i kata pengantar bab i...
TRANSCRIPT
-
i KATA PENGANTAR BAB I PENDAHULUAN
-
ii KATA PENGANTAR BAB I PENDAHULUAN
KATA PENGANTAR
Berdasarkan Peraturan Presiden R.I No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 mewajibkan setiap unit yang merupakan entitas
akuntabilitas kinerja atau Eselon I untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas
prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
Laporan Kinerja tersebut disampaikan setiap tahun kepada Pimpinan Kementerian
Perdagangan sebagai bentuk akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pokok serta
fungsinya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan
Kinerja Eselon I tersebut haruslah merupakan gabungan menyeluruh dari Laporan Kinerja
Eselon-Eselon II di bawahnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2019 Eselon II ini
yang berisi Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan untuk tahun 2019 serta pencapaian
kinerja atau realisasi pencapaian sasaran dan analisis terhadap pencapaian kinerja dari
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting, yang merupakan unit Eselon II di bawah Eselon I Direktorat Jenderal Perdagangan
Dalam Negeri.
Ke depan, kami berharap agar Laporan Kinerja Tahun 2019 dapat menjadi acuan, bahan
masukan serta umpan balik bagi Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
untuk bekerja dengan lebih baik, efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.
Jakarta, 20 Januari 2020
Direktur Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Susy Herawaty
-
iii RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Dit.
Bapokting) sebagai salah satu sarana pemantauan dan Evaluasi atas kinerja pelaksanaan
dokumen-dokumen Perencanaan yang disinkronisasi dan dituangkan dalam Perjanjian
Kinerja. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting Tahun 2018, terdapat 3 Sasaran Strategis yang diperjanjikan yang dapat diuraikan
menjadi 3 indikator kinerja strategis sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.
Tabel 1 Ringkasan Realisasi Seluruh Indikator Kinerja pada Laporan Kinerja Dit.
Bapokting Tahun 2019
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Terjaganya deviasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu
i. Persentase provinsi yang harga barang kebutuhan pokoknya stabil antar waktu
85% 90,77% 106,79%
2 Terjaganya deviasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah
ii. Persentase provinsi yang harga barang kebutuhan pokoknya stabil antar wilayah
75% 71,5% 95,33%
3 Terjaganya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
iii. Jumlah kebijakan teknis bidang stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang di setujui
4 Kebijakan
3 Kebijakan
75%
4 Penyelenggaraan tertib administrasi unit kerja
Nilai WTA 70 82,69 118%
Rata-rata 98,78%
Sumber : Data TU Bapokting 2019
Secara keseluruhan terdapat 3 indikator kinerja. Dari keseluruh IK tersebut, 3 indikator.
Dua indikator yang tidak mencapai target adalah jumlah kebijakan teknis bidang stabilitas
harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 3 kebijakan atau 75% dan persentase
provinsi yang harga barang kebutuhan pokoknya stabil antar wilayah (71,5%). Sedangkan
indikator yang mencapai target adalah persentase provinsi yang harga barang kebutuhan
-
iv RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN
pokoknya stabil antar waktu (90,77%) yang mana ketiganya dapat mencapai atau melampaui
target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi.
Capaian deviasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu tahun 2019 adalah sebesar
90,77%, di atas target >=85%, realisasi pencapaian target Januari s/d Desember 2019 yaitu
90,77%/85% = 106,79%. Dasar penentuan angka target minimum 85% atau 29 provinsi adalah
untuk mengantisipasi kondisi 5 daerah non sentra produksi pangan yang akses distribusi dan
logistiknya masih kurang memadai (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT).
Perhitungan deviasi antar waktu hanya dilakukan pada 2 periode, yaitu s/d Juni dan s/d
Desember, karena toleransi harga yang tidak stabil hanya 2 bulan dalam satu tahun (rata-rata
1 bulan setiap 6 bulan) dengan pertimbangan adanya 2 festive season (HBKN) yaitu pada
Puasa-Lebaran dan Natal-Tahun Baru.
Capaian deviasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah tahun 2019 (Januaris/d
Desember) adalah sebesar 71,5%, di bawah target 75% Realisasi pencapaian target Januari
s/d Desember: 71,5%/75% = 95,33%. Dasar penentuan angka target minimum 75% adalah
melihat dari past performance rata-rata pencapaian deviasi harga bapok antar wilayah per
TW tahun 2016-2018 adalah sekitar 73% serta realisasi pencapaian target kovar harga bapok
antar wilayah tahun 2018 sekitar 93,87%. Tidak tercapainya target deviasi harga barang
kebutuhan pokok antar wilayah tahun 2019 antara lain disebabkan tingginya disparitas harga
jagung dan kedelai.
Pedoman mekanisme operasi pasar adalah indikator yang diminta oleh Kantor Staf
Presiden (KSP) untuk ditambahkan di Dit. Bapokting di tahun 2019. Hal ini dilakukan dalam
rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan operasi pasar yang mana pada akhirnya akan
memperbaiki kinerja indikator lainnya yang terkait stabilitas harga barang kebutuhan pokok,
yaitu indikator persentase provinsi yang harga barang kebutuhan pokoknya stabil antar
waktu, persentase provinsi yang harga barang kebutuhan pokoknya stabil antar wilayah dan
pedoman kebijakan teknis bidang stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang
penting.
Terkait operasi pasar ini, kebijakan yang dikeluarkan di tahun 2019 adalah:
1) Surat Mendag nomor 01 tanggal 11 Januari 2019 Tentang Perdagangan Gula Kristal
Rafinasi.
2) Surat Mendag nomor 08 tanggal 12 Februari 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pencantuman Label
Kemasan Beras.
3) Surat mendag nomor 47 tanggal 19 Juni 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi
dan Pengawasan Bahan Berbahaya.
Secara umum realisasi anggaran Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting pada tahun 2019 sebesar 98,37%. Semula anggaran Direktorat Barang Kebutuhan
-
v BAB I PENDAHULUAN
Pokok dan Barang Penting sebesar Rp.45.000.000.000 (dipa awal), kemudian terdapat
penambahan anggaran yang di peruntukan untuk stabilisasi harga gula oleh perum bulog
sebesar Rp.337.494.677.000, sehingga anggaran Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting menjadi Rp.382.494.677.000 dan berhasil direalisasikan sebesar
Rp.376.263.756.949.
-
vi DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN
DAFTAR ISI
HALAMAN
KATA PENGANTAR................................................................................................... ii
RINGKASAN EKSEKUTIF............................................................................................ iii
DAFTAR ISI............................................................................................................... vi
DAFTAR GAMBAR.................................................................................................... viii
DAFTAR TABEL........................................................................................................ ix
BAB I PENDAHULUAN.............................................................................................. 1
A. Latar Belakang................................................................................................. 2
B. Struktur Organisasi.......................................................................................... 3
C. Aspek Strategis Organisasi.............................................................................. 8
D. Isu Strategis Organisasi................................................................................... 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA............................................................................... 12
A. PERENCANAAN STRATEGIS..................................................................................... 13
Visi............................................................................................................................. 13
Misi............................................................................................................................ 13
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila......................... 13
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.................................................. 14
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum..................... 14
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu................................... 14
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan....................... 14
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari..................................................... 15
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.................................. 15
-
vii BAB I PENDAHULUAN
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan
dunia internasional.................................................................................... 15
Sembilan Agenda Prioritas.................................................................... 15
B. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019................................................................. 20
C. Kontrak Kinerja Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting............... 23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA............................................................................. 26
A. Capaian Kinerja Organisasi.............................................................................. 27
B. Kinerja Anggaran............................................................................................. 47
BAB IV PENUTUP..................................................................................................... 49
LAMPIRAN.............................................................................................................. 53
-
viii BAB I PENDAHULUAN
DAFTAR GAMBAR
BAB I PENDAHULUAN
Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Barang Kebutuhan Pokok
Dan Barang Penting......................................................................... 5
Gambar 2 Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan........................ 6
Gambar 3 Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan..................... 6
Gambar 4 Komposisi Pegawai Dit. Bapokting Berdasarkan Usia.................... 7
Gambar 5 Komposisi Pegawai Per SUBDIT..................................................... 8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Gambar 1 Mendag Melakukan Pantauan Harga Menjelang Puasa
Dan Lebaran................................................................................ 28
Gambar 2 Pelaksanaan Pasar Murah Kemendag Dalam Rangka Hari
Besar Keagamaan Nasional 2019 yang dilaksanakan
Di Parkiran Kemendag................................................................... 35
Gambar 3 Kemendag Luncurkan Kebijakan Minyak Goreng Wajib Kemas... 37
Gambar 4 Pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stock di Pasar Rakyat........ 38
LAMPIRAN
Gambar 1 Rencana Kerja Tahun 2019Eselon 1...................................... 54
Gambar 1.1 Rencana Kerja Tahun 2019 Eselon 2..................................... 56
Gambar 2 Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan
Dan Realisasi Tahun 2019.............................................................. 61
Gambar 3 Contoh Perhitungan IKU Antar Wilayah........................................ 62
Gambar 4 Contoh Perhitungan IKU Antar Waktu........................................... 63
-
ix BAB I PENDAHULUAN
DAFTAR TABEL
BAB II PERENCANAAN KINERJA
TABEL 1 Tujuan dan Sasaran Pengintegrasian dan Perluasan
Pasar Dalam Negeri........................................................................ 17
TABEL 2 Rencana Kinerja Direktorat Barang Kebutuhan Pokok
Dan Barang Penting Tahun 2019...................................................... 21
TABEL 3 Pagu Anggaran Dit. Bapokting Tahun 2019 Berdasarkan
Program............................................................................................ 23
TABEL 4 Rincian Kontrak Kinerja Direktorat Barang Kebutuhan Pokok
Dan Barang Penting Tahun 2019...................................................... 25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
TABEL 1 Indikator Kinerja Kegiatan 1............................................................ 29
Tabel 1.1 Indikator Kinerja Kegiatan 1........................................................... 29
TABEL 2 Perkembangan Deviasi Harga Barang Kebutuhan Pokok
Antar Waktu.................................................................................... 30
TABEL 3 Indikator Kinerja Kegiatan 2............................................................ 40
TABEL 3.1 Indikator Kinerja Kegiatan 2.......................................................... 40
TABEL 4 Persentase Provinsi Yang Harga Barang Kebutuhan Pokoknya
Stabil Antar Wilayah Periode Januari-Desember 2019................... 40
TABEL 5 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting Tahun 2015-2018.................................................... 46
TABEL 5.1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting Tahun 2019............................................................. 46
TABEL 6 Perincian Anggaran Direktorat Barang Kebutuhan Pokok
Dan Barang Penting Tahun 2019.................................................... 48
TABEL 7 Perincian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Barang
-
x BAB I PENDAHULUAN
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Menurut IKU
Tahun 2019...................................................................................... 48
-
1 BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN
BAB I
PENDAHULUAN
-
2
A. Latar Belakang
Peran Direktorat
Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang
Penting sebagai
Institusi Negara
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah
rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada
instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP
pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan lebih
lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai tindak
lanjut dari penetapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014,
tanggal 18 Agustus 2015 Kementerian Perdagangan telah
menetapkan Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan
Kementerian Perdagangan yang tertuang dalam Surat Keputusan
Menteri Perdagangan Nomor Kepmendag No. 794/M-
DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan
Kementerian Perdagangan (merupakan penyempurnaan dari
Kepmendag Nomor 1011 Tahun 2012).
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja sebagai
perwujudan
kewajiban
pelaporan dalam
Sistem AKIP
Salah satu tahapan dalam implementasi SAKIP adalah pengukuran
kinerja. Dalam Kepmendag 794/2015 pengukuran Kinerja adalah
proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi, misi dan strategi, atau kegiatan manajemen yang
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar,
rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah
ditetapkan. Pengukuran (capaian) kinerja merupakan sebuah
mekanisme pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja yang
bermanfaat memberikan informasi bagi pimpinan tentang program
dan kegiatan yang realisasi indikator kinerjanya masih di bawah
target sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Selanjutnya, hasil
pengukuran kinerja dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan
Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan bentuk
pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada kementerian atas penggunaan
anggaran. Pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian
-
3
Perdagangan diterapkan secara bertingkat mulai dari tingkat unit
kerja eselon II/satuan kerja sampai dengan kementerian, serta
dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.
B. Struktur Organisasi
Reformasi
Birokrasi
Direktorat Barang
Kebutuhan Pokok
dan Barang
Penting menuju
tata kerja yang
lebih baik
Dalam visi-misinya, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla
berkeyakinan bahwa salah satu cara untuk membawa Indonesia
berdikari dalam ekonomi, negara harus mampu menempatkan
rakyat sebagai pelaku utama dalam pembentukan produksi dan
distribusi nasional. Melalui pencapaian berdikari ekonomi, Jokowi-JK
ingin mengembangkan daya hidup bangsa dan membawa bangsa
Indonesia dalam posisi sederajat dalam membangun kerjasama yang
produktif dalam tataran pergaulan internasional. Untuk
mewujudkan cita-cita berdikari ekonomi, Jokowi-JK kemudian
menyusun langkah-langkah yang lebih detil melalui Sembilan
Agenda Prioritas (Nawa Cita). Secara khusus, di dalam Nawa Cita ada
tiga agenda yang dapat dikaitkan langsung dengan perwujudan
Indonesia yang berdikari secara ekonomi, yaitu: agenda ketiga
melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran, agenda keenam
melalui peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional; serta agenda ketujuh melalui penggerakan sektor
strategis ekonomi domestik. Maka selanjutnya adalah tugas dari
pemerintah, dimana Kementerian Perdagangan merupakan bagian
di dalamnya, untuk secara gotong-royong dan profesional
mendorong perwujudan agenda prioritas Pemerintahan Jokowi-JK.
Peran Kementerian Perdagangan dalam pelaksanaan Nawacita
adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa melalui
peningkatan ekspor nonmigas dan jasa yang bernilai tambah tinggi,
serta memperkuat pasar domestik melalui peningkatan efisiensi
logistik dan distribusi nasional. Sasaran yang hendak dicapai dalam
penguatan pasar domestik melalui peningkatan efisiensi logistik dan
distribusi nasional yang akan dicapai terkait perdagangan dalam
negeri pada tahun 2015-2019 adalah:
1. Menurunkan rasio biaya logistik terhadap PDB sebesar 5,0
persen per tahun sehingga menjadi 19,2 persen di tahun 2019.
2. Menurunkan rata-rata dwelling time menjadi sebesar 3-4 hari.
3. Terjaganya koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok
antarwaktu di bawah 9 persen dan koefisien variasi harga barang
-
4
kebutuhan pokok antar wilayah rata-rata di bawah 13,0 persen
per tahun yang antara lain didukung melalui pembangunan
dan/atau revitalisasi/rehabilitasi 5.000 pasar rakyat/pasar
tradisional.
Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, sebagai
salah satu unit di dalam Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri Kementerian Perdagangan, memiliki peran penting dalam
mendukung penguatan pasar dalam negeri dan pengamanan pasar
dalam negeri, khususnya sasaran ketiga di atas yaitu terjaganya
koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu dan
antar wilayah. Hal ini sesuai dengan tugas Direktorat Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perdagangan, yaitu: melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis
dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang barang kebutuhan
pokok dan barang penting. Tugas tersebut dilaksanakan dengan
menjalankan fungsi sbb: penyiapan perumusan kebijakan,
penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan bahan
pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang barang kebutuhan
pokok dan barang penting.
Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut Dit. Bapokting
memiliki 5 (lima) unit Eselon III yaitu Subdit Barang Kebutuhan Pokok
Hasil Pertanian dan Peternakan, Subdit Barang Kebutuhan Pokok
Hasil Industri dan Perikanan Kelautan, Subdit Barang Penting, Subdit
Informasi Pasar, Subdit Pengawasan dan Tata Usaha.
-
5
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting
Sumber: Data TU Dit. Bapokting 2019
Dari struktur diatas Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting memiliki kekuatan dan jumlah personil/Sumber Daya
Manusia (SDM) adalah sebagai berikut:
A. Jabatan
1. Direktur : 1 orang
2. Kepala Sub Direktorat : 5 orang
3. Kepala Seksi : 10 orang
4. Kepala Sub Bagian : 1 orang
5. Staf Pelaksana : 26 orang
JUMLAH : 43 orang
DIREKTORAT
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
PENTING
SUBDIT
Barang Kebutuhan Pokok Hasil Pertanian
dan Peternakan
SEKSI Hasil Pertanian
SEKSI
Peternakan
SUBDIT
Barang Kebutuhan Pokok Hasil Industri
dan Perikanan Kelautan
SEKSI
Hasil Industri
SEKSI
Hasil Perikanan dan Kelautan
SUBDIT Barang Penting
SEKSI Hasil Industri
SEKSI Hasil Penunjang Pertanian dan Pertambangan
SUBDIT
Informasi Pasar
SEKSI
Informasi Harga
SEKSI
Informasi Stok
SUBDIT Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting
SEKSI
Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok
SEKSI
Pengawasan Barang Penting
Subbagian Tata Usaha
-
6
B. Golongan
Gambar 2 Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
C. Pendidikan
Gambar 3 Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan
Pendidikan
Dilihat dari jenjang Pendidikan yang dimiliki, pegawai direktorat
barang kebutuhan pokok dan barang penting memiliki komposisi
pegawai dengan tingkat pendidikan mulai dari SLTA s.d tingkat
pendidikan S2. Persentase jumlah pegawai di setiap jenjang
pendidikan berbeda-beda, untuk tingkat pendidikan SLTA mencapai
2%, tingkat pendidikan D3 mencapai 2%, tingkat pendidikan S1
mencapai 58% dan tingkat pendidikan S2 mencapai 40%.
0
5
10
15
20
25
30
35
IV III II
Jumlah 7 35 1
Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
40%
58%
2%
Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
S2
S1
D3
-
7
Dengan persentase jumlah pegawai yang memiliki jenjang
Pendidikan S1 cukup tinggi, yaitu 58%, maka dapat dinyatakan
bahwa kualitas tingkat Pendidikan pegawai Direktorat Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting cukup memadai. Persentase
tersebut juga sudah dihitung sesuai komposisinya masing-masing
dan kebutuhan di bagiannya masing-masing.
Gambar 4 Komposisi Pegawai Dit. Bapokting Berdasarkan Usia
Sumber: Data TU Dit. Bapokting 2019
Dilihat dari komposisi umur, dapat dinyatakan bahwa cukup banyak
pegawai yang akan menjelang pensiun (>50 tahun). Hal ini
mengindikasikan perlunya ada segera regenarasi pegawai di
Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting supaya
tetap dapat menjalankan tusinya dengan baik di kemudian hari.
0
5
10
15
20
20-30 30-40 40-50 >50
Jumlah 8 16 9 10
Komposisi Jumlah Pegawai Sesuai Usia
-
8
Gambar 5 Komposisi Pegawai Per SUBDIT
Sumber: Data TU Dit. Bapokting 2019
C. Aspek Strategis Organisasi
Uraian Tugas
Pokok dan Fungsi
Direktorat Barang
Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting
Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting mempunyai
fungsi penting dalam mendukung tercapainya sasarn dan tujuan
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Dalam hal ini fungsi
dalam menjaga ketersedian pasokan dan stabilitas harga barang
kebutuhan pokok berfungsi mendukung peran Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri dalam memenuhi agenda Nawa Cita.
Mengacu pada agenda ketiga dalam Nawa Cita yaitu membangun
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan, ada peran yang bisa diambil
oleh Ditjen PDN. Peran Ditjen PDN dalam hal ini adalah
mengoptimalkan perdagangan antar pulau dengan cara melakukan
pengelolaan stok dan logistik di daerah yang dianggap termarjinalkan.
Langkah ini tentunya diukung oleh ketersediaan pasokan komoditi
yang diperdagangkan seperti barang kebutuhan pokok. Dengan
tersedianya pasokan, maka perdagangan akan lebih lancar dan
dengan demikian membantu penyebaran barang kebutuhan pokok
dan/atau barang penting di wilayah-wilayah terluar Indonesia.
Peran pemerintah yang terkandung dalam agenda keenam untuk
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit
-
9
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Dengan adanya peningkatan
produktivitas bagi masyarakat sehingga rakyat indonesia siap dalam
persaingan di pasar internasional. Semakin meningkat
produktivitasnya maka meningkat juga kompetensi masyarakat untuk
bersaing dengan bangsa-bangsa Asia lainnya. Hal ini dilakukan
pemerintah agar masyarakat Indonesia menjadi peran penting di
pasar Internasional.
Disamping mendukung agenda ketiga, Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri juga berperan untuk agenda ketujuh yaitu
penggerakan sektor ekonomi domestik termasuk melalui penguatan
iklim usaha sehingga terwujud kepastian berusaha serta penguatan
dan pemberdayaan pelaku usaha. Hal ini dicapai dengan menjaga
kestabilan harga komoditas barang kebutuhan pokok pada tingkat
yang wajar yang diperdagangkan sehingga dapat memberikan insentif
bagi pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya. Dengan semakin
kuatnya kapasitas dan kompetensi pelaku usaha domestik, mereka
akan tetap mampu bertahan dan bahkan mampu melakukan ekspansi
usaha yang pada akhirnya menggerakan perekonomian domestik.
Disamping itu, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri juga berperan
meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, sehingga dapat
menekan laju impor khususnya barang-barang yang pada hakekatnya
dapat diproduksi didalam negeri. Penguatan pelaku usaha yang
dibarengi dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri
akan berdampak pada bergeraknya perekonomian domestik. Hal ini
dicapai dengan menjaga stabilitas harga komoditi barang kebutuhan
pokok pada tingkat yang wajar di dalam negeri sehingga produsen
memperoleh insentif yang cukup. Dengan demikian, jaminan
ketersediaan pasokan dalam negeri dari produsen dalam negeri akan
dapat ditingkatkan. Bergeraknya sektor ekonomi domestik juga
berarti mendukung target inflasi
-
10
norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang barang
kebutuhan pokok dan barang penting.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 201,
Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang barang kebutuhan
pokok dan barang penting;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang barang
kebutuhan pokok dan barang penting;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang barang kebutuhan pokok dan barang penting;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang barang kebutuhan pokok dan barang penting;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang barang kebutuhan
pokok dan barang penting; dan
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting terdiri atas:
a. Subdirektorat Barang Kebutuhan Pokok Hasil Pertanian dan
Peternakan;
b. Subdirektorat Barang Kebutuhan Pokok Hasil Industri dan
Perikanan Kelautan;
c. Subdirektorat Barang Penting;
d. Subdirektorat Informasi Pasar;
e. Subdirektorat Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting; dan
f. Subbagian Tata Usaha.
-
11
D. Isu Strategis Organisasi
Memastikan
ketersediaan
pasokan dan
menjaga stabilitas
harga barang
kebutuhan pokok
dan barang
penting di daerah
melalui
peningkatan
kelancaran
distribusi
Salah satu faktor yang mempengaruhi instabilitas harga pangan
adalah faktor supply and demand. Oleh karena itu, data terkait
ketersediaan bahan pangan harus selalu diawasi dan dilaporkan oleh
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Koordinasi menjadi
kunci utama dalam memastikan ketersediaan barang dipasar, dan
tidak hanya terbatas pada koordinasi pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah namun juga antara pemerintah dengan pelaku
pasar.
Disamping itu, pemantauan ke lapangan perlu untuk dilakukan dalam
memastikan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok serta
mengantisipasi terjadinya lonjakan harga akibat pendistribusian yang
tidak berjalan secara efektif dan efisien melalui kebijakan-kebijakan
yang bersifat preventif. Pemerintah juga perlu untuk melakukan
intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
kebijakan dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan dan
stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
-
LKj DIREKTORAT BAHAN POKOK DAN BARANG STRATEGIS 2014
BAB II PERENCANAAN KINERJA 12
BAB II
PERENCANAAN
KINERJA
-
13
A. Perencanaan Strategis
Rencana Strategik
Direktorat
Jenderal
Perdagangan
Dalam Negeri
Tahun 2015 – 2019
Visi
Misi
Visi dan Misi Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
adalah sebagai berikut:
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.
Sementara visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, dengan
penjelasan sebagai berikut:
Mandiri: berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan
sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada
kemampuan dan kekuatan sendiri.
Maju: berarti tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan
sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
Adil: berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk
apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.
Makmur: berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat
Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna
dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.
Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yaitu:
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui
pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan
hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat
beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya,
mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur
budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa
Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika
pembangunan bangsa.
-
14
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun
sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui
penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi
secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju;
mereformasi bidang hukum dan aparatur negara; dan
memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan
setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan
membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan
pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih
kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat
kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin
pengembangan media dan kebebasan media dalam
mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan
membenahi struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan
menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif,
dan memihak pada rakyat kecil.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan
membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang
melampui kekuatan esensial minimum dan disegani di kawasan
regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan
meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan
mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan
menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas
lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam
penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan
komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan
dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem
pertahanan semesta.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi
kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan
keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan
wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan
dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang
sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial
-
15
Sembilan Agenda
Prioritas
serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan
diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki
pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan
antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan
kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan
tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam
kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui
pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk
permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi;
meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan
lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk
mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan
kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan
pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal
pembangunan.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang
mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan
pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional
untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan
kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara
terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber
kekayaan laut secara berkelanjutan.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan
dunia internasional dengan memantapkan diplomasi Indonesia
dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional;
melanjutkan komitmen Indonesia dalam pembentukan
identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional;
dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral
antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di
berbagai bidang.
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju
Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang
ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan
-
16
sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut
NAWA CITA, yaitu:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga
negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan
terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,
bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melaksanakan revolusi karakter bangsa.
9. Mempengaruhi kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
Selaras dengan visi, misi, dan sembilan agenda prioritas
pembangunan Pemerintah, maka agenda prioritas Direktorat
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri adalah:
1. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
(NAWACITA 3).
2. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya (NAWACITA 6).
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik (NAWACITA 9).
-
17
Agenda tersebut pencapaiannya dinyatakan dalam tujuan dan
sasaran strategis yang dinyatakan dalam Rencana Strategis
(Renstra) Ditjen PDN sebagai dasar perencanaan strategis.
Untuk Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting,
tidak mempunyai Rencana Strategis tersendiri, tetapi mengacu
kepada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri (Ditjen PDN) sebagai pedoman untuk
mencapai kinerja yang optimal selama 5 (lima) tahun ke depan.
Dalam perencanaan strategis tersebut mencakup Tujuan Strategis,
dan Sasaran Strategis Ditjen Perdagangan Dalam Negeri adalah
sebagai berikut, sedangkan visi dan misi Ditjen Perdagangan
Dalam Negeri sendiri mengacu pada visi dan misi pemerintah.
Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam Negeri
Sumber: Data TU Dit. Bapokting 2019
Tujuan 1:
Pengintegrasian
dan Perluasan
Pasar Dalam
Negeri
Sasaran yang ingin dicapai:
1) Meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan. Indikator
yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya
pertumbuhan PDB sektor perdagangan adalah pertumbuhan
PDB sub kategori Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil
dan Sepeda Motor. Pertumbuhan PDB sektor perdagangan tidak
MIS
I TU
JUA
N
SASA
RA
N
6. Meningkatnya Konektivitas Distribusi dan
Logistik Nasional
7. Meningkatnya Konsumsi Rumah Tangga Nasional terhadap Produk Dalam
Negeri
11. Meningkatnya Pelayanan dan
Kemudahan Berusaha
9. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting
8. Memperkecil Kesenjangan Harga Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting Antar Daerah
1.Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam
Negeri
2. Peningkatan Penggunaan dan Perdagangan Produk
Dalam Negeri (PDN)
3. Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Jaminan
Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Peningkatan Iklim Usaha dan Kepastian
Berusaha
5.Meningkatnya Pertumbuhan PDB Sektor
Perdagangan
Kontribusi PDB Sub Sektor Perdagangan terhadap PDB
Nasional tanpa migas (5)
Meningkatnya Kapasitas Logistik Perdagangan (6,10)
Menurunnya Rasio Antara Deviasi Harga Provinsi-Provinsi dan Harga Rata-Rata Nasional untuk Barang Kebutuhan Pokok Hasil Industri (8)
Menurunnya Rasio Antara Deviasi Harga Provinsi-Provinsi dan Harga Rata-Rata Nasional untuk Barang Kebutuhan
Pokok Hasil Peternakan (8)
Menurunnya Rasio Antara Deviasi Harga Provinsi-Provinsi dan Harga Rata-Rata Nasional untuk Barang Penting (8)
Peningkatan kapasitas pelaku usaha dagang kecil menengah
(7)
Menurunnya Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok
Hasil Industri (9)
Menurunnya Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok
Hasil Peternakan (9)
Menurunnya Koefisien Variasi Harga Barang Penting (9)
Kepastian hukum dalam berusaha di
bidang perdagangan
dalam negeri (11)
-
18
terlepas dari kondisi perekonomian nasional yang sangat
dipengaruhi oleh berbagai hal, di antaranya adalah konsumsi
masyarakat dan konsumsi pemerintah. Oleh karena itu,
meningkatnya daya beli masyarakat dan pengeluaran
pemerintah dapat mendorong laju pertumbuhan konsumsi
nasional sehingga memacu pertumbuhan perekonomian
nasional.
2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan
logistik nasional. Indikator yang digunakan untuk mengukur
kinerja meningkatnya konektivitas distribusi dan logistik nasional
adalah:
a) Jumlah Pasar Rakyat Tipe A;
b) Jumlah Pasar Rakyat Tipe B;
c) Jumlah Pusat Distribusi Regional (PDR);
d) Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat Tipe A yang telah
direvitalisasi.
Tujuan 2:
Peningkatan
Penggunaan dan
Perdagangan
Produk Dalam
Negeri
Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya konsumsi produk
dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional. Penetapan
sasaran ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan produksi
dalam negeri sehingga pada akhirnya dapat turut serta mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, meningkatnya konsumsi
masyarakat terhadap produk dalam negeri dapat membantu
menguatkan daya saing dari produk nasional dan meningkatkan
citra dari produk dalam negeri. Pada akhirnya, meningkatnya
produksi dalam negeri, menguatnya daya saing produk nasional, dan
meningkatnya citra dari produk dalam negeri dapat memberikan
stimulus besar bagi lahirnya kemandirian ekonomi melalui
keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi.
Sasaran dalam jangka panjang, Perencanaan Strategis Direktorat
Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Tahun 2019
mengacu pada Rencana Strategis Jangka Panjang Direktorat
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2015-2019 dengan
sasaran program sebagai berikut:
1) Meningkatnya kreativitas, kapasitas, dan kompetensi UMKM
perdagangan serta penggunaan Produk Dalam Negeri.
-
19
2) Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi
rumah tangga nasional.
Tujuan 3:
Peningkatan
Kelancaran
Distribusi dan
Jaminan Pasokan
Barang
Kebutuhan Pokok
dan Barang
Penting
Sasaran yang ingin dicapai dalam pengamanan ketersediaan dan
kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting
adalah:
1) Memperkecil Kesenjangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting Antar Daerah;
2) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
dan
3) Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar di Wilayah
Perbatasan.
Tujuan 4:
Peningkatan Iklim
Usaha dan
Kepastian
Berusaha
Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan iklim usaha dan
kepastian berusaha bidang perdagangan dalam negeri adalah
meningkatnya pelayanan dan kemudahan berusaha di bidang
Perdagangan Dalam Negeri dan bidang Perdagangan Luar Negeri.
Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja meningkatnya
kepastian dan kemudahan berusaha bidang perdagangan dalam
negeri adalah:
1) Terintegrasinya layanan perizinan perdagangan di daerah
dengan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan;
2) Prosentase Kab/Kota yang dapat menerbitkan SIUP TDP
maksimal 3 Hari.
Dalam rangka mencapai visi misi, dan program prioritas Pemerintah
serta tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kemendag
2015-2019 tersebut maka Ditjen Perdagangan menyiapkan program
Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri yang didukung dengan
kegiatan berupa: (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya; (2) Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok;
(3) Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan; (4)
Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana
Perdagangan; (5) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah; dan (6)
Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah. Program
Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri merupakan
pencerminan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perdagangan
Dalam Negeri, sedangkan kegiatan mencerminkan tugas dan fungsi
Unit Kerja Eselon II/Satuan Kerja atau penugasan tertentu di
lingkungan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri. Untuk Direktorat
-
20
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kegiatannya adalah:
Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok.
Untuk Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting,
maka yang terkait adalah tujuan 3: “Peningkatan Kelancaran
Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting”
Hal tersebut yang kemudian diterjemahkan dan tugas dan fungsi
serta dinyatakan dalam rencana kerja Direktorat Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting yaitu berupa program kerja: Peningkatan
Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting” yang mempunyai 3 sasaran program dan masing-masing
indikatornya sebagai berikut:
1) Terjaganya deviasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu
Dinyatakan pencapaiannya dalam indikator sasaran:
- Persentase provinsi yang harga barang kebutuhan pokoknya
stabil antar waktu
2) Terjaganya deviasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah
Dinyatakan pencapaiannya dalam indikator sasaran:
- Persentase provinsi yang harga barang kebutuhan pokoknya
stabil antar wilayah
3) Terjaganya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang
penting
Dinyatakan pencapaiannya dalam indikator sasaran:
- Jumlah kebijakan teknis bidang stabilitas harga barang
kebutuhan pokok dan barang penting yang di setujui
B. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Rencana Kerja
Direktorat Barang
Kebutuhan Pokok
dan Barang
Penting Tahun
2019
Rencana Kerja (Renja) Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting mendukung Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perdagangan
Dalam Negeri yang adalah dokumen rencana pembangunan
perdagangan dalam negeri sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan
indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
Kementerian Perdagangan, yang akan dilaksanakan selama satu tahun
anggaran.
-
21
Tabel 2 Rencana Kinerja Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting Tahun 2019
Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja Target
Satuan
Target
Terjaganya
deviasi harga
barang
kebutuhan
pokok antar
waktu
Persentase provinsi yang
harga barang kebutuhan
pokoknya stabil antar waktu
85 %
Terjaganya
deviasi harga
barang
kebutuhan
pokok antar
wilayah
Persentase provinsi yang
harga barang kebutuhan
pokoknya stabil antar wilayah
75 %
Terjaganya
fluktuasi harga
barang
kebutuhan
pokok dan
barang penting
Jumlah kebijakan teknis
bidang stabilitas harga
barang kebutuhan pokok dan
barang penting yang di
setujui:
1. Permendag 01 Tahun
2019 tanggal 11 Januari
2019
2. Permendag 08 Tahun
2019 tanggal 12 Februari
2019
3. Permendag 47 Tahun
2019 tanggal 19 Juni 2019
4 Kebijakan
Sumber: Renstra Ditjen Perdagangan Dalam Negeri 2019
Secara detail kegiatan yang mendukung rencana kinerja tersebut di
atas antara lain meliputi:
1. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan di bidang bahan pokok
dan barang penting.
2. Peningkatan pemahaman dan kebijakan bahan pokok dan barang
penting melalui pembinaan, pelatihan, dan bimbingan teknis.
-
22
3. Peningkatan pemahaman kebijakan informasi harga dan non harga
melalui pelatihan petugas operasionalisasi SP2KP di pusat dan
daerah, pelatihan petugas pemantau harga dan pasokan bawang
dan cabe di pasar induk, bimbingan teknis operasionalisasi sistem
informasi bawang merah, dan FGD identifikasi harga dan pasokan
bahan pokok.
4. Peningkatan kualitas dan ketersediaan data/informasi harga dan
non harga melalui rapat koordinasi nasional dalam rangka
menghadapi HBKN, Penetrasi Pasar, Operasi Pasar, Supervisi atas
pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi harga dan
non harga, operasionalisasi dan optimalisasi Sistem Pemantauan
Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP).
5. Peningkatan kualitas dan ketersediaan data/informasi bahan
pokok melalui pengamanan kelancaran distribusi komoditi bahan
kebutuhan pokok, pelaksanaan pasar murah, penyusunan profil
dan rapat koordinasi
6. Peningkatan kualitas dan ketersediaan data/informasi barang
penting di sentra distribusi
7. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.
Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)
Untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, disusunlah Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) yang berisi rincian alokasi anggaran yang diperlukan
dalam rangka pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (output) yang
terukur selama periode 1 (satu) tahun anggaran. Pada awal tahun 2019
Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting mendapat
alokasi anggaran sebesar Rp. 45.000.000.000, namun setelah revisi
terdapat tambahan transfer SABA-99 ke DIPA 90 Direktorat Bapokting
sebesar Rp.337.494.667.000 yang di peruntuk untuk penggantian
pengadaan gula dalam rangka CSHP oleh BULOG. Sehingga PAGU Dit.
Bapokting menjadi Rp.382.494.677.000, dengan rincian sebagaimana
tercantum dalam tabel dibawah ini.
-
23
Tabel 3 Pagu Anggaran Dit. Bapokting Tahun 2019 Berdasarkan
Program
No Satker/Unit Eselon II Nilai DIPA Awal Nilai DIPA Revisi
(Akhir)
1 2 3 4
1 Peningkatan Stabilitas Harga Dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
45,000,000,000 382,494,677,000
2 Stabilisasi Harga Gula oleh perum Bulog 2019
337,494,677,000
Total 382,494,677,000
Sumber: Data Dit. Bapokting 2019
C. Kontrak Kinerja Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Kontrak Kinerja
Direktorat Barang
Kebutuhan Pokok
dan Barang
Penting Tahun
2019
Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan kesepakatan antara
atasan dan bawahan dalam menetapkan kinerja sesuai dengan
tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja
menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu
instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam rangka
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Direktur Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting telah menandatangani
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang mencakup Sasaran Strategis,
Indikator Sasaran Strategis, Target, Program, dan Anggaran.
Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam pengukuran capaian
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja (IK) dalam Pelaporan Kinerja
Dit Bapokting tahun 2019, dimana secara keseluruhan terdapat 3
Indikator Kinerja dari 3 Sasaran Program Direktorat Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang telah ditetapkan pada
tahun 2019 sebagai berikut:
1. Sasaran program: Terjaganya deviasi harga barang kebutuhan
pokok antar waktu. Sasaran ini menyatakan bahwa Dit. Bapokting
ingin menjaga deviasi harga barang kebutuhan pokok antar
waktu dengan pertimbangan adanya 2 festive season (HBKN)
yaitu pada Puasa-Lebaran dan Natal-Tahun Baru yang dinyatakan
dalam indikator sasaran sbb:
Persentase provinsi yang harga barang kebutuhan pokoknya
stabil antar waktu
-
24
Indikator ini mengukur stabilitas harga barang kebutuhan
pokok antar waktu dari seluruh provinsi di Indonesia (untuk
suatu selang waktu tertentu). Semakin baik stabilitas
harganya, dinyatakan dalam nilai koefisien variasi yang
semakin kecil. Untuk periode 2015-2019 targetnya adalah 9%;
dengan target di 2019 adalah 85%.
2. Sasaran program: Terjaganya deviasi harga barang kebutuhan
pokok antar wilayah. Sasaran ini menyatakan bahwa Dit.
Bapokting ingin menjaga deviasi harga barang kebutuhan pokok
di seluruh wilayah Indonesia yang dinyatakan dalam indikator
sasaran sbb:
Persentase provinsi yang harga barang kebutuhan pokoknya
stabil antar wilayah
Indikator ini mengukur stabilitas harga barang kebutuhan
pokok antar wilayah (provinsi) yang ada di Indonesia dalam
selang waktu tertentu. Semakin baik stabilitas harganya,
dinyatakan dalam nilai Deviasi harga yang semakin kecil.
Untuk periode 2015-2019 targetnya adalah 14,2% s/d 13,0%;.
3. Sasaran program: Terjaganya fluktuasi harga barang kebutuhan
pokok dan barang penting. Sasaran ini menyatakan bahwa Dit.
Bapokting ingin menjaga fluktuasi harga barang kebutuhan pokok
dan barang penting yang dinyatakan dalam indikator sasaran
sbb:
Jumlah kebijakan teknis bidang stabilitas harga barang
kebutuhan pokok dan barang penting yang di setujui
Indikator ini mengukur jumlah mekanisme operasi pasar yang
dihasilkan. Untuk tahun 2019, targetnya adalah 4 kebijakan.
-
25
Tabel 4 Rincian Kontrak Kinerja Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Tahun 2019
PROGRAM
UTAMA KEGIATAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp)
URAIAN SATUAN TARGET
Pengembangan
Perdagangan
Dalam Negeri
Peningkatan
Stabilitas
Harga dan
Pasokan
Barang
Kebutuhan
Pokok dan
Barang
Penting
Persentase provinsi
yang harga barang
kebutuhan pokoknya
stabil antar waktu
Persentase
Provinsi
% 85
370,944,796,000 Persentase provinsi
yang harga barang
kebutuhan pokoknya
stabil antar wilayah
Persentase
Provinsi
% 75
Jumlah kebijakan
teknis bidang
stabilitas harga
barang kebutuhan
pokok dan barang
penting yang di
setujui
Jumlah
Kebijakan
Kebijakan 4
6,647,160,000
Penyelenggaraan
Tertib Administrasi
Unit Kerja
Nilai WTA Nilai 70
4,902,721,000
Sumber: Data Dit. Bapokting 2019
-
LKj DIREKTORAT BAHAN POKOK DAN BARANG STRATEGIS 2014
26
BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA
-
LKj DIREKTORAT BAHAN POKOK DAN BARANG STRATEGIS 2014
27
A. Capaian Kinerja Organisasi
Realisasi IKU
Direktorat
Barang
Kebutuhan
Pokok dan
Barang Penting
tahun 2019
Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Laporan Kinerja
Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tahun 2019
secara umum di bagi 3 sasaran, yaitu Terjaganya deviasi harga barang
kebutuhan pokok antar waktu, Terjaganya deviasi harga barang
kebutuhan pokok antar wilayah dan Terjaganya fluktuasi harga barang
kebutuhan pokok dan barang penting yang masing-masing sasaran
memiliki indikator yang dapat diuraikan sebagai berikut:
Sasaran 1
Terjaganya
Deviasi Harga
Barang
Kebutuhan
Pokok Antar
Waktu
INDIKATOR 1 : “Persentase Provinsi Yang Harga Barang Kebutuhan
Pokoknya Stabil Antar Waktu”
Sasaran kedua dari peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan
pasokan barang kebutuhan pokok adalah stabilisasi harga barang
kebutuhan pokok. Sasaran ini menggambarkan bahwa harga komoditi
barang kebutuhan pokok secara nasional dalam satu tahun tidak
mengalami fluktuasi harga yang ekstrim.
Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja stabilisasi harga
barang kebutuhan pokok adalah menurunnya koefisien variasi harga
barang kebutuhan pokok antar waktu. Target dari koefisien dimaksud
sepanjang tahun 2015-2019 sesuai dengan target dari RPJMN 2015-
2019 adalah kurang dari 9%. Adapun komoditi barang kebutuhan pokok
dan barang penting yang menjadi target pengukuran indikator sasaran
ini adalah 10 (sepuluh) komoditi barang kebutuhan pokok. Semakin
kecilnya deviasi harga barang kebutuhan pokok dapat mengindikasikan
stabilitas harga barang kebutuhan pokok secara nasional yang
terkendali, atau dengan kata lain rata-rata harga barang kebutuhan
pokok secara nasional tidak mengalami fluktuasi harga yang ekstrim.
-
28
Gambar 1 Mendag Melakukan Pantauan Harga Menjelang Puasa dan Lebaran
Sumber : Foto Aplikasi SIPEG
Capaian Deviasi
Harga Barang
Kebutuhan
Pokok Antar
Waktu Tahun
2019
Capaian deviasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu tahun
2019 adalah sebesar 90,77%, di atas target >=85%, realisasi pencapaian
target Januari s/d Desember 2019 yaitu 90,77%/85% = 106,79%. Dasar
penentuan angka target minimum 85% atau 29 provinsi adalah untuk
mengantisipasi kondisi 5 daerah non sentra produksi pangan yang
akses distribusi dan logistiknya masih kurang memadai (Papua, Papua
Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT). Perhitungan deviasi antar waktu
hanya dilakukan pada 2 periode, yaitu s/d Juni dan s/d Desember,
karena toleransi harga yang tidak stabil hanya 2 bulan dalam satu tahun
(rata-rata 1 bulan setiap 6 bulan) dengan pertimbangan adanya 2
festive season (HBKN) yaitu pada Puasa-Lebaran dan Natal-Tahun Baru.
Pada Indikator Kinerja Tahun 2015-2018 yaitu koefisien variasi harga
barang kebutuhan pokok antar waktu merupakan Indikator yang sama
-
29
dengan masing-masing nilai target pada tahun 2015 sebesar
-
30
Tabel 2 Perkembangan Deviasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu
2019 Persentase Provinsi yang Harganya Stabil Antar
Waktu
Januari s/d Juni Januari s/d Desember
BERAS 94,1% 100%
GULA 76,5% 88,2%
JAGUNG 85,3% 91,2%
KEDELAI 93,3% 90%
TEPUNG TERIGU 97,1% 97,1%
MINYAK GORENG 100,0% 100,0%
SUSU 94,1% 97,1%
DAGING AYAM 67,6% 58,8%
DAGING SAPI 100,0% 100,0%
TELUR 91,2% 85,3%
RATA-RATA 89,92% 90,77%
Sumber : Data Dit. Bapokting
Tercapainya Persentase Provinsi yang Harganya Stabil Antar Waktu
meliputi perhitungan deviasi antar waktu yang hanya dilakukan pada 2
periode, yaitu periode Januari s/d Juni dan Januari s/d Desember, karena
toleransi harga yang tidak stabil hanya 2 bulan dalam satu tahun (rata-
rata 1 bulan setiap 6 bulan) dengan pertimbangan adanya 2 festive
season (HBKN) yaitu pada Puasa-Lebaran dan Natal-Tahun Baru.
Catatan komoditas yang mempengaruhi capaian indikator kinerja tahun 2019
BERAS Pada komoditi beras memiliki disparitas harga yang stabil pada tahun
2019 selama 12 bulan atau sebesar 100% Provinsi yang harganya stabil.
GULA Pada komoditi gula terjadi disparitas harga yang mengalami ketidak
stabilan harga antar waktu yaitu pada daerah Kupang, Pontianak,
Banjarmasin, dan Banten selama 12 bulan atau sebesar 88,2% Provinsi
yang harganya stabil.
JAGUNG Pada komoditi jagung terjadi disparitas harga yang mengalami ketidak
stabilan harga antar waktu yaitu pada daerah Banda Aceh, Semarang,
dan Jayapura selama 12 bulan atau sebesar 91,2% Provinsi yang
harganya stabil.
KEDELAI Pada komoditi kedelai terjadi disparitas yang mengalami ketidak
stabilan harga antar waktu yaitu pada daerah Samarinda, Maluku
-
31
Utara, dan Tanjung Selor selama 12 bulan atau sebesar 90% Provinsi
yang harganya stabil.
TEPUNG TERIGU Pada komoditi tepung terigu terjadi disparitas harga yang mengalami
ketidak stabilan harga antar waktu yaitu pada daerah Tanjung Pinang
selama 12 bulan atau sebesar 97,1% Provinsi yang harganya stabil.
MINYAK
GORENG
Pada komoditi minyak goreng memiliki disparitas harga yang stabil
pada tahun 2019 selama 12 bulan atau sebesar 100% Provinsi yang
harganya stabil.
SUSU Pada komoditi susu terjadi disparitas harga yang mengalami ketidak
stabilan harga antar waktu yaitu pada daerah Bangka Belitung selama
12 bulan atau sebesar 97,1% Provinsi yang harganya stabil.
DAGING AYAM Pada komoditi daging ayam terjadi disparitas harga yang mengalami
ketidak stabilan harga antar waktu yaitu pada daerah Banda Aceh,
Medan, Pekanbaru, Jambi, Bangkulu, Kupang, Gorontalo, Pontianak,
Palangkaraya, Banjarmasin, Palu, Makassar, Bangka Belitung, dan
Tanjung Selor selama 12 bulan atau sebesar 58,8% Provinsi yang
harganya stabil.
DAGING SAPI Pada komoditi daging sapi harga stabil.
TELUR AYAM
RAS
Pada komoditi telur ayam terjadi disparitas harga yang mengalami
ketidak stabilan harga antar waktu yaitu pada daerah Banda Aceh,
Pontianak, Palu, Maluku Utara, dan Manokwari selama 12 bulan atau
sebesar 85,3% Provinsi yang harganya stabil.
Perhitungan tabel 2 untuk masing-masing komoditi tersebut diatas diperoleh
berdasarkan rumusan sebagai berikut:
Perhitungan capaian tersebut diperoleh dari membandingkan target dan
realisasi dengan rumus sebagai berikut:
% Capaian = {∑ % 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊
∑ % 𝒕𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕} x100%
Cara Perhitungan:
1. Hitung batas atas = rata-rata harga selama 1 tahun dalam satu provinsi
dalam 1 komoditi dikalikan 9% nilai koefisien variasi antar waktu.
2. Hitung jumlah bulan yang selisih harganya diatas batas atas, jika kurang
dari 2 bulan yang harganya diatas harga rata-rata tahunan maka stabil.
3. Hitung jumlah provinsi yang stabil tiap komoditi dibagi jumlah provinsi
dikali 100%.
4. Hitung rata-rata persentase harga provinsi yang stabil dibagi jumlah
komoditi.
-
32
Contoh: Komoditi Beras
Beras untuk wilayah Banda Aceh (tabel terlampir) :
1. Batas atas = jumlah rata-rata dikali 9%, maka nilai rata-rata sebesar
9.942 dikali 9% maka batas atasnya menjadi 894,76.
2. Dari Januari-Desember 2019 selisih harga bulanan dibandingkan batas
atas tidak ada lebih besar dari batas atas maka nilai masing-masing
bulan yang selisih harganya dibawah batas atas seluruhnya bernilai
nol dan jika dijumlahkan selama satu tahun menghasilkan nilai nol
atau dibawah dua, maka wilayah Banda Aceh untuk komoditi beras
dinyatakan stabil.
3. Lakukan nomor 1-2 untuk seluruh provinsi, lalu hitung berapa provinsi
yang stabil berbanding dengan jumlah provinsi dikalikan 100% =
capaian komoditi.
Lakukan proses 1-3 untuk seluruh komoditi, lalu hitung jumlah
capaian komoditi tersebut dibagi jumlah komoditi. (Rincian tabel
terlampir di lampiran halaman 72).
Upaya Ditjen
PDN dalam
Mencapai
Target
Berbagai upaya dilakukan oleh Kemendag dalam melakukan stabilisasi
harga barang kebutuhan pokok antar waktu sehingga mampu
mencapai target yang telah ditetapkan antara lain melalui:
1) Hal utama yang berperan penting dalam pencapaian target deviasi
harga barang kebutuhan pokok antar waktu ini adalah
dilakukannya kegiatan Penetrasi Pasar menjelang puasa/lebaran
dan Natal/Tahun Baru sehingga menjaga stabilitas harga barang
kebutuhan pokok pada kedua waktu tersebut yang mana biasanya
berpotensi timbul gejolak harga berdasarkan data-data historikal
yang ada.
2) Kegiatan Penetrasi Pasar ini dilakukan dalam bentuk pemantauan
langsung di pasar-pasar rakyat di berbagai wilayah di seluruh
Indonesia dan bekerjasama dengan Perum Bulog dan pelaku usaha
bapok yang ada di daerah tersebut (distributor) untuk memasok
barang kebutuhan pokok yang tampak naik harganya di pasar
tersebut pada waktu itu.
3) Penetapan kebijakan harga acuan barang kebutuhan pokok.
Sebagaimana surat No. 58 tahun 2018 telah diterbitkan Permendag
tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan
Penjualan di Konsumen. Terdapat 10 komoditi yang ditetapkan
harganya yaitu beras, gula, jagung, kedelai, tepung terigu, minyak
-
33
goreng, susu, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras.
Perhitungan harga acuan melibatkan Kementerian/ Lembaga terkait
serta para pelaku usaha di masing-masing komoditi. Penetapan harga
acuan dilakukan dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar,
mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan
pelaku usaha, dan biaya-biaya lainnya.
Harga acuan dipakai oleh Perum BULOG dan/atau BUMN lainnya yang
mendapat penugasan pemerintah dalam melakukan pembelian barang
kebutuhan pokok di petani dan penjualan di konsumen. Dalam
melaksanakan pembelian dan penjualan tersebut, Perum BULOG
dan/atau BUMN lain dapat bekerjasama dengan BUMN, BUMD,
koperasi, dan/atau swasta.
Harga acuan merupakan kebijakan harga yang dilakukan dalam kondisi
normal, sementara sesuai Perpres 71/2015, dalam “kondisi tertentu”,
yaitu apabila terjadi gangguan kegiatan perdagangan nasional,
gangguan pasokan, dan kondisi harga berada di atas/di bawah harga
acuan, Kemendag dapat menetapkan kebijakan lain sebagai berikut:
1) Kebijakan Harga khusus (saat festive season atau saat terjadi
gejolak harga); Harga eceran tertinggi dalam rangka Operasi Pasar;
dan Harga subsidi.
2) Pengelolaan stok dan logistik melalui optimalisasi perdagangan
antar pulau/daerah; pengawasan stok di gudang/pelabuhan; dan
koordinasi penyediaan stok pemerintah.
3) Pengelolaan ekspor impor.
Penugasan Operasi Pasar kepada Perum BULOG dan kerjasama
dengan pelaku usaha dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga
beras.
Kemendag akan terus mengoptimalkan peran BULOG sebagai
penyangga dan stabilisator harga beras melalui penugasan untuk
melakukan Operasi Pasar di daerah-daerah yang mengalami gejolak
harga. Melalui Permendag No. 57/M-DAG/PER/8/2017 tanggal 24
Agustus 2017, Kemendag menugaskan Perum BULOG untuk
melaksanakan Operasi Pasar di titik-titik yang mengalami kenaikan
harga, dengan harga penjualan di gudang BULOG Rp. 8.100/kg dan
harga penjualan di tingkat eceran maksimal Rp. 10.250/kg.
Terkait operasi pasar ini, maka kebijakan yang terakhir dikeluarkan
adalah surat mendag nomor 569/M-DAG/SD/5/2018 tanggal 08 Mei
2018 tentang ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium
dengan menggunakan CBP untuk menambah pasokan beras medium di
seluruh Indonesia bersama Perum BULOG. Dengan harapan Mendag
agar tahun ini OP beras berlangsung lebih baik.
-
34
Kemendag juga mengaktifkan peran asosiasi dan BUMD seperti
PERPADI, Pasar Induk Beras Cipinang, PD Pasar Jaya, dan para
pedagang beras untuk menjaga harga pada tingkat harga acuan dan
tidak melakukan penimbunan.
1) Penyediaan alternatif pasokan daging yang lebih murah ke pasar
Daging yang beredar di pasar sebagian besar merupakan daging
segar yang harganya relatif mahal. Karena itu, Kemendag
membuka distribusi daging beku yang harganya relatif lebih murah
ke pasar rakyat yang memliki fasilitas rantai dingin agar masyarakat
dapat memperoleh alternatif pasokan daging yang lebih murah.
Selain itu, Kemendag juga membuka impor daging kerbau dari
India yang disalurkan ke wilayah Jabodetabek oleh Perum BULOG
bekerjasama dengan distributor daging. Daging beku dijual dengan
harga maksimal Rp.80 ribu/kg, lebih murah dibanding rata-rata
harga daging segar di kisaran Rp.98-105 ribu/kg.
2) Kegiatan Bazar Ramadhan atau Pasar Murah telah dilaksanakan
selama total 10 (sepuluh) hari kerja di 4 (empat) lokasi yaitu:
a) Kantor Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian
(PPSDK) Cihanjuang Bandung pada 16-17 Mei 2019, adapun
barang-barang yang dijual, 85 persennya meliputi bapok yang
dibutuhkan masyarakat seperti beras, gula pasir, tepung terigu,
minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabai,
bawang, dan komoditas pangan pokok lainnya. Sedangkan 15
persen lainnya diisi oleh produk UKM.
b) Kantor Pusdiklat Perdagangan Depok pada 20 – 21 Mei 2019.
c) Kantor Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu pada
23–24 Mei 2019.
d) Kantor Pusat Kementerian Perdagangan pada 27-29 Mei 2019.
e) Barang kebutuhan pokok pada Bazar Ramadan dijual dibawah
harga acuan/HET yang ditetapkan untuk beberapa komoditi,
antara lain minyak goreng dijual dengan harga Rp.10.000/liter,
daging sapi beku Rp.78.000/kg, daging kerbau beku
Rp.60.000/kg, daging ayam Rp.28.000/ekor, bawang putih
Rp.20.000/kg, cabai merah keriting Rp.20.000/kg, serta beras
premium Rp.10.000/kg. Bazar inidiikuti sekitar 31 pelaku usaha
yang terdiri dari 14 pelaku usaha pangan pokok, 4 pelaku usaha
pangan olahan, 5 pelaku usaha ritel anggota Aprindo, serta 7
UKM binaan Kementerian Perdagangan.
3) Kegiatan Sosialisasi Minyak Goreng Wajib Kemas, kebijakan wajib
kemas minyak goreng merupakan bagian dari program strategis
pemerintah yaitu program peningkatan penggunaan produk dalam
-
35
negeri. Kebijakan ini untuk mendorong masyarakat agar
mengonsumsi minyak goreng kemasan karena lebih terjamin mutu
dan keamanannya. Program ini telah dilakukan sejak 2014 melalui
penerbitan kebijakan Minyak Goreng Kemasan yang mulai
diberlakukan pada 1 April 2017. Namun, implementasi kebijakan
ditunda dikarenakan belum siapnya produsen minyak goreng
untuk memperluas unit pengemasan dan menumbuhkan industri
pengemasan di daerah.
Gambar 2 Pelaksanaan Pasar Murah Kemendag Dalam Rangka Hari Besar Keagamaan
Nasional 2019 yang dilaksanakan di Parkiran Kemendag
Sumber : Foto dari Aplikasi SIPEG
-
36
4) Melakukan Pemantauan Harga dan Stok
a) Melakukan pemantauan harga di 108 pasar 34 Ibu Kota
Propinsi yang bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Propinsi
dan Perum Bulog.
b) Melakukan pemantauan harga di 90 pasar 57 Kabupaten Kota.
c) Melakukan serangkaian kegiatan pemantauan harga dan
stok/pasokan bawang merah di 20 Pasar Induk Perdagangan
Utama bawang merah asal Brebes.
d) Pemantauan stok/pasokan beras di Pasar Induk beras Cipinang.
e) Pemantauan harga dan stok/pasokan produk Altikultura di
Pasar Induk Keramat Jati.
5) Penetrasi Pasar Tahun 2019
a) Memastikan terlaksananya HET barang kebutuhan pokok
terutama: beras medium, gula pasir, minyak goreng kemasan
sederhana, bawang putih, dan daging beku (Permendag Nomor
96/M-DAG/PER/9/2018).
b) Memastikan kecukupan stok di gudang Bulog, gudang
Distributor pada daerah lokasi penetrasi pasar.
c) Memastikan pasokan barang kebutuhan pokok oleh Divre
Bulog, Produsen/Importir/Distributor ke para Pedagang di
Pasar pantauan BPS cukup dan lancar tanpa kendala.
-
37
Gambar 3 Kemendag Luncurkan Kebijakan Minyak Goreng Wajib Kemas
-
38
Gambar 4 Pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stock di Pasar Rakyat
Sumber : Foto dari Aplikasi SIPEG
-
39
Sasaran 2
Terjaganya
Deviasi Harga
Barang
Kebutuhan
Pokok Antar
Wilayah
INDIKATOR 2 : “Persentase Provinsi Yang Harga Barang Kebutuhan
Pokoknya Stabil Antar Wilayah”
Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja memperkecil
kesenjangan harga barang kebutuhan pokok antar provinsi adalah
Persentase provinsi yang harga barang kebutuhan pokoknya stabil
antar wilayah. Pada tahun 2019, target dari deviasi dimaksud sesuai
dengan Renstra PDN adalah 75%. Hal ini dapat diartikan bahwa pada
tahun 2019 perbedaan harga suatu komoditi di suatu daerah terhadap
harga rata-rata nasional adalah 75%.
Indikator ini menggambarkan kondisi perbedaan/deviasi harga barang
kebutuhan pokok antar daerah. Adapun barang kebutuhan pokok yang
akan menjadi target untuk pengukuran sasaran memperkecil
kesenjangan harga barang kebutuhan pokok antar daerah dan
stabilisasi harga barang kebutuhan pokok terdiri dari 10 (sepuluh)
komoditi barang kebutuhan pokok yaitu: (1) beras; (2) gula; (3) jagung
(4) kedelai; (5) terigu; (6) minyak goreng; (7) susu; (8) daging ayam; (9)
daging sapi; (10) telur ayam. Dengan menurunnya disparitas harga
antar daerah untuk barang kebutuhan pokok menunjukkan distribusi
barang kebutuhan pokok semakin baik dan diharapkan kesenjangan
daya beli masyarakat di satu daerah dengan daerah lain semakin kecil.
Dengan kata lain, pasar kebutuhan pokok diharapkan semakin efisien.
Dengan kata lain, pasar kebutuhan pokok diharapkan semakin
efisien.
Pada Indikator Kinerja Tahun 2015-2018 yaitu koefisien variasi harga
barang kebutuhan pokok antar wilayah merupakan Indikator yang
sama dengan masing-masing nilai target pada tahun 2015 sebesar
-
40
Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan 2
Indikator Kinerja Kegiatan
2015 2016 2017 2018 Targe
t Realis
asi Capai
an (%)
Target
Realisasi
Capaian (%)
Target
Realisasi
Capaian (%)
Target
Realisasi
Capaian (%)
IKK ii: Menurunnya koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah
-
41
JULI 71.4%
AGUSTUS 71.1%
SEPTEMBER 71.5%
OKTOBER 70.9%
NOVEMBER 72.1%
DESEMBER 74.2%
Sumber : Data Dari Dit. Bapokting (2019)
Dari tabel diatas bahwa Indikator Kinerja IK 2 tidak tercapainya target
deviasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah tahun 2019 antara
lain disebabkan tingginya disparitas harga jagung dan kedelai antar
wilayah khususnya antara sentra produksi dengan sentra konsumsi.
Capaian deviasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah tahun 2019
adalah sebesar 71,5%, di bawah target 75% Realisasi pencapaian target
Januari s/d Desember: 71,5%/75% = 95,33%. Dasar penentuan angka
target minimum 75% adalah melihat dari past performance rata-rata
pencapaian deviasi harga bapok antar wilayah per TW tahun 2016-2018
adalah sekitar 73% serta realisasi pencapaian target kovar harga bapok
antar wilayah tahun 2018 sekitar 93,87%.
Tidak tercapainya IKK 2 ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga antar wilayah
sebagai berikut:
BERAS Pada komoditi beras terjadi fluktuasi harga, fluktuasi harga tersebut
terjadi di beberapa daerah seperti di daerah Pekanbaru, Jambi,
Palembang, Pontianak, Banten, Manokwari dan Tanjung selor pada
bulan Desember.
KEDELAI Pada komoditi kedelai terjadi fluktuasi harga, fluktuasi harga tersebut
terjadi di beberapa daerah seperti di daerah Jambi, Bangkulu, Jakarta,
Semarang, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Manado,
Makassar, Ambon, Jayapura, Maluku Utara, Mamuju dan Manokwari
pada bulan Desember.
JAGUNG Pada komoditi jagung terjadi fluktuasi harga, fluktuasi harga tersebut
terjadi di beberapa daerah seperti di daerah Medan, Padang,
Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang,
Mataram, Kupang, Gorontalo, Pontianak, Palangkaraya, Makassar,
Kendari, Jayapura, Banten, Mamuju, Manokwari dan Tanjung Pinang
pada bulan Desember.
-
42
GULA Pada komoditi gula terjadi fluktuasi harga, fluktuasi harga tersebut
terjadi di daerah Kupang dan Manokwari pada bulan Desember.
MINYAK
GORENG
Pada komoditi minyak goreng terjadi fluktuasi harga, fluktuasi harga
tersebut terjadi di beberapa daerah seperti di daerah Jambi, Gorontalo,
Ambon, Jayapura, Maluku Utara, dan Manokwari pada bulan
Desember.
TERIGU Pada komoditi terigu terjadi fluktuasi harga, fluktuasi harga tersebut
terjadi di beberapa daerah seperti di daerah Pekanbaru, Jambi,
Bengkulu, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Ambon,
Maluku Utara, Mamuju, Manokwari, dan Tanjung Selor pada bulan
Desember.
DAGING SAPI Pada komoditi daging sapi terjadi fluktuasi harga, fluktuasi harga
tersebut terjadi di beberapa daerah seperti di daerah Denpasar,
Kupang, Makassar, Ambon, Jayapura, Tanjung Pinang dan Tanjung
Selor pada bulan Desember.
DAGING AYAM Pada komoditi daging ayam terjadi fluktuasi harga, fluktuasi harga
tersebut terjadi di beberapa daerah seperti di daerah Pekanbaru,
Pontianak, Samarinda, Bangka Belitung, Maluku Utara, Mamuju,
Manokwari dan Tanjung Selor pada bulan Desember.
TELUR AYAM Pada komoditi telur ayam terjadi fluktuasi harga, fluktuasi harga
tersebut terjadi di beberapa daerah seperti di daerah Banda Aceh,
Medan, Padang, Bengkulu, Kupang, Palangkaraya, Jayapura, Maluku
Utara, Manokwari dan Tanjung Selor pada bulan Desember.
SUSU Pada komoditi susu terjadi fluktuasi harga, fluktuasi harga tersebut
terjadi di beberapa daerah seperti di daerah Banda Aceh, Jakarta,
Denpasar, Palu dan Tanjung Selor pada bulan Desember.
Perhitungan capaian tersebut diperoleh dari membandingkan target dan realisasi dengan rumus sebagai berikut:
% Capaian = {∑ % 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊
∑ % 𝒕𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕} x100%
Cara Perhitungan:
1. Hitung rata-rata nasional = total rata-rata harga di tiap provinsi.
2. Hitung nilai mutlak (ABS) = nilai harga dikurang nilai rata-rata nasional.
3. Hitung Batas Atas = nilai rata-rata nasional dikali 13.8%.
4. Hitung persentase = Jumlah provinsi dibagi dengan Provinsi.
5. Hitung rata-rata per bulan = nilai rata-rata seluruh persentase pada
komoditi antar wilayah.
-
43
Contoh: Komoditi Jagung
1. Rata-rata nasional = jumlah rata-rata harga di seluruh provinsi, maka
nilai rata-rata nasional sebesar 7,927.
2. Nilai mutlak (ABS) = nilai harga di tiap provinsi dikurangi dengan nilai
rata-rata nasional.
3. Lakukan perhitungan nomor 2 untuk seluruh provinsi ditiap komoditi
perbulan, lalu hitung Nilai batas atas = nilai rata-rata nasional
dikalikan 13,8%, maka nilai batas atas komoditi jagung sebesar
1,094.
4. Lakukan perhitungan nomor 2-3 untuk seluruh provinsi ditiap
komoditi perbulan, lalu hitung persentase = jumlah provinsi dibagi
dengan total jumlah provinsi maka nilai persentase untuk komoditi
jagung sebesar 41,2%.
5. Lakukan perhitungan 2-4 untuk seluruh provinsi ditiap komoditi
perbulan, lalu hitung rata-rata perbulan = total nilai rata-rata
persentase pada komoditi antar wilayah maka nilai persentase untuk
seluruh komoditi pada bulan Desember sebesar 71,5%. (Rincian
tabel terlampir di halaman 73).
Upaya
Direktorat
Barang
Kebutuhan
Pokok dan
Barang Penting
dalam Mencapai
Target
Dalam rangka menurunkan deviasi harga barang pokok antar wilayah,
Dit. Bapokting melakukan berbagai program/kegiatan yang menunjang
Indikator Kinerja Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar
wilayah sebagai berikut:
1) Pemantauan Harga dan Pengawasan
Melakukan pemantauan harga harian di 34 propinsi di 198 pasar,
dan dipublikasikan melalui website:
https:/ews.kemendag.go.id/Login.aspx
2) Peningkatan Kelancaran Pendistribusian Barang Pokok
Bekerjasama dengan Stakeholder Terkait di Pusat dan Daerah
a) Operasi pasar di daerah-daerah yang kekurangan pasokan atau
harganya lebih tinggi dari harga acuan dalam Permendag
27/2017.
b) Bekerjasama dengan SATGAS Pangan untuk pengamanan
distribusi dan pencegahan aksi spekulasi melalui
penimbunan/penundaan pengeluaran komoditi bapok (misal
beras) dari tempat penyimpanan/gudang.
c) Program tol laut/gerai maritim untuk meningkatkan pasokan
ke daerah-daerah pelosok yang jauh dari pusat distribusi.
http://ews.kemendag.go.id/
-
44
3) Penetapan Kebijakan
a) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-
DAG/PER/9/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Harga
Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan
di Tingkat Konsumen untuk komoditas pangan seperti beras,
jagung ,kedelai, gula, Minyak Goreng, bawang merah, Daging di
bagi menjadi 2 yaitu: daging sapi dan Daging Beku, Daging
Ayam Ras dan Telur Ayam Ras. Harga acuan ini akan berlaku
selama empat bulan dan akan dievaluasi sesuai kondisi yang
berkembang. Berikut ini rincian harga acuan penjualan tujuh
komoditas pangan di tingkat konsumen, yang mulai berlaku
September 2018 hingga empat bulan ke depan. Harga beras,
Rp. 9.500,- per kilogram, Jagung Rp. 4.000,- per kilogram
(Curah), Harga Kedelai ke perajin tahu/tempe Rp. 9.200,- per kg
(Lokal) dan Rp. 6.800,- per kg (Impor). Gula Rp. 12.500,- per kg,
Minyak Goreng Rp. 10.500,- per Liter (Curah) dan Rp. 11.000,-
per Liter (Kemasan Sederhana). Bawang Merah Rp. 32.000,- per
kg. Daging Sapi Rp. 50.000,-per kg (tetelan) hingga Rp.
105.000,- (paha belakang) untuk daging segar dan Rp. 80.000,-
(Sapi) per kg untuk daging beku. Daging Ayam Ras Rp. 32.000
per kg dan Telur Ayam Ras Rp. 22.000 per kg.
b) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-
DAG/PER/3/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Pendaftaran
Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok. Dalam
permendag ini, pelaku usaha distributor harus melakukan
resgistrasi melalui SIPT online dengan mengisi formulir yang
tersedia secara lengkap dan benar. Untuk pengumpulan berkas
dapat dilakukan dengan cara scan berkas lalu di unggah ke web
SIPT online, berkas yang diperlukan adalah:
i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
ii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
iii. Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Penanggung Jawab
Perusahaan;
Setelah persyaratan registerasi sudah lengkap dan jika sudah di
approve melalui SIPT online maka surat perizinan akan di
proses. Setelah itu pelaku usaha diwajibkan untuk melaporkan
pergerakan stok yang dimilikinya (diperoleh dari mana dan
disalurkan ke mana sejumlah berapa) dan Peraturan Menteri
Perdagangan ini masih berlaku sampai adanya kebijakan baru.
c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-
DAG/PER/8/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Penetapan
-
45
Harga Eceran Tertinggi Beras Medium yang sebesar Rp.
9.450/kg (wilayah Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB) sampai Rp
10.250/k