MAKALAH

HUKUM UNTUK MENGATUR HIDUP MANUSIA

Disusun Oleh :

Ulfah Khairiyah Luthfiyani

111110037

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat

serta  karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan makalah ini tepat

pada waktunya.

       Diharapkan makalah yang berjudul “Hukum Untuk Mengatur Hidup Manusia” ini dapat

memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan kepada pembaca tentang hukum

sosialis komunis, hukum kapitalis, hukum demokratis dan hukum islam.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam

penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah senantiasa Meridhoi segala usaha

kita. AMIN.

                                                                        Serpong, 25 Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………….……i

DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………...ii

BAB 1   PENDAHULUAN     

1.1  LATAR BELAKANG ………………………………………………………………………..4

1.2  TUJUAN MAKALAH…………………………………………………………....…………..4

1.3  RUMUSAN MASALAH……………………………..………………………………………5

BAB II  PEMBAHASAN

2.1  PENGERTIAN HUKUM…………………………………………………………………….6

2.2  HUKUM SOSIALIS KOMUNIS........................................................................................7

2.3 HUKUM KAPITALIS……………………………………………………………………….8

2.4 HUKUM DEMOKRATIS……………………………………………………………………9

2.5 HUKUM ISLAM……………………………………………………………………………10

2.6 JENIS HUKUM YANG PALING TEPAT DITERAPKAN………………………………..11

BAB III  PENUTUP

3.1  KESIMPULAN………………………………………………………….………………..…14

3.2  SARAN…………………………………………………………….………………………..14

DAFTAR PUSTAKA ………………………….………………………………………………..15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu

hukum, terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi: “Ubi societas ibi jus” (di mana ada

masyarakat di situ ada hukumnya). Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan

struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat

sebagai “semen perekat” atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang

berfungsi sebagai “semen perekat” tersebut adalah hukum.

Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin

menggambarkan hidup manusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka manusia, masyarakat, dan

hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mencapai ketertiban dalam

masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar-manusia dalam masyarakat.

Kepastian ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur akan tetapi akan

mempertegas lembaga-lembaga hukum yang melaksanakannya.

1.2 Tujuan Makalah

Adapun tujuan dari makalah ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengertian hukum.

2. Untuk dapat memahami pengertian tentang hukum sosialis komunis, hukum kapitalis, hukum

demokratis dan hukum islam.

3. Untuk dapat memberikan gambaran tentang hukum apa yang paling tepat diterapkan menurut

pendapat penulis.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Apa pengertian hukum ?

2. Apa yang dimaksud dengan hukum sosialis komunis, hukum kapitalis, hukum demokratis

dan hukum islam ?

3. Bagaimana hukum yang paling tepat diterapkan dalam kehidupan masyarakat menurut

pendapat penulis ?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hukum

Hukum adalah suatu aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam memenuhi

kebutuhannya. Pengertian lainnya, hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk

membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol , hukum adalah

aspek terpenting  dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan,  Hukum

mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu

setiap masyarat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan

bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang

mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya.

Hukum berfungsi untuk mengatur manusia agar hidup dengan tentram, terpuaskan

akalnya dan sesuai dengan fitrah manusia. Tujuan hukum mempunyai  sifat universal seperti 

ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan

bermasyarakat. Dengan adanya hukum  maka tiap perkara dapat di selesaikan melaui proses

pengadilan dengan prantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,selain itu Hukum

bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya

sendiri.

2.2 Hukum Sosialis Komunis

Sistem hukum sosialis berasal dari hukum Uni Soviet yang dikembangkan sejak 1917,

dimana pada tahun ini terjadi Revolusi Oktober yang mengakhiri pemerintah kerajaan Rusia.

Hukum ini mengalami penyebaran melalui politik demokrasi rakyat ke negara-negara di Eropa

dan Asia.

Pokok hukum sosialis adalah hukum yang dijiwai ajaran unmarxis-Lenimisme yang

dianut oleh para pakar hukum di Uni Soviet serta ajaran materialisme dan teori evolusi dimana

dikatakan bahwa materi merupakan satu-satunya benda nyata di dunia ini. R. Sardjono

mengatakan hukum di negara-negara sosialis dimaksudkan untuk membangun masyarakat baru,

untuk menunjang terjadinya masyarakat dimana faktor ekonomi merupakan faktor utama dan

faktor penentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam arti bahwa segala sesuatunya

harus tunduk kehendak penguasa yang bertugas memimpin transformasi dari susunan masyarakat

lama ke arah terciptanya masyarakat baru yang dijiwai oleh ajaran komunis yang mengutamakan

asas kolektivitas dalam bentuknya yang mutlak. Akibatnya hubungan individu menjadi

berkurang sebab semuanya menjadi publik. Dengan demikian yang diutamakan adalah

kepentingan umum dan kepentingan negara. Menurut sistem hukum sosialis, hukum merupakan

suatu alat untuk menekan kelas tertindas yaitu kepentingan dan ketidakadilan. Hukum yang adil

berarti menyerukan suatu ideologi. Fungsi hukum sosialis bukan untuk mengekspresikan konsep

keadilan tertentu tetapi mengorganisasi kekuatan-kekuatan ekonomi bangsa dan

mentransformasikan tingkah laku dan sikap warga negara. Dengan demikian negara-negara yang

mengut sistem hukum sosialis ini hanya mengenal konsep hukum publik sedangkan konsep

hukum privat tidak ada. Stelsel hukum sosialis yang berbasis doktrin komunis mengabaikan

prinsip-prinsip keadilan dan moral. Doktin hukum sosialis yang berbasis pada doktrin marxisme

mengajarkan bahwa hukum sebenarnya adalah suatu struktur yang melayani kepentingan-

kepentingan ekonomi. Bagi kaum marxisme hukum adalah alat kebijaksanaan bagi mereka yang

memerintah. Hukum yang berlaku di Uni Soviet tidak memiliki nilai absolut pada

dirinya. Ajaran Marxisme Lenisme menolak prinsip pembagian kekuasaan dalam sistem

pemerintahannya. Seluruh kekuasaan terkonsentrasi di tangan pemegang kekuasaan tertinggi,

kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial dijalankan secara eksekutif oleh pemegang

kekuasaan tertinggi.

Socialist Legality adalah suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis

yang tampaknya hendak mengimbangi konsep Rule Of Law yang dipelopori oleh Negara-negara

Anglo saxon. Inti dari konsep socialist legality berbeda dengan konsep barat, karena dalam

socialist legality hukum ditempatkan di bawah sosialisme. Hukum adalah sebagai alat untuk

mencapai sosialisme. “hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme,

meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan”.

Dalam sistem sosialis komunis ada suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti

agama yang memang merupakan watak dari Negara komunis/sosialis yang diwarnai oleh doktrin

komunis bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Sebagaimana diketahui, komunisme

mengajarkan sikap yang anti Tuhan. Sehingga disimpulkan bahwa sistem ini bertujuan untuk

kepentingan Negara, bedanya dengan konsep barat yang bertujuan untuk melindungi individu

sebagai manusia yang bermartabat. Maka dalam socialist legality yang terpenting adalah realisasi

sosialisme itu sendiri.

Ciri-Ciri Socialist Legality

•         Bersumber dari rasio manusia

•         Komunis-ateis, totaliter

•         Kebebasan beragama yang semu, dan  kebebasan propaganda anti agama

Unsur-unsur Utama

a.       Perwujudan sosialisme

b.      Hukum adalah alat di bawah sosialisme

c.       Penekanan pada sosialisme, dibanding hak-hak perseorangan

2.3 Hukum Kapitalis

Adam Smith  adalah seorang tokoh kapitalis klasik yang menyerang merkantilisme yang

dianggapnya kurang mendukung ekonomi masyarakat. Ia menyerang para psiokrat yang

menganggap tanah adalah sesuatu yang paling penting dalam pola produksi. Gerakan produksi

haruslah bergerak sesuai konsep MCM (Modal-Comodity-Money, modal-komoditas-uang), yang

menjadi suatu hal yang tidak akan berhenti karena uang akan beralih menjadi modal lagi dan

akan berputar lagi bila diinvestasikan. Adam Smith memandang bahwa ada sebuah kekuatan

tersembunyi yang akan mengatur pasar (invisible hand), maka pasar harus memiliki laissez-

faire atau kebebasan dari intervensi pemerintah. Pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas

dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya.

Pemikiran Kapitalisme adalah sebuah sistem yang filsafat sosial dan politiknya

didasarkan kepada azas pengembangan hak milik pribadi dan pemeliharaannya serta perluasan

faham kebebasan. Sistem ini telah banyak melahirkan malapetaka terhadap dunia. Tetapi ia terus

melakukan tekanan-tekanannya dan campur tangan politis social dan kultural terhadap bangsa-

bangsa di dunia.

Prinsip-prinsip Kapitalis

Perfect Competition .

Price system sesuai dgn tuntutan permintaan dan kebutuhan dan bersandar pada peraturan

harga yang diturunkan dalam rangka mengendalikan komoditas dan penjualannya.

Mencari keuntungan dengan berbagai cara dan sarana kecuali yang terang-terangan dilarang

negara karena merusak masyarakat seperti heroin dan semacamnya.

Mendewakan hak milik pribadi dengan membuka jalan selebar-lebarnya

Dampak negatif kapitalis

Perampasan tenaga produktif. Hukum kapitalis membuat para tenaga kerja sebagai barang

komoditas yang harus tunduk kepada hukum permintaan dan kebutuhan yg menjadikan dia

sebagai barang yang dapat ditawarkan tiap saat. Pengangguran.Suatu fenomena umum dalam

masyarakat kapitalis ialah munculnya pengangguran yang mendorong pemilik perusahaan

untuk menambah tenaga yang akan memberatkannya.

Kehidupan yg penuh gejolak. Ini adalah akibat logis dari persaingan yang berlangsung antara

dua kelas. Yang satu mementingkan pengumpulan uang dengan segala cara.

Penjajahan. Karena didorong mencari bahan baku dan mencari pasar Kemudian

memperbudak semua bangsa dan mengeksploitasi tenaga-tenaga produktif demi kepentingan

penjajahan.

Peperangan dan malapetaka.

Sitem buatan manusia.Sekelompok kecil pribadi mendominasi pasar untuk mencapai

kepentingan sendiri tanpa menghargai kebutuhan masyarakat dan menghormati kepentingan

umum.

Kejam. Kapitalis sering memusnahkan begitu saja komoditas yang lebih dengan cara dibakar

atau dibuang ke laut karena khawatir harga akan jatuh disebabkan banyaknya penawaran..

Licik. Sebab yang mereka cari keuntungan belaka.

Tidak berperikemanusiaan. Orang kapitalis sering mengusir begitu saja seorang buruh krn

alasan tenaganya kurang produktif.

Egoistik. Dalam sistem kapitalis individu dan sekelompok kecil pribadi mendominasi pasar

untuk mencapai kepentingan sendiri tanpa menghargai kebutuhan masyarakat dan

menghormati kepentingan umum.

Monopolostik. Dalam sistem kapitalis seorang kapitalis memonopoli komoditas dan

menimbunnya untuk dijual dengan harga mahal yang berlipat ganda mencekik konsumen dan

orang-orang lemah.

Terlalu berpihak kepada hak milik pribadi.

Riba. Sistem kapitalis tegak di atas landasan riba. Sedangkan riba merupakan akar penyakit

yang membuat seluruh dunia menderita.

Tidak bermoral. Kapitalisme memandang manusia sebagai benda materi. Karena itu manusia

dijauhkan dari kecenderungan rohani dan akhlaknya. Bahkan dalam sistem kapitalisme

antara ekonomi dan moral dipisahkan jauh-jauh.

2.4 Hukum Demokratis

Hukum demokratis bertumpu pada konstitusi dan perundang-undangan dengan

kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Salah satu pilar demokrasi adalah

prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara

(eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang

saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan

independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa

saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga jenis

lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki

kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga

pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga

perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan

legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang

wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang

memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Ada kebebasan beragama dalam demokrasi, namun saat agama memenangkan

pertarungan kekuasaan, maka pada saat itulah agama menjadi musuh demokrasi nomor satu.

Agama akan segera disingkirkan dari panging kekuasaan demokrasi oleh tangan-tangan yang

tidak kasat mata (invisible hand). Sesungguhnya seringkali demokrasi tidak selalu berbanding

lurus dengan kesejahteraan rakyatnya. Banyak negara yang dinilai tidak demokratis seperti Saudi

Arabia, Singapura, dan Libya (semasa Kadafi) dapat menyejahterakan sebagian rakyatnya. Ini

menunjukkan korelasi yang negatif antara demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Pada aspek

ini dapat saja kita membandingkan satu negara sebelum menggunakan demokrasi dan

sesudahnya.

2.5 Hukum Islam

Syariat Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan

umat Islam. Selain berisi hukum, aturan dan panduan peri kehidupan, syariat Islam juga berisi

kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat islam adalah peraturan yang diciptakan oleh

Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan

saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan

alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.

Menurut Muhammad ‘Ali At-Tahanawi dalam kitabnya Kisyaaf Ishthilaahaat al-Funun

memberikan pengertian syari’ah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah,

akhlaq dan muamallah (kemasyarakatan). Syari’ah disebut juga syara’, millah dan diin.

 Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut

(ditaati) oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syariat meliputi:

1. Ilmu Aqoid (keimanan)

2. Ilmu Fiqih (pemahan manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah)

3. Ilmu Akhlaq (kesusilaan)

Makna syari’ah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan

kata syari;ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia

untuk minum dan membersihkan diri.

Kata syari’ah ini juga berarti jalan yang lurus, jalan yang lempang tidak berkelok-kelok,juga

berarti jalan raya. Kemudian penggunaan kata syari’ah ini bermakna peraturan, adapt kebiasaan,

undang-undang dan hukum.

Syariah islam berarti segala peraturan agama yang di tetapkan Allah untuk ummat islam, baik

dari Al-Qur’an maupun dari sunnah Rasulullah saw. yang berupa perkataan,perbuatan ataupun

takrir (penetapan atau pengakuan).

Pengertian tersebut meliputi ushuluddin (pokok-pokok agama), yang menerangkan tentang

keyakinan kepada allah berserta sifat-sifatnya, hari akhirat dan sebagainya, yang semuanya

dalam pembahasan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Ia juga mencakup kegiatan-kegiatan manusia

yang mengarah kepada pendidikan jiwa dan keluarga serta masyarakat. Demikian pula tentang

jalan yang akan membawanya kepada kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Ini semuanya

termasuk dalam pembahasan ilmu akhlak.

Menurut pengertian-pengertian tersebut, syariah itu meliputi hokum-hukum Allah bagi

seluruh perbuatan manusia, tentang halal,haram makruh,sunnah dan mubah pengertian inilah

yang kita kenal  ilmu fiqih, yang sinonim dengan istilah“undang-undang”.

Para pakar hukum islam selalu berusaha memberikan batasan pengertian “Syariah” yang

lebih tegas, untuk memudahkan kita mebedakan dengan fiqih,yang dia antaranya sebagai berikut:

1.      Imam Abu Ishak As-syatibi dalam bukunya Al-Muwafaqat ushulil ahkam mengatakan :

Artinya “ bahwasannya arti syariat itu sesungguhnya menetapkan batas tegas bagi orang-

orang mukallaf dalam segala perbuatan,perkataan dan akidah mereka.

2.      Syikh Muhammad Ali ath-thawi dalam bukunya kassyful istilahil funun mengatakan :

Artinya “Syariah yang telah diisyaratkan Allah untuk para hambanya, dari hokum-hukum

yang telah dibawa oleh seseorang nabi dan para nabi Allah as. Baik yang berkaitan dengan

cara pelaksanaanya, dan disebut dengan far’iyah amaliyah, lalu dihimpun oleh ilmu kalam

dan syari’ah ini dapat disebut juga pokok akidah dan dapat disebut juga dengan diin(agama)

dan millah.

Definisi tersebut menegaskan bahwa syariah itu muradif(sinonim) dengan diin dan

milah(agama). Berbeda dengan ilmu fiqih, karena ia hanya membahas tentang amaliyah

hukum(ibadah), sedangkan bidang akidah dan hal-hal yang berhubungan dengan alam ghaib

dibahas oleh ilmu kalam atau ilmu tauhid.

3.      Prof.DR. Mahmud Salthut mengatakan bahwa :

“sayariah ialah segala peraturan yang telah diisyaratkan allah,atau ia telah mensyariatkan

dasar-dasarnya, agar manusia melaksanakannya, untuk dirinya sendiri dalam berkomunikasi

dengan tuhannya dengan sesama muslim dengan sesama manusia denga alam semesta dan

berkomunikasi dengan kehidupan.”

Ruang Lingkup Hukum Islam

Jika kita bandingkan hukum islam bidang muamalah ini dengan hukum barat yang

membedakan antara hukum privat (hokum perdata) dengan hukum public,maka sama halnya

dengan hukum adat di tanah air kita, hukum islam tidak membedakan (dengan tajam) antara

hukum perdata dengan hukum publik disebabkan karena menurut system hukum islam pada

hukum perdata terdapat segi-segi publik ada segi-segi perdatanya.

            Itulah sebabnya maka dalam hukum islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu.

Yang disebutkan adalah bagian-bagian nya saja seperti misalnya, (1)munakahat (2) wirasah (3)

muamalat dalam arti khusus (4) jinayat atau ukubat (5) al – ahkam as sulthaniyah (khilifah), (5)

siyar dan (7) mukhasamat.[2]

Kalau bagian – bagian hukum islam itu disusun menurut sistematik hukum barat yang

membedakan antara hokum perdata dengan hokum publik seperti yang di ajarkan dalam

pengantar ilmu hokum di tanah air kita, yang telah pula di singung di muka, susunan hokum

muamalah dalam arti luas itu adalah sebagai berikut:

Hukum perdata ( islam ) adalah  (1) munakahat mengatur segala sesuatu yang

berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya; (2)wirasah mengatur segala

masalh yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian

warisan. Hukum kewarisan  Islam ini disebut juga hukum fara’id; (3) muamalat  dalam arti

khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal

jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan sebagainya.

Hukum publik(islam) adalah (4) jinayat  yang memuat aturan-aturan mengenai

perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarinah hudud  maupun

dalam jarimah ta’zir. Yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan pidana yang telah

ditentukan bentuk dan batas hukumanya dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi MUhamad (hudud

jamak dari hadd = batas ). Jarimah ta’zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman

hukumanya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta’zir = ajaran atau

pengajaran); (5) al-ahkam as-sulthaniyah membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan

kepala Negara, pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah , tentara, pajak dan

sebagainya; (6) siyar mengatur segala urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk

agama dan Negara lain; (7) mukhasamat mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hokum acara.

Jika bagian-bagian hukum islam bidang muamalah dalam arti luas tersebut di atas

dibandingkan dengan susunan hokum barat seperti yang telah menjadi tradisi diajarkan dalam

pengantar Ilmu hokum di tanah air kita, maka butir (1) dapat disamakan dengan hokum

perkawinan, butir (2) dengan hokum kewarisan , butir (3) dengan hokum benda dan hokum

perjanjian, perdata khusus, butir (4) dengan hokum pidana, butir (5) dengan hokum

ketatanegaraan yakni tata Negara dan administrasi Negara, butir (6) dengan hokum internasional,

dan butir (7) dengan hokum acara.

Ciri- ciri Hukum Islam

Dari uraian tersebut di atas dapatlah ditandai ciri-ciri (utama) hukum islam, yakni

1. merupakan bagian dan bersumber dari agama islam

2. mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan

kesusilaan atau akhlak islam

3. mempunyai dua istilah kunci yakni

a. syari’at

syari’at terdiri dari wahyu allah dan sunnah Nabi Muhammad

b. fikih

fikih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syari’at.

4. terdiri dari dua bidang utama yaitu

a. ibadah

ibadah bersifat karena telah sempurna

b. muamalah dalam arti luas

mauamalah dalam arti khusus dan luas brsifat terbuka untuk di kembangkan oleh manusia

yang memenuhi syarat dari masa kemasa

5. strukturnya berlapis terdiri dari

a. nas atau teks al-Qur’an

b. sunnah nabi muhamad (untuk syari’at)

c. hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunna

d. pelaksanaanya dalam praktik baik yaitu

i.         berupa keputusan hakim maupun

ii.       berupa amalan-amalan ummat islam dalam masyrakat (untuk fikih)

6.      mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala

7.      dapat dibagi menjadi

a.       hukum taklifih atau hukum taklif  yakni al-ahkam al-khamsayaitulima kaidah, lima jenis

hokum, lima penggolongan hokum yakni ja’iz, sunnat, makruh, wajib dan haram

b.      hukum  wadh’i yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya

hubungan hukum

Ciri-ciri khas hukum islam adalah :

1. Berwatak universal berlaku abadi untuk ummat islam dimanapun mereka berada tidak

terbatas pada ummat islam di suatu tempat atau Negara pada suatu masa saja.

2. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta

memelihara  kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan.

3. Pelaksananannya dalam praktik digerakkan oleh iman(akidah) dan akhlak ummat manusia.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Hukum adalah suatu aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam memenuhi

kebutuhannya.

2. Hukum sosialis adalah sistem hukum yang segala sesuatunya ditentukan oleh penguasa yang

dijiwai oleh ajaran komunis yang mengutamakan asas kolektivitas dalam bentuknya yang

mutlak dimana menjunjung tinggi nilai sosialisme.

3. Hukum Kapitalis adalah sebuah sistem hukum yang filsafat sosial dan politiknya didasarkan

kepada azas pengembangan hak milik pribadi dan pemeliharaannya serta perluasan menganut

faham kebebasan.

4. Hukum Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan

umat Islam dimana berisi tentang aturan dan panduan peri kehidupan, hukum Islam juga

berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di

akhirat.

3.2 Saran

Menurut pendapat penulis, sistem hukum yang paling tepat digunakan adalah hukum

islam. Sebagai umat muslim yang percaya akan kekuasaan Allah sebagai pencipta manusia,

maka hukum islam yang dibuat oleh Allah adalah hukum yang sebenar-benarnya yang

seharusnya dapat diterapkan dalam segala hal kehidupan dunia dan berdampak pada kehidupan

di akhirat.

Alasan penulis memilih hukum islam adalah sistem hukum yang paling tepat untuk

diterapkan karena hukum islam tidak memiliki kekurangan seperti sistem hukum lainnya, hukum

islam tidak pernah memihak kepada sekelompok orang, dalam hukum islam semua kedudukan,

jabatan dan ras setiap manusia memiliki kedudukan sama sebelum terungkapnya fakta. Sanksi

yang ada pada hukum islam dibuat oleh Allah dengan sangat adil dan sesuai dengan tingkat

kesalahan seseorang ( contoh : seseorang yang terbukti mencuri dihukum dengan dipotong

tangannya).

Sebagai negara muslim terbesar kedua di dunia, Indonesia seharusnya menerapkan

hukum islam. Hukum islam bersifat universal dan tidak hanya berlaku untuk umat muslim saja,

namun berlaku juga untuk umat agama lain. Hukum islam dapat mengatasi segala problema di

Indonesia, karena hukum islam memiliki segala macam aturan yang sumbernya berasal dari

alqur’an yang merupakan firman Allah pencipta alam semesta.

DAFTAR PUSTAKA

1. http://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2013/12/24/13738/demokrasi-di-

dunia-islam-manfaat-atau-madharat.html

2. https://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi/

3. https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/

4. http://chintyatentanghukum.blogspot.com/p/makalah-hukum-islam.html

5. http://beritaislamimasakini.com/kapitalisme.htm

6. http://rizachnial.blogspot.com/2013/11/peran-hukum-dalam-kehidupan-manusia.html

7. http://www.pengertianpakar.com/2015/01/apa-itu-sistem-ekonomi-kapitalis-dan.html

8. http://melkhioryano.blogspot.com/2012/04/definisi-demokrasi-kapitalisme.html

9. https://sakauhendro.wordpress.com/neoliberalisme/pengertian-kapitalisme/

10. http://Nining%20Purwaningsih%20_%20NEGARA%20HUKUM%20SOCIALIST

%20LEGALITY.html