ICASEPS WORKING PAPER No. 102

PROSPEK SISTEM RESI GUDANG (SRG)SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAANSEKTOR PERTANIAN

Ashari

Januari 2010

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian(Indonesian Center for Agricultural Socio Economic and Policy Studies)Badan Penelitian dan Pengembangan PertanianKementerian Pertanian

1

PROSPEK SISTEM RESI GUDANG (SRG) SEBAGAI ALTERNATIFPEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN

Ashari

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan PertanianJl. A. Yani 70 Bogor 16161

ABSTRAK

Insiden penurunan harga komoditas pertanian saat panen raya merupakan fenomena laten yangberpotensi merugikan petani. Dengan kondisi sosial ekonomi yang masih relatif rendah, petanitidak mampu melakukan tunda jual karena mereka memerlukan uang tunai untuk modal tanamatau kebutuhan rumah tangganya. Pemerintah telah berusaha menekan dampak negatif dariturunnya harga ini dengan sejumlah kebijakan tetapi masih dalam skala yang sangat terbatas.Salah satu alternatif solusi untuk membantu petani adalah dengan memanfaatkan skim SistemResi Gudang (SRG). Namun sebagai skim yang relatif baru, keberadaan SRG masih perlu diujimanfaat dan efektifitas dalam membantu pelaku sektor pertanian. Tulisan ini berusahamemaparkan konsep SRG, potensi untuk pembiayaan, kendala dan upaya perbaikan yang perludilakukan agar SRG optimali dalam mendukung pembiayaan pertanian. Hasil studi menunjukkanbahwa banyak potensi manfaat yang bisa diambil dari SRG terutama terkait dengan dukunganpembiayaan, minimalisasi fluktuasi harga, peningkatan profesionalisme petani, mobilisasi kreditsektor pertanian, mendorong perbaikan mutu produk dan sebagainya. Namun demikian,implementasi SRG masih dihadapkan pada sejumlah kendala diantaranya besarnya biayatransaksi, kuantitas dan kualitas produk pertanian, minimnya dukungan lembaga perbankan,serta masih lemahnya kelembagaan petani. Dukungan kebijakan pemerintah yang kondusifmenjadi faktor penting untuk mengoptimalkan peran SRG di masa mendatang.

Kata kunci: Sistem resi gudang, komoditas pertanian, pembiayaan pertanian, kebijakanpemerintah

PENDAHULUAN

Fenomena turunnya harga pada komoditas pertanian, terutama pada saat

panen raya, sudah menjadi permasalahan laten yang seringkali merugikan petani. Terus

berulangnya permasalahan tersebut, baik dalam durasi musiman, tahunan, maupun

siklus sekian tahun sekali, seolah-olah membuat petani tidak berdaya menghadapinya.

Secara umum hampir semua komoditas, baik tanaman pangan (gabah/beras, jagung,

kedelai), hortikultura (sayuran, buah-buahan) maupun perkebunan (tebu/gula, kelapa

sawit/CPO, kopi, cokelat, cengkeh) dan komoditas lainnya mengalami nasib yang

sama. Bahkan untuk beberapa komoditas ekspor perkebunan, insiden turunnya harga

bukan hanya terjadi ketika panen raya, tetapi juga rentan terhadap dinamika kondisi

perkonomian global seperti saat krisis finansial.

Untuk menghindari kerugian akibat turunnya harga saat panen raya, secara teori

petani dapat melakukan tunda jual. Namun hal tersebut tidak mudah dilakukan karena

2

petani memerlukan uang tunai secara segera, baik untuk modal tanam berikutnya atau

untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Pemerintah telah berupaya untuk

mengurangi dampak negatif akibat tertekannya harga saat panen raya, tetapi masih

terbatas pada komoditas tertentu misalnya gabah/beras, yaitu dengan kebijakan Harga

Pembelian Pemerintah (HPP). Untuk mengefektifkan kebijakan tersebut, pemerintah

juga melaksanakan program berupa Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi

Perdesaan (DPM LUEP), disamping pembelian gabah/beras oleh Bulog dalam rangka

stok pangan nasional. Walaupun demikian, kemampuan dan jangkauan program

pemerintah masih sangat terbatas sehingga insiden anjloknya harga gabah/beras masih

saja terjadi. Apalagi untuk komoditas selain gabah yang belum ada ketentuan HPP,

peluang terjadinya anjlok harga pasti jauh lebih besar sehingga berpotensi merugikan

petani.

Terjadinya permasalahan turunnya harga, jika dirunut akar permasalahannya

terjadi akibat pola produksi dan konsumsi komoditas pertanian yang tidak matching

antara jumlah pasokan dan kebutuhan pada suatu waktu tertentu. Pada saat panen

raya, supply melimpah yang mengakibatkan turunnya harga dan sebaliknya pada

paceklik harga komoditas melambung tinggi hingga kadang tak terjangkau. Kondisi ini

tentu memerlukan penanganan yang lebih baik lagi di masa mendatang, terutama

pembenahan pada aspek manajemen pola tanam dan stok yang hingga saat ini masih

belum berjalan secara optimal.

Berpijak dari kenyataan tersebut, perlu ada sebuah upaya terobosan dan

alternatif solusi dalam rangka stabilisasi harga komoditas pertanian sekaligus untuk

menjaga stok komoditas tersebut. Pemerintah pada tahun 2006, telah mensyahkan UU

No 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (SRG) yang kemudian diikuti dengan

dikeluarkannya PP No 36/2007. Pada saat meresmikan pelaksanaan SRG perdana di

Jawa Timur, Menteri Perdagangan sebagaimana dikutip Lensa (2008) menyatakan

bahwa dengan SRG, petani dan pelaku usaha dapat menunda waktu penjualan hasil

panennya pada saat panen raya yang harganya cenderung turun serta menunggu saat

yang tepat untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Demikian juga Menteri Pertanian

dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa SRG dapat dimanfaatkan oleh

kelompok tani dan UKM sebagai bukti kepemilikan komoditas. Selain itu, para pelaku

usaha juga dapat memanfaatkan SRG sebagai agunan untuk mendapatkan kredit dari

perbankan dan nonperbankan.

3

Dengan demikian, SRG ini oleh banyak kalangan diharapkan menjadi salah satu

alternatif sistem pemasaran yang dapat difungsikan sebagai instrumen untuk melindungi

petani dari kerugian akibat turunnya harga. Harapan ini tidaklah terlalu berlebihan,

karena SRG ini sebenarnya sudah diadopsi di banyak negara dan secara umum

berjalan relatif sukses. Dengan Resi Gudang, tidak saja bermanfaat membantu petani

terhindar dari kerugian akibat jatuhnya harga, tetapi juga dapat dijadikan sebagai

instrumen untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan.

Walaupun demikian sebagai skim yang relatif baru, manfaat dan prospek SRG

masih belum teruji benar sebagai alternatif untuk mendukung pembiayaan pertanian.

Masih muncul sejumlah pertanyaan; apakah dari sisi format, aturan, dan

operasionalisasinya sudah matching dengan karakteristik petani dan usaha pertanian.

Tulisan ini berusaha memaparkan tentang konsep SRG, potensi untuk pembiayaan,

kendala dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan agar SRG dapat dimanfaatkan

secara optimal untuk mendukung pembiayaan pertanian, atau lebih jauh menjadi salah

satu instrumen investasi dalam bisnis pertanian.

GAMBARAN UMUM TENTANG SISTEM RESI GUDANG

UU No. 9/2006 mengenai Sistem Resi Gudang telah disahkan pada tanggal 14

Juli 2006 dan telah menjadi bagian penting dari Program Pengembangan Ekonomi Lokal

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2004–2009

Departemen Perdagangan (Anonim, 2007). Undang-Undang tentang SRG merupakan

terobosan baru yang melengkapi hukum penjaminan yang berlaku di Indonesia seperti

gadai dan jaminan fidusia. Gadai adalah jaminan atas benda namun penguasaan objek

jaminan berada di tangan kreditur. Sementara, jaminan Fidusia adalah jaminan untuk

benda bergerak dan benda tidak bergerak, namun penguasaan objek jaminan berada di

tangan debitur. Sedangkan dalam Sistem Resi Gudang yang menjadi obyek jaminan

adalah Resi Gudang di mana penguasaan terhadap barang berada di tangan Pengelola

Gudang. Pada tanggal 22 Juni 2007 pemerintah telah pula menerbitkan “Peraturan

Pemerintah nomor 36 tahun 2007 tentang Resi Gudang untuk melaksanakan ketentuan

dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2006 tersebut.

Departemen Perdagangan (Depdag) sebagai pihak yang paling berkepentingan

dalam hal ini, mengharapkan dengan adanya UU Sistem Resi Gudang dapat tercipta

4

iklim usaha yang lebih kondusif dengan tersedia dan tertatanya sistem pembiayaan

perdagangan yang efektif. Hal ini mutlak diperlukan oleh dunia usaha untuk menjamin

serta mendorong kelancaran usahanya. SRG dapat mendorong pengembangan sektor

perdagangan dan pertanian, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas

yang selanjutnya dapat meningkatkan daya saing komoditas baik di pasar

lokal/domestik maupun internasional. Diharapkan dengan SRG, pemerintah akan makin

lebih baik dalam melakukan pemantauan harga serta menjaga ketersediaan (stock)

komoditas secara nasional.

Pengertian Resi Gudang

Resi gudang atau dalam bahasa asing disebut warehouse receipt system(WRS) adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang yang

diterbitkan oleh pengelola gudang dan merupakan sekuriti yang menjadi instrumen

perdagangan serta merupakan bagian dari sistem pemasaran dan sistem keuangan dari

banyak negara industri (Wikipedia, 2009). Dalam konteks ini, “gudang” memiliki

pengertian bermacam-macam, tergantung komoditas yang disimpan, mulai dari, coklat,

kopi, beras, hingga minyak sawit (crude palm oil-CPO). Resi gudang ini nantinya bisa

digunakan sebagai jaminan atas kredit dari perbankan.

Secara lebih spesifik untuk sektor pertanian, sistem Resi Gudang merupakan

bukti kepemilikan atas barang yang disimpan oleh para petani di gudang (Document of

Title) yang dapat dialihkan, diperjualbelikan bahkan dijadikan agunan tanpa perlu

persyaratan agunan yang lain. Oleh karena resi gudang merupakan instrumen surat

berharga maka resi gudang ini dapat diperdagangkan, diperjualbelikan, dipertukarkan,

ataupun digunakan sebagai jaminan bagi pinjaman. Resi gudang dapat juga digunakan

untuk pengiriman barang dalam transaksi derivatif seperti halnya kontrak serah (futures

contract).

Bentuk dan Sistem Resi Gudang

Resi gudang dikenal dalam 2 bentuk yaitu : (1) resi gudang yang dapat

diperdagangkan (“negotiable warehouse receipt”), yaitu suatu resi gudang yang memuat

perintah penyerahan barang kepada siapa saja yang memegang resi gudang tersebut

atau atas suatu perintah pihak tertentu; (2) resi gudang yang tidak dapat

5

diperdagangkan (“non-negotiable warehouse receipt”) yaitu resi gudang yang memuat

ketentuan bahwa barang yang dimaksud hanya dapat diserahkan kepada pihak yang

namanya telah ditetapkan.

Sebagaimana surat berharga, resi gudang juga dapat diperjual-belikan sehingga

ada transaksi derivatifnya. Derivatif resi gudang adalah turunan resi gudang yang dapat

berupa kontrak berjangka resi gudang, opsi atas resi gudang, indeks atas resi gudang,

surat berharga diskonto resi gudang, unit resi gudang, atau derivatif lainnya dari resi

gudang sebagai instrumen keuangan. Derivatif Resi Gudang ini hanya dapat diterbitkan

oleh bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka yang telah mendapat

persetujuan badan pengawas.

Perdagangan resi gudang di Indonesia diatur oleh suatu badan yang disebut

”Badan Pengawas Sistem Resi Gudang” yaitu suatu unit organisasi di bawah Menteri

yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan

pelaksanaan sistem resi gudang. Resi gudang yang diperdagangkan di Indonesia wajib

untuk melalui suatu proses penilaian yang dilakukan oleh suatu lembaga terakreditasi

yang disebut ”Lembaga Penilaian Kesesuaian” yang berkewajiban untuk melakukan

serangkaian kegiatan guna menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang

berkaitan dengan produk, proses, sistem, dan/atau personel terpenuhi.

Adapun yang mendapat kewenangan melakukan penatausahaan resi gudang

dan derivatif resi gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan

kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan

jaringan informasi adalah ”Pusat Registrasi Resi Gudang” yang merupakan suatu badan

usaha yang berbadan hukum.

Sesuai ketentuan perundang-undangan maka resi gudang di Indonesia harus

memuat sekurang-kurangnya:

1) judul resi gudang;

2) jenis resi gudang yaitu ”resi gudang atas nama” atau ”resi gudang atas

perintah”;

3) nama dan alamat pihak pemilik barang;

4) lokasi gudang tempat penyimpanan barang;

5) tanggal penerbitan;

6

6) nomor penerbitan;

7) waktu jatuh tempo;

8) deskripsi barang;

9) biaya penyimpanan;

10) tanda tangan pemilik barang dan pengelola gudang; dan

11) nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke

dalam gudang.

Untuk mewujudkan terlaksananya Sistem Resi Gudang secara tertib dan teratur,

diterapkan berbagai persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi oleh setiap pihak

yang melakukan kegiatan di bidang Sistem Resi Gudang yang meliputi penerbitan,

pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Pengaturan

mengenai persyaratan dan tata cara dimaksud dimulai dari proses penerbitan Resi

Gudang yang meliputi pihak yang dapat menerbitkan Resi Gudang, bentuk Resi Gudang

yang dapat diterbitkan, pendaftaran Resi Gudang ke Pusat Registrasi untuk

mendapatkan kode pengaman, penerbitan Resi Gudang Pengganti, penerbitan Derivatif

Resi Gudang serta pendaftarannya ke Pusat Registrasi.

Komoditas Resi Gudang

Komoditas atau ”Barang” yang dimaksud dalam undang-undang dan peraturan

tentang SRG adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu

tertentu dan diperdagangkan secara umum dan paling sedikit memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

1) memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;

2) memenuhi standar mutu tertentu; dan

3) jumlah minimum barang yang disimpan.

Pada tanggal 29 Juni 2007, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan

(Permendag) No. 26/M-DAG/PER/6/2007 yang telah menetapkan 8 komoditas pertanian

sebagai barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan sistem resi

gudang. Kedelapan komoditas itu adalah : (1) Gabah), (2) beras (3) Kopi, (4) kakao, (5)

lada, (6) karet, (7) rumput laut dan (8) jagung.

7

Kelembagaan Sistem Resi Gudang

Mengenai kelembagaan, UU ini mengatur tentang lembaga Badan Pengawas

Resi Gudang, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi

serta hubungan kelembagaan Pusat dan Daerah. Untuk itu diperlukan sinergi antara

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sektor-sektor terkait lainnya yang

mendukung pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

(1) Badan Pengawas Resi Gudang

Badan Pengawas Resi Gudang adalah unit organisasi di bawah Menteri, yang

diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap

kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang. Badan ini antara lain berwenang

memberikan persetujuan sebagai Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian

dan Pusat Registrasi. Badan ini juga memberikan persetujuan bagi bank, Lembaga

keuangan non-bank dan Pedagang Berjangka sebagai penerbit Derivatif Resi Gudang.

Badan Pengawas juga berwenang melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang

diberikan persetujuan apabila mereka diduga melakukan pelanggaran.

(2) Pengelola Gudang

Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha perdagangan, baik

gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan,

pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang. Pengelola

Gudang berhak menerbitkan Resi Gudang. Lembaga ini dipersyaratkan harus berbentuk

badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.

Dalam pelaksanaannya, Pengelola Gudang wajib membuat oerjanjian pengelolaan

secara tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya, yang sekurang-kurangnya

memuat identitas serta hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu penyimpanan,

deskripsi barang dan asuransi.

(3) Lembaga Penilaian Kesesuaian

Kegiatan penilaian kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang dilakukan oleh

Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Kegiatan dimaksud mencakup kegiatan sertifikasi, inspeksi dan pengujian yang

berkaitan dengan barang, gudang dan Pengelola Gudang. Penyimpanan barang di

Gudang sangat erat kaitannya dengan konsistensi mutu barang yang disimpan sehingga

perlu disiapkan sistem penilaian kesesuaian yang dapat menjamin konsistensi mutu

8

barang yang disimpan. Sertifikat yang diterbitkan Lembaga Penilaian Kesesuaian

sekurang-kurangnya memuat nomor dan tanggal penerbitan, identitas pemilik barang,

jenis dan jumlah barang, sifat barang, metode pengujian mutu barang, tingkat mutu dan

kelas barang, jangka waktu mutu barang dan tanda tangan pihak yang berhak mewakili

lembaga.

(4) Pusat Registrasi

Pusat Registrasi adalah institusi yang melakukan penatausahaan Resi Gudang

dan Derivatif Resi Gudang, yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan

kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan

jaringan informasi. Penatausahaan dilakukan untuk menjamin keamanan dan

keabsahan setiap pengalihan dan pembebanan hak jaminan atas Resi Gudang dan

Derivatif Resi Gudang, karena setiap pihak yang menerbitkan, mengalihkan dan

melakukan pembebanan hak jaminan atas Resi Gudang wajib melaporkan tindakannya

kepada Pusat Registrasi.

(5) Hubungan Kelembagaan Pusat dan Daerah

Hubungan kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dalam

rangka pembinaan dan pengembangan Sistem Resi Gudang. Urusan Pemerintah Pusat

antara lain mencakup penyusunan kebijakan nasional untuk mempercepat

penerapannya, melakukan koordinasi antar sektor pertanian, keuangan, perbankan, dan

sektor terkait lainnya untuk pengembangannya, dan memberikan kemudahan bagi

sektor usaha kecil dan menengah serta kelompok tani untuk berperan serta di dalam

Sistem Resi Gudang. Urusan Pernerintah Daerah antara lain mencakup pengembangan

komoditas unggulan daerah, penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk

mengembangkan Sistem Resi Gudang dan memfasilitasi pengembangan pasar lelang

komoditas.

9

PENGALAMAN PELAKSANAAN SRG DI MANCA NEGARA DAN INDONESIA

Pengalaman SRG di Beberapa Negara

Sebagai sebuah skim pembiayaan pertanian, SRG sudah dikenal lama di manca

negara. India, Uganda, Polandia, Nigeria, Tanzania dan Ghana adalah beberapa

negara yang sudah menjalankan program ini lebih dulu. Di negara-negara tersebut,

program SRG bahkan sudah memberikan pengaruh besar bagi sektor pertanian

maupun perbankan (Anonim, 2008). Lebih jauh, Berdasarkan data dari konferensi

warehouse receipt system (WRS) di Amsterdam tahun 2001, negara-negara

berkembang yang tercatat cukup berhasil menerapkan sistim resi gudang ini adalah :

Rumania , Hungaria, Afrika Selatan, Zambia, Ghana, Rusia, Slovakia, Bulgaria, Cesnia,

Polandia, Kazakstan, Turki, dan Mexico

Penerapan resi gudang di negara-negara itu pada dasarnya dilatarbelakangi

permasalahan sama yang dihadapi petani di Indonesia, yakni petani terbiasa menjual

hasil pertaniannya saat panen raya, meski saat itu harga turun. Minimnya

pengembangan sistem pengeringan dan pengawetan juga membuat para petani

terpaksa menjual harga hasil panen dengan harga yang murah. Sebagai contoh,

pengalaman di Uganda, petani terpaksa menjual kepada pedagang tengkulak karena

mereka butuh uang untuk membayar uang sekolah, membayar gaji buruh maupun

membeli kebutuhan saprodi untuk masa tanam berikutnya. Setelah mengikuti Resi

Gudang petani sudah dapat memetik banyak manfaat, karena dengan memiliki

dokumen resi gudang, mereka bisa meminjam uang ke bank sebanyak 80 persen dari

total harga barang simpanan.

Di Uganda, program ini diformulasikan dalam Undang-undang Sistem Resi

Gudang yang telah disahkan parlemen pada 5 April 2006. Bahkan, program ini sudah

dimulai setahun sebelumnya dengan pilot project resi gudang kopi di dua lokasi yakni,

Uganda Barat dan Uganda Timur. Di Uganda Barat, lima kelompok petani

mendepositokan 25 ton kopi Robusta yang kemudian dilelang di Komoditi Bursa.

Setelah UU itu disahkan, resi gudang dilanjutkan dengan komoditi kapas. Pada

Februari 2006, sekitar 100 ton benih kapas didepositkan di Resi Gudang. Untuk

mempermudah, program ini juga dilengkapi dengan Sistem Informasi Pasar, Layanan

Informasi Komoditas, seperti fluktuasi harga. Informasi ini disebarkan melalui radio,

koran gratis dan pesan singkat telepon seluler. Petani Uganda di mana pun berada bisa

10

mengetahui harga kopi di pasar internasional dan nasional di lima lokasi berbeda

dengan segera.

Berkat fasilitas tersebut, petani bisa mengambil keputusan cepat dengan

mengetahui kondisi harga di pasaran. Sejak diluncurkan, petani semakin menunjukkan

antusiasme mereka terhadap program ini. Terbukti, kian hari kian banyak organisasi

petani yang berpartisipasi pada program ini. Namun tidak semua program resi gudang di

Uganda berhasil. Pilot project resi gudang komoditi kopi arabika di Uganda Timur

berjalan lambat. Penyebabnya, iklim kering sempat merusak hasil panen kopi. Selain itu,

pengelola program ini juga harus bersaing dengan pembeli lokal yang sangat agresif

mendekati petani.

Tak berbeda dengan di Uganda, Tanzania juga memiliki konstitusi khusus yang

mengatur sistem resi gudang. Parlemen Tanzania sudah mengesahkan UU Resi

Gudang sejak 13 tahun lalu dan diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden.

Tanzania juga membuat aturan operasional resi gudang lebih rinci lagi, termasuk

pengembangan manual operasional dan pembentukan badan regulator.

Kepercayaan petani di Tanzania terhadap program ini terus meningkat. Deposit

hasil panen komoditas kapas terus meningkat. Peningkatan juga terlihat dari angka resi

gudang kopi dari tahun ke tahun. Hal yang menarik, ternyata peningkatan resi gudang

ini berbanding lurus dengan peningkatan kucuran perbankan di sektor pertanian.

Pengembangan resi gudang komoditas kapas memang sempat terhambat karena biji

kapas kerap rusak karena minimnya jumlah mesin pemisah kapas. Untuk menyiasati

masalah, Departemen Koperasi dan Pemasaran mengucurkan dana membuka empat

lokasi mesin pemisahan biji.

Dengan mesin baru, resi gudang telah menghasilkan efisiensi besar-besaran

sehingga kualitas komoditas pun meningkat. Bahkan berkat program ini pula, kapas

petani Tanzania bisa masuk dengan mudah ke pasar Inggris hanya dengan bantuan

pialang lokal. Sementara itu, petani-petani Ghana juga merasakan manfaat program resi

gudang. Bahkan, para petani bisa menjual panen mereka di masa panceklik sekitar 75-

270 persen lebih tinggi dari harga panen raya.

Di India, resi gudang bahkan telah merangsang industri perbankan dan sektor

pertanian. Tak hanya itu, program ini juga bermanfaat meningkatkan manajemen risiko

harga, mengurangi biaya transaksi dan biaya pemasaran sektor pertanian. Resi gudang

11

juga memainkan peran penting yang membuka peluang bagi Negeri Bombay untuk

berkompetisi di pasar agrikultur dunia. Singkatnya, program ini memberikan keuntungan

ekonomi yang besar. Kini India bahkan telah memiliki kapasitas gudang untuk program

resi gudang sebesar 65,9 juta ton.Bahkan menurut Najiyullah (2006), India termasuk

negara pelaksana SRG terhitung baik sehingga petani tidak tepinggirkan, bahkan profesi

petani membanggakan.

Pelaksanaan SRG di Indonesia

Resi gudang merupakan “barang” baru di Indonesia, karena UU yang mengatur

SRG baru dikeluarkan pada tahun 2006 dan PP pendamping UU tersebut dikeluarkan

tahun 2007. Namun sebetulnya skim yang mirip resi gudang sebagai alternatif

pembiayaaan bagi pengusaha, produsen kecil (termasuk petani) yang tidak memiliki

akses kredit langsung sudah lama digunakan di Indonesia yaitu skema Collateral

Management Agreement (CMA) (kompas.com, 2007). Skema CMA melibatkan tiga

pihak, yakni pemilik barang, pengelola agunan dan bank sebagai penyandang dana.

Namun skema ini lebih banyak dimanfaatkan oleh eksportir dan bersifat tertutup.

Menurut Suhendro (2008), sejak sistem resi gudang diperkenalkan pada tahun

2007 sebagai sebuah alternatif pembiayaan keuangan bagi para petani, ternyata hingga

kini penetrasinya masih terbilang rendah. Setidaknya hal ini dapat dilihat berdasarkan

proyek percontohan sistem resi gudang di empat daerah, yaitu di Indramayu,

Banyumas, Jombang untuk komoditas gabah dan Gowa untuk komoditas jagung.

Hingga kini hanya 305 ton komoditas dikeluarkan sebagai surat berharga (resi) gudang

yang mencakup 15 resi gudang dengan nilai kurang lebih Rp 1 miliar.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar yang mengatakan bahwa pengaplikasian

Undang- Undang (UU) No 9/2006 tentang Resi Gudang belum juga dilakukan (Seputar

Indonesia, 2009). Padahal, UU diharapkan akan sangat efektif meredam anjloknya nilai

tukar petani. Untuk implementasi RSG agar lebih praktis, diusulkan agar penyediaan

gudang bisa dilakukan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) ataupun

instansi yang berhubungan lainnya. Jadi, Bulog nantinya dapat menyerap gabah petani

tanpa perlu membelinya. Selama ini, Bulog masih menempatkan posisi hanya sebatas

pembeli gabah dari tangan petani. Jika SRG ini dipergunakan Bulog, maka

permasalahan modal bagi petani tidak akan terjadi lagi.

12

Masih minimnya implementasi SRG, mungkin harus dipandang sebagai

“pekerjaan rumah” bagi semua pihak yang concern dalam masalah ini. Padahal, salah

satu maksud dari design awal resi gudang adalah sebagai sarana membantu petani

untuk bisa menekan kerugian pada saat harga komoditas yang diproduksinya turun

dengan cara menjaminkan produknya ke resi gudang. Dari penjaminan itu para petani

akan mendapatkan surat berharga atau resi jaminan yang bisa diagunkan ke perbankan

untuk mendapatkan kredit..

Gambaran tentang masih tersendatnya implementasi SRG bukan berarti skim ini

sama sekali tidak dijalankan oleh pelaku usaha pertanian. Fakta di lapangan

menunjukkan bahwa walaupun masih belum secara luas, beberapa daerah telah

melaksanakan pola SRG ini dengan dukungan dana dari lembaga non perbankan.

Umumnya BUMN yang menjadi sumber pendanaan melalu Program Kemitraan Bina

Lingkungan (PKBL) atau Coorporate Social Responsibility (CSR). PKBL yang pernah

dilaksanakan dinataranya di Indramayu, antara gapoktan, UPJA dan PT Pertamina

(Ashari, 2007). Selain itu Pertamina UMPs I Medan, sebagaimana yang dilaporkan

Republika (2008) juga melakukan program ketahanan pangan melalui pendirian SRG

yang dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi komoditas online kepada para

petani, instansi terkait dean perguruan tinggi.

PROSPEK, KENDALA, SERTA ALTERNATIF KEBIJAKAN SRG UNTUKPEMBIAYAAN PERTANIAN

Prospek dan Manfaat SRG

Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kapasitas sektor pertanian dalam

mendukung perekonomian nasional, SRG dipandang dapat memainkan peranan yang

cukup signifikan. Hal ini didasarkan pada agumen (BRI, 2009) bahwa dengan

dilaksanakan SRG berpeluang untuk meningkatkan produksi, menambah perputaran

ekonomi, dan menyerap tenaga kerja/mengurangi pengangguran. Di samping itu

kontribusi UMK pada pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Oleh karena itu diperlukan

secara segera kemudahan untuk mengakses sumber pendanaan, yang salah satu

alternatif dapat disediakan dengan SRG. Lebih jauh, penerapan SRG memiliki prospek

yang cukup baik dalam kerangka peningkatan pendapatan usaha tani melalui (1) tunda

jual, yaitu saat panen raya petani menyimpan hasil pertanian di gudang; (2) penjualan

13

dilakukan pada saat harga komoditas pertanian telah tinggi, serta (3) meminimalisir

penimbunan barang oleh pedagang pengumpul.

Menurut Sadaristuwati (2008), resi gudang memiliki posisi yang penting dalam

upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di sektor pertanian, dengan

pertimbangan sebagai berikut:

(a) Resi gudang merupakan salah satu bentuk sistem tunda jual yang

menjadi alternatif dalam meningkatkan nilai tukar petani.

(b) Di era perdagangan bebas seperti sekarang ini resi gudang sangat

diperlukan untuk membentuk petani menjadi petani pengusaha dan

petani mandiri .

(c) Sistem Resi Gudang bisa memangkas pola perdagangan komoditas

pertanian sehingga petani bisa mendapatkan peningkatan harga jual

komoditas.

Dalam aspek ketersediaan dana, secara teori peluang pengembangan SRG

sebagai alternatif pembiayaan pertanian dengan dukungan perbankan sangat terbuka,

dengan argumen sebagai berikut: (1) secara kumulatif potensi pertanian besar, (2)

jangka waktu kredit SRG relatif pendek, (3) analisis 4 C dilaksanakan oleh LPK,

pengelola gudang, dan asuransi serta (4) bank hanya deal dengan dokumen resi

gudang (BRI, 2008).

Terkait dengan SRG, Wikipedia (2009) menjelaskan secara detail tentang

banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan penerapan SRG, yaitu:

1. Dapat memperkuat daya tawar-menawar petani serta menciptakan efisiensi

di dunia agrobisnis. Petani bisa menunda penjualan komoditi setelah panen,

sambil menunggu harga membaik kembali, dengan menyimpan hasil panen

di gudang-gudang yang memenuhi persyaratan. Kebutuhan modal petani

bisa dicukupi dengan mekanisme pembiayaan dari sistem resi gudang,

sehingga saat harga komoditi di pasaran sudah mulai membaik, petani bisa

menjual hasil panen tersebut sambil melunasi kewajibannya kepada bank.

2. Memungkinkan bagi pemilik resi gudang untuk meminjam di luar negeri

dalam mata uang yang bunganya lebih rendah, terutama apabila pinjaman

tersebut dibuat dengan jaminan resi gudang komoditas ekspor. Dengan cara

14

demikian dapat dilakukan lindung nilai terhadap nilai tukar valuta asing yang

menjadi pinjaman.

3. Dapat digunakan petani untuk membiayai proses penananam lahan dan juga

bagi pabrikan dapat digunakan untuk membiayai persediaan bahan baku.

4. Memobilisasi kredit ke sektor pertanian. Adanya kepastian jaminan dari pihak

gudang tertentu yang telah disetujui oleh insitusi tertentu memberikan

keyakinan bagi pihak bank untuk memberikan pinjaman atas jaminan resi

gudang tersebut kepada para petani atau pedagang yang menyimpan

barangnya di gudang tersebut.

5. Dapat digunakan untuk mendapatkan dana dan sebagai aset acuan pada

kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka yang ada

sehingga meningkatkan nilai kompetisinya.

6. Dapat dijadikan instrumen kontrak serah, yaitu apabila pada suatu transaksi

terjadi kesepakatan untuk melakukan penyerahan barang pada suatu masa

mendatang yang ditentukan maka resi gudang ini dapat dijadikan suatu

bentuk kontrak serah yang penyerahan barangnya dilakukan dengan sistem

yang diatur dalam kontrak berjangka.

7. Memperkecil fluktuasi harga, dimana petani tidak perlu menjual barangnya

segera setelah panen yang biasanya harganya sangat rendah (penjualan

terpaksa). Dengan menahan barangnya beberapa waktu diharapkan harga

menjadi lebih baik.

8. Mengurangi risiko di pasar-pasar produk pertanian, memperbaiki sistem

pengamanan pangan dan terbukanya akses kredit bagi pedesaaan.

9. Mendorong perbaikan mutu dan transparansi bagi industri pergudangan

karena harus mematuhi peraturan tertentu dan dilakukan pengawasan.

10. Membantu menciptakan pasar-pasar komoditas atas dasar persaingan,

informasi pasar, dan perdagangan internasional.

11. Mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah dalam perdagangan

produk pertanian.

12. Memperkecil kerugian setelah panen karena sistem penyimpanan yang baik.

15

13. Biaya transaksi menjadi lebih murah karena jumlah dan mutu komoditas yang

ditransaksikan telah terjamin.

14. meningkatkan kesadaran pentingnya mutu yang baik bagi para pihak yang

terkait dengan usaha komoditas pertanian.

Menurut Sadaristuwati (2008), keberadaan SRG tidak hanya bermanfaat bagi

kalangan petani tetapi juga bermanfaat bagi dunia perbankan, pelaku usaha dan serta

bagi pemerintah sendiri. Di antara manfaat dari SRG adalah:

1. Ikut menjaga kestabilan dan keterkendalian harga komoditi.

2. Memberikan jaminan modal produksi karena adanya pembiayaan dari

lembaga keuangan.

3. Keleluasaan penyaluran kredit bagi perbankan yang minim resiko.

4. Ada jaminan ketersediaan barang

5. Ikut menjaga stok nasional dalam rangka menjaga ketahanan dan

ketersediaan pangan nasional

6. Lalu lintas perdagangan komoditi menjadi lebih terpantau

7. Bisa menjamin ketersediaan bahan baku industri khususnya agroindustri

8. Mampu melakukan efisiensi baik logistik maupun distribusi

9. Dapat memberikan kontribusi fiskal kepada Pemerintah

10. Mendorong tumbuhnya industri pergudangan dan bidang usaha yang terkait

dengan SRG lainnya

Dengan paparan di atas dapat dikemukakan bahwa SRG memiliki prospek yang

cukup baik sebagai alternatif skim pembiayaan di sektor pertanian. Jika skim ini dapat

dijalankan secara optimal maka SRG dapat secara efektif untuk mengatasi scarcity of

cash di tingkat lokal, memungkinkan petani menjual produknya dengan harga lebih baik,

serta memfasilitasi pemberian kredit oleh perbankan. Jika penerima kredit wanprestasi,

bank dapat menjual komoditas yang tertera di resi gudang, baik secara bawah tangan

maupun lelang.

16

Kendala Pelaksanaan SRG

Sejak sistem resi gudang diperkenalkan pada tahun 2007 sebagai sebuah

alternatif pembiayaan keuangan bagi para petani, diakui bahwa dalam taraf

implementasi ternyata penetrasinya masih terbilang rendah. Menurut Kepala Badan

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) hal ini terjadi karena masih

terbatasnya sosialisasi mengenai sistem resi gudang terutama di daerah-daerah sentra

penghasil komoditas pertanian. Untuk mengatasi perrmasalahan ini, selain melakukan

sosialisasi yang gencar berbagai daerah, Bappebti juga mendorong upaya

memperlancar sistem ini dengan memberi bantuan yang bisa diberikan dalam bentuk

subsidi bunga, atau memberikan bunga lebih rendah pada saat petani mengajukan

kredit dari resi yang mereka peroleh.

BRI (2008) telah mengidentifikasi berbagai kendala yang akan dapat

menghambat implementasi SRG, diantaranya: (1) biaya yang harus dikeluarkan oleh

pemilik komoditas relatif lebih besar dibanding skema CMA, mengingat banyaknya

lembaga yang terlibat pada Sistem Resi Gudang, (2) Kuantitas komoditas Petani relatif

kecil sehingga apabila di Resi Gudang- kan tidak sebanding dengan biaya yang harus

dikeluarkan, (3) belum adanya pihak yang berfungsi sebagai off taker, dan (4) kuantitas,

independensi dan profesionalisme Lembaga Penilai Kesesuaian perlu ditingkatkan.

Sementara menurut Sadariswati (2008), sebagai instrumen yang relatif baru,

keberadaan SRG masih menghadapi sejumlah permasalahan, diantaranya:

1) Minimnya sarana dan prasarana

2) Kualitas barang masih rendah (mutu/keseragaman)

3) Beban biaya

4) Kurangnya tingkat kepercayaan dari lembaga keuangan atau Bank.

5) Tingkat suku bunga yang masih terlalu tinggi.

6) Hubungan antar lembaga yang kurang sinergis.

Menurut salah seorang pengurus gapoktan di Indramayu, sebagaimana

dilaporkan Ariyani (2008) bahwa implementasi resi gudang masih menemukan banyak

hambatan di lapangan. Hambatan tersebut antara lain terbatasnya jumlah gudang

penyimpan hasil pertanian dan sikap petani yang tidak sabar dengan sistem tunda jual

produk yang diagunkan tersebut.

17

Dalam konteks yang lebih makro, kendala implementasi SRG juga terkait dengan

kurangnya struktur dan kelembagaan yang lazimnya sebagai berikut :

1. Kurangnya insentif pemerintah guna mendukung bertumbuhnya

pergudangan swasta dimana pergudangan swasta sulit memperoleh

keuntungan akibat adanya intervensi pemerintah yang biasanya berupa

penentuan harga dasar komoditas sehingga mengakibatkan tidak adanya

ruang gerak bagi variasi harga pada saat yang berbeda atapun pada wilayah

yang berbeda.

2. Kurangnya hukum ataupun peraturan yang mendukung sistim resi gudang

3. Sistem perdagangan resi gudang ini belum terlalu dikenal oleh kalangan para

pelaku komersial, termasuk kalangan perbankan maupun kalangan yang

menggunakan resi gudang itu sendiri

Hasan (2008) melakukan diagnosis yang cukup kritis terhadap kelembagaan

SRG ini yang harus direspon oleh kalangan yang terlibat dalam SRG serta pihak yang

concern untuk menjadikan SRG sebagai alternatif pembiayaan untuk sektor pertanian.

Menurut pandangannya, kelembagaan dalam penerbitan, pengalihan, penggantian dan

penerbitan derivatif resi gudang menandakan lebih fokus pada ke pembentukan pasar

sekunder SRG dan derivatifnya, dari pada pasar komoditas itu sendiri.

Terkait dengan kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah terkadang juga

agak kontrakdiktif untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya SRG. Kebijakan

penetapan harga dasar oleh pemerintah, misalnya seringkali dibuat sedemikian rupa

sehingga pengharapan ini tidak tercapai. Kebijakan harga dasar menyebabkan harga

antara panen dan masa sesudah panen menjadi tetap dan seragam di seluruh wilayah

negara. Disamping itu, dari sisi moneter, tingkat suku bunga yang berlaku seringkali

lebih tinggi pada negara-negara berkembang sehingga meminjam uang dengan jaminan

stok gudang menjadi tidak layak karena beban pinjaman tersebut tidak dapat ditutupi

dengan adanya kenaikan harga komoditas yang disimpan dengan skim SRG.

ALTERNATIF KEBIJAKAN UNTUK MENDUKUNG SKIM SRG

Hasan (2008) menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan SRG (UU

9/2006, PP 36/2007, peraturan-praturan Bappepti) memiliki implikasi Makro dan Mikro

yang menuntut koordinasi lintas instansi (kementrian Koperasi dan UMKM, Bulog,

18

Deptan, Bank Indonesia, Pemda). Pada aspek Makro, arah kebijakan pengendalian stok

dan harga komoditas dalam kerangka penataan sistem perdagangan yang efektif dan

efisien harus terintegrasi dengan program-program lain. Misalnya dalam kerangka

program ketahanan pangan nasional, peningkatan kesejahteraan petani, penguatan

perbankan mikro (unit mikro bank umum dan BPR-pembiayaan resi gudang), dan peran

Pemda untuk mengembangkan produk-produk unggulan yang bisa diresigudangkan

Sementara dari aspek mikro, pembiayaan resi gudang tidak akan efektif-efisien

bila dilakukan secara individual kepada petani gurem, melainkan harus kepada

kelompok tani berbadan hukum (misal koperasi tani). Penerapan SRG kepada sektor

koorporat/perusahaan besar tidak akan ada kesulitan, tetapi jika difokuskan pada

segmen ini akan timbul pertanyaan apakah misi SRG dapat dicapai?. Peraturan

perundang-undangan tentang SRG dinilai lebih siap diimplementasikan bagi sektor

koorporasi/komersial daripada untuk membantu dalam mengakses sumber-sumber

pembiayaan. Disamping itu, belum ada keyakinan akan terciptanya stabilitas harga

komoditas melalui mekanisme pengendalian stok.

Oleh karena itu disarankan seyogyanya pada penerbitan dan pembiayaan SRG

yang langsung dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha, daripada mengembangkan

derivatif resi gudang yang akan lebih banyak berhubungan dengan kepentingan pelaku

pasar dan spekulan di bursa. Agenda mendesak yang perlu segera dituntaskan adalah

bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi strategisnya sesuai dengan ketentuan Pasal 32

UU No 9/2006 (pemerintah pusat cq Departemen Perdagangan) dan Pasal 33 (pemda).

Diantara urusan pemerinah pusat adalah koordinasi antar sektor pertanian, keuangan,

perbankan dan sektor terkait lainnya dan antara SRG dengan perdagangan berjangka

komoditi, serta memberikan kemudahan bagi UKM dan kelompok tani untuk

memanfaatkan skim SRG.

Sementara itu, menurut Aviliani dan Hidayat (2005) secara kelembagaan,

sebenarnya infrastruktur untuk mendukung SRG telah cukup memadai. Masalahnya,

bagaimana hubungan kelembagaan itu terbentuk secara optimal, efisien, dan berdaya

guna tanpa harus melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang sudah ada. Langkah

penting yang harus ditempuh adalah menyamakan persepsi antarlembaga/stakeholder

dan meletakkan struktur program aksi sesuai kompetensinya masing- masing. Paling

tidak terdapat lima pelaku utama yang berperan dalam pengembangan SRG, yakni

19

underwriter, perbankan, collateral management service (CMS), penjamin, dan pasar

keuangan.

Untuk dapat menata hubungan secara tepat, harus dipahami mekanisme

operasional transaksi SRG. Dalam skenario utuh, transaksi SRG dikategorikan sebagai

transaksi di pasar perdana yang mendukung transaksi di pasar sekunder.

Pasar perdana adalah penawaran pembiayaan SRG yang dilakukan oleh

underwriter/arranger kepada lembaga keuangan/perbankan atau investor. Underwriter

diwajibkan menyusun proposal atau info memo yang berisi data dan analisis usaha yang

akan dibiayai serta mengkoordinasikan peran lembaga-lembaga terkait dengan

penawaran SRG. Oleh karena sifatnya pembiayaan modal kerja, analisis ditekankan

pada underlying transaction yang melatari keberadaan fisik barang di gudang, misalnya

verifikasi sales contract, letter of credit (untuk ekspor-impor), jadwal pengiriman,

sertifikasi kualitas dari CMS, dan pertanggungan asuransi.

Pasar sekunder adalah perdagangan di pasar keuangan, yakni pemindahan hak

atas tagihan WRF dari kreditor pertama kepada pedagang/investor di bursa. Untuk

mendorong pasar yang likuid dan stabilisasi harga, instrumen SRG hendaknya dapat

dijamin oleh bank yang memiliki reputasi baik. Di pasar sekunder berperan otoritas

bursa dan lembaga kliring dalam penyelesaian baik secara spot (di pasar primer)

maupun penyelesaian lainnya.

Dengan melihat manfaat dari pembiayaan resi gudang, maka skim ini harus

mendapat fasilitasi serius dari pemerintah maupun Bank Indonesia (BI). Departemen

Perdagangan hendaknya dapat menetapkan prioritas program dan sasaran yang

hendak dicapai secara nasional. Misalnya, SRG sebagai salah satu instrumen program

pengendalian stok bahan pangan, stabilisasi harga produk pertanian, dan akses

permodalan bagi petani. Langkah ini memerlukan koordinasi lintas departemen,

termasuk BI. Untuk itu harus dilandasi atas kesamaan persepsi bahwa pembiayaan resi

gudang bukan dilihat semata sebagai produk pembiayaan-perbankan, namun memiliki

arti strategis. Seperti di negara lain, pemerintah bahkan berperan sebagai penjamin

pelunasan WRF bila debitor cidera janji atau kejadian force majeur.

20

PENUTUP

Sebagai sebuah skim yang relatif baru, SRG akan dapat berjalan apabila

masing-masing pihak dan lembaga yang terlibat bisa bersinergis dan memegang

komitmen sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Resi Gudang

(UU no 9/2006). Jika SRG di-setting sebagai alternatif sumber pembiayaan sektor

pertanian, maka lembaga yang sangat crucial adalah perbankan/lembaga keuangan

lainnya serta lembaga pengelola gudang. Komitmen perbankan diperlukan untuk

mendukung sistem perdangan komoditas pertanian secara komprehensif. Kejelasan

pasar sangat penting untuk menghilangkan keraguan petani dalam melaksanakan SRG.

Selain itu SRG akan lebih optimal jika didukung oleh lancarnya kegiatan Bursa

Berjangka Komoditi serta Pasar Lelang.

Beberapa poin penting yang perlu dipersiapkan untuk mendukung efektifnya

SRG di sektor pertanian, diantaranya: (a) Sarana dan prasarana pertanian harus dimiliki

oleh petani atau kelompok tani agar kualitas produk yang akan disimpan bisa sesuai

dengan standar yang ditentukan, (b) Jaringan pasar dan jaringan informasi harga harus

segera dibuat, (c) Perlu adanya kebijakan khusus dari Pemerintah terutama dalam segi

pembiayaan dan subsidi bunga bank, dan (d) Resi gudang sebagai agunan kredit bagi

petani/UKM perlu disertai upaya penguatan kelembagaan usahatan/UKM.

Upaya-upaya tersebut juga harus disertai dengan pengembangan produktivitas

dan kualitas hasil pertanian yang harus lebih prima. Upaya harus komprehensif mulai

dari pembibitan, pemeliharaan, panen, pasca panen, sehingga diperoleh mutu terbaik,

harga terbaik, dan penghasilan terbaik bagi petani. Secara khusus untuk Departemen

Pertanian, agar keberadaan SRG dapat dimanfaatkan oleh petani secara lebih luas, ke

depan bisa melakukan modifikasi dan mengembangkan pola SRG secara lebih simpel

lagi. Dari pengalaman selama ini pola kerjasama dengan perusahaan melalui

PKBL/CSR bisa dikembangkan lebih baik lagi di masa mendatang, terutama untuk

menjaga sustainability program.

21

DAFTAR PUSTAKA

Aviliani dan Usman Hidayat. 2005. Menuju Skim Pembiayaan Resi Gudang yangAtraktif . http://www.indef.or.id/xplod/upload/arts/Resi%20Gudang.HTM

Ashari. 2007. Resi Gudang: Alternatif Model Pemasaran Komoditas Pertanian. WartaPenelitian dan Pengembangan Pertanian. Vol 29 (4): 7-8. Badan Penelitian danPengembangan Pertanian.

Anonim. 2007. Sistem Resi Gudang Departemen Perdagangan Beri Akses Pembiayaanbagi Petani dan sektor UKM.http://www.depdag.go.id/index.php?option=siaran_pers&task=detil&id=2905 [30/3/09]

Anonim.2008. Kisah Sukses dari Negeri Seberang http://jurnalnasional.com/?med-=Koran%20Harian&sec=Utama&rbrk=&id=44239&detail=Utama

Ariyani, RR. 2008. Sistem resi Gudang akan Diberlakukan Nasional. http://www.tempo-interaktif.com/hg/ekbis/2008/04/16/brk,20080416-121425,id.html [30/03/09]

BRI. 2008. Sistem Resi Gudang: Peluang, Tantangan dan hambatan. Makalahdisampaikan pada Seminar Nasional Sistem Resi Gudang, PengembanganAlternatif i Pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang. Hotel Borobudur, tanggal 4Nopember 2008

Bappepti. 2009. Sistem Resi Gudang. http://www.bappepti.go.id/pll/ [30/03/09]

Hasan, F. 2008. Potensi Penerapan Sistem Resi Gudang di Indonesia. Institute forDevelopment of Economic and Financing (INDEF). Makalah disampaikan padaSeminar Nasional Sistem Resi Gudang, Pengembangan Alternatif Pembiayaanmelalui Sistem Resi Gudang. Hotel Borobudur, tanggal 4 Nopember 2008Jakarta.

Kompas. Com. 2007. Perbankan Diminta Biayai Resi Gudang. Kamis, 10 Mei.http://www2.kom-pas-cetak/0705/10/jatim/6635

Lensa. 2008. Mentan dan Mendag Resmikan Sistem Resi Gudang.http://lensa.disopjatim.go.id/?p=153 [27/05/09]9.htm [27/05/09]

Najiyullah, A. 2006. Sistem Resi Gudang Lindungi Petani dari Tengkulak. http://www.pk-sejahtera.org/v2/main.Php?op-isi&id=1501[6/5/09]

22

Republika. 2008. Pertamina Tawarkan Resi Gudang ke Petani.http://www.republika.co.id/koran/121/22641/ Pertamina_Tawarkan_Resi_Gudang_ ke _Petani [27/5/09]

Seputar Indonesia. 2009. UU Resi Gudang Belum Optimal. Harian Seputar Indonesia.Senin 27 April 2009

Suhendra. 2008. Panetrasi Sistem Resi Gudang Masih Rendah. http://www.detik-finance.com/read/2008/11/04/115658/1030906/4/panetrasi-sistem-resi-gudang-masih-rendah [ 30/3/09]

Sadarestuwati. 2008. Pentingnya Sistem Resi Gudang bagi Petani. Makalahdisampaikan pada Seminar Nasional Sistem Resi Gudang, PengembanganAlternatifi Pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang. Hotel Borobudur, tanggal 4Nopember 2008.

Wikipedia. 2009. Resi Gudang. http://id.wikipedia.org/wiki/Resi_gudang[30/3/09]