i etiiil - mdpi kpbp tuna prov ntt 2020.pdf · pemerintah provinsi nusa tenggara ti}iur dinas...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TI}iURDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAil
Jl. Basuki Rahmat No. 1- Naikolan - Kupang 3( 0380 ) 890119 Fax 890143
KEPUTUSANKEPAI.A DINAS KELAUTAil DA]I PERIKANAil
PROWT{$ NUSA TE]TGGARA TTMUR
lttOMOR : Dis.Pkl.188.48/S D4. I B etIIIl 2020
TEilTAl{G
KOMITE PEilGEIOLA BERSATTIA PERIKANAN (KPBP) TUNAPROVINSI T{USA TENGGARA TIMUR
IGPAT-A DI]IAS XELAUTAil DAil PERIKAilA]IPROVII{$ NUSA TEilGGARA TIIIUR
Menimbang : a. bahwa sumberdaya ikan dan lingkungan yang merupalon kekayaan
alam di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia(WPPNRI) harus dikelola secara berkelanjutan guna mencaBai
manfaat sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.
bahwa dalam rangka memperkuat daya saing komoditas hasil
perikanan di pasar global, utamanya guna memenuhi persyaratan
pasr yang berwawasan lingkungan dipandang perlu
diimplementasikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan
kelestarian sumberdaya ikan berbasis ekosistem.
bdhwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan perikanan yang
berkelanjutan bagi kesejahteraan masyaralot Indonesia, EtB kelola
yang baik menjadi praqyamt,
bahwa daerah penangkapan ikan tuna calolang tongkol terdapat di
wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada pada
WPP 713, 7L4 dan 573.bahwa pendataan Tuna, Cakalang dan Tongkol di Provinsi Nusa
Tenggara Tlmur masih belum maksimal atau efeK'rf.
bahwa perlunya dikembanglon kerangka kelembagaan dan skema
kerjasama dalam mengelola WPP 713, 7L4 dan 573, khususnya tuna,cakalang dan tongkol merupakan amanah pembentukan dan
operasionalisasi lembagn pengelola WPPNRI. l-
Mengingat
g. bahwa untuk menjamin ketersediaan data yang benar dan akumt sertapemuktahiran yang mana sumberdaya ikan khususnya perikanan tuna,
cEkalang dan tongkol, maka dipandang perlu adanya sinergi dan
kerjasama diantara 3 pilar stakeholder pembangunan kelautan danperikanan Indonesia yaitu pemerintah, perguruan Unggi dan pelaku
usaha yang tergabung dalam Komite Pengelola Data Perikanan Tuna,
Cakalang dan Tongkol di wilayah perairan Provinsi Nusa Tenggara
Timur.
: 1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Perubahan
atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004).
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015
hingga 2019.
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tA7 Tahun 2015
tentang Rencana Pengelolaan Perilonan Tuna, Cakalang dan Tongkol.
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
47 Thhun 2AL6 tentang estimasi potensi, jumlah tangkapan yang
diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan Sumberdaya Ikan di wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,
5. Perahrran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di
Bidang Penangkapan lkan.6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014
tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Repubtik Indonesii.7. Peraturan Menteri Kelauhn dan Perikanan Nomor No.26 tahun 24fi
tentang Rumpon.
8. Peratumn Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014
tentang SIPI Andon.
9. Per:aturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomot 49 Tahun 20L4
tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2015
tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2015 - 20Lg (Tentang
perubahan atas peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republ ik Indonesia Nomor 25/PERI,I EN-KP/2O 1 5.
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kefia pada
Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikinin.12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
77 Tahun 2016 tenhng Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 573 [v
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah
P€hgelolaan Perikanan Negarc Republik Indonesia 713
l4.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ltlomor
81 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 75 tahun 2016
tentang Kedudukan, susunan organisasi, ruang dan fungsi serta tata
kefia Dinas Kelautan dan Perikanan Prcvinsi Nusa Tenggara Timur
Memperhatikan :1. Hasil pertemuan regional anggota Komite Pengelola Data Perikanan
Tuna, Cakalang dan Tongkol di Jakarta pada tanggal 16 januari 2019
b€rtempat di Gedung Mina Bahari II Kementerian Kelautan dan
Perikanan yang dihadiri oleh Difien Perikanan Tangkap, DJPT KKP,
DKP Provinsi Maluku, Maluku Utara, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi
Utara, Dinas Perikanan lGb. Maluku Tengah, Dinas Perikanan lGb.
Buru, Dinas Perikanan lGb. Kepulauan sangihe, Dinas Perilonan lGb.Halmahera Selahn, Dinas Perikanan Kab. Pulau Morotai, Dinas
Perikanan Kab. Lombok Timur, Kab. Bone, Dinas Perikanan Kota
Ternate. Dinas Perikanan Kota Kupang, LIPI Ambon, UNHAS, PT.
BOGI, PT. Hafta Samudera, Muara bdff, Supplier Tuna Maluku Utara,
Supplier Tuna Maluku, Supplier Tuna tombok, Supplier Tuna Sangihe,
Supplier Tuna Kupang, Supplier Tuna Bone, Nelayan Maluku, Nelayan
Maluku Utara, Nelayan Bone, Nelayan Kupang, Nelayan Lombok,
Nelayan Sangihe, USAID SEA, TNC, WWF id, MDPI, SFP, IPNLF,
AP2HI, dan PBN
2. Surat Keputusan Nomor Dis.Pkl. 188.48/SB1.32MlV20L7,Enggal 26
Februari 20L7, tentang Komite Pengelola Data Perikanan Tuna,
Cakalang dan Tongkol Di Perairan Nusa Tenggara Timur,
UEMUTUSKAI{
Menetapkan :
KESATU : Struktur kelembagaan Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna
Provinsi Nusa Tenggara Timur periode tahun 2020 - 2OZZ sebagiimanater€ra pada Lampiran 1.
: Susunan Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna Provinsi Nusa
Tenggara Timur. VKEDUA
IGTIGA : Adapun tugas Komite Pengelola Bersama Perilonan Tuna adalah untukmenyelenggarakan kolaborasi ersama prikanan tuna di provinsi NTT,
Cl€ngan uraian sebagai berikut :
1. Dewan Pengarah
Dewan pengarah memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan
arahan dan ptunjuk kepada Komite Pengeiola Bersama Perikanan
Tuna dalam rangka pemanfaatan sumberdaya tun6, calolang dan
tongkol secara bertanggung jawab berdasarkan kebiiakan dan
rencana aksi pengelolaan perikanan TCT secara nasional, antara lain
mencakup peningkahn pendahan perikanan tuna, cakalang dan
tongkol sesuai standar nasional dan regional di WPPNRI 713, 7L4,7L5dan WPPNRI lainnya sesuai kebutuhan, pelaksanaan tindakanpengelolaan {management rneasurx) yarq diadopsi termasukpenguatan kerja sama antar unsur pemangku kepentingan
{gakeholder).
2. Ketua Pelaksana
Ketua pelaksana Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna memliki
fugas dan tanggunjawab sebagai berikut:a. Mehksanakan kebijakan dan petunjuk teknis yang
direkomendasikan Dewan Pengamh
b. Memimpin pertemuan regular Komite Pengelola Perikanan Bersama,
c. Mengkoordinir pelaksanaan rencana kerja Komite Komite Pengelola
Perikanan Bercama.
d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiahn Komite Pengelola
Bersama Perilcnan kepada dewan pengarah.
e. Menghadiri pertemuan regional Komite Pengelola Bersama
Perikanan
f. Mewakili Komite Pengelola Bersama Perikanan pada peftemuan
Pengelola Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sesuai
WPPNRI yang berkaitan dan/atau Lembaga lain yang berhubungan
dengan pengelolaan Tuna.g. Melalsanakan tugas lain yang ditentukan oleh dewan pengarah.
h. Mengelaborasi dan mengkordinasikan sumber pendanaan dan
dukungan baik dari instansi pemerintah, Industri dan Lembaga
Swadaya Masyarakat atau sumberda dana lainnya yang bersiftttidak mengikaf, untuk mendukung kegiahn dan rencana kerja
Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna. t
3, Sekretaris
Sekretaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tata administrasi Komite
Pengelola Bersama Perikanan Tuna
b. Mengkoordinasikan waKu pelaksanaan peftemuan regular Komite
Pengelola Bersama Perikanan.
e. Mendokumentasikan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan
Tuna.
d. Melalaanakan hrgas lain yang ditentukan oleh Ketua Pelaksana'
4. Unsur Pemerintah
Unsur pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai
berikut:a. Inventarisasi jumlah armada penangkapan tuna, cakalang dan
tongkol.b. Pengumpulan dah opemsional kegiatan penanglopan tuna,
cakalang dan tongkol berdasarkan jenis alat tangkap dan wilayahpenangkapan.
c. Pengumpulan dan analisa data kompsisi hasil hngkapan (catch
compsifibn) tuna, cakalang dan tongkol berdasarkan jenis alattEngkap
d. Publikasi ringkasan data status cadangan (stock) dan targetperikanan tuna, cakalang dan tongkol
e. Rekomenda$ tentang rencana aksi pngelolaan perikanan tuna,
cakalang dan tongkolf. Pengembangan akses pasar komoditas perikanan tuna, cakalang
dan tongkol baik pasar lokal, domestik dan ekspor (globaQ.
g. Sosialisasi tindakan konsenrasi dan pengelolaan (con*ruation aNma na gement measura) tuna, caka la ng dan ton gkol.
h. Peningkatan lopasitas kelembagpan pengelolaan perikanan tunasecara beftanggung jawab.
i. Memberikan kontribusi baik in-cash (tunai) dan/atau in-kind (non-
tuna| untuk mendukung plaksanaan rencana kerja dan kegiatan
Komite Pengelola Bercama Perikanan, yang bersumber dari inshnsimasing-masing.
h
5, Kelompok l{elayan
a. Pencatatan data hasilHngkapan harian, bulanan dan tahunan tuna,
cakalang dan tongkol.b. Memberikan akses data hasil tanglopan kepada petugas
enumerator untuk memenuhi kebutuhan pengeloloaan dan risetperikanan
e. P€nghubung informasi untuk nelayan lain yang tersebar dalam
masing-masing area
d. Menyiapkan laporan data dan informasi hasil tangkapan
e. Menyampaikan aspirasi nelayan dalam peftemuan Komite Pengelola
Bercama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.
f. Berperan aktif memberikan pendapat dalarn setiap pertemuan
Komite Pengelola &rsama Perikanan baik pertemuan regularmaupun regional.
6, Supplier lkan
Supplier Ikan pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai
berikut:a. Mclalcanakan prinsip ketelusuran (tmceabil$ ilon hasil hngkapan
dan sedapat mungkin memanfiaatkan teknologi informasi terkini.
b. Pencatatan data hasil tangkapan harian, bulanan dan tahunan tuna,
cakalang dan tongkol.c. Memberikan akses pendataan hasil tangkapan kepada enumerator
sebagai bentuk partisipasi dan dukungan dalam mewujudkanpengelolaan perilonan secara bertanggung jawab.
d. Membina nelayan yang memilki hubungan rantai-pasok (iual-beli)
untuk melalsanakan perikanan yang Lqal, Reported dan Regulatedsecam konsisten.
e. Mensosialisasikan hasil pertemuan Komite Pengelola Bercama
kepada nelayan yang memiliki hubungan rantai-pasok (iual-beli).
f. Berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan
Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular
maupun regional.g. Memberilon kontribusi baik in-cash (tunai) dan/atau in-kind (non-
tunai) untuk mendukung pelalsanaan rencana kerja dan kegiatan
Komite Pengelola Bersama Perikanan. Lv
T.Industri Perikanan
Industri perikanan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai
berikut:a. Melaksanakan prinsip ketelusuran (traceability) ikan hasil tangkapan
dan sedapat mungkin memanEatlon teknologi informasi terkini.
b. Pencatatan data porduksi harian, bulanan dan hhunan tuna,cakalang dan tongkol.
c. Pengembangan akses pasar komoditas perikanan tuna, cakalang
dan tongkol baik pasar lokal, domestik dan eKpor (global)t
d. Membina supplier dan nelayan yang memilki hubungan rantai-pasok
fiual-beli) untuk melalaanakan perikanan yang Lqal, Reportd danReg ula ted seca ra konsisten.
e. Berperan aKif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan
Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular
maupun regional.
f- Memberikan konfiibusi baik in-cash (tunai) dan/atau in-kind (non-
tunai) untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan
Komite Pengelola Bersama Perikanan.
8. Peneliti dan Akademisi
Peneliti dan Akademisi memiliki tugas dan bnggung jawab sebagai
berikut:a. Melakukan analisis daE stocla key indicators tuna cakalang dan
tongkol, baik yang bersumber dari kegiatan pengumpulan data
Komite Pengelola Bersama Perikanan tuna maupun sumber data
lEinnya.
b. Melakukan analisis terhadap data upaya penangkapan (frshing
effort) tuna, cakalang dan tongkol berdasarkan ienis alat tangkapdan wilayah penangkapan yang diperoleh dari sistem informasi
database IFISH maupun sumber data lainnya.
c. Melakukan analisis data komposisi hasil tangkapan (catch
composition) tuna, cakalang dan tongkol berdasarkan jenis alattangkap dan wilayah penangkapan yang diperoleh dari sist6m
informasi database IFISH maupun sumber data lainnya.
d. Mensosialisasikan status cadangBn (strck) sumberdaya tuna yang
ditetapkan oleh RFMOs kepada Komite Pengelola Bersama
Perikanan tuna.e. Memberikan bimbingan teknis kepada enumerator dan obseruer
dalam kegiatan pengumpulan data hasil tangkapan. uL
f. Memberikan rekomendasi tindakan pengelolaan perikanan tuna
kepada otoritas pengelolaan perilonan baik di pusat maupunprovinsi.
g. Berperan aKif memberikan pendapat dalam setiap peftemuan
Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regufar
maupun regional.
9. Lembaga Swadaya Masyarakat (lSM)
Lembaga Swadaya Masyarakat memitikitugas dan tanggung jawab
sebagai berikuta. Memfasilitasi terlaksananya tugas komite pengelola bersama
perikanan Tuna untuk mewujudkan pengelolaan perilonan tuna
secara bertanggung jawab.
b. Memberikan kontribusi baik in-cash (tunai) dan/atau in-kind (non-
tunai) yang bersifat tidak menginkat, untuk mendukung
Belaksanaan rcncana kefia dan kegiatan Komite Pengielola Bersama
Perikanan.
c. Berperan aKif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan
Komite Pengelola Bersama Perilonan baik prtemuan regularmaupun regional.
10. Asosiasi Industri Perikanan
Asosiasi Industri Perikananmemiliki tugas dan bnggung jawab sebagai
berikut:a. Mengkoordinasilcn pelaksanaan prinsip ketelusuran (tumbiliU)
ikan hasil tangkapan bagi para anggota.
b. Pencatatan data porduksi harian, bulanan dan tahunan tuna,cakalang dan tongkol.
c. Pengembangan akss pasar komodibs perikanan tuna, cakalang
dan tongkol baik pasar lokal, dometik dan ekspor (globaD.
d. Membina industry/anggota untuk melaksanakan perikanan yang
Legal Reported dan Rqulated secara konsisten.
e. Berperan aKif memberikan pndapat dalam setiap peftemuan
Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular
haupun rqional.f. Memberikan kontribusi baik in-cash (tunai) danlatau in-kind (non.
tunai) untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan
Komite Pengelola Bercama Perikanan. t\
KEEMPAT
KETIMA
KEEilATtI
: Dalam melaksanakan kegiatan, komite berpedoman pada kerangkapemikiran yang merupakan penjelasan dari dasar pertimbangan
Benertitan surat keputusan ini yang merupakan amanat dari Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2012 EntangPembangunan KelauHn dan Perikanan yang berdaya saing, berdaya guna
dan berkelanjuta n untuk kesejahteraan masyarakat.
: Biaya Operasional Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna Provinsi
Nusa Tenggara Timur ciapat bersumber dari MDPI yang pendanaannya
berdasarkan dukungan donor yang ada dan/atau APBD Provinsi Nusa
Tenggara Timur dan/ahu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau
Pelaku usaha perilanan dan/atau lembaga Swadap Maqyarakat danpihak lain yang memiliki kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan
perikanan tuna secara berkelanjutan di provinsi NlT yang bersifat tidakmengikat.
: Keputusan ini berlaku seJak tanggl ditetapkan, aiabila datampelaksanaan terdapat perubahan ahu ketidaksesuaian keputusan (atau
atas terbitnya Surat Keputusan ini) maka akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di Kupang, b Maret 2A20
dan Perikanan
ra Timur
ljbma Muda
Tembusan:1. Gubernur Provinsi Nusa Tenggnra Timur2. Sekretaris Jendral Kemenilian Kelautan dan Perilenan RI diJakarta3. Direktur Jenderal Ferikanan Tangkap Kementrian Kelautan dan Perilonan Republik Indoensia di Jakarta
4. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia diJakarh5. DireKur Sumberdaya ll<an - Direldorat lenderal Perikanart Tanglop Kementrian Kelautan dan Perikanan
Republik Indoensia di Jalorta6. Dircktur EKekutif Yayasan MaqBrakat dan Perikanan lrdonesia di Denpasar di Bali
7. Yang Bersangkdan untuk Dikeftihui din Dipergunakan sebaEaimana Msinya
NrP. 19631010 198903 1 030
Lampiran 1. : Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa
Tenggara TimurNomor I Dis.Pkl.188.48/SD4. l$a lfiiftAz}Tentang : Susunan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Tuna Provinsi
Nusa Tenggara Timur
A Dewan Pengarah1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Ketua2. DireKur Pengelolaan Sumberdaya Ikan, DireKorat Jenderal
Perikanan Tangicap, Kementerian Keiautan dan Perikanan
Anggota
3. K€pala Pusat Riset Perikanan KKP Anggota
4. Direktur Eksekutif MDPI Anggota
1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Nfi Kdua Komite2. Deky Duka, S.Pi. (Staff DKP Provinsi NTI) Sekretaris 1
3. A. Riza Baroqi (Yayasan MDPI) Seketaris 2
1. Kepala Bidang Data Shtistik, Pusat Data Statistik dan Informasi
Kelautan dan Perilonan KKP
Koordinabr
2. K€pala BAPPEU]BANGDA Provinsi NTT Anggota
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu Provinsi
NTT
Anggota
4" Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang Anggota
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan lGbupaten Kupang Anggota
6. Direktur Polairud Polda Nfi Anggota
7. Kepala Sub Direktorat ZEEI dan Laut Lepas, DIPT KKP Anggota
8. Kepala Balai lGwasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, DitPRL KKP
Anggota
9. K€pala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya
DKP ProvinSi NfiAnggota
10. Kepala Bidang PSDKP DKP Provinsi NTT Anggota
11. Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT
Wilayah kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao
dan Kabupaten Sabu Raijua
Anggota
L2, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT
Wilayah Kabupaten Flores Timur, lGbupaten Lembata, dan SikloAnggota
13. Kepala Stasiun lGrantina Ikan Kelas I Eltari Kupang Anggota
14. Kepala IGOP Kelas III Kupang Anggota I
15. Kepala BAKAMIS Stasiun Pemantauan Keamanan dan
Keselamatan Laut (SPKKI) Kupang
Anggota
16. Kepata Pangkalan PSDKP Kupang Anggota
L7. Koordinator PPI Oeba Anggota
18. Koordinator PPP Kupang AnggotO
19. Adolfince Anita Mozes, S.Pi, M.Si Anggota
20, Maria M, A. AliAsang, S.Pi. Anggota
21. Dominicus lemi Pedang, A.Pi. Anggota
22. Sawaludin Yasin, S.Pi. Anggota
23. Yulianus Saketu, S.E. Anggota
24. Dominggus Lawa Anggota
25. Ketua HNSI Provinsi NTT Anggota
26. Nelayan UD. Bara Anggota
27. Nelayan UD. BM Anggota
28. Nelayan CV. C-arlie Era Pranata Anggota
29. Nelayan CV. Emanuel Anggota
30. Nelayan PT. Armada Sanjaya Kupang (ASK) Anggota
31. Nelayan UD. Tunas Harapan Anggota
32. Pemilik UD. Tunas Harcpan Koordinabr33. Pemilik UD. Bara Anggota
34. Pemilik UD. Bivi Anggota
35. Peffiilik CV. Carlie Era Pranata Anggota
36. Pemilik CV. Emanuel Anggota
37. Ketua Asosiasi Pole and Line and Hand Line Indonesia Koordinator38. Direktur PT. Primo Indo Ikan Anggota
39. DireKur PT. Okishin Flores Anggota
40. Direktur PT. Armada Sanjaya Kupang (ASK) Anggota
4L. DireKur PT. Nelayan Hidup Makmur Anggota
4?,. Drektur PT. Jala Sembilan Anggota
43. Direktur PT. Kelola Cipta Buana Sentosa Anggota
44. Dekan FKP Universitas Nusa Cendana Koordinator45. Dekan FPIK Universitas Kristen Artha Wacana Anggota
46. Dekan Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiah Kupang Anggota
47. DireKur Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang Anggota ,
Manajer Perikanan Yayasan MDPI
Manajer Program Yayasan IPNLF Indonesia
Manajer Perikanan Yayasan Konseruasi Alam Nusantara
Koordinator MSC Indonesia
Koordinator WWF Indonesia Wilaph NTT
Kelautan dan Perikananenggara Timur
IlP"€rfibina Utama MudaNIP. 1963 1010 198903 1 030
Lampiran 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Dis.Pkl. 188.48/SB+. $ ou lttUZAz}Susunan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP)
Tuna diWilayah Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor
Tentang
...,,t, :.,t . :.'.,,;:t,
t;i:: :,::1 : rj :i:till:r,:t ::jj:::..: :,r ::i::. :,aLa.- .,.- :-:': :4i..- ar:: a :.ar:..:.:..:a a!i.:i.::t't:.'::=.i::ai:a::ji:'t:ij:::-
tsIiITs KELAUT
"tK-*. a utam, MudaNrP. 1963 1010 198903 1 030