof. Sulianti Saroso, RSUP
Dr. Hasan Sadikin, RSUP Dr. Sardjito, RSU Kariadi, RSU Dr. Wahidin
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 13
Sudirohusodo, RS Mata Cicendo, RS Jiwa Dr. Radjiman
Wediodiningrat, RS Paru H.A. Rotinsulu, RSUP Dr. Soeradji
Tirtonegoro, RSUP Sanglah, dan RSU Prof. Dr. R.D. Kandou.
Gambar 4. Aplikasi SIRANAP Ditjen Bina Upaya Kesehatan
2) SIMPADU (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu)
Citra pelayanan publik di sejumlah lembaga pemerintahan yang
terkesan lambat dan berbelit-belit menjadi perhatian khusus dalam
program percepatan reformasi birokrasi. Oleh karenanya, tuntutan
pelayanan publik yang cepat dan inovatif terus diupayakan sebagai
salah satu dari sembilan program percepatan reformasi birokrasi.
Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Ditjen Bina Upaya
Kesehatan telah mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan
Terpadu (Simpadu). Simpadu merupakan aplikasi berbasis web yang
digunakan di Loket 8 Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian
Kesehatan RI.
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 14
Pada 4 Mei 2015 Loket 8 Ditjen Ditjen Bina Upaya Kesehatan
membuka layanan untuk pengurusan Daftar Usul Penetapan Angka
Kredit (DUPAK) jabatan fungsional kesehatan Ditjen Bina Upaya
Kesehatan. Inovasi yang berupa aplikasi SIMPADU BUK yang dapat di
akses di www.simpadubuk.net. Aplikasi ini memudahkan
pemohon/pelanggan dalam melakukan tracking berkas sehingga
kepegurusan DUPAK dapat lebih cepat, tepat, mudah, dan transparan.
Gambar 5. Aplikasi SIMPADU Ditjen Bina Upaya Kesehatan
2. Pencapaian Kinerja Setditjen Bina Upaya Kesehatan
a. Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
Untuk mencapai indikator tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina
Upaya pada tahun 2015 telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi
yang terintegrasi.
1) Sasaran indikator/kegiatan
Terwujudnya sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 15
2) Definisi Operasional
Monitoring dan evaluasi terintegrasi adalah monitoring dan evaluasi
yang dilaksanakan dengan instrumen terintegrasi (gabungan seluruh
instrumen dari unit eselon II di Direktoral Jenderal Bina Upaya
Kesehatan) secara efektif (tujuan tercapai, tepat sasaran dan tepat
waktu).
3) Cara Perhitungan
Jumlah pelaksanaan evaluasi terintegrasi yang berjalan efektif x 100% Seluruh pelaksanaan evaluasi terintegrasi
4) Pencapaian
Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator persentase
monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif adalah:
a) Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
Instrumen yang disusun dikumpulkan dari masukan seluruh
direktorat di lingkaungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan
b) Melakukan pembekalan terhadap surveior
Untuk menyamakan persepsi para surveior terhadap instrumen
monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
c) Melakukan pengumpulan data dan penyusunan laporan
Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data melibatkan seluruh unit
utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 16
Diagram 1. Perbandingan Target dan Realisasi Indiaktor Persentase Monitoring dan Evaluasi yang Terintegrasi Berjalan Efektif
Monitoring dan evaluasi yang terintegrasi disini meliputi integrasi materi
evaluasi dan sumberdaya manusia (SDM). SDM dari setiap eselon II di
lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan terintegrasi mulai
dari tahap penyusunan instrumen dan pengumpulan data (surveyor).
Pada tahun 2015 di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan terdapat 3 macam monitoring dan evaluasi yang akan
dilaksanakan secara terintegrasi, yaitu Jaminan Kesehatan
Nasional(JKN), Rencana Strategis dan Dana Alokasi Khusus ()DAK).
Akan tetapi pada tahun 2015 ini baru satu monitoring dan evaluasi yang
dapat dilaksanakan terintegrasi yang berjalan efektif yaitu JKN. Realisasi
tahun 2015 sebesar 33,3% dari target yang ditetapkan 30% (pencapaian
111%).
Pada tahun 2014 kegiatan tersebut belum ada, sehingga capaiannya
tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2014. Apabila dibandingkan
dengan target akhir perencanaan jangka menengah yaitu tahun 2019
(target 100%), maka perlu upaya yang keras dan inovasi untuk
mencapai target tersebut.
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 17
5) Permasalahan:
Hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu pelaksanaan serta
sulitnya menyamakan jadwal monev JKN dengan jadwal rutin masing-
masing direktorat yang harus dilaksanakan oleh surveyor.
6) Usulan Pemecahan Masalah:
Pada tahun 2016 rencana pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi akan disusun lebih baik dan pelaksanaannya akan dilakukan
lebih awal.
7) Realisasi Anggaran:
Pada tahun 2015 alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.
3.080.566.000,-dan realisasi 56,35% (Rp. 1.736.031.617,-).
b. Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai
dengan kriteria prioritas
1) Sasaran indikator/kegiatan
Terwujudnya ketepatan alokasi anggaran.
2) Definisi Operasional
Alokasi anggaran yang dimaksud adalah anggaran yang bersumber dari
dana tugas Pembantuan.
Satker yang dimaksud adalah RSUD Propinsi/Kabupaten/Kota dan
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan kriteria yang ditetapkan
adalah:
Kabupaten/Kota yang menjadi target MDGs
Kabupaten/Kota yang termasuk daerah DTPK
Kabupaten/Kota yang memiliki RS Rujukan Regional (yang
ditetapkan dengan SK Gubernur)
Kriteria lain yang ditetapkan minimal dengan SK Dirjen.
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 18
3) Cara Perhitungan
Jumlah satker yang mendapatakan anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
x 100% Jumlah satker yang mendapatkan alokasi anggaran pada tahun tersebut
4) Pencapaian
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut, Sekretariat
Direktorat Jenderal Bina Upaya pada tahun 2015 telah melakukan
kegiatan Penyusunan RKA-KL Program BUK.
Diagram 2. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Satker yang Mendapatkan Alokasi Anggaran Sesuai dengan Kriteria Prioritas
Pada tahun 2015 Ditjen Bina Upaya Kesehatan telah terealisasi sebesar
100% dari target sebesar 100% (pencapaian 100%). Pada tahun 2014
tidak terdapat indikator tersebut, sehingga tidak dapat dibandingkan.
Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 (akhir perencanaan
jangka menengah), maka target tersebut telah tercapai, akan yang perlu
dilakukan adalah mempertahankan pencapaian tersebut.
5) Permasalahan:
Masih terdapat satker-satker yang mengajukan usulan kegiatan diluar
ketentuan yang ada serta kurangnya data dukung dalam melengkapi
dokumen perencanaan.
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 19
6) Usulan Pemecahan Masalah:
Perlunya sosialisasi perencanaan yang lebih intensif sehingga satker
dapat memahami dan melaksanakan perencanaan program dan
anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
7) Realisasi Anggaran:
Pada tahun 2015 alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.
603.184.000 dengan realisasi 74,99% (Rp. 452.300.000,-)
c. Persentase UPT vertikal yang sudah memiliki sistem manajemen
kinerja berbasis Rencana Strategis
1) Sasaran indikator/kegiatan
Terwujudnya sistem manajemen sistem manajemen kinerja fasilitas
pelayanan kesehatan.
2) Definisi Operasional
Sistem manajemen berbasis Rencana Strategis adalah pengelolaan
kinerja Unit Pelaksana Teknis Vertikal yang berdasarkan pada langkah-
langkah pencapaian sasaran yang telah ditentukan dalam rencana
strategis, termasuk dalam monitoring pencapaian indikator kinerja secaa
rutin bulanan, dan tergambar dari dashboard monitoring pencapaian
kinerja yang dapat diakses secara online.
3) Cara Perhitungan
Jumlah Unit Pelaksana Teknis Vertikal yang memiliki sistem manajemen berbasis kinerja
x 100% Jumlah seluruh Unit Pelaksana Teknis
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 20
4) Pencapaian
Diagram 3. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase UPT Vertikal yang Sudah Memiliki Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Rencana Strategis
Pada tahun 2015 telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap UPT vertikal yang sudah memilki sistem manajemen kinerja berbasis rencana strategis. Dari 49 UPT Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang sudah sudah memilki sistem manajemen kinerja berbasis rencana strategis sebanyak 39 UPT Vertikal. Dengan kata lain realisasi sebesar 79,59% dan pencapaiannya sebesar 265,3%. Pencapaian indikator Penyampaian laporan kinerja ini masih dilaksanakan secara manual, adapun daftar UPT Vertikal tersebut adalah:
1. RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
2. RSUP H. Adam Malik Medan 3. RSUP Dr. Hasan Sadikin
4. RSUP Dr. Kariadi 5. RSUP Dr. Sardjito 6. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
7. RSUP Sanglah 8. RSUP Fatmawati
9. RSUP Dr. Mohammad Hoesin 10. RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro 11. RSUP Dr. M. Djamil
12. RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou 13. RSUP Persahabatan
14. RSJP Harapan Kita 15. RSAB Harapan Kita
16. RS Kanker Dharmais 17. RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan 18. RS Dr. H. Marzoeki Mahdi
19. RS Jiwa Prof. Dr. Soeroyo 20. RS Jiwa Radjiman Widiodiningrat
21. RS Mata Cicendo 22. RS Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso
23. RS Kusta Sitanala 24. RS Kusta Dr. Rivai Abdullah, 25. RS Kusta Tadjuddin Chalid
26. RS Paru Dr. Ario Wirawan
27. RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo
28. RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu 29. RS Ketergantungan Obat 30. RS Stroke Nasional Bukit Tinggi
31. RSPI Sulianti Saroso 32. RS Ratatotok
33. RS Pusat Otak Nasional 34. BBKPM Makassar 35. BBKPM Surakarta
36. BBKPM Bandung 37. BKMM Makassar
38. BKMM Cikampek 39. BBLK Palembang
40. BBLK Makassar 41. BBLK Surabaya 42. BBLK Jakarta
43. BPFK Jakarta 44. BPFK Surabaya
45. BPFK Makassar 46. BPFK Medan
47. LPFK Surakarta 48. LPFK Banjar Baru 49. Poliklinik Kemenkes
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 21
Pada tahun 2014 tidak terdapat indikator kegiatan tersebut, sehingga
hasilnya tidak dapat dibandingkan. Apabila dibandingkan dengan target
rencana jangka menengah maka target itu telah tercapai, yang perlu
dilakukan oleh Ditjen Bina Upaya Kesehatan adalah mempertahannya.
5) Permasalahan
a) Beberapa indikator susah dicapai karena sudah tidak relevan lagi
dengan kondisi saat ini. Misalnya BOR RS tertier, dengan berlakukan
rujukan berjenjang dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional,
maka BOR RS tertier menurun.
b) Adanya perbedaan persepsi terhadap definisi operasional indikator
kinerja.
6) Usulan Pemecahan Masalah:
a) Melakukan revisi indikator sesuai dengan kondisi saat ini dan masa
mendatang
b) Melakukan sosialisasi kepada UPT Vertikal tentang indikator
termasuk definisi operasionalnya.
7) Realisasi Anggaran:
Pada tahun 2015 alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.
300.576.000 dengan realisasi 50,17% (Rp. 150.808.000,-).
d. Persentase UPT vertikal yang dibina dengan indeks kinerja baik sesuai
dengan kontrak kinerja
1) Sasaran indikator/kegiatan
Terwujudnya sistem manajemen kinerja fasilitas pelayanan kesehatan di
lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
2) Definisi Operasional
Unit Pelaksana Teknis Vertikal adalah Unit Pelaksana Teknis yang
berada di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan baik
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 22
berupa Rumah Sakit/Balai/Loka/Klinik. Kontrak kinerja yang dimaksud
adalah antar Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan dengan pimpinan
UPT Vertikal. Berkinerja baik maksudnya medapatkan nilai pencapaian
kinerja baik berdasarkan penilaian SAKIP oleh Inspektorat Jenderal.
3) Cara Perhitungan
Jumlah Unit Pelaksana Teknis Vertikal dengan nilai AA x 100% Total Jumlah Unit Pelaksana Teknis Vertikal (49 UPT)
4) Pencapaian
Untuk mencapai indikator tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina
Upaya pada tahun 2015 telah melakukan kegiatan pembinaan dan
fasilitasi penyusunan LAKIP, evaluasi terhadap SAKIP dan Perjanjian
Kinerja kepada 49 UPT Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bina
Upaya Kesehatan.
Diagram 4. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UPT Vertikal yang Dibina dengan Indeks Kinerja Baik Sesuai dengan Kontrak Kinerja
Jumlah UPT yang mendapatkan nilai AA sebanyak 41 UPT (realisasi
sebesar 83,67% dan pencapaian sebesar 139,45%). Apabila
dibandingkan dengan target akhir perencanaan jangka menengah maka
masih perlu upaya untuk mencapainya. Sedangkan pada tahun 2014
tidak ada indikator kegiatan tersebut sehingga tidak dapat dibandingkan.
Adapun hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 23
Kesehatan terhadap 49 LAKIP UPT Vertikal tahun 2014 didapatkan
hasil:
a) Mendapatkan nilai AA: 41 UPT
b) Mendapatkan nilai A: 4 UPT
c) Mendapatkan nilai B: 4 UPT.
Tabel 3. Daftar Nilai LAKIP UPT Vertikal
NO UNIT KERJA KATEGORI
1. RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo AA
2. RSUP H. Adam Malik AA
3. RSUP Dr. Hasan Sadikin AA
4. RSUP Dr. Kariadi AA
5. RSUP Dr. Sardjito AA
6. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo AA
7. RSUP Sanglah AA
8. RSUP Fatmawati AA
9. RSUP Dr. Mohammad Hoesin AA
10. RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro AA
11. RSUP Dr. M. Djamil AA
12. RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou AA
13. RSUP Persahabatan Jakarta AA
14. RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita AA
15. RS Anak dan Bunda Harapan Kita AA
16. RS Kanker Dharmais AA
17. RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan AA
18. RS Dr. H. Marzoeki Mahdi AA
19. RS Jiwa Prof. Dr. Soeroyo AA
20. RS Jiwa Radjiman Widiodiningrat AA
21. RS Mata Cicendo AA
22. RS Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso AA
23. RS Kusta Sitanala AA
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 24
NO UNIT KERJA KATEGORI
24. RS Kusta Tadjuddin Chalid AA
25. RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo AA
26. RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu AA
27. RS Ketergantungan Obat AA
28. RS Stroke Nasional Bukit Tinggi AA
29. RSPI Sulianti Saroso AA
30. BBLK Surabaya AA
31. BBLK Palembang AA
32. BBLK Jakarta AA
33. BBLK Makassar AA
34. BBKPM Surakarta AA
35. BBKPM Bandung AA
36. BBKPM Makassar AA
37. BPFK Jakarta AA
38. BPFK Surabaya AA
39. BPFK Makassar AA
40. LPFK Surakarta AA
41. LPFK Banjarbaru AA
42. RS Paru Dr. Ario Wirawan A
43. BBKPM Makassar A
44. BKMM Cikampek A
45. BPFK Medan A
46. RSUP Ratatotok Buyat Sulawesi Utara B
47. RS Kusta Dr. Rivai Abdullah, Palembang B
48. RS. Pusat Otak Nasional B
49. Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI B
5) Permasalahan:
Masih ada perbedaan persepsi antara evaluator (Inspektorat Jenderal
Kemenkes) dengan satuan kerja (UPT Vertikal) yang dievaluasi
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 25
terhadap kertas kerja evaluasi. Misalnya: adanya perbedaan
nomenklatur rencana aksi kegiatan untuk eselon II sedangkan di UPT
vertikal adanya rencana bisnis strategis.
6) Usulan Pemecahan Masalah:
Perlunya pertemuan sebelumevaluasi LAKIP antara evaluator dan unit
pembina yang difaslitasi oleh Sekretariat Jenderal untuk menyamakan
persepsi terhadap kertas kerja evaluasi.
7) Realisasi Anggaran:
Pada tahun 2015 alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. Rp.
230.280.000,- dengan realisasi Rp.179.057.600,- (77,8%).
e) Persentase program direktorat yang mengacu kepada daerah sasaran
nasional.
1) Sasaran indikator/kegiatan
Terwujudnya sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi.
2) Definisi Operasional
Yang dimaksud dengan program direktorat yang mengacu kepada
daerah sasaran nasional adalah program atau kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina
Upaya Kesehatan yang mengacu pada pencapaian sasaran atau target
yang menjadi prioritas di daerah sasaran nasional yang ditetapkan
melalui SK Menkes atau SK Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
3) Cara Perhitungan
Program atau kegiatan direktorat yang mengacu kepada daerah sasaran nasional
x 100% Total program atau kegiatan di Direktorat
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 26
4) Pencapaian
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut, Sekretariat
Direktorat Jenderal Bina Upaya pada tahun 2015 telah melakukan
kegiatan Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Program BUK.
Diagram 5. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Program Direktorat yang Mengacu Kepada Daerah Sasaran Nasional
Pada tahun 2015 terdapat 69 kegiatan di Direktorat Bina Upaya
Kesehatan Dasar dan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan. Dari
69 kegiatan tersebut hanya 12 kegiatan yang mendukung pencapaian
indikator sasaran program. Adapun indikator sasaran program
pembinaan pelayanan kesehatan adalah:
a) Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi
b) Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi
akreditasi nasional.
Realisasi indikator di atas sebesar 17,39% dan pencapaiannya sebesar
34,78%. Pada tahun sebelumnya tidak terdapat kegiatan tersebut
sehingga tidak dapat dibandingkan hasilnya. Apabila dibandingkan
dengan target jangka menengah yaitu sebesar 90%, maka masih perlu
upaya yang sangat keras untuk mencapainya.
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 27
5) Permasalahan
Banyaknya kegiatan lainnya di Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar
dan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan yang tidak secara
langsung mendukung pencapaian pencapaian indikator kinerja program
misalnya: Puskesmas mampu PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal
Emergensi Dasar), Bank Darah Rumah Sakit (BDRS), dan lainnya.
Kegiatan-kegiatn tersebut mendukung pelaksanaan Nawacita, prioritas
Kementerian Kesehatan, SDGs, Percepatan Papua dan Papua Barat,
dan lainnya.
6) Usulan Pemecahan Masalah
Mengusulkan untuk indikator persentase program direktorat yang
mengacu kepada daerah sasaran nasional target tahun 2019 tidak
sebesar 90% untuk mendukung kegiatan pencapaian indikator kinerja
program. Mengingat masih perlunya pembiayaan kegiatan lainnya
misalnya pelaksanaan Nawacita, prioritas Kementerian Kesehatan,
SDGs, Percepatan Papua dan Papua Barat, dan lainnya. Yang perlu
diutamakan oleh Direktorat Jenderal adalah kegiatan-kegiatan yang
mendukung pencapaian indikator kinerja program.
7) Realisasi Anggaran:
Pada tahun 2015 alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.
794.493.000 dengan realisasi 61,60% (Rp. 489.389.750,-)
3. Tupoksi Sekretariat
a. Bagian Program dan Informasi
1) Subbagian Program
a) Pencapaian
Tabel 4. Data Keluaran Subbagian Program Tahun 2015
No Kegiatan Keluaran
Target Capaian %
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PERENCANAAN
1 Dokumen Perencanaan Program 90 Dokumen 90 Dokumen 100%
2 Dokumen Perencanaan Anggaran 89 Dokumen 89 Dokumen 100%
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 28
Pada tahun 2015 Subbagian Program pada tahun 2015
melaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan hasil sebagai berikut:
(1) Dokumen Perencanaan Program
Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen
perencanaan program satker-satker di lingkungan Direktorat
Jenderal Bina Upaya Kesehatan hingga terbitnya DIPA.
(2) Dokumen Perencanaan Anggaran
Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen
perencanaan anggaran satker-satker di lingkungan Direktorat
Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
Supaya kegiatan di Subbag Program menjadi lebih mudah dan
lebih cepat maka dilakukan pengembangan aplikasi sistem
perencanaan secara online (e-planning) untuk pengajuan usulan
perencanaan program dan anggaran.
b) Permasalahan
Adanya satker-satker yang masih mengusulkan perencanaan
tanpa melalui aplikasi e-planning online serta tanpa disertai data
dukung yang memadai.
c) Usulan Pemecahan Masalah
Diperlukannya sosialisasi lebih intensif mengenai penyusunan
program dan anggaran kepada satker-satker di lingkungan
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
d) Realisasi Anggaran:
Pada tahun 2015 kegiatan di Subbagian Program untuk 2 (dua)
kegiatan mendapat alokasi sebesar Rp. 6.297.402.000,- dan
realisasi 67,74% (Rp. 4.265.585.924-).
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 29
2) Subbagian Data dan Informasi
a) Pencapaian
Tabel 5. Data Keluaran Subbagian Data dan Informasi Tahun 2015
No Kegiatan Keluaran
Target Capaian %
SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI
1 Pertemuan Sistem Informasi Fasilitas Kesehatan 5 Laporan 5 Laporan 100%
2 Sistem Pencatatan dan Pelaporan Rumah Sakit (SP2RS) / SIRS
2 Laporan 1 Laporan 50%
3 Tim Pengelola Website Ditjen BUK 3 Dokumen 1 Dokumen 33,33%
4 Advokasi dan Sosialisasi 18 Paket 14 Paket 77,78%
5 (SIMRS GOS) dan Elektronik Rekam Medik 4 Laporan 4 Laporan 100%
6 Pengolahan dan Penyajian Data 2 Laporan 1 Laporan 50%
7 Peningkatan Ketrampilan 2 Laporan 2 Laporan 100%
Pada tahun 2015 Subbagian Data dan Informasi pada tahun 2015
melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan dengan hasil sebagai berikut:
(1) Pertemuan Sistem Informasi Fasilitas Kesehatan
Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen data
informasi fasilitas kesehatan.
(2) Sistem Pencatatan dan Pelaporan Rumah Sakit (SP2RS)/SIRS
Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya aplikasi pencatatan
dan pelaporan Rumah Sakit.
(3) Tim Pengelola Website Ditjen BUK
Hasil dari kegiatan ini adalah pemeliharaan/maintenance Web
dan Upload berita di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan
(4) Advokasi dan Sosialisasi
Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendampingan
validasi data dan instalasi aplikasi.
(5) Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS GOS) dan
Elektronik Rekam Medik
Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Rancangan Rekam
Medik Elektronik.
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 30
(6) Pengolahan dan Penyajian Data
Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen
Pelaksanaan Pemutakhiran dan Validasi Data.
(7) Peningkatan Ketrampilan
Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya ketrampilan
Programming Komputer serta Pengolahan Data dan Statistik.
Untuk mempermudah dan mempercepat kegiatan maka dibangunlah
aplikasi Dashboard Sistem Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan Open Sources, pengembangan aplikasi Web Direktorat
Jenderal Bina Upaya Kesehatan, updating aplikasi INA-CBGs,
pengembangan aplikasi SP2RS, pengembangan aplikasi Sistem
Informasi Rawat Inap, e-Book Pengolahan dan Penyajian Data SIRS
Tahun 2014, e-Book Data Dasar Rumah Sakit Seluruh Indonesia,
updating aplikasi SIMRS GOS, aplikasi Registrasi Fasilitas
Kesehatan Terpadu. Serta pengadaan alat pengolah data.
b) Permasalahan
(1) Laporan data yang diterima dari Rumah Sakit ke Subbag Data
dan Informasi tidak tepat waktu,
(2) Data yang dikirimkan tidak lengkap,
(3) Data Rumah Sakit yang tidak update,
(4) Kurangnya SDM pengelola data.
c) Usulan Pemecahan Masalah
(1) Perlu dilakukan evaluasi pelaporan Rumah Sakit secara rutin,
(2) Monitoring Dinas Kesehatan Propinsi kepada Rumah Sakit,
(3) Validasi data kepada Rumah Sakit
(4) Penambahan tenaga SDM pengelola data.
d) Realisasi Anggaran:
Pada tahun 2015 kegiatan di Subbagian Data dan Informasi untuk 7
(tujuh) kegiatan mendapat alokasi sebesar Rp. 3.536.676.000,-
dan realisasi 72,32% (Rp. 2.557.872.486,-).
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 31
3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
a) Pencapaian
Tabel 6. Data Keluaran Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2015
No Kegiatan Keluaran
Target Capaian %
SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
1 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan BUK
1 Laporan 1 Laporan 100%
2 Pelaporan Program dan Kegiatan BUK 1 Laporan 1 Laporan 100%
Pada tahun 2015 Subbagian Evaluasi dan Pelaporan pada tahun
2015 melaksanakan 2 (empat) kegiatan dengan hasil sebagai
berikut:
(1) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan BUK
Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Evaluasi
Indikator RKP dan Renstra BUK, Laporan Evaluasi Program
Prioritas Nasional, Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Program/Kegiatan Bersumber APBN, Laporan Pembinaan
Terpadu Kementerian Kesehatan sesuai siklus pelaporan.
(2) Pelaporan Program dan Kegiatan BUK
Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya bahan lampiran
Pidato Presiden tahun 2015 dari Ditjen Bina Upaya Kesehatan.
Untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan maka dibangunlah aplikasi emonev yang akan
dipergunakan untuk memonitor pelaksanaan JKN, Renstra, DAK
dan TP serta pengadaan alat pengolah data.
b) Permasalahan
(1) Realisasi keuangan rendah karena ada revisi DIPA dan
refocusing kegiatan yang mengakibatkan tertundanya awal
kegiatan.
(2) Rencana pelaksanaan kegiatan yang awalnya akan
dilaksanakan oleh seluruh Ditjen BUK sebagian tidak
terlaksana karena petugas dari direktorat lebih fokus ke
kegiatannya sendiri.
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 32
(3) Rendahnya laporan daerah yang masuk ke Subbag Evaluasi
dan Pelaporan.
(4) Penyampaian laporan tidak tepat waktu.
(5) Masih kurangnya kualitas SDM dalam mengolah dan
menganalisa data.
c) Usulan Pemecahan Masalah
(1) Perencanaan kegiatan pada tahun berikutnya lebih matang.
(2) Penentuan jumlah sample, lokasi, dan petugas (surveyor)
sudah fix pada awal tahun.
(3) Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan di dalam kantor untuk
mendapatkan hasil yang maksimal, walaupun pelaksanaan
kegiatan tanpa menggunakan dana dari DIPA.
(4) Pemberlakuan reward and consequences terhadap satker
penerima dana benar-benar dilaksanakan.
(5) Peningkatan kapasitas SDM subbag Evaluasi dan Pelaporan
melalui pelatihan, kalakarya, dll.
d) Realisasi Anggaran:
Pada tahun 2015 kegiatan di Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
terdiridari 2 (dua) jenis kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 3.102.766.000,- dan realisasi 54,55% (Rp. 1.692.907.817,-).
b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat
1) Subbagian Hukum
a) Pencapaian
Tabel 7. Data Keluaran Subbagian Hukum Tahun 2015
No Kegiatan Keluaran
Target Capaian %
SUB BAGIAN HUKUM
1 Penyusunan Rancangan Peraturan Bidang Upaya Kesehatan
60 draft peraturan
45 draft peraturan
75
2 Penanganan Kasus Masalah Hukum Dan Dugaan Malpraktek
48 kasus 48 kasus 100
3 Rapat Koordinasi Komite Etik Dan
Hukum Rs Vertikal 1 dokumen 1 dokumen 100
4 Workshop Nurshing By Laws 1 dokumen 1 dokumen 100
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 33
Pada tahun 2015 Subbagian Hukum melaksanakan 4 (empat)
kegiatan dengan hasil sebagai berikut:
(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Bidang Upaya Kesehatan
Dari target 60 rancangan peraturan perundangan yang dapat
diselesaikan sebanyak 45 rancangan peraturan bidang upaya
kesehatan yang telah terkirim ke Biro Hukum dan Organisasi.
(2) Penanganan Kasus Masalah Hukum Dan Dugaan Malpraktek
Kegiatan ini mencakup pengaduan masyarakat yang masuk
sebanyak 32 kasus, gugatan perkara perdata sebanyak 6 kasus,
gugatan melalui PTUN sebanyak 2 kasus, gugatan tindak pidana
sebanyak 2 kasus dan pendampingan kasus sebanyak 6 kasus.
(3) Rapat Koordinasi Komite Etik Dan Hukum RS Vertikal
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyamakan persepsi
pelaksanaan tugas Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit yang
akhirnya diharapkan adanya regulasi tentang penyelenggaraan
Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit.
(4) Workshop Nurshing Staff By Laws
Kegiatan workshop ini bertujuan untuk mendapatkan kesamaan
persepsi dan memberikan pemahaman dalam menyusun
Peraturan Internal Staf Keperawatan (Nurshing Staff By Laws)
sesuai dengan Permenkes No. 49 tahun 2013 tentang Komite
Keperawatan RS.
b) Permasalahan
(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Bidang Upaya Kesehatan
Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan unit
teknis tidak melaksanakan tahapan penyusunan sesuai
dengan ketentuan penyusunan peraturan perundang-
undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan
Penjadwalan yang sering berubah.
(2) Penanganan Kasus Masalah Hukum Dan Dugaan Malpraktek
Keterbatasan dana untuk melakukan klarifikasi ke daerah
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 34
Tidak efektifnya klarifikasi melalui surat
Kurangnya koordinasi dengan unit-unit lain ( adanya tumpang
tindih kewenangan)
Khusus untuk pendampingan kurang adanya pembekalan
(3) Rapat Koordinasi Komite Etik Dan Hukum RS Vertikal
Di dalam pelaksanaan, masing-masing Komite Etik RS
Vertikal yang ada belum seragam
Belum semua RS UPT Vertikal mempunyai Komite Etik dan
Hukum
Tugas dan fungsi Komite Etik dan Hukum masih belum jelas
dan masih tumpang tindih dengan tugas struktural
(4) Workshop Nurshing Staff By Laws
Belum semua RS UPT Vertikal menyusun Nurshing Staff By
Laws.
c) Usulan Pemecahan Masalah
(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Bidang Upaya Kesehatan
Melakukan perencanaan jadwal inventarisasi dan pengkajian
peraturan perundang-undangan.
Melibatkan bagian Hukormas sejak awal penyusunan
rancangan peraturan
Peningkatan kemampuan staf dalam hal Legal Drafting
(2) Penanganan Kasus Masalah Hukum Dan Dugaan Malpraktek
Penambahan dana untuk klarifikasi
Perlu adanya sinkronisasi dan pembagian kewenangan yang
jelas dalam penanganan permasalahan hukum khususnya
masalah aset
Khusus untuk pemdampingan perlu ditingkatkan
pembekalan sebelum pemeriksaan di kejaksaan dan
kepolisian.
(3) Rapat Koordinasi Komite Etik Dan Hukum RS Vertikal
Dilakukan pembahasan draft Permenkes tingkat unit utama
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 35
(4) Workshop Nurshing Staff By Laws
Subbag Hukormas Ditjen Bina Upaya Kesehatan akan
melakukan pendampingan dalam menyusun Nurshing Staff By
Laws sesuai dengan Permenkes.
d) Realisasi Anggaran:
Pada tahun 2015 kegiatan di Subbagian Hukum untuk 4 (empat)
kegiatan mendapat alokasi sebesar Rp. 857.925.000,- dan realisasi
49,85% (Rp. 427.667.100,-).
2) Subbagian Organisasi
a) Pencapaian
Tabel 8. Data Keluaran Subbagian Organisasi Tahun 2015
No Kegiatan Keluaran
Target Capaian %
1 Penyempurnaan Dokumen Reformasi Birokrasi Ditjen BUK
2 Dokumen 2 Dokumen 100
2 Fasilitasi Penyusunan Dokumen
Reformasi Birokrasi UPT
1 Dokumen 1 Dokumen 100
3 Penyusunan Tatalaksana Ditjen BUK 2 Dokumen 2 Dokumen 100
4 Penataan Organisasi UPT 4 UPT 4 UPT 100
5 Penataan Jabatan Fungsional di lingkungan Ditjen BUK
2 Dokumen 2 Dokumen 100
6 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
2 LAKIP 2 LAKIP 100
7 Fasilitasi Penyusunan LAKIP Unit
Pelaksana Teknis
10 UPT 10 UPT 100
Untuk meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada tahun
2015 Subbag Organisasi melaksanakan 7 (tujuh) jenis kegiatan,
yaitu :
(1) Penyempurnaan Dokumen Reformasi Birokrasi Ditjen Bina
Upaya Kesehatan, Kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung program Reformasi Birokrasi Kementerian
Kesehatan adalah :
- Penyempurnaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 36
- Tersusunya Informasi Jabatan Direktorat Pelayanan
Kesehatan.
(2) Fasilitasi Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi UPT
Unit Pelaksana Teknis yang telah dilakukan fasilitasi dokumen
Reformasi Birokrasi adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Non
BLU antara lain : RS. Pusat Ratatotok, RS Pusat Otak Nasional
Jakarta, Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan,
Balai Pengamanan Fasilitas kesehatan, dan LOKA.
Fasilitasi penyusunan dokumen reformasi birokrasi berisikan
Analisis Beban Kerja online/ ABK Online.
(3) Penyusunan Tatalaksana Ditjen Bina Upaya Kesehatan
Dengan diterapkannya Reformasi Birokrasi Kementerian
Kesehatan khususnya dalam program penataan organisasi,
maka telah dilakukan :
- Penyusunan Draft Naskah Akademik Direktorat Pelayanan
Kesehatan
- Penyusunan Draft Rancangan Struktur Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan
(4) Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah
Sakit, maka telah dilakukan :
- Penyusunan Draft Naskah Akademik Pelembagaan
(BBKPM Surakarta, BBKPM Makassar, dan BBKPM
Bandung)
- Penyusunan Draft Tata Hubungan Kerja UPT (RS. Jiwa
Soeroyo Magelang)
(5) Penataan Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat
Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur tentang
standar yang harus dimiliki Aparatur Sipil Negara baik PNS
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 37
maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),
maka telah dilakukan :
- Draft Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional
- Draft Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional
(6) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Sudah disusun 2 (dua) buah LAK yaitu LAK Sekretariat Ditjen
Bina Upaya Kesehatan Tahun 2014 dan LAK Direktorat
Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2014 dan sudah
disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan semua unit
eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan serta
didistribusikan ke semua unit kerja di lingkungan Ditjen Bina
Upaya Kesehatan kantor pusat maupun Unit Pelaksana Teknis,
serta sudah dievaluasi oleh Tim Inspektorat Jenderal
Kementerian Kesehatan pada tanggal 25 s/d 29 Mei 2015 di
Grand Cempaka, Cisarua dengan Nilai 95,18 dengan predikat
AA (memuaskan) untuk LAK Ditjen BUK dan nilai 94,44
dengan predikat AA (memuaskan) untuk LAK Sekretariat
(7) Fasilitasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Unit Pelaksana Teknis
Fasilitasi Penyusunan LAK UPT dilakukan dalam bentuk
Bimbingan teknis ke beberapa UPT khususnya Unit Pelaksana
Teknis Non BLU
b) Permasalahan
(1) Penyusunan Informasi Jabatan Struktural khususnya dalam
menuliskan Uraian Tugas belum sesuai dengan tugas dan
fungsi /tidak sesuai dengan Permenkes 64 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
(2) Analisis Beban Kerja (ABK) pada proses penginputan nama
produk khususnya pada penginputan uraian ataupun tahapan
proses tidak berdasarkan informasi Jabatan yang tersedia.
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 38
(3) Belum ditetapkannya format baku yang diberlakukan untuk
menyusun Standar Kompetensi Teknis Jabatan fungsional oleh
Kementerian PAN dan RB.
c) Usulan Pemecahan Masalah
(1) Perlu melibatkan Biro Hukum dan Organisasi dan pejabat yang
terkaiat dalam Penyempurnaan Informasi Jabatan sehingga
sesuai dengan Tugas dan Fungsinya
(2) Dibuatkan SK Tim Teknis yang bertugas melakukan verifikasi
pengolahan data Analisis Beban Kerja (ABK) yang melibatkan
Jabatan Fungsional Teknis
(3) Perlu disusun regulasi / format baku yang diberlakukan untuk
menyusun tata laksana organisasi unit pelaksana teknis oleh
Kementerian PAN dan RB.
d) Realisasi Anggaran:
Pada tahun 2015 kegiatan di Subbagian Organisasi untuk 7 (tujuh)
kegiatan mendapat alokasi sebesar Rp. 1,364,573,000,- dan
realisasi 65,57% (Rp. 894.705.731,-).
3) Subbagian Hubungan Masyarakat
a) Pencapaian
Tabel 9. Data Keluaran Subbagian Hubungan Masyarakat Tahun 2015
No Kegiatan Keluaran
Target Capaian %
SUB BAGIAN HUMAS
1 Penyusunan dan penerbitan warta Bina Upaya Kesehatan
4 Edisi Warta
4 Edisi Warta
100
2 Pemantauan dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat/opini public
1 Laporan 1 Laporan 100
3 Peliputan dan kegiatan kehumasan 1 Laporan 1 Laporan 100
4 Fasilitasi peningkatan kapasitas kehumasan Ditjen BUK
1 Laporan Kegiatan
1 Laporan Kegiatan
100
5 Penyelenggaraan pameran kesehatan dan penyebaran informasi
1 Laporan Kegiatan
1 Laporan Kegiatan
100
6 Honor tim unit layanan terpadu 1 Laporan Kegiatan
1 Laporan Kegiatan
100
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 39
Pada tahun 2015 Subbagian Hubungan Masyarakat melaksanakan
6 (enam) kegiatan dengan hasil sebagai berikut:
(1) Penyusunan dan penerbitan warta dan bulletin
Hasil dari kegiatan ini adalah terbitnya Warta Bina Upaya
Kesehatan sebanyak 4 edisi selama tahun 2015 berisikan
Liputan Khusus berupa hasil liputan dan pembahasan
mendalam (liputan in-depth) terhadap kegiatan Kementerian
Kesehatan RI, Liputan Utama berupa hasil liputan dan
pembahasan mendalam (liputan in-depth) terhadap program
kegiatan dan kebijakan di lingkungan Ditjen Bina Upaya
Kesehatan, Rubrik Tanya Jawab terhadap program kegiatan
dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Upaya
Kesehatan, Kilas Berita berupa artikel hasil liputan kegiatan di
lingkungan kantor pusat dan UPT Ditjen Bina Upaya Kesehatan,
Resensi Buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan
RI, Galeri Foto Kegiatan, dan artikel kesehatan ringan. Warta
BUK didistribusikan di Rumah Sakit vertikal, Balai Besar/Balai,
Loka dan kantor pusat Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan.
(2) Pemantauan dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat/
opini publik
Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Pemantauan
dan Evaluasi Penanganan pengaduan masyarakat /Opini Publik
bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang baik, transparan,
akuntabel dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang
berkualitas. Melalui laporan Pemantauan dan Evaluasi
Penanganan pengaduan masyarakat /Opini Publik tahun 2015
ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi pelayanan
kesehatan di Indonesia yang terbentuk dari pandangan dan
pengalaman masyarakat, baik berupa pengaduan langsung
maupun opini yang berkembang di masyarakat melalui media
massa.
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 40
(3) Peliputan dan kegiatan kehumasan
Kegiatan Peliputan di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan
adalah kegiatan untuk meliput Kunjungan Kerja Eselon I dan II,
pelantikan, perayaan hari-hari besar kesehatan, ulang tahun
Rumah Sakit, pertemuan, konferensi pers, audiensi dengan
DPRD, seminar dan hal-hal penting lainnya yang bersifat
mendesak (misalnya bencana alam, kejadian luar biasa).
Informasi yang didapat dari liputan ini disampaikan kepada
jajaran internal Ditjen Bina Upaya Kesehatan dalam bentuk
narasi yang dipublish di Buletin Bina Upaya Kesehatan dan Web
Bina Upaya Kesehatan. Dengan terlaksananya kegiatan
peliputan acara kedinasan di lingkungan Ditjen Bina Upaya
Kesehatan maka terjalinlah hubungan informasi dan komunikasi
secara timbal balik.
(4) Fasilitasi peningkatan kapasitas kehumasan bidang pelayanan
kesehatan
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kehumasan Ditjen
BUK bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membangun
pemahaman humas di lingkungan Ditjen BUK terhadap peran
humas dalam menghadapi krisis komunikasi. Diharapkan
kegiatan ini dapat meningkatkan kelembagaan humas yang kuat
dan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan
informasi yang optimal dan bertanggung jawab serta
memberikan perimbangan arus informasi dari dan kepada
masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan setiap tahun dengan
peserta meliputi perwakilan humas seluruh UPT Ditjen BUK.
Pada tahun 2015, kegiatan ini mengambil tema Jubir Tangguh,
Hadapi Krisis Komunikasi.
(5) Penyelenggaraan pameran kesehatan dan penyebaran
informasi
Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Kesehatan dan
Penyebaran Informasi dilaksanakan sebagai proses berbagi
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 41
informasi dan pengetahuan melalui komunikasi, informasi dan
edukasi kesehatan kepada stakeholder dengan
mensosialisasikan program dan kebijakan Kementerian
Kesehatan khususnya Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan secara langsung.
Pada tahun 2015, Subbag Humas Ditjen Bina Upaya Kesehatan
mengikuti 5 (lima) kali kegiatan pameran yaitu
Pameran/ Expo Pembangunan Kesehatan pada Rapat Kerja
Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) dengan tema
“Pembangunan Kesehatan dari Pinggir ke Tengah dalam
Pemantapan Program Indonesia Sehat Untuk Meningkatkan
Kualitas Hidup Manusia Indonesia” yang terbagi dalam tiga
regional yaitu regional Tengah di Hotel Grand Inna Sanur
Beach, Bali tanggal 16 s.d 19 Februari 2015, regional Barat di
Bapelkes Batam tanggal 4 s.d 7 Maret 2015 dan regional
Timur di Hotel Grand Clarion Makassar tanggal 9 s.d 12
Maret 2015.
Pameran 27th Hospital Expo 8th Perhimpunan Rumah Sakit
Seluruh Indonesia (PERSI) dengan tema ”Patien Safety” pada
tanggal 21 s.d 24 Oktober 2015 di Jakarta Convention Center,
Hall A stand no 50 & 51.
Pameran Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 51 tahun
dengan tema Pemantapan Pembangunan Kesehatan Menuju
Masyarakat Sehat, Mandiri dan Berkeadilan di Jakarta
International Expo Kemayoran Jakarta, Hall C2 stand no. 8
tanggal 13 s.d 15 November 2015.
(6) Honor tim unit layanan terpadu
Unit Layanan Terpadu Kementerian Kesehatan RI dibentuk
sebagai salah satu program ”quick win” Kementerian Kesehatan
RI dalam melakukan pelayanan publik yang diatur dalam UU
No.14 Thn. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),
UU No.25 Thn. 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 36
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 42
tahun 2009 tentang Kesehatan. Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan mempunyai pelayanan publik yang difasilitasi di loket
8 berupa pengurusan Penilaian Angka Kredit (PAK) untuk 19
(sembilan belas) Jabatan Fungsional Kesehatan.
Untuk mempercepat dan memudahkan pencapaian kegiatan, maka
dilaksanakan Pengadaan Aplikasi Monitoring Pelayanan Terpadu
Ditjen BUK. Dalam rangka menunjang dan mempercepat
pemrosesan berkas PAK jabfung kesehatan yang diterima pada
pelayanan terpadu satu pintu di loket 8 Ditjen BUK maka diadakan
aplikasi monitoring pelayanan terpadu Ditjen BUK. Aplikasi ini
berjalan secara online dan berbasis desktop dengan menggunakan
alamat website www.simpadubuk.net. Serta pengadaan perangkat
kerja Hukormas dalam rangka pelaksanaan fungsi kehumasan
khususnya terkait dengan peliputan kedinasan, pameran
kesehatan dan penerbitan warta BUK diperlukan perangkat kerja
berupa Backwall modul 3x3 curve/straight, POP UP Counter
Standar, Rak Brosur, Roll Banner electric, Rotary Light box 2 sisi,
Flash speedlight, slot dan memory video shooting, Tripod video
shooting, Wireless Clip On, Lensa Kamera, HDD External 4 TB,
Komputer PC, Printer, Proyektor LCD, Mesin Tik Elektris, Scanner.
b) Permasalahan
(1) Penyusunan dan Penerbitan Warta Bina Upaya Kesehatan
Adanya perubahan kegiatan dummy, koreksi serta
Penyuntingan Artikel, Foto dan Rubrik Warta dimana
direncanakan berupa fullboard meeting luar kota menjadi
rapat di dalam kantor di luar jam kerja, sehingga proses klaim
SPJ menjadi mundur karena harus menunggu revisi DIPA.
Penulis harus mampu menangkap isu strategis atau isu global
bidang kesehatan yang up to date
Warta BUK terbitnya tidak sesuai jadwal.
Kurangnya arsip foto sebagai penunjang tulisan di Warta
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 43
(2) Pemantauan dan Evaluasi Penanganan pengaduan masyarakat/
Opini Publik
Informasi tentang pengaduan masyarakat terlambat diterima
di subbag Humas.
Proses klarifikasi ke unit pelayanan kesehatan masyarakat
(Rumah Sakit) terkendala dengan prosedur birokrasi yang
ada di unit pelayanan kesehatan masyarakat sehingga proses
tindak lanjut dari Humas untuk menangani pengaduan
masyarakat menjadi terlambat / terhambat.
Kurang tertibnya pendokumentasian atau pengarsipan
pengaduan yang masuk dan yang sudah selesai ditangani.
Dalam proses penanganan pengaduan masyarakat, Humas
Rumah Sakit tidak memiliki akses langsung kepada
Direktur/Direktur Utama.
(3) Peliputan dan Kegiatan Kehumasan
Pelaksanaan peliputan dan Kegiatan Kehumasan seringkali
mendadak mengikuti agenda dirjen. Hal ini mengakibatkan
sulitnya menugaskan peliput dimana dalam pelaksanaannya
seringkali mengggunakan dana pribadi masing-masing SDM
yang akan bertugas dulu dan akan diganti setelah kembali ke
kantor.
(4) Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kehumasan Ditjen BUK
Anggaran kegiatan terlambat turun.
(5) Penyelenggaraan Pameran Kesehatan dan Penyebaran
Informasi
Adanya revisi anggaran kegiatan penyelenggaraan pameran
kesehatan dan penyebaran informasi pada akun belanja
barang non operasional dimana setelah tiga kegiatan
pameran dilaksanakan, ada dilakukan revisi pada belanja
barang non operaasional untuk memenuhi kebutuhan
pameran keempat dan kelima.
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 44
Sisa anggaran yang tidak direalisasikan karena harga
cetakan brosur/leaflet dibawah dari dibawah yang ditetapkan
di POK.
Selain itu bahan pameran (buku-buku, goody bag , DVD dan
leaflet) seringkali habis sebelum acara pameran selesai
dikarenakan membludaknya pengunjung yang mengunjungi
stand Ditjen BUK.
Perlu perencanaan dan koordinasi yang lebih baik lagi.
(6) Tim Unit Layanan Terpadu
Sisa anggaran yang tidak direalisasikan karena honor yang
diklaim hanya periode bulan Mei s.d Desember 2015. Hal ini
dikarenakan kesulitan menempatkan SDM dan belum siapnya
aplikasi yang menunjang proses pelayanan yang akan
disediakan di loket 8
c) Usulan Pemecahan Masalah
(1) Penyusunan dan Penerbitan Warta Bina Upaya Kesehatan
Perlu perencanaan dan penjadwalan yang lebih baik lagi.
(2) Pemantauan dan Evaluasi Penanganan pengaduan masyarakat/
Opini Publik
Sebaiknya dibuat tim internal subbag humas yang mengurusi
penanganan pengaduan mulai dari pengarsipan pengaduan
masuk, proses klarifikasi, membuat laporan dan mengarsipkan
pengaduan yang sudah selesai.
(3) Peliputan dan Kegiatan Kehumasan
Perlu penjadwalan peliputan yang lebih baik dan perbaikan
pengajuan anggaran misalnya dengan LS pengajuan. Selain itu
untuk lokasi peliputan yang sulit dijangkau, sebaiknya peliput
yang ditugaskan lebih dari satu orang.
(4) Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kehumasan Ditjen BUK
Perlu perencanaan yang lebih baik lagi.
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 45
(5) Penyelenggaraan Pameran Kesehatan dan Penyebaran
Informasi
Perlunya koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak yang
terkait dengan pelaksanaan pameran supaya dijadwalkan
penganggarannya.
(6) Tim Unit Layanan Terpadu
Penempatan SDM yang sesuai antara yang berjaga di loket
dengan yang memproses PAK. Hal ini dikarenakan
banyaknya tamu yang berkonsultasi tentang PAK namun
SDM yang berjaga di loket kurang menguasai tentang PAK.
Perlu koordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan
kedatangan tamu unit teknis di Ditjen Bina Upaya Kesehatan
supaya melalui satu pintu unit layanan terpadu.
d) Realisasi Anggaran:
Pada tahun 2015 kegiatan di Subbagian Hubungan Masyarakat
untuk 6 (enam) kegiatan mendapat alokasi sebesar Rp.
19.793.767.000,- dan realisasi 10,96% (Rp. 2.169.989.038,-).
c. Bagian Keuangan
1) Subbagian Anggaran
a) Pencapaian
Tabel 10. Data Keluaran Subbagian Anggaran Tahun 2015
No Kegiatan Keluaran
Target Capaian %
SUB BAGIAN ANGGARAN
1 Laporan Pelaksanaan Anggaran 11 Dokumen 11 Dokumen 100
Pada tahun 2015 Subbagian Anggaran pada tahun 2015
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
(1) Penyusunan Juknis Tata Cara Revisi Anggaran TA 2015 (1
dokumen)
(2) Penyusunan Revisi Permenkes 12 tahun 2013 tentang Pola
Tarif BLU RS (1 dokumen)
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 46
(3) Penyusunan Panduan Pengelolaan BLU (1 dokumen)
(4) Penyusunan Pedoman Dewan Pengawas (1 dokumen)
(5) Penyusunan Revisi Pedoman Remunerasi BLU (1 dokumen)
(6) Pertemuan Penguatan Tim Remunerasi (1 dokumen)
(7) Penyusunan Indikator Kinerja Dalam Remunerasi (1 dokumen)
(8) Monitoring Pelaksanaan Remunerasi Satker BLU Ditjen BUK (1
dokumen)
(9) Penyusunan Target dan Pagu PNBP Ditjen BUK (1 dokumen)
(10) Penyusunan Pola Tarif Nasional (1 dokumen)
(11) Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan (1 dokumen)
b) Permasalahan
(1) Belum semua satker memahami tata cara revisi anggaran
(2) Dalam proses revisi terkadang kanwil memiliki pemahaman
yang berbeda dengan Ditjen Perbendaharaan
(3) Proses revisi remunerasi yang memerlukan kesepahaman dan
kesepakatan antara Tim dari BUK dan PK BLU
(4) Belum semua Dewas memiliki kesamaan pemahaman terhadap
tugas dan fungsinya sehingga saat penyusunan laporan Dewas
belum sesuai dengan yang diharapkan.
(5) Dalam menyusun target dan pagu PNBP dipengaruhi oleh faktor
eksternal rumah sakit.
c) Usulan Pemecahan Masalah
(1) Adanya kegiatan sosialisasi terhadap tata cara revisi anggaran
yang terupdate.
(2) Adanya pertemuan koordinasi dengan Dewas secara rutin
untuk mengevaluasi kinerj Dewas.
(3) Dalam penyusunan target dan pagu harus mempertimbangkan
realisasi pendapatan 2 tahun sebelumnya dan faktor eksternal
yang mempengaruhinya.
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 47
d) Realisasi Anggaran:
Pada tahun 2015, Subbagian Anggaran mendapat alokasi sebesar
Rp. 22.284.402.000,- dan realisasi 82.36% (Rp. 18.353.99.516,-).
2) Subbagian Perbendaharaan
a) Pencapaian
Tabel 11. Data Keluaran Subbagian Perbendaharaan Tahun 2015
No Kegiatan Keluaran
Target Capaian %
SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN
1 Pembinaan Bidang Perbendaharaan 15 Laporan 15 Laporan 100
2 Implementasi SPIP di lingkungan Ditjen BUK 1 Laporan 0 0
3 Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK/BPKP dan Itjen
25 Laporan 25 Laporan 100
4 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Anggaran
12 Bulan 12 Bulan 100
5 Honorarium Petugas UAPPA-E1 Ditjen Bina
Upaya Kesehatan (ver) 12 Bulan 0 0
6 Honor Petugas UAKPA Setditjen Bina
Upaya Kesehatan 12 Bulan 0 0
b) Permasalahan
(1) Pembinaan Bidang Perbendaharaan
Kurangnya inisiatif peserta rapat untuk bertanya pada setiap
kegiatan mengenai kendala-kendala yang terjadi pada
pelaksanaan pengelolaan keuangan di lapangan;
Kurangnya pemahaman Satuan Kerja mengenai mekanisme
pengajuan pembukaan dan penutupan rekening pemerintah
pemerintah;
(2) Implementasi SPIP di lingkungan Ditjen BUK
Implementasi SPIP pada suatu lingkungan kerja bukan
merupakan tanggung jawab satu sub bagian/bagian saja
karena memiliki arti luas dan perlunya koordinasi yang
melibatkan bagian atau Direktorat lainnya di lingkungan
kerja tersebut;
Kurangnya koordinasi dengan Itjen selaku Pembina
pelaksanaan SPIP;
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 48
Kurangnya pemahaman atas makna dan pentingnya SPIP.
(3) Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK/BPKP dan Itjen
Satker yang diundang dalam rangka Percepatan
Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan Tidak Datang
(Satker TP/DK);
Temuan dinyatakan tuntas oleh Aparat (APF) Terkait (BPK,
ITJEN dan BPKP);
Denda-denda terkait pihak ketiga sulit untuk sehingga
membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk
penyelesaiannya;
Rekomendasi APF terkait dengan Sanksi Kepegawaian
sesuai PP 53 sulit dilaksanakan mengingat banyaknya
tahap yang harus dilalui sebelum penetapan Sanksi
Kepegawaian dalam bentuk SK. Selain itu dampak yang
diterima oleh pegawai yang bersangkutan dengan adanya
Sanksi berdasarkan PP 53 sangat tegas sampai dengan
pemberhentian pegawai sehingga perlu adanya
kesepakatan bersama dalam penetapannya;
Denda-denda terkait dengan BUMN yang tidak terselesaikan
sampai saat ini (cenderung dibiarkan oleh pejabat BUMN)
Mutasi yang cepat disatuan kerja TP/DK sehingga pejabat
yang baru menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan
temuan pada satuan kerjanya. (Membutuhkan waktu untuk
berkoordinasi dengan pejabat lama)
(4) Honorarium Petugas UAPPA-E1 Ditjen Bina Upaya Kesehatan
(ver)
Terlambatnya pengajuan SK
(5) Honor Petugas UAKPA Setditjen Bina Upaya Kesehatan
Terlambatnya pengajuan SK.
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 49
c) Usulan Pemecahan Masalah
(1) Pembinaan Bidang Perbendaharaan
Diadakannya pertemuan koordinasi untuk menyamakan
persepsi antara Satuan Kerja di lingkungan Kantor Pusat
Ditjen Bina Upaya Kesehatan;
Pelatihan SDM bidang perbendaharaan.
(2) Implementasi SPIP di lingkungan Ditjen BUK
Perlu koordinasi ulang kepada seluruh Satuan Kerja di
lingkungan Kantor Pusat Ditjen Pelayanan Kesehatan.
Perlunya dilakukan sosialisasi kembali atas SPIP.
(3) Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK/BPKP dan Itjen
Dilaksanakannya pertemuan intensif dan berkala antara
Ditjen Pelayanan Kesehatan dan Itjen dengan mengundang
Satuan Kerja terkait untuk mendorong terselesaikannya
temuan-temuan pada Satuan Kerja terkait;
Untuk Satuan Kerja yang memiliki permasalahan temuan
yang kompleks agar dilakukan pembinaan langsung;
Diberikannya sosialisasi kepada Satuan Kerja yang menjadi
Objek Pemeriksaan bahwa LHP harus ditindak lanjuti
selama maksimal 60 hari setelah LHP diterima.
(4) Honorarium Petugas UAPPA-E1 Ditjen Bina Upaya Kesehatan
(ver)
SK Honorarium Petugas UAPPA-E1 dibuat di awal tahun
anggaran.
(5) Honor Petugas UAKPA Setditjen Bina Upaya Kesehatan
SK Honorarium Petugas UAKPA dibuat di awal tahun anggaran
d) Realisasi Anggaran:
Pada tahun 2015 kegiatan di Subbagian Perbendaharaan untuk 40
kegiatan mendapat alokasi sebesar Rp.2.184.790.000,- dan
realisasi 69,59% (Rp.1.520.469.680,-).
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 50
3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi
1) Pencapaian
Pada tahun 2015 Subbagian Verifikasi dan Akuntansi pada tahun
2015 melaksanakan 6 (enam) kegiatan dengan hasil sebagai
berikut:
Tabel 12. Data Keluaran Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Tahun 2015
No Kegiatan Keluaran
Target Capaian %
SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI
1 Penyelenggaraan Akuntansi SAK dan Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-E1 Ditjen BUK
5 Laporan 4 Laporan 80%
2 Lintas Program/Lintas Sektor Kegiatan Sekretariat Ditjen BUK
18 Laporan 7 Laporan 38,88%
3 Asistensi Laporan Piutang 20 Laporan 0 Laporan 0
4 Penyusunan Pedoman Akuntansi Biaya 1 Pedoman 1 Pedoman 100%
5 Evaluasi Laporan Keuangan 1 Buku 1 buku 100%
6 Peningkatan Kemampuan Petugas Akuntansi Satuan Kerja BLU
1 Pertemuan 1 Pertemuan 100%
2) Permasalahan
(1) Penyelenggaraan Akuntansi SAK dan Penyusunan Laporan
Keuangan UAPPA-E1 Ditjen BUK
(2) Tidak adanya Dana Pembinaan untuk Penyusunan Laporan
Keuangan khususnya untuk Satuan Kerja Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan sehingga ketika melakukan pertemuan
penyusunan laporan masih banyak satker yang selesai
menyusun laporan keuangan dikarenakan masih banyak
petugas belum memahami.
(3) Asistensi Laporan Keuangan
(4) Keterbatasan waktu untuk menyelenggarakan kegiatan.
3) Usulan Pemecahan Masalah
Agar disediakan dana pembinaan penyusunan laporan keuangan
ke daerah khususnya satuan kerja dekonsentrasi dan tugas
pembantuan agar Laporan keuangan yang dikirim sudah lebih baik.
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 51
4) Realisasi Anggaran:
Pada tahun 2015 kegiatan di Subbagian Verifikasi dan Akuntansi
untuk 6 (enam) kegiatan mendapat alokasi sebesar Rp.
3.613.856.000,- dan realisasi 61,58% (Rp.2.225.286.751,-)
d. Bagian Kepegawaian dan Umum
1) Subbagian Kepegawaian
a) Pencapaian
Tabel 13. Data Keluaran Subbagian Kepegawaian Tahun 2015
No Kegiatan Keluaran
Target Capaian %
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
1 Pengadaan Pegawai 530 orang 530 orang 100
2 Pembinaan SDM 1 Dok 1 Dok 100
3 Fasilitasi pelantikan dan sertijab 1 Dok 1 Dok 100
4 Pengembangan kepegawaian 5 Lap 4 Lap 80
Pada tahun 2015, Subbagian Kepegawaian melaksanakan
sebanyak 4 (empat) kegiatan dengan hasil sebagai berikut :
(1) Pengadaan Pegawai
Kegiatan pengadaan pegawai merupakan kegiatan
penghitungan analisa beban kerja yaitu penyusunan/updating
database, kegiatan penyusunan pengelompokkan data pegawai
berdasarkan jenisnya untuk pemenuhan kebutuhan administrasi
kantor pusat dan UPT di lingkungan Ditjen Bina Upaya
Kesehatan. Output dari kegiatan ini yaitu laporan Updating data
kepegawaian di lingkungan Ditjen Bina Upaya kesehatan.
(2) Pembinaan SDM
Kegiatan pembinaan SDM merupakan kegiatan pembinaan
pegawai baik pegawai yang bermasalah maupun pegawai yang
berprestasi, yang terdiri dari kegiatan :
Peningkatan keterampilan , merupakan kegiatan dengan
sasaran untuk meningkatkan mutu SDM di lingkungan Ditjen
Bina Upaya Kesehatan, dengan jumlah SDM yang
ditingkatkan kemampuannya sebanyak 15 orang.
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 52
Pembahasan/permasalahan bedah kasus merupakan
kegiatan penyelesaian kasus pegawai bermasalah yang
dapat diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 165 kasus
terselesaikan dari jumlah 187 kasus yang masuk.
Kegiatan Koordinasi LS/LP : merupakan kegiatan lintas sektor
maupun lintas program dengan unit lainnya dengan tujuan
sebagai upaya sinkronisasi dan harmonisasi di bidang
kepegawaian kegiatan ini memfasilitasikan pertemuan-
pertemuan atau rapat lintas sektoral dan lintas program yang
diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian, Badan PPSDM,
BKN dan lainnya, dengan output laporan kegiatan LS/LP.
Pertemuan deseminasi informasi kepegawaian merupakan
kegiatan dalam rangka sosialisasi informasi-informasi
mengenai administrasi kepegawaian terkini, dengan output
laporan administrasi kepegawaian ter update.
(3) Fasilitasi pelantikan dan sertijab
Kegiatan Fasilitasi pelantikan dan sertijab meliputi kegiatan :
Baperjakat : kegiatan mempersiapkan bahan dasar pegawai
untuk keperluan sidang baperjakat baik untuk eselon II, III dan
IV total usulan yang menjadi nominasi pada tahun 2015
sejumlah 220 orang.
Pelantikan: kegiatan yang mempersiapkan dokumen
administrasi dalam rangka pelaksanaan proses pelantikan
pejabat struktural, di lingkungan Direktorat Jenderal Bina
Upaya Kesehatan. Pelantikan dilakukan sebanyak 2 kali
dengan jumlah pejabat yang dilantik sebanyak 220 orang.
Sertijab: kegiatan yang memfasilitasikan pelaksanaan serah
terima jabatan eselon II dibeberapa UPT sejumlah 32 orang di
21 lokasi.
(4) Pengembangan kepegawaian
Kegiatan pengembangan pegawai meliputi :
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 53
Tanda penghargaan : melakukan seleksi terhadap calon
penerimaan penghargaan di bidang kesehatan sebanyak 5
Orang di 2 lokasi dan yang mendapatkan penghargaan
sebanyak 2 orang
Ujian Dinas/Penyesuaian Ijasah : melakukan usulan
sebanyak 190 orang untuk mengikuti ujian dinas dengan
hasil lulus 178 orang
Pembinaan Jabatan Fungsional melakukan penyelesaian
pengusulan penetapan angka kredit Gol II sebanyak 186
orang , Gol III sebanyak 358 orang dan Gol IV sebanyak 1053
orang.
b) Permasalahan
Waktu pelaksanaan kegiatan sedikit terhambat karena adanya
proses revisi dan efisiensi yang menyebabkan tidak maksimalnya
penyerapan anggaran kegiatan.
c) Usulan Pemecahan Masalah
Perencanaan kegiatan dan anggaran harus dibuat seakurat dan
teliti sehingga memperkecil terjadinya kesalahan sehingga tidak
memerlukan revisi yang memakan banyak waktu.
d) Realisasi Anggaran
Pada tahun 2015 kegiatan di Subbagian Kepegawaian untuk 4
(emapat) kegiatan mendapat alokasi sebesar Rp. 2.034.370.000,-
dan realisasi 80,45% (Rp. 1.636.616.451,-).
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 54
2) Subbagian Tata Usaha dan Gaji
a) Pencapaian
Tabel 14. Data Keluaran Subbagian Tata Usaha dan Gaji Tahun 2015
No Kegiatan Keluaran
Target Capaian %
SUB BAGIAN TU DAN GAJI
1 Penyelesaian administrasi gaji PNS 2 Lap 2 Lap 100
2 Penyelesaian permasalahan ketatausahaan & kearsipan
2 Lap 2 Lap 100
3 Lintas sektor/program kegiatan ketatausahaan & kearsipan
1 Lap 1 Lap 100
4 Penyusutan arsip sekretariat Ditjen BUK 18 Lap 14 Lap 78
5 Penyusutan Arsip Ditjen BUK 20 Lap 1 Lap 5
6 Honor Pengelola Belanja Pegawai 12 bln 12 bln 100
7 Lintas sektor/lintas program kegiatan setditjen BUK
1 Lap 1 Lap 100
Pada tahun 2015 Subbagian Tata Usaha dan Gaji telah
melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan dengan hasil sebagai berikut:
(1) Penyelesaian administrasi gaji PNS
Merupakan kegiatan untuk pengadministrasian masalah belanja
mengikat pegawai dengan output tercukupinya alokasi untuk
belanja mengikat pegawai, target 2 kegiatan yaitu :
Perhitungan belanja gaji mengikat, ditargetkan untuk 49 UPT
dan selesai tercapai, dengan output 49 dokumen belanja
mengikat pegawai.
Validasi data GPP pegawai, ditargetkan untuk memvalidasi
data gaji 530 pegawai di lingkungan kantor pusat Ditjen Bina
Upaya Kesehatan dengan output dokumen GPP yang
tervalidasi.
(2) Penyelesaian permasalahan ketatausahaan & kearsipan
Merupakan kegiatan dengan output keseragaman dalam proses
ketatausahaan baik dalam proses pengarsipan, tata naskah
surat dinas dan lainnya yang berkaitan dengan ketatausahaan di
lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan, kegiatan yang
dilaksanakan yaitu :
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 55
Workshop tata persuratan dan kearsipan dengan target
pelatihan untuk sdm pengelola ketatausahaan di 49 UPT,
dengan output terlatihnya 49 sdm pengelola ketatausahaan.
Workshop protokol dan Sekretaris pimpinan di lingkungan
kantor pusat Ditjen Bina Upaya Kesehatan dengan target
peningkatan mutu dan kualitas para Sekretaris pimpinan di 9
unit kerja, serta keseragaman dalam pelayanan terhadap
pimpinan.
(3) Lintas sektor/program kegiatan ketatausahaan & kearsipan
Merupakan kegiatan pembinaan terhadap pelaksana
ketatausahaan yang ada di UPT Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan, kegiatan ini dilaksanakan di UPT, dengan target
output 15 laporan kegiatan, dan hasil dari kegiatan ini
diharapkan para pelaksana ketatausahaan mampu melakukan
kegiatan ketatausahaan sesuai dengan prosedur contohnya:
Surat masuk dan keluar melalui satu pintu
Arsip tersimpan di ruangan arsip dengan rapi
Melakukan penyusutan dan pemusnahan arsip
Penerapan tehnologi digital
(4) Penyusutan arsip sekretariat Ditjen BUK
Merupakan kegiatan mengelola arsip In aktif Sesditjen Bina
Upaya Kesehatan sesuai dengan prosedur, tahapan kegiatan
yang dilaksanakan mulai dari pemilahan arsip, pengelompokkan
arsip, pembuatan daftar pertelaan arsip, pemberkasan arsip dan
penilaian arsip, untuk tahun anggaran 2015 , output yang telah
dicapai yaitu pemilahan dan pengelompokkan arsip, pembuatan
daftar pertelaan arsip dan pemberkasan arsip untuk arsip
bagian keuangan, bagian kepegawaian dan umum serta bagian
program dan informasi.
(5) Penyusutan Arsip Ditjen BUK
Merupakan kegiatan mengelola arsip In aktif Ditjen Bina Upaya
Kesehatan sesuai dengan prosedur, tahapan kegiatan yang
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 56
dilaksanakan mulai dari pemilahan arsip, pengelompokkan
arsip, pembuatan daftar pertelaan arsip, pemberkasan arsip dan
penilaian arsip, untuk tahun anggaran 2015 ,output yang telah
dicapai yaitu pemilahan arsip untuk Direktorat Keperawatan dan
Keteknisian Medik untuk tahapan lainnya tidak dapat tercapai
karena terkendala revisi anggaran.
(6) Honor Pengelola Belanja Pegawai
Merupakan honor yang diberikan kepada para pengelola belanja
pegawai untuk 1 tahun anggaran 2015, namun untuk tahun
2015 tidak diserap , karena merupakan tupoksi.
(7) Lintas sektor/lintas program kegiatan setditjen BUK
Merupakan kegiatan lintas sektor maupun lintas program
dengan unit lainnya dengan tujuan sebagai upaya sinkronisasi
dan harmonisasi di bidang ketatusahaan dan kearsipan kegiatan
ini memfasilitasikan pertemuan-pertemuan atau rapat lintas
sektoral dan lintas program yang diselenggarakan oleh Biro
Umum, Badan PPSDM, ANRI dan lainnya, dengan output 3
laporan kegiatan LP/LS.
b) Permasalahan
(1) Waktu pelaksanaan kegiatan sedikit terhambat karena adanya
proses revisi dan efisiensi yang menyebabkan tidak
maksimalnya penyerapan anggaran kegiatan.
(2) Masalah transito gaji yang tidak berdasarkan data yang akurat.
c) Usulan Pemecahan Masalah
Perencanaan kegiatan dan anggaran harus dibuat seakurat dan
teliti sehingga memperkecil terjadinya kesalahan sehingga tidak
memerlukan revisi yang memakan banyak waktu.
d) Realisasi Anggaran
Pada tahun 2015 kegiatan di Subbagian Tata Usaha dan Gaji untuk
7 (tujuh) kegiatan mendapat alokasi sebesar Rp. 1.608.636.000,-
dan realisasi 56,09% (Rp. 902.353.689,-).
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 57
3) Subbagian Rumah Tangga
a) Pencapaian
Tabel 15. Data Keluaran Subbagian Rumah Tangga Tahun 2015
No Kegiatan
Keluaran
Target Capaia
n %
SUB RUMAH TANGGA
1 Penyusunan laporan BMN 2 Lap 2 Lap 100
2 Fasilitasi usulan penghapusan BMN di lingkungan Ditjen BUK
20 Dok 20 Dok 100
3 Penyelesaian Masalah administrasi &
percepatan hibah BMN 90 Dok 90 Dok 100
4 Lintas program/lintas sektor kegiatan Sesditjen BUK
1 Lap 1 Lap 100
OPERASIONAL PIMPINAN 1 Lap 1 Lap 100
LAYANAN PERKANTORAN 1 Lap 1 Lap 100
PERALATAN DAN FASILITAS KANTOR
1 Lap 1 Lap 100
Pada tahun 2015 Subbagian Rumah Tangga melaksanakan 4
(empat) kegiatan dengan hasil sebagai berikut:
(1) Penyusunan laporan BMN
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
Laporan BMN Tahunan 2014 Ditjen Bina Upaya Kesehatan
selesai, dengan output laporan BMN Tahunan 2014 Ditjen
BUK
Laporan BMN Semester I tahun 2015 Ditjen Bina Upaya
Kesehatan selesai dengan output laporan BMN Semester I
tahun 2015 Ditjen BUK
(2) Fasilitasi usulan penghapusan BMN di lingkungan Ditjen BUK
Kegiatan yang dilaksanakan adalah Inventarisasi dan cek fisik
kondisi barang milik negara yang diajukan usul proses
penghapusan, dari total satker yang mengajukan 23 satker
dengan total usulan 89 usulan, rekomendasi, yang sudah
selesai 88 rekomendasi, 1 rekomendasi masih dalam proses.
(3) Penyelesaian Masalah administrasi dan percepatan hibah BMN
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu: Inventarisasi dan samsat
penyelesaian administrasi hibah untuk menyelesaikan 276
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 58
dokumen usulan hibah, dengan output dokumen hibah yang siap
di proses selanjutnya.
Tabel 16. Rekapitulasi total nilai usulan hibah satker DK/TP Diatas tahun 2011 per 31 Desember 2015
No Keterangan Jumlah
satker Nilai Audited Nilai Usulan
1 Sudah SK Hibah dan proses BAST
31 259.290.986.625 188.687.989.692
2 Proses DJKN 1 22.331.925.000 4.949.670.000
3 Proses KPKNL & Kanwil
5 1.951.894.895 1.951.894.895
4 Proses Biro Keuangan & BMN
239 4.806.522.187.356 4.467.923.767.987
5 Perbaikan usulan
di satker (reject) 18 265.358.241.589 332.163.998.586
6 Belum Usul 415 5.488.455.204.062 357.881.231.653
Jumlah 709 10.843.910.439.527 5.353.555.582.813
(4) Lintas program/lintas sektor kegiatan Sesditjen BUK
Merupakan kegiatan yang bertujuan sebagai upaya sinkronisasi
dan harmonisasi kebijakan dan aturan kegiatan ini
memfasilitasikan pertemuan-pertemuan atau rapat lintas
sektoral dan lintas program yang diselenggarakan oleh unit
kerja ataupun Kementerian lainnya, dengan output 9
permohonan hibah pengadaan droping kantor pusat.
b) Permasalahan
Usulan hibah tidak di dukung dengan dokumen dan persyaratan
yang lengkap sehingga berkas permohonan hibah tidak bisa
segera di proses karena masih harus menunggu kelengkapan
berkas terlebih dahulu.
c) Usulan Pemecahan Masalah
Dilakukan pertemuan regionalisasi untuk penyelesaian hibah
perolehan diatas tahun 2011.
d) Realisasi Anggaran:
Pada tahun 2015 kegiatan di Subbagian Rumah Tangga untuk 4
(empat) kegiatan mendapat alokasi sebesar Rp. 3.052.540.000,-
dan realisasi 93,44% (Rp. 2.852.210.250,-).
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 59
B. REALISASI ANGGARAN
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja.
Tabel 17. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 berdasarkan Tugas dan Fungsi serta kegiatan lainnya per Sub Bagian di Lingkungan Setditjen Bina Upaya Kesehatan
No Bagian/ Sub Bagian Alokasi Realisasi %
Sekretariat Ditjen BUK 490.024.957.000 146.647.713.908 29,93
Bagian Program dan Informasi 12.936.844.000 8.516.066.227 65,83
1 Sub Bagian Program 6.297.402.000 4.265.585.924 67,74
2 Sub Bagian Data dan Informasi 3.536.676.000 2.557.872.486 72,32
3 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 3.102.766.000 1.692.607.817 54,55
Bagian Hukum, Organisasi dan Humas 22.016.265.000 3.492.361.869 15,86
1 Sub Bagian Hukum 857.925.000 427.667.100 49,85
2 Sub Bagian Organisasi 1.364.573.000 894.705.731 65,57
3 Sub Bagian Hubungan Masyarakat 19.793.767.000 2.169.989.038 10,96
Bagian Keuangan 28.083.048.000 22.099.748.947 78,69
1 Sub Bagian Anggaran 22.284.402.000 18.353.992.516 82,36
2 Sub Bagian Perbendaharaan 2.184.790.000 1.520.469.680 69,59
3 Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi 3.613.856.000 2.225.286.751 61,58
Bagian Kepegawaian dan Umum 6.695.546.000 5.391.180.390 80,52
1 Sub Bagian Kepegawaian 2.034.370.000 1.636.616.451 80,45
2 Sub Bagian Tata Usaha dan Gaji 1.608.636.000 902.353.689 56,09
3 Sub Bagian Rumah Tangga 3.052.540.000 2.852.210.250 93,44
KEGIATAN LAINNYA 420.293.254.000 107.148.356.475 25,49
Operasional Pimpinan 1.943.300.000 1.889.390.385 97,23
Layanan Perkantoran 382.538.310.000 101.102.795.590 26,43
Sistem Informasi 1.975.420.000 618.900.000 31,33
Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi
1.193.500.000 1.106.270.500 92,69
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4.217.500.000 2.431.000.000 57,64
Output Cadangan 28.425.224.000 - -
Realisasi keuangan Setditjen Bina Upaya Kesehatan tahun 2015 hanya sebesar
29,93% hal ini disebabkan karena adanya output cadangan sebesar Rp.
28.425.224.000,- dan dana transito sebesar Rp. 146.142.576.000,- tidak
terserap, di samping itu adanya revisi anggaran yang menyebabkan
berkurangnya waktu pelaksanaan kegiatan.
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 60
Tabel 18. Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen Bina Upaya Kesehatan tahun 2015
No Indikator Alokasi Realisasi %
1 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
3.080.566.000 1.736.031.617 56,4
2 Persentase Satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
603.184.000 452.300.000 75,0
3 Persentase UPT vertical yang sudah memiliki system manajemen kinerja berbasis renstra
300.576.000 150.808.000
50,2
4 Persentase UPT vertical yang dibina dengan indeks kinerja baik sesuai dengan kontrak kerja
230.280.000 179.057.600 77,8
5 Persentase program direktorat yang mengacu kepada daerah sasaran nasional
794.493.000 489.389.750 61,6
TOTAL 5.009.099.000 3.007.586.967 64,2
Anggaran Setditjen Bina Upaya Kesehatan yang dialokasikan untuk mencapai
target indikator kinerja hanya 1%, hal ini disebabkan Setditjen Bina Upaya
Kesehatan mempunyai tupoksi untuk melaksanakan pelayanan teknis
administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan. Untuk itu Setditjen selain melaksanakan kegiatan untuk mencapai
indikator kinerja, juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung
kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Bina Upaya Kesehatan.
C. SUMBER DAYA
1. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai pada Sekretariat Direktorat jenderal Bina Upaya Kesehatan
yang terdiri dari 4 (empat) bagian sebanyak 214 orang. Adapun perinciannya
sebagaai berikut:
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 61
Tabel 19. Jumlah Pegawai Setditjen Bina Upaya Kesehatan Berdasarkan Pendidikan
No Nama Satuan
Organisasi
Pendidikan
Jumlah S3 S2
Spesialis 1/2/A V
A IV S1 D IV D III Akademi SM D II D I SMA SMP SD
1 Bagian Program Dan Informasi
0 14 0 0 16 0 4 0 0 0 0 15 0 0 49
2
Bagian Hukum, Organisasi, Dan Hubungan Masyarakat
0 3 0 0 26 0 2 0 0 0 0 8 0 0 39
3 Bagian Keuangan
0 5 0 0 25 0 12 2 0 0 0 6 1 0 51
4 Bagian Kepegawaian Dan Umum
3 5 0 0 34 0 13 0 1 0 0 17 1 1 75
TOTAL 3 27 0 0 101 0 31 2 1 0 0 46 2 1 214
Tabel 20. Jumlah Pegawai Setditjen Bina Upaya Kesehatan Berdasarkan Golongan
No Nama Satuan
Organisasi
Golongan
Jumlah I II III IV
A B C D Jml A B C D Jml A B C D Jml A B C D E Jml
1 Bagian Program Dan Informasi
0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 19 12 9 45 2 0 0 0 0 2 49
2
Bagian Hukum, Organisasi, Dan Hubungan Masyarakat
0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 19 7 0 32 2 3 0 0 0 5 39
3 Bagian Keuangan
0 0 0 0 0 0 0 3 8 11 7 18 7 6 38 2 0 0 0 0 2 51
4 Bagian Kepegawaian Dan Umum
0 0 0 0 0 1 1 1 10 13 17
22 6 13 58 1 0 1 1 1 4 75
TOTAL 0 0 0 0 0 1 1 5 21 28 35 78 32 28 173 7 3 1 1 1 13 214
Tabel 21. Jumlah Pegawai Setditjen Bina Upaya Kesehatan Berdasarkan Jabatan
No Nama Satuan Organisasi
Jabatan
Jumlah Struktural
Fungsional Staf Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Eselon V
1 Sekretaris Ditjen Bina Upaya Kesehatan 1 1 0 0 0 0 0 2
2 Bagian Program Dan Informasi 0 0 1 3 0 6 39 49
3 Bagian Hukum, Organisasi, Dan Hubungan Masyarakat
0 0 1 3 0 3 32 39
4 Bagian Keuangan 0 0 1 3 0 0 47 51
5 Bagian Kepegawaian Dan Umum 0 0 1 3 0 7 62 73
TOTAL 1 1 4 12 0 16 180 214
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 62
Berdasarkan tabel di atas dan hasil penghitungan kebutuhan pegawai
berdasarkan Analisa Beban Kerja Tahun 2014 di lingkungan Sekretariat
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan diperoleh bahwa jumlah pegawai
yang tersedia belum memenuhi kebutuhan organisasi. Hal ini dapat
berpengaruh pada hasil capaian di masing-masing Bagian pada Sekretariat
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Antara lain dalam hal pemberian
pelayanan publik secara prima (pelayanan administrasi kepegawaian dan
umum, tata kelola keuangan, tata kelola hukum, dan tata kelola program dan
informasi).
Keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan pelayanan publik sangat
tergantung pada pegawai yang memberikan pelayanan dalam organisasi
tersebut. Organisai yang dinamis dan visioner akan selalu mengikuti
perkembangan dunia global dan menyikapinya dengan perubahan dalam
upaya memenuhi tuntutan globalisasi. Sebagai pelayan publik senantiasa
dituntut untuk selalu siap dalam menghadapi arus globalisasi dengan cara
selalu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya.
Kesiapan pegawai akan sangat menentukan citra lembaga atau
organisasinya, citra lembaga selain dipengaruhi oleh sistem manajemen, juga
sangat dipengaruhi oleh hasil atau kualitas pelayanan publik yang telah
dilaksanakan. Sehingga diperlukan antara lain peningkatan kapasitas
pegawai dan pemberdayaan setiap pegawai dalam organisasi melalui
kerjasama terpadu dengan manajemen pola terpadu dalam rangka mencapai
peningkatan capaian target kinerja yang sudah ditentukan.
2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Barang Milik Negara Setditjen Bina Upaya Kesehatan selama
periode 1 Januari s/d 31 Desember 2015, dapat dilaporkan dalam bentuk
Intrakomtable, Ekstrakomtable, Gabungan Intrakomtable dan Ekstrakomtable,
dan Aset lainnya. Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang
Milik Negara adalah sebagai berikut :
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 63
Tabel 22. BMN Setditjen Bina Upaya Kesehatan
Jenis Belanja
2014 2015
Posisi Awal (1 Jan 2014)
Posisi Akhir (31 Des 2014)
Posisi Awal (1 Jan 2015)
Posisi Akhir
(31 Des 2015)
BMN Intrakomtabel
798.375.404.313 831.686.422.081
831.686.422.081
832.615.380.425
BMN Ekstrakomtabel
81.739.980
78.029.900
78.029.900
65.734.400
BMN dan Gabungan Intra Ekstra
798.457.144.293 831.764.451.981
831.764.451.981
832,681,114,825
BMN Aset Tak Berwujud
14.104.801.320 15.148.901.270
15.148.901.270
15.698.901.270
Persediaan
49.282.360.109 603.329.575
603.329.575
379.596.867
Total BMN 812,427,480,513 846,680,418,351 846,680,418,351 848.759.612.962
Berdasarkan hasil laporan Posisi Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat
Jenderal Bina Upaya Kesehatan berdasarkan neraca sampai dengan tanggal
31 Desember 2015 tercataT sebesar Rp. 848.759.612.962,-.
(Sumber: SIMAK BMN Eselon II Setditjen Bina Upaya Kesehatan-Unaudited 2015)
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 64
BAB IV
PENUTUP
Laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas
tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
tahun 2015 dalam meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas-
tugas teknis lainnya di Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Pencapaian
kinerja Sekretariat direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dapat dilihat dari
pencapaian tiap-tiap indikator sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2015-2019.
Pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan secara
umum telah mendekati target yang telah ditetapkan/direncanakan. Dalam
melaksanakan kegiatan terkendala beberapa hambatan, akan tetapi sudah
didapatkan solusi serta alternatif penyelesaiannya dengan mengedepankan
profesionalisme di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan.
Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan
evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak lain yang membutuhkan, serta berguna
untuk penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, serta
sebagai masukan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan.
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 65
DAFTAR TABEL
Tabel 1. : Sasaran Kegiatan Setditjen Bina Upaya Kesehatan Tahun 2015-
2019
Tabel 2. : Perjanjian Kinerja yang Berisi Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja
dan Target Tahun 2015 Setditjen Bina Upaya Kesehatan
Tabel 3. : Daftar Nilai LAKIP UPT Vertikal
Tabel 4. : Data Keluaran dan Anggaran Subbagian Program
Tabel 5. : Data Keluaran dan Anggaran Subbagian Data dan Informasi
Tabel 6. : Data Keluaran dan Anggaran Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
Tabel 7. : Data Keluaran dan Anggaran Subbagian Hukum
Tabel 8. : Data Keluaran dan Anggaran Subbagian Organisasi
Tabel 9. : Data Keluaran dan Anggaran Subbagian Hubungan Masyarakat
Tabel 10. : Data Keluaran dan Anggaran Subbagian Anggaran
Tabel 11. : Data Keluaran dan Anggaran Subbagian Perbendaharaan
Tabel 12. : Data Keluaran dan Anggaran Subbagian Verifikasi dan Akuntansi
Tabel 13. : Data Keluaran dan Anggaran Subbagian Kepegawaian
Tabel 14. : Data Keluaran dan Anggaran Subbagian Tata Usaha dan Gaji
Tabel 15. : Data Keluaran dan Anggaran Subbagian Rumah Tangga
Tabel 16. : Rekapitulasi Total Nilai Usulan Hibah Satker DK/TP Di atas tahun
2011 per 31 Desember 2015
Tabel 17. : Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Serta Kegiatan Lainnya Per Su Bagian di Lingkungan
Setditjen Bina Upaya Kesehatan
Tabel 18. : Alokasi dan Realisasi Per Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen Bina
Upaya Kesehatan Tahun 2015
Tabel 19. : Jumlah Pegawai Setditjen Bina Upaya Kesehatan Berdasarkan
Pendidikan
Tabel 20. : Jumlah Pegawai Setditjen Bina Upaya Kesehatan Berdasarkan
Golongan
Tabel 21. : Jumlah Pegawai Setditjen Bina Upaya Kesehatan Berdasarkan
Jabatan
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 66
Tabel 22. : BMN Setditjen Bina Upaya Kesehatan Tahun 2015
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 67
DAFTAR DIAGRAM
Diagram 1. : Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Persentase
Monitoring dan Evaluasi yang Terintegrasi Berjalan Efektif
Diagram 2. : Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Persentase Satker
yang Mendapatkan Alokasi Anggaran yang Sesuai dengan Kriteria
Prioritas
Diagram 3. : Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Persentase UPT
Vertikal yang Sudah Memiliki Sistem Manajemen Kinerja Berbasis
Rencana Strategis
Diagram 4. : Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Persentase UPT
Vertikal yang Dibina dengan Indeks Kinerja Baik Sesuai dengan
Kontrak Kinerja
Diagram 5. : Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Persentase
Program Direktorat yang Mengacu Kepada Daerah Sasaran
Nasional
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 68
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. : Struktur Organisasi dan Nama Pejabat Eselon II, III, dan Eselon IV
Setditjen Bina Upaya Kesehatan Keadaan tanggal 31 Desember
2015
Gambar 2. : Peta Strategis Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun
2015-2019
Gambar 3. : Aplikasi SIPERMON Ditjen Bina Upaya Kesehatan
Gambar 4. : Aplikasi SIRANAP Ditjen Bina Upaya Kesehatan
Gambar 5. : Aplikasi SIMPADU Ditjen Bina Upaya Kesehatan
LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015 69
LAMPIRAN
Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2015