identifikasi indeks pengungkapan integritas pemerintahan
TRANSCRIPT
1
Identifikasi Indeks Pengungkapan Integritas
Pemerintahan Daerah Di Jawa
Abstract: The decentralization system of government implemented in Indonesia
creates a Regional Government that can make its own authority and make it easier for
leaders to commit corruption. The high level of corruption in Indonesia has hampered the
16th Sustainable Development Goals (SDGs). Disclosure of integrity through the local
government website can create Openness of Public Information so that the public can assess
the performance of each government and reduce corruption in Indonesia. The purpose of this
study is to explore the integrity disclosure index and identify problems that occur in
disclosing integrity through the website. Data was collected based on content analysis
carried out on the Regional Government website in Java. The average disclosure on the
website in the Java Regional Government is 30 out of 47 disclosure items and is classified as
good. With good disclosure of integrity, local governments in Java can be support the Law on
Public Information Disclosure. This study discusses Institutional Theory by using coersive
isomorphism.
Keywords: Decentralization, Institutional Theory, Integrity Framework, Local Government
Abstrak: Sistem pemerintahan desentralisasi yang diterapkan di Indonesia
menciptakan Pemerintahan Daerah dapat membuat kewenangannya sendiri dan
mempermudah pemimpin melakukan korupsi. Tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia
mengakibatkan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-16 menjadi terhambat.
Pengungkapan Integritas melalui website Pemerintahan Daerah dapat menciptakan
keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja setiap pemerintah
serta menekan korupsi yang terjadi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah
mengeksplorasi indeks pengungkapan integritas dan mengidentifikasi permasalahan yang
terjadi pada pengungkapan integritas melalui website. Data dikumpulkan berdasarkan
analisis konten yang dilakukan pada website Pemerintahan Daerah di Jawa. Rata-rata
pengungkapan pada website di Pemerintahan Daerah Jawa yaitu 30 dari 47 item
pengungkapan dan tergolong baik. Dengan adanya pengungkapan integritas yang baik,
Pemerintah Daerah di Jawa dapat mendukung Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik. Penelitian ini membahas Teori Institusional dengan menggunakan isomorphism
coersive.
Kata Kunci: Desentralisasi, Teori Institusional, Kerangka Integritas, Pemerintah Daerah
2
1. Pendahuluan
Fraud (kecurangan) adalah hal yang umum terjadi, salah satunya juga terjadi pada organisasi
pemerintahan. Seiring dengan perkembangan zaman, Marks & Horwath (2011) mengembangkan
fraud triangle (Cressey, 1973) dan fraud diamond (Wolfe & Hermanson, 2004) menjadi fraud
pentagon. Contoh kecurangan yang berada pada pemerintahan salah satunya adalah kasus korupsi
yang menjadi permasalahan besar bagi Indonesia dan selalu menjadi perhatian bagi masyarakat.
Kasus korupsi di Indonesia terjadi karena buruknya sistem perundang-undangan dan lemahnya
penegak hukum, adanya pembenaran dari beberapa pihak yang mendukung aksi tersebut, dan
penyelewengan kekuasaan serta penyalahgunaan kekuasaan (Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RI, 2011). Data dari Report to the Nation 2020 yang diterbitkan oleh Association of
Certified Fraud Examiners (ACFE) mencatat bahwa 16 persen kecurangan dilakukan pada organisasi
pemerintahan.
Kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pemerintahan dapat mengakibatkan Sustainable
Development Goals (SDGs) poin 16 dapat sulit tercapai. SDGs merupakan agenda pembangungan
global yang telah disepakati oleh 193 kepala negara pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) ke 70 yang dilaksanakan pada tahun 2015 dan tertulis pada sebuah dokumen berjudul
Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development (Johnston, 2016). SDGs
memiliki 17 tujuan dan 169 sasaran dan diproyeksikan berakhir pada tahun 2030. Dari 17 tujuan yang
telah disampaikan, fokus untuk lembaga-lembaga sektor publik atau prinsip kelembagaan ini terletak
pada poin ke 16 yaitu untuk membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif pada semua
level. Tujuan ini didukung dengan sikap pemerintah untuk mengurangi praktik suap dan korupsi
dalam bentuk apapun; mengembangkan keefektifan, akuntabilitas dan transparansi pada institusi;
memastikan akses publik terhadap informasi serta melindungi kebebasan fundamental sesuai dengan
perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional (Affairs & Department of Economic and
Social, 2019).
Penerapan SDGs di Indonesia harus disesuaikan dengan sistem pemerintahan desentralisasi
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sistem pemerintahan desentralisasi
memberikan kewenangan untuk setiap daerah otonom memiliki wewenang, kewajiban, dan hak untuk
mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan salah satunya Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah, 2014). Potensi penyalahgunaan APBD yang dilakukan oleh kepala daerah di Indonesia masih
3
cukup besar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2018) melaporkan dari 121 tersangka korupsi, 21
orang di antaranya merupakan kepala daerah. Pada tahun 2019 Indonesia Corruption Watch (ICW)
mencatat bahwa korupsi anggaran desa menjadi kasus terbanyak, berdasarkan data ICW 46 kasus
korupsi anggaran desa merugikan negara sebesar Rp. 32,3 miliar (Almasyah, 2020). Desentralisasi
menambah 61 jumlah kasus korupsi di organisasi pemerintah daerah di Indonesia (Valsecchi, 2013).
Upaya pencegahan penyalahgunaan keuangan daerah memiliki beberapa cara antara lain
pemerintah daerah harus menyesuaikan standar akuntansinya dengan pemerintah pusat, melakukan
sistem pengendalian internal dengan membangun sistem pengendalian keuangan, pemetaan risiko,
dan pengawasan internal (Kumolo, 2016). Upaya pencegahan lain yang diusulkan oleh Wakil Ketua
KPK (Syarif, 2016) bahwa setiap pemerintah daerah menerapkan sistem perizinan satu pintu,
memperbaiki Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta menyempurnakan e-Planning, e-
Budgeting, dan e-Procurement yang wajib di install setiap pemerintah daerah. Proses transparansi
yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dengan menggunakan e-Budgeting dan e-Procurement
dinilai meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah. Selain mempermudah koordinasi
yang dilakukan antara pemerintah daerah dan pusat proses online tersebut dapat menjadikan
pemerintah lebih transparan dan menekan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di
Indonesia.
Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah memerangi korupsi dengan adanya
website yang membantu pemerintah daerah menjadi lebih akuntabel dan transparan (Joseph et al.,
2019). Cara paling efektif untuk mengungkapkan informasi integritas adalah melalui website atau
media sosial. Keterbukaaan informasi tersebut yang menciptakan kejujuran pemerintah dan
mendukung tercapainya SDGs nomor 16 dan menciptakan budaya Good Public Governance (GPG)
serta memfasilitasi warga negara untuk ikut mengambil bagian dalam pengawasan kinerja pemerintah
(Simarmata, 2017). Keban (2000) menyatakan nilai-nilai GPG yang penting untuk pemerintah adalah
visi strategis, transparansi, responsivitas, keadilan, konsensus, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas,
partisipasi, aturan dan hukum, demokrasi, kerjasama organisasi, komitmen pada pasar dan
lingkungan, serta desentralisasi. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, GPG dapat meminimalisir
terjadinya korupsi.
Pengungkapan merupakan upaya yang harus di lakukan untuk mencapai GPG (Midin et al.,
2017). Hasil riset terdahulu mengenai indeks pengungkapan integritas melalui website Provinsi di
Indonesia yang mengukur 47 items memiliki rata-rata pemenuhan indeks adalah 60,89 persen (Joseph
4
et al., 2019). Indeks pengungkapan integritas menurut Mariam Midin, Joseph, and Mohamed (2017)
pada Australia dan Malaysia sebesar 79,63 persen. Hasil riset yang dilakukan oleh Joseph, Madi, dan
Janggu (2018) pada 14 negara bagian di Malaysia yang dilakukan dengan menggunakan kriteria
Integrity Framework Disclosure Index (IFDI) memiliki penilaian yang buruk dengan penilaian
tertinggi berada pada Malacca sebesar 18 persen.
Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori institusional (kelembagaan) yang
menjadi dasar organisasi pemerintahan menanamkan nilai dan norma sosial untuk meningkatkan
kepercayaan masyarakat dan harapan sosial (Degaan, 2007). Tanggung jawab sosial organisasi ini
terhadap masyarakat memicu adanya kontrak sosial. Laswad, Fisher, dan Oyelere (2005) mengatakan
bahwa masyarakat memiliki insentif untuk mengawasi pemerintah dan mendapatkan informasi
mengenai hasil kinerja dari pemerintah tersebut. Pemerintah daerah yang telah dipercaya memimpin
daerah tersebut memiliki kewajiban untuk menjalankan mandat yang telah diberikan.
Pemerintah daerah seharusnya dapat melaksanakan sistem pemerintahan yang akuntabel serta
transparan dan dapat mendukung SDGs poin 16, namun demikian belum semua pemerintah daerah
dapat mendukung tujuan tersebut dikarenakan masih banyaknya korupsi yang terjadi. Indeks
pengungkapan integritas pada website dilakukan karena kasus korupsi di pemerintahan daerah yang
mengalami kenaikan setelah terjadinya desentralisasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi
luas cakupan informasi integritas pada website pemerintahan daerah. Penelitian ini dilakukan untuk
menilai bahwa setiap organisasi pemerintahan harus memiliki pengungkapan integritas berbasis
website pada pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi indeks
pengungkapan integritas pada website pemerintahan daerah dan mengidentifikasi permasalahan yang
terjadi pada pengungkapan integritas melalui website. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
membantu otoritas regulator dan pembuat kebijakan meningkatkan efektifitas penegakan integritas
berbasis website. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan teori institusional untuk menjelaskan fenomena pada Pemerintahan Daerah.
2. Kajian Literatur
2.1. Teori Institusional
Sebuah lingkungan organisasi yang salah satunya juga merupakan pemerintahan berkaitan
erat dengan adanya teori institusional. Untuk menjelaskan dan menangani fenomena korupsi yang
terjadi di pemerintahan daerah maka diperlukan suatu sistem pengungkapan. Salah satu
5
pengungkapan yang efektif sebagai bentuk strategi penanganan kecurangan dan meningkatkan
komitmen suatu organisasi adalah pengungkapan integritas. Penelitian ini fokus pada pengungkapan
integritas yang dapat dijelaskan dengan teori institusional.
Meyer dan Rowan (1977) menjelaskan bahwa teori institusional adalah pemikiran bahwa
keberlangsungan sebuah organisasi, organisasi tersebut harus dapat meyakinkan kepada seluruh
masyarakat atau publik bahwa organisasi adalah entitas yang sah (legitimate) dan layak didukung.
Penyesuaian diri (coersive isomorphism) memberikan tekanan bahwa organisasi memiliki perwujudan
yang sama dengan organisasi lain pada lingkungan yang sama. (DiMaggio & Powell, 1983). Riset
yang dilakukan oleh Joseph et al (2018), Chizema & Pogrebna (2019) menjelaskan hubungan antara
teori institusional dengan pengungkapan integritas yang terjadi pada pemerintah.
Pengungkapan integritas melalui website merupakan salah satu bentuk penerapan teori
institusional pada pemerintahan daerah. Dengan adanya pengungkapan integritas melalui website,
masyarakat atau publik menganggap bahwa organisasi pemerintah daerah adalah organisasi yang
terbuka dan transparan kepada stakeholder-nya serta menjadikan organisasi tersebut adalah organisasi
yang sah (legitimate). Keterbukaan informasi tersebut juga menjadi salah satu kewajiban pemerintah
yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik (2008). Pengungkapan yang dilakukan dapat dijelaskan dengan teori institusional
yang memberikan dampak kepada organisasi-organisasi pemerintah daerah untuk mengadopsi
praktik-praktik pengungkapan dengan adanya tekanan kelembagaan.
2.2. Strategi Penanganan Korupsi di Organisasi Pemerintah Daerah
Korupsi merupakan salah satu kecurangan yang terjadi pada organisasi pemerintahan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan melawan hukum pidana dengan perbuatan-
perbuatan tercela. Dampak dari adanya korupsi adalah merugikan negara dan pelaku itu sendiri jika
perbuatannya diketahui. Korupsi menyebabkan Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi tidak
tercapai.
Untuk mengatasi berbagai macam praktik korupsi, pemerintah harus memiliki strategi
penanganan yang tepat. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia (2018)
mengidentifikasi bahwa mayoritas kecurangan dilakukan oleh orang dalam, sehingga pemerintah
perlu melakukan profiling pegawai. Indrawati (2019) selaku menteri keuangan menyampaikan bahwa
6
Three Lines of Defense adalah poin penting untuk membangun integritas pencegahan korupsi di
lingkungan Kemenkeu. Upaya yang disampaikan oleh Syarif (2016) selaku ketua KPK yaitu
menerapkan perizinan satu pintu, meningkatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta
menyempurnakan e-Government. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 di
antaranya menyatakan bahwa pemerintah harus melakukan penguatan sistem pengawasan dan
pengendalian dengan mengoptimalkan whistleblowing system untuk memberantas korupsi.
Implementasi strategi yang diterapkan pada website sebuah organisasi pemerintah daerah
yaitu sebuah website dapat mengungkapkan rencana integritas nasional sebagai tujuan jangka panjang
dan komitmen pemerintah daerah dalam penerapan integritas. Pencapaian rencana integritas nasional
didukung oleh rencana tindakan strategis dan pendekatan tindakan strategis untuk menjamin kinerja
dari aparatur, peningkatan pelayanan, dan peningkatan karakter serta kualitas pendidikan aparatur.
Strategi lain untuk menangani kasus korupsi pada website dengan menyediakan whistleblowing
system sehingga seluruh stakeholder pada pemerintah daerah dapat berperan untuk mengevaluasi
kinerja pemerintah dan melaporkan tindakan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang
berlaku.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
Publik menyatakan bahwa informasi merupakan kebutuhan untuk melakukan pengembangan pribadi
dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Narsa & Pratiwi
(2012) mengungkapkan bahwa semakin tinggi pengungkapan informasi dalam hal transparansi atau
kuantitas pengungkapan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Kristiansen et al.
(2009) menyatakan bahwa transparansi harus memenuhi kriteria ketepatan waktu, kemudahan akses,
kelengkapan, relevansi, kualitas, keandalan informasi, dan komparabilitas. Dengan adanya
keterbukaan informasi dapat mendukung pengungkapan integritas yang akan diteliti pada penelitian
ini.
2.3. Indeks Pengungkapan Integritas
Dalam suatu pengungkapan pada suatu organisasi perlu di tetapkan sebuah pedoman untuk
menilai tingkat kepatuhan secara objektif. The Integrity Framework Disclosure Index (IFDi)
menyebutkan ada 13 kategori dan 47 item pengungkapan. Pengukuran pengungkapan integritas harus
meliputi definisi integritas, tujuan organisasi, kebijakan integritas, komitmen, elemen dalam kode
7
etik, lingkup dan tanggung jawab, rencana integritas nasional, rencana tindakan strategis, pendekatan
integritas strategis, visi, misi, saluran pelaporan integritas, dan kegiatan (Joseph et al., 2019).
Definisi integritas berpengaruh terhadap adanya pengungkapan integritas, adanya definisi
integritas dapat menjelaskan bahwa organisasi pemerintah daerah tersebut berprinsip dan
berkomitmen dalam menciptakan budaya kerja yang baik sesuai norma-norma yang berlaku di
pemerintahan. Dengan adanya keterbukaan mengenai tujuan organisasi, seluruh masyarakat dan
pemangku kepentingan dapat menilai kondisi organisasi apakah sudah mengarah kepada hal-hal yang
mendukung tujuan tersebut. Kebijakan integritas dan komitmen integritas pada sebuah organisasi
harus ada dalam pengungkapan integritas agar seluruh aparat dalam organisasi pemerintah dapat
patuh terhadap kebijakan yang dibuat oleh top management yang mendukung serta menjamin
pencapaian integritas suatu organisasi. Untuk menjadi organisasi pemerintah yang berintegritas,
pemerintah harus mencantumkan kode etik yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kepada
seluruh stakeholder. Visi dan Misi organisasi juga merupakan salah satu dari indeks pengungkapan
integritas. Dengan adanya keterbukaan visi pada website pemerintah daerah dapat memberikan
informasi mengenai tujuan jangka panjang pemerintah dan apakah visi tersebut sesuai dengan yang
diharapkan oleh masyarakat. Keterbukaan misi memberikan wewenang kepada seluruh stakeholder
agar dapat menilai efektivitas dan keselarasan dari misi tersebut dalam mendukung visi yang ada.
Mungiu-Pippidi & Dadašov (2016) menggunakan Index of Public Integrity (IPI) untuk
mengukur tingkat peradilan, kebijakan administratif, tingkat keterbukaan, tingkat transparansi
anggaran, kontribusi warga, dan tingkat kebebasan media. Indeks pengungkapan integritas yang
digunakan pada penelitian Joseph et al. (2016) memiliki 7 kategori dan 40 item pengungkapan yang
meliputi akuntansi untuk mengurangi penyuapan, tanggung jawab dewan dan manajemen senior,
sumber daya manusia, tanggung jawab, verifikasi dan jaminan eksternal, kode etik, dan
whistleblowing. Kemudian pada riset Joseph et al. (2017) dikembangkan menjadi 13 kategori dan 47
item pengungkapan.
Good Public Governance merupakan mekanisme pemerintah untuk mengurangi praktik
korupsi pada organisasi pemerintah daerah (Hofheimer, 2006) yang salah satunya dengan prinsip
transparansi dan akuntabilitas (KNKG, 2010). Strategi dalam merealisasikan Good Public
Governance yang didukung dengan perkembangan teknologi dapat dicapai melalui sistem e-
Government yang menyediakan keterbukaan informasi kepada publik (Simarmata, 2017).
8
Keterbukaan informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah merupakan suatu bentuk
pengungkapan integritas dari pemerintah untuk dapat mengurangi praktik korupsi. Dengan adanya
pengungkapan integritas yang dilakukan pemerintah memberikan dampak positif pada kesejahteraan
masyarakat, sesuai dengan harapan publik yang dijelaskan melalui teori institusional.
3. Metoda Penelitian
3.1. Desain Penelitian
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan seratus tiga belas website
pemerintah daerah di Jawa yang ditelusuri melalui Google. Informasi pada website ditelusuri dari 1
Juni 2020 hingga 30 Juni 2020. Pengungkapan dalam website pemerintah daerah yang tersedia
digunakan sebagai sumber data. Indonesia mempraktikan pengungkapan informasi integritas secara
sukarela dalam website pemerintahan.
Analisis konten diterapkan di berbagai penelitian mengenai pengungkapan seperti Aoki
(2019), Rosendo et al. (2018), Krippendorff (1980), dan lain-lain. Analisis konten merupakan salah
satu metode yang akurat untuk mengukur informasi kualitatif melalui pengungkapan (Krippendorff,
1980) dan menilai keefektifan media website tersebut (Coman et al., 2018). Dengan menggunakan
analisis konten, pengukuran luas pengungkapan informasi kerangka kerja integritas menjadi relevan.
3.2. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran
Pengungkapan integritas merupakan usaha dari suatu organisasi untuk memberikan informasi
mengenai nilai, prinsip, standar, norma, perilaku etis dan taat hukum serta pelaporan permasalahan
yang tidak etis atau melanggar hukum dan masalah integritas (Syairozi, 2019). Dalam melakukan
indeksasi pengungkapan integritas, ada 13 kategori dan 47 poin kriteria dengan rincian sebagai
berikut
Tabel 1. Daftar Indeks Pengungkapan Integritas
No. Kategori Kriteria
1 Definisi integritas Pernyataan umum mengenai arti integritas
2 Objektivitas Pernyataan tujuan organisasi yang berkaitan dengan administrasi
yang efisien, berintegritas, dan transparan; Integritas dan pelayanan
prima; mempraktikan nilai-nilai positif; Masalah dan pemecahan
9
masalah; Komitmen dan kerja sama antar staf; Menanamkan
budaya etis dan integritas; Meningkatkan manajemen dan
administrasi
3 Kebijakan integritas Panduan tentang pemahaman dan penghargaan; Meningkatkan
kesadaran dan komitmen; Mendorong semangat tanggung jawab;
Berkontribusi terhadap upaya dan nilai-nilai etika; Arahan dan
surat edaran; Atribut positif; Rencana integritas nasional
4 Komitmen integritas Pernyataan jaminan yang mencakup nilai-nilai inti masyarakat;
Seperangkat nilai-nilai moral; Kode etik organisasi
5 Elemen dalam kode etik Komitmen, Kerja tim, Kompetensi, Profesionalisme, dan Integritas
6 Lingkup dan tanggung jawab Pembentukan prosedur, pedoman, dan edaran; Kepatuhan dengan
nilai-nilai dan etika; Komitmen untuk pelaksanaan pemberian
layanan dengan efisiensi; Melaporkan tindakan tidak etis kepada
otoritas terkait; Mencegah pelanggaran dan korupsi
7 Rencana integritas nasional Rencana aksi strategis; Rencana integritas strategis; Pendekatan
integritas strategis
8 Rencana tindakan strategis Meningkatkan efektivitas tata kelola; Meningkatkan efektivitas
sistem pemberian layanan; Melakukan program penyadaran untuk
memberantas korupsi, penggelapan, dan penyalahgunaan
kekuasaan; Memperkuat keadilan dan sistem manajemen disiplin;
Memperkuat manajemen sumber daya manusia; Memperkuat
sistem pemantauan
9 Pendekatan integritas strategis Pendidikan, Pelaksanaan, Internalisasi nilai-nilai, Pemantauan,
Konseling dan rehabilitasi, Piagam klien
10 Visi Pernyataan mendasar tentang nilai-nilai, aspirasi, dan tujuan
organisasi yang mencakup konsep atau implementasi integritas
11 Misi Pernyataan spesifik dari visi yang mencakup konsep atau
implementasi integritas
12 Saluran pelaporan integritas Mekanisme apapun yang dibentuk untuk mendorong staf untuk
meniup peluit atau melaporkan setiap penyimpangan dalam
organisasi
13 Jenis kegiatan Setiap kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan
kesadaran akan integritas (forum publik tentang budaya anti-
korupsi)
Sumber: Joseph et al. (2019)
10
Dalam penelitian ini proses pencatatan dilakukan dengan cara pemberian skor, 1 poin untuk
pengungkapan dan 0 poin untuk tidak ada pengungkapan.
3.3. Teknik Analisis
Integrity Framework Disclosure Index (IFDi) memiliki 13 kategori dan 47 poin kriteria. 13
kategori tersebut berdasarkan kerangka kerja integritas melalui pendekatan instrumen, proses, dan
struktur yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya korupsi pada organisasi pemerintahan. IBAC
(2015) mengatakan bahwa kerangka kerja integritas yang efektif harus memenuhi kriteria penting
pada prosedur, penilaian risiko, kebijakan, dan tata kelola yang baik untuk dapat melakukan langkah
pencegahan sedini mungkin. Kategori dan poin yang mengacu pada pengungkapan pada website
otoritas lokal, yaitu definisi integritas, tujuan, kebijakan integritas, komitmen integritas, elemen dalam
kode etik, lingkup dan tanggung jawab, rencana integritas nasional, rencana tindakan strategis,
pendekatan integritas strategis, visi, misi, saluran pelaporan integritas, dan jenis kegiatan. Teknik
analisis dimulai dari menentukan item-item pengungkapan yang dicari dan mempersiapkan kertas
kerja dalam microsoft excel. Kemudian melakukan penelusuran pada website pemerintah daerah dan
memberikan skor di kertas kerja excel. Skor yang ada pada masing-masing pemerintah daerah
dijumlahkan dan direkap serta dilakukan perankingan pada seratus tiga belas website tersebut. Tujuan
melakukan ranking adalah untuk mengeksplorasi indeks pengungkapan integritas pada website
pemerintahan daerah dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada indeks pengungkapan
integritas melalui website.
4. Sistematika Hasil
4.1. Analisis Deskriptif
Kriteria awal pada penelitian ini yaitu dengan menentukan 13 Kategori dan 47 poin kriteria
pengungkapan yang tercantum pada Tabel 1. Pengungkapan Indeks Integritas dilakukan dengan cara
mencari alamat website 113 Pemerintah Daerah di Jawa melalui search engine yaitu Google dan
dicatat pada kertas kerja Excel. Proses skoring yang dilakukan pada setiap website Pemerintah Daerah
diidentifikasi dengan berbagai cara, yaitu pengamatan melalui halaman website, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Rencana Strategi
(RENSTRA), dan Rencana Kerja (RENJA). Hasil dari proses skoring dicantumkan pada kertas kerja
11
excel, 1 poin untuk pengungkapan yang terjadi dan 0 poin untuk tidak ada pengungkapan yang terjadi.
Tahap selanjutnya adalah membuat rekapitulasi untuk semua kategori dan poin serta total skor pada
setiap pemerintah daerah. Setelah melakukan perekapan skor, kemudian dilakukan perangkingan
untuk menentukan nilai pengungkapan integritras tertinggi dan terendah. Dalam proses perankingan,
hasil terendah akan dilakukan analisa kelemahan. Proses penelusuran website dilakukan pada 1 Juni
2020 hingga 30 Juni 2020.
4.2. Perangkingan Skor Pengungkapan Indeks Integritas pada Pemerintah Daerah di Jawa
Gambar 1. Klasifikasi Indeks Pengungkapan pada Pemerintah Daerah
Sumber: Data Sekunder (2020)
Pengungkapan indeks integritas pada website pemerintah daerah disajikan pada gambar 1.
Terdapat 5 klasifikasi kriteria website yang digunakan pada penelitian ini. Berdasarkan penelitian
pada 113 (seratus tiga belas) website pemerintah daerah di Jawa terdapat 9 (sembilan) pemerintah
daerah tercatat memiliki predikat sangat buruk, 4 (empat) pemerintah daerah buruk, 14 (empat belas)
pemerintah daerah sedang, 60 (enam puluh) pemerintah daerah baik, dan 26 (dua puluh enam)
pemerintah daerah yang sangat baik.
Berdasarkan penelitian pada 113 (seratus tiga belas) website pemerintah daerah di Jawa yang
terdapat pada Tabel 2., Visi dan Misi merupakan item-item yang paling sering diungkapkan dalam
website. Pengungkapan Visi, Misi, Rencana Integritas Nasional, dan Tujuan ini menunjukan bahwa
setiap pemerintahan berkeinginan masyarakatnya mengetahui arah kebijakan serta hal-hal apa saja
yang akan dilakukan pemerintah daerah tersebut. Penerapan Rencana Tindakan Strategis, Elemen dan
12
Kode Etik, Kebijakan Integritas, pengadaan Saluran Pelaporan Integritas, Lingkup dan Tanggung
Jawab, Komitmen Integritas, serta Pendekatan Integritas Nasional sudah diterapkan pada beberapa
pemerintah daerah. Definisi Integritas merupakan hal yang kurang ditekankan pada beberapa website
pemerintah daerah. Pengadaan kegiatan anti-korupsi dan kegiatan peningkatan kesadaran akan
integritas di jawa masih tergolong sedikit, karena hanya 35 dari 113 website yang mengungkapkan
kegiatan-kegiatan yang ada.
Tabel 2. Pengungkapan per item
Kategori Jumlah
item
Skor
IFDi
Presentase
Definisi Integritas 1 56 49,56%
Tujuan 7 619 78,26%
Kebijakan Integritas 7 485 61,31%
Komitmen Integritas 3 200 59%
Elemen dan Kode Etik 5 368 65,13%
Lingkup dan Tanggung Jawab 5 341 60,35%
Rencana Integritas Nasional 3 266 78,47%
Rencana Tindakan Strategis 6 466 68,73%
Pendekatan Integritas Nasional 6 341 50,29%
Visi 1 101 89,38%
Misi 1 101 89,38%
Saluran Pelaporan Integritas 1 70 61,95%
Jenis Kegiatan 1 35 30,97%
Total 47 3449 64,83%
Sumber: Data Sekunder (2020)
4.3. Eksplorasi Indeks Pengungkapan Integritas pada Website Pemerintahan Daerah
Pemerintah daerah sebagai organisasi pemerintahan seharusnya dapat membantu tujuan
internasional untuk menjadi kelembagaan masyarakat yang kuat dan akuntabel serta transparan pada
semua level. Untuk mewujudkan hal tersebut, website dipilih sebagai media untuk menunjukan
komitmen pemerintah daerah. Pemerintah daerah di Jawa mengungkapkan 64,83% item pada 113
(seratus tiga belas) website-nya dan dapat digolongkan baik.
13
Dalam praktik pengungkapan integritas yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Jawa
kurang mengungkapkan hal-hal yang detail seperti Definisi Integritas (49,56%). Dengan adanya
definisi integritas, pemerintah daerah dapat mengedukasi dan memberikan informasi kepada
masyarakat tentang apa yang dapat dinilai dari pengungkapan melalui website tersebut. Jenis kegiatan
seperti pelatihan atau pendidikan anti korupsi dan peningkatan kesadaran integritas dinilai minimal
dikarenakan hanya 35 dari 113 Daerah yang membuat kegiatan tersebut.
Pemerintah daerah di Jawa telah melakukan pengungkapan komprehensif dalam kerangka
integritas. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah memberikan informasi serta wawasan kepada
pihak eksternal sehingga masyarakat dapat menilai kinerja dan tanggung jawab yang diberikan oleh
pemerintah tersebut. Hal ini juga menjawab mengenai konsep legitimasi yang berhubungan dengan
teori institusional bahwa dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih yakin dan
menganggap entitas tersebut sah serta layak didukung. Pengungkapan integritas yang dilakukan oleh
pemerintah daerah yang sudah baik juga dapat meningkatkan kinerja dari pemerintah lain yang belum
maksimal dan dapat melakukan penyesuaian diri.
4.4 Identifikasi Permasalahan Yang Terjadi pada Indeks Pengungkapan Integritas Melalui Website
Permasalahan yang ada pada pengungkapan integritas melalui website dikarenakan tidak
semua pemerintah daerah selalu melakukan update konten pada websitenya. Adanya website yang
tidak dapat ditelusuri juga membuat rata-rata indeks pengungkapan pemerintah daerah di Jawa
menjadi turun. Adanya pemerintah daerah yang tidak melakukan pengungkapan integritas dapat
mempengaruhi kepercayaan masyarakat mengenai kinerja pada organisasi tersebut. Pada salah satu
website, informasi hanya dapat diakses oleh staf pemerintahan sehingga tidak ada keterbukaan
informasi kepada publik selaku stakeholder eksternal.
Jumlah pengungkapan terendah ada pada sedikitnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan
pemerintah dalam melakukan sosialisasi anti korupsi dan peningkatan kesadaran akan integritas pada
masyarakat. Dari 113 pemerintah daerah yang ada di jawa, hanya 35 pemerintah daerah yang
mengadakan sosialisasi atau pendidikan anti-korupsi dan peningkatan kesadaran akan integritas.
Kelemahan lain terdapat pada definisi integritas yang hanya mendapat skor 49.56%. Definisi
integritas tidak tercantum pada 57 pemerintah daerah lainnya. Dengan adanya definisi integritas,
eksternal stakeholder dapat mengetahui apa itu integritas dan dapat menilai sejauh mana
pengungkapan integritas pada website tersebut dapat direalisasikan. Pada beberapa website, definsisi
14
integritas tidak terlalu jelas dipaparkan tetapi terkandung pada makna-makna yang dicantumkan di
website.
5. Simpulan Dan Saran
Tujuan dari penelitian ini adalah menilai pengungkapan indeks integritas pada website
pemerintah daerah khususnya di Jawa. Pengungkapan indeks integritas sesuai dengan teori
institusional yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa organisasi Pemerintahan Daerah tersebut sah.
Teori institusional tidak hanya berdampak pada organisasi yang mengungkapkan indeks integritas
tetapi juga organisasi lain disekitarnya. Dengan adanya pengungkapan yang dilakukan, organisasi lain
dapat menjadikan organisasi tersebut sebagai panutan atau patokan sehingga dapat sama-sama
memenuhi keinginan masyarakat. Hal ini juga mendukung keterbukaan informasi yang menjadi salah
satu kewajiban pemerintah yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008). Dengan adanya upaya-upaya mengenai
keterbukaan informasi membuat praktik korupsi yang terjadi dapat ditekan dan membantu
terwujudnya SDGs 16.
Klasifikasi indeks pengungkapan integritas dibagi menjadi lima, yaitu Sangat buruk, buruk,
sedang, baik, dan sangat baik. Pada lima klasifikasi tersebut 60 pemerintah daerah tergolong baik
dalam melakukan pengungkapan integritas, 26 pemerintah daerah sangat baik, 14 pemerintah daerah
sedang, 9 pemerintah daerah sangat buruk, dan 4 pemerintah daerah buruk. Kelemahan yang jarang
diungkapkan pada website pemerintah daerah yaitu Jenis Kegiatan serta Definisi Integritas.
Keterbatasan dari penelitian ini dikarenakan setiap pemerintah daerah diamati pada waktu
yang berbeda sehingga subjektifitas tinggi serta adanya website pemerintah daerah yang tidak dapat
diakses atau tidak ditemukan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan metode tambahan
yaitu konfirmasi kepada pemerintah daerah terkait. Implikasi penelitian ini dapat digunakan oleh
pihak akademisi untuk mengetahui indeks pengungkapan integritas pada pemerintah daerah di Jawa
yang dijelaskan dengan teori institusional dan bagi instansi terkhusus pemerintah daerah dalam
melakukan peningkatan integritas pada website.
15
Daftar Pustaka
ACFE Indonesia. (2018). ACFE Magazine 2018. In Www.Acfe-Indonesia.or.Id (pp. 1–16).
https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2018/default.aspx
Affairs, & Departement of Economic and Social. (2019). Sustainable Development Goal 16: Focus on
Public Institutions World Public Sector Report 2019.
Almasyah, W. (2020). Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019.
Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-
korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019
Aoki, N. (2019). Uncovering the aspirations to be a leading local government: a content analysis
approach. Local Government Studies, 00(00), 1–19.
https://doi.org/10.1080/03003930.2019.1627333
Chizema, A., & Pogrebna, G. (2019). The impact of government integrity and culture on corporate
leadership practices: Evidence from the field and the laboratory. Leadership Quarterly, 30(5),
101303. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2019.07.001
Coman, C., Rezeanu, C.-I., Mihalte, S.-I., & Kiss, R. (2018). Highlighting The Image of the Local
Government Institutions in Mass Media Based on the Result of the Content Analysis. Juridical
Current, 21(18p), 36–56.
Cressey, D. R. (1973). Other People’s Money: A Study in th e Special Psychology of Embezzlement.
Degaan, C. (2007). Organisational Legitimacy as a Motive for Sustainability Reporting. In
Sustainability Accounting and Accountability (pp. 127–149).
DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and
collective rationality in organizational fields. American Journal of Sociology, Rev 48, 147–160.
https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2095101
Dorris, B., Examiners, F., & Dorris, B. (2020). Report to the nations: Global study on occupational
fraud and abuse. In Association of Certified Fraud Examiners. https://www.acfe.com/report-to-
the-nations/2020/
16
Hofheimer, K., L. (2005). The Good Governance Agenda of International Development Institutions.
1–408. https://doi.org/10.25777/67he-3892
Independent Broad Base Anti-Corruption Commission. (2015). A review of integrity Frameworks in
six Victorian Councils. https://www.ibac.vic.gov.au/%0Adocs/default-source/reviews/a-review-
of-integrity-frameworks-in-sixvictorian-%0Acouncils.pdf?sfvrsn¼3/
Indrawati, S. M. (2019). Cegah Korupsi, Kemenkeu Terapkan Tiga Lapis Pertahanan.
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/cegah-korupsi-kemenkeu-terapkan-tiga-lapis-
pertahanan/
Johnston, R. B. (2016). Arsenic and the 2030 Agenda for sustainable development. Arsenic Research
and Global Sustainability - Proceedings of the 6th International Congress on Arsenic in the
Environment, AS 2016, 12–14. https://doi.org/10.1201/b20466-7
Joseph, C., Gunawan, J., Sawani, Y., Rahmat, M., Noyem, J. A., & Darus, F. (2016). A comparative
study of anti-corruption practices disclosure among Malaysian and Indonesian corporate social
responsibility (CSR) best practice companies. J. Clean. Prod., 102, 2896–2906.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.10.091
Joseph, C., Janggu, T., Rahmat, M., Madi, N., & Mohamed, N. (2017). Development of the integrity
framework disclosure index (IFDI) for Malaysian local authorities. Adv. Sci. Lett., 8, 7502–
7504. https://doi.org/https://doi.org/10.1166/asl.2017.9508
Joseph, Corina, Gunawan, J., Madi, N., Janggu, T., Rahmat, M., & Mohamed, N. (2019). Realising
sustainable development goals via online integrity framework disclosure: Evidence from
Malaysian and Indonesian local authorities. Journal of Cleaner Production, 215, 112–122.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.057
Joseph, Corina, Madi, N., & Janggu, T. (2018). Online Integrity Disclosure: Benchmark for Good
Governance? 13(1), 207–230.
Keban, Y. T. (2000). Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus
Penilaian Kinerja Pemerintahan. Universitas Gajah Mada, 20, 1–12.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2011). Anti-Korupsi Anti-Korupsi Pendidikan.
17
KNKG. (2010). Good Public Governance Indonesia. Good Public Governance Pedoman Umum
Indonesia, 1–50. https://doi.org/10.1021/ic035198d
KPK. (2018). Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2018.
Krippendorff, K. (1980). Content Analysis: An Introduction to its methodology. Sage, Beverly Hillsa,
CA.
Kristiansen, S., Dwiyanto, A., Pramusinto, A., & Putranto, E. A. (2009). Public Sector Reforms and
Financial Transparency: Experiences from Indonesian Districts. Contemporary Southeast Asia,
31(1), 64–87. https://doi.org/10.1355/cs31-1c
Kumolo, T. (2016). Upaya Kemendagri Cegah Kebocoran Keuangan Daerah.
https://nasional.kompas.com/read/2017/01/02/19055161/ini.9.upaya.kemendagri.cegah.kebocora
n.keuangan.daerah
Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary Internet financial reporting
by local government authorities. Journal of Accounting and Public Policy, 24(2), 101–121.
https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.006
Marks, J., & Horwath, C. (2011). Why the Fraud Triangle is No Longer Enough. Www.Crowe.Com.
Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and
ceremony. American Journal of Sociology, 80, 340–363.
Midin, M., Joseph, C., & Mohamed, N. (2017). Promoting societal governance: Stakeholders’
engagement disclosure on Malaysian local authorities’ websites. Journal of Cleaner Production,
142, 1672–1683. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.11.122
Mungiu-Pippidi, A., & Dadašov, R. (2016). Measuring Control of Corruption by a New Index of
Public Integrity. European Journal on Criminal Policy and Research, 22(3), 415–438.
https://doi.org/10.1007/s10610-016-9324-z
Narsa, I. M., & Pratiwi, F. F. (2012). Internet Financial Reporting , Pengungkapan Informasi Website ,
Luas Lingkup Pelaporan Internet ,. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 80, 259–273.
Presiden Republik Indonesia. (2016). Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan
18
dan Pemberantasan Korupsi (p. 14).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, (1999).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
(2008).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 3 (2014).
https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.03.005
Rosendo, S., Celliers, L., & Mechisso, M. (2018). Doing more with the same: A reality-check on the
ability of local government to implement Integrated Coastal Management for climate change
adaptation. Marine Policy, 87(October 2017), 29–39.
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.10.001
Setyaningrum, D., Wardhani, R., & Syakhroza, A. (2017). Good public governance, corruption and
public service quality: Indonesia evidence. International Journal of Applied Business and
Economic Research, 15(19), 327–338.
Simarmata, M. H. (2017). Peranan e-Government dan Media Sosial untuk Mewujudkan Budaya
Transparansi dan Pemberantasan Korupsi. Integrasi, 3(2), 203–229.
https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2
Syairozi, M. I. (2019). Pengungkapan CSR pada Perusahaan Manufaktur dan Perbankan. Tidar
Media. https://books.google.co.id/books?id=2-
WnDwAAQBAJ&pg=PA23&lpg=PA23&dq=pengungkapan+integritas+adalah&source=bl&ots
=RgzT5h_CGC&sig=ACfU3U2V0HzEHcy31i7PYlRSlZrdkRVE2w&hl=en&sa=X&ved=2ahU
KEwiPqd-csdfpAhVQWX0KHWiGBQsQ6AEwCHoECAoQAQ#v=onepage&q=pengungkapan
int
Syarif, L. M. (2016). Mencegah Korupsi Daerah. Kompas.Com.
https://nasional.kompas.com/read/2017/09/17/17480601/empat-hal-yang-diupayakan-kpk-untuk-
mencegah-korupsi?page=1
Valsecchi, M. (2013). Local Elections and Corruption During Democratization: Evidence from
Indonesia. Unpublished Manuscript, September 2012.
19
Wolfe, D., & Hermanson, D. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud.
The CPA Journal, 74, 38–42.
20
Lampiran
Lampiran 1. Daftar Website Pemerintah Daerah di Jawa
No Nama Kota Website
1 Kota Bandung – Bandung https://bandung.go.id/
2 Kota Cimahi – Cimahi https://www.cimahikota.go.id/
3 Kabupaten Bandung – Soreang http://www.bandungkab.go.id/
4 Kabupaten Bandung Barat - Ngamprah https://bandungbaratkab.go.id/
5 Kabupaten Bekasi – Bekasi http://www.bekasikab.go.id/
6 Kabupaten Karawang - Karawang https://www.karawangkab.go.id/
7 Kabupaten Purwakarta - Purwakarta https://purwakartakab.go.id/
8 Kabupaten Bogor – Cibinong https://bogorkab.go.id/
9 Kabupaten Sukabumi - Sukabumi https://sukabumikab.go.id/beranda/
10 Kabupaten Cianjur – Cianjur https://cianjurkab.go.id/
11 Kabupaten Sumedang - Sumedang https://www.sumedangkab.go.id/
12 Kabupaten Garut – Garut https://www.garutkab.go.id/
13 Kabupaten Tasikmalaya - Tasikmalaya https://www.tasikmalayakab.go.id/index.php/en/
14 Kabupaten Ciamis – Ciamis https://ciamiskab.go.id/
15 Kabupaten Cirebon – Cirebon https://www.cirebonkab.go.id/
16 Kabupaten Kuningan - Kuningan https://www.kuningankab.go.id/
17 Kabupaten Indramayu - Indramayu https://www.indramayukab.go.id/
18 Kota Sukabumi – Sukabumi https://sukabumikota.go.id/
19 Kota Cirebon – Cirebon https://www.cirebonkota.go.id/
20 Kabupaten Majalengka - Majalengka https://majalengkakab.go.id/
21 Kabupaten Subang – Subang https://www.subang.go.id/
22 Kota Depok – Depok https://depok.go.id/
23 Kota Banjar – Banjar https://banjarkota.go.id/
24 Kota Bekasi - Bekasi. https://www.bekasikota.go.id/
25 Kota Semarang – Semarang https://www.semarangkota.go.id/
26 Kabupaten Klaten – Klaten https://klatenkab.go.id/
27 Kabupaten Tegal – Slawi http://www.tegalkab.go.id/
28 Kabupaten Sukoharjo - Sukoharjo https://www.sukoharjokab.go.id/
29 Kabupaten Kudus – Kudus http://kuduskab.go.id/
30 Kabupaten Banyumas - Purwokerto https://www.banyumaskab.go.id/
31 Kabupaten Boyolali – Boyolali https://www.boyolali.go.id/
21
32 Kabupaten Pemalang - Pemalang https://www.pemalangkab.go.id/
33 Kabupaten Purbalingga - Purbalingga https://www.purbalinggakab.go.id/
34 Kabupaten Magelang - Mungkid https://magelangkab.go.id/
35 Kabupaten Kendal – Kendal https://www.kendalkab.go.id/
36 Kabupaten Karanganyar- Karanganyar http://www.karanganyarkab.go.id/
37 Kabupaten Sragen – Sragen http://www.sragenkab.go.id/
38 Kabupaten Kebumen - Kebumen https://www.kebumenkab.go.id/
39 Kabupaten Pekalongan – Kajen https://pekalongankab.go.id/v2/
40 Kabupaten Batang – Batang https://www.batangkab.go.id/
41 Kabupaten Semarang – Ungaran https://semarangkab.go.id/landing/
42 Kabupaten Jepara – Jepara https://jepara.go.id/
43 Kabupaten Temanggung - Temanggung https://temanggungkab.go.id/
44 Kabupaten Purworejo - Purworejo https://www.purworejokab.go.id/
45 Kabupaten Wonosobo - Wonosobo http://dashboard-smartcity.wonosobokab.go.id/
46 Kabupaten Demak – Demak https://bkpp.demakkab.go.id/
47 Kabupaten Banjarnegara - Banjarnegara https://banjarnegarakab.go.id/web/
48 Kabupaten Cilacap – Cilacap https://cilacapkab.go.id/v3/
49 Kabupaten Pati – Pati https://www.patikab.go.id/v2/
50 Kabupaten Grobogan - Purwodadi https://www.grobogan.go.id/
51 Kabupaten Wonogiri - Wonogiri https://wonogirikab.go.id/
52 Kabupaten Brebes – Brebes http://www.brebeskab.go.id/
53 Kabupaten Rembang - Rembang https://rembangkab.go.id/
54 Kabupaten Blora – Blora https://www.blorakab.go.id/
55 Kabupaten Surakarta - Surakarta https://surakarta.go.id/
56 Kota Pekalongan – Pekalongan https://pekalongankota.go.id/
57 Kota Magelang – Magelang http://www.magelangkota.go.id/
58 Kota Salatiga – Salatiga https://salatiga.go.id/
59 Kota Tegal - Tegal. https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?lang=id
60 Kota dan Kabupaten Surabaya - Surabaya https://surabaya.go.id/
61 Kabupaten Gresik – Gresik https://www.gresikkab.go.id/
62 Kabupaten Sidoarjo – Sidoarjo http://portal.sidoarjokab.go.id/
63 Kabupaten Mojokerto - Mojokerto https://mojokertokab.go.id/
64 Kabupaten Jombang – Jombang https://www.jombangkab.go.id/
65 Kabupaten Bojonegoro - Bojonegoro http://www.bojonegorokab.go.id/
22
66 Kabupaten Tuban – Tuban https://tubankab.go.id/
67 Kabupaten Lamongan - Lamongan https://lamongankab.go.id/
68 Kabupaten Ngawi – Ngawi https://ngawikab.go.id/
69 Kabupaten Magetan – Magetan https://www.magetan.go.id/
70 Kabupaten Ponorogo - Ponorogo https://ponorogo.go.id/
71 Kabupaten Pacitan – Pacitan https://pacitankab.go.id/
72 Kabupaten Madiun – Madiun https://madiunkab.go.id/
73 Kabupaten Kediri – Kediri https://kedirikab.go.id/
74 Kabupaten Nganjuk – Nganjuk https://www.nganjukkab.go.id/
75 Kabupaten Blitar – Blitar https://www.blitarkab.go.id/
76 Kabupaten Tulungagung - Tulungagung https://tulungagung.go.id/
77 Kabupaten Trenggalek - Trenggalek https://www.trenggalekkab.go.id/
78 Kabupaten Malang – Malang http://www.malangkab.go.id/mlg/
79 Kabupaten Pasuruan – Pasuruan https://www.pasuruankab.go.id/
80 Kabupaten Probolinggo - Probolinggo https://probolinggokab.go.id/v4/
81 Kabupaten Lumajang https://lumajangkab.go.id/
82 Kabupaten Bondowoso - Bondowoso https://bkd.bondowosokab.go.id/
83 Kabupaten Situbondo - Situbondo https://situbondokab.go.id/
84 Kabupaten Jember – Jember http://www.jemberkab.go.id/
85 Kabupaten Pamekasan - Pamekasan http://www.pamekasankab.go.id/
86 Kabupaten Banyuwangi - Banyuwangi https://www.banyuwangikab.go.id/
87 Kabupaten Bangkalan - Bangkalan http://www.bangkalankab.go.id/v5/
88 Kabupaten Sampang – Sampang https://sampangkab.go.id/
89 Kabupaten Sumenep – Sumenep https://www.sumenepkab.go.id/
90 Kota Mojokerto – Mojokerto https://www.mojokertokota.go.id/
91 Kota Madiun – Madiun https://madiunkota.go.id/
92 Kota Blitar – Blitar http://blitarkota.go.id/
93 Kota Kediri – Kediri https://www.kedirikota.go.id/
94 Kota Malang – Malang https://malangkota.go.id/
95 Kota Pasuruan – Pasuruan https://pasuruankota.go.id/
96 Kota Probolinggo – Probolinggo https://portal.probolinggokota.go.id/
97 Kota Batu - Batu. https://www.batukota.go.id/
98 Jakarta Pusat – Menteng https://pusat.jakarta.go.id/
99 Jakarta Barat – Tomang https://barat.jakarta.go.id/v15/
23
100 Jakarta Selatan – Kebayoran https://selatan.jakarta.go.id/
101 Jakarta Utara – Koja http://utara.jakarta.go.id/srv-5/
102 Kepulauan Seribu - Ancol. https://pulauseribu.jakarta.go.id/
103 Kota Yogyakarta – Yogyakarta https://www.jogjakota.go.id/
104 Kabupaten Bantul – Bantul https://bantulkab.go.id/
105 Kabupaten Gunung Kidul - Wonosari https://gunungkidulkab.go.id/
106 Kabupaten Kulonprogo – Wates https://kulonprogokab.go.id/v3/
107 Kabupaten Sleman - Sleman. http://www.slemankab.go.id/
108 Kota Tangerang – Tangerang https://www.tangerangkota.go.id/
109 Kabupaten Tangerang - Tigaraksa https://tangerangkab.go.id/
110 Kabupaten Pandeglang - Pandeglang http://www.pandeglangkab.go.id/
111 Kabupaten Serang – Serang http://www.serangkab.go.id/
112 Kabupaten Lebak - Rangkas Bitung https://lebakkab.go.id/
113 Kabupaten Cilegon - Cilegon. http://www.cilegon.go.id/
Lampiran 2. Skor Indeks Pengungkapan pada Website Pemerintah Daerah di Jawa
No Nama Kota Skor Indeks Presentase Skor Indeks
1 Kota Bandung – Bandung 41 87%
2 Kota Cimahi – Cimahi 33 70%
3 Kabupaten Bandung - Soreang 33 70%
4 Kabupaten Bandung Barat - Ngamprah 33 70%
5 Kabupaten Bekasi – Bekasi 7 15%
6 Kabupaten Karawang - Karawang 28 60%
7 Kabupaten Purwakarta - Purwakarta 22 47%
8 Kabupaten Bogor – Cibinong 28 60%
9 Kabupaten Sukabumi - Sukabumi 20 43%
10 Kabupaten Cianjur – Cianjur 31 66%
11 Kabupaten Sumedang - Sumedang 25 53%
12 Kabupaten Garut – Garut 33 70%
13 Kabupaten Tasikmalaya - Tasikmalaya 30 64%
14 Kabupaten Ciamis – Ciamis 19 40%
15 Kabupaten Cirebon – Cirebon 37 79%
16 Kabupaten Kuningan - Kuningan 30 64%
24
17 Kabupaten Indramayu - Indramayu 0 0%
18 Kota Sukabumi – Sukabumi 33 70%
19 Kota Cirebon – Cirebon 41 87%
20 Kabupaten Majalengka - Majalengka 35 74%
21 Kabupaten Subang – Subang 24 51%
22 Kota Depok – Depok 33 70%
23 Kota Banjar – Banjar 10 21%
24 Kota Bekasi - Bekasi. 22 47%
25 Kota Semarang – Semarang 41 87%
26 Kabupaten Klaten – Klaten 38 81%
27 Kabupaten Tegal – Slawi 34 72%
28 Kabupaten Sukoharjo - Sukoharjo 33 70%
29 Kabupaten Kudus – Kudus 20 43%
30 Kabupaten Banyumas - Purwokerto 39 83%
31 Kabupaten Boyolali - Boyolali 29 62%
32 Kabupaten Pemalang - Pemalang 30 64%
33 Kabupaten Purbalingga - Purbalingga 31 66%
34 Kabupaten Magelang - Mungkid 29 62%
35 Kabupaten Kendal – Kendal 44 94%
36 Kabupaten Karanganyar- Karanganyar 41 87%
37 Kabupaten Sragen – Sragen 33 70%
38 Kabupaten Kebumen - Kebumen 39 83%
39 Kabupaten Pekalongan - Kajen 0 0%
40 Kabupaten Batang – Batang 32 68%
41 Kabupaten Semarang - Ungaran 41 87%
42 Kabupaten Jepara – Jepara 39 83%
43 Kabupaten Temanggung - Temanggung 40 85%
44 Kabupaten Purworejo - Purworejo 30 64%
45 Kabupaten Wonosobo - Wonosobo 37 79%
46 Kabupaten Demak – Demak 34 72%
47 Kabupaten Banjarnegara - Banjarnegara 41 87%
48 Kabupaten Cilacap – Cilacap 33 70%
49 Kabupaten Pati – Pati 39 83%
50 Kabupaten Grobogan - Purwodadi 33 70%
25
51 Kabupaten Wonogiri - Wonogiri 30 64%
52 Kabupaten Brebes – Brebes 28 60%
53 Kabupaten Rembang - Rembang 40 85%
54 Kabupaten Blora – Blora 40 85%
55 Kabupaten Surakarta - Surakarta 35 74%
56 Kota Pekalongan - Pekalongan 40 85%
57 Kota Magelang – Magelang 40 85%
58 Kota Salatiga – Salatiga 37 79%
59 Kota Tegal - Tegal. 34 72%
60 Kota dan Kabupaten Surabaya - Surabaya 0 0%
61 Kabupaten Gresik – Gresik 38 81%
62 Kabupaten Sidoarjo – Sidoarjo 41 87%
63 Kabupaten Mojokerto - Mojokerto 37 79%
64 Kabupaten Jombang - Jombang 39 83%
65 Kabupaten Bojonegoro - Bojonegoro 32 68%
66 Kabupaten Tuban – Tuban 30 64%
67 Kabupaten Lamongan - Lamongan 41 87%
68 Kabupaten Ngawi – Ngawi 30 64%
69 Kabupaten Magetan - Magetan 0 0%
70 Kabupaten Ponorogo - Ponorogo 31 66%
71 Kabupaten Pacitan – Pacitan 38 81%
72 Kabupaten Madiun – Madiun 29 62%
73 Kabupaten Kediri – Kediri 30 64%
74 Kabupaten Nganjuk - Nganjuk 28 60%
75 Kabupaten Blitar – Blitar 25 53%
76 Kabupaten Tulungagung - Tulungagung 29 62%
77 Kabupaten Trenggalek - Trenggalek 38 81%
78 Kabupaten Malang – Malang 34 72%
79 Kabupaten Pasuruan - Pasuruan 29 62%
80 Kabupaten Probolinggo - Probolinggo 41 87%
81 Kabupaten Lumajang 23 49%
82 Kabupaten Bondowoso - Bondowoso 7 15%
83 Kabupaten Situbondo - Situbondo 38 81%
84 Kabupaten Jember – Jember 15 32%
26
85 Kabupaten Pamekasan - Pamekasan 19 40%
86 Kabupaten Banyuwangi - Banyuwangi 37 79%
87 Kabupaten Bangkalan - Bangkalan 37 79%
88 Kabupaten Sampang - Sampang 25 53%
89 Kabupaten Sumenep - Sumenep 0 0%
90 Kota Mojokerto – Mojokerto 36 77%
91 Kota Madiun – Madiun 30 64%
92 Kota Blitar – Blitar 34 72%
93 Kota Kediri – Kediri 30 64%
94 Kota Malang – Malang 33 70%
95 Kota Pasuruan – Pasuruan 0 0%
96 Kota Probolinggo - Probolinggo 38 81%
97 Kota Batu - Batu. 0 0%
98 Jakarta Pusat – Menteng 34 72%
99 Jakarta Barat – Tomang 34 72%
100 Jakarta Selatan – Kebayoran 31 66%
101 Jakarta Utara – Koja 32 68%
102 Kepulauan Seribu - Ancol. 25 53%
103 Kota Yogyakarta - Yogyakarta 30 64%
104 Kabupaten Bantul – Bantul 41 87%
105 Kabupaten Gunung Kidul - Wonosari 42 89%
106 Kabupaten Kulonprogo - Wates 31 66%
107 Kabupaten Sleman - Sleman. 31 66%
108 Kota Tangerang – Tangerang 39 83%
109 Kabupaten Tangerang - Tigaraksa 32 68%
110 Kabupaten Pandeglang - Pandeglang 30 64%
111 Kabupaten Serang – Serang 43 91%
112 Kabupaten Lebak - Rangkas Bitung 39 83%
113 Kabupaten Cilegon - Cilegon. 41 87%
Total 3449 -
Rata-rata 31 65%