iain tulungagungblog.iain-tulungagung.ac.id/labfebi/wp-content/uploads/... · web view2005 tentang...
TRANSCRIPT
ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PADA
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SIMO
MOCH. ZEN MAS ‘ADI
E-mail : [email protected]
A. Latar Belakang
Secara definitif, berdasarkan peraturan, desa diartikan sebagai
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia1 . Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem
pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati
posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus
mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena
pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak
masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan.
Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah
sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau
tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari2.
Menurut Virgie, dkk (2013: 97) pengelolaan keuangan desa
diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai daerah otonom terendah dalam
sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal
1 Bukhari, Sistem Pemerintahan Desa, 2012 : 42 Wahyuddin.Implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa AkoKecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.2016.hal 141-149.
1
pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Hal tersebut kemudian
terjawab melalui PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68
bahwa sumber pendapatan desa selain diperoleh dari pendapatan asli
desa juga dapat diperoleh dari dana bagi hasil pajak daerah kabupaten
atau kota, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan
keuangan dari pemerintah, dan hibah serta sumbangan dari pihak
ketiga. Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada
upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan pemerintah desa
sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Republik
Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat
penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan
otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja
pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan
wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.
Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya
dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk
dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntanbiltas yang tinggi.
Menurut Waluyo (2009: 195) akuntabilitas meliputi pemberian
informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga
memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban
pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas
adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan
pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan good
governance. Good governance merupakan penyelenggaraan
pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien
dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara
domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas
diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi
pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan
berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas
didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap
2
klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang
dilakukannya.3
Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang
diungkapkan oleh Sumpeno (2011: 223) melibatkan pemerintah desa
untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam
kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa.
Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan
alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi
akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan
perundangan yang belaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap
memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien,
efektif, dan ekonomis.
Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran
keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana
sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
Pengertian tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 37 tahun 2007, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di
dalam Pasal 18 menyatakan bahwa ADD berasal dari APBD
Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota
untuk desa paling sedikit 10%. Dengan adanya pemberian ADD ini
semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam
pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang otonomi
daerah telah disebutkan bahwa pemeritah diarahkan untuk memberikan
kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri,
bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan
pembangunan yang terdapat di daerah. Pembangunan merupakan proses
3 Solekhan, M. Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasispartisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas.2012.Malang: Setara Press.
3
perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan
dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
hidup masyarakat suatu bangsa. Indonesia saat ini sedang
mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi
keseluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk
melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 19454
Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa
membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan
pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Berkaitan dengan sumber
pendapatan desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa
sumber-sumber pendapatan desa terdiri atas:
1. Pendapatan asli desa, meliputi:
a. Hasil usaha desa
b. Hasil kekayaan desa
c. Hasil swadaya dan partisipasi
d. Hasil gotong royong
e. dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh
persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian
diperuntukkan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%
(sepuluh persen), yang pembagiannya untuk setiap desa secara
proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan.
4 Siagian, S.P. Administrasi pembangunan.1985.Jakarta: Bumi Aksara.
4
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
Ketentuan Pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah
Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima
kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan
dan menjamin adanya pemerataan. Perimbangan keuangan pusat-daerah
kini telah menjadi ikon utama otonomi daerah dan sudah dipastikan
dengan kebijakan negara melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004. Ada dua alasan penting lahirnya kebijakan perimbangan
keuangan pusat-daerah. Pertama, alasan teoritis yang berpijak pada
anjuran desentralisasi. Desentralisasi menyatakan bahwa pembagian
kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke daerah harus diikuti dengan
desentralisasi keuangan (fiskal) dalam bentuk pembagian keuangan
kepada daerah dan memberi kekuasaan daerah untuk menggali sumber
keuangan sendiri. Keuangan yang didesentralisasikan (decentralized
budget) ke daerah digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan
pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah
Kedua, alasan empiris dalam keuangan selalu menjadi bahan persoalan
antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah mempunyai sumber daya
ekonomi yang melimpah tetapi miskin karena sebagian besar kekayaan
daerah dikuasai dan diambil alih oleh pemerintah pusat. Pemerintah
pusat mengelola keuangan secara sentralistik dan mengembalikan
sebagian dana ke daerah yang tidak seimbang dengan dana yang
diambil dari daerah. Akibatnya terjadi ketidakadilan dan kesenjangan
fiskal di satu sisi, dan di sisi lain menciptakan ketergantungan daerah
kepada pusat5
B. Permasalahan di Lapangan
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan dengan melalui
wawancara langsung dengan Kepala Desa, bahwa permasalahan yang
5 Yuliani, R. Analisis dampak alokasi dana desa (add) terhadappemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa di Kabupaten Boyolali.2012hal 162-170
5
ada selama beliau menjabat ada pada penyelesaian dari apa yang sudah
di planning dari tahun sebelumnya. Ketepatan waktu yang masih belum
efisien menjadikan pengalokasian dana desa untuk desa sendiri menjadi
kurang efektif. Pada saat observasi di lapangan bahwa ketepatan ada
kegiatan pembangunan untuk desa yaitu membangun GOR Desa Simo.
Dari pemaparannya beliau mengatakan “untuk penyelesaian gor ini
sudah diprediksi akan membutuhkan waktu berapa lama, tapi kenyataan
yang ada dilapangan tidak sesuai dengan prediksi awal” . Dari salah
satu pernyataan tersebutlah dapat diambil kesimpulan bahwa
permasalahan ada di waktu yang masih kurang efisien.
Adapun spesial untuk tahun ini planning yang dilakukan tahun
sebelumnya yang sebenarnya dilaksanakan pada tahun ini direvisi
dipindahkan ke dana untuk Covid-19. Selain hal tersebut beliau selama
menjabat bisa dikatakan belum ada masalah yang menyangkut dengan
aliran dana desa. Jadi aliran dana desa menurut beliau sudah sesuai
target yang diharapkan.
C. Solusi Permasalahan
Dari permasalahan yang ada diatas tadi yaitu tentang ketepatan
waktu dapat diatasi dengan memaksimalkan ketika planning untuk
tahun kedepannya bagaimana pengalokasian atau penyaluran dana desa
tersebut dapat efektif dan efisien sehingga tidak ada yang melenceng
dari target yang diinginkan. Sebagai contoh ketika penyaluran dana
desa untuk pelaksanaan pembangunan , dari situ pasti sudah ada
planning butuh berapa lama untuk menyelesaikan projek tersebut. Maka
dari itu memaksimalkan planning sangat diperlukan untuk ketepatan
dari waktu yang dibutuhkan.
D. Penutup
1. Kesimpulan
6
Berdasarkan hasil dari observasi, maka dapat ditarik
kesimpulan dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di
Desa Simo yaitu dalam tahap perencanaan telah menerapkan prinsip
partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran
masyarakat ketika adanya musyawarah desa, dan pemerintah
desapun sangat terbuka untuk menerima segala usulan dari
masyarakat yang hadir guna berjalannya pembangunan di desa.
Kemudian dilanjut ke tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
juga telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas
mengenai pelaksanaan yangn di danai oleh Alokasi Dana Desa
(ADD). Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana karena
pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi sudah selesai dan
lengkap. Kemudian berlanjut ke tahap pertanggunngjawaban
Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi
termasuk sudah baik.
2. Saran
a. Instansi/ Lembaga tempat PPL
Dalam pelakasanaa tugas serta tanggungjawab harus benar-
benar dilaksanakan dengan teliti, displin dan jujur. Dengan
loyalitas dan menjunjung tinggi profesionalitas dapat
mencerminkan bahwa di desa tersebut memang sudah sesuai
dengan tugas dan tanggungjawabnya yang sudah dipercaya oleh
negara dan masyarakatnya.
b. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Tetap konsisten menjalin hubungan baik dengan instansi atau
lembaga lain guna dapat membantu kami khususnya mahasiswa
jurusan Akuntansi Syariah dalam pengembangan praktek
pengalaman lapangan kami.
c. Untuk Umum (Mahasiswa)
7
Ketika kita sebagai mahasiswa yang sedang diberikan tugas
PPL, dimanapun instansi atau lembaga kita harus tetap menjaga
nama baik Institut kita. Dalam pelaksanaannya kita pun harus
aktif dan dapat bersosialisasi dengan baik dengan semuanya.
Memaksimalkan ketika kita diberi pengarahan atau
pembelajaran dari lembaga atau institut tersebut.
LAMPIRAN
1. PETA DESA SIMO
8
2. APBDes 2019
3. APBDes 2020
9
Daftar Pustaka
Bukhari. 2012, Sistem pemerintahan desa. http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/sistem-pemerintahan desa.html.
Siagian, S.P. (1985). Administrasi pembangunan, Jakarta: Bumi Aksara.
Solekhan, M. (2012). Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasispartisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas.
Malang: Setara Press.
Wahyuddin. (2016). Implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa AkoKecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. e Jurnal Katalogis,
Volume 4 Nomor 5, Mei 2016 ISSN: 2302-2019 hal 141-149.
Yuliani, R. (2012). Analisis dampak alokasi dana desa (add) terhadappemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa di Kabupaten Boyolali,
Universitas Muhammadiyah Surakarta hal 162-170
10