Hukum Perjanjian Internasional 2

Struktur Perjanjian Internasional

!. Pembukaan ( antara lain menyebutkan nama para pihak ( negara, kepala negara atau pemerintha), tujuan dibuatnya perjanjian, keyakinan para pihak untuk membuat perjanjian,

prinsip-prinsip hukum yang mendasari,2. Ketentuan substantif atau disebut dispositive provisions

3. Klausula formal seperti tanggal dibuatya perjanjian, cara-cara penerimaan ( penandatanganan, aksesi dsb), cara

penyelesaian sengketa, keberlakuan dalam lingkup nasional

Struktur Konvensi Wina 1969• Konsiderans• Bagian I : Pendahuluan• Bagian II : Pembuatan dan berlakunya perjanjian• Bagian III : Kepatuhan,pemberlakuan,dan Penafsiran Perjanjian• Bagian IV : Amandemen dan modifikasi Perjanjian• Bagian V : Tidak berlakunya, pengakhiran dan penangguhan

perjanjian• Bagian VI : Miscellaneous Provisions • Bagian VI : Penyimpanan,Notifikasi,Koreksi dan Registrasi• Bagian VII : Ketentuan Penutup

• Annex

Konsiderans• 1. Tentang peranan fundamental dari perjanjian internasional

dalam sejarah hubungan internasional• 2. Diakui semakin pentingnya perjanjian internasional sebagai

sumber hukum internasional serta kerjasama diantara bangsa-bangsa tanpa membedakan sistem konstitusi dan sosialnya

• 3. Penegasan atas sejumlah prinsip perjanjian internasional : free consent, good faith, pacta sunt servanda serta prinsip-prinsip hukum internasional sebagaimana terdapat dalam Piagam PBB : persamaan hak,hak rakyat untuk menentukan diri sendiri,persamaan kedaulatan dan kemerdekaan semua negara,tidak campur tangan dalam hubungan dalam negeri negara lain, penghormatan universal atas HAM dan hak-hak fundamental untuk semua

• 4. Menegaskan tekad seluruh anggota PBB untuk menciptakan kondisi dimana keadilan dan penghormatan atas kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional akan ditegakkan

• 5. Penegasan bahwa setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian internasional, sebagaimana juga perselisihan-perselisihan lain, akan diselesaikan secara damai sesuai dengan prinsip-prisnip keadilan dan hukum internasional

• 6. Keyakinan bahwa codification and progressive development dalam hukum perjanji9an internasional yang dicapai dalam konvensi ini akan mendukung tujuan yang ingin dicapai PBB sesuai dengan Piagamnya, yakni memelihara perdamaian dan keamanan internasional, pengembangan hubungan-hubungan persahabatan dan kerjasama di antara bangsa-bangsa.

• 7. Penegasan bahwa aturan-aturan hukum kebiasaan internasional akan tetap mengatur persoalan-persoalan yang tidak diatur dalam konvensi ini.

Pendahuluan• 1. Konvensi hanya berlaku bagi perjanjian antara negara

• 2. Peristilahan :

• -ratification, acceptance,approval dan accession mengandung arti suatu tindakan negara untuk memberikan persetujuannya untuk terikat oleh suatu perjanjian internasional.

Penjelasan Komisi Hukum Internasional : Lembaga ratifikasi dalam hukum internasional mulai muncul pada abad kesembilanbelas dimana raja memverifikasi surat kuasa untuk para utusannya yang mengadakan perjanjian internasional. Dalam perkembangannya, ratifikasi digunakan untuk menunjukkan bahwa perjanjian harus diratifikasi negara agar supaya dapat berlaku……Ada pun aksesi adalah cara tradisional dimana negara menjadi pihak pada perjanjian yang tidak dirandatanganinya.

• Penjelasan UU No. 24 tahun 2000 :• Dalam praktiknya, bentuk pengesahan terbagi dalam

empat katagori :• (a) Ratifikasi (ratification) apabila negara yang akan

mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian;(b) aksesi (accession) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian : ( c) penerimaan (acceptance) dan persetujuan (approval) adalah pernyataan menerima atau menyetujui dari negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut

• Full Powers adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh penguasa negara yang menugaskan seseorang atau lebiih untuk mewakili negara tersebut merundingkan, mengadopsi atau mengotentikasi teks perjanjian, untuk menyatakan persetujuan negara untuk terikat oleh suatu perjanjian internasional, atau untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang ada hubungannya dengan perjanjian

• Komentar Komisi hukum Internasional : pembuatan full powers merupakan pengamanan fundamental atas utusan negara tentang kewenangannya mewakili negara tersebut. Pada zaman dahulu selalu dimintakan full powers ini tapi sekarang hanya pada perjanjian-perjanjian yang sangat penting ( formal)

• Reservation (Pensyaratan ) berarti pernyataan sepihak suatu negara , bagaimana pun bunyi atau apa pun namanya, yang dibuat pada waktu menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksesi suatu perjanjian internasional, dengan mana negara tersebut mengecualikan atau merubah akibat hukum dari ketentuan tertentu dari suatu perjanjian internasional dalam pemberlakuan di negaranya.

Pembuatan Perjanjian Internasional

• 1. Penunjukkan utusan yang akan menghadiri suatu perundingan

• 2. Pemberian Full Powers• 3. Penerimaan naskah perjanjian

(adoption of the text)• 4 Pengotentikasian Naskah perjanjian

(authentication of the Text)• 5. Persetjuan untuk terikat pada perjanjian

( consent to be bound by a Treaty)

• Penerimaan naskah perjanjian: • Menurut Pasal 9 Konvensi Wina penerimaan

teks perjanjian dilakukan atas persetujuan semua negara yang turut serta dalam perumusannya kecuali penerimaan naskah perjanjian dalam suatu konperensi internasional yang akan dilakukan dengan mayoritas 2/3 suara utusan negara yang hadir dan memberikan suaranya, kecuali dengan mayoritas suara yang sama mereka menentukan peraturan yang lain.

• Pengotentikasian Naskah Perjanjian:• Pengotentikan suatu naskah perjanjian

internasional merupakan tahap lanjutan dari penerimaan perjanjian dengan maksud meningkatkan naskah perjanjian menjadi naskah yang otentik dan definitif..

• Caranya melalui prosedur yang sudah ditetapkan dalam teks atau disepakati negara yang turut serta merumuskannya. Atau melalui penandatanganan atau pemarafan