IDEOLOGI NEGARA

Tugas MandiriMata Kuliah : Pendidikan Pancasila

Dosen : Guntarto Widodo

Disusun Oleh :

Diana Puspitasari - 2012040042

KELAS : MALAM/SEMESTER I

D.III AKUNTANSI

UNIVERSITAS PAMULANGJalan Surya Kencana nomor 1, Pamulang

1. INDONESIA

1.1 Ideologi

Ideologi Negara Indonesia adalah Pancasila. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di

Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, adat istiadat hingga berbagai macam

agama dan aliran kepercayaan. Dengan kondisi sosiokultur yang begitu heterogen

dibutuhkan sebuah ideology yang netral namun dapat mengayomi berbagai keragaman yang

ada di Indonesia. Karena itulah dipilihlah Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia.

1.2 Politik Hukum

Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis.

Sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif,

eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di

Indonesia adalah Kabinet Presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab kepada

presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen.

Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan

oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan

administrasi para hakim. Meskipun demikian keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia tetap dipertahankan.

1.3 Ekonomi

Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia adalah sistem ekonomi yang berlandaskan

ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang

dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola

sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya

disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian,

peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan

dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

1.4 Agama

Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama sesuai

dengan keyakinannya. Agama Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar

85,2% penduduk Indonesia. Sisanya beragama Protestan (8,9%), Katolik (3%), Hindu

(1,8%), Buddha (0,8%), dan lain-lain (0,3%). Selain agama-agama tersebut, pemerintah

Indonesia juga secara resmi mengakui Konghucu.

1.5 Pandangan Terhadap Individu dan Masyarakat

Selain sebagai dasar Negara, Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Sebagai pendangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila berarti konsep dasar tentang

kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan

dalam menjalani hidup. Dalam konsepsi dasar itu terkandung gagasan dan pikiran tentang

kehidupan yang dianggap baik dan benar bagi bangsa Indonesia yang bersifat majemuk.

1.6 Ciri Khas

Ciri khas ideologi Pancasila adalah nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tidak

pula diciptakan oleh negara melainkan diambil dan digali dari kekayaan rohani, moral, dan

budaya masyarakatnya sendiri. Hal ini yang membuat ciri bahwa pancasila sebagai ideologi

terbuka. Atas dasar persfektif sejarah menunjukan bahwa pancasila merupakan suatu

pilihan yang tepat bagi pertumbuhan perkembangan bangsa.

2. VIETNAM

2.1 Ideologi

Vietnam menganut Ideologi Sosialisme dan Komunisme. Komunisme dipertahankan

bertujuan untuk mengontrol rakyatnya sehingga politik tidak bergejolak dan pertumbuhan

ekonomi meningkat.

2.2 Politik dan Hukum

Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal. Sebuah konstitusi baru

disahkan pada April 1992 menggantikan versi 1975. Peran utama terdahulu partai Komunis

disertakan kembali dalam semua organ-organ pemerintah, politik dan masyarakat.

Hanya organisasi politik yang bekerjasama atau didukung oleh Partai Komunis

diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum.

Majelis Nasional Vietnam (National Assembly of Vietnam) adalah badan pembuat undang-

undang pemerintah yang memegang hak legislatif, terdiri atas 498 anggota. Majelis ini

memiliki posisi yang lebih tinggi daripada lembaga eksekutif dan judikatif. Seluruh anggota

kabinet berasal dari Majelis Nasional.

Mahkamah Agung Rakyat (Supreme People's Court of Vietnam) memiliki kewenangan

hukum tertinggi di Vietnam, juga bertanggung jawab kepada Majelis Nasional.

Semua organ-organ pemerintah Vietnam secara besar dikontrol oleh Partai Komunis.

Mayoritas orang-orang yang ditunjuk pemerintah adalah anggota-anggota partai. Sekretaris

Jendral Partai Komunis mungkin adalah salah satu pemimpin politik terpenting di Vietnam,

mengontrol organisasi nasional partai dan perjanjian-perjanjian negara, juga mengatur

undang-undang.

2.3 Ekonomi

Vietnam menganut sistem ekonomi kapitalis yaitu suatu sistem ekonomi yang mendewakan pemilik modal sehingga bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar – besarnya. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pemerintah tidak bisa melakukan invertasi pasar untuk kepetingan bersama tetapi justru untuk kepentingan pribadi.

2.4 Agama

Dalam masalah kebebasan dalam menjalankan ibadah keagamaan pun belum dapat dirasakan oleh masyarakat Vietnam. Selain penangkapan para pemuka agama yang dianggap mengancam pemerintahan Vietnam, ibadah keagamaan pun dilakukan dibawah pengawasan yang ketat oleh pemerintah.

2.5 Pandangan Terhadap Individu dan Masyarakat

Rakyat tidak dibebaskan untuk mengeluarkan pendapat dan mendapatkan informasi yang

dijamin oleh pemerintah.

Masih adanya tindak diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan.

2.6 Ciri Khas

Pelanggaran HAM masih banyak ditemukan di Vietnam meskipun Vietnam telah

mempunyai konstitusi yang menjamin hak bagi warga negaranya.

Pendidikan dihargai sangat tinggi.

3. JERMAN

3.1 Ideologi

Ideologi Negara Jerman adalah Grundgesetz yang mempunyai lima prinsip yang menjadi

acuan dalam ketatanegaraan Jerman yaitu ; negara republik dan demokrasi, negara federal,

negara hukum dan negara sosial.

3.2 Politik Hukum

Grundgesetz memerintahkan pengembangan tata negara sosial. Oleh karena itu,

kepentingan sosial kini lebih banyak diperhatikan dalam penyusunan undang undang. Untuk

maksud ini telah banyak diputuskan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan

hukum tenaga kerja dan hukum sosial, sejak berdirinya Republik Federal Jerman.

Kepada perorangan, peraturan hukum ini menjamin pelayanan keuangan yang berbeda-beda

jumlahnya dalam hal jatuh sakit, kecelakaan, kecacatan, pengangguran maupun setelah

memasuki masa purnakarya.

3.3 Ekonomi

Perekonomian Di Jerman menganut sistem Ekonomi Sosial. Artinya: Negara menjamin

kebebasan bertindak di bidang ekonomi, akan tetapi berusaha menyediakan sarana

penyeimbangan sosial.

Negara jerman merupakan negara yang sangat mementingkan kemakmuran rakyatnya,

dimana pertumbuhan ekonominya yang pesat, akan kinerja pemerintah dan karyawan yang

bekerja saling membantu dalam menciptakan kesejahteraan penduduk negara jerman itu

sendiri, Baik itu disegi pendidikan, maupun ekonomi.

3.4 Agama

Masyarakat diberikan kebebasan dalam menganut keyakinan. Mayoritas masyarakat

memeluk agama Protestan (terutama di utara dan timur) terdiri dari 33% populasi dan

Katolik (terutama di selatan dan barat) juga 33%. Keseluruhan terdapat sekitar 55 juta orang

beragama Kristen. Agama terbesar kedua adalah Islam dengan 3,8-4.300.000 pengikut

diperkirakan (4,6% menjadi 5,2%), diikuti oleh Buddhisme dengan 250.000 dan Yudaisme

dengan sekitar 200.000 pengikut (0,3%); Hindu memiliki beberapa pengikut 90.000

(0,1%) .

3.5 Pandangan Terhadap Individu dan Masyarakat

Setiap manusia adalah sama di hadapan hukum diuraikan secara kongkret dalam

Grundgesetz. Tak seorang pun boleh dirugikan atau diuntungkan berdasarkan jenis kelamin,

keturunan, ras, bahasa, tanah air maupun asal-usul, kepercayaan, agama atau keyakinan

politiknya. Juga dengan jelas diatur persamaan hak lelaki dan perempuan. Grundgesetz juga

menjamin hak setiap warga negara jerman untuk diperlakukan sama dalam hal penempatan

jabatan publik. Hak-hak asasi juga mengenai perlindungan dan jaminan terhadap

kelembagaan sosial seperti perkawinan, keluarga, gereja dan sekolah.

3.6 Ciri Khas

Setiap manusia adalah sama di hadapan hukum diuraikan secara kongkret dalam

Grundgesetz. Dan dalam batasan yang sangat ketat, Grundgesetz juga memberi

kemungkinan untuk membatasi hak-hak asasi tertentu secara langsung atau tidak langsung

melalui undang-undang. Akan tetapi peraturan hukum tak pernah boleh menafikan makna

pokok hak-hak asasi. Hak asasi adalah hukum yang berlaku langsung. Inilah salah satu

pembaruan Grundgesetz yang terpenting.

4. SINGAPORE

4.1 Ideologi

Ideologi Singapura adalah Demokrasi

4.2 Politik Hukum

Singapura merupakan Republik Parlementer dan telah menetapkan Perwakilan demokrasi

sebagai sistem politik negara. Memiliki sistem Westminster yang mewakili berbagai

konstituen. Kekuasaan yang berdaulat terletak pada kabinet dan dipimpin oleh Perdana

Menteri. Pemilihan Presiden lebih pada pendekatan seremonial , namun panggilan pada

persoalan hukum semata-mata terletak pada Parlemen Singapura.

Singapura memiliki sistem hukum biasa dengan undang-undang dasar tertulis yang

dianggap sebagai hukum tertinggi Republik (Pasal 4). Terdapat juga perjanjian hak asasi

manusia, yang berisi hak-hak dasar seperti hak seseorang untuk memiliki pengacara, dan

mengetahui alasan penahanan, perlindungan atas bahaya dan hukum pidana retrospektif,

persamaan dalam perlindungan, dan hak warga negara untuk berpendapat, berkumpul dan

berserikat. Kebanyakan hak dibatasi dan dapat dikurangi dengan alasan-alasan tertentu.

Namun terdapat dua hak absolut yaitu: kebebasan dari perbudakan dan kebebasan warga

negara dari pembuangan.

Dengan sistem Westminster seperti model Parlemen dari Inggris. Sistem menetapkan

pedoman untuk operasi legislatif. Kepala negara yang berdaulat memegang kekuasaan

eksekutif. Kepala negara memainkan peranan penting dalam menjalankan urusan negara

seperti Perdana menteri yang ditunjuk oleh kepala negara. Lembaga yang lebih rendah di

parlemen memiliki kewenangan untuk mencabut pemerintahan lewat mosi tidak percaya

atau peraturan sejenisnya untuk menstabilkan skenario politik.

Sebuah sistem multi partai dan badan pembuat undang-undang yang dipilih memperlancar

fungsi sistem politik di Singapura. Unicameralism adalah sistem politik yang memiliki satu

legislatif atau satu majelis parlemen.

4.3 Ekonomi

Ekonomi Singapura ialah sebuah ekonomi pasaran bebas yang amat maju dan berjaya,

dengan kerajaannya memainkan peranan yang utama. Singapura mempunyai sebuah

persekitaran perniagaan yang terbuka, nyata, dan agak bebas daripada amalan rasuah,

dengan harga-harga yang stabil.

Economist Intelligence Unit dalam "Indeks Kualitas Hidup" menempatkan Singapura pada

peringkat satu kualitas hidup terbaik di Asia dan kesebelas di dunia.

4.4 Agama

Masyarakat di Singapura merupakan masyarakat multiagama dengan tidak ada ketentuan

agama nasional, dan undang-undang dasar (pasal 15) menjamin hak seseorang untuk

mengakui, menjalankan, dan menyebarkan agamanya.

Tidak ada agama yang dominan, namun agama paling besar dianut adalah Buddha,

Taoisme, Islam, Kristen (termasuk Katolik) dan Hindu.

4.5 Pandangan Terhadap Individu dan Masyarakat

Negara sangat bertanggung jawab melindungi setiap warga negaranya.

Pemerintah Singapura berusaha untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya, baik dari

segi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

4.6 Ciri Khas

Singapura bukanlah negara yang menandatangani konvensi hak asasi Perserikatan Bangsa-

bangsa dan tidak menjalankan rekomendasi dari komisi konstitusi (1966) yang

memasukkan hak dasar untuk terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang mengurangi

nilai kemanusiaan. Hal ini akibat masih dijalankannya hukuman mati (hukum gantung) dan

hukuman pemukulan dengan tongkat (caning), yang masih dijalankan pengadilan dalam

memutuskan beberapa kejahatan tertentu.

5. KOREA UTARA

5.1 Ideologi

Juche adalah ideologi resmi yang dianut di Korea Utara. Juche mengandung prinsip bahwa

"manusia menguasai segala sesuatu dan memutuskan segala sesuatu". Ideologi ini pertama

kali dicetuskan oleh Kim Il-sung pada tanggal 28 Desember 1955. Istilah Juche tidak dapat

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa yang lain.

5.2 Politik Hukum

Korea Utara adalah negara yang menganut sistem satu partai. Partai yang memerintah

adalah Front Demokratik untuk Reunifikasi Tanah Air, sebuah koalisi Partai Buruh Korea

dan dua partai kecil lainnya, Partai Demokratik Sosial Korea dan Partai Chongu Chondois.

Partai-partai ini mengajukan semua calon untuk menempati posisi pemerintahan dan

memegang semua kursi di Majelis Tertinggi Rakyat.

5.3 Ekonomi

Korea Utara menganut paham sosialis dalam sistem ekonominya. Korea Utara memiliki

ekonomi komando yang terindustrialisasi, autarkik, dan sangat terpusat. Korea Utara adalah

satu dari dua negara (bersama-sama dengan Kuba) dengan ekonomi yang dimiliki negara

dan direncanakan oleh pemerintah sepenuhnya

5.4 Agama

Konstitusi Korea Utara menyatakan bahwa kebebasan beragama diizinkan. Menurut

standar-standar agama Barat, sebagian besar penduduk Korea Utara dapat dikelompokkan

sebagai "tidak beragama". Tetapi sebagian besar di antaranya didefinisikan "beragama" dari

sudut pandang sosiolog dan pengaruh budaya agama-agama tradisional itu semisal Buddha

dan Konghucu masih memiliki dampak pada kehidupan kerohanian Korea Utara.

Menurut Human Rights Watch, kegiatan keagamaan bebas tidak lagi ada di Korea Utara

karena pemerintah mensponsori kelompok-kelompok keagamaan hanya untuk menciptakan

ilusi kebebasan beragama.

5.5 Pandangan Terhadap Individu dan Masyarakat

Korea Utara menutup semua akses dengan dunia luar, tidak ada internet atau

handphone.Rakyat Korea Utara tidak diperbolehkan untuk menikmati barang Import,

padahal Kim Jong Il adalah penikmat barang-barang import, hampir semua kekayaannya

berasal dari luar negeri. Di bawah rezim ini masyarakat Korea Utara hidup dalam

ketertinggalan dan ketertindasan.

5.6 Ciri Khas

Pelanggaran HAM. Masyarakat sangat memuja sang Jendral Besar. Masyarakat tidak

diperbolehkan mengeluarkan kata-kata yang meremehkan Pemerintah.