hukum perseroan terba t a se-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4614/1/hukum... · 2018-11-01 ·...

Hirman, SH., M.HUM.Yuni Purwati . S.H., M.Hum.

Sigit Sapto Nugroho, S.H. , M.Hum.

HUKUM PERSEROAN TERBATAS (Pr ins ip Good Corporate Governance dan Doktr in P ie r c ing

The Corporate Ve i l )

HUKUM PERSEROAN TERBATAS(Pr ins ip Good Corporate Governance dan Doktr in P ie r c ing The

Corporate Ve i l )

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)Hirman, S.H., M.Hum., et.al. Hukum Perseroan Terbatas; Hirman, S.H., M.Hum., et.al.; Editor: Farkhani, S.H., S.HI., M.H.; Solo: Pustaka Iltizam; 2017276 hlm.; 23 cm

ISBN: 978-602-7668-79-9

Penulis:Hirman, S.H., M.Hum.

Yuni Purwati, S.H., M.Hum.Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum.

Editor: Farkhani, S.H., S.HI., M.H.

Tata Letak: Taufiqurrohman

Cover: naka_abee

Cetakan I : Februari 2017

Diterbitkan Oleh :

Perum Gumpang BaruJl. Kresna No. 1, Gumpang, Kartasura, Solo.Phone : 0271-7652680, HP. 081548542512

Email : [email protected]

3Hukum Perseroan Terbatas

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, penulis merasa berbahagia atas terwujudnya buku tentang tema Hukum Perusahaan terutama pengkajian tentang perseroan terbatas. Terdorong keinginan oleh niat yang tulus dan ikhlas guna memperkaya khazanah keilmuan, khususnya ilmu hukum bagi para mahasiswa dan masyarakat pembaca untuk me-mahami dan memperdalam tentang hukum perseroan terbatas.

Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu lembaga ekonomi yang mempunyai tingkat fleksibilitas tinggi karena lembaga ini dapat mewadahi aktivitas ekonomi yang memiliki kompleksitas dari yang sangat sederhana (sedikit orang) sampai yang mempu-nyai kompleksitas yang sangat tinggi (ribuan orang bahkan ratu-san ribu orang). Oleh karena itu PT menjadi wadah untuk melaku-kan aktivitas ekonomi yang paling banyak dipergunakan para pelaku ekonomi ketimbang bentuk usaha yang lain.

Buku ini mencoba memberikan pemaparan tentang beberapa persoalan tentang PT secara komprehensif dari sudut teoritik ter-utama berkaitan dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) dan bagaimana doktrin pierc-ing the corporate veil dapat diterapkan pada suatu perseroan terba-tas dan penerapan doktrin piercing the corporate veil dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Atas tersusunnya buku ini penulis tak lupa menghaturkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Dr. Ir. Rahmanta Setiahadi, MP selaku Rektor Universitas Merdeka Madiun yang terus memberikan dorongan semangat kepada civitas akademika untuk dapat eksis dalam kajian-kajian ilmiah dan penulisan buku. Tidak lupa pula pada Dekan Fakultas Hukum Universitas Merde-ka Madiun yang memberikan dorongan semangat serta rekan-rekan sejawat di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun yang selalu memberikan support, saran dan kritik yang sangat ber-harga bagi kesempurnaan buku ini..

4 Hukum Perseroan Terbatas

Kesempurnaan adalah milik Sang Pemberi Hidup dan ke-terbatasan adalah milik penulis. Buku ini tentu masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Tegur sapa dan kritik dari pembaca akan sangat membantu penulis dalam menyempur-nakan buku ini. Akhirnya dengan rasa kerendahan hati, semoga buku ini menjadi setitik harapan yang membasahi dahaga keil-muan khususnya ilmu hokum dan semoga buku ini dapat mem-berikan kemanfaatan bagi umat.

Madiun, Januari 2017

Penulis


Daftar Isi

KATA PENGANTAR .....................................................................................3DAFTAR ISI ....................................................................................................5

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................7 A. Tata Kelola Perusahaan ..............................................................7 B. Perseroan Terbatas Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 .............................................................................11

BAB II TEORI PENDIRIAN PERUSAHAAN DAN NORMA- NORMA YANG MENGATUR PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ..................................................25 A. Teori Pendirian Perseroan .......................................................25 B. Prinsip-prinsip Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) .................................................................28 C. Norma-Norma Yang Mengatur Tentang Prinsip-Prinsip Pengeloaan Perusahaan Yang Baik (Good Corparate Governance) ..................................................................................37

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ....................................42 A. Norma-norma yang Mengatur Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas .......................................................................................42


B. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Perlindungan Hukum bagi Stakeholders ..............49

BAB IV TANGGUNG JAWAB PENGURUS PERSEROAN ...............62 A. Tanggung Jawab Terbatas Pengurus Perseroan ...................62 B. Organ-Organ Perseroan Terbatas ..........................................65

BAB V DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PERSEROAN TERBATAS ..........................................................83

A. Doktrin Piercing The Corporate Veil .........................................83 B. Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan ...........................87 C. Tanggung Jawab dan Kewenangan Direksi .........................91 D. Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil pada Perseroan Terbatas .................................................................100

BAB VI PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS ...................................................................................109 A. Pengaturan Doktrin Piercing The Corporate Veil di Beberapa Negara .....................................................................109 B. Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ...................................112

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................129LAMPIRAN ..................................................................................................133TENTANG PENULIS .................................................................................274


BAB I

PENDAHULUAN

A. Tata Kelola Perusahaan

Pembangunan bidang ekonomi di Indonesia telah berja-lan setelah kemerdekaan dengan dasar-dasar pengelolaan per-ekonomian negara yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) hasil amandemen IV UUD 1945 disebutkan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” telah membawa perubahan dalam masyarakat Indonesia yang di-gerakkan oleh pembangunan ekonomi dengan berbagai eskalasi dan dinamikanya, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif dalam rangka pengelolaan perusahaan yang baik1. Menurut Nindyo Pramono hal tersebut telah menjadi fenomena baru dalam tata kelola korporasi pasca krisis tahun 1997 bagi pihak ketiga yang ber-hubungan dengan perusahaan, sehingga dapat terlindungi hak dan kewajibannya, maka melalui pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance),2 sejatinya tidak hanya dise-rahkan semata-mata kepada itikad baik Direksi dan Komisa-ris, maka suatu perusahaan harus memberikan insentif yang memadai bagi Komisaris dan Direksi untuk mencapai tujuan perusahaan demi kepentingan perusahaan dan pemegang sa-hamnya.3

Pengelolaan perusahaan yang baik adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasi-lan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan (corporate value) dalam jangka panjang dengan 1 Ilmar Aminuddin, 2004. Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, hal. 1.2 Nindyo Pramono, 2006. Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.

87.3 Ridwan Khairandy dan Camelia Malik. 2007. Good Corporate Governance Perkembangan Pe-

mikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta : Kreasi Total Media, hal. 1.


memperhatikan kepentingan stakeholders berlandaskan mo-ral, etika, dan peraturan perundang-undangan dibagi 3 (tiga) aktivitas: menerapkan kebijakan nasional, menyempurnakan kerangka regulasi, dan membangun inisiatif sektor swasta.4

Pada tanggal 16 Agustus 2007, Pemerintah Republik In-donesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang berfungsi untuk mengatur kegiatan suatu perusahaan yang melingkupi aspek organisasi, bisnis, dan budaya perusa-haan.5

Prinsip-prinsip yang ada dalam pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance), yaitu: transparansi (trans-parency), pengungkapan (disclosure), kemandirian (independence), akuntabilitas (accontability), pertanggungjawaban (responsibility), keadilan (fairness).6

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 hadir untuk mengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perse-roan Terbatas karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga per-lu diganti dengan undang-undang yang baru sehingga menjadi landasan hukum pembangunan sektor ekonomi dan kerangka hukum bagi pengaturan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) pada suatu pe-rusahaan di Indonesia.

Hukum dan standar yang merumuskan hak dan tanggung jawab para pemegang saham, fungsi, dan tanggung jawab dewan komisaris berbeda-beda antara negara yang menganut sistem Anglo Saxon dengan Eropa Kontinental. Di Inggris dan Amerika Serikat yang dipengaruhi oleh model Anglo Saxon, modelnya berbasis pada single board system, sehingga keang-gotaan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tidak dipisahkan. Dalam model ini, anggota dewan komisaris merangkap sebagai

4 Hasnati, 2004. Peranan Komite Audit Dalam Organ Perseroan Terbatas Dalam Kerangka Good Corporate Governance. Yogyakarta: FH UII Press, hal. 21.

5 Munir Fuady, 2002. Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 39.

6 Misahardi Wilamarta, 2002. Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance. Tesis, Pascasarjana, FHUI Depok, hal.: 2-3.


Dewan Direksi dan kedua organ inilah yang disebut seba-gai Board of Directors. Perusahaan di Indonesia sendiri umumnya menggunakan sistem Eropa Kontinental yang disebut dengan two board system. Dalam sistem ini terdapat pemisahan yang tegas antara Keanggotaan Dewan Komisaris sebagai pengawas, dan Dewan Direksi sebagai eksekutif dalam perusahaan. Berdasar-kan sistematika Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ten-tang Perseroan Terbatas sendiri yang menganut model tersebut telah membedakan tugas dan kewenangan antara direksi dengan komisaris untuk menyesuaikan penerapan prinsip-prinsip pe-ngelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance).

Budaya hukum Indonesia banyak mempengaruhi tingkah laku pengelolaan perusahaan di Indonesia, yaitu patrimonialism sebagai konsep sosiologi yang dinyatakan Max Weber mengacu pada sistem hubungan patriarki, termasuk dalam konteks sosial, bisnis, dan politik, sehingga berdampak pada pengelolaan pe-rusahaan di Indonesia.7

Perlindungan hukum bagi stakeholders, termasuk peme-gang saham minoritas belum optimal dikarenakan: pertama, posisi dan lemahnya peranan stakeholders maupun penge-lola perusahaan itu sendiri; kedua, pengamatan pasar masih kurang, karena stakeholders dan pesaing sering sebagai bagian konglomerat yang dimiliki oleh keluarga yang sama juga ikut memiliki perusahaan pemberi pinjaman dana; ketiga, perlin-dungan hukum stakeholders masih lemah akibat sistem peradi-lan yang tidak efisien termasuk Undang-undang Kepailitan dan prosedurnya tidak aktif di Indonesia.

Kedudukan direksi dan komisaris pada suatu perseroan terbatas tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai sebuah institusi atau badan yang melakukan aktivitas usaha untuk mencari keuntungan ekonomis semata, tetapi memperhatikan pula kepentingan stakeholders supaya terlindungi hak-haknya. Direksi berkewajiban melaksanakan tugasnya tidak melampui wewenangnya, sehingga dilakukan pengawasan oleh dewan komisaris dan dibatasi rapat umum pemegang saham (RUPS) 7 Benny S. Tabalujan, 2002. “Why Indonesian Corporate Governance Failed Conjectures Con-

cerning Legal Culture”. Columbia Journal of Asian Law, Spring 2002, p. 165.


sebagai pemilik perseroan melalui ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Pasar Modal untuk perusahaan terbuka, dan Anggaran Dasar dari perseroan yang bersangkutan. Adanya perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, persamaan perlakuan pe-megang saham, dan fungsi dewan komisaris perusahaan serta peranan stakeholders karena lemahnya penerapan pengelo-laan perusahaan yang baik di Indonesia berkenaan dengan penegakan hukum (law enforcement).8

Selain itu rendahnya transparansi (transparency) suatu peru-sahaan, padahal akar budaya Indonesia belum terbiasa dengan transparansi atau keterbukaan, seperti pengungkapan agenda rapat dan tingkat kehadiran komisaris dan direksi, pengung-kapan laporan keuangan, pengungkapan perbedaan pendapat (dissenting opinion) antar komisaris, direksi, dan akses untuk memperoleh informasi tentang baik buruknya kinerja perusa-haan oleh pemegang saham juga belum sepenuhnya terakomo-dasi dengan baik.9

Salah satu prinsip keterbukaan atau transparansi adalah mengatur fungsi direksi perusahaan, komite audit, dan pen-gungkapan informasi perusahaan secara transparan serta etika bisnis, kerahasiaan, dan anti korupsi juga akuntabilitas de-wan komisaris (Board of Directors). Hal tersebut relevan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan Direksi menyam-paikan laporan tahunan kepada RUPS untuk mencegah penya-lahgunaan wewenang dan timbul konflik kepentingan antara Direksi dan Komisaris, timbul biaya (cost) yang muncul dari ketidaksempurnaan penyusunan antara agents dan principals.10

Permasalahan lain, prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik pada perusahaan di Indonesia adalah adanya infor-masi asimetris tanpa memperhatikan kepentingan pemegang

8 Ridwan Khairandy, Op-Cit, hal. 163.9 Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini.2004. Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di

Perusahaan. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, hal :3410 Misahardi,Wilamarta, Op Cit, hal :27-28


saham (stakeholders) padahal yang harus dilindungi adalah kepentingan masyarakat sekitar tempat perusahaan itu berada yang tidak semata-mata mencari keuntungan dengan mengem-bangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.11

Hukum perusahaan di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenal prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corpo-rate governance), walaupun pengaturannya relatif sumir, karena belum atau tidak diterapkan prinsip-prinsip tersebut, misalnya prinsip pencatatan saham atau bukti pemilikan maupun prin-sip perolehan informasi yang relevan mengenai perseroan pada waktu yang tepat, kecuali pada perusahaan publik masih belum sepenuhnya diterapkan. Bagi perusahaan swasta yang berskala menengah dan kecil yang kebanyakan tidak tercatat, bahkan jarang dilakukan pertanggungjawaban direksi pada setiap akhir tahun buku perseroan atau dilakukan audit, sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para stakeholders.

B. Perseroan Terbatas Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Pada tanggal 16 Agustus 2007 UUPT diundangkan oleh pemerintah, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ten-tang Perseroan Terbatas menggantikan UUPT Tahun 1995 yang diundangkan tanggal 7 Maret 1995 untuk menggantikan KUHD dan KUH Perdata. Kata “perseroan” menunjuk kepada modal-nya yang terdiri atas sero (saham). Kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya12

Hakikat Perseroan, di dalam undang-undang ini ditegas-kan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melaku-kan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya ter-bagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan

11 IndraSurya,dan Ivan Yustiavandana. 2006. Penerapan Good Corporate Governance Mengesa-mpingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha. Jakarta:Prenada Media Group dan LK-PMK FH UI, hal : 6

12 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999. Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 1.


dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya un-tuk memperoleh layanan yang cepat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini mengatur tata cara: a) pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum, b) pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, c) penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pem-beritahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberita-huan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem admi-nistrasi badan hukum secara elektronik selain tetap dimung-kinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Adapun materi dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ini secara umum mengandung 11 (sebelas) bagian pengaturan, yaitu:

a. Bab I Pasal 1 – Pasal 6 tentang Ketentuan Umum;

b. Bab II Pasal 7 – Pasal 30 tentang Pendirian, Anggaran Dasar, dan Perubahan Anggaran Dasar, Daftar Perseroan dan Pengumuman;

c. Bab III Pasal 31 – Pasal 62 tentang Modal dan Saham;

d. Bab IV Pasal 63 – Pasal 73 tentang Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan Penggunaan Laba;

e. Bab V Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Ling-kungan;

f. Bab VI Pasal 75 – Pasal 91 tentang Rapat Umum Peme-gang Saham;

g. Bab VII Pasal 92 – Pasal 121 tentang Direksi dan Dewan Komisaris;

h. Bab VIII Pasal 122 – Pasal 137 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan;

i. Bab IX Pasal 138 – Pasal 141 tentang Pemeriksaan Terha-dap Perseroan;


j. Bab X Pasal 142 – Pasal 152 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perse-roan;

k. Bab XII Pasal 154 – Pasal 156 tentang Ketentuan Lain-lain.

1. Pengertian, Pendirian, dan Pembubaran Perseroan Terbatas

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) banyak orang-orang berlomba mendirikan perusahaan perseroan terbatas (PT), baik perusahaan patungan (joint venture) maupun perusahaan nasional.

Alasan badan usaha berbentuk perseroan terbata (PT) ini ba-nyak diminati oleh para pengusaha Indonesia maupun asing kare-na PT pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengem-bangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensiil untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham). Bentuk badan usaha ini PT diminati oleh masyarakat13. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No-mor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan: Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan ditetapkan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dalam UUPT 2007 Pasal 5 ayat (1) bahwa Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar yang sekaligus sebagai kantor pusat perseroan.

Perseroan wajib memilih alamat di tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam surat-menyurat dan

13 Sri Redjeki Hartono, 2006. Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahan Kepada Sang Maha Guru. Yogyakarta: Genta Press, hal. 2.


melalui alamat tersebut perseroan dapat dihubungi.14 Sedang-kan dalam UUPT 2007 Pasal 6 disebutkan Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Adapun pendirian badan hu-kum perseroan terbatas (PT) berdasarkan ketentuan UUPT 2007 Pasal 7 ditentu kan: ayat ( 1): Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Sedangkan ayat (4): Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputu-san menteri mengenai pengesahan badan hukum. Dalam Pasal 9 ayat (1) ditentukan untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana di-maksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informas sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat:

a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;

b. jangka waktu berdirinya Perseroan;

c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal dise-tor;

e. alamat lengkap Perseroan.

Selanjutnya Menteri mengumumkan badan hukum perse-roan terbatas ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1), yaitu: Men-teri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:

a. akta pendirian Perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4);

b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1);

c. akta perubahan anggaran dasar telah diterima pem-beritahuannya oleh Menteri.

14 I.G. Ray Widjaya, 2002. Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Jakarta: Megapoin Kesaint Blanc, hal. 6.


Pembubaran berakhirnya status badan hukum perseroan ter-batas:

Pembubaran Perseroan terjadi:

a. berdasarkan keputusan RUPS;

b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;

c. berdasarkan penetapan pengadilan;

d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

f. atau karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai de-ngan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perse-roan;

h. memperoleh keputusan persetujuan perubahan angga-ran dasar (Pasal 142 UUPT 2007);

Likuidator atau kurator akan bertanggung jawab dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a) wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator, b) Perseroan tidak dapat melaku-kan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi (Pasal 142 ayat (2) UUPT 2007). Likuidator juga bertanggung jawab untuk memberitahukan pembubaran perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari), yaitu: a) kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembuba-ran Perseroan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia, b) pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk di-


catat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi. (Pasal 147 ayat (1)).

Direksi dapat bertindak selaku likuidator yang ditentu-kan: “Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam angga-ran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan ber-dasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator. (Pasal 142 ayat (3) UUPT 2007)”. Sedangkan Pengadilan Niaga dapat mem-bubarkan perseroan dan memutuskan pemberhentian kurator. Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, penga-dilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator den-gan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Pasal 142 ayat (4) UUPT).

2. Tujuan Pendirian dan Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas

Menurut ketentuan UUPT 2007 dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan ser-ta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Perusahaan mempunyai kegiatan usaha, sehingga perseroan mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usa-ha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perun-dang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan (Pasal 2 UUPT 2007).

3. Bentuk Hukum Badan Usaha Perseroan Terbatas

Subjek hukum dapat dibagi 2 (dua), yaitu subjek hukum “orang” dan subjek hukum yang “bukan orang”. Adapun yang bukan orang dapat dibagi menjadi “badan hukum” dan “bukan badan hukum”. Badan hukum dapat dibagi menjadi badan hu-kum “publik” dan badan hukum “privat”. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut secara tegas disebutkan bahwa perseroan


adalah “badan hukum”. Namun di sini perlu diperhatikan bahwa suatu perseroan, baru dapat disebut atau diakui seb-agai badan hukum apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan atau sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Perseroan Terbatas (PT) sejak diun dangk ann ya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 hingga sekarang Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas tidak pernah men-galami bentuk hukumsebagai badan usaha, yaitu perseroan terbatas (PT). Unsur-unsur badan hukum Perseroan Terbatas (perseroan), yaitu:

a. badan hukum yang merupakan persekutuan modal;

b. didirikan berdasarkan perjanjian;

c. melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham;

d. memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum perseroan dibentuk berdasarkan “perjanjian” yang artinya sekurang-kurangnya didirikan oleh dua orang/pihak dengan menganut asas perjan-jian, bukan asas institusi berlaku selama ini. Sebagai akibat diben-tuknya Perseroan Terbatas maka:

a. Terciptanya badan hukum (legal person/legal entity atau rechts persoon/a person in law);

b, Perseroan Terbatas mempunyai rangkaian yang kekal/langgeng (perpetual succession), keberadaann ya berlang-sung terus sampaidibubarkan secara hukum (liquidated);

c. Hukum memperlakukan pemilik dan pengurus terpisah dari Perseroan Terbatas (separate legal personality - as a sepa-rate person)

d. Perseroan Terbatas sebagai manusia buatan/artificial person adalah kebalikan dari manusia atau orang (natu-ral person).


Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau antara 2 (dua) orang itu saling berjan-ji untuk melaksanakan sesuatu hal. Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan adanya per-setujuan kehendak antara para pihak yang membuat suatu perjanjian (konsensus).15

Selanjutnya konsekuensi Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu badan hukum sebagai berikut ini:

a. PT dapat memiliki harta kekayaan (property) atas nama-nya;

b. Pemilik tidak berkepentingan dalam kekayaan PT (have no interest);

c. Pemilik tidak bertanggung jawab atas utang-utang PT;

d. Pemilik tidak bisa digugat langsung oleh kreditor, dalam hal tanggung jawab yang ditimbulkan oleh perseroan.

Badan hukum selain manusia perseorangan dianggap dapat bertindak dalam hukum mempun yai hak, kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang atau badan lain . Badan hukum adalah suatu badan (entity) yang keberadaan-nya terjadi karena hukum atau undang-undang .16

Status badan hukum harus memenuhi persyaratan setelah akta pendirian mendapat pengesahan Menteri: Perseroan mem-peroleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya kepu-tusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan (Pasal 7 ayat (4) UUPT 2007). Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya.17 Badan hukum (rechtpersoon) adalah badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.18

Badan hukum, yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan

15 R. Subekti dan Tjitrosudibio, 1977. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 20.

16 IG Ray Widjaya, Op-Cit, hal. 6.17 Ali Chaidir, 1991. Badan Hukum. Bandung: Alumni, hal. 29.18 Soemitro Rahmad, 1979. Penuntun Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perse-

roan. Bandung: Eresco, hal. 22.


harta kekayaan yang berdiri secara sendiri untuk tujuan tertentu . Hubungan antara unsur-unsur perseroan, mulai RUPS, direk-si, dan komisaris dengan calon investor, kreditur, dan kreditur perusahaan .Teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai badan hukum ini19, sebagai berikut:

a. Teori fictie dari Von Savigny

Badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Menurut alam hanya manusia sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya fictie saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) yang se-bagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

b. Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun juga tidak dapat dibantah hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu.

c. Teori organ dari Otto van Gierke

Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum.

d. Teori Propriete Cellective dari Planiol

Menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Selain hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayan bersama.

19 Rudhi Prasetyo, 2001. Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menu-rut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 9.


4. Organ Perseroan Terbatas

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Setelah Perseroan Terbatas berstatus sebagai badan hukum, sesuai dengan ketentuan UUPT 2007 Pasal 7 ayat (4) bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai penge-sahan badan hukum Perseroan, maka pemegang saham Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan serta tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

Pertanggungjawaban pemegang saham dalam Persero-an Terbatas itu terbatas, pemegang saham dalam Perseroan Terbatas secara pasti tidak akan memikul kerugian hutang Perseroan Terbatas lebih dari bagian harta kekayaan yang di-tanamkannya dalam Perseroan Terbatas. Tanggung jawab dari perusahaan (Perseroan Terbatas) itu sendiri tidak ter-batas, apabila terjadi hutang atau kerugian-kerugian dalam Perseroan Terbatas, maka hutang atau kerugian itu akan semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam Perseroan Terbatas. Hal tersebut dikarena-kan adanya doktrin corporate separate legal personality yang esensinya bahwa suatu perusahaan, dalam hal ini Perseroan Terbatas, mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang mendirikan Perseroan Terbatas.

Doktrin dasar perseroan terbatas adalah bahwa perse-roan merupakan kesatuan hukum yang terpisah dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pemegang sa-ham dari perseroan tersebut. Ada suatu tabir (veil) pemisah antara perseroan sebagai suatu legal entity dengan para pemegang saham perseroan dengan keterbatasan tanggung jawab pemegang saham yang dapat ditembus atau ditero-bos, sehingga tanggung jawab pemegang saham menjadi tidak lagi terbatas.

Penerobosan atau penyingkapan tabir keterbatasan tang-gung jawab pemegang saham Perseroan Terbatas (corporate


veil) itu dikenal dengan istilah piercing the corporate veil atau lifting the corporate veil. Lebih lanjut dikemukakan bahwa dalam konteks piercing the corporate veil, pengadilan dapat menerobos keterbatasan tanggung jawab pemegang saham perseroan apabila dipenuhi empat persyaratan, yaitu; the controlled company, the alter ego company, undercapitalization, and assumsion of liability. Prinsip dengan istilah the right of shareholders, yaitu prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Adapun kerangka kerja pen-gelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) harus melindungi hak-hak pemegang saham yang meliputi:

1). Hak-hak pemegang saham yang mencakup:

a) metode dalam pencatatan kepemilikian (ownership registration);

b) mengalihkan (covey) atau pemindahan saham;

c) memperoleh informasi yang relevan tentang perusa-haan pada waktu yang tepat dan berkala;

d) berpartisipasi dan memberikan suara dalam RUPS;

e) memilih anggota dewan komisaris;

f) mendapatkan pembagian laba perusahaan;

2). Pemegang saham berhak berpartisipasi secara mema-dai diberi informasi keputusan yang berkaitan dengan perubahan perusahaan fundamental, seperti: perubahan anggaran dasar atau dokumen sejenis dari perusahaan, otoritas tambahan saham, transaksi luar biasa akibat pen-jualan perusahaan;

3). Pemegang saham mempunyai hak untuk berpartisipasi secara memadai, diberi informasi tentang keputusan yang berkaitan dengan perubahan perusahaan yang fundamental, seperti: perubahan anggaran dasar atau dokumen sejenis dari perusahaan, otoritas tambahan saham, dan transaksi-transaksi yang luar biasa sebagai akibat dari pernjualan perusahaan;


4). Pemegang saham harus mempunyai kesempatan ber-partisipasi secara efektif dan memberi suara dalam rapat umum pemegang saham (general shareholder meeting) dan harus diberi informasi tentang peraturan, mencakup pro-ses pemberian suara yang mempengaruhi RUPS;

5). Struktur modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu untuk memperoleh suatu tingkat pengendalian yang tidak seimbang atau sepadan dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkap;

6). Market for corporate control harus berfungsi dalam keadaan yang efisien dan transparan, misalnya peraturan dan pro-seder yang mempengaruhi akuisisi tentang pengendalian korporat dalam pasar modal, dan transaksi yang luar bi-asa, seperti merger, dan lain-lain;

7). Pemegang saham termasuk investor kelembagaan ha-rus mempertimbangkan biaya dan manfaat untuk melak-sanakan hak pemberian suara.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat diketahui bahwa tanggung jawab pemegang saham yang sifatnya terbatas dalam Perseroan Terbatas yang sudah berstatus badan hukum itu menjadi tidak berlaku lagi jika pemegang saham melakukan hal-hal seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b UUPT.

b. Direksi Perseroan Terbatas

Direksi Perseroan Terbatas menurut ketentuan UUPT 2007 Pasal 1 adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan angga-ran dasar.


Hal tersebut dapat diketahui dari UUPT 2007 Pasal 97 ayat (3) yang mengatur bahwa Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Per-seroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai men-jalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

c. Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komisaris Utusan

Dewan Komisaris Perseroan Terbatas dalam UUPT 2007 Pasal 1 butir 6 adalah Organ Perseroan yang bertu-gas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat ke-pada Direksi. Status badan hukum Perseroan Terbatas juga berpengaruh terhadap tanggung jawab dewan komisaris Perseroan Terbatas.

Berdasarkan ketentuan UUPT 2007 Pasal 117 ayat (1) di dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian we-wenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan per-setujuan atau bantuan Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Selain itu, menurut UUPT 2007 Pasal 118 ayat (1), berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dalam Pasal 118 ayat (2) menegaskan bahwa Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka wak-tu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan menge-nai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perse-roan dan pihak ketiga. Ketentuan tanggung jawab terbatas direksi Perseroan Terbatas juga berlaku terhadap komisaris.

mmm


BAB II

TEORI PENDIRIAN PERUSAHAAN

DAN NORMA-NORMA YANG

MENGATUR PRINSIP-PRINSIP

PENGELOLAAN PERUSAHAAN

YANG BAIK

(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

A. Teori Pendirian Perseroan

1. Teori Contractual Theories

a. Legal Contractualism

Berdasarkan Legal Contractual Theory, perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan per-janjian yang membatasi tanggung jawab sosial dan men-ciptakan entitas yang sulit dipengaruhi negara, karena keengganan perusahaan sebagai alat negara sehingga perusahaan diletakkan dalam hukum perdata meyakini keputusan suara mayoritas dalam perjanjian antar peme-gang saham mencerminkan arah dari perseroan itu sendi-ri.20

Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan ter-gantung direksi untuk mengoptimalkan dana investasi yang telah ditanamkan. Perseroan yang dimiliki peme-gang saham, memercayakan kepengurusan perseroan kepada direksi sebagai agen untuk memberikan keun-

20 I. Nyoman Tjager dkk. 2003. Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan bagi Komuni-tas Bisnis Indonesia. Jakarta: Prenhallindo, hal. 113.


tungan semaksimal mungkin. Teori ini melihat suara mayoritas pemegang saham sebagai cerminan kehendak suatu perseroan. Perusahaan memiliki status secara poli-tik maupun hukum terlepas campur tangan negara.21

b. Economic Contractualism

Analisis ekonomi dengan perspektif bahwa berdirinya perseroan adalah inisiatif dari para peme-gang saham, bukan datang dari keinginan negara. Chef-fin menyatakan hukum perusahaan diberlakukan pada perusahaan hanya berpengaruh sedikit dalam posisi ta-war yang ditanggung pada pendirian dan bentuk aktivi-tas bisnis perseroan.22

Hukum perusahaan menyediakan aturan yang se-suai dengan harapan dari para investor (pemegang sa-ham) dan agen (direksi) . Keseluruhan pemegang saham mengadakan perjanjian dengan agen (direksi) dapat me-maksimalkan keuntungan. Hukum perusahaan dengan sendirinya akan mengurangi biaya yang timbul bagi per-seroan. 23

Kepentingan manajemen dan pihak pemegang sa-ham tidak selalu sejalan, potensi manajemen untuk menggunakan sumber daya perseroan untuk kepenti-ngan sendiri mendorong pemegang saham memaksakan bentuk perlindungan melalui perjanjian perusahaan. Aspek-aspek dalam pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) bahwa hukum perusahaan akan mengurangi biaya transaksi dengan mewajibkan adanya hak perlindungan layak bagi pemegang saham sesuai ke-inginan mereka, hak penting untuk menolak transaksi tidak wajar. Hukum perusahaan dilihat sebagai aturan yang diadopsi untuk mengurangi cost hanya untuk ke-pentingan segelintir orang. Premis, bahwa kebebasan

21 Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Op-Cit, hal. 19.22 Ibid, hal. 20.23 Ibid.


kesempurnaan pasar akan menghasilkan kesejahteraan optimal, hanya akan terjadi jika adanya campur tangan negara untuk memperbaiki gangguan di pasar supaya dapat berfungsi kembali.24

Mekanisme pasar memiliki kelemahan, yaitu: a). kebebasan yang tidak terbatas dapat menindas golongan-golongan tertentu, yaitu golongan ekonomi lemah dan minoritas serta cenderung memenangkan pihak yang kuat, b). di dalam sistem mekanisme pasar akan timbul kecenderungan monopolistik, dengan memiliki modal yang kuat dan teknologi yang tinggi seorang pengusaha dapat menguasai pasar, sehingga mampu menentukan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan serta menca-pai keuntungan maksimum, c). mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien, seperti fasilitas-fasilitas umum, d). dalam mekanisme pasar kegiatan ekonomi dapat tidak stabil, e). Kegiatan konsumen dan produsen dalam mekanisme pasar dapat menimbulkan eksternalitas yang merugikan .

2. Communitaire Theories

Teori ini melihat hadirnya suatu perusahaan bukan karena pemberian negara semata, tetapi dibuat sebagai alat yang ber-guna bagi kepentingan negara. Teori ini mulai dengan posisi yang berseberangan dengan kepentingan individual dalam contractual theory. Standar kegunaan perusahaan bukan di-capainya kesejahteraan individual, tetapi mengusahakan supaya masyarakat memiliki kesadaran tentang pentingnya komunitas untuk menghargai kelebihan individual dan men-capai kesejahteraan ekonomi keseluruhan25. Berle dan Dodd dipengaruhi pemikiran Berle dan Means, bahwa struktur perusahaan modern berarti kepemilikan dan kontrol harus terpisah. Kepentingan perusahaan dilihat sama besar dengan kepentingan pemegang saham. Jika tidak, pengukuran kinerja direksi tidak mungkin dilakukan.26

24 Rudhy Prasetya, Op- Cit, hal. 3.25 Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Op-Cit, hal. 22.26 Ibid, hal. 21.


3. Concession Theories

Teori ini melihat kehadiran dan operasi perusahaan seb-agai pemberian negara yang menjamin kemampuan berusaha dengan menggunakan perusahaan sebagai alat. Hal berlawa-nan antara teori ini dengan ide dari teori communitaire adalah teori concession menerima pemerintah memastikan struktur corporate governance berjalan secara adil dan demokratis me-nentang gagasan bahwa perusahaan harus memiliki tujuan mencerminkan aspirasi sosial negara. Hobbes mengategori-kan perusahaan sebagai badan politik kaena mendapat status keputusan penguasa. Perjanjian pendirian perusahaan sebagai aliran diterimanya peran negara untuk membuat aturan seputar corporate governance. Bottomley menyebut cor-porate governance sebagai rekonseptualisasi struktur hukum perusahaan bidang politik. Kepentingan nilai dan ide dalam bidang kehidupan politik masyarakat harus dipertimbang-kan dalam penyusunan regulasi corporate governance.

Perjanjian pendirian perseroan memiliki 3 (tiga) ide pen-ting, sebagai berikut: ides dual decision making mengakui perbe-daan pengaturan direksi dan RUPS dalam kehidupan perse-roan; idea deliberative decision making memastikan keputusan perusahaan diambil berdasarkan pertimbangan terbuka atas masalah terjadi; idea separation of powers bertujuan supaya ke-wenangan membuat keputusan dilakukan secara bertang-gung jawab.27

B. Prinsip-prinsip Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

1. Pengertian Pengelolaan Perusahaan yang Baik

Menurut the Organization for Economic Cooperation and Development(OECD)adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, ter-masuk para pemegang saham, dewan pengurus baik direksi,

27 Ibid, hal. 23.


komisaris, manajer, dan semua anggota the stakeholders non pemegang saham.

Dengan pembagian tugas, hak dan kewajiban serta ke-tentuan dan prosedur pengambilan keputusan, perusahaan mempunyai pegangan menentukan sasaran usaha (corporate objectives) dan strategi untuk mencapai suatu sasaran. Pem-bagian tugas, hak dan kewajiban berfungsi sebagai pedoman bagaimana mengevaluasi kinerja Board of Directors dan mana-jemen perusahaan.28

Mekanisme mengatur pengelolaan perusahaan berdasar-kan ketentuan peraturan (rules) menaungi perusahaan, angga-ran dasar (articles of association), aturan perusahaan mengatur kegiatan perusahaan dalam menjalankan usahany. Peraturan dan sistem bagi penciptaan pertambahannilai pemegang ke-pentingan (stakeholders) (pemerintah, pemegang saham, pimp-inan perusahaan, dan karyawan) dan bagi perusahaan itu sendiri.29

2. Tujuan Pengelolaan Perusahaan yang Baik

Pengelolaan perusahaan yang baik mempunyai lima ma-cam tujuan, yaitu:

a. melindungi hak dan kepentingan pemegang saham;

b. melindungi hak dan kepentingan para anggota the stake-holders non pemegang saham;

c. meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang sa-ham;

d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pen-gurus atau Board of Directors dan manajemen perusahaan;

e. meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan.30

28 Siswanto Sutojo dan E. John Aldriidge, 2005. Good Corporate Governance Tata Kelola Perusa-haan yang Sehat. Jakarta. Damar Mulia Pustaka, hal. 3.

29 Bacelius Ruru. 2000. “Good Corporate Governance dalam Masyarakat Bisnis Indonesia, Seka-rang, & Masa Mendatang”. Makalah Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Gover-nance), Program Pascasarjana FH USU dan University of South Carolina.

30 Siswanto Sutojo dan E. John Aldrige, Op-Cit, hal. 5.


3. Manfaat Pengelolaan Perusahaan yang Baik

Badan Pengelola Pasar Modal di banyak negara me-nyatakan penerapan pengelolaan perusahaan yang baik di perusahaan publik secara sehat telah mencegah praktik pen-gungkapan laporan keuangan perusahan kepada pemegang saham, investor dan pihak lain yang berkepentingan secara ti-dak transparan bahkan Direksi perusahaan dapat melakukan bimbingan kepada manajemen perusahaan mereka efektif.31

4. Prinsip-prinsip Pengelolaan Perusahaan yang Baik

Prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik menu-rut Organization for Economic Corporation and Devolopment (OECD) yang mencakup:32

a. hak-hak pemegang saham (the rights of shareholders) dan perlindungannya;

b. perlindungan yang adil bagi seluruh pemegang saham (the equitable treatment of shareholders);

c. peranan stakeholders dalam corporate governance (the role of stakeholders in corporate governance);

d. pengungkapan dan transparansi (disclosure and transpar-ency);

e. tanggung jawab direksi dan komisaris (the responsibility of the board) terhadap perusahaan, pemegang saham dan pi-hak berkepentingan lainnya

Prinsip-prinsip tersebut tidak mengikat hanya memberi-kan pedoman bagi negara-negara untuk memperbaiki penge-lolaan perusahaan di negara mereka, sebagai berikut :33

a. Prinsip keadilan atau perlakuan setara (fairness or equitable treatment)

31 Ibid, hal. 8.32 Ibid, hal. 9.33 Holly J. Gregory dan Marshall E. Simms, 2000. “Pengelolaan Perusahaan (Corporation Gover-

nance): Apa dan Mengapa Hal tersebut Penting”. Makalah Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance), Program Pascasarjana FH UI dan University of South Carolina.


Artinya harus memproteksi hak-hak pemegang sa-ham mengakui hak kepemilikan pemegang saham ber-hubungan “keadilan”, persamaan, perlindungan hak pe-megang saham minoritas.

b. Prinsip transparansi (transparency)

Berkaitan dengan perusahaan, seperti: standar lapo-ran keuangan, kinerja, kepemilikan, dan kepemimpinan perusahaan. Adanya keterbukaan informasi material (disclosure information) secara akurat, memadai, dan tepat waktu dapat diantisipasi oleh stakeholder, jika tidak mem-peroleh informasi.

c. Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas (account-ability)

Pengelolaan iktikad baik bertanggung jawab untuk kepentingan usaha perseroan memastikan pedoman stra-tegis perusahaan, pengawasan efektif atas pengelolaan pertanggungjawaban direktur dan komisaris berbasiskan kepercayaan bagi pemegang saham.

d. Prinsip Tanggung jawab atau responsibilitas (responsibil-ity)

Tujuan perseroan selain profit harus memperlihatkan keseimbangan, kepentingan, dan hak para pihak yang berkepentingan atas perseroan secara luas mendorong kerja sama antara perusahaan dan publik (stakeholders) dalam menciptakan kemakmuran, kesempatan kerja, pen-dukung perusahaan bersifat finansial.

5. The Indonesian Code for Good Corporate Gover-nance

Kerangka Corporate Governace harus menjamin pedoman strategis perusahaan, pengawasan efektif terhadap manaje-men dilaksanakan oleh dewan Komisaris, serta akuntabilitas dewan Komisaris terhadap pemegang saham maupun perse-roan. Jika dicermati prinsip ini juga tidak atau belumterako-


modasi secara hakiki dalam hukum korporasi yang berlaku dewasa ini.

Jika dicermati bahwa secara detail prinsip-prinsip penge-lolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) belum terakomodasi dalam peraturan hukum perusahaan di Indo-nesia. Oleh karena itu, prinsip-prinsip Corporate Governance menjadi salah satu alternatif oleh kalangan pakar direkomen-dasi menjadi katalisator dalam upaya mempercepat pemuli-han korporasi di Indonesia. Namun, ditemukan relatif aspek dari prinsip corporate governance tidak atau belum terjangkau hukum perusahaan yang ada saat ini.

Keterbatasan regulasi dan tolak ukur penerapan Corporate Governance, dan kondisi penerapan hukum belum mapan di Indonesia sehingga penyalahgunaan wewenang masih sulit diatasi melalui hukum yangada secara transparan.34

Adapun pelaksanaan lebih lanjut Undang-undang terse-but telah dikeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perda-gangan Dalam NegeriNomor 121/DJPJN/V/1996 tanggal 13 Mei 1996 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran PT dalam kaitannya dengan UU PT 2007 yang kemudian di-jabarkan lebih lanjut dalam Surat Direktur Jenderal Perda-gangan Dalam Negeri Nomor 272/DJPN/IX/1996 tanggal 20 September 1996 kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Perihal Pendaftaran Perseroan Terbatas. Surat tersebut kemudian ditindak-lanjuti dengan Surat Direktur Pendaftaran Perusa-haan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 206/PP-I/VII/98 tanggal 29 Juli1998 kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan perihal Pendaftaran Perseroan. Dalam Undang-Undang Nomor1 Ta-hun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah mengatur keten-tuan norma-norma dalam rangka penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik yang ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP-117/MMBU/2002, tanggal 01 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good-

34 I. Nyoman Tjager, Op-Cit, hal. 105.


Corporate Governance (GCG) pada BUMN, Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui SK No. Keputusan 23/MPM.PBUMN/2000, dan Keputusan Di-rektur Jenderal Lembaga Keuangan No. KEP-3058/LK/1998.

Selama satu dekade, sudah ada tindakan yang mengarah padaperbaikan aturan hukum yang mengadopsi prinsip-prin-sip pengelolaan perusahaan yang baik, narnun peraturan cor-porate governance hanya dibuatdan diterapkan secara sektoral saja, misalnya: Komite Nasional KebijakanGovernance.

Menanggapi pemberlakuan prinsip-prinsip GCG di du-nia bisnis diIndonesia, pemerintah telah membentuk lembaga khusus yang diberi namaKomite Nasional Kebijakan Corpo-rate Governance dengan Keputusan MenteriNegara Koordina-tor Bidang ekonomi, Keuangan dan Industri NomorKEP-31 /M.EKUIN/OG/2000 tentang Pembentukan Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance disingkat KNKCG), tanggal 29Juni 2000, menjadi Komite Nasional Kebijakan Gov-ernance (KNKG) bertugas merumuskan dan menyusun kebi-jakan corporate governance:

a. Code for good corporate governance untuk dij adikan acuan dunia usaha Indonesia, termasuk program sosialisasinya;

b. Rincian penyempurnaan perangkat hukum dan perun-dang-undangan untuk mendukung penerapan code for GCG;

c. struktur kelembagaan, baik yang permanent maupun ad hoc dan sementara, untuk mendukung penerapan code for GCG.

Pada bulan April 2001, Komite Nasional Indonesia ten-tang Corporate Governance Policies mengeluarkan the Indonesian Code for Good Corporate Governance bertujuan menyajikan pe-doman masyarakat bisnis Indonesia bagaimana menerapkan pengelolaan perusahaan yang baik untuk meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia di dunia internasional, mening-katkan kinerja perusahaan, menerapkannya akan lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak menerapkannya.35

35 Siswanto Sutojo dan E. John Aldrige, Op-Cit, hal. 23.


Dalam The Indonesian Code for Good Corporate Governance dijelaskan sebagai berikut:

a. Perlindungan hak pemegang saham

Permasalahan bagi stakeholders perusahaan yang mendapatkan perlakuan tidak adil melalui upaya pene-gakan hukum (law enforcement). Perusahaan di Indonesia masih belum mencerminkan perlindungan menyeluruh bagi stakeholdrs dan belum memihak pada rasa keadilan yang diharapkan masyarakat.36

Adapun yang termasuk dalam hak pemegang saham, yaitu:

1) menghadiri rapat umum pemegang saham dan mengeluarkan pendapat (vote) tentang keputusan rapat;

2) memperoleh informasi tentang keputusan rapat;

3) secara proporsional sesuai dengan jumlah saham di-miliki, menerima dividen.

Dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), para pemegang saham dapat ikut serta dalam penentuan sistem pemilihan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penen-tuan balas jasa Dewan Komisaris, dan Direksi serta eva-luasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan.

b. Fungsi Dewan Komisaris Perusahaan

Untuk memberikan supervisi kepada Direksi dalam menjalankan tugasnya juga berkewajiban memberikan pendapat dan saran apabila diminta Direksi. Komisaris wajib bersikap independen. Selain itu para anggota dewan Komisaris perlu memiliki watak baik dan berpengala-man bisnis dibutuhkan perusahaan dan berhak menerima laporan bersangkutan dengan perusahaan mereka secara komprehensif dan tepat waktu.

36 Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Op-Cit, hal : 164


c. Fungsi Direksi Perusahaan

Setiap orang anggota Direksi harus mempunyai watak yang baik dan berpengalaman yang dibutuhkan perusahaan yang berkewajiban menerapkan prinsip-prin-sip pengelolaan perusahaan yang baik.

d. Keterbukaan dan Transparansi

Prinsip disclosure and transparansi menekankan corpo-rategovernance harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap material berkaitan dengan perusahaan, situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan.

Hukum perusahaan di Indonesia tampaknya baru mengakomodir prinsip disclosure and tranparancy bahwa kewajiban Direksi dan Komisaris dalam menjalankan tu-gas-tugasnya harus dilandasi iktikad baik.Tidak ada ke-tentuan yang jelas mengatur kewajiban, atau sanksi apa-bila perseroan tidak menerapkan keterbukaan dan atau transparansi, sebaliknya sudah menjadi rahasia umum be-gitu banyak perusahaan yang mengaburkan berbagai in-formasi menyangkut kegiatan perseroan dengan maksud menyiasati perpajakan atau ketenagakerjaan.

e. Sistem Audit

Dewan komisaris diwajibkan membentuk sebuah komite audit yang anggotanya dipilih dari anggota de-wan komisaris dan dari luar perusahaan. Tugas komite audit antara lain adalah:

1) meningkatkan mutu transparansi pengungkapan laporan keuangan perusahaan;

2) meninjau ruang lingkup, akurasi, efektivitas pembia-yaan dan independensi eksternal auditor yang meng-audit laporan keuangan perusahaan;

3) menyiapkan surat penetapan tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun yang bersangkutan yang dimuat dalam laporan tahunan perusahaan.


f. Sekretaris Perusahaan

Tugas utamanya adalah menjaga perusahaan selalu mematuhi ketentuan hukum yang berkaitan dengan pen-gungkapan informasi perusahaan secara transparan juga bertugas secara periodik menyajikandata dan informasi yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas paraan-ggota dewan komisaris dan direksi. Dalam melakukan tugasnya sehari-hari mereka bertanggung jawab kepada Direksi perusahaan.

g. The Stakeholders

Termasuk dalam the stakeholders adalah pemegang saham, pelanggan, perusahaan pemasok, kreditur, kary-awan, dan masyarakat disekitar perusahaan. Dalam rangka melindungi hak dan kepentingan the stakehold-ers, perusahaan wajib menyampaikan informasi penting perusahaan kepada mereka yang berkepentingan secara proporsional demi mencapai manfaat yang dikehendaki bersama.

h. Prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan

Pengungkapan informasi perusahaan transparan ke-pada stakeholders dan penguasa pemerintah bersangkutan adalah laporan tahunan memuat laporan keuangan wajib diungkapkan secara akurat, obyektif, mudah dimengerti, dan tepat waktu mengungkapkan informasinon finansial diperlukan investor, pemegang saham, dan kreditur un-tuk pengambilan keputusan.

i. Prinsip kerahasiaan

Para anggota dewan komisaris dan direksi berkewa-jiban memegang teguh kerahasiaan perusahaan, walau-pun mereka sudah tidak menjabat Komisaris atau Direksi lagi.


j. Etika bisnis dan korupsi

Dewan komisaris, direksi, dan karyawan perusahaan disarankan tidak memberikan atau menawarkan (secara langsung atau tidak langsung) hadiah kepada pelang-gan atau pejabat pemerintah dengan tujuanmemengaruhi mereka untuk bertindak yang menyimpang dari ketentu-an hukum yang berlaku.Dana atau harta perusahaan yang menjadi hak para pemegang saham perusahaan tidak se-layaknya dipergunakan untuk donasi politik. Dengan ala-san yang dapat diterima, perusahaan dapat memberikan sumbangan yang bersifat amal.

k. Perlindungan terhadap lingkungan hidup

Direksi wajib menjaga supaya perusahaan dan sarana produksinya selalu mematuhi ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan, baik perlindungan bagi karyawan mau-pun masyarakat sekitar.37

C. Norma-Norma Yang Mengatur Tentang Prinsip-Prin-sip Pengeloaan Perusahaan Yang Baik (Good Corpa-rate Governance)

Secara garis besar dari hasil penelitian norma-norma yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Norma yang Mengatur Prinsip Keadilan

Pemegang saham minoritas mendapatkan perlakuan ti-dak adil, karena:

a. Kurangnya ketentuan dalam perundang-undangan yang melindungi hak-hak pemegang saham minoritas. Pada kenyataannya, sekalipun ketentuan ada, tetapi dirasakan masih belum cukup bagi pemegang saham minoritas dirugikan kepentingannya oleh pemegang saham may-

37 Siswanto Sutojo dan E. John Aldrige, Op-Cit, hal. 23-28.


oritas beriktikad buruk. Selain itu, adanya kewenangan diberikan UUPT kepada organ RUPS untuk menetapkan kebijakan perseroan, secara tegas tidak mengatur adanya kewajiban partisipasi aktif bagi pemegang saham minori-tas untuk mengajukan pendapatnya;

b. Sikap dan perilaku pemegang saham mayoritas, Direksi atau komisaris yang memiliki karakter moral hazard;

c. Posisi lemah pemegang saham minoritas karena kurang-nya modal, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk mengelola PT, sehingga pemegang saham minori-tas tersebut tidak mampu untuk menghadapi sikap dan perilaku dari pemegang saham mayoritas yang memiliki iktikad tidak baik. Peranan stakeholders berlandaskan pada prinsip the role of stakeholders bahwa Corporate Gover-nance harus mengakui hak-hak stakeholders yang ditetap-kan hukum dan mendorong kerjasama efektif antara perusahaan dan stakebolders menciptakan kemakmuran, pekerjaan, kelangsungan perusahaan secara finansial se-hat:

1) kerangka kerja Corporate Governance harus memasti-kan bahwa hak- hak stakeholder yang dilindungi hu-kum dihargai;

2) apabila kepentingan the stakeholder dilindungi hukum, maka stakeholder harus berkesempatan untuk mem-peroleh ganti rugi pelanggaran efektif dan hak-hak mereka;

3) kerangka kerja Corporate Governance memperoleh me-kanisme penguatan kinerja untuk stakeholder;

4) apabilastakeholder berpartisipasi dalam proses Corpo-rate Governance, maka mereka harus mempunyai ak-ses terhadap informasi yang relevan.

2. Norma yang Mengatur Prinsip Tranparansi

Prinsip pengelolaan usaha yang baik pengaturan tang-gung jawab dari setiap organ yang ada di dalam Perseroan


Terbatas akan memengaruhi desain kewenangan dan tang-gung jawab yang ditetapkan di dalam Anggaran Dasar. Tan-pa adanya direksi dan komisaris, suatu PT tidak dapat men-jalankan fungsinya sebagai sebuah institusi atau badan yang melakukan aktivitas usaha untuk mencari keuntungan ekono-mis, maka dilakukan pengawasan oleh dewan komisaris dan dibatasi oleh RUPS sebagai pemilik perseroan melalui keten-tuan yang diatur dalam UUPT 2007, Undang-undang Pasar Modal untuk perusahaan terbuka, dan Anggaran Dasar dari perseroan yang bersangkutan.

Anggota dewan komisaris merangkap sebagai dewan direksi dan kedua organ inilah yang disebut sebagai Board of Directors. Perusahaan di Indonesia menggunakan sistem Ero-pa Kontinental disebut two board system terdapat pemisahan tegas antara keanggotaan dewan komisaris sebagai penga-was, dan dewan direksi sebagai eksekutif dalam perusahaan.Dalam UUPT 2007 menganut model yang membedakan tugas dan kewenangan direksi dengan komisaris, maka peraturan perseroan terbatas memiliki ruang lingkup kedudukan dan tanggung jawab komisaris, direksi, dan para pemegang sa-ham. Peranan dan tanggung jawab Komite Audit akan ditu-angkan dalam Charter Komite Audit yang secara umum dike-lompokkan menjadi tiga bagian besar, yaitu financial reporting, corporate governance, dan risk and control management. Dewan Komisaris yang aktif, canggih, ahli, beragam dan terpenting independen menjalankan fungsinya secara efektif dan dibantu Komite Audit terbaik untuk ditempatkan dalam memastikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good cor-porate governance) berjalan baik sehingga bentuk kecurangan (fraud) atau keterpurukan bisnis dapat dihindari.

3. Norma yang Mengatur Prinsip Tanggung Jawab

a. Tanggung Jawab Dalam Merger dan Akuisisi Perusa-haan

Tanggung jawab terbatas pemegang saham Perseroan Terbatas, keterbatasan tanggung jawab itu juga berlaku


terhadap anggota direksi meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa pendiri berkedudukan sebagai pemegang saham pada perseroan yang didirikannya tidak dapat dibebani tanggung jawab secara pribadi atas perikatan dibuat atas nama perseroan dan tidak dibebani tanggung jawab melebihi nilai saham telah diambilnya terhadap kerugian diderita perseroan, sehingga adanya pemisahan kekayaan antara pendiri, pe-megang saham, perseroan.

Tanggung jawab terbatas pemegang saham (juga pen-gurus/direksi dan komisris) dapat menjadi tidak terbatas, dalam hal-hal tertentu, misalnya jika pemegang saham yang tidak menyetujui rencana merger, direksi harus memenuhi haknya, yaitu hak untuk menjual sahamnya kepada perusahaan dan perusahaan tersebut wajib mem-beli kembali sahamnya dengan harga yang wajar. Walau-pun ada pihak pemegang saham yang tak menyepakati rencana merger, bukan berarti pemegang saham itu boleh menggagalkan rencana merger. Haknya hanya sebatas melepas sahamnya dengan harga yang pantas. Dia tidak dapat menggagalkan direksi melebur perusahaan.

b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Peraturan tanggung jawab sosial dan lingkungan di-wajibkan kepada perusahaan yang berbasis sumber daya alam (SDA) supaya tidak menjadi bumerang, pemerintah perlu juga memberikan insentif pajak dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif pasca keluarnya aturan wajib tanggung jawab sosial atau corporate social responsi-bility (CSR).

Prinsip corporate social responsibility (CSR) sudah se-laras dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu: Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingku-ngan Hidup dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang diatur dalam Pasal 15 yang menyebutkan bahwa setiap penanam modal berke-


wajiban: (a) menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; (b) melaksanakan tanggung jawab sosial pe-rusahaan.

4. Norma yang Mengatur Prinsip Akuntabilitas

Pendiri berkedudukan sebagai pemegang saham pada perseroan yang didirikannya tidak dapat dibebani tanggung jawab secara pribadi atas perikatan dibuat atas nama perse-roan dan tidak dibebani tanggung jawab melebihi nilai saham telah diambilnya terhadap kerugian diderita oleh perseroan, sehingga adanya pemisahan kekayaan antara pendiri, peme-gang saham, dan perseroan.

mmm


BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD

CORPORATE GOVERNANCE)

DALAM UNDANG-UNDANG

NOMOR 40 TAHUN 2007

TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Norma-norma yang Mengatur Pengelolaan Perusa-haan yang Baik (Good Corporate Governance) Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Per-seroan Terbatas

Norma-norma yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporategovernance) yang disusun oleh the Organization for Economic Cooperationand Development (OECD) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Norma yang Mengatur Prinsip Keadilan

Dalam UUPT 2007 terdapat norma-norma yang mengatur prinsip keadilan bagi perlindungan hak pemegang saham, sehing-ga mereka mempunyai persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham pada perseroan, memiliki hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan hukum dan merupakan persekutu-an modal yang didirikan berdasarkan perjanjian (Pasal 1 ayat (1) UUPT 2007).

Berdasarkan kajian Legal Contractual Theory kedudukan hu-kum perseroan adalah badan hokum, didirikan berdasarkan per-janjian yang membatasi tanggung jawab sosial dan menciptakan


entitas yang sulit dipengaruhi negara. Sedangkan dalam Pasal 97 ayat (6) menyatakan bahwa atas nama Perseroan, pemegang sa-ham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Hal ini menunjukkan adanya hak pemegang saham minoritas untuk menggugat direksi yang diduga merugikan pe-megang saham.

Norma ini sudah mengatur prinsip keadilan bagi perlindu-ngan hak pemegang saham secara minimal jika pemegang saham mayoritas perseroan diduga merugikan pemegang saham minori-tas. Pemegang saham minoritas mewakili sekurang-kurangnya 1/10saham perseroan dikeluarkan untuk melakukan tindakan sesuai ketentuanPasal 79 ayat (1) bahwa direksi menyelenggara-kan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan ayat (2) Penyelenggaraan rapat umum pemegang sa-ham (RUPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaku-kan atas permintaan:

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sa-ma mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar me-nentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

b. Dewan Komisaris.

Berdasarkan penerapan kajian teori legal contractual theory ini sudah melihat suara mayoritas subyek hukum, yaitu pe-megang saham sebagai cerminan kehendak suatu perseroan yang diwujudkan dalam suatu obyek hukum dalam suatu perjanjian yang menimbulkan suatu perikatan para pihak yang membuatnya menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sejumlah nominal saham yang dimil-iki, sehingga timbullah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemegang saham.38

38 I Nyoman Tjager, Op-Cit, hal. 50.


2. Norma yang Mengatur Prinsip Transparansi

a. Fungsi Direksi Perusahaan

Berdasarkan penerapan kajian Legal Contractual Theory, kedudukan hukum direksi suatu perseroan yang dimiliki pe-megang saham, mempercayakan kepengurusan perseroan kepada direksi sebagai agen untuk memberikan keuntungan yang maksimal.

Berdasarkan ketentuan dalam UUPT 2007 terdapat norma mengatur prinsip transparansi terkait fungsi direksi perusa-haan terdapat dalam Pasal 92 ayat (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan jo. Pasal 97ayat (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Ketentuan norma yang mengatur pengesahan suatu Perseroan Terbatas dalam Pasal 9 ayat (1) Untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama me-ngajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian lengkap.

b. Pengungkapan Informasi Perusahaan

Berdasarkan ketentuan dalam UUPT 2007 terdapat norma mengatur prinsip transparansi terkait dengan pengungkapan informasi perusahaan dalamPasal 92 ayat (4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun atau me-ngelola dana masyarakat, Perseroan menerbitkan surat pe-ngakuan utang kepada masyarakat, PT wajib mempunyai pa-ling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi yang berkewajiban: a)membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, risalah rapat Direksi, b) membuat laporan tahunan se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 66, c) dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dokumen Perusahaan, d) memelihara seluruh daftar, risalah,


dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya (Pasal 100 ayat (1) UUPT 2007).

Penyampaian informasi tentang perusahaan dengan benar dan tepat waktunya kepada pemegang saham akan dapat membantu kepadanya sebagai bahan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar pada perseroan.39

c. Komite Audit

Pasal 120 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dapat me-ngatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Indepen-den dan 1 (satu)orang Komisaris Utusan, (2) Komisaris in-dependen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS daripihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, (3) Komisaris utusan se-bagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota De-wan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

d. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan

Berdasarkan ketentuan dalam UUPT 2007 terdapat nor-ma yang mengatur prinsip transparansi yang terkait dengan ketentuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan atau yanglebih dikenal istilah Merger, Konsolidasi dan Akuisisi (MKA) yang diatur lebih sistematis, lebih jelas dan terperinci. UUPT 2007 ini memang jelas mengatur ma-salah MKA dalam banyak pasal, bayangkan sampai 12 pasal (Pasal 122 sampai dengan Pasal 134). Pengaturan MKA dalam UUPT 2007 dapat menjawab masalah yang timbul dalam praktek atas tidak jelasnya pengaturan MKA ini pada UUPT 2007 berlaku saat ini.

39 Ibid, hal. 51,


Dalam UUPT 2007 ini adalah mengenai pemisahan usaha bahwa norma ini bersifat baru dan diatur dalam Pasal 135 dan Pasal136 UUPT 2007 sebagai berikut: (1) Pemisahan dapat di-lakukan dengan cara pemisahan murni atau pemisahan tidak murni, (2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf amengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Per-seroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain menerima peralihan dan Perseroan melakukan pemisahan usaha berakhir karena hukum, (3)Pemisahan tidak murni se-bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

e. Etika Bisnis, Kerahasiaan, dan Anti Korupsi

Berdasarkan penerapan kajian teori concession theo-ries yang melihat kehadiran dan operasi perusahaan sebagai pemberian Negara menjamin kemampuan berusaha meng-gunakan perusahaan sebagai alatmelalui perjanjian pendirian perseroan mengakui perbedaan pengaturan direksi dan RUPS dalam kehidupan perseroan, keputusan perusahaan diambil berdasarkan pertimbangan terbuka atas masalah yang dilaku-kan secara bertanggung jawab.

Penerapan teori tersebut timbul suatu keterbukaan infor-masi material (disclosure information) secara akurat, memadai, dan tepatwaktu dapat diantisipasi oleh stakeholder Berdasar-kan ketentuan dalamUUPT 2007 terdapat norma mengatur prinsip transparansi terkait ketentuan etikabisnis, keraha-siaan, dan anti korupsi dalam bagian penjelasan UUPT 2007 adanya tanda tangan elektronik dalam bentuk elektronik (digital)dilekatkan pada data elektronik pejabat berwenang yang membuktikan keontetikan data gambar elektronik dari tanda tangan pejabat berwenang dibuat melalui media kom-puter berbentuk bilangan biner berbeda dengan tanda tangan tradisional dialihkan scanner, sehingga sistem pengesahan badan hukum secara elektronik dilakukan untuk membe-rantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan


Kementerin Hukum dan HAM supaya tercipta efisiensi kerja dari pemerintah dalam melayani publik.

Prinsip transparansi diujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akunansi yang berbasis standar akuntansi dan best practice yang menjamin laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan infor-masi technology dan management information system (MIS) un-tuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Komisaris dan Direksi, mengembangkan enterprise risk management yang memastikan bahwa semua resiko signifikan telah diidentifi-kasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, serta mengumumkan jabatan yang kosong secara terbu-ka.40

3. Norma yang Mengatur Prinsip Tanggung Jawab

a. Tanggung Jawab Direksi Dalam Merger dan Akui-sisi Perusahaan

Berdasarkan ketentuan dalam UUPT 2007 terdapat nor-ma yang terkait dengan tanggung jawab, termasuk tanggung jawab direksi dan komisaris dalam merger dan akuisisi diatur dalam Pasal 97 ayat (1) sampai ayat (5) bahwa Tanggung Ja-wab Direksi menjadi tidak terbatas dalam membuat dokumen perhitungan tahunan tidak benar menyesatkan. Dalam ayat (3) dijelaskan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jaw-ab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pengaturan tentang merger lebih tajam tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksana UUPT 2007 ini, karena masih ada peluang dalam Pasal 121-137 UUPT 2007yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Ti-dak adanya perubahan mengenai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 3UUPT 2007 tentang piercing the corporate veil, de-

40 Ibid.


fenisi perbuatan melawan hukum dalam pasal tersebut sudah jelas mengenai makna bersalah pada Pasal 95 ayat(2) UUPT 2007 harus diartikan bahwa telah adanya putusan pengadilan menyatakan seseorang telah bersalah secara pidana.

Tanggung jawab Komisaris terbatas sebagaimana tercan-tum dalam Pasal 114 ayat (6) UUPT 2007, bahwa atas nama Perseroan, pemegang saham mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris kare-na kesalahan menimbulkan kerugian perseroan kepengadilan negeri. Sedangkan tanggung jawab terbatas pemegang saham Perseroan Terbatas, bahwa keterbatasan tanggung jawab itu juga berlaku terhadap anggota direksi meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam pasal-pasal UUPT 2007.

b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Berdasarkan ketentuan sistematika UUPT 2007 terdapat norma yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan ling-kungan dalam Pasal 74 ayat (1) Perseroan menjalankan keg-iatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, ayat (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhati-kan kepatutan dan kewajaran, ayat (3) jika tidak akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Norma yang Mengatur Prinsip Akuntabilitas

Berdasarkan kajian Teori Economics Contractualism yang diterapkan berdirinya perseroan adalah inisiatif dari para peme-gang saham, bukan datang dari keinginan negara. Penerapannya dilihat sebagai aturan yang diadopsi untuk mengurangi cost ha-nya untuk kepentingan segelintir orang. Dalam UUPT 2007 Pasal 97 ayat (3) secara a-contrario diartikan jika anggota direksi tidak bersalah dan tidak lalai menjalankan tugasnya, maka berarti di-


reksi tidak bertanggung jawab penuh secara dengan penuh tang-gung jawab, maka anggota direksi tetap mempunyai tanggung jawab terbatas merupakan ciri PT. Namun, anggota direksi men-duduki jabatan,maka orang menduduki jabatan itu harus memi-kul tanggung jawab dan kewajiban jika disalahgunakan.

Pertanggungjawaban direksi terhadap kelalaian menjalankan pengurusan PT dalam Pasal 23 mengatur norma selama pendaf-taran dan pengumuman yang dimaksud dalam Pasal21 dan 22 belum dilakukan, maka direksi secara tanggung renteng bertang-gung jawab atas segala perbuatan hukum dilakukan perseroan, danPasal 104 ayat (2) mengatur norma dalam hal kepailitan se-bagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan Di-reksi dan harta pailittidak cukup membayar kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut,setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak ter-lunasi dari harta pailitnya.

B. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Perlindungan Hukum bagi Stakeholders

Berdasarkan hasil penelitian prinsip-prinsip pengelolaan pe-rusahaan yang baik (good corporate governance ) dalam UUPT 2007 sudah memberikan perlindungan hukum terhadap stakeholders, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Stakeholders

Berdasarkan kajian Legal Contractual Theory diterapkan keputusan suara mayoritas dalam perjanjian antar pemegang sa-ham mencerminkan arah dari perseroan itu sendiri sebagai pemi-lik perusahaan tergantung direksi untuk mengoptimalkan dana investasi yang telah ditanamkan. Prinsip keadilan terhadap per-lindungan hukum stakeholders, yaitu:


a. Prinsip Perlindungan Terhadap Hak-hak Peme-gang Saham

1). Prinsip perlindungan hak pemegang saham

Adapun salah satu prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang baik adalah prinsip persa-maan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham se-bagai salah satu aspek yang perlu diprioritaskan dalam penerapan pengelolaan perusahaan yang baik di Indone-sia, karena UUPT 2007 telah jauh lebih maju dibanding-kan ketentuan UUPT 1995 dalam menyediakan fasilitas perlindungan pemegang saham minoritas masih kontro-vesi sekadar hanya wacana normatif. Pemegang saham minoritas harus diberikan hak voting akumulatif dalam proses nominasi anggota dewan komisaris dan direksi, misalnya memberikan hak kepada pemegang saham mi-noritas tanpa harus melanggar ketentuan one share one vote.

2). Prinsip Persamaan Perlakuan terhadap Pemegang Sa-ham

Dalam UUPT 2007 Pasal 85 ayat (1) bahwa Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suara sesuai jumlah saham yang dimilikinya. Prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik harus memas-tikan perlakuan yang sama (equitable treatment for share-holders) bagi pemegang saham minoritas dan asing, yang mengutamakan equal job opportunity.41

Prinsipnya pemegang saham harus berkesempatan untuk memperoleh ganti rugi pelanggaran (redress for vio-lation) yang efektif atas hak-haknya: a) Semua pemegang saham dari kelompok yang sama harus diperlakukan se-cara sama/adil; b) Praktik-praktik insident trading dan self-dealing yang bersifat penyalahgunaan harus dilarang; c) Anggota dewan Komisaris dan manajer disyaratkan un-

41 Mahendra Sony, 2010, Modul Hukum Perusahaan, Yogyakarta: Unika Admajaya, hal. 187.


tuk mengungkapkan setiap kepentingan material dalam transaksi atau hal-hal yang mempengaruhi perusahaan.

Pemegang saham berhak meminta Perseroan supaya sahamnya dibeli harga wajar jika dia tidak menyetujui tin-dakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: (a) perubahan anggaran dasar, (b) pe-ngalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mem-punyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan, (c) Penggabungan, peleburan, pengam-bilalihan, atau pemisahan (Pasa1 62 ayat (1) UUPT 2007).

Ketentuan pasal ini mewajibkan perseroan membeli saham dari pemegang saham minoritas, maupun sanksi jika perseroan menolak membeli saham tersebut, dengan katalain pemegang saham minoritas tertutup untuk me-manfaatkan Pasa1 62 ayat (1) UUPT 2007.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham pada saat perusahaan melakukan perbuatan hukum antara lain: penggabungan, peleburan, pengambilan, dan pemisahan sudah diatur dalam Pasal126 UUPT 2007, yaitu:

(1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pe-ngambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;

b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan

c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melaku-kan usaha.

(2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap kepu-tusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dimaksud ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana di-maksud dalam Pasal 62.


Perlindungan hukum pemegang saham (shareholders) berdasarkan teori pendirian perseroan berlandaskan dok-trin piercing the corporate veil merupakan doktrin hukum perseroan di common law system itu telah diintegrasikan ke dalam UUPT 2007 yang dituangkan dalam Pasal 3 ayat (2).Dalam ketentuan tersebut diketahui bahwa untuk ter-jadinya piercing the corporate veil dipersyaratkan, yaitu: (1) Persyaratan perseroan badan hukum belum atau tidak terpenuhi, (2) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi, (3) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum dilakukan perseroan, (4) pemegang saham bersangkutan langsung atau tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekaya-an perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.42

Prinsip keadilan diterapkan bagi pemegang saham denganistilah the right of shareholders, yaitu prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Prin-sip keadilan dalam pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) harus melindungi hak-hak pe-megang saham, yaitu:43

a) Hak-hak Pemegang Saham yang mencakup:

1) metode dalam pencatatan kepemilikan (ownership registration);

2) Mengalihkan (covey) atau pemindahan saham;

3) Memperoleh informasi yang relevan tentang pe-rusahaan pada waktu yang tepat dan berkala;

4) Berpartisipasi dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS);

5) Memilih anggota dewan Komisaris;

6) Mendapatkan pembagian laba perusahaan

42 Munir Fuady. Op-Cit, hal 8-943 Mahendra Sony, Op-Cit, hal 186


b) Berhak untuk berpartisipasi secara memadai diberi informasi tentang keputusan dengan perubahan pe-rusahaan fundamental, seperti: perubahan anggaran dasar, dokumen sejenis dari perusahaan, otoritas tam-bahan saham, transaksi luar biasa akibat penjualan perusahaan;

c) Berhak untuk berpartisipasi secara memadai diberi informasi tentang keputusan yang berkaitan dengan perubahan perusahaan yang fundamental, seperti: perubahan anggaran dasar atau dokumen sejenis dari perusahaan, otoritas tambahan saham, dan transaksi yang luar biasa sebagai akibat dari penjualan perusa-haan;

d) Berhak mempunyai kesempatan berpartisipasi secara efektif dan memberi suara dalam rapat umum peme-gang saham (general shareholder meeting) dan harus diberi informasi tentang peraturan, mencakup proses pemberian suara yang mempengaruhi RUPS;

e) Struktur modal yang memungkinkan pemegang sa-ham tertentu untuk memperoleh suatu tingkat pe-ngendalian yang tidak seimbang atau sepadan de-ngan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkap;

f) Market for corpoate control harus berfungsi dalam ke-adaan yang efisiendan transparan, misalnya per-aturan dan prosedur yang mempengaruhi akuisisi tentang pengendalian korporat dalam pasar modal, transaksi yang luar biasa seperti merger, dan lain-lain.

g) Pemegang saham, investor kelembagaan harus mem-pertimbangkan biaya dan manfaat melaksanakan hak pemberian suara. Perlindungan hukum terhadap stakholders, khususnya bagi hak pemegang saham di dalam UUPT 2007 pengaturannya relatif sumir, karena lebih banyak prinsip yang belum atau tidak diterapkan sesuai norma-norma dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate


governance), misalnya prinsip pencatatan saham atau bukti pemilikan maupun prinsip perolehan informasi yang relevan mengenai perseroan pada waktu yang tepat, kecuali pada perusahaan publik, itupun masih belum sepenuhnya diterapkan.

2. Prinsip Tranparansi Terhadap Perlindungan Hukum Stakeholders

a) Keterbukaan Dalam Tujuan Pemegang Saham

Secara normatif prinsip pengungkapan informasi perusa-haan secara transparan dapat ditinjau melalui perbandingan hukum perusahaan dengan negara lain yang menurut Un-dang-Undang Perseroan Terbatas Australia (corporation law), sebuah perusahaan tertutup harus menyatakan keterbukaan tujuan pemegang saham, maksudnya, apakah pemegang sa-ham tersebut menguasai saham untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan pihak lain. Di Inggris ada Board of Trade (BOT) yang dapat menunjuk inspektur untuk menyelidiki pe-milikan saham dalam sebuah perusahaan dan memaksa pihak tertentu memberikan keterangan atas kepentingan dalam sa-ham juga berwenang membatasi transaksi atas saham (freezing order) diperlukan prinsip keterbukaan kepentingan (disclosure of interest)dalam tranksaksi akuisisi perusahaan lintas nega-ra yang tidak hanya keterbukaan siapa pemiliknya, namun transparansi kepentingan sipemilik. 44

Masukan bagi pihak asing banyak yang menjadi kepan-jangan tangan konglomerat Indonesia sendiri. UUPT 2007 be-lum punya pasal yang mengatur merger dengan pembiayaan utang (leveraged buy out, LBO), padahal akuisisi lintas negara menyangkut nilai transaksi besar, karena tidak jarang pembeli membutuhkan dana utang.

Kasus Indonesia, tidak jarang pihak kreditur membuat syarat yang berat, misalnya, kreditur dapat meminta anak pe-rusahaan untuk memberikan jaminan atas sejumlah utang pe-

44 Ibid, hal. 185.


rusahaan sasaran sesuai tujuan UUPT 2007 ini bahwa manaje-men perseroan oleh direksi semata-mata untuk kepentingan perseroan. Utang-utang perusahaan induk yang tidak mem-bawa manfaat bagi perusahaan anak jangan sampai membe-bani perusahaan anaknya. UUPT 2007 ini belum mewadahi peraturan hukum yang berlaku jika terjadi merger antar ne-gara, seperti aturan di Jerman. Jika perusahaan Jerman men-jadicalon pembeli perusahaan negara lain, maka harus tun-duk kepada peraturan negara tempat perusahaan sasaran. Sebaliknya, jika ada perusahaan Jerman dibeli oleh perseroan negara lain, si pembeli harus mengikuti peraturan Jerman. Se-dangkan di Indonesia keterbukaan tujuan pemegang saham masih belum memberikan perlindungan hukum bagi stake-holders, karena budaya timur dan patrimonialisme.

b) Keterbukaan Dalam Merger dan Akuisisi

Redaksional dan tata urutan pengaturan MKA ini dalam penjelasan UUPT 2007 mempermudah perusahaan besar untuk melakukan merger vertikal mengakibatkan terjadinya monopoli. Oleh karena itu perusahaan yang akan merger ha-rus memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga monopoli atas kegiatan merger dapat diminimalisir.

c) Keterbukaan Dalam Pemisahan Usaha

Pemisahan usaha itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pemisahan usaha murni dan pemisahan usaha tidak murni. Cara termudah membedakannya adalah bahwa pemisahan usaha murni adalah cerminan dari peleburan, dan pemisa-han usaha tidak murni adalah cerminan dari penggabungan. Dalam pemisahan usaha murni, seluruh aktiva dan pasiva PT yang melakukan pemisahan beralih karena hukum kepada dua ataulebih PT lain yang menerima peralihan dari PT yang melakukan pemisahan usaha berakhir karena hukum tanpa perlu didahuli dengan likuidasi terlebih dahulu. Hal ini ber-beda dengan pemisahan usaha tidak murni, dimana sebagian


atau seluruh aktiva dan pasiva beralih karena hukum kepada satu atau lebih PT lain yang menerima peralihan dan melaku-kan pemisahan usaha akan tetap ada atau tidak berakhir. Akibat pemisahan usaha terhadap perlindungan hukum bagi kreditor, bahwaUUPT 2007 ini belum memberikan perlindu-ngan yang maksimal.

Hal ini perlu ada penjelasan yang konkrit mengenai per-lindungan hukum bagi kreditor jika terjadi pemisahan usaha yang tidak mungkin itu hanya pengambilan aktiva saja tanpa mengambil pasivanya. Dalam UUPT 2007ini banyak sekali ke-tentuan bahwa akta harus dibuat secara nota riil, karena akta notaris memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempur-na sebagaimana diatur di Pasal 1870 KUH Perdata. Hal ini se-benarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para stakeholders.

d) Komite Audit

Keberadaan Komite Audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite Audit sedikitnya tiga orang, diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal independen menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.45

Pelaksanaan tugasnya, Komite Audit berfungsi memban-tu Dewan Komisaris untuk (i) meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, (ii) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpa-ngan dalam pengelolaan perusahaan, (iii) meningkatkan efek-tifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, ser-ta (iv) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Kewenangan Komite Audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu Dewan Komisaris, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya sebatas rekomendasi kepadaDewan Komisaris), ke-

45 Ibid.


cuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit Dewan Komisaris, contoh mengevaluasi dan menen-tukan komposisi auditor eksternal, dan memimpin investigasi khusus.

e) Etika Bisnis, Kerahasiaan dan Anti Korupsi

Pada struktur perusahaan modern kepemilikan dan kontrol harus terpisah sebagai penerapan etika bisnis, men-jaga kerahasiaan, dan sikapanti korupsi. Adanya etika bisnis dalam suatu perusahaan akan meningkatkan profsionalisme dalam pekerjaannya, dengan mengandalkan keahlian dan ketrampilan yang tinggi serta punya komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaan itu, jadi ahli dibidangnya dan melu-angkan waktu tenaga dan perhatian untuk perusahaan serta menjaga kerahasiaan dan anti korupsi.46

3. Prinsip Tanggung Jawab Terhadap Perlindungan Hu-kum Stakeholders

a. Tanggung Jawab Dalam Merger dan Akuisisi Pe-rusahaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah mengakomodasikan prinsip ini dan memberi-kan sarana kepada pihak ketiga untuk memulihkan kepentin-gan yang dirugikan karena perbuatan pemegang saham atau pengurus perseroan, misalnya sarana yang diadakan untuk mengakomodasikan teori yang menyingkap tabir atau cadar suatu perseroan ternyata belum lengkap mengatur merger dan akuisisi perusahaan, apalagi aturan akuisisi perusahaan lintas negara yang mengatur nominee arrangement. Meskipun hal itu sudah tegas dilarang dalam Undang-undang Nomor 25Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, karena pihak asing banyakyang menjadi kepanjangan tangan kongomerat Indo-nesia sendiri.

46 Sony Keraf, 1998, Etika Bisnis Tututan dan Relevansinya, Yogyakarta: Kanisius, hal, 35-36,


b. Tanggung Jawab Terhadap Perlindungan Ling-kungan Hidup

Berdasarkan kondisi ekonomi yang semakin mengglob-al, pemangku kepentingan (stakeholders) sebuah perusahaan bukan hanya pemegang saham (shareholder). Lebih luas lagi, stakeholder adalah masyarakatdan lingkungan. Hal tersebut se-bagai penerapan Concession Theories yang menerima pemer-intah memastikan suatu struktur corporate governance supaya berjalan secara adil dan demokratis menentang gagasan bah-wa perusahaan harus memiliki tujuan mencerminkan aspirasi sosial negara.

Walaupun suatu perusahaan yang mengaku telah ber-tanggungjawab kepada masyarakat, namun merusak lingkun-gan, sehinggadiperlukan perlindungan terhadap lingkungan hidup adalah kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkun-gan bagi perusahaan jelas menjadi bukti gagalnya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kajian Concession Theories dalam suatu per-janjian pendirian perusahaan sebagai aliran diterimanya per-an negara untuk membuat aturan seputar corporate governance, yaitu CSR, sehingga pemerintah membebankan program pen-ingkatan kesejahteraan tersebut kepada swasta tanpa diatur UUPT 2007 pun, pelaksanaan CSR tetap dilakukan perusa-haan, karena dalam jangka panjang tindakan itu membawa dampak positif bagi keberlangsungan perusahaan itu sendiri.

Perundangan yang mewajibkan sebuah perusahaan melaksanakan CSR dapat kontraproduktif, menurunkan daya saing bisnis, dan membebani perusahaan. Selama ini bebera-pa perusahaan besar telah melaksanakan CSR dan mengalo-kasikan anggaran khusus untuk itu, meski belum ada aturan tertulis yang mewajibkan pelaksanaan CSR muncul karena tanggung jawab sosial perusahaan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Jika masyarakat di sekitar perusahaan memiliki kehidu-pan lebih baik dan sejahtera, ini akan menjamin keamanan dan kelangsungan bisnis perusahaan. Suatu perusahaan harus


menerapkan CSR mulai dari proses awal produksi atau dari hulu hingga hilir, contoh; usaha furniture, Jika perusahaan tersebut mengambil bahan baku dari penebangan illegal (il-legal logging), maka perusahaan tersebut belum bertanggung jawab. Kasus Buyat serta Lapindo berdampak buruk bagi pe-rusahaan itu sendiri. Prinsip CSR ini sebaiknya tidak hanya di ranah sosial, perusahaan juga harus bertanggung jawab di bidang lingkungan (environtment). Dana sisihan untuk prinsip CSR harus ditampilkan dalam laporan keuangan yang secara akuntansi, tidak dapat diakui sebagai biaya (expense). Namun demikian, prinsip CSR masih gamang mencari sanksi yang tegas, karena suatu kewajiban tanpa sanksi normanya akan lemah.47

Perlindungan terhadap lingkungan hidup adalah suatu kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) bagi perusahaan jelas menjadi bukti gagalnya pemerintah menin-gkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah tidak mau menanggung malu dan membebankan program peningkatan kesejahteraan tersebut kepada swasta. Seharusnya, tanpa dia-tur UUPT 2007 pun, pelaksanaan CSR tetap dilakukan peru-sahaan, karena dalam jangka panjang tindakan itu membawa dampak positif bagi keberlangsungan perusahaan itu sendiri.

4. Prinsip Akuntabilitas Terhadap Perlindungan Hukum Stakeholders

Prinsip pengelolaan perusahaan yang baik telah diterapkan prinsipakuntabilitas dewan komisaris bahwa corporate governance harus memastikan strategi perusahaan, pemonitoran manajemen efektif olehdewan komisaris, dan akuntabilitas perusahaan dan pemegang saham:

a. Anggota Dewan Komisaris bertindak dengan dasar informasi yang lengkap, iktikad baik, penelitian yang cermat dan hati-hati, dan kepentingan yang baik bagi perusahaan dan peme-gang saham;

47 Mahendra Sony, Op-Cit, hal. 188.


b. Apabila keputusan Dewan Komisaris dapat mempengaruhi kelompok pemegang saham berbeda dengan cara berbeda, dewan Komisaris harus memperlakukan semua pemegang saham secara layak;

c. Dewan Komisaris harus memastikan ketaatan terhadap hu-kum yang berlaku dan mempertimbangkan kepentingan stakeholders;

d. Dewan Komisaris harus dapat melaksanakan pertimbangan yang obyektif urusan korporat secara independen;

e. Supaya memenuhi tanggung jawab mereka, anggota dewan Komisaris harus mempunyai akses informasi akurat, relevan dan tepat waktu.

Dewan Komisaris harus memenuhi fungsi kunci tertentu mencakup:

a. menelaah dan mengarahkan strategi perusahaan, rencana tindakan utama. Kebijakan risiko, anggaran tahunan dan ren-cana usaha, menerapkansasaran kerja, memonitor implemen-tasi dan kinerja korporat, danmengawasi pengeluaran modal yang pokok, akuisisi dan divestasi;

b. memilih, memberi kompensasi, memonitor dan jika perlu mengganti eksekutif dan mengawasi perencanaan suksesi;

c. menelaah eksekutif dan remunerasi dewan komisaris, dan memastikan suatu proses nominasi dewan komisaris yang formil dan transparan;

d. memonitor dan mengelola benturan kepentingan yang poten-sial dari manajemen, anggota dewan komisaris dan penyalah-gunaan dalam transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

e. meyakinkan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keua-ngan perusahaan, mencakup audit independen, dan sistem pengendalian yang tepat berjalan, khususnya sistem pemoni-toran resiko, pengendalian keuangan, dan ketaatan terhadap hukum;


f. memonitor efektivitas praktik tata kelola yang beroperasi dan melakukan perubahan bila perlu;

g. mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi.

Menurut UUPT 2007 ternyata tidak satupun pasal yang me-ngatur sanksi pidana, karena UUPT 2007 ini lebih condong me-ngatur ketentuan perdata. Selain itu, ketentuan pidana sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pasal tentang kejahatan korporasi, misalnya konspirasi atau penipuan oleh perusahaan.

Landasan yuridis dalam UUPT 2007 perihal yang paling uta-ma adalah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan para pemegang saham, kreditur, komisaris, direksi, serta kar-yawan, sehingga tidak diperlukan adanya perlindungan pidana karena sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Suatu perusahaan berkewajiban tidak melakukan ke-giatan usaha yang bersifat melawan perbuatan hukum, karena hanya akan merugikan stakeholders.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat dalam UUPT 2007 secara normatif sudah memberikan perlindungan hu-kum bagi stakeholdersyang sesuai dengan aspek-aspek:

a. Aspek filosofis UUPT 2007 sudah disusun berlandas-kan Pancasila sebagai sumber hukum tidak berten-tangan dengan UUD 1945;

b. Aspek yuridis UUPT 2007 tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yaitu UUD 1945 dan dengan kepentingan umum;

c. Aspek sosiologis UUPT 2007 dibuat supaya berdaya dan hasil guna baik untuk pembuat Undang-undang dalam hal ini negara dan umum.

mmm


BAB IV

TANGGUNG JAWAB PENGURUS PERSEROAN

A. Tanggung Jawab Terbatas Pengurus Perseroan

Perseroan adalah kesatuan hukum (legal entity) yang berbeda dan terpisah dari pemegang saham perseroan terbatas itu. Sebagai suatu kesatuan hukum (legal entity) yang terpisah dari pemegang sahamnya, perseroan dalam melakukan fungsi hukumnya bukan bertindak sebagai kuasa dari para pemegang sahamnya, tetapi bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Ciri utama suatu badan hukum adalah adanya pemisahan antara harta kekayaan badan hukum dan pribadi para pemegang saham. Dengan demiki-an, para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama badan hukum dan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian badan hukum melebihi nilai sa-ham yang telah dimasukkannya. Perseroan Terbatas mempunyai ciri utama yaitu Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum, yang pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas (limited liability) bagi para pemegang sa-ham, anggota Direksi dan Komisaris, yaitu sebesar saham yang dimasukkanya ke dalam Perseroan tersebut.

Pasal 40 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang me-nyatakan bahwa para pemegang saham tidak bertanggung jawab untuk lebih daripada jumlah penuh saham-saham itu. Kemudian hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007 bahwa pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama per-seroan terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian per-seroan terbatas melebihi saham yang dimilikinya. Dalam penjela-sannya dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007 yang mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya


bertanggung jawab sebesar setoran atau seluruh saham yang di-milikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007, se-andainya suatu perseroan terbatas dinyatakan pailit oleh penga-dilan dan hasil penjualan dari harta kekayaan perseroan terbatas ternyata tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang perseroan terbatas, para pemegang saham tidak ikut bertanggung jawab untuk menutupi kekurangan pelunasan hutang-hutang perse-roan terbatas tersebut. Akan tetapi, hukum perseroan terbatas pada umumnya, termasuk UUPT 2007 menentukan pengecualian berlakunya doktrin keterbatasan tanggung jawab tersebut, yang dalam hukum perseroan prinsip ini dinamakan dengan doktrin piercing the corporate veil atau lifting the corporate veil. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal sebagai ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT 2007 yaitu:

a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung mau-pun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;

c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam per-buatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau

d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung mau-pun tidak langsung secara melawan hukum menggunak-an kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Menurut ilmu hukum dikenal “Doktrin Keterbatasan Tang-gung Jawab” dari suatu badan hukum. Maksudnya, “secara prin-sipil, setiap perbuatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum hanya badan hukum sendiri yang bertanggung jawab. Para peme-gang saham tidak bertanggung jawab, kecuali sebatas nilai saham yang dimasukkannya.48

48 Munir Fuady, Op-Cit,hal. 125.


Hal ini berarti bahwa harta kekayaan pribadi para pemegang saham tidak ikut dipertanggungjawabkan sebagai tanggungan perikatan yang dilakukan oleh badan hukum yang bersangkutan. Penyingkapan tirai perusahaan atau dalam bahasa Inggris dise-but piercingthe corporate veil, hampir dalam semua sistem hukum modern dikenal teori ini. Hanya saja yang berbeda adalah derajat pengakuan dan variasi dari aplikasinya. Perbedaan tersebut dise-babkan baik oleh tradisi hukum dari negara yang bersangkutan, yakni apakah dari tradisi hukum Anglo Saxon, tradisi Hukum Eropa Kontinental Prancis, atau tradisi hukum Eropa Kontinen-tal Jerman. Ataupun karena perbedaan penafsiran dan pengala-man hukum di negara yang bersangkutan.49 Dengan berlakunya UUPT 2007, mulailah hukum Indonesia mengakui doktrin piercing the corporate veil (penyingkapan tirai perusahaan) ini sampai batas-batas tertentu, yang diarahkan kepada pihak pemegang saham, direksi, bahkan dalam hal yang sangat khusus juga terhadap De-wan Komisaris dari suatu perseroan terbatas.

Menurut UUPT 2007 dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa dalam hal-hal tertentu, tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung ja-wab perseroan terbatas tersebut. Hal-hal tertentu dimaksud anta-ra lain apabila terbukti bahwa terjadi pembauran antara kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan terbatas, sehingga perseroan terbatas didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya. Dengan dianutnya prinsip atau asas piercing the corpo-rate veil (penyingkapan tirai perusahaan) dalam hukum perseroan, pertanggungjawaban hukum para pemegang saham yang semula terbatas dapat menjadi tidak terbatas dalam hal-hal tertentu.

Dalam perkembangan hukum bisnis di Indonesia, terdapat se-jumlah kasus yang menyangkut doktrin piercing the corporate veil ini. Sejumlah kasus telah diajukan ke pengadilan dan pengadilan telah menyingkap tabir perseroan. Walaupun demikian, prinsip pertanggungjawaban terbatas para pemegang saham tetap kuat ti-dak tergoyahkan. Pada umumnya gugatan ditujukan pada direksi atau pemegang saham pengendali, dan pengadilan merobek cadar perseroan, atas dasar bahwa perseroan tersebut hanya digunakan 49 Ibid, hal. 1.


sebagai topeng atau agen dari pemegang saham.50 Dalam meny-ingkap atau merobek cadar perseroan ini (piercing thecorporate veil) pengadilan memperhatikan substansi atau kenyataan praktis pada bentuk formal dari perseroan terbatas tersebut. Dalam banyak ka-sus, pengadilan menyingkap tabir perseroan bilamana pemegang saham dengan sengaja atau sebaliknya mempergunakan perse-roan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan tertentu atau untuk menghindari kewajiban-kewajiban. Dalam hal terdapat ke-mungkinan penyalahgunaan bentuk perseroan, pengadilan dapat menganggap perseroan hanya atau semata-mata selubung (cloak) atau kepura-puraan (sham) dan pengadilan akan menyingkap tabir perseroan51. Oleh karenanya dengan berdasarkan doktrin pe-nyingkapan tirai perusahaan (piercing the corporate veil), pertang-gungjawaban terbatas (limited liability) dari suatu perseroan terba-tas dapat dibebankan kepada para pengurusnya.

B. Organ-Organ Perseroan Terbatas

UUPT 2007 dibentuk dalam era globalisasi. Oleh karena itu, terdapat berbagai doktrin hukum yang mempengaruhi isi dari UUPT 2007 tersebut, termasuk doktrin hukum dari negara Com-mon Law System. Try Widiyono mengatakan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum berhubungan dengan subyek hukum lain-nya, maka apabila terjadi dispute, tuntutan hukum dapat diala-matkan kepada badan hukum lainnya. Sekalipun dalam bertindak badan hukum tersebut diwakili oleh direksinya, tetapi hubungan hukum tersebut tetap merupakan hubungan hukum antara sub-yek hukum. Namun demikian, direksi merupakan salah satu or-gan perseroan dari badan hukum itu mempunyai hubungan dan tanggung jawab intern perseroan.52 Hubungan hukum intern per-seroan disini maksudnya adalah hubungan hukum antara peme-gang saham, RUPS, komisaris dan direksi. Secara intern, persero-an terbatas sebagai badan hukum mempunyai hubungan hukum yang tercipta berdasarkan hal-hal sebagai berikut :53

50 Chatamarrasjid Ais,, 2004. Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusa-haan. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 1.

51 Ibid.52 Tri Widiyono, 2005, Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Perseroan) Keberadaan, Tugas,

Wewenang dan Tanggung Jawab, Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT. Jakarta: Ghalia In-donesia, hal. 29.

53 Ibid.


1. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

2. Anggaran Dasar Perseroan

3. Doktrin Hukum Yang Berlaku Umum Dan Universal.

Hubungan hukum intern tersebut membatasi kesewenang-wenangan pemegang saham, direksi, dan komisaris yang sekal-igus meletakkan tanggung jawab masing-masing. Hal-hal tersebut di atas memberikan arah apa yang diperintahkan (imperare), apa yang dilarang (prohibere), serta apa yang diperbolehkan (permit-tere) kepada pemegang saham, komisaris, dan direksi.54

Sebagai “artificial person”, perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak yang akan menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus perseroan ini, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah ”organ perseroan”. Masing-masing organ dalam perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan perseroan.55

Seperti disebutkan di atas, dalam perseroan terbatas terdapat 3 (tiga) organ, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di-reksi dan komisaris. RUPS (algemene vergardering van aandeelhour-ders) adalah ”lembaga yang mewadahi para pemegang saham (stockholder, aandeelhourder) dan merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris”.56

Direksi (Board of Direktor, (BoD)) merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan (fi-duciary duty), mewakili perseroan baik di dalam, maupun di luar pengadilan berdasarkan Anggaran Dasar (intra vires). Sedangkan Komisaris (Board of Commisioner, BoC atau Board of Trustee) adalah

54 Ibid, hal. 29.55 Gunawan Widjaja, 2004, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan. Jakarta: Raja

Grafindo Persada, hal. 20.56 Umar Kasim, 2005, “Tanggung Jawab Korporasi dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan

atau Likuidasi”, Informasi Hukum Vol. 2 Tahun VII, http://www.nakertrans.go.id/majalah_bu-letin/info_hukum/vol2vii 05/Tanggung_jawab_Korporasi.php. Diakses Tanggal 24 Desember 2016.


organ perseroan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan baik secara umum maupun khusus serta memberikan nasihat ke-pada Direksi dalam menjalankan perseroan.57

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tu-juan perseroan. RUPS memiliki segala kewenangan yang ti-dak diberikan kepada direksi dan komisaris perseroan. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keteran-gan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif (exclusive authority) yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam UUPT 2007 dan Anggaran Dasar”. Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UUPT 2007 akan ada selama UUPT 2007 be-lum diubah. Sedangkan wewenang eksklusif dalam Angga-ran Dasar yang disahkan atau disetujui Menteri Kehakiman dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UUPT 2007.58

Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan diantaranya ialah menyetujui atau menolak:

a. Rencana perubahan Anggaran Dasar;

b. Rencana penjualan asset dan pemberian jaminan hutang;

c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris;

d. Laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi;

e. Pertanggungjawaban direksi;

57 Ibid.58 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas. Jakarta: Raja

Grafindo Persada, hal. 78.


f. Rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;

g. Rencana pembubaran perseroan.59

2. Direksi

Menurut Tri Widiyono keberadaan direksi dalam perse-roan terbatas ibarat nyawa bagi perseroan. Tidak mungkin suatu perseroan tanpa adanya direksi. Sebaliknya tidak mung-kin ada direksi tanpa adanya perseroan. Oleh karena itu, ke-beradaan direksi bagi perseroan terbatas sangat penting.60

Walau tidak ada suatu rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan direksi dalam suatu perseroan terba-tas, yang jelas, direksi merupakan badan pengurus perseroan yang paling tinggi, karena direksi berhak dan berwenang un-tuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan (baik di dalam maupun di luar pengadilan) dan bertanggung jawab atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan sebagaimana terse-but dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007.

Kemudian dari rumusan Pasal 92 Ayat (1) UUPT 2007 dapat diketahui bahwa organ perseroan yang bertugas melakukan pengurusan perseroan adalah direksi. Setiap ang-gota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha per-seroan.Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.61

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan suatu ketentuan lebih lanjut mengenai makna pengurusan perseroan oleh direksi. Fred B.G. Tumbuan dalam “Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perse-roan Terbatas” yang dikutip Gunawan Widjaja, mengatakan bahwa kewenangan pengurusan tersebut dipercayakan oleh

59 Usman,Rachmadi, 2004,Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas,Bandung: PT. Alumni,hal. 131.

60 Tri Widiyono, Op-Cit, hal 30.61 Gunawan Widjaja, Op-Cit, hal. 21.


undang-undang kepada direksi untuk kepentingan perseroan sebagai badan hukum yang mempunyai eksistensi sendiri se-laku subjek hukum mandiri (Persona standi in judicio). Dalam menjalankan fungsinya tersebut, direksi perseroan terikat pada kepentingan perseroan sebagai badan hukum.62

Direksi merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan. Pada prin-sipnya ada 2 (dua) fungsi utama dari direksi suatu perseroan, yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan. Fungsi manajemen ini dalam hu-kum Jerman disebut dengan Geschaftsfuhrungs-befugnis, dan

b. Fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusa-haan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan. Fungsi representasi ini dalam hukum Jerman disebut dengan Vertretungsmacht.63

Keberadaan dan fungsi direksi perseroan terbatas ber-dasarkan UUPT 2007 dapat dilihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 1 ayat (2) UUPT 2007 yang menyatakan organ per-seroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris.

b. Pasal 1 ayat (5) UUPT 2007 yang menyatakan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertang-gungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk ke-pentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

62 Ibid.63 Munir Fuady, 2002, Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam

Hukum Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal, 32,


c. Pasal 97 ayat (2) UUPT 2007 yang menyatakan, kepengu-rusan perseroan dilakukan oleh direksi.

d. Pasal 97 jo Pasal 98 UUPT 2007 yang menyatakan, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan un-tuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili per-seroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

e. Pasal 97 ayat (2) UUPT 2007 yang menyatakan, setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tang-gung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan di-perlakukan sebagai tindakan dan perbuatan Perseroan, sepan-jang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (intra vires) dan tidak melampui batas kewenangannya. Selama Direksi melaksanakan tugas seba-gaimana seharusnya (intra vires), maka sudah selayaknyalah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, wa-laupun Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUH Perdata merumuskan bahwa :

a. Seorang tidak bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga un-tuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang- barang yang berada di bawah pengawasan-nya (Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata).

b. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan, atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya (Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata).

Selama Direksi tidak melakukan pelanggaran atas angga-ran dasar perseroan, maka perseroanlah yang akan menang-


gung semua akibat dari perbuatan Direksi tersebut, termasuk apabila mengalami kerugian atau kepailitan. Hal inilah yang dimaksud dengan doktrin businees judgement rule.Sedangkan bagi tindakan-tindakan Direksi yang merugikan Perseroan, yang dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan ke-padanya oleh Anggaran Dasar (ultra vires), dapat tidak diakui oleh atau sebagai tindakan perseroan. Dengan ini, berarti di-reksi bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakan-nya yang di luar batas kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan.

Tindakan direksi dalam mengurus perseroan tidak hanya berdasarkan ketentuan yang ada pada UUPT 2007 dan atau anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Tindakan di-reksi juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Intravires dan Ultravires

Secara sederhana menurut Tri Widiyono pengertian intravires adalah dalam kewenangan, sedangkan ultravi-res diartikan sebagai “bertindak melebihi kewenangan-nya”. Berkaitan dengan intravires dan ultravires,Fred B.G. Tumbuan sebagaimana dikutip oleh Try Widiono me-nyatakan bahwa: Intravires adalah perbuatan yang secara eksplisit atau secara implisit tercakup dalam kecakapan bertindak PT (termasuk dalam maksud dan tujuan PT). Sedangkan ultravires adalah perbuatan yang berada di luar kecakapan bertindak (tidak termasuk dalam maksud dan tujuan PT). Ultravires mengandung arti bahwa per-buatan tertentu itu pada hakikatnya adalah sah (dalam hubungan dengan pihak lain), tetapi ternyata berada di luar kecakapan bertindak PT, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan atau berada di luar ruang lingkup maksud dan tujuannya.64

Mengenai ultravires menurut I. G. Rai Widjaya me-nyatakan: “Disebut ultravires apabila tindakan yang di-lakukan berada di luar kapasitas (capacity) perusahaan,

64 Tri Widiyono, Op-Cit, hal. 43.


yang dinyatakan dalam maksud dan perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar.”65 Di Inggris, suatu tin-dakan ultravires adalah hanya bila secara jelas di luar tujuan pokok perusahaan. Perbuatan ultravires pada prinsipnya adalah perbuatan yang batal demi hukum dan oleh kare-na itu tidak mengikat perseroan. Dalam hal ini ada 2 (dua) hal yang berhubungan dengan tindakan ultravires perse-roan, yaitu :

1) Tindakan yang menurut ketentuan perundang-un-dangan yang berlaku serta anggaran dasar perseroan adalah tindakan yang berada di luar maksud dan tu-juan perseroan.

2) Tindakan dari direksi perseroan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk anggaran dasar perseroan.66

Prinsip-prinsip ultravires ini sangat penting untuk dapat mengukur suatu perbuatan hukum para pengurus perseroan, apakah perbuatannya sesuai dengan kewenan-gan bertindak sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau tidak. Jika perbuatan tersebut melampaui kewenan-gan yang diberikan oleh anggaran dasar, maka pengu-rus perseroan tersebut harus bertanggung jawab sampai harta pribadinya dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri, baik pidana maupun perdata. Sampai seberapa jauh suatu perbuatan dapat dikatakan telah menyimpang dari maksud dan tujuan perseroan sehingga dapat kate-gorikan sebagai perbuatan ultravires, harus dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi dalam praktik dunia usaha.67

b. Fiduciary Duty

Mengurus perseroan bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu, agar perseroan tersebut terurus

65 I.G .Ray,Widjaya, 2000, Hukum Perusahan, Jakarta: Megapoin, hal. 227.66 Gunawan Widjaja, 2004, Op-Cit, hal. 22.67 Tri Widiyono, Op-Cit, hal. 44.


sesuai maksud didirikannya perseroan, maka untuk men-jadi direksi perlu persyaratan dan keahlian. Pendelega-sian wewenang dari perseroan kepada direksi untuk men-gelola perseroan terbatas lazim disebut sebagai fiduciary duty.68

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah tugas yang terbit dari suatu hubungan fiduciary antara direksi de-ngan perusahaan yang dipimpinnya, yang menyebabkan direksi berkedudukan sebagai trustee. Oleh karena itu seorang direksi haruslah mempunyai kepedulian dan ke-mampuan (duty ofcare and skill), itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannyadengan derajat yang tinggi” (high degree).

Pada dasarnya direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan per-seroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat perseroan. Ini berarti direksi memiliki limitasi dalam ber-tindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan.69

Sehubungan dengan hal tersebut Paul L. Daviesz dalam Gower’s Principles of Modern Company Law yang di-kutip oleh Gunawan Widjaja menyatakan bahwa:

In applying the general equitable principle to company di-rectors, four separate rules have emerged. These are:

a. That directors must act in good faith in what they believe to be the best interest of the company;

b. That they must not exercise the powers conferred upon them for purposes different from those for which they were conferred;

c. That they must not fetter their discretion as to how they shall act;

68 Ibid, hal. 8.69 Gunawan Widjaja, 2004, Op-Cit, hal. 32.


d. That, without the informed consent of the company, they must not place themselves in a position in which their per-sonal interests or duties to other persons are liable to con-flict with their duties.70

Keempat prinsip menunjukkan bahwa direksi perse-roan dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa:

a. Bertindak dengan itikad baik;

b. Senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham sema-ta-mata;

c. Kepengurusan perseroan harus dilakukan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangan yang di-berikan kepadanya dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa direksi tidak diperke-nankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup geraknya sendiri;

d. Tidak diperkenankan melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara ke-pentingan perseroan dengan kepentingan direksi.

Menurut Gunawan Widjaja bahwa pada dasarnya direksi merupakan organ “kepercayaan” perseroan yang akan bertindak mewakili perseroan dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai tujuan dan kepen-tingan perseroan. Berkaitan dengan prinsip kepercayaan tersebut, ada 2 (dua) hal yang dapat dikemukakan yaitu:

1) Direksi adalah trustee bagi perseroan (duty of loyalty and good faith);

2) Direksi adalah agen bagi perseroan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya (duty of care and skill).71

Selanjutnya Gunawan Widjaja juga menjelaskan bah-wa tugas dan tanggung jawab direksi tersebut di atas merupakan tugas dan tanggung jawab direksi sebagai

70 Ibid.71 Ibid.


suatu organ yang merupakan tanggung jawab kolegial sesama anggota direksi terhadap perseroan. Direksi ti-dak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya. Namun ini tidak be-rarti tidak diperkenankan terjadinya pembagian tugas di antara anggota direksi perseroan demi pengurusan per-seroan yang efisien.

Dengan demikian, fiduciary duty dari direksi perse-roan dimaksudkan adalah Jika dalam menjalankan tugas-nya untuk kepentingan perusahaan, di mana perusahaan tersebut mempunyai kepercayaan yang besar (great trust) kepadanya, sementara di lain pihak, dia wajib mempunyai itikad baik yang tinggi (high degree of good faith), loyalitas yang tinggi (high degree of loyalty), kejujuran yang tinggi (high degree of honesty), serta kepedulian dan kemampuan yang tinggi (high degree of care and skill) dalam menjalan-kan tugasnya kepada perusahaan tersebut.72

Jadi, dengan fiduciary duty ini, di pihak direksi dia harus mempunyai itikad baik yang tinggi dan loyalitas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, sementara di pihak perusahaan harus mempunyai kepercayaan yang besar kepada direksinya. Dengan demikian, apabila misalnya direksi hanya menjalankan tugasnya dengan penuh kehatian-hatian, atau itikad baik, atau loyalitas saja (tidak dalam keadaan lalai atau negligence), belumlah sam-pai dikatakan bahwa dia telah menjalankan fiduciary duty. Untuk sampai dikatakan bahwa dia sudah menjalankan fiduciary duty, maka kepedulian dan kemampuan (duty of care and skill), atau itikad baik, atau loyalitas tersebut har-uslah dengan derajat yang tinggi (high degree).

Berdasarkan hal terseut dengan demikian, seorang direksi sungguhpun sudah cukup hati-hati (dalam arti tidak lalai atau negligence) dalam menjalankan tugasnya,

72 Munir Fuady, Op-Cit, hal. 51.


masih belum cukup kuat untuk dikatakan bahwa dia ter-bebas dari tanggung jawab hukum seandainya dengan tindakan-tindakannya tersebut ada pihak yang dirugikan. Sebaliknya, manakala seorang direktur suatu perseroan tidak menjalankan tugasnya secara cukup hati-hati (due care) terhadap perusahaannya, maka dia sudah dapat di-mintakan tanggung jawabnya secara hukum, meskipun menurut teori fiduciary duty, batas tanggung jawab hu-kum lebih dari sekadar menjalankan tugas dengan kehati-hatian saja. Dengan kata lain, hati-hati saja secara hukum masih belum cukup.

c. Tugas mempedulikan (duty of care)

Tugas mempedulikan (duty of care) yang diharapkan dari direksi adalah duty of care sebagaimana dimaksud dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum (on-rechtmatige daad), dalam arti direksi diharapkan untuk ber-buat secara hati-hati sehingga terhindar dari perbuatan kelalaian (negligence) yang merugikan pihak lain.73

Menurut Pasal 97 ayat (1) UUPT 2007, direksi bertang-gungjawab penuh atas pengurusan perseroan sebagaima-na dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007 disebutkan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perse-roan. Sejalan dengan ketentuan Pasal 97 UUPT 2007, oleh Pasal 97 ayat (2) UUPT 2007 ditentukan bahwa Pengu-rusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilak-sanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dengan kata lain, tugas dan ke-wajiban direksiyang ditentukan dalam Pasal 97 ayat (1) UUPT 2007, yaitu melakukan kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan wajib dijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.74

73 Ibid, hal. 51.74 Remy Sutan Sjahdeini, 2002, Hukum Kepailitan, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hal. 425.


Pada Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT 2007, terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus diperhatikan oleh direksi perseroan dalam menjalankan tugas kepengurusan per-seroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007 yaitu :

a. Kepentingan dan tujuan/usaha perseroan;

b. Itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Kedua unsur tersebut harus dipenuhi secara komu-latif dan bukan alternatif, artinya harus dipenuhi ke-dua-duanya.Apa yang dimaksud dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab tersebut, dalam UUPT 2007 baik dari pasal-pasalnya maupun penjelasannya tidak mem-berikan jabaran lebih jauh mengenai maksud atau kand-ungan dari konsep itikad baik dan penuh tanggung jawab itu. Namun di negara-negara yang menganut Common Law System acuan yang digunakan adalah standard of care atau standar kehati-hatian. Apabila direksi telah bersikap dan bertindak melanggar standard of care, maka direksi tersebut dianggap telah melanggar duty of care-nya”.

Menurut ketentuan Pasal 92 UUPT 2007, direksi tidak boleh melakukan kegiatan yang sekalipun dilakukan demi kepentingan perseraon tetapi tidak sejalan dengan tu-juan perseroan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan. Misalnya suatu perseroan yang dalam Anggaran Dasarnya ditentukan bertujuan untuk melaku-kan kegiatan real estate tetapi ternyata direksi melakukan kegiatan bisnis ekspor. Sekalipun kegiatan ekspor yang dilakukan direksi sangat meguntungkan perseroan, tetapi tetap direksi melanggar ketentuan Pasal 92 UUPT 2007. Sebaliknya, sekalipun direksi melakukan kegiatan di bi-dang real estate sesuai tujuan perseroan sebagaimana di-tentukan dalam Anggaran Dasar perseroan, tetapi apabila kegiatan tersebut adalah untuk keuntungan perusahaan lain, misalnya perusahaan dimana direksi memiliki ke-pentingan sebagai salah satu pemegang saham perseroan tersebut, maka direksi juga dianggap melanggar ketentu-


an Pasal 92 UUPT 2007. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 92 UUPT 2007 mewajibkan direksi melakukan kegiatan kepengurusan perseroan bukan saja kegiatan yang sejalan dengan kepentingan perseroan, tetapi juga harus sejalan dengan tujuan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya. Dari ketentuan Pasal 92 UUPT 2007 itu pula dapat diketahui bahwa direksi bertanggung jaw-ab penuh atas pelaksanaan tugasnya itu.

Menurut Munir Fuady beberapa prinsip hukum yang terbit dari adanya duty of care dari direksi adalah sebagai berikut: 75

1. Agar terpenuhinya unsur duty of care, maka terhadap direksi berlaku standar kepedulian (standard of care) sebagai berikut:

a. Selalu beritikad baik. Contoh dari perbuatan-per-buatan yang tidak dilandasi dengan itikad baik itu adalah :

• Perseroan membeli barang atau properti dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang wajar, atau

• Perseroan menjual harta kekayaan perseroan kepada pihak lain dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga wajarnya. Sedangkan direksi memperoleh keuntungan pribadi dari transaksi itu, atau

• Apabila direksi dari suatu lembaga kredit, seperti misalnya bank atau perusahaan pem-biayaan (multi finance company), telah mem-berikan kredit kepada pihak lain dengan tidak melakukan analisis yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ber-laku dimana sekalipun permohonan kredit itu sebenarnya tidak layak (fesible), tetapi direksi bank atau perusahaan pembiayaan tersebut

75 Munir Fuady, Op-Cit, hal. 50-51.


memutuskan untuk memberikan kredit yang dimohon oleh nasabah dan ternyata kemudi-an kredit menjadi macet yang sangat merugi-kan bank atau lembaga pembaiayaan itu.

• Seorang anggota direksi atau para anggota di-reksi dapat pula memperoleh manfaat pribadi dari jabatannya apabila mereka memanfaat-kan kesempatan transaksi yang seyogianya dilakukan dengan dan untuk kepentingan perseroan yang dipimpinnya, tetapi transaksi itu disalurkan kepada perseroan lain dimana anggota direksi yang bersangkutan mempun-yai kepentingan.

b. Tugas-tugas dilakukan dengan kepeduliannya seperti yang dilakukan oleh orang biasa yang ber-hati-hati (ordinarily prudent person) dalam posisi dan situasi yang sama, atau seperti yang dilaku-kan oleh orang tersebut untuk kepentingan bisnis pribadinya.

c. Tugas-tugas dilakukan dengan cara yang diper-cayanya secara logis (reasonably believe) merupak-an kepentingan yang terbaik (best interest) dari perseroan.

2. Secara hukum, seorang direktur perseroan tidak akan bertanggung jawab semata-mata atas salah dalam mengambil keputusan (mere errors of judgement). Bah-kan, asalkan dia beritikad baik dan cukup berhati- hati, keputusan yang salah tidak dapat dibebankan kepada direksi, sungguhpun kesalahan tersebut aki-bat kurang pengalaman atau kurang komprehensif dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, suatu honest mistake yang dilakukan oleh direksi ma-sih dapat ditoleransi oleh hukum. Bahkan, hakim ti-dak diperkenankan untuk melakukan penilaian bis-nis yang berbentuk second guess terhadap keputusan direksi. Hal ini sesuai pula dengan prinsip-prinsip


hukum yang terdapat dalam “teori keputusan bisnis” (business judgement rule).

3. Secara hukum, seorang direktur tidak diharapkan tingkat keahlian (degree of skill) kecuali hanya seting-kat yang dapat diharapkan secara wajar dari orang yang sama pengetahuan dan sama pengalaman den-gannya, atau yang dalam bahasa hukum populer den-gan istilah degree of skill that may reasonably be expected from a person of his knowledge and experience.

4. Terhadap tugas-tugas direksi yang dapat didelegasi-kan kepada bawahannya, maka berlaku asumsi hu-kum bahwa pihak bawahan telah melakukan tugas-nya secara jujur (kecuali ada kecurigaan sebaliknya).

5. Direksi akan bertanggung jawab secara hukum manakala dia gagal dalam mengarahkan (failure to di-rect) bawahannya dan jalannya perusahaan.

6. Direksi akan bertanggungjawab secara hukum manakala dia mengetahui, membantu atau ikut melakukan tindakan yang bertentangan dengan hu-kum, sungguhpun hal tersebut semata-mata untuk kepentingan perseroan yang dipimpinnya.

Dalam teori ilmu hukum perseroan, prinsip kepedu-lian (due care) dari direksi terhadap perseroan memiliki 2 (dua) persyaratan sebagai berikut:

1. Syarat prosedural

Syarat prosedural yang dipersyaratkan oleh hu-kum kepada direksi dari suatu perseroan adalah bahwa seorang direksi haruslah selalu menaruh perhatian de-ngan sungguh-sungguh kepada jalannya perseroan. Di samping itu, direksi juga harus selalu mendapatkan infor-masi yang lengkap (well informed) terhadap perseroannya.

2. Syarat substantif

Syarat substantif yang terbit dari prinsip kepedulian (due care)terhadap seorang direktur perusahaan adalah


bahwa dalam mengambil keputusan perseroan, pihak di-rektur haruslah dilakukannya berdasarkan pertimbangan yang rasional. Akan tetapi, standar rasional tersebut tidak berarti bahwa direksi harus mengambil keputusan yang benar-benar optimal. Yang dibutuhkan bahwa muncul-nya (appearance) dari keputusan tersebut terlihat sebagai respon yang wajar terhadap situasi yang ada, yang oleh hukum dilarang adalah manakala pihak direksi bertindak begitu sangat tidak bijaksana, sangat tidak rasional, dan di luar tindakan direksi yang dibenarkan oleh hukum.76

3. Komisaris

Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan se-cara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada di-reksi dalam menjalankanperseroan adalah komisaris.77

Keberadaan komisaris dalam suatu perseroan menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat dengan KUHD) bukanlah suatu keharusan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHD. Sebaliknya keberadaan komisa-ris dalam UUPT 2007 dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan se-cara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan(lihat Pasal 108 (1) UUPT 2007) Dengan demikian komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasehat direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan78

Walaupun tanggung jawab direksi demikian besar sebagai pemegang prokurasi (procuratie houder) dari RUPS dan harus bekerja secara profesional (selaku duty of skill and care), bukan berarti bahwa komisaris tidak mempunyai tanggung jawab dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadi keru-gian atas perseroan, karena selain komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta mem-berikan nasehat kepada direksi, juga apabila dalam anggaran

76 Munir Fuady, Op-Cit, hal, 253.77 I.G. Ray Widjaja, Op-Cit, hal. 25.78 Rachmadi Usman, Op-Cit, hal. 193.


dasar telah ditetapkan pemberian kewenangan kepada komisaris untuk memberikan persetujuan kepada direksi/anggota direksi dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, maka dalam hal terjadi suatu kerugian perseroan atas persetujuan komisaris tersebut,komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas tin-dakan hukum yang dilakukan oleh direksi/anggota direksi atas persetujuan komisaris.

mmm


BAB V

DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL

DALAM PERSEROAN TERBATAS

A. Doktrin Piercing The Corporate Veil

Pada dasarnya pertanggungjawaban pemegang saham, direk-si, dan komisaris dalam perseroan berbadan hukum adalah terba-tas dan tidak berlaku mutlak. Hal ini timbul terutama jika sebuah badan hukum dijadikan sebagai vihicle untuk maksud-maksud yang menyimpang dari normahukum.79 Oleh karena itu, timbul suatu prinsip yaitu piercing the corproate veil, yang secara seder-hana dapat dikatakan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham, direksi dan atau komisaris dalam hal-hal tertentu dapat menjadi tidak terbatas.

Doktrin piercing the corporate veil tidak diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut dengan KUHD), tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo UUPT 2007. Doktrin ini men-gajarkan bahwa sungguhpun suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya terbatas pada harta badan hukum tersebut, tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab terse-but dapat ditembus (piercing). Prinsip piercing the corporate veil ini hanya dikenal dan berkembang dalam konsep hukum perseroan negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon atau Common Law System, yang kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum perseroan Indonesia.80

Prinsip pembatasan penerapan tanggung jawab dari peme-gang saham dikenal dengan prinsip piercing the corporate veil. Prin-

79 Tri Widiyono, Op-Cit, hal. 30.80 Rachmadi, Usman, Op-Cit, hal. 152.


sip ini dalam Bahasa Indonesia selalu diartikan menyingkap tabir atau cadar perseroan. Tabir atau cadar yang disingkap dimaksud adalah diterobosnya pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007.

Menurut Black’s Law Dictionary, sebagaimana dikutip Ning-rum N. Sirait doktrin piercing the corporate veil dijelaskan sebagai berikut:

“Piercing corporate veil. Judicial process whereby court will disregard usual immunity of corporate officers from liability for corporate liabilities; e.g. when incorporation was for sole pur-pose of perpetrating fraud. The doctrine which holds that the corporate structure with its attended limited liability of stock-holders, officers and directors in the case of fraud. The court, however, may look beyond the corporate from only for the defeat of fraud or wrong or the remedying of injustice.”81

Proses hukum yang dilaksanakan pengadilan biasanya den-gan mengabaikan kekebalan umum pejabat perusahaan atau pi-hak tertentu perusahaan dari tanggung jawab aktifitas perusahaan: misalnya ketika dalam perusahaan dengan sengaja melakukan kejahatan. Doktrin yang ada berpendapat bahwa struktur perusa-haan dengan adanya tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat mengabaikan tanggung jawab pemegang saham, pejabat perusahaan dan direktur perusahaan. Pengadilan dalam masalah tersebut akan memandang perusahaan hanya dari sisi kegagalan pembelaan atas tindak kejahatan atau kesalahan atau pemberian sanksi hukuman.

Secara harfiah istilah piercing the corporate veil diartikan me-ngoyak/menyingkapi tirai/kerudung perusahaan. Sedangkan dalam ilmu hukum perusahaan, istilah piercing the corporate veil merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada

81 Ningrum N. Sirait, 2006, Modul Hukum Perusahaan. Program Studi Magister Ilmu Hukum. USU. Medan, hal. 68.


fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perse-roan pelaku tersebut. 82

Dalam hal seperti ini pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut, dan membebankan tang-gung jawab kepada pihak “organizers” dan “managers” dari perse-roan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawabterba-tas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka. alam melakukan hal tersebut biasanya dikatakan bahwa pengadilan telah mengoyak/menyingkapi tirai/kerudung perusahaan (to pierce the corporate veil). Biasanya teori piercing the corporate veil muncul dan diterapkan ketika ada kerugian atau tun-tutan hukum dari pihak ketiga terhadap perseroan tersebut.83

Doktrin piercing the corporate veil bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak adil terutama bagi pihak luar perseroan dari tindakan sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan, baik yang terbit dari suatu transaksi dengan pi-hak ketiga maupun yang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum.

Menurut Munir Fuady beberapa contoh fakta yang secara uni-versal teori piercing the corporate veil ini dapat diterapkan antara lain sebagai berikut: 84

a. Permodalan yang tidak layak (terlalu kecil).

b. Penggunaan dana perusahaan secara pribadi.

c. Ketidakadaan formalitas eksistensi perseroan.

d. Terdapatnya elemen-elemen penipuan dengan cara me-nyalahgunakan badan hukum perseroan.

e. Terjadi transfer modal/asset kepada pemegang saham.

f. Keputusan diambil tanpa memenuhi formalitas tertentu. Misalnya, tidak dilakukannya RUPS untuk kegiatan yang memerlukan RUPS.

g. Sangat dominannya pemegang saham dalam kegiatan perseroan.

82 Munir Fuady, Op-Cit, hal. 8.83 Ibid.84 Ibid.


h. Tidak diikutinya ketentuan perundang-undangan menge-nai kelayakan permodalan dan asuransi.

i. Tidak dipenuhinya formalitas tentang pembukuan dan record keeping. Misalnya terjadi pencampuradukan antara dana milik perseroan dengan dana milik pribadi peme-gang saham.

j. Pemilahan badan hukum. Misalnya, untuk menghindari tanggung jawab yang lebih besar karena kemungkinan gugatan dari pihak korban kebakaran, pengusaha taxi membuat perusahaan sendiri-sendiri yang terpisah-pisah untuk setiap taxi yang dimilikinya.

k. Mis-representasi. Misalnya, dibuat kesan kepada kredi-tor bahwa seolah-olah perusahaan memiliki permodalan yang besar dengan asset yang banyak, mengingat peme-gang sahamnya memang memiliki asset yang besar.

l. Perusahaan holding dalam kelompok usaha lebih besar, kecenderungannya untuk dimintakan tanggung jawab hukum atas kegiatan anak perusahaannya ketimbang pe-megang saham individu dari perusahaan tunggal.

m. Perseroan tersebut hanya sebagai alter ego (kadang-kadang disebut sebagai instrumentally, dummy atau agent) dari pe-megang saham yang bersangkutan.

n. Piercing the corporate veil diterapkan untuk alasan ketert-iban umum (openbareorde). Misalnya menggunakan pe-rusahaan untuk melaksanakan hal-hal yang tidak pantas (improper conduct).

o. Piercing the corporate veil diterapkan dalam kasus-kasus kuasi kriminal (quasi criminal). Misalnya jika perusahaan dipergunakan sebagai sarana untuk menjual minuman keras atau untuk perjudian/lotre.

Kriteria dasar dan universal agar suatu piercing the corporate veil secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:

a. Terjadinya penipuan;

b. Didapatkan suatu ketidakadilan;


c. Terjadinya suatu penindasan (oppression);

d. Tidak memenuhi unsur hukum (illegality);

e. Dominasi pemegang saham yang berlebihan;

f. Perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritasnya.

B. Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan

Suatu perseroan berbeda dengan suatu persekutuan yang bukan merupakan suatu legal entity dan tidak terpisah dari para sekutu yang menjadi anggota persekutuan itu. Perseroan adalah legal entity yang berbeda dan terpisah dari pemegang saham per-seroan tersebut. Sebagai suatu legal entity yang terpisah dari peme-gang sahamnya, perseroan dalam melakukan fungsi hukumnya bukan bertindak sebagai kuasa dari para pemegang sahamnya, tetapi bertindak untuk dan atas namanya sendiri. ”Para pemegang saham bukan merupakan pihak dari perjanjian yang dibuat oleh perseroan dengan pihak lain. Oleh karena itu pemegang saham juga tidak berhak memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewa-jibannya yang ditentukan dalam perjanjian itu”.85

Dengan demikian, antara para pemegang saham dan perse-roan merupakan pihak yang terpisah.Para pemegang saham tidak dapat dituntut untuk melunasi hutang-hutang perseroan, walau-pun dirinya adalah pemiliknya.Sebab sebelumnyapara pemegang saham sudah mengadakan perjanjian yang isinya bahwa masing-masing pihak telah memisahkan atau melepaskan sebagian harta kekayaan milik pribadinya dari harta kekayaan perseroan yang dipisahkan dari harta kekayaan milik pribadinya. Dengan di-pisahkannya harta kekayaan milik pribadi para pemegang saham dan harta milik perseroan, maka tanggung jawab para pemegang saham hanya sebatas pada harta kekayaan milik pribadinya yang dimasukkan pada perseroan.

Dengan kata lain, para pemegang saham tidak berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang perseroan jika hasil penjualan har-ta kekayaan perseroan masih belummencukupi. Demikian pula

85 Rachmadi Usman, Op-Cit, hal. 147-148.


pihak ketiga tidak dapat menuntut para pemegang saham un-tuk memenuhi kewajiban perseroan seandainya harta kekayaan perseroan tidak mencukupi. Pada suatu badan hukum dikenal doktrin keterbatasan tanggung jawab. Artinya secara prinsip ”se-tiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum, hanya badan hukum sendiri yang bertanggungjawab. Para peme-gang saham tidak bertanggungjawab kecuali sebatas saham yang dimasukkannya”.86

Hal ini berarti harta kekayaan pribadi para pemegang saham tidak ikut dipertanggungajawabkan sebagai tanggungan perika-tan yang dilakukan oleh badan hukum yang bersangkutan. Den-gan demikian menurut Rahmadi Usman para pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama badan hokum dan juga tidak bertanggungjawab atas kerugian badan hukum melebihi nilai saham yang telah dimasuk-kannya. Prinsip ini dinamakan dengan ”the doctrine of separatelegal personality of a company atau the principle of the company’s separate le-gal personality, yang disingkat dengan doctrine of separate corporate personality”. 87

Persoalan tanggung jawab terbatas pemegang saham ini, pada awalnya memunculkan kontroversi. Sebagian ahli hukum dan para praktisi bisnis berpendapat bahwa prinsip pertang-gungjawaban terbatas para pemegang saham ini bersifat mutlak/absolut. Artinya dalam segala keadaan pemegang saham hanya bertanggungjawab sebatas jumlah saham yang telah diambilnya. Sebagian ahli hukum dan praktisi bisnis berpendapat bahwa prin-sip pertanggungjawaban terbatas para pemegang saham sifatnya tidak absolut/mutlak. Artinya dalam keadaan-keadaan tertentu para pemegang saham dimungkinkan bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan atau kerugian yang dialami perseroan. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa jika pertanggungjawa-ban terbatas tersebut bersifat absolut, maka perseroan terbatas se-benarnya merupakan kedok usaha yang dipakai pemegang saham untuk menghindari resiko kerugian yang timbul sebagai akibat keterlibatannya dalam perseroan.

86 Ibid, hal. 149.87 Ibid.


Secara hukum, tanggung jawab dari sebuah perusahaan dapat dibedakan sebagai berikut: 88

1. Tanggung Jawab Hukum dari Suatu Perseroan yang Tidak Berbentuk Badan Hukum.

Menurut Munir Fuady Apabila suatu perusahaan tidak berbentuk badan hukum, misalnya perusahaan dalam bentuk firma, usaha dagang biasa (sole proprietorship), maka tidak ada harta yang terpisah yang merupakan harta perseroan terse-but. Akan tetapi yang ada hanyalah harta dari pemilik peru-sahaannya”. Karena itu, secara hukum, tanggung jawab hu-kumnya juga tidak terpisah antara tanggung jawab perseroan dengan tanggung jawab pribadi pemilik perusahaan.

Dengan demikian, jika suatu kegiatan yang dilakukan oleh atau atas nama perseroan (yang bukan badan hukum), dan terjadi kerugian bagi pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat meminta pemilik perusahaan untuk bertanggungjawab secara hukum, termasuk meminta agar harta benda pribadi dari pemiliknya tersebut disita dan dilelang. Hal ini meru-pakan konsekuensi dari ketentuan hukum yang menyatakan bahwa seluruh harta benda seseorang menjadi tanggungan bagi hutang-hutangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Tanggung Jawab Hukum dari Suatu Perusahaan yang Berbentuk Badan Hukum.

Bagi perseroan yang berbentuk badan hukum seperti per-seroan terbatas, koperasi, dan lain-lain, maka “secara hukum pada prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pendirinya pemiliknya. Karena itu, tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik pe-rusahaan berbentuk badan hukum tersebut”. Jadi, misalnya suatu perseroan terbatas melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, yang bertanggungjawab adalah perseroan tersebut dan tanggung jawabnya sebatas harta benda yang dimiliki

88 Munir Fuady, 2002, Op-Cit, hal. 2-3.


oleh perseroan tersebut. Harta benda pribadi pemilik persero-an/pemegang sahamnya tidak dapat disita atau digugat un-tuk dibebankan tanggung jawab perseroan tersebut.Ini adalah prinsip yang berlaku umum dalam keadaan normal.

Pengakuan prinsip keterpisahan tanggung jawab antara perusahaan selaku badan hukum dengan pemegang saham sebagai pribadi sudah merupakan hal yang berlaku umum dalam sistem hukum manapun. Dalam sistem hukum Indo-nesia hal tersebut diakui secara tegas UUPT 2007 dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perika-tan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang di-milikinya.

Ketentuan tentang keterpisahan tanggung jawab hukum antara perseroan dengan pribadi pemegang saham tersebut mempertegas ciri dari suatu perseroan terbatas bahwa pe-megang saham hanya bertanggungjawab sebesar nilai saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan priba-dinya. Namun dalam hal-hal tertentu, hukumpun terkadang tidak memegang teguh pada prinsip keterpisahan tanggung jawab antara badan hukum dengan pihak-pihak lain tersebut. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT 2007 bahwa dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab perseroan terbatas tersebut.

Hal-hal tertentu dimaksud adalah:

a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung mau-pun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;

c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam per-buatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau


d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung mau-pun tidak langsung secara melawan hukum mengguna-kan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apa-bila terbukti, antara lain terjadi percampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan se-hingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pri-badinya, sebagaimana disebutkan dalam huruf d.

Berlakunya doktrin separate corporate personality yang me-negaskan bahwa antara perseroan sebagai legal entity dan para pemegang saham dari perseroan itu terdapat suatu ”tabir” (veil) pemisah yang dalam hukum perusahaan ”tabir” tersebut disebut dengan corporate veil. Dalam teori hukum perseroan, dalam keadaan tertentu tabir tersebut dapat disingkap oleh hakim. Artinya apabila terjadi atau terdapat keadaan yang dimaksud, hakim dapat memutuskan agar pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi sampai kepada harta priba-dinya kepada kreditor perseroan yang dirugikan oleh perbua-tan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Penyingkapan corporate veil itu disebut dengan piercing the corporate veil atau lifting the corporate veil. Artinya dalam hal-hal tertentu keter-batasan tanggung jawab pemegang saham itu tidak berlaku.

C. Tanggung Jawab dan Kewenangan Direksi

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi serta besar dan jenis penghasilannya ditetapkan oleh RUPS. Namun dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan bahwa wewenang RUPS dilakukan oleh komisaris atas nama RUPS.

1. Tanggung Jawab Direksi

Pada prinsipnya, Direksi bertanggungjawab secara pribadi tidak hanya terhadap tindakannya yang dilakukannya dalam


kapasitasnya sebagai pribadi, tetapi juga dalam hal-hal tertentu, terhadap perbuatan yang dilakukan dalam kedudukannya se-bagai direktur perusahaan. Bahkan dalam kedudukannya seba-gai direktur, dalam hal-hal tertentu, direksi bertanggungjawab tidak hanya atas tindakan yang dilakukannya sendiri, melain-kan juga atas tindakan direktur lainnya, atau bahkan sampai batas-batas tertentu direksi bertanggungjawab juga atas tinda-kan orang lain yang bukan direktur yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan.89

Selanjutnya Munir Fuadi mengatakan “apabila oleh di-reksi dilakukan secara sah perbuatan tertentu dalam kedudu-kannya sebagai direksi perusahaan tersebut, dalam artian bu-kan dalam kapasitasnya selaku pribadi, maka dalam hal yang demikian direksi tersebut telah melakukan tindakan untuk dan atas nama perusahaan. Sehingga, tindakan yang demiki-an telah merupakan tindakan perusahaan”.90

Pada prinsipnya, setiap konsekuensi yuridis atas tindakan perseroan, baik atau buruk, akan dipikul sendiri oleh perse-roan tersebut. Namun demikian, undang-undang mengenal juga beberapa pengecualian. Walaupun tindakan tersebut merupakan tindakan perseroan, akan tetapi terdapat kemung-kinan bukan perusahaan yang bertanggungjawab, tetapi pi-hak lainnya. Misalnya direktur secara pribadi ataupun secara tanggung renteng.

Tanggung jawab dapat dibedakan dalam :91

- Tanggung jawab internal, yang meliputi tugas dan tang-gung jawab Direksi terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan; dan

- Tanggung jawab eksternal, yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab Direksi kepada pihak ketiga yang berhubungan hukum langsung maupun tidak lang-sung dengan perseroan.

89 Ibid, hal. 72.90 Ibid, hal. 73.91 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Op-Cit, hal. 112.


a. Tanggung jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas

Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar penga-dilan. Jadi selain bertanggungjawab penuh atas penguru-san, Direksi juga bertindak mewakili perseroan (persona standi in judicio). Dalam menjalankan tugas untuk kepent-ingan dan usaha perseroan, maka setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik (in good faith) dan penuh tang-gung jawab (full responsibility)92. Namun apabila tidak demikian, maka setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang dibebankan dan diwajibkan kepadanya.

b. Tanggung Jawab Direksi Kepada Perseroan dan Peme-gang Saham Perseroan

Tugas dan pertanggungjawaban direksi kepada per-seroan dan pemegang saham perseroan dimulai sejak perseroan memperoleh status badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT 2007. Setiap kesala-han atau kelalaian anggota direksi dalam melaksanakan kewajibannya terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan, memberikan hak kepada pemegang saham un-tuk:

1) Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, yang me-wakili jumlah sepersepuluh pemegang saham perse-roan melakukan gugatan untuk dan atas nama perse-roan terhadap direksi perseroan, yang atas kesalahan dan kelalaiannya telah menyebabkan kerugian pada perseroan (derivative action);

2) Secara sendiri-sendiri melakukan gugatan langsung untuk dan atas nama pribadi pemegang saham terha-dap direksi perseroan atas setiap keputusan atau tin-dakan direksi perseroan yang merugikan pemegang saham.93

92 I.G. Ray Widjaja, Op-Cit, hal. 215.93 Gunawan Widjaja, Op-Cit, hal. 70.


c. Tanggungjawab Kepada Pihak Ketiga

Tugas dan kewajiban Direksi perseroan terhadap pihak ketiga terwujud dalam kewajiban Direksi untuk melakukan keterbukaan (disclosure) terhadap pihak ketiga atas setiap kegiatan perseroan yang dianggap dapat mem-pengaruhi kekayaan perseroan. Kewajiban-kewajiban itu adalah:

1) Dalam hal perseroan ingin mengadakan pengurangan atas modal dasar, modal dikeluarkan, ataupun modal disetor dari perseroan;

2) Dalam hal perseroan bermaksud untuk melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;

3) Dan bagi :

- Perseroan yang bidang usahanya berkaitan de-ngan pengerahan dana masyarakat;

- Perseroan yang mengeluarkan surat pengakuan hutang;

- Perseroan terbuka.

Direksi perseroan diwajibkan untuk menyerahkan hasil perhitungan tahunan perseroan untuk diperiksa oleh akuntan publik sebelum perhitungan tahunan terse-but disahkan oleh rapat umum pemegang saham tahu-nan. Dan segera setelah disahkan oleh rapat, diumumkan untuk kepentingan pihak ketiga. Khusus untuk perseroan terbatas terbuka, direksi perseroan juga diwajibkan untuk mengumumkan setiap maksud dan rencana penyeleng-garaan rapat umum pemegang saham (RUPS). Ketentuan tersebut di atas tidak menutup adanya kemungkinan per-mintaan pemberian data dan atau keterangan mengenai perseroan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, ber-dasarkan pada perjanjian antara para pihak. Dalam hal-hal yang demikian tersebut di atas, direksi berkewajiban untuk memberikan data dan atau keterangan tersebut se-cara benar dan akurat.94

94 Ibid, hal 66-67


d. Tanggungjawab Renteng Antara Sesama Anggota Direksi Perseroan

Menurut sistem hukum di Indonesia demikian juga hukum di kebanyakan negara yang menganut sistem Civil Law, hubungan antara direktur dengan perusahaan adalah bersifat kontraktual. Artinya, sungguhpun antara perusahaan dengan direkturnya tidak terdapat suatu kon-trak tertentu, tetapi oleh hukum “dianggap” (fiksi) ada kontrak pemberian kuasa. Karena itu, hubungan antara direktur dengan perusahaan tidak merupakan hubungan antara “trustee” dengan “beneficiary” seperti dalam sistem Anglo Saxon. Sebagai konsekuensi yuridisnya, direktur sebagai pemegang kuasa tidak boleh bertindak melebihi dari kekuasaan yang diberikan kepadanya. Seberapa jauh kekuasaan diberikan kepadanya, dapat dilihat dalam ang-garan dasar perusahaan yang bersangkutan.

Apabila direksi bertindak melampaui wewenang yang diberikan kepadanya tersebut, direktur tersebut ikut bertanggungjawab secara pribadi. Jika perusahaan yang bersangkutan kemudian jatuh pailit, beban tanggung ja-wab tidak cukup ditampung oleh harta perusahaan (harta pailit), maka direksipun ikut bertanggungjawab secara renteng.95

Pasal 14 ayat (1) UUPT 2007 dinyatakan bahwa :

“Perbuatan hukum atas nama perseroan yang be-lum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan dan mereka semua bertang-gungjawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut”.

Terhitung sejak saat pengesahan, para pendiri perse-roan terbatas tidak lagi bertanggungjawab secara tidak terbatas atas tiap perikatan yang dibuat untuk dan atas nama perseroan, dan hanya akan menanggung kerugian

95 Munir Fuady, Op-Cit, hal 59


yang terbatas pada nilai seluruh saham yang dimiliki-nya. Selama pengesahan tersebut belum diperoleh, maka para pendiri (dan sekalian pengurusnya) bertanggung-jawab sepenuhnya secara tanggung renteng atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan. Ketiadaan pengesahan itu tidak meniadakan perseroan yang hendak dibentuk, hanya saja sifat per-tanggungjawabannya yang belum tidak terbatas.

Berdasarkan pada sifat pertanggungjawaban renteng tersebut,oleh kalangan ahli hukum, status hukum dari perseroan terbatas dalam pendirian diperlakukan sama dengan atau sebagaimana layaknya suatu persekutuan dengan firma, dimana para pengurus bertindak selaku kuasa dari para pendiri dalam menjalankan kegiatan atau usaha perseroan. Dengan ini berarti bahwa selama harta kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kewajiban perseroan (dalam pendirian) tersebut, maka para pendiri (dan pengurus) bertanggung jawah secara pribadi untuk memenuhi seluruh kewajiban yang belum terlunasi.96

2. Kewenangan Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan 2 (dua) prinsip dasar yaitu kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (fiduciary duty) dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta keha-ti-hatian tindakan direksi (duty ofskill and care).97Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati dan di-sertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip ini membawa konsekuensi berat bagi direksi, karena ia dapat dimintai per-tanggungjawaban secara pribadi. Suatu perbuatan hukum sangat bergantung pada dipenuhi atau tidaknya kewenangan yang dimiliki oleh pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut.

96 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Op-Cit, hal. 243.97 Ais Chatamarrasjid, Op-Cit, hal. 71.


Kewenangan ini digolongkan ke dalam kewenangan yang berdasarkan pada:

a. Kapasitas diri sendiri sebagai individu pribadi;

b. Kapasitas sebagai pemegang kuasa yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

c. Kapasitas untuk bertindak dalam jabatan yang dalam hal ini bertindak selaku yang berwenang berdasarkan ja-batannya tersebut.

Konsep kewenangan bertindak tersebut menjadi penting, terutama apabila dihubungan dengan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif sahnya suatu perjan-jian. Hukum perjanjian dan lazimnya peraturan perundang-undangan yang berlaku mengancam setiap perbuatan hukum yang tidak memenuhi syarat subjektif ini, dengan ancaman kebatalan (dapat dibatalkan) setiap saat, selama masa daluar-sa masih belum terlewati dan atau dalam perjanjian ini tidak diratifikasi lebih lanjut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak untuk membatalkan perjanjian yang demikian diberikan kepada mereka yang syarat subjektifnya tidak ter-penuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1331 KUH Perdata.

Menurut Sutjipto sebagaimana dikutip oleh Rachmadi Usman bahwa:

“Pimpinan perseroan berikut usaha-usahanya berada di tangan Direksi.Kewenangan pengurusan meliputi semua perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tu-juan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana dimuat dalam anggaran dasarnya. Dengan demikian, Direksi adalah organ melalui mana perseroan mengambil bagian dalam lalu lintas hukum sesuai dengan maksud dan tu-juan perseroan. Ini pula yang menjadi sumber kewenan-gan Direksi untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak ketiga atau dengan kata lain, mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Kepengurusan oleh Direksi ini tidak terbatas pada memimpin dan menjalankan kegiatan ru-


tin sehari-hari. Direksi berwenang dan wajib mengambil inisiatif dan membuat rencana masa depan perseroan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan perse-roan. Sebagaimana diketahui maksud dan tujuan perse-roan merupakan batas ruang lingkup kecakapan bertin-dak perseroan.Dalam kaitan ini perlu diperhatikan bahwa kewenangan Direksi untuk melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan tidak terbatas pada perbuatan hukum yang secara tegas disebut dalam maksud dan tujuan perse-roan, melainkan juga meliputi perbuatan-perbuatan lain-nya, yakni perbuatan-perbuatan yang menurut kebiasaan, kewajaran dan kepatutan dapat disimpulkan dari maksud dan tujuan perseroan serta berhubungan dengannya seka-lipun perbuatan-perbuatan tersebut tidak secara tegas dise-butkan di dalam rumusan maksud dan tujuan perseroan.”98

3. Batas Kewenangan Direksi

Besarnya kewenangan yang diberikan kepada direksi ti-dak berarti kewenangan direksi tanpa batas. Kewenangan di-reksi dibatasi oleh kewenangan bertindak secara intern, baik yang bersumber pada doktrin hukum maupun yang bersum-ber pada peraturan yang berlaku, termasuk anggaran dasar perseroan. Batasan tersebut antara lain adalah adanya doktrin ultravires, yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan di luar kewenangan dari direksi. Apabila direksi telah melanggar ketentuan kewenangannya sebagaimana telah dinyatakan dalam anggaran dasar, maka direksi telah melanggar asas ultravires dan dengan demikian harus ber-tanggungjawab sampai harta pribadinya.

Pihak ketiga yang berhubungan usaha dengan perseroan tersebut tetap sah dan dilindungi tanpa memperhatikan ul-travires. Misalnya, dalam anggaran dasar disebutkan bahwa dalam melakukan perjanjian kerja sama tertentu dengan pihak lain harus mendapatkan izin tertulis dari RUPS. Dalam ke-nyataannya, direksi tersebut membuat perjanjian kerja sama tertentu tanpa memperoleh izin dari RUPS, maka perjanjian

98 Rachmadi Usman, Op-Cit, hal. 166.


kerja sama dengan pihak lain tersebut tetap sah, tetapi secara intern, direksi berarti telah melanggar doktrin ultravires.99

Pembatasan-pembatasan kewenangan direksi ditegaskan dalam UUPT 2007

antara lain pada:

a. Pasal 2 UUPT 2007, bahwa harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan den-gan peraturan perundang-undangan,ketertiban umum dan atau kesusilaan;

b. Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007, yaitu dalam mengurus perse-roan harus untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

c. Pasal 97 ayat (1) UUPT 2007, yang intinya harus ada itikad baik dan bertanggung jawab dalam pengurusan persero-an;

d. Direksi tidak berwenang mewakili perseroan dalam hal terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest);

e. Pasal 102 UUPT 2007, yaitu adanya perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari komisaris dan atau RUPS yang diatur dalam anggaran dasar.

Perbuatan hukum perseroan terbatas yang tidak sesuai dengan cakupan kewenangan yang telah diuraikan di atas (perbuatan ultravires), maka tanggung jawab pemegang sa-ham, direksi, dan komisaris menjadi tidak terbatas karena telah melampaui kewenangannya. Bagi pemegang saham, menjadi tidak terbatas dalam hal yang dinyatakan pada Pasal 3 ayat (2) UUPT 2007. Namun demikian, atas perbuatan-per-buatan direksi tanpa persetujuan dari RUPS atau komisaris tetap sah dan mengikat dengan pihak ketiga, namun tanpa mengurangi tanggung jawab direksi atas potensi kerugian. Namun, untuk membuktikan adanya perbuatan ultravires tersebut tidak mudah. Dalam hal terjadi perbuatan hukum



Direksi yang demikian dan pemberi persetujuan (komisaris dan atau RUPS) setuju atas tindakan direksi itu, maka yang bersangkutan dapat melakukan ratifikasi. Di samping itu, ber-dasarkan asas piercing the corporate veil atau lifting the veil bah-wa tanggung jawab pemegang saham yang semula terbatas atas saham yang dimilikinya menjadi tidak terbatas.

D. Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil pada Perseroan Terbatas

Penerapann dalam hukum perseroan, doktrin piercing the cor-porate veil ini berarti bahwa hukum tidak memberlakukan prinsip keterpisahan tanggung jawab dan harta kekayaan badan hukum dengan pemegang sahamnya, walaupun secara de jure seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu perseroan untuk dapat menjadi suatu badan hukum telah sempurna dilakukan.Ca-dar yang membatasi badan hukum dengan pemegang sahamnya dapat dikoyak. Dengan demikian ada kemungkinan pemegang saham dalam hal-hal tertentu ikut bertanggungjawab sampai ke-pada harta pribadinya atas tindakan yang dilakukan oleh dan atas nama perseroan itu sendiri.

I.G. Rai Widjajamengatakan bahwa “tanggung jawab terbatas dari pemegang saham bisa hapus atau hilang dalam hal-hal ter-tentu”. Hal-hal tertentu tersebut maksudnya antara lain apabila terbukti “terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, sehingga perusahaan didirikan semata- mata sebagai alat yang dipergunakan oleh pe-megang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya”. 100

Menurut Chatamarrasjid:

“Apabila terbukti bahwa terjadi pembauran harta ke-kayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham un-tuk memenuhi tujuan pribadinya, maka dalam keadaan demikian para pemegang saham, direksi dan komisaris yang telah melakukan perbuatan tersebut, berdasarkan

100 IG Ray Widjaja, Op-Cit, hal. 145.


prinsip piercing the corporate veil harus bertanggungjawab dengan harta pribadinya dan atau bertanggungjawab pribadinya sendiri, baik pidana maupun perdata.”101

Menurut I.G. Rai Widjaja, terjadinya piercing the corporate veil atau lifting the veil adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.

2. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung mau-pun tidak langsung dengan itikad buruk (tekwaadetrouw atau bad faith) memanfaatkan perseroan semata-mata un-tuk kepentingan pribadi.

3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam per-buatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau

4. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum meng-gunakan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan (Pasal 3 ayat (2) UUPT 2007). 102

Dengan demikian pemegang saham “dalam keadaan terten-tu” bisa saja kehilangan “kekebalan” atas tanggung jawab terba-tasnya, atau dengan kata lain ia harus bertanggungjawab penuh secara pribadi. Beberapa hal yang terhadapnya dapat diterapkan doktrin piercing the corporate veiladalah :

1. Permodalan yang tidak layak;

2. Penggunaan dana perusahaan secara pribadi;

3. Ketiadaan formalitas eksistensi perusahaan;

4. Adanya unsur-unsur penipuan dengan cara menyalahgu-nakan badan hukum.103

Hubungannya dengan tanggung jawab perusahaan holding (holding company), doktrin piercing the corporate veil melihat tang-gung jawab perusahaan holding tersebut dari 2 (dua) sisi yaitu:

101 Ais Chatamarrasjid, Op-Cit, hal. 40.102 IG Ray Widjaja, Op-Cit, hal. 35.103 Munir Fuady, Op-Cit, hal. 61-62.


1. Tanggung jawab perusahaan pengontrol sebagai induk perusahaan dalam suatu kelompok usaha; dan

2. Tanggung jawab perusahaan holding sebagai pemegang saham.104

Dengan menerapkan doktrin piercing the corporate veil, tang-gung jawab perusahaan holding sebagai induk perusahaan dalam suatu kelompok usaha, dapat terjadi terhadap 3 (tiga) hal yaitu jika terdapat fakta-fakta yang menyesatkan, jika terjadi penipuan/ketidakadilan, dan jika bertujuan untuk melindungi pemegang sa-ham minoritas.

1. Fakta-fakta yang menyesatkan

Perusahaan holding akan bertanggungjawab terhadap anak perusahaan jika terdapat fakta-fakta yang menyesatkan pihak lain. Fakta-fakta menyesatkan ini berupa kegagalan dalam memisahkan secara nyata apakah suatu peristiwa itu disebabkan oleh tindakan anak perusahaan atau induk pe-rusahaan.Misalnya apabila ada percampuran antara usaha bisnis, pegawai atau asset perusahaan holding dengan anak perusahaan.

2. Penipuan atau ketidakadilan

Jika terdapat penipuan atau ketidakadilan dalam hubu-ngan dengan peran perusahaan holding, maka doktrin pier-cing the corporate veil selayaknya diberlakukan, sehingga peru-sahaan holding harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang menguntungkannya yang dilakukan secara tidak layak oleh anak perusahaannya.

3. Perlindungan pemegang saham minoritas

Untuk melindungi pemegang saham minoritas dari ke-sewenangan para pemegang saham mayoritas, doktrin pier-cing the corporate veil dalam hal-hal tertentu layak diberlaku-kan. Misalnya jika terjadi transfer keuntungan yang diperoleh anak perusahaan kepada perusahaan holding atau kepada anak perusahaan lainnya.105

104 Ibid, hal. 83.105 Ibid, hal. 64.


Doktrin piercing the corporate veil, selain diterapkan khusus ter-hadap perusahaan holding, diterapkan juga terhadap setiap para pemegang saham dari suatu perusahaan, apakah pemegang sa-ham tersebut merupakan suatu badan hukum atau bukan. Tetapi penerapannya terhadap pemegang saham seperti itu sulit diber-lakukan jika pemegang sahamnya adalah investor publik pada suatu perusahaan publik. Satu dan lain hal mengingat status dari pemegang saham publik hanya sebagai investor semata-mata. Jadi bukan sebagai pemilik perusahaan dalam arti yang sebenarnya. Dengan demikian hubungan antara pemegang saham publik de-ngan perusahaan tersebut relatif renggang.

Penerapan doktrin piercing the corporate veil terhadap para pe-megang saham setidak-tidaknya dapat dilakukan dalam 4 (empat) hal, yaitu ”jika tidak diikutinya formalitas tertentu, jika badan-badan hukum terpisah hanya secara artifisial, jika ada hubungan kontraktual, dan jika ada perbuatan melawan hukum atau tindak pidana”.106

1. Piercing the corporate veil tidak mengikuti formalitas tertentu

Dimaksudkan adalah tidak mengikuti formalitas tertentu yang seharusnya dilakukan sebagai suatu perusahaan dimana sasaran dari doktrin piercing the corporate veil bukan hanya me-lindungi para pihak atau pihak ketiga, tetapi lebih merupakan sanksi agar formalitas tertentu dari perusahaan diikuti dalam praktek. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa untuk dapat menerapkan doktrin piercing the corporate veil dalam kasus seperti ini, tidak diperlukan pembuktian tentang ada atau tidaknya misleading atau kebingungan terhadap pembuktian pihak ketiga

Di antara formalitas dalam perusahaan yang tidak dite-rapkan doktrin piercing the corporate veil adalah:

a. Tidak tuntasnya formalitas dalam proses pendirian usaha;

b. Tidak melaksanakan pemilihan board, rapat-rapat dan se-bagainya;

c. Gagal dalam pengkontribusian modal/pengisian saham;

106 Ibid.


d. Pemegang saham terlalu banyak mencampuri bisnis peru-sahaan/pengambilan keputusan bisnis;

e. Kegiatan pribadi dengan kegiatan perusahaan di campur aduk seperti adanya pinjaman (loan) yang informal.107

2. Piercing the corporate veil terhadap badan-badan hukum yang terpisah secara artifisial

Keadaan yang sebenarnya terjadi adalah terdapatnya suatu business entity tunggal, tetapi dapat dibagi-bagi ke da-lam beberapa badan hukum yang terpisah secara artifisial. Misalnya walaupun terdapat beberapa perusahaan yang sa-ling berhubungan, tetapi bisnis dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga tidak ubahnya seperti dilakukan oleh satu unit perusahaan saja. Dalam kasus seperti ini pemberlakuan prin-sip piercing thecorporate veil akan cenderung membebankan tanggung jawab hukum kepada seluruh business entity terse-but, bukan terhadap pemegang saham secara pribadi.

3. Piercing the corporate veil berdasarkan hubungan kontrak

Apabila suatu perusahaan terlibat secara kontraktual de-ngan pihak ketiga, doktrin piercing the corporate veil dapat diterapkan, yaitu dalam hal terjadinya “keadaan tidak lazim” dari aktifitas suatu perusahaan sehingga tanggung jawab yuridisnya seharusnya dibebankan kepada para pemegang saham. Tanpa kehadiran elemen “keadaan tidak lazim”, maka akan sulit bagi pihak ketiga untuk menarik pihak pemegang saham untuk bertanggungjawab yuridis secara pribadi ber-landaskan prinsip piercing the corporate veil. Hal ini disebabkan pihak ketiga yang mempunyai hubungan kontraktual tersebut dapat dianggap telah “mengasumsi resiko” ketika melakukan transaksi dengan perusahaan yang bersangkutan.

Keadaan tidak lazim dimaksud dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

107 Ibid, hal. 65.


a. Diperdaya untuk bertransaksi dengan pihak ketiga;

b. Tindakan bisnis pemegang saham membingungkan, yaitu tentang/atau atas nama pribadi apakah sektor keuangan-nya dilakukan untuk danatau perusahaan. Misalnya tran-saksi perusahaan selalu dibayar dengan cek pribadi;

c. Permodalan perusahaan tidak dinyatakan dengan benar;

d. Adanya jaminan pribadi dari pemegang saham;

e. Perusahaan dioperasikan tidak dengan cara-cara normal, misalnya sama sekali tidak pernah membuat untung se-bagaimana mestinya, atau semua dana perusahaan disedot oleh pemegang saham tanpa melihat kepentingan perusahaan.108

4. Piercing the corporate veil atas dasar perbuatan melawan hu-kum atau tindak pidana

Jika perbuatan melawan hukum (tort) terjadi, walaupun dilakukan oleh pemegang saham seharusnya tetap perusa-haan, sampai batas-batas tertentu bertanggungjawab ber-dasarkan doktrin piercing the corporate veil. Hal ini dapat terjadi misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Jika perusahaan berbisnis dengan skala besar sementara modalnya sangat kecil;

b. Jika perusahaan dibentuk khusus untuk melakukan hal-hal yang berbahaya, misalnya untuk melakukan ledakan-ledakan tertentu.109

5. Piercing the corporate veil dalam hubungan holding company dan anak perusahaan.

Beberapa kasus di Amerika, untuk dapat menerapkan doktrin piercingthe corporate veil, sehingga terhadap suatu pe-rusahaan atau seseorang dapat dimintakan tanggungjawab-

108 Ibid, hal. 66.109 Ibid.


nya dengan menerapkan prinsip Instrumentality Rule, yaitu apabila terdapat salah satu di antara unsur-unsur sebagai berikut:

a. Express Agency, atau

b. Estoppel, atau

c. Direct Tort, atau

d. Dapat dibuktikan adanya 3 (tiga) unsur berikut:

- Pengontrolan anak perusahaan oleh perusahaan induk;

- Penggunaan kontrol oleh perusahaan untuk melaku-kan kecurangan (fraud), ketidakjujuran, dan tindakan tidak fair lainnya;

- Adanya kerugian yang disebabkan (proximate causa-tion) oleh breachof duty dari perusahaan pengontrol.110

Masih dalam hubungan dengan grup perusahaan, pene-rapan piercing thecorporate veil menurut Munir Fuady dapat dilakukan misalnya, dalam kasus-kasus sebagai berikut:111

a. Adanya fakta-fakta yang menyesatkan

Jika terdapat fakta-fakta yang menyesatkan yang ada hubungannya dengan perusahaan holding dengan anak perusahaannya, maka walaupun suatu perbuatan hukum dilakukan oleh anak perusahaan, ada kemungkinan peru-sahaan holdingnya ikut dimintakan tanggung jawabnya secara hukum berdasarkan teori piercing the corporate veil. Fakta yang menyesatkan adalah ketidaktegasan antara kegiatan yang dilakukan oleh induk perusahaan dengan kegiatan yang dilakukan dengan anak perusahaan. Con-toh dari tindakan/fakta hal adanya percampuradukan antara usaha bisnis, pegawai atau asset dari perusahaan holding dengan anak perusahaan.

110 Ibid.111 Ibid, hal. 14-15.


b. Terjadinya penipuan dan ketidakadilan

Jika terjadi penipuan atau ketidakadilan yang dilaku-kan oleh anak perusahaan maka perusahaan holding juga dapat dimintakan tanggung jawabnya berdasarkan dok-trin piercing thecorporate veil. sehingga menguntungkan perusahaan holding,

c. Untuk melindungi pemegang saham minoritas

Jika Hubungan dengan perusahaan holding, sangat mungkin dilakukan tindakan-tindakan yang berakibat timbulnya kerugian bagi pemegang saham minoritas. Untuk pihak pemegang saham minoritas perlu diberikan perlindungan hukum, yang dalam hal ini dilakukan de-ngan menerapkan teori piercing the corporate veil, yaitu de-ngan memintakan juga pertanggungjawaban dari pihak perusahaan holding. Misalnya tindakan yang dari pihak merugikan pihak pemegang saham minoritas adalah jika terjadi transfer keuntungan yang diperoleh anak perusa-haan kepada perusahaan holding atau kepada anak peru-sahaan lainnya.

Selain 3 (tiga) hal tersebut diatas, beberapa fakta yang dapat dicurigai sehingga dapat menyebabkan pember-lakukan teori piercing the corporateveil terhadap perusa-haan holding, adalah sebagai berikut :

1.) Perusahaan holding dan anak perusahaan mempu-nyai pengurus, komisaris dan pegawai yang sama;

2.) Anak perusahaan mempunyai modal yang sangat ke-cil;

3.) Perusahaan holding membayar gaji, upah, kerugian dan pengeluaran lainnya dari anak perusahaan;

4.) Perusahaan holding memiliki seluruh atau hampir seluruh saham anak perusahaan;

5.) Perusahaan holding membiayai anak perusahaan;

6.) Anak perusahaan mempunyai bisnis hanya dengan perusahaan holding;


7.) Anak perusahaan tidak mempunyai asset lain kecuali asset yang dialihkan dari perusahaan holding;

8.) Perusahaan holding menggunakan asset anak perusa-haan seperti assetnya sendiri;

Pihak eksekutif anak perusahaan lebih memperhatikan ke-pentingan perusahaan holding daripada kepentingan anak peru-sahaan terhadap perusahaan holding atas perbuatan yang dilaku-kan oleh anak perusahaannya

mmm


BAB VI

PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL

DALAM UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

A. Pengaturan Doktrin Piercing The Corporate Veil di Beberapa Negara

Sekilas pengaturan mengenai doktrin piercing the corporate veil di beberapa negara antara lain :

Belanda, di negeri Belanda sebagaimana dikutip dari Rudhy Prasetya,112 menurut Undang-undang Belanda :

1. Manakala suatu badan hukum jatuh pailit sehingga kekayaan badan tidak cukup membayar lunas hutangnya.

2. Dan ternyata pengurus nyata-nyata tidak melaksanakan tugasnya secara pantas (wanner het bestuur zijn taak ken-nelijk onbehoorlijk heeft vervuld)

3. Dan dapat diperkirakan penyebab utama dari kepailitan tersebut oleh karena ketidakpantasan pengurus dalam tugas-tugasnya itu (en aanemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van he failisement)

Maka pengurus harus ikut bertanggung jawab secara pribadi, artinya menjadi tanggung jawab pengurus pribadi atas sisa hu-tang yang masih belum cukup terbayar dari harta kekayaan badan yang bersangkutan, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan pe-ngurus yang harus ikut bertanggung jawab secara pribadi itu bu-kan saja dalam arti formal di atas kertas menurut statuta atau akta, akan tetapi dengan pengertian pengurus disini harus ditafsirkan

112 Ruddy Prasetya, Op-Cit, hal. 229.


termasuk pula orang-orang yang menurut kenyataan menentu-kan dalam mengambil keputusan kebijaksanaan perusahaan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan orang-orang yang menu-rut kenyataan menentukan dalam mengambil keputusan kebijak-sanaan perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian dalam hal ini dapat berupa para komisaris atau para pemegang saham.

Prancis, menurut Fred Tumbuan sebagaimana dikutip dari Rudhy Prasetya, penerobosan cadar perseroan terbatas di Peran-cis di atur dalam 2 hal :113

1. secara extension de failite, yaitu dalam hal terjadi kepaili-tan, seperti halnya di negara Belanda;

2. secara extension de pasif, yaitu dalam hal di luar kepailitan

Amerika Serikat, dalam hal terjadinya penyalahgunaan ter-hadap korporasi (abuse atau fraud of the corporation), maka cadar kemandirian badan hukum dapat disingkap atau dengan kata lain dapat tidak diberlakukannya hukum-hukum yang mem-berikan pertanggungjawaban terbatas bagi korporasi, melainkan para orang-orang pribadi yang bersangkutan yang harus ber-tanggung jawab.114

Di Amerika Serikat sendiri tidak ada ketentuan yang tegas yang mengatur kapan dan dalam hal saja piercing the corporate veil diterapkan. Dalam Wikipedia115 disebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat pengadilan menerobos cadar per-seroan terbatas yaitu:

a. Absence or inaccuracy of corporate records;

b. Concealment or misrepresentation of members;

c. Failure to maintain arm’s length relationships with related enti-ties;

d. Failure to observe corporate formalities in terms of behavior and documentation;

e. Failure to pay dividends;

113 Ibid.114 Ibid, hal. 230.115 http://en.wikipedia.org/wiki/Limited Liability), diakses Tanggal 21 Januari 2017, Pukul 20.25

WIB.


f. Intermingling of assets of the corporation and of the shareholder;

g. Manipulation of assets or liabilities to concentrate the assets or liabilities;

h. Non-functioning corporate officers and/or directors;

i. Other factors the court finds relevant;

j. Significant undercapitalization of the business entity (capital-ization requirements vary based on industry, location, and spe-cific company circumstances);

k. Siphoning of corporate funds by the dominant shareholder(s);

l. Treatment by an individual of the assets of corporation as his/her own;

m. Was the corporation being used as a “façade” for dominant shareholder(s) personal dealings; alter ego theory.

Namun dalam wikipedia disebutkan bahwa tidak harus semua hal diatas terjadi (secara kumulatif) baru pengadilan memberlaku-kan piercing the corporate veil, pengadilan tertentu bisa saja dengan hanya karena salah satu faktor saja dari hal diatas terjadi langsung memberlakukan tanggung jawab pribadi pemegang saham.

Prinsip piercing the corporate veil pada dasarnya adalah suatu prinsip hukum yang berkembang dalam sistem hukum Common Law. Menurut Walter Woon sebagaimana dikutip Ronald U.P. Sagala, dalam sistem hukum Common Law, terdapat 2 (dua) hal yang menjadi dasar hukum dalam menyingkap tabir tanggung jawab terbatas yaitu :

a. the company is in fact not separate entity

b. the corporate form has been abused to further an improper pur-pose and not for a bona fide, usually commercial, taransaction.116

Jadi dalam sistem hukum Common Law, 2 (dua) landasan hu-kum dalam menerobos cadar perseroan terbatas adalah, pertama jika perseroan terbatas pada kenyataaanya bukanlah entitas yang terpisah, maksudnya antara harta dan kepentingan perseroan den-

116 Sagala Ronald U.P, 2010, Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Menurut Undang-Un-dang Perseroan Terbatas, Jakarta: UI, hal. 37.


gan harta dan kepentingan pendiri atau pemegang saham tidak terdapat pemisahan yang jelas, dan kedua adalah jika perseroan telah disalahgunakan, sehingga kegiatan perseroan bukan lagi un-tuk kepentingan perseroan, tetapi mengabdi kepada kepentingan orang-orang di belakang perseroan.

Dengan prinsip tanggung jawab terbatas, maka perseroan se-bagai badan hukum merupakan unit hukum (legal unit) dengan kewenangan dan kapasitas terpisah dari pemegang saham un-tuk mengusai kekayaan (property), membuat kontrak, menggugat dan digugat, melanjutkan eksistensi meskipun pemegang saham berubah dan direksi berhenti atau diganti. Oleh karena itu, harta kekayaan, hak kepentingan, serta tanggung jawab perseroan ter-pisah dari pemegang saham dan selanjutnya pemegang saham menurut hukum mempunyai imunitas (immunity) dari kewajiban dan tanggung jawab perseroan, karena antara pemegang saham dengan perseroan terdapat perbedaan (dinstinction) dan pemisa-han (separation) personalitas hukum (legal personality).

Namun keterbatasan tanggung jawab dalam perseroan terba-tas tidak berlaku mutlak, dalam hal-hal tertentu tanggung jawab terbatas ini dapat diterobos. Penerobosan atau penyingkapan tanggung jawab terbatas dalam perseroan terbatas dikenal dengan istilah piercing the corporate veil.

B. Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibentuk dalam era globalisasi. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila berbagai doktrin hukum mempengaruhi isi dari UUPT 2007 2007 di atas, termasuk doktrin hukum dari negara Common Law System. Sehubungan hal tersebut, maka dalam pem-bahasan tanggung jawab direksi perseroan terbatas akan dikait-kan dengan doktrin-doktrin hukum, terutama yang telah diwu-judkan dalam pasal-pasal pada UUPT 2007. Badan hukum sebagai subyek hukum yang berhubungan hukum dengan subyek hukum lainnya, maka apabila terjadi dispute, tuntutan hukum dapat diala-matkan kepada badan hukum lainnya. Sekalipun dalam bertindak


badan hukum tersebut diwakili oleh direksinya, tetapi hubungan hukum tersebut tetap merupakan hubungan hukum antara sub-yek hukum. Namun demikian, direksi yang merupakan salah satu organ perseroan dari badan hukum itu mempunyai hubungan dan tanggung jawab secara intern perseroan. Dimaksudkan, hubungan hukum intern perseroan dalam buku ini adalah hubungan hukum antara pemegang saham, RUPS, komisaris, dan direksi.

Secara intern, perseroan yang berbentuk perseroan terbatas itu sendiri sebagai badan hukum mempunyai hubungan hukum yang tercipta berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Anggaran dasar perseroan

3. Doktrin hukum yang berlaku umum dan universal.117

Hubungan hukum intern tersebut membatasi kesewenang-wenangan pemegang saham, direksi, dan komisaris, yang sekali-gus meletakkan tanggung jawab masing-masing. Hal-hal tersebut di atas memberikan arah apa yang diperintahkan (imperare), apa yang dilarang (prohibere), serta apa yang diperbolehkan (pemittere) kepada pemegang saham, komisaris, dan direksi.

Berkaitan dengan tanggung jawab dan hubungan intern perseroan tersebut, terdapat beberapa doktrin hukum penting dalam corporate law. Doktrin hukum ini sangat erat dengan per-tanggungjawaban para pemegang saham, komisaris, dan direksi. Doktrin hukum ini dapat digunakan, baik untuk membuat suatu peraturan hukum perseroan yang lebih komprehensif, dengan mengacu pada doktrin hukum yang berlaku universal, juga seka-ligus sebagai warning kepada para pemegang saham, komisaris, dan direksi dalam menjalankan usaha dan kepada berbagai pihak untuk memanfaatkan doktrin hukum ini dalam menegakkan hak dan keadilan.

Chatamarrasjid Aismengatakan bahwa “Apabila terbukti bah-wa telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang sa-ham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham



untuk memenuhi tujuan pribadinya”. Dalam keadaan demikian, maka para pemegang saham, direksi dan komisaris yang telah melakukan perbuatan tersebut, yang bersangkutan berdasarkan prinsip di atas harus bertanggungjawab sampai dengan harta pribadinya dan atau bertanggungjawab pribadinya sendiri, baik pidana maupun perdata. Oleh karena itu, secara luas dapat diar-tikan bahwa termasuk pelanggaran doctrine piercing the corporate veil, apabila seperti berikut ini:118

1. Direksi tidak melakukan prosedur hukum dalam proses pendirian perseroan sebagaimana ditentukan dalam perun-dang-undangan, yaitu direksi tidak melakukan permintaan pengesahan/persetujuan/pelaporan, pendaftaran dan pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUPT 2007.

2. Pemegang saham bertanggungjawab sampai harta pribadi, jika melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT 2007, juga pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (6), Pasal 12, dan Pasal 13 UUPT 2007, yaitu:

a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum, belum atau tidak terpenuhi;

b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung mau-pun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;

c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam per-buatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau

d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung mau-pun tidak langsung secara melawan hukum menggunak-an kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan;

e. setelah perseroan disahkan pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang dan dalam waktu 6 bulan setelah itu, peme-gang saham tetap 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan

118 Ais Chatamarrasjid, Op-Cit, hal. 4.


atau kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut;

f. perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk ke-pentingan perseroan sebelum memperoleh status badan hukum, tetapi perbuatan hukum tersebut oleh perseroan:

1) tidak secara tegas dinyatakan diterima semua perjan-jian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang di-tugaskan pendiri dengan pihak ketiga;

2) tidak menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, wa-laupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perse-roan;

3) tidak mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Kewenangan perseroan mengukuhkan perbuatan hukum tersebut berada pada RUPS.Dalam hal RUPS be-lum dapat diselenggarakan, maka pengukuhan dilaku-kan oleh seluruh pendiri, pemegang saham dan direksi. Selama belum dikukuhkan, baik karena perseroan tidak jadi didirikan atau disahkan atau karena perseroan tidak melakukan pengukuhan, maka perseroan tidak terikat.

g. Perolehan saham yang tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan, direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas semua kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

h. Dokumen perhitungan tahunan yang disediakan tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (3), yaitu dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang dise-diakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, ang-gota direksi dan komisaris secara tanggung renteng ber-tanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.


i. Direksi tidak melaksanakan, fiduciary duty yang diberikan oleh perseroan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT 2007.

j. Dalam hal kepailitan yang diakibatkan kesalahan direksi, yaitu diatur dalam Pasal 104 ayat (2), yang menyatakan, dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kel-alaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung-jawab atas kerugian tersebut.

k. Komisaris telah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) UUPT 2007, yaitu tidak mempunyai itikad baik, tidak ber-hati-hati dan tidak bertangyungjawab dalam menjalankan tugas pengawsan dan pemberian nasehat kepada Direksi.

Sebagai perbandingan dan sekaligus sebagai pelengkap dari pendapat di atas, di bawah ini dikemukakan pendapat mengenai penerapan teori piercing thecorporate veil, secara uni-versal dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan tidak mengikuti formalitas tertentu.

2. Badan-badan hukum yang hanya terpisah secara arti-fisial.

3. Berdasarkan hubungan kontraktual.

4. Perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.

5. Hubungan dengan holding company dan anak peru-sahaan.119

Berkaitan dengan perusahaan yang tidak mengikuti for-malitas tertentu, dapat diartikan sama dengan pendapat yang telah dijelaskan di atas, yakni persyaratan perseroan terbatas sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Termasuk formalitas tertentu ini adalah tidak dijalaninya prosedur tata cara pengangkatan direksi dan atau komisaris, penyetoran modal yang tidak sesuai, dan lain-lain.

119 Munir Fuady, Op-Cit, hal. 10-11.


Badan hukum yang terpisah secara artifisial dimaksudkan bahwa perusahaan yang sebenarnya adalah tunggal, tetapi pe-rusahaan tersebut dibagi ke dalam beberapa perseroan yang terpisah. Walaupun secara formal suatu perseroan sebagai badan hukum berdiri sendiri, tetapi hakikatnya beberapa per-seroan tersebut menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, tang-gung jawabnya menjadi satu kesatuan dan saling mengkait.

Penerapan masalah ini dalam UUPT 2007 sangat sulit un-tuk diungkap, satu lainhal, di Indonesia menganut hukum kontinental, di mana dalam penegakannya lebih condong pada positivisme hukum. Sedangkan doktrin piercing the corporate veil bersumber pada anglo saxon. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sampai batas-batas tertentu mengakui berlakunya teori piercing the corporate veil ini, sungguhpun pengaturannya sangat simpel. Sebagaimana diketahui juga bahwa penerapan teori piercing the corporate veil ke dalam tindakan suatu perseroan, menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari perseroan tersebut (meskipun dia berbentuk badan hukum), tetapi pertanggung-jawaban hukum dapat juga dimintakan terhadap pemegang sahamnya.

Menurut Munir Fuadypenerapan teori piercing the corporate veil dalam pengembangannya, juga membebankan tanggung jawab hukum kepada organ perusahaan yang lain seperti di-reksi atau komisarisp.Karena itu pula, maka Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mengakui teori piercing the corporate veil dengan membebankan tanggung ja-wab kepada pihak-pihak sebagai berikut: 120

1. Beban Tanggung Jawab Dipindahkan ke Pihak Peme-gang Saham.

2. Beban Tanggung jawab Dipindahkan ke Pihak Direk-si.

3. Beban Tanggung Jawab Dipindahkan ke Pihak Komisaris.

120 Ibid, hal. 17.


1. Beban Tanggung Jawab Dipindahkan ke Pihak Pemegang Saham

Seperti telah dijelaskan bahwa dalam sistem hukum Indo-nesia prinsip kemandirian badan hukum dari suatu perseroan terbatas diakui secara tegas oleh UUPT 2007, lewat Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “pemegang saham persero-an tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya”

Keterpisahan tanggung jawab hukum antara perseroan dengan pribadi pemegang saham tersebut lebih mempertegas ciri dari suatu perseroan terbatas di mana pemegang saham bertanggungjawab secara terbatas, yakni hanya bertanggung-jawab sebesar nilai saham yang diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Akan tetapi, ketentuan tersebut ti-dak berlaku mutlak.Sebab ada banyak kekecualian dari keten-tuan tersebut. Pengecualian tersebut mengisyaratkan bahwa memang Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Ta-hun 2007 mengakui doktrin piercing the corporate veil itu. Keke-cualian tersebut, khususnya yang membebankan tanggung jawab kepada pihak pemegang saham dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT 2007.

Pasal 3 ayat (2) dari UUPT 2007 mengintrodusir tang-gung jawab pemegang saham dari suatu perseroan terba-tas dalam 4 (empat) hal berikut:

1.) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Dalam hal ini pihak pemegang saham (dalam tampilannya sebagai pendiri/pro-motor) perusahaan yang bertanggungjawab sampai dengan disahkannya badan hukum perseroan oleh Menteri Kehakiman. Dan setelah itu, tanggung jawab beralih kepada pihak direksi sampai dengan pendaf-taran dan pengumuman. Setelah pendaftaran dan pengumuman, maka yang bertanggungjawab hanya-lah perseroan yang bersangkutan, kecuali ada alasan


untuk diterapkan teori piercing the corporate veil karena alasan-alasan lain.

2.) Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk meman-faatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

3.) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh per-seroan.

4.) Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengaki-batkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup un-tuk melunasi hutang-hutang perseroan.121

Dalam hal terjadi pembauran antara kekayaan per-seroan dengan kekayaan pribadi, maka pihak pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu, tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut. Hal-hal tertentu dimaksud an-tara lain apabila terbukti bahwa terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata se-bagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.

b. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Perse-roan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 .

Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu persero-an terbatas, pemegang saham minimal harus berjumlah 2 (dua) orang. Jumlah 2 (dua) orang dari pemegang saham ini sampai kapan pun haruslah dipertahankan oleh perse-roan. Ketentuan yang mewajibkan perseroan terbatas me-miliki minimal 2 (dua) orang pemegang saham tersebut tidak berlaku jika perseroan terbatas tersebut:

1) Seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau

121 Ibid, hal. 19.


2) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga peyimpanan dan penye-lesaian dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang pasar modal.

Bagaimana halnya jika dalam perjalanannya, suatu perseroan terbatas karena hal apa pun akhirnya hanya mempunyai 1 (satu) orang pemegang saham. Maka dalam hal ini, dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak saat mulai terjadinya 1 (satu) orang pemegang saham, peme-gang saham seorang diri tersebut haruslah mengalihkan sebagian saham-sahamnya kepada pihak lain.

Dalam hal ini tidak ada batas minimal dari penga-lihan.Jadi, 1 (satu) saham saja yang dialihkan itu sudah cukup. Bagaimana jika setelah lewat waktu 6 (enam) bu-lan tersebut, pemegang saham masih saja 1 (satu) orang. Dalam hal yang demikian, berlakulah teori piercing the corporate veil itu. Artinya, yang bertanggungjawab ter-hadap pihak ketiga bukan hanya perseroan, melainkan juga pribadi pemegang saham tersebut. Dalam hal ini, menurut Munir Fuady ”atas permohonan dari pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut”. 122

c. Ketentuan dalam pasal-pasal lainnya dari undang-un-dang, Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

Selain dari pasal-pasal seperti tersebut di atas, ma-sih terdapat hal-hal lain yang mengakibatkan timbulnya konsekuensi dibebankannya tanggung jawab hukum ke pundak pemegang saham, meskipun tanggung jawab tersebut sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh suatu perseroan terbatas, yang nota bene merupakan suatu badan hukum (legal entity).

Dalam kelompok ini termasuk tindakan-tindakan dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

1) Tidak menyetor modal

122 Ibid, hal. 20.


Pemegang saham tidak melaksanakan tugasnya un-tuk menyetor modal, padahal setiap saham harus disetor penuh oleh pemegang sahamnya pada saat pengesahan oleh Menteri Kehakiman, atau pada saat saham dikelu-arkan lebih lanjut. Apabila tindakan tersebut merugikan perusahaan atau pihak ketiga, maka doktrin piercing the corporate veil layak diterapkan.

2) Campur aduk antara urusan pribadi dengan urusan perseroan

Teori piercing the corporate veil juga layak diterapkan apabila terjadi pencampuradukan antara urusan perusa-haan dengan urusan pribadi, sehingga tanggung jawab pribadi pemegang saham yang bersangkutan dapat di-mintakan. Contoh pencampuradukan antara urusan-uru-san perseroan dengan urusan pribadi adalah:

a) Dana perusahaan digunakan untuk urusan priba-di

b) Aset milik perseroan diatasnamakan pribadi

c) Pembayaran perseroan dengan cek pribadi tanpa justifikasi yang jelas.

3) Alter Ego

Teori piercing the corporate veil juga layak diterapkan kepada pemegang saham manakala pihak pemegang sa-ham terlalu dominan dalam kegiatan perusahaan tersebut melebihi dari peran pemegang saham yang sepantasnya. Dengan demikian, dalam hal ini perusahaan hanya ber-fungsi sebagai “instrumen” mencari untung pribadi dari pihak pemegang sahamnya. Dalam hal ini, perseroan tersebut dikatakan sebagai alter ego (kadang-kadang dise-but juga sebagai instrumentality, dummy atau agent) dari pemegang saham yang bersangkutan.123

Hanya saja, pemakaian kata “agent” di sini kurang pada tempatnya. Sebab jika dibilang bahwa perseroan

123 Ibid, hal. 22.


hanya merupakan agen dari pemegang saham, hal ini ber-arti pihak perseroan sebagai agen mestinya mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak prinsipal (pemegang saham) dengan pihak ketiga.Padahal, kewenangan terse-but tidak terdapat pada perusahaan, meskipun perusa-haan tersebut merupakan alter ego atau instrumen dari pemegang sahamnya.

4) Jaminan Pribadi dari Pemegang Saham

Apabila pihak pemegang saham memberikan jaminan pribadi bagi kontrak-kontrak atau bisnis yang dibuat oleh perusahaannya, berarti pihak pemegang saham memang menginginkan untuk dibebankan tanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh perseroan tersebut. Sehingga dengan sendirinya, pihak emegang sa-ham ikut bertanggungjawab manakala adanya gugatan dan pihak ketiga atas kerugian yang terbit dari kegiatan yang digaransi tersebut. Kapan dan sejauhmana pihak pe-megang saham bertanggungjawab, bergantung pada isi dari perjanjian jaminan garansi tersebut.Ini adalah salah satu contoh penerapan doktrin piercing the corporateveil se-cara kontraktual.

5) Permodalan yang Tidak Layak

Permodalan yang tidak layak, misalnya modal ter-lalu kecil padahal bisnis perusahaan adalah besar. Kare-na kewajiban pemegang sahamlah yang harus menyetor tambahan modal dan ketidaklayakan permodalan ini me-nimbulkan suatu transfer tanggung jawab dari pemegang saham kepada pihak kreditur. Ini sama sekali tidak fair. Namun demikian, selain pemegang saham yang bertang-gungjawab sampai batas-batas tertentu, pihak direksi juga dapat dimintakan tanggung jawabnya dalam hal ini.

2. Beban Tanggung Jawab Dipindahkan Kepada Pihak Direksi

Pada prinsipnya dan secara klasik, dengan diterapkannya teori piercingthe corporate veil, maka pihak pemegang saham-


lah yang biasanya dimintakantanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh perseroan. Akan tetapi, dalam tersebut, beban tanggung jawab dipindahkan juga dari perseroan ke-pada pihak lainnya selain pemegang saham. Misalnya, beban tanggung jawab tersebut dipindahkan ke pundak direksi atau komisaris.

Berdasarkan tanggung jawab direksi akibat penerapan teori piercing thecorporate veil ini, dari segi yang lain dapat juga dilihat sebagai akibat penerapan doktrin fiduciary duty dari direksi yang bersangkutan. Menurut UU Perseroan Terbatas, teori piercing the corporate veil dapat diterapkan yang dapat menyebabkan pihak direksi yang bertanggungjawab atas ke-giatan yang dilakukan oleh perseroan. Tanggung jawab di-reksi karena penerapan teori piercing the corporate veil ini di-lakukan dalam hal-hal berikut:

a. Direksi tidak melaksanakan fiduciary duty kepada perse-roan.

Prinsip fiduciary duty bagi direksi ini bersumber dari Pasal 97 ayat (2) UUPT 2007. Pasal 97 ayat (2) tersebut yang menyatakan “Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan”. Apabila direksi ber-salah (sengaja) atau lalai dalam menjalankan kewajiban fiduciary duty tersebut, yaitu tidak dengan itikad baik dan bertanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroannya, maka pihak direksi bertanggungjawab se-cara pribadi. Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 bahkan mengatur lebih jauh dengan mem-berikan kewenangan mengajukan gugatan, melalui teori piercing the corporate veil bukan hanya kepada pihak ketiga yang dirugikan oleh perseroan, melainkan juga kepada pemegang saham perseroan yang dalam hal ini pemegang saham tersebut bertindak untuk dan atas nama perseroan, minimal 1/10 (satu persepuluh) dari seluruh saham de-ngan suara yang sah.


b. Perusahaan belum melakukan pendaftaran dan pengu-muman.

Suatu perusahaan sudah menjadi badan hukum sejak disahkan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan HAM. Akan tetapi, sampai dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM tersebut, sungguhpun badan hukumnya sudah eksis, tetapi badan hukum tersebut belum berlaku kepada pi-hak ketiga sebelum perusahaan tersebut didaftarkan dalam daftar perusahaan, dan diumumkan dalam berita negara. Karena itu, sebelum pendaftaran dan pengumuman, tetapi setelah anggaran dasar disahkan, maka yang bertanggung-jawab atas tindakan yang dilakukan oleh perseroan bukanlah pihak perseroan tersebut dan bukan juga pemegang saham, melainkan yang bertanggungjawab adalah direksi yang ber-sangkutan, berdasarkan teori piercing the corporate veil.

c. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar.

Direksi berkewajiban untuk menyediakan perhitungan ta-hunan perseroan yang benar. Apabila laporan tahunan terse-but ternyata tidak benar (dengan pembuktian biasa), maka direksi bersama dengan komisaris bertanggungjawab secara renteng, berdasarkan doktrin piercing thecorporate veil. Namun dalam hal ini UUPT 2007 memberikan pembuktian terbalik bagi anggota direksi atau komisaris yang bersangkutan. Se-bab, menurut Pasal 97 ayat (5) UUPT 2007, para anggota di-reksi atau komisaris dibebaskan dari tanggung jawabnya tersebut apabila dapat membuktikan :

1) Keadaan yang bersangkutan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik lang-sung maupun tidak langsung atas tindakan penguru-san yang mengakibatkan kerugian, dan


4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dengan demikian bisa saja ada anggota direksi atau dewan komisaris yang harus bertanggungjawab secara hukum, tetapi dewan komisaris atau ada juga anggota di-reksi yang lain yang dapat membuktikan tidak bersalah sehingga dia tidak bertanggungjawab.

d. Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit.

Apabila suatu perseroan pailit, maka tidak serta merta (tidak demi hukum) pihak direksi harus bertanggungjawab secara pribadi. Agar pihak anggota direksi dapat dimintakan tanggung jawab pribadi ketika suatu perusahaan pailit, harus-lah memenuhi semua syarat sebagai berikut:

1.) Terdapatnya unsur kesalahan (kesengajaan) atau ke-lalaian dari direksi (dengan pembuktian biasa).

2.) Untuk membayar hutang dan ongkos-ongkos kepaili-tan, haruslah diambil terlebih dahulu dari asset-asset perseroan. Bila asset perseroan tidak mencukupi, ba-rulah diambil asset direksi pribadi.

3.) Diberlakukan pembuktian terbalik (omkering van be-wijslast) bagi anggota direksi yang dapat membukti-kan bahwa kepailitan perseroan bukan karena kesala-han (kesengajaan) atau kelalaiannya. Anggota direksi bisa saja harus bertanggungjawab secara hukum jika perusahaan pailit, tetapi ada juga anggota direksi yang lain yang dapat membuktikan tidak bersalah se-hingga dia tidak bertanggungjawab.

e. Permodalan yang tidak layak.

Permodalan yang tidak layak, misalnya modal terlalu kecil padahal bisnis perusahaan adalah besar. Dalam hal ini, selain pemegang saham yang berkewajiban menyetor saham yang harus bertanggungjawab, pihak direksi juga bertang-gungjawab secara hukum, mengingat direksi sebagai pihak eksekutif dari perseroan dapat menimbang-nimbang kegiatan


mana yang cocok untuk perseroan. Akan tetapi, apabila di-reksi tidak mempunyai pilihan, misalnya suatu perusahaan memang dimaksudkan untuk melakukan kegiatan yang be-sar-besar saja, maka direksi wajib untuk tidak melaksanakan kegiatan perseroan tersebut, kecuali dilakukan penambahan setoran modal oleh pemegang saham. Dengan perkataan lain, manakala modal perseroan tidak cukup layak untuk menun-jang suatu kegiatan, maka kegiatan tersebut wajib untuk ti-dak dilakukan oleh direksi tersebut. Pihak pemegang saham baru akan bertanggungjawab jika ketidaklayakan permodalan tersebut akibat kesalahan pemegang saham. Misalnya, modal yang seharusnya disetor, tetapi tidak disetor, atau tidak dise-tor secara benar.

f. Perseroan beroperasi secara tidak layak.

Apabila suatu perseroan beroeprasi secara tidak layak, maka hal ini akan merugikan pihak ketiga atau bahkan meru-gikan pihak pemegang saham. Dalam hal ini menurut Munir Fuady”yang bertanggungjawab adalah pihak direksi sebagai pihak eksekutif dalam suatu perseroan. Kecuali apabila direk-si telah menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang layak (bussiness judgement rule)”.124

3. Beban Tanggung Jawab Dipindahkan ke Pihak Komisaris

Dalam beberapa hal, pemberlakuan teori piercing the cor-porate veil juga berlaku bagi komisaris. Artinya, dalam hal-hal tertentu pihak komisaris secara pribadi pun dapat dimintakan tanggung jawabnya atas kegiatan yang sebenarnya dilaku-kan oleh perseroan. Hanya saja, dibandingkan dengan pihak pemegang saham dan pihak direksi, maka pihak komisaris merupakan pihak paling sedikit dikejar oleh teori piercing the corporate veil ini.

Pihak komisaris merupakan target akhir (the last target) dari penerapan teori piercing the corporate veil. Hal ini disebab-

124 Munir Fuady, Op-Cit, hal. 27.


kan kedudukan dan wewenang ihak komisaris dalam perse-roan hanyalah sebagai pihak pengawas saja. Lain halnya pi-hak direksi misalnya, yang mempunyai tugas mewakili dan menjalankan kegiatan perseroan, atau pihak pemegang saham sebagai pemilik perusahaan/investor sehingga tanggung ja-wabnya menjadi lebih besar. UUPT 2007 memberlakukan juga teori piercing the corporate veil ini kepada komisaris, yakni dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Komisaris tidak melaksanakan fiduciary duty kepada per-seroan

Prinsip fiduciary duty bagi komisaris ini bersumber dari Pasal 114 ayat (2) UUPT 2007 yang menyatakan: ”Se-tiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalan-kan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.

Apabila komisaris bersalah (sengaja) atau lalai dalam menjalankan kewajiban fiduciary duty tersebut, yakni tidak dengan itikad baik dan bertanggungjawab men-jalankan tugas untuk kepentingan perseroannya, maka pihak komisaris bertanggungjawab secara pribadi, seb-agaimana ditentukan dalam Pasal 114 ayat (3) UUPT 2007. Dalam Pasal 114 (terhadap komisaris) tidak ditemukan adanya ketentuan seperti dalam Pasal 97 ayat (2) yang berlaku untuk direksi. Hal ini sebenarnya sama sekali bukan karena pihak komisaris dianggap tidak bertang-gungjawab atau kurang tanggung jawabnya. Absennya ketentuan seperti Pasal 97 ayat (2) dalam Pasal 114 lebih disebabkan komisaris dianggap bertanggungjawab secara kolegial (sehingga disebut “dewan” komisaris) sehingga dianggap merupakan satu kesatuan, tanpa membeda-be-dakan masing-masing anggota dewan komisaris tersebut. Karena itu, berbeda dengan direksi, maka bagi masing-masing anggota dewan komisaris tidak mempunyai hak


untuk pembuktian terbalik sehingga jika dewan komisaris sudah dianggap bersalah, seluruh anggota dewan komis-aris juga terikut.

b. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar

Penerapan teori piercing the corporate veil juga dibenar-kan kepada komisaris, artinya, dalam hal-hal tertentu, pi-hak komisaris secara pribadi pun dapat dimintakan tang-gung jawabnya atas kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh perseroan. Dalam hal ini kegiatan yang berhubungan dengan perhitungan tahunan yang tidak benar. Apabila laporan tahunan tersebut ternyata tidak benar, (dengan pembuktian biasa), maka direksi bersama dengan komis-aris bertanggungjawab secara renteng, berdasarkan dok-trin piercing the corporate veil (Pasal 69 ayat (3) UUPT 2007).

Dalam penjelasan umum Pasal 69 ayat (3) UUPT 2007 dijelas-kan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan harus mencermin-kan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal dan hasil usaha dari perseroan. Direksi danDewan Komisaris mempu-nyai tanggung jawab penuh akan keberadan isi laporan keuan-gan perseroan. Akan tetapi, dalam hal ini UUPT 2007 memberikan pembuktian terbalik bagi anggota direksi atau komisaris yang ber-sangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (4) UUPT 2007.

mmm


DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani, dan Gunawan Widjaja, 1999. Seri Hukum Bisnis: Per-seroan Terbatas. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

______, 2003, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ais, Chatamarrasjid, 2004, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini. 2004. Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan. Jakarta: Indeks Kelom-pok Gramedia.

Chaidir, Ali, 1991. Badan Hukum. Bandung: Alumni.

GunawanWidjaja, 2004, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Per-seroan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hasnati, 2004, Peranan Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas Dalam Kerangka Good Corporate Governance. Yogyakarta: FH UII Press.

I.G .Ray, Widjaya, 2000, HukumPerusahan. Jakarta: Megapoin.

______, 2002, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Jakarta: Mega-poin.

Ilmar, Aminuddin, 2004, Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Ja-karta: Prenada Media.

Indra, Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006, Penerapan Good Cor-porate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha. Jakarta: Prenada Media Group dan LK-PMK FH UI.

Tjager, I. Nyoman dkk., 2003, Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta: Prenhal-lindo.

Mahendra, Sony, 2010, Modul Hukum Perusahaan. Yogyakarta: Uni-


ka Atmajaya.

Misahardi, Wilamarta, 2002, Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance. Tesis, Pascasarjana FHUI Depok.

Fuady, Munir, 2002, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti.

______, 2002, Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksis-tensinya dalam Hukum Indonesia, Bandung: Citra AdityaBakti.

Pramono, Nindyo, 2006, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual. Ban-dung: Citra Aditya Bakti.

Sirait, Ningrum N, 2006, Modul Hukum Perusahaan. Medan: Pro-gram Studi Magister Ilmu Hukum USU.

Rahmad, Soemitro, 1979, Penuntun Perseroan Terbatas dengan Un-dang-Undang Pajak Perseroan. Bandung: Eresco.

Rachmadi, Usman, 2004, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Ter-batas. Bandung: PT. Alumni.

Sjahdeini, Remy Sutan, 2002, Hukum Kepailitan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik, 2007, Good Corporate Go-vernance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di In-donesia dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta: Kreasi Total Me-dia.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, 1977, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.

Prasetyo, Rudhi, 2001, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Di-sertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sagala, Ronald U.P, 2010, Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, Jakarta: UI.

Sutojo, Siswanto dan E. John Aldriidge, 2005, Good Corporate Go-vernance Tata Kelola Perusahaan yang Sehat. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.


Keraf, Sony, 1998, Etika Bisnis Tututan dan Relevansinya. Yogyakar-ta: Kanisius.

Hartono, Sri Redjeki, 2006, Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahan Kepada Sang Maha Guru.Yogyakarta: Genta Press.

Widiyono, Tri, 2005, Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Perseroan) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Berdasar-kan Doktrin Hukum dan UUPT, Jakarta: Ghalia Indonesia.

PeraturanPerundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jurnal:

Tabalujan, Benny S., 2002, “Why Indonesian Corporate Gover-nance Failed Conjectures Concerning Legal Culture”. Co-lumbia Journal of Asian Law.

Kasim, Umar, 2005, “Tanggung Jawab Korporasi dalam Hal Men-galami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi, Informasi Hu-kum Vol. 2 Tahun VII, http://www.nakertrans.go.id/majalah_buletin/info_hukum/vol2vii005/Tanggung_jawab_Korporasi.php. Diakses Tanggal 24 Desember 2016

Makalah :

Bacelius Ruru. 2000. “Good Corporate Governance dalam Ma-syarakat Bisnis Indonesia, Sekarang, & Masa Mendatang”. Makalah Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Gov-ernance), Program Pascasarjana FH USU Medan dan Univer-sity of South Carolina.


Holly J. Gregory dan Marshall E. Simms. 2000. “Pengelolaan Pe-rusahaan (Corporation Governance): Apa dan Mengapa Hal tersebut Penting”. Makalah Lokakarya Pengelolaan Perusa-haan (Corporate Governance), Program Pascasarjana FH UI dan University of South Carolina.

Internet :

http://en.wikipedia.org/wiki/Limited Liability), diakses tanggal 21 Ja-nuari 2017, Pukul 20.25 WIB


LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 40 TAHUN 2007

TENTANGPERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perekonomian nasional yang diselengg-arakan berdasar atas demokrasi ekonomi den-gan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, ke-mandirian, serta dengan menjaga keseimban-gan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekono-mian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pem-bangunan perekonomian nasional dan seka-ligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkemban-gan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terse-lenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;

c. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pi-lar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluar-gaan;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu di-ganti dengan undang-undang yang baru;


e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima-na dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

danPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Di-reksi, dan Dewan Komisaris.

3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekono-mi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, ko-munitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

4. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris


dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan ber-tanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk ke-pentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Per-seroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus ses-uai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Di-reksi.

7. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ke-tentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar mod-al.

8. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih kare-na hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang meng-gabungkan diri berakhir karena hukum.

10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum mem-peroleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri be-rakhir karena hukum.

11. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendal-ian atas Perseroan tersebut.

12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Per-seroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua


Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perse-roan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

13. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan.

14. Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

15. Hari adalah hari kalender.

16. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan pe-rundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 3(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara

pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi sa-ham yang dimiliki.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau

tidak terpenuhi;b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung mau-

pun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam per-buatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung mau-pun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Per-seroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perse-roan.


Pasal 4Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain-nya.

Pasal 5(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam

wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

(2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.

(3) Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan.

Pasal 6Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terba-tas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

BAB IIPENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAFTARPERSEROAN DAN PENGUMUMAN

Bagian KesatuPendirian

Pasal 7(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta

notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.

(4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.


(5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ke-adaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Per-seroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas per-mohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; ataub. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan

penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Pasal 8(1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain

berkaitan dengan pendirian Perseroan.

(2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat

tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;

b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tem-pat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;

c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian sa-ham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

(3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.


Pasal 9(1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan

badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hu-kum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;b. jangka waktu berdirinya Perseroan;c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal dise-

tor;e. alamat lengkap Perseroan.

(2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.

(3) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan seb-agaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pe-makaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerin-tah.

Pasal 10(1) Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi ket-erangan mengenai dokumen pendukung.

(2) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana di-maksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(3) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung se-bagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ke-tentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang ber-sangkutan secara elektronik.

(4) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung seb-agaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan keten-tuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung mem-


beritahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.

(5) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhi-tung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaima-na dimaksud pada ayat (3), pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.

(6) Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat be-las) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektron-ik.

(7) Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal terse-but kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi gugur.

(8) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon se-bagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kem-bali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri seb-agaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

(9) Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Men-teri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimak-sud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

(10) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi permohonan pengajuan kembali.

Pasal 11Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur dengan Peraturan Menteri.


Pasal 12(1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham

dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian.

(2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian.

(3) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3) tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan.

Pasal 13(1) Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepent-

ingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS perta-ma Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau men-gambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbua-tan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.

(2) RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hu-kum.

(3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui den-gan suara bulat.

(4) Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau RUPS tidak ber-hasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.


(5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ti-dak diperlukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan.

Pasal 14(1) Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum mem-

peroleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas per-buatan hukum tersebut.

(2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan.

(3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kare-na hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perse-roan menjadi badan hukum.

(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) han-ya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang sa-ham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.

(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hu-kum.

Bagian KeduaAnggaran Dasar dan Perubahan

Anggaran Dasar

Paragraf 1Anggaran Dasar

Pasal 15(1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) memuat sekurang-kurangnya:


a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;c. jangka waktu berdirinya Perseroan;d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan

modal disetor;e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jum-

lah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;

f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian ang-

gota Direksi dan Dewan Komisaris;i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ang-garan dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak ber-tentangan dengan Undang-Undang ini.

(3) Anggaran dasar tidak boleh memuat:a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham;

danb. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada

pendiri atau pihak lain.

Pasal 16(1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang:

a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;

b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusi-laan;

c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;

d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;

e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rang-kaian huruf yang tidak membentuk kata; atau

f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.


(2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”.

(3) Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan seb-agaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama Perse-roan ditambah kata singkatan “Tbk”.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 17(1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau

kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang di-tentukan dalam anggaran dasar.

(2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.

Pasal 18Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 19(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantum-

kan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

Pasal 20(1) Perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah dinyatakan

pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan pesetujuan kurator.(2) Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberita-huan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

Pasal 21(1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetu-

juan Menteri.


(2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;c. jangka waktu berdirinya Perseroan;d. besarnya modal dasar;e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atauf. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka

atau sebaliknya.(3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.(4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

(5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta beri-ta acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tang-gal keputusan RUPS.

(6) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari seb-agaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar seb-agaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mu-tandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

(9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana di-maksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberi-tahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

Pasal 22(1) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar men-

genai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan seb-agaimana ditetapkan dalam anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir.


(2) Menteri memberikan persetujuan atas permohonan perpanjan-gan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya Perseroan.

Pasal 23(1) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan angga-ran dasar.

(2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain.

Pasal 24(1) Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah

memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya sebagaimana di-maksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut.

(2) Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentu-an peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 25(1) Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang

tertutup menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak tang-gal:a. efektif pernyataan pen_daftaran yang diajukan kepada

lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi Perseroan Publik; atau

b. dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang men-gajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga penga-was di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perun-dang-undangan di bidang pasar modal.


(2) Dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menjadi efektif atau Per-seroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran seb-agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melaksanakan penawaran umum saham, Perseroan harus mengubah kem-bali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri.

Pasal 26Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka Peng-gabungan atau Pengambilalihan berlaku sejak tanggal:a. persetujuan Menteri;b. kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atauc. pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri,

atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Peng-gabungan atau akta Pengambilalihan.

Pasal 27Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar seb-agaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (2) ditolak apabila:a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara peruba-

han anggaran dasar;b. isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan pe-

rundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; atau

c. terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS menge-nai pengurangan modal.

Pasal 28Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, dan ke-beratannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya.


Bagian KetigaDaftar Perseroan dan Pengumuman

Paragraf 1Daftar Perseroan

Pasal 29(1) Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri.(2) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat data tentang Perseroan yang meliputi:a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta ke-

giatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;b. alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5;c. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Men-

teri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan seb-agaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);

d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);

e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri seb-agaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);

f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;

g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Di-reksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;

h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tang-gal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;

i. berakhirnya status badan hukum Perseroan;j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang ber-

sangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.(3) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dima-

sukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum

Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;

b. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau


c. penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g men-genai nama lengkap dan alamat pemegang saham Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un-dangan di bidang pasar modal.

(5) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ter-buka untuk umum.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Perseroan diatur den-gan Peraturan Menteri.

Paragraf 2Pengumuman

Pasal 30(1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Re-

publik Indonesia:a. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Kepu-

tusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);

c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pem-beritahuannya oleh Menteri.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri seb-agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau se-jak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman di-laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IIIMODAL DAN SAHAM

Bagian KesatuModal

Pasal 31(1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal sa-

ham.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menu-

tup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Pasal 32(1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah).(2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat

menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih be-sar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33(1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

(2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

(3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali un-tuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Pasal 34(1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk

uang dan/atau dalam bentuk lainnya.(2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran


modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetap-kan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafi-liasi dengan Perseroan.

(3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jang-ka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditan-datangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Pasal 35(1) Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagi-

han terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagi-hnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS.

(2) Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan yang timbul karena:a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda

berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;

b. pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Per-seroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau

c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat beru-pa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan.

(3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggi-lan rapat, kuorum, dan jumlah suara untuk perubahan angga-ran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 36(1) Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki

sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perse-roan.


(2) Ketentuan larangan kepemilikan saham sebagaimana dimak-sud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat.

(3) Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehan harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang memiliki saham dalam Perseroan.

(4) Dalam hal Perseroan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan efek, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Bagian KeduaPerlindungan Modal dan Kekayaan

Perseroan

Pasal 37(1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluar-

kan dengan ketentuan:a. pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan

kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan

b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau ti-dak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan pe-rundang-undangan di bidang pasar modal.

(2) Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun ti-dak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal karena hukum.

(3) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hu-kum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana dimaksud


pada ayat (1) hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 38(1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(2) Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimana di-maksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 39(1) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan

Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 38 untuk jangka waktu pal-ing lama 1 (satu) tahun.

(2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pasal 40(1) Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali,

peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

(2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapat pembagian dividen.


Bagian KetigaPenambahan Modal

Pasal 41(1) Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan per-

setujuan RUPS.

(2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS se-bagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pasal 42(1) Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah

apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuo-rum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

(2) Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.

(3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wa-jib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Pasal 43(1) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal

harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang sa-ham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi sa-ham yang sama.

(2) Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah se-


luruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.

(3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ber-laku dalam hal pengeluaran saham:a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang

dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluar-kan dengan persetujuan RUPS; atau

c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturi-sasi yang telah disetujui oleh RUPS.

(4) Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat be-las) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.

Bagian KeempatPengurangan Modal

Pasal 44(1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah

sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ke-tentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan ang-garan dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

(2) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimak-sud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumum-kan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Pasal 45(1) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tang-

gal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan pengu-rangan modal dengan tembusan kepada Menteri.


(2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ke-beratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Perse-roan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan.

(3) Dalam hal Perseroan:a. menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian

yang disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga pu-luh) hari terhitung sejak tanggal jawaban Perseroan diteri-ma; atau

b. tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan ke-pada Perseroan, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Pasal 46(1) Pengurangan modal Perseroan merupakan perubahan angga-

ran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri.(2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di-

berikan apabila:a. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);b. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan

kreditor; atauc. gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putu-

san yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 47(1) Keputusan RUPS tentang pengurangan modal ditempatkan

dan disetor dilakukan dengan cara penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham.

(2) Penarikan kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan atau terhadap saham dengan klasifikasi yang dapat ditarik kembali.

(3) Penurunan nilai nominal saham tanpa pembayaran kembali harus dilakukan secara seimbang terhadap seluruh saham dari setiap klasifikasi saham.


(4) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dengan persetujuan semua pemegang saham yang nilai nominal sahamnya dikurangi.

(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, kepu-tusan RUPS tentang pengurangan modal hanya boleh diam-bil setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari semua pemegang saham dari setiap klasifikasi saham yang haknya dirugikan oleh keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.

Bagian KelimaSaham

Pasal 48(1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.(2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam ang-

garan dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetap-kan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana di-maksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pi-hak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham terse-but tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau ang-garan dasar.

Pasal 49(1) Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.(2) Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak me-

nutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa ni-lai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 50(1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar

pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:a. nama dan alamat pemegang saham;


b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pe-megang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;

c. jumlah yang disetor atas setiap saham;d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hu-

kum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia terse-but;

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain seb-agaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

(2) Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyim-pan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

(3) Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaima-na dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap pe-rubahan kepemilikan saham.

(4) Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.

(5) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Perse-roan Terbuka.

Pasal 51Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.

Pasal 52(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil li-

kuidasi;c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.


(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu seb-agaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

(4) Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.

(5) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.

Pasal 53(1) Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau

lebih.(2) Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan ke-

pada pemegangnya hak yang sama.(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, angga-

ran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa.

(4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), an-tara lain:a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali

atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk

menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham kla-sifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;

e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likui-dasi.


Pasal 54(1) Anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal sa-

ham.(2) Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak

suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nomi-nal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama me-miliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifi-kasi tersebut.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pemegang peca-han nilai nominal saham.

Pasal 55Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta peminda-

han hak.(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Persero-an.

(3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang sa-ham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan su-sunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

(4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetu-juan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan su-sunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.


Pasal 57(1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pe-

mindahan hak atas saham, yaitu:a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang

saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;

b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau

c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan per-aturan perundang-undangan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ber-laku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan pera-lihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana di-maksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Pasal 58(1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham

penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada peme-gang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tang-gal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

(2) Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawar-kan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.

Pasal 59(1) Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang

memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Per-seroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.


(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyata-an tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui peminda-han hak atas saham tersebut.

(3) Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan dilaku-kan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

Pasal 60(1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.(2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia

sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.(3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah di-

daftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un-dangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daf-tar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

(4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.

Pasal 61(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terha-

dap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau De-wan Komisaris.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Pasal 62(1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan

agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang meru-gikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:a. perubahan anggaran dasar;


b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekay-aan bersih Perseroan; atau

c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pe-misahan.

(2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana di-maksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

BAB IVRENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN,

DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian KesatuRencana Kerja

Pasal 63(1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya

tahun buku yang akan datang.(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.

Pasal 64(1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dis-

ampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

(2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang dis-ampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.


Pasal 65(1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.

(2) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan seb-agaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.

Bagian KeduaLaporan Tahunan

Pasal 66(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah

ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya

neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam per-bandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkun-

gan;d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang

mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilak-

sanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;

f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau

honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hur-uf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.

(4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersang-kutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Per-


seroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat

(1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh peme-gang saham.

(2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan seb-agaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.

(3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan seb-agaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Pasal 68(1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan ke-

pada akuntan publik untuk diaudit apabila:a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau

mengelola dana masyarakat;b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada

masyarakat;c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;d. Perseroan merupakan persero;e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran us-

aha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau

f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.(2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ti-

dak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS.(3) Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.


(4) Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan seb-agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar.

(5) Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana di-maksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS.

(6) Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Pemerin-tah.

Pasal 69(1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan

keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

(2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetu-juan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

(3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jaw-ab terhadap pihak yang dirugikan.

(4) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kes-alahannya.

Bagian KetigaPenggunaan Laba

Pasal 70(1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih

setiap tahun buku untuk cadangan.(2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

(3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua


puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.(4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum

mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 71(1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisi-

han untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.

(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadan-gan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

(3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang posi-tif.

Pasal 72(1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun

buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

(2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.

(3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan ti-dak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau meng-ganggu kegiatan Perseroan.

(4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

(6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tang-gung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang


saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaima-na dimaksud pada ayat (5).

Pasal 73(1) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung se-

jak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lam-pau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.

(2) RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah di-masukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimak-sud pada ayat (1).

(3) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus se-bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

BAB VTANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 74(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melak-sanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimak-sud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang di-anggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan keten-tuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 75(1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada

Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.


(2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Per-seroan.

(3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

(4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus di-setujui dengan suara bulat.

Pasal 76(1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tem-

pat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama se-bagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

(2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudu-kan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.

(3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

(4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakan-nya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana di-maksud pada ayat (3).

(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bu-lat.

Pasal 77(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekon-ferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

(2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Un-dang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.


(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana di-maksud pada ayat (1).

(4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditan-datangani oleh semua peserta RUPS.

Pasal 78(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lam-bat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).

(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebu-tuhan untuk kepentingan Perseroan.

Pasal 79(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya seb-agaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-

sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jum-lah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

b. Dewan Komisaris.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke-pada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dis-ampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tang-


gal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS seb-agaimana dimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimak-

sud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau

b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS seb-agaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal per-mintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

(8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimak-sud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipan-dang perlu oleh Direksi.

(9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).(10) Pe-nyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada keten-tuan Undang-Undang ini sepanjang ketentuan peraturan pe-rundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.

Pasal 80(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pe-

manggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permo-honan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukum-nya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemang-gilan RUPS tersebut.

(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemo-hon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah


dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permo-

honan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang per-syaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada keten-tuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau

b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komis-aris untuk hadir dalam RUPS.

(4) Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa per-syaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentin-gan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

(6) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mem-punyai kekuatan hukum tetap.

(7) Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak per-mohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lain-nya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 81(1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham se-

belum menyelenggarakan RUPS.

(2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimak-sud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.


Pasal 82(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lam-

bat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.

(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perse-roan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai den-gan tanggal RUPS diadakan.

(4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana di-maksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.

(5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan seb-agaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Pasal 83(1) Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilaku-

kan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan dia-dakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebe-lum pemanggilan RUPS.

Pasal 84(1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara,

kecuali anggaran dasar menentukan lain.

(2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusa-

haannya secara langsung atau tidak langsung; atau


c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah di-miliki oleh Perseroan.

Pasal 85(1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan

surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.

(3) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh peme-gang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

(4) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan di-larang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham seb-agaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.

(6) Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang-Un-dang ini dan anggaran dasar Perseroan.

(7) Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan seb-agaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 86(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2

(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.


(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuo-rum.

(4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menen-tukan jumlah kuorum yang lebih besar.

(5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tem-pat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

(6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

(7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mem-punyai kekuatan hukum tetap.

(8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.

(9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Pasal 87(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mu-

fakat.

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputu-san adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) ba-gian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Un-dang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.


Pasal 88(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan

jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikelu-arkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.

(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis ber-laku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 89(1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengam-

bilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perse-roan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah selu-ruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecu-ali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.


(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.

(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan ten-tang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis ber-laku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan ten-tang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam per-aturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 90(1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat

dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di-syaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Pasal 91Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengi-kat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.


BAB VIIDIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bagian KesatuDireksi

Pasal 92(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentin-

gan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perse-roan.

(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana di-maksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipan-dang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Un-dang ini dan/atau anggaran dasar.

(3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.

(4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan meng-himpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyara-kat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

(5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

(6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direk-si ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Pasal 93(1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang

perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, ke-cuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:a. dinyatakan pailit;b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris

yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.


(2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang ber-wenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan per-aturan perundang-undangan.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pasal 94(1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.

(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

(3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggan-tian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga men-gatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.

(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.

(6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Di-reksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian ang-gota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pember-hentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan pe-rubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Men-teri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.

(9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.


Pasal 95(1) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi per-

syaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komis-aris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

(2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung se-jak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukan-nya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

(3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

(4) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perse-roan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan men-jadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangku-tan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak men-gurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 104.

Pasal 96(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Di-

reksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetap-kan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Pasal 97(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).


(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilak-sanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara prib-adi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan ber-salah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan keten-tuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

(5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian-

nya;b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan ke-

hati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili pal-ing sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kes-alahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perse-roan.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak men-gurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Pasal 98(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pen-

gadilan.

(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.


(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak ber-syarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, ang-garan dasar, atau keputusan RUPS.

(4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Pasal 99(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan

kepentingan dengan Perseroan;b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mem-

punyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atauc. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh ang-

gota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Pasal 100(1) Direksi Wajib:

a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;

b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Peru-sahaan; dan

c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuan-gan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.

(2) Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan.

(3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi mem-beri izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pe-


megang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapat-kan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menu-tup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

Pasal 101(1) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan menge-

nai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.

(2) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban seb-agaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas keru-gian Perseroan tersebut.

Pasal 102(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

a. mengalihkan kekayaan Perseroan; ataub. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau leb-ih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ber-laku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.

(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pi-hak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

(5) Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pen-gambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS un-


tuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 103Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang kary-awan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu seb-agaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

Pasal 104(1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas

Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum mem-peroleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi keten-tuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ke-pailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

(2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ter-jadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tang-gung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

(4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Per-seroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian-

nya;b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-

hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Per-seroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang di-lakukan; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya ke-pailitan.


(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang din-yatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Pasal 105(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasar-

kan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaima-na dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kepu-tusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangku-tan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diam-bil keputusan pemberhentian.

(4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana di-maksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang ber-sangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

(5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1); ataud. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaima-

na dimaksud pada ayat (3).

Pasal 106(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh De-

wan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

(3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).


(4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.

(5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

(6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

(7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian se-mentara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

(8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

(9) Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaima-na dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan per-aturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 107Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai:a. tata cara pengunduran diri anggota Direksi;b. tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong; danc. pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili

Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

Bagian KeduaDewan Komisaris

Pasal 108(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pen-

gurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

(2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan ses-uai dengan maksud dan tujuan Perseroan.


(3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau leb-ih.

(4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komis-aris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasar-kan keputusan Dewan Komisaris.

(5) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan meng-himpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyara-kat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Pasal 109(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan

prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prin-sip syariah.

Pasal 110(1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris

adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengang-katannya pernah:a. dinyatakan pailit;b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris

yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.


(2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang ber-wenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan per-aturan perundang-undangan.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pasal 111(1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana di-maksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

(3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu ter-tentu dan dapat diangkat kembali.

(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggan-tian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris.

(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pem-berhentian tersebut.

(6) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota De-wan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhen-tian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pember-hentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberita-hukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.


Pasal 112(1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

(2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangka-tan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

(3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak men-gurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang ber-sangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimak-sud dalam Pasal 114 dan Pasal 115.

Pasal 113Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 114(1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).

(2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

(3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab se-cara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersang-kutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).


(4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota De-wan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana di-maksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

(5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawab-kan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apa-bila dapat membuktikan:a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan ke-

hati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai den-gan maksud dan tujuan Perseroan;

b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung mau-pun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan

c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili pal-ing sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menim-bulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Pasal 115(1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian

Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menja-bat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucap-kan.

(3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian-

nya;


b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung mau-pun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan

d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Pasal 116Dewan Komisaris wajib:a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan sali-

nannya;b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan saham-

nya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Per-seroan lain; dan

c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah di-lakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Pasal 117(1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang

kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

(2) Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pembe-rian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Pasal 118(1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan

Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

(2) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.


Pasal 119Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaima-na dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pem-berhentian anggota Dewan Komisaris.

Pasal 120(1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu)

orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.

(2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

(3) Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meru-pakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

(4) Tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam ang-garan dasar Perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi.

Pasal 121(1) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 108, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris.

(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

BAB VIIIPENGGABUNGAN, PELEBURAN,

PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 122(1) Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan

yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.


(2) Berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

(3) Dalam hal berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),a. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau

meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Pele-buran;

b. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan; dan

c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri be-rakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabun-gan atau Peleburan mulai berlaku.

Pasal 123(1) Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan mener-

ima Penggabungan menyusun rancangan Penggabungan.

(2) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:a. nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang

akan melakukan Penggabungan;b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan

melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabun-gan;

c. tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima Penggabungan;

d. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan apabila ada;

e. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabun-gan;

f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;

g. neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabun-gan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;


h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Di-reksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri;

i. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;

j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Perseroan;

k. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan De-wan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan;

l. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil

yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;

n. kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Peng-gabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan

o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang se-dang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.

(3) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari se-tiap Perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan.

(4) Bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan Penggabun-gan selain berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait ses-uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai den-gan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bi-dang pasar modal.

Pasal 124Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 mutatis mu-tandis berlaku bagi Perseroan yang akan meleburkan diri.

Pasal 125(1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan sa-

ham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh


Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pe-megang saham.

(2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.

(3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pen-gendalian terhadap Perseroan tersebut.

(4) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum ber-bentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hu-kum Pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang per-syaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimak-sud dalam Pasal 89.

(5) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.

(6) Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan

mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan men-

gambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66

ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diam-bil alih;

d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabi-la pembayaran Pengambilalihan dilakukan dengan saham;

e. jumlah saham yang akan diambil alih;f. kesiapan pendanaan;g. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan men-

gambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;


i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;

j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, ter-masuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;

k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada.

(7) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku.

(8) Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.

Pasal 126(1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilali-

han, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perse-

roan;b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; danc. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usa-

ha.

(2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

(3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Pele-buran, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Pasal 127(1) Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pen-

gambilalihan, atau Pemisahan sah apabila diambil sesuai den-gan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.

(2) Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengu-


mumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada kary-awan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengam-bilalihan, atau Pemisahan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.

(4) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor diang-gap menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

(6) Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus dis-ampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian.

(7) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tercapai, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilaksanakan.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang di-lakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 125.

Pasal 128(1) Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau

Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pe-misahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indo-nesia.


(2) Akta Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pe-megang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

(3) Akta Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembuatan akta pendirian Perseroan hasil Peleburan.

Pasal 129(1) Salinan akta Penggabungan Perseroan dilampirkan pada:

a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); atau

b. penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang pe-rubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

(2) Dalam hal Penggabungan Perseroan tidak disertai perubahan anggaran dasar, salinan akta Penggabungan harus disampai-kan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Pasal 130Salinan akta Peleburan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan hasil Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Pasal 131(1) Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan

pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

(2) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas sa-ham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan ke-pada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.

Pasal 132Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 berlaku juga bagi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.


Pasal 133(1) Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direksi

Perseroan hasil Peleburan wajib mengumumkan hasil Peng-gabungan atau Peleburan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Pele-buran.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Direksi dari Perseroan yang sahamnya diambil alih.

Pasal 134Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 135(1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:

a. Pemisahan murni; ataub. Pemisahan tidak murni.

(2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisa-han tersebut berakhir karena hukum.

(3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau leb-ih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Pasal 136Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan diatur dengan Per-aturan Pemerintah.

Pasal 137Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.


BAB IXPEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN

Pasal 138(1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tu-

juan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal ter-dapat dugaan bahwa:a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang

merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; ataub. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbua-

tan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pe-megang saham atau pihak ketiga.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta ala-sannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dia-jukan oleh:a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling

sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undan-gan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permoho-nan pemeriksaan; atau

c. kejaksaan untuk kepentingan umum.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dia-jukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau ket-erangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.

(5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan peraturan perun-dang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.


Pasal 139(1) Ketua pengadilan negeri dapat menolak atau mengabulkan

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138.

(2) Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad baik.

(3) Dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat pal-ing banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan.

(4) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaima-na dimaksud pada ayat (3).

(5) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan yang dianggap per-lu oleh ahli tersebut untuk diketahui.

(6) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan semua karyawan Perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.

(7) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Pasal 140(1) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 139 kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peneta-pan pengadilan untuk pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut.

(2) Ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan Perseroan yang bersang-kutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.


Pasal 141(1) Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikab-

ulkan, ketua pengadilan negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan.

(2) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Perseroan.

(3) Ketua pengadilan negeri atas permohonan Perseroan dapat membebankan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisa-ris.

BAB XPEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN

BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUMPERSEROAN

Pasal 142(1) Pembubaran Perseroan terjadi:

a. berdasarkan keputusan RUPS;b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam

anggaran dasar telah berakhir;c. berdasarkan penetapan pengadilan;d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan penga-

dilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau

f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewa-jibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ke-tentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimak-sud pada ayat (1),

a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan


b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecu-ali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perse-roan dalam rangka likuidasi.

(3) Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likui-dator, Direksi bertindak selaku likuidator.

(4) Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pen-gadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng.

(6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian semen-tara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.

Pasal 143(1) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan ke-

hilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likui-dasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.

(2) Sejak saat pembubaran pada setiap surat ke luar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perse-roan.

Pasal 144(1) Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau

lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) ba-gian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat men-gajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.

(2) Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apa-bila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.


(3) Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Pasal 145(1) Pembubaran Perseroan terjadi karena hukum apabila jangka

waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

(2) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir RUPS menetap-kan penunjukan likuidator.

(3) Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

Pasal 146(1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undan-gan;

b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan ala-san adanya cacat hukum dalam akta pendirian;

c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

(2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan li-kuidator.

Pasal 147(1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhi-

tung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Persero-

an dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan

b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

(2) Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat


(1) huruf a memuat:a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;b. nama dan alamat likuidator;c. tata cara pengajuan tagihan; dand. jangka waktu pengajuan tagihan.

(3) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilengkapi dengan bukti:a. dasar hukum pembubaran Perseroan; danb. pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 148(1) Dalam hal pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 147 belum dilakukan, pem-bubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

(2) Dalam hal likuidator lalai melakukan pemberitahuan seb-agaimana dimaksud pada ayat (1), likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Pasal 149(1) Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta

kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksa-naan:a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perse-

roan;b. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Re-

publik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;

c. pembayaran kepada para kreditor;d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada peme-

gang saham; dane. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan

pemberesan kekayaan.

(2) Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan


perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pembere-san dilakukan di luar kepailitan.

(3) Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pemba-gian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lam-bat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gu-gatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

Pasal 150(1) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka wak-

tu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan ke-mudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

(2) Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat menga-jukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran Perseroan diumumkan se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1).

(3) Tagihan yang diajukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan ha-sil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham.

(4) Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri memerintahkan li-kuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham.

(5) Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara propor-sional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan.

Pasal 151(1) Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan,


ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama.

(2) Pemberhentian likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya.

Pasal 152(1) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan

yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

(2) Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas li-kuidasi Perseroan yang dilakukan.

(3) Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengu-mumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likui-dator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi kurator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas.

(5) Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perse-roan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum Perseroan karena Peng-gabungan, Peleburan, atau Pemisahan.

(7) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu pal-ing lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertang-gungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pen-gadilan atau hakim pengawas.

(8) Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Per-seroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.


BAB XIB I A Y A

Pasal 153Ketentuan mengenai biaya untuk:a. memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan;b. memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan;c. memperoleh keputusan persetujuan perubahan anggaran

dasar;d. memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar

Perseroan;

e. pengumuman yang diwajibkan dalam Undang-Undang ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan

f. memperoleh salinan Keputusan Menteri mengenai pengesah-an badan hukum Perseroan atau persetujuan perubahan ang-garan dasar Perseroandiatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIIKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 154(1) Bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan Undang-Undang ini

jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(2) Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengecualikan ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh ber-tentangan dengan asas hukum Perseroan dalam Undang-Un-dang ini.

Pasal 155Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Un-dang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana.


Pasal 156(1) Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Un-

dang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum Perseroan.

(2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:a. pemerintah;b. pakar/akademisi;c. profesi; dand. dunia usaha.

(3) Tim ahli berwenang mengkaji akta pendirian dan perubahan anggaran dasar yang diperoleh atas inisiatif sendiri dari tim atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, serta mem-berikan pendapat atas hasil kajian tersebut kepada Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, susunan organ-isasi dan tata kerja tim ahli diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 157(1) Anggaran dasar dari Perseroan yang telah memperoleh status

badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah dis-etujui atau dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

(2) Anggaran dasar dari Perseroan yang belum memperoleh sta-tus badan hukum atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

(3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum ber-dasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka wak-tu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(4) Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.


Pasal 158Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Perseroan yang ti-dak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan den-gan ketentuan Undang-Undang ini.

BAB XIVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 159Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan tetap berlaku sepanjang ti-dak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasar-kan Undang-Undang ini.

Pasal 160Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang No-mor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 161Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundan-gan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Disahkan di Jakartapada tanggal 16 Agustus 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 16 Agustus 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttdANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 106


PENJELASANATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 40 TAHUN 2007

TENTANGPERSEROAN TERBATAS

I. UMUMPembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan ling-kungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perko-nomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat men-jamin iklim dunia usaha yang kondusif. Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan per-aturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial.

Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkem-bangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan in-formasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyara-kat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate gover-nance) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai keten-tuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan keten-tuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertah-ankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan per-janjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan


yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk mem-peroleh layanan yang cepat, Undang-Undang ini mengatur tata cara:1. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan sta-

tus badan hukum;2. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan pe-

rubahan anggaran dasar;3. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberita-

huan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupak-an wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris.

Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta pe-rubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberi-tahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indo-nesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberita-huan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-Undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam Undang-Undang ini di-lakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penye-lenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media ele-ktronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Undang-Undang ini juga memperjelas dan mempertegas tu-gas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Un-


dang-Undang ini mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan.

Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Undang-Undang ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta menga-wasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam Undang-Undang ini ketentuan mengenai struktur modal Perseroan tetap sama, yaitu terdiri atas modal dasar, modal di-tempatkan, dan modal disetor. Namun, modal dasar Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban penyetoran atas modal yang di-tempatkan harus penuh. Mengenai pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan pada prinsipnya tetap dapat dilakukan dengan syarat batas waktu Perseroan men-guasai saham yang telah dibeli kembali paling lama 3 (tiga) tahun. Khusus tentang penggunaan laba, Undang-Undang ini menegaskan bahwa Perseroan dapat membagi laba dan me-nyisihkan cadangan wajibapabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pemban-gunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada um-umnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terja-linnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan ses-uai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Ling-kungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus diang-garkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang di-laksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan


dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang ini mempertegas ketentuan mengenai pem-bubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Un-dang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Un-dang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum perseroan yang tugasnya memberikan masukan kepada Menteri berkenaan dengan Perseroan. Untuk menjamin kredibilitas tim ahli, ke-anggotaan tim ahli tersebut terdiri atas berbagai unsur baik dari pemerintah, pakar/akademisi, profesi, dan dunia usaha.

Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi ber-bagai aspek Perseroan, maka Undang-Undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberi-kan kepastian hukum, khususnya kepada dunia usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas

Pasal 2Cukup jelas

Pasal 3Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan bah-wa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak me-liputi harta kekayaan pribadinya.

Ayat (2)Dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapus-nya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti ter-jadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini.Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabi-la terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat


yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tu-juan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d.

Pasal 4Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak men-gurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan, dan prinsip tata ke-lola Perseroan yang baik (good corporate governance) dalam menjalankan Perseroan.Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-un-dangan lainnya” adalah semua peraturan perundang-undan-gan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Persero-an, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan.Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan Undang-Undang ini yang berlaku adalah Undang-Undang ini.

Pasal 5

Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan. Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam surat-menyurat dan melalui alamat tersebut Perse-roan dapat dihubungi.

Pasal 6Apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas, la-manya jangka waktu tersebut harus disebutkan secara tegas, misalnya untuk waktu 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) ta-hun, 35 (tiga puluh lima) tahun, dan seterusnya. Demikian juga apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas harus disebutkan secara tegas dalam anggaran dasar.

Pasal 7Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseoran-gan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum,


Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal Peleburan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang meleburkan diri masuk menjadi modal Perseroan ha-sil Peleburan dan pendiri tidak mengambil bagian saham sehingga pendiri dari Perseroan hasil Peleburan adalah Perseroan yang meleburkan diri dan nama pemegang sa-ham dari Perseroan hasil Peleburan adalah nama peme-gang saham dari Perseroan yang meleburkan diri.



Ayat (6)Perikatan dan kerugian Perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu 6 (enam) bulan tersebut.Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan (stake holder) lainnya.

Ayat (7)Karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.Huruf a

Yang dimaksud dengan “persero” adalah badan usaha milik negara yang berbentuk Perseroan yang modal-nya terbagi dalam saham yang diatur dalam Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara.

Huruf bCukup jelas


Pasal 8Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Huruf aDalam mendirikan Perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hu-kum Indonesia. Namun, kepada warga negara asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian Perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.Dalam hal pendiri adalah badan hukum asing, nomor dan tanggal pengesahan badan hukum pendiri adalah dokumen yang sejenis dengan itu, antara lain certifi-cate of incorporation.Dalam hal pendiri adalah badan hukum negara atau daerah, diperlukan Peraturan Pemerintah tentang pe-nyertaan dalam Perseroan atau Peraturan Daerah ten-tang penyertaan daerah dalam Perseroan.

Huruf bCukup jelas

Huruf cYang dimaksud dengan “mengambil bagian saham” adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian Perseroan. Apabila ada penyetoran yang melebihi nilai nominal sehingga me-nimbulkan selisih antara nilai yang sebenarnya dibayar dengan nilai nominal, selisih tersebut dicatat dalam laporan keuangan sebagai agio.

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 9Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum” adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan


badan hukum Perseroan.Ayat (2)



Cukup jelas

Pasal 10Ayat (1)Cukup jelas.


Ayat (3)Yang dimaksud dengan “langsung” dalam ketentuan ini adalah pada saat yang bersamaan dengan saat pengajuan permohonan diterima.



Ayat (6)Yang dimaksud dengan “tanda tangan secara elektronik” adalah tanda tangan yang dilekatkan atau disertakan pada data elektronik oleh pejabat yang berwenang yang mem-buktikan keotentikan data yang berupa gambar elektronik dari tanda tangan pejabat yang berwenang tersebut yang dibuat melalui media komputer.

Ayat (7)Lihat penjelasan ayat (3).

Ayat (8)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak dikenakan biaya tambahan.


Ayat (10)Cukup jelas

Pasal 11Cukup jelas


Pasal 12Ayat (1)

Dalam ketentuan ini “perbuatan hukum” yang dimaksud, antara lain perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri dengan pihak lain yang akan diperhitungkan den-gan kepemilikan dan penyetoran saham calon pendiri dalam Perseroan.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “dilekatkan” adalah penyatuan do-kumen yang dilakukan dengan cara melekatkan atau men-jahitkan dokumen tersebut sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian.


Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 13Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur tata cara yang harus ditempuh un-tuk mengalihkan kepada Perseroan hak dan/atau kewa-jiban yang timbul dari perbuatan calon pendiri yang dibuat sebelum Perseroan didirikan melalui penerimaan secara tegas atau pengambilalihan hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum dimaksud.




Ayat (5)Cukup jelas

Pasal 14Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum atas nama Per-seroan” adalah perbuatan hukum, baik yang menyebutkan Perseroan sebagai pihak dalam perbuatan hukum maupun menyebutkan Perseroan sebagai pihak yang berkepentin-gan dalam perbuatan hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa anggota Direksi tidak dapat


melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, tanpa persetu-juan semua pendiri, anggota Direksi lainnya dan anggota Dewan Komisaris.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “tanggung jawab pendiri yang ber-sangkutan dan tidak mengikat Perseroan” adalah tanggung jawab pendiri yang melakukan perbuatan tersebut secara pribadi dan Perseroan tidak bertanggung jawab atas per-buatan hukum yang dilakukan pendiri tersebut.


Ayat (4)Yang dimaksud dengan “dihadiri” adalah dihadiri sendiri ataupun diwakilkan berdasarkan surat kuasa.

Ayat (5)Cukup jelas

Pasal 15Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cLihat penjelasan Pasal 6.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tata cara pengangkatan” adalah termasuk prosedur pemilihan, antara lain pe-milihan secara lisan atau dengan surat tertutup dan pe-milihan calon secara perseorangan atau paket.

Huruf iCukup jelas.



Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 16Ayat (1)



Dalam hal tidak ada tulisan singkatan “Tbk”, berarti Perse-roan itu berstatus tertutup.

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 17Ayat (1)

Ketentuan pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan Per-seroan mempunyai tempat kedudukan di desa atau di ke-camatan sepanjang anggaran dasar mencantumkan nama kota atau kabupaten dari desa dan kecamatan tersebut. Contoh: PT A bertempat kedudukan di desa Bojongsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 18Maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan.Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Per-seroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.

Pasal 19Cukup jelas

Pasal 20Ayat (1)

Persetujuan kurator dilaksanakan sebelum pengambilan keputusan perubahan anggaran dasar. Hal tersebut dimak-sudkan untuk menghindari kemungkinan adanya


penolakan oleh kurator sehingga berakibat keputusan pe-rubahan anggaran dasar menjadi batal.

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 21Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

Cukup jelas.Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 6.Huruf d

Cukup jelas.Huruf e

Cukup jelas.Huruf f

Perubahan anggaran dasar dari status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya meliputi perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehingga persetujuan Menteri diberikan atas peruba-han seluruh anggaran dasar tersebut.



Ayat (5)Yang dimaksud dengan “harus dinyatakan dengan akta notaris” adalah harus dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar.



Ayat (8)Cukup jelas


Ayat (9)Dalam hal permohonan tetap diajukan, Menteri wajib me-nolak permohonan atau pemberitahuan tersebut.

Pasal 22Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini tidak mengurangi ketentuan seb-agaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7).

Contoh:Perseroan didirikan untuk 50 (lima puluh) tahun dan akan berakhir pada tanggal 15 November 2007 ses-uai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) apabila jangka waktu berdirinya Perseroan akan diperpanjang, permohonan persetujuan peruba-han anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu tersebut harus sudah diajukan kepada Menteri paling lambat tanggal 15 September 2007.Dalam hal RUPS telah mengambil keputusan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut pada tanggal 1 Agustus 2007 dan telah dinyatakan dalam akta Notaris pada tanggal 7 Agustus 2007, pengajuan permohonan kepada Menteri harus diajukan paling lambat 7 Sep-tember 2007.Dalam hal RUPS untuk perpanjangan jangka waktu tersebut diadakan pada tanggal 20 Agustus 2007, per-panjangan jangka waktu tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris dan diajukan permohonannya ke-pada Menteri paling lambat pada tanggal 15 Septem-ber 2007 sesuai dengan ketentuan sebagaimana di-maksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 23




Ayat (3)Yang dimaksud dengan “Undang-Undang ini menentukan lain” adalah, antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang ini yang menga-tur adanya persyaratan yang harus dipenuhi sebelum ber-lakunya Keputusan Menteri atau adanya tanggal kemudian yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri, yang memuat syarat tunda yang harus dipenuhi lebih dahulu atau tanggal kemudian.

Pasal 24Cukup jelas

Pasal 25Cukup jelas

Pasal 26Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggal kemudian yang ditetap-kan” adalah tanggal setelah tanggal persetujuan Menteri.

Huruf cYang dimaksud dengan “tanggal kemudian yang ditetap-kan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilali-han” adalah tanggal yang telah disepakati oleh para pihak dan merupakan tanggal setelah tanggal penerimaan pem-beritahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Pasal 27Cukup jelas

Pasal 28Cukup jelas

Pasal 29Ayat (1)



Huruf aCukup jelas.


Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan “perubahan data Perseroan” adalah antara lain data tentang pemindahan hak atas sa-ham, penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembubaran Perseroan.


Ayat (5)Cukup jelas

Ayat (6)Cukup jelas

Pasal 30Cukup jelas

Pasal 31Cukup jelas

Pasal 32Ayat (1)


Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha tertentu”, antara lain usaha perbankan, asuransi, atau freight forwarding.

Ayat (3)Ketentuan pada ayat ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan perekonomian.

Pasal 33Ayat (1)


Yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah”, anta-ra lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Ayat (3)Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak dimungkinkan pe-nyetoran atas saham dengan cara mengangsur.


Pasal 34Ayat (1)

Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak ditutup kemungkinan penyetoran sa-ham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud mau-pun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh Perseroan. Pe-nyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus dis-ertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang di-anggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran terse-but.

Ayat (2)Nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai den-gan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar di-tentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik.Yang dimaksud dengan “ahli yang tidak terafiliasi” adalah ahli yang tidak mempunyai:a. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan

sampai derajat kedua, baik secara horizontal mau-pun vertikal dengan pegawai, anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham dari Perseroan;

b. hubungan dengan Perseroan karena adanya kesa-maan satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris;

c. hubungan pengendalian dengan Perseroan baik lang-sung maupun tidak langsung; dan/atau

d. saham dalam Perseroan sebesar 20% (dua puluh pers-en) atau lebih.

Ayat (3)Maksud diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam Surat Kabar, adalah agar dik-etahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai setoran modal saham, misalnya ternyata diketahui benda tersebut bukan milik penyetor.


Pasal 35Ayat (1)

Diperlukannya persetujuan RUPS sebagaimana dimak-sud pada ayat ini adalah untuk menegaskan bahwa hanya dengan persetujuan RUPS dapat dilakukan kompensasi karena dengan disetujuinya kompensasi, hak didahulukan pemegang saham lainnya untuk mengambil saham baru dengan sendirinya dilepaskan.

Ayat (2)Berdasarkan ketentuan pada ayat ini, bunga dan den-da yang terutang sekalipun telah jatuh waktu dan harus dibayar karena secara nyata tidak diterima oleh Perseroan, tidak dapat dikompensasikan sebagai setoran saham.Huruf a

Cukup jelasHuruf b

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sehingga mempunyai hak tagih terhadap Perseroan.

Huruf cYang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kewajiban pembayaran utang oleh Perseroan dalam kedudu-kannya sebagai penanggung atau penjamin men-jadi hapus hak tagih kreditor dikompensasi dengan setoran saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 36Ayat (1)

Pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, maka kewajiban penyetoran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian, Pasal ini menentukan bahwa Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri.Larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan si-lang (cross holding)yang terjadi apabila Perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh Perseroan lain yang memiliki saham Perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.Pengertian kepemilikan silang secara langsung adalah apabila Perseroan pertama memiliki saham pada Perse-


roan kedua tanpa melalui kepemilikan pada satu “Perse-roan antara” atau lebih dan sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada Perseroan pertama.Pengertian kepemilikan silang secara tidak langsung adalah kepemilikan Perseroan pertama atas saham pada Perseroan kedua melalui kepemilikan pada satu “Perse-roan antara” atau lebih dan sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada Perseroan pertama.

Ayat (2)Kepemilikan saham yang mengakibatkan pemilikan sa-ham oleh Perseroan sendiri atau pemilikan saham secara kepemilikan silang tidak dilarang jika pemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat oleh karena dalam hal ini tidak ada pengeluaran saham yang memerlukan setoran dana dari pihak lain sehingga tidak melanggar ketentuan laran-gan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Ayat (4)Yang dimaksud dengan “perusahaan efek” adalah seb-agaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Pasal 37Ayat (1)

Pembelian kembali saham Perseroan tidak menyebabkan pengurangan modal, kecuali apabila saham tersebut di-tarik kembali.Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah selu-ruh harta kekayaan Perseroan dikurangi seluruh kewa-jiban Perseroan sesuai dengan laporan keuangan ter-baru yang disahkan oleh RUPS dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

Huruf bCukup jelas.




Ayat (4)Ketentuan jangka waktu 3 (tiga) tahun pada ayat ini dimak-sudkan agar Perseroan dapat menentukan apakah saham tersebut akan dijual atau ditarik kembali dengan cara pen-gurangan modal.

Pasal 38Cukup jelas

Pasal 39Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” adalah penentuan tentang saat, cara pembelian kembali saham, dan jumlah saham yang akan dibeli kembali, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi dalam pembelian kembali saham, seperti melakukan pembayaran, menyimpan surat saham, dan mencatatkan dalam daftar pemegang saham.


Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 40Cukup jelas

Pasal 41Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal Perseroan” adalah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” pada ayat ini adalah penentuan saat, cara, dan jumlah penambahan modal yang tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetap-kan oleh RUPS, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi dalam penambahan modal, seperti menerima setoran saham dan mencatatnya dalam daftar pemegang saham.

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 42Ayat (1)



Yang dimaksud dengan “jumlah saham dengan hak suara” adalah jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Yang dimaksud dengan “ke-cuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar” adalah kuorum yang ditetapkan dalam anggaran dasar lebih tinggi daripada kuorum yang ditentukan pada ayat ini.

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 43Ayat (1)



Huruf aYang dimaksud dengan “saham yang ditujukan kepada karyawan Perseroan”, antara lain saham yang dike-luarkan dalam rangka ESOP (employee stocks option program) Perseroan dengan segenap hak dan kewa-jiban yang melekat padanya.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan “reorganisasi dan/atau re-strukturisasi”, antara lain Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, kompensasi piutang, atau Pemisa-han.

Ayat (4)Yang dimaksud dengan “jangka waktu 14 (empat belas) hari” termasuk batas waktu bagi pemegang saham untuk mengambil bagian dari pemegang saham lain yang tidak menggunakan haknya.

Pasal 44Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurangan modal” adalah pen-gurangan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal di-setor. Pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor


dapat terjadi dengan cara menarik kembali saham yang telah dikeluarkan untuk dihapus atau dengan cara menu-runkan nilai nominal saham.

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 45Cukup jelas

Pasal 46Cukup jelas

Pasal 47Ayat (1)

“Penarikan kembali saham” berarti saham tersebut ditarik dari peredaran dalam rangka pengurangan modal ditem-patkan dan modal disetor.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “penarikan kembali saham” adalah penarikan kembali saham yang mengakibatkan penghapusan saham tersebut dari peredaran.


Ayat (4)


Cukup jelas.

Pasal 48Ayat (1)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pe-miliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang berdasarkan undang-undang berwenang mengawasi Perseroan yang melakukan kegiatan usahan-ya di bidang tertentu, misalnya Bank Indonesia berwenang mengawasi Perseroan di bidang perbankan, Menteri Ener-gi dan Sumber Daya Mineral berwenang mengawasi Per-seroan di bidang energi dan pertambangan.


Ayat (3)Yang dimaksud dengan “tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham”, misalnya hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, atau hak untuk mener-ima dividen yang dibagikan.

Pasal 49Cukup jelas

Pasal 50Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan “jumlah yang disetor” adalah paling sedikit sama dengan jumlah nilai nominal sa-ham.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “daftar khusus” adalah salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan ke-pentingan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Persero-an pada Perseroan yang bersangkutan atau Perseroan lain sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin. Yang dimaksud dengan “keluarganya” adalah istri atau suami dan anak-anaknya.



Ayat (5)Yang dimaksud dengan “tidak mengatur lain” adalah bukan berarti tidak diadakan kewajiban untuk menyusun daftar pemegang saham dan daftar khusus bagi Perseroan Ter-buka, tetapi peraturan perundang-undangan di bidang pas-ar modal dapat menentukan kriteria data yang harus dima-sukkan dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus.


Pasal 51Pengaturan bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 52Ayat (1)




Berdasarkan ketentuan ini, para pemegang saham tidak diperkenankan membagi-bagi hak atas 1 (satu) saham menurut kehendaknya sendiri.

Ayat (5)Cukup jelas

Pasal 53Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “klasifikasi saham” adalah penge-lompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama.


Ayat (3)Yang dimaksud dengan “saham biasa” adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengu-rusan Perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likui-dasi. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi lain.

Ayat (4)Bermacam-macam klasifikasi saham tidak selalu menun-jukkan bahwa klasifikasi tersebut masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, tetapi dapat merupakan gabungan dari 2 (dua) klasifikasi atau lebih.

Pasal 54Ayat (1)

Pecahan saham hanya dimungkinkan apabila diatur dalam anggaran dasar.



Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 55Cukup jelas

Pasal 56Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akta”, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan.


Ayat (3)Yang dimaksud dengan “memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri” adalah ter-masuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, Pengambilalihan, atau Pe-misahan.

Ayat (4)


Cukup jelas

Pasal 57Ayat (1)


Yang dimaksud dengan “peralihan hak karena hukum”, antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat Penggabungan, Peleburan, atau Pe-misahan.

Pasal 58Ayat (1)


Cukup jelas.


Ayat (3)Yang dimaksud dengan “hanya berlaku 1 (satu) kali” adalah anggaran dasar Perseroan tidak boleh menentu-kan menawarkan sahamnya lebih dari 1 (satu) kali sebe-lum menawarkan kepada pihak ketiga.

Pasal 59Cukup jelas

Pasal 60Ayat (1)

Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak mem-berikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang.


Ayat (3)Ketentuan ini dimaksudkan agar Perseroan atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui mengenai status saham tersebut.

Ayat (4)Ketentuan ini menegaskan kembali asas hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak suara terlepas dari kepe-milikan atas saham. Sedangkan hak lain di luar hak suara dapat diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan di antara pemegang saham dan pemegang agunan.

Pasal 61Ayat (1)

Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permoho-nan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugi-kan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mence-gah tindakan serupa di kemudian hari.

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 62Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.


Huruf b

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah kekayaan bersih menurut neraca terbaru yang disah-kan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

Huruf cCukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 63Cukup jelas

Pasal 64Ayat (1)


Yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perun-dang-undangan menentukan lain bahwa persetujuan atas rencana kerja diberikan oleh RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana kerja disetujui oleh De-wan Komisaris atau sebaliknya.Demikian juga, apabila peraturan perundang-undangan menentukan bahwa rencana kerja harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentu-kan bahwa rencana kerja cukup disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris atau RUPS.

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 65Cukup jelas

Pasal 66Ayat (1)


Huruf aCukup jelas.


Huruf bYang dimaksud dengan “laporan kegiatan Perseroan” adalah termasuk laporan tentang hasil atau kinerja Per-seroan.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dYang dimaksud dengan “rincian masalah” adalah ter-masuk sengketa atau perkara yang melibatkan Perse-roan.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Ayat (3)Yang dimaksud dengan “standar akuntansi keuangan” adalah standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntan Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indo-nesia.

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 67Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penandatanganan laporan tahu-nan” adalah bentuk pertanggungjawaban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tu-gasnya.Dalam hal laporan keuangan Perseroan diwajibkan diau-dit oleh akuntan publik, laporan tahunan yang dimaksud adalah laporan tahunan yang memuat laporan keuangan yang telah diaudit.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “alasan secara tertulis” adalah agar RUPS dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terha-dap laporan tersebut.Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memberikan alasan, antara lain karena yang bersangkutan


telah meninggal dunia, alasan tersebut dinyatakan oleh Di-reksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan.

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 68Ayat (1)

Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit timbul dari sifat Perseroan yang bersangkutan.Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pengawasan ekstern dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan.Demikian juga halnya dengan Perseroan yang untuk pem-biayaannya mengharapkan dana dari pasar modal.Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyara-kat”, antara lain bank, asuransi, reksa dana.

Huruf bYang dimaksud dengan “surat pengakuan utang”, an-tara lain obligasi.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dLihat penjelasan Pasal 7 ayat (7) huruf a.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.



Ayat (4)Maksud pengumuman tersebut adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan kepada masyarakat.



Ayat (6)Cukup jelas

Pasal 69Ayat (1)


Cukup jelas.Ayat (3)Laporan keuangan yang dihasilkan harus mencerminkan ke-adaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab penuh akan kebenaran isi laporan keuangan Perseroan.Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laba bersih” adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “saldo laba yang positif” adalah laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya.

Ayat (3)Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. Cadangan yang dimaksud pada ayat (1) adalah cadangan wajib. Cadangan wajib adalah jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh Perseroan setiap tahun buku yang digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian Perseroan pada masa yang akan datang. Cadangan wa-jib tidak harus selalu berbentuk uang tunai, tetapi dapat berbentuk aset lainnya yang mudah dicairkan dan tidak dapat dibagikan sebagai dividen. Sedangkan yang dimak-sud dengan “cadangan lainnya” adalah cadangan di luar cadangan wajib yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan Perseroan, misalnya untuk perluasan usaha, untuk pembagian dividen, untuk tujuan sosial, dan lain se-bagainya. Ketentuan paling sedikit 20% (dua puluh persen)


dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dinilai se-bagai jumlah yang layak untuk cadangan wajib.

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 71Ayat (1)

Keputusan RUPS pada ayat ini harus memperhatikan ke-pentingan Perseroan dan kewajaran. Berdasarkan keputu-san RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tansiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan De-wan Komisaris, serta bonus untuk karyawan. Pemberian tansiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perse-roan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “seluruh laba bersih” adalah selu-ruh jumlah laba bersih dari tahun buku yang bersangkutan setelah dikurangi akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya.

Ayat (3)Dalam hal laba bersih Perseroan dalam tahun buku berja-lan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian Perse-roan dari tahun buku sebelumnya, Perseroan tidak dapat membagikan dividen karena Perseroan masih mempunyai saldo laba bersih negatif.

Pasal 72Ayat (1)





Contoh dividen interim yang harus dikembalikan adalah se-bagai berikut. Dividen interim yang telah dibagikan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham. Perseroan mender-


ita kerugian dan tidak mempunyai saldo laba positif sehing-ga tidak ada dividen yang dibagikan. Oleh karena itu, yang harus dikembalikan adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham. Seandainya Perseroan menderita kerugian, teta-pi Perseroan mempunyai laba ditahan (retained earning) dan saldo laba positif hingga, misalnya RUPS menetapkan dividen sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per saham. Oleh karena, itu saham yang harus dikembalikan adalah Rp1000,00 (seribu rupiah) dikurangi Rp200,00 (dua ratus rupiah) berarti Rp800,00 (delapan ratus rupiah).

Ayat (6)Cukup jelas

Pasal 73Ayat (1)


Pengambilan dividen yang dimaksud adalah jumlah nomi-nal dividen tidak termasuk bunga.

Ayat (3)Jumlah dividen yang tidak diambil dan menjadi hak Perse-roan dibukukan dalam pos pendapatan lain-lain dari Per-seroan.

Pasal 74Ayat (1)

Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan ling-kungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan me-manfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.


Ayat (3)Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ke-tentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai


segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perun-dang-undangan yang terkait.

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 75Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan berkenaan dengan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak mengu-rangi hak pemegang saham untuk mendapatkan keteran-gan lainnya berkaitan dengan hak pemegang saham yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain hak peme-gang saham untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan-bahan rapat segera setelah panggilan RUPS seb-agaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4).


Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 76Ayat (1)




Yang dimaksud dengan “ketentuan sebagaimana dimak-sud pada ayat (3)” adalah RUPS harus diadakan di wilayah negara Republik Indonesia.

Ayat (5)Cukup jelas

Pasal 77Ayat (1)

Cukup jelas.




Ayat (4)Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau se-cara elektronik.

Pasal 78Ayat (1)Yang dimaksud dengan “RUPS lainnya” dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 79Ayat (1)



Yang dimaksud dengan “alasan yang menjadi dasar per-mintaan diadakan RUPS”, antara lain karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahu-nan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir.








Ayat (10)Cukup jelas

Pasal 80Ayat (1)


Cukup jelasAyat (3)

Yang dimaksud dengan “penetapan pengadilan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pen-gambilan keputusan RUPS” adalah khusus berlaku untuk RUPS ketiga, sedangkan untuk RUPS pertama dan RUPS kedua ketentuan kuorum kehadiran dan persyaratan pen-gambilan keputusan berlaku ketentuan sebagaimana di-maksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 atau anggaran dasar Perseroan. Yang dimaksud dengan “bentuk RUPS” adalah RUPS tahunan atau RUPS lainnya.



Ayat (6)Yang dimaksud dengan “bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau penin-jauan kembali. Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksa-naan RUPS tidak tertunda.

Ayat (7)Upaya hukum yang dimungkinkan apabila penetapan pen-gadilan menolak permohonan adalah hanya upaya hukum kasasi dan tidak dimungkinkan peninjauan kembali.

Ayat (8)Cukup jelas

Pasal 81Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (2)Pemanggilan RUPS adalah kewajiban Direksi. Pemanggi-lan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris, antara lain dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat (6), dalam hal Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan ke-pentingan antara Direksi dan Perseroan.

Pasal 82Ayat (1)

“Jangka waktu 14 (empat belas) hari” adalah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat. Oleh karena itu, dalam anggaran dasar tidak dapat menentukan jangka waktu lebih singkat dari 14 (empat belas) hari kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.




Ayat (5)Cukup jelas

Pasal 83Ayat (1)

Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempa-tan kepada pemegang saham mengusulkan kepada Direk-si untuk penambahan acara RUPS.

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 84Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kecuali anggaran dasar menen-tukan lain” adalah apabila anggaran dasar mengeluarkan satu saham tanpa hak suara. Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan hal tersebut, dapat dianggap bahwa se-tiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

Ayat (2)Dengan ketentuan ini saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan tersebut, baik langsung maupun tidak lang-


sung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum.Huruf a

Yang dimaksud dengan “dikuasai sendiri” adalah di-kuasai baik karena hubungan kepemilikan, pembelian kembali maupun karena gadai.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas

Pasal 85Ayat (1)


Cukup jelas

Ayat (3)Ketentuan pada ayat ini merupakan perwujudan asas musyawarah untuk mufakat yang diakui dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu, suara yang berbeda (split vot-ing) tidak dibenarkan.Bagi Perseroan Terbuka suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bu-kan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimak-sud pada ayat ini.

Ayat (4)Dalam menetapkan kuorum RUPS, saham dari pemegang saham yang diwakili anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan sebagai kuasa ikut dihitung, tetapi dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan su-ara.



Ayat (7)Cukup jelas


Pasal 86Ayat (1)

Penyimpangan atas ketentuan pada ayat ini hanya di-mungkinkan dalam hal yang ditentukan Undang-Undang ini. Anggaran dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Ayat (2)Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, rapat ha-rus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang menerangkan bahwa RUPS pertama ti-dak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan se-lanjutnya dapat diadakan pemanggilan RUPS yang kedua.


Ayat (4)Cukup jelas

Ayat (5)Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen RUPS yang menerangkan bahwa RUPS kedua tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak terca-pai dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga.

Ayat (6)Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, peneta-pan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili ketua.

Ayat (7)Yang dimaksud dengan “bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau penin-jauan kembali.


Ayat (9)Cukup jelas

Pasal 87Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “musyawarah untuk mufakat” adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.


Ayat (2)Yang dimaksud dengan “disetujui lebih dari 1/2 (satu per-dua) bagian” adalah bahwa usul dalam mata acara rapat harus disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan. Jika terdapat 3 (tiga) usul atau calon dan tidak ada yang memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian, pemungutan suara atas 2 (dua) usul atau calon yang mendapatkan suara terbanyak harus diulang sehingga salah satu usul atau calon mendapatkan suara lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian.

Pasal 88Cukup jelas

Pasal 89Ayat (1)


Cukup jelasAyat (3)

Yang dimaksud dengan “kuorum kehadiran dan/atau ke-tentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar” adalah lebih besar daripada yang ditetapkan pada ayat ini, tetapi tidak lebih besar daripada yang ditetapkan pada ayat (1).


Ayat (5)Cukup jelas

Pasal 90Ayat (1)

Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut.

Ayat (2)Cukup jelas


Pasal 91Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (circular resolution). Pengambilan keputusan seperti ini dilaku-kan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diam-bil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul terse-but disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama den-gan keputusan RUPS.

Pasal 92Ayat (1)

Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perse-roan yang, antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Perseroan.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat “ adalah kebijakan yang, antara lain didasarkan pada ke-ahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Ayat (3)Cukup jelas



Ayat (6)Direksi sebagai organ Perseroan yang melakukan pengu-rusan Perseroan memahami dengan jelas kebutuhan pen-gurusan Perseroan. Oleh karena itu, apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh Direksi sendiri.

Pasal 93Ayat (1)

Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersang-kutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadi-lan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah menye-babkan Perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung


sejak selesai menjalani hukuman.Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

Cukup jelas.Huruf c

Yang dimaksud dengan “sektor keuangan”, antara lain lembaga keuangan bank dan nonbank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat.


Ayat (3)Yang dimaksud dengan “surat” adalah surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota Direksi yang bersangku-tan berkenaan dengan persyaratan ayat (1) dan surat dari instansi yang berwenang berkenaan dengan persyaratan ayat (2).

Pasal 94Ayat (1)

Kewenangan RUPS tidak dapat dilimpahkan kepada organ Perseroan lainnya atau pihak lain.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk “jang-ka waktu tertentu”, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengang-katan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun se-jak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perse-roan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS.





Ayat (7)Yang dimaksud dengan “perubahan anggota Direksi” ter-masuk perubahan karena pengangkatan kembali anggota Direksi.

Ayat (8)Yang dimaksud dengan “permohonan” adalah permoho-nan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). Yang dimaksud dengan “pemberitahuan” adalah pemberitahuan perubahan angga-ran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan pemberitahuan tentang data Perseroan lainnya yang wajib diberitahukan kepada Menteri sesuai dengan keten-tuan Undang-Undang ini.

Ayat (9)Cukup jelas

Pasal 95Ayat (1)

Pengangkatan anggota Direksi batal karena hukum sejak diketahuinya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaima-na dimaksud dalam Pasal 93 oleh anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris berdasarkan bukti yang sah dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis pada saat diketahuinya hal tersebut.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “anggota Direksi lainnya” adalah anggota Direksi di luar anggota Direksi yang pengangka-tannya batal dan mempunyai wewenang mewakili Direksi sesuai dengan anggaran dasar. Jika tidak terdapat ang-gota Direksi yang demikian itu, yang melaksanakan pen-gumuman adalah Dewan Komisaris.



Ayat (5)Cukup jelas

Pasal 96Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “besarnya gaji dan tunjangan ang-gota Direksi” adalah besarnya gaji dan tunjangan bagi se-tiap anggota Direksi.



Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 97Ayat (1)


Yang dimaksud dengan “penuh tanggung jawab” adalah memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun.



Ayat (5)Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

Cukup jelas.Huruf c

Cukup jelas.Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian” terma-suk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengaki-batkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direk-si.

Ayat (6)Dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, peme-gang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili Perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

Ayat (7)Gugatan yang diajukan Dewan Komisaris adalah dalam rangka tugas Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, untuk mengajukan gugatan tersebut Dewan Komisaris tidak perlu bertindak bersama-sama dengan


anggota Direksi lainnya dan kewenangan Dewan Komisa-ris tersebut tidak terbatas hanya dalam hal seluruh ang-gota Direksi mempunyai benturan kepentingan.

Pasal 98Ayat (1)


Undang-Undang ini pada dasarnya menganut sistem per-wakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap anggota Direksi ber-wenang mewakili Perseroan. Namun, untuk kepentingan Perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa Per-seroan diwakili oleh anggota Direksi tertentu.


Ayat (4)Yang dimaksud “tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang”, misalnya RUPS tidak berwenang memutuskan bahwa Direksi di dalam mengagunkan atau mengalihkan sebagian besar aset Perseroan cukup dengan persetujuan Dewan Komisaris atau persetujuan RUPS dengan kuorum kurang dari 3/4 (tiga perempat).Yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan angga-ran dasar”, misalnya anggaran dasar menentukan untuk peminjaman uang di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Direksi harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. RUPS tidak berwenang mengambil keputusan bahwa untuk peminjaman uang di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Direksi harus memperoleh persetu-juan Dewan Komisaris tanpa terlebih dahulu mengubah ketentuan anggaran dasar tersebut.

Pasal 99Cukup jelas

Pasal 100Ayat (1)

Huruf aDaftar pemegang saham dan daftar khusus sesuai den-gan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50. Risalah RUPS dan risalah rapat Direksi memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat.


Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan “dokumen Perseroan lainnya”, antara lain risalah rapat Dewan Komisaris, perizinan Perseroan.



Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 101Setiap perolehan dan perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib dilaporkan. Laporan Direksi mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2). Yang dimaksud dengan “ keluarganya “, lihat penjelasan Pasal 50 ayat (2).

Pasal 102Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kekayaan Perseroan” adalah semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, milik Perseroan. Yang dimaksud dengan “dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak” adalah satu transaksi atau lebih yang secara kumulatif mengakibat-kan dilampauinya ambang 50% (lima puluh persen). Pe-nilaian lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih didasarkan pada nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan RUPS.

Ayat (2)Berbeda dari transaksi pengalihan kekayaan, tindakan transaksi penjaminan utang kekayaan Perseroan seb-agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dibatasi jangka waktunya, tetapi harus diperhatikan adalah jumlah kekayaan Perseroan yang masih dalam penjaminan dalam kurun waktu tertentu.

Ayat (3)Yang dimaksud dengan “tindakan pengalihan atau pen-jaminan kekayaan Perseroan, misalnya penjualan rumah


oleh perusahaan real estate, penjualan surat berharga an-tarbank, dan penjualan barang dagangan (inventory) oleh perusahaan distribusi atau perusahaan dagang.


Ayat (5)Cukup jelas

Pasal 103Yang dimaksud “kuasa” adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa.

Pasal 104Untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi, gugatan diajukan ke pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewa-jiban Pembayaran Utang.

Pasal 105Ayat (1)

Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, antara lain melaku-kan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena ala-san lain yang dinilai tepat oleh RUPS.


Ayat (3)Pembelaan diri dalam ketentuan ini dilakukan secara ter-tulis.


Ayat (5)Cukup jelas

Pasal 106Ayat (1)

Mengingat pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan ke-pentingan Perseroan tidak dapat ditunda, Dewan Komisa-


ris sebagai organ pengawas wajar diberikan kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara.



Ayat (4)RUPS didahului dengan panggilan RUPS yang dilakukan oleh organ Perseroan yang memberhentikan sementara tersebut.





Ayat (9)Cukup jelas

Pasal 107Huruf a

Tata cara pengunduran diri anggota Direksi yang diatur dalam anggaran dasar dengan pengajuan permohonan untuk mengundurkan diri yang harus diajukan dalam kurun waktu tertentu. Dengan lampaunya kurun waktu tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatan-nya tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas

Pasal 108Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan” adalah bahwa pen-gawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh De-wan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golon-


gan tertentu, tetapi untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Per-seroan.


Ayat (4)Berbeda dari Direksi yang memungkinkan setiap anggota Direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tu-gas Direksi, setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris, kecuali berdasarkan keputusan Dewan Komisa-ris.

Ayat (5)Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Persero-an Terbuka memerlukan pengawasan dengan jumlah ang-gota Dewan Komisaris yang lebih besar karena menyang-kut kepentingan masyarakat.

Pasal 109Cukup jelas

Pasal 110Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas

Huruf cLihat penjelasan Pasal 93 ayat (1) huruf c.


Ayat (3)Yang dimaksud dengan “surat” adalah surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berkenaan dengan persyaratan ayat (1) dan surat dari instansi yang berwenang berkenaan dengan per-syaratan ayat (2).



Pasal 112Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “anggota Dewan Komisaris lain-nya” adalah anggota Dewan Komisaris di luar anggota De-wan Komisaris yang pengangkatannya batal.



Ayat (4)Cukup jelas


Pasal 114Ayat (1)



Ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa apabila De-wan Komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tu-gasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada Perseroan karena pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya.



Ayat (6)Cukup jelas


Pasal 116Huruf a

Risalah rapat Dewan Komisaris memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat tersebut. Yang dimaksud dengan “salinannya” adalah salinan risalah


rapat Dewan Komisaris karena asli risalah tersebut dipeli-hara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.

Huruf bSetiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wa-jib juga dilaporkan. Yang dimaksud dengan “keluarganya”, lihat penjelasan Pasal 50 ayat (2).

Huruf cLaporan Dewan Komisaris mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).

Pasal 117Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memberikan persetujuan” adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari Dewan Komis-aris. Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan Dewan Komisaris mendampingi Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Pemberian persetujuan atau bantuan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dimaksud ayat ini bukan merupakan tindakan pengurusan.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar tetap mengikat Perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik. Ketentuan se-bagaimana dimaksud pada ayat ini dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi sesuai dengan ke-tentuan Undang-Undang ini.

Pasal 118Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan Perseroan dalam hal Direksi tidak ada. Yang dimaksud dengan “dalam keadaaan tertentu”, antara lain keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 huruf c.

Ayat (2)Cukup jelas



Pasal 120Ayat (1)


Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah “Komisaris dari pihak luar”.


Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 121Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “komite”, antara lain komite audit, komite remunerasi, dan komite nominasi.

Ayat (2)Cukup jelas


Pasal 123Ayat (1)


Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cDalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wa-jar saham dari Perseroan yang menggabungkan diri serta harga wajar saham dari Perseroan yang mener-ima Penggabungan untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.


Huruf dRancangan perubahan anggaran dasar dalam hal ini hanya diwajibkan sebagai bagian dari usulan apabila Penggabungan tersebut menyebabkan adanya pe-rubahan anggaran dasar.

Huruf eYang dimaksud dengan “3 (tiga) tahun buku terakhir dari Perseroan” adalah yang keseluruhannya mencak-up 36 (tiga puluh enam) bulan.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.

Huruf jCukup jelas.

Huruf kCukup jelas.

Huruf lCukup jelas.

Huruf mCukup jelas.

Huruf nCukup jelas.

Huruf oCukup jelas.


Ayat (4)Yang dimaksud dengan “Perseroan tertentu” adalah Perseroan yang mempunyai bidang usaha khusus, an-tara lain lembaga keuangan bank dan lembaga keuan-gan nonbank. Yang dimaksud dengan “instansi terkait” antara lain Bank Indonesia untuk Penggabungan Per-seroan perbankan.

Ayat (5)Cukup jelas



Pasal 125Ayat (1)

Pengambilalihan yang dimaksud dalam Pasal ini tidak men-gurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.



Ayat (4)Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pihak yang akan mengambil alih” adalah Perseroan, badan hukum lain yang bukan Perse-roan, atau orang perseorangan.

Ayat (6)Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

Cukup jelas.Huruf c

Cukup jelas.Huruf d

Dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wa-jar saham dari Perseroan yang diambil alih serta harga wajar saham penukarnya untuk menentukan perband-ingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.

Huruf jCukup jelas.


Huruf kCukup jelas.

Ayat (7)Pengambilalihan saham Perseroan lain langsung dari pe-megang saham tidak perlu didahului dengan membuat ran-cangan Pengambilalihan, tetapi dilakukan langsung me-lalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih.

Ayat (8)Cukup jelas

Pasal 126Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan, Pele-buran, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat di-lakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.Selanjutnya, dalam Penggabungan, Peleburan, Pengam-bilalihan, atau Pemisahan harus juga dicegah kemungki-nan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Ayat (2)Pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 123 ayat (2) huruf c dan Pasal 125 ayat (6) huruf d.

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 127Ayat (1)


Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempa-tan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar mengeta-hui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan


jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.Ayat (3)






Cukup jelas






Pasal 133Pengumuman dimaksudkan agar pihak ketiga yang berke-pentingan mengetahui bahwa telah dilakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.Dalam hal ini pengumuman wajib dilakukan dalam jangka wak-tu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal:a. persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam

hal terjadi Penggabungan;b. pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal terjadi pe-

rubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar; dan


c. pengesahan Menteri atas akta pendirian Perseroan dalam hal terjadi Peleburan.


Pasal 135Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan “pemisahan tidak murni” lazim disebut spin off.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “beralih karena hukum” adalah beralih berdasarkan titel umum sehingga tidak diperlukan akta peralihan.

Ayat (3)Cukup jelas



Pasal 138Ayat (1)

Sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan terha-dap Perseroan, pemohon telah meminta secara langsung kepada Perseroan mengenai data atau keterangan yang dibutuhkannya. Dalam hal Perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut, ketentuan ini mem-berikan upaya yang dapat ditempuh oleh pemohon.






Ayat (6)Cukup jelas

Pasal 139Ayat (1)


Cukup jelas.

Ayat (3)Yang dimaksud dengan “ahli” adalah orang yang mempun-yai keahlian dalam bidang yang akan diperiksa.


Ayat (5)Yang dimaksud dengan “semua dokumen” adalah semua buku, catatan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan.


Ayat (7)Cukup jelas

Pasal 140Ayat (1)


Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pada ayat ini, pemohon dapat menentukan sikap lebih lanjut terhadap Perseroan.

Pasal 141Ayat (1)

Dalam menetapkan biaya pemeriksaan bagi pemeriksa, ketua pengadilan negeri mendasarkannya atas tingkat ke-ahlian pemeriksa dan batas kemampuan Perseroan serta ruang lingkup Perseroan.



Ayat (3)Pembebanan penggantian biaya dimaksud ditetapkan oleh pengadilan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan.

Pasal 142Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fYang dimaksud dengan “dicabutnya izin usaha Per-seroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi” adalah ketentuan yang tidak memungkinkan Perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut, misalnya izin usaha perbankan, izin usaha perasuransian.

Ayat (2)Berbeda dari bubarnya Perseroan sebagai akibat Peng-gabungan dan Peleburan yang tidak perlu diikuti dengan likuidasi, bubarnya Perseroan berdasarkan ketentuan ayat (1) harus selalu diikuti dengan likuidasi.Huruf a

Yang dimaksud dengan “likuidasi yang dilakukan oleh kurator” adalah likuidasi yang khusus dilakukan dalam hal Perseroan bubar berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf e.

Huruf bCukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas




Ayat (6)Dengan pengangkatan likuidator, tidak berarti bahwa ang-gota Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan, kecu-ali RUPS yang memberhentikan. Yang berwenang untuk melakukan pemberhentian sementara likuidator dan pen-gawasan terhadapnya adalah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

Pasal 143Ayat (1)

Karena Perseroan yang dibubarkan masih diakui sebagai badan hukum, Perseroan dapat dinyatakan pailit dan likui-dator selanjutnya digantikan oleh kurator. Pernyataan pailit tidak mengubah status Perseroan yang telah dibubarkan dan karena itu Perseroan harus dilikuidasi.

Ayat (2)Cukup jelas



Pasal 146Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mung-kin untuk dilanjutkan”, antara lain:a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-

aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuk-tikan dengan surat pemberitahuan yang disampai-kan kepada instansi pajak;

b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipang-gil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;


c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau

d. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan ti-dak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 147Ayat (1)

Penghitungan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dimulai se-jak tanggal:a. pembubaran oleh RUPS karena Perseroan dibubar-

kan oleh RUPS; ataub. penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekua-

tan hukum tetap karena Perseroan dibubarkan ber-dasarkan penetapan pengadilan.


Ayat (3)Penghitungan jangka waktu 60 (enam puluh) hari dimulai sejak tanggal pengumuman pemberitahuan kepada kredi-tor yang paling akhir, misalnya pengumuman dalam Su-rat Kabar tanggal 1 Juli 2007, pengumuman dalam Beri-ta Negara Republik Indonesia tanggal 3 Juli 2007, maka tanggal pengumuman yang paling akhir dimaksud adalah pada tanggal 3 Juli 2007.

Ayat (4)Cukup jelas


Pasal 149Ayat (1)

Huruf aCukup jelas


Huruf bYang dimaksud dengan “dalam rencana pembagian kekayaaan hasil likuidasi”, termasuk rincian besarnya utang dan rencana pembayarannya.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eYang dimaksud dengan ‘tindakan lain yang perlu dilaku-kan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan”, an-tara lain mengajukan permohonan pailit karena utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan.



Ayat (4)Cukup jelas



Pasal 152Ayat (1)Yang dimaksud dengan “likuidator bertanggung jawab” adalah likuidator harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas likuidasi yang di-lakukan.










Pasal 154Ayat (1)

Pada dasarnya terhadap Perseroan yang melakukan keg-iatan tertentu di bidang pasar modal, misalnya Perseroan Terbuka atau bursa efek berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini. Namun, mengingat kegiatan Perseroan terse-but mempunyai sifat tertentu yang berbeda dari Perseroan pada umumnya, perlu dibuka kemungkinan adanya pen-gaturan khusus terhadap Perseroan tersebut. Pengaturan khusus dimaksud, antara lain mengenai sistem penyetoran modal, hal yang berkaitan dengan pembelian kembali sa-ham Perseroan, dan hak suara serta penyelenggaraan RUPS.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “asas hukum Perseroan” adalah asas hukum yang berkaitan dengan hakikat Perseroan dan Organ Perseroan.



Pasal 157Ayat (1)



Yang dimaksud dengan “Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan” adalah Perseroan yang berstatus badan hukum yang didirikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum


Dagang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ten-tang Perseroan Terbatas.

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 158Berdasarkan ketentuan ini, kepemilikan saham oleh Perseroan lain tersebut harus sudah dialihkan kepada pihak lain yang ti-dak terkena larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.




TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No. 4756


TENTANG PENULIS

Hirman, SH, M.Hum, lahir di Magetan, 14 Nopember 1953, Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah di kota kelahirannya, menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (1981) di Fakultas Hu-kum UGM dan Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Merdeka Malang (2003), Sejak tahun 1985 sampai sekarang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun (Lektor Kepala), Pengalaman Jabatan: Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum, dan saat ini menjabat Ketua BPK Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun. Aktif dalam penelitian dan pengkajian bidang Hukum Dagang, Hukum Perusahaan dan Perlindungan Konsumen

Yuni Purwati, SH, M.Hum, lahir Kediri, 14 Juni 1958, Pen-didikan Sekolah dasar dan Menengah dikota kelahirannya, me-nyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dan Magister ilmu Hukum (S2) Universitas Merdeka Malang konsentrasi Hukum Bisnis, selain mengajar di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor bidang Keuangan. Aktif melakukan pengka-jian dalam bidang Hukum Internasional, Hukum Perbankan dan Hukum Perusahaan.

Sigit Sapto Nugroho,SH, M.Hum, lahir di Magetan Jawa Timur, 26 Juli 1974, Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah di kota kelahirannya, Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (1999) di Fakultas Hukum Unmer Madiun, Magister Hukum S2 (2004) di Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang dan saat ini sedang studi di Program Doktoral S3 di Sekolah Pascasar-jana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain aktif mengajar di kampus Universitas Merdeka Madiun juga sangat aktif dalam


bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibi-ayai oleh DP2M Dikti serta menulis buku dan artikel pada jurnal-jurnal ilmiah. Artikel Publikasi : Islamisasi Ilmu Pengetahuan : Basis Epistemologi Sains Modern (Proceeding International Con-ference on Islamic Epistemology, 2016), Model Pengembangan, Desa Konservasi Berbasis Pendayagunaan Potensi Lokal Kawasan Lindung Lereng Gunung Wilis Jawa Timur (Prosiding Konferensi Nasional ke-4 APPPTM Palembang, 2016), Membumikan Hukum Pancasila Sebagai Basis Hukum Nasional Masa Depan (Prosiding Seminar Nasional Universitas Negeri Semarang, 2016). Buku yang sudah pernah diterbitkan : Pengantar Hukum Adat Indonesia (2016), Hukum Waris Adat (2016), Cita Hukum Pancasila, Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia (Bunga Rampai) (2016). Hukum Kontrak dan Perkembangan (2017)

mmm


Catatan : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

hukum perseroan terba t a se-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4614/1/hukum... · 2018-11-01 ·...

Documents