Hukum Bisnis = Hukum Dagang

INCLUDEPICTURE "http://murtiningsih.blog.uns.ac.id/DOCUME%7E1/compaqs/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif" \dPancasila Sumber dari segala sumber hukum

UUD 45 Sumber hukum tertulis

INCLUDEPICTURE "http://murtiningsih.blog.uns.ac.id/DOCUME%7E1/compaqs/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif" \d

Hubungan

Tidak Berakibat Hukum Berakibat Hukum

( Hukum Perdata )

Hukum Perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan

Politik Hukum ( sejarah perkembangan Indonesia )

Ada 3 zaman yaitu

Peraturan pokok pada zaman Hindia- Belanda :

- AB : Algenenng Bepaling Van Wetgeving Voor Indonesia.

Ketentuan- ketentua umum tentang peraturan perundang-undangan untuk Indonesia.

Dikeluarkan tanggal 30-4 1847

Dimuat dalam STB 1847/ 33

- RR : Regering Reglement

Peraturan Perundangan

Dikeluarkan tanggal 2-4-1854

Dimuat dalam STB 1854 /2

- IS : Indische Staats Regeling

Peraturan ketata negaraan Indonesia

Perubahan dari RR ke IS pada tanggal 23-06-1425

Dimuat dalam STB 1425/ 415

ORANG- ORANG PERANTARA DALAM DUNIA PERNIAGAAN

Kedudukan orang orang perantara dalam dunia perusahaan dan perdagangan mempunyai peranan penting dalam melancarkan dan mengembngkan perdagangan ataupun perusahaan

Macam macam :

1. Agen Dagang

- Melakukan npekerjaan perantaran mewakili pihak pengusaha natar lain membuat persetujuan- persetujuan tertentu dengan pihak ketiga.

- Tidak dalam ikatan perburuhan

- Dapat mempunyai perusahaan sendiri untukj pekerjaannya itu

- Untuk jerih payahnya ia menerima provisi

- Dapat merupakan agen tunggal jika satu- satunya sebagai agen mengenal sesuatu jenis barang

- Hanya bertanggung jawab sampai jumlah provisinya (janji del credere)

- Prjanjian untuk jangka waktu tertentu atau tanpa batas

- Kematian sebagai penyebab berakhirnya perjanjian

Beda dengan pedagang keliling

Padagang keliling mempunyai ikatan perburuhan dengan pengusaha, mempunyai hubungan tetap sebagai pegawai perusahaan. Terikat dengan ikatan perburuhan.

2. Makelar

Pasal 62 KUHD : makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan terlebih dahulu harus mengangkat sumpah di pengadilan negeri sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaannya

- Mengadakan perjanjian atas nama dan perintah orang lain. UNtuk pekerjaannya ia menerima provisi

Pekerjaan makelar :

Jual beli ntuk kepentingan yang member perintah yaitu benda- benda dan benda perniagaan, kapal, surat-surat berharga dan lain- lain. ( Psal 64 KUHD )

Kewajiban makelar :

1. Membuat catatn didalam buku sakunya mengenai apa yang telah dikerjakannya sebagai makelar dan kemudian setiap hari menyalinnya ke dalam buku harian menurut cara- cara yang berlaku ( Pasal66 KUHD ).

2. Setiap waktu jika par pihak menghendaki, makelar diwajibkan untuk memberikan turunan dari catatannya.

Fungsi catatan dalam buku saku / buku harian ini adalah sebagai alat pembuktian jika pada suatu saat terdapat prselisihan / persengketaan antara pihak- pihak.

Tugas makelar berakhir :

1. Dicabut haknya sebagai makelar atas permohonan pihak yang berkepentingan, yang merasa dirugikan oleh perbuatan makelar

2. Karena kepailitan makelar berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang memyatakan pencabutan hak sebagai makelar.

3. Komisioner

PAsal 76 KUHD : Komisioner adalah orang yang pekerjaannya terdiri atas pembuatan perjanjian- perjanjian atas nama tetapi atas perintah dan tanggungan orang lain dengan mendapat upah yang disebut komisi.

Pasal 78 KUHD : Komisioner telah menutup perjanjian, berhak menuntut pihak ketiga.

Pemberi kuasa (komiten) tiodak brehak menuntut pihak ketiga dan sebaliknya.

Hak Previllege ( Hak Istimewa ) Komisioner :

Hak istimewa atas barabg- barang yang masih berada ditangannya, atas ijin hakim pengadilansetempat, dapat menjual barang- barang itu untuk pelunasan piutang- piutangnya.

Hak Retensi :

Hak komisioner untuk menahan barang- barang milik komiten selam piutang- piutangnya belum dilunasi.

BURSA PERNIAGAAN

Pasal 59 KHUD : bursa perniagaan adalah pertemuan bersama para pedagang, nahkoda- nahkoda, makelar- makelar, kasir- kasir dan orang- orang lain yang berhubungan dengan perniagaan.

Fungsi bursa : diselenggarakan untuk kepentinagn perniagaan pada umumnya, tapimjuga dimungkinkan untuk suatu cabang perniagaan atau lebih ( contoh : bursa emas, bursa efek,dll)

Efek adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan / diperniagakan didalam bursa seperti wesel, saham, obligasi, sertifikat.

Saham : adalah surat bukti bagi para pemegang saham suatu PT.

Obligasi : adalah surat bukti bagi orang yang meminjamkan uang dan atas modal yang dipinjamkan itu diperoleh bunga tetap.

Sertifikat : adalah surat bukti seseorang ikut ddalam pinjaman oleh Negara

Di Indonesia bursa perniagaan ini sudah banyak mengalami perkembangan dan kemajuan sehubungan dengan semakin berkembangnya dunia perniagaan dan perusahan, juga karena semakin meningkatnya perdagangan uang dan efek atau surat berharga, serta valuta asing.

BEJ dibuka kembali oleh pemerintah Republik Indonesia dasarnya UU Darurat No. 13 Tahun 1951 ditetapkan sebagai UU No. 15 Tahun 1952 tentang BURS

KEP. MEN. KEU. Tanggal 13 Januari 1972 No. Kep. 25/MK/N/1/1972 : tugas pengawasan atas bursa efek- efek dilakuin oleh BADAN PEMBINA PASAR UANG DAN MODAL

Dalam perkembangan pengertian kasir dalam pasal 59 KUHD tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tidak ada lagi perbedaan antara kasir dan banker.

Para banker lebih banyak terlibat dalam perdagangan uang dan efek.

(UU No. 14 Th. 1967 tentang perbankan)

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Kadin Indonesia didirikan berdasarkan Keputusan Prseiden No. 49 Tahun 1973berstatus badan hukum

Kadin : adalah organisasi para pengusaha / gabungan usaha nasional baik di tingkat nasionla maupun daerah yang bertujuan untuk mempersatukan dah mengarahkan kemampuan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan nasional.

KADIN menjadi patner pemerintah dalam rangka pembinaan dunia usaha di Indonesia

Kadin di Indonesia berkedudukan di Jakarta (Ibu kota Negara) KAdin daerah ( Kadinda) di ibukota masing-masingdaerah ( Kadinda tingkat 1 dan kadinda tingkat 2 )

Keanggotaan kadin : 1. Anggota biasa

3. Anggota luar biasa

4. Anggota afiliasi ( Campuran )

Dengan berlakunya U/U No. 1 tahun 1987 tentang kadin, diharapkan fungsi dan peranan Kadin dapat lebih ditingkatkan

NAMA PERUSAHAAN DAN DAFTAR PERUSAHAAN

Nama perusahaan / nama perniagaan :

Ialah menunjukan pada sesuatu usah aperniagaan tertentu dan juga untuk membedakan antara berbagai usaha satu dengan lainnya

Menurut Wet of de handelsnaam ( STB 1912 No. 842 ) dikemukakan dua azas :

1. Harus dicegah kebingunggan atau kebimbangan pada khalayak ramai Karena pemakainan suatu nama perniagaan

2. Larangan pemakaian nama perniagaan yang terutama ditujukan untuk mencegah kemungkinan merugikan orang lain

Pasal 2 a menetapkan : dilarang memakai nama perniagaan yang dapat menyebabkan umum mendapatkan gambaran yang ketika mengenai usaha yang dijalankan denagn memakai nama tersebut.

Nama perniagaan dapat dipindah tangankan dengan cara :

- Diwariskan

- Dijual belikan

Syarat peralihan : harus bersama sama usaha perniagannya secara keseluruhan

DAFTAR PERNIAGAAN / DAFTAR PERUSAHAAN

Setiap pemilik perusahaan atau usaha perniagaan diwajibkan untuk mendaftarkan usahanya itu pada Dewan Perusahaan di Jakarta atau majelis perniagaan dan perusahaan daerah yang ditentukan oleh Menteri Perdagangan.

Pendaftaran ini wajib bagi perusahaan atau usaha perniagaan yang sudah mendapat izin usaha dan mendaftarkan di kantor panitera pengadilan negeri setempat.

Bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan perusahaannya dapat dikenakan sanksi 4i pidana, penjara atau kurungan.

Setiap perusahaan yang melakukan pelanggaran akan diumumkan di mass media, dicabut izin usahanya, dan tidak boleh melakukan kegiatan usaha.

BENTUK- BENTUK PERUSAHAAN YANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

- Perusahaan perseorangan

- Firma

- CV

- Koperasi

- Perusahaan Negara

Dikecualikan:

- Perjan

- Perusahaan kecil perorangan yang dikelola pemiliknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

HAK REKLAME

Hak reklame adalah hak penjual untuk menuntut kembali barangnya.

Jika pembeli tidak memenuhi prestasinya memebayar harga (wan prestasi), maka penjual mempunyai hak untuk :

a. Menuntut pemecahan perjanjian melalui putusan hakim

b. Menuntut pembayaran ganti rugi dan pemecahan perjanjian

c. Menuntut pelaksanaan / pemenuhan perjanjian

d. Menuntut pelaksanaan perjanjian dang anti rugi

Jika barang-barang bergerak telah diserahkan kepada pembeli, tapi harga pembelian belum dilunasi seluruhnya sesuai perjanjian, maka penjual dapat menuntut kembali barangnya, dengan syarat :

a. Barang tersebut masih berada ditangan pembeli dan masih dalam keadaan seperti semula.

b. Dalam jangka waktu 30 hari setelah penyerahan.

Jika pembeli dinyatakan pailit oleh hakim, maka penjual menunjukkan hak reklamenya kepada B.H.P ( Balai Harta Peninggalan ) sebagai budel pailit.

Pasal 235 KUHD : si penjual yang menerima kembali barang- barangnya diwajibkan untuk tidak merugikan budel pailit.

ARBITRASE ( PERADILAN WASIT )

Apabila para pihak ada yang merasa dirugikan dan tiodak dapat diselesaikan secara damai, maka diperlukan adanya campur tangan pihak ketiga, untuk menyelesaikan perselisihan, disebut arbitrase / peradilan wasit.

Ada 2 kemungkinan penyelesaian :

1. Penyelesaian melalui peradilan umum melalui pengadilan negeri

2. Penyelesaian melalui peradiilan khusus disebut peradilan wasit / arbitrase

Arbitrase : cara penyelesaian perselisihan /persengketaan oleh seorang wasit atau majelis wasityang bertindak / berwenang sebagai hakim.

Batas waktu penyelesaian sengketa hanya 6 bulan terhitung mulai diterimanya penunjukan / penggangkatan sebagai wasit.

Di Indonesia tanggal 3 Desember 1977 didirikan badan arbitrase Nasional Indonesia ( BANI ) atas prakarsa kadin Indonesia .

Lingkup sengketa mengenai soal soal perdagangan industri dan keuangan, baik yang bernasional maupun internasional.

PEMBUKUAN

Pasal 6 KUHD : setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk membuat pembukuan mengenai keadaan kekayaan perusahaan dan segala sesuatu yang berkenaan denagn perusahaan.

Pasal 6 ayat 2 KUHD : bahwa setiap tahun diwajibkan pula membuat neraca dan perhitungan laba rugi.

( Pembukuan harus sudah selesai plimng lambat dalam jangka waktu 6 bulan tahun berikutnya )

Pasal 7 KUHD : semua catatan / pembukuan dari perusahaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat (akurat) bagi perusahaan, sedangkan kekuatan pembuktian ayas pembukuan ituyang berwenang menentukan iaiah hakim.

Pasal 8 KUHD : pihak yang dapat memaksa untuk menyuruh menunjukan semua pembukuan adalah hakim.

Pasal 12 KUHD : pembukuan dari perusahaan itu tidak boleh di lihat atau diketahui leh orang yang tidak berhak karena tidak ada izin

PERSEKUTUAN PERDATA ( BURGERLYK MAATSCHAP )

Pasal 1618 KUHPdt : persekutuan prdata adalah sesuatu persetujuan dengan nama dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Persekutuan perdata diatur dalam BW

Modal dalam persekutuan dapat berupa uang, barang, tenaga kerja dan lain- lain

Ketentuan persekutuan perdata yang diperuntukan seorang anggota saja dilarang

Persekutuan perdata berakhir : ( pasal 1646 KUHPdt )

1. Jangka waktu berdirinya sudah habis

2. Karena dalang yang menjadi obyek persekutuan lenyap

3. Karena salah satu anggota meninggal dunia, jatuh pailit

4. Karena permintaan anggota untuk dibubarkan

Emaanzak : perusahaan perseorangan, pemilknya adalah perseorangan yang bergerak dalam usahanya guna mendapat laba.

Firma : suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama

Persekutuan Komanditer/ Commanditaire Cenootschap ( C.V.)

CV adalah persekutuan umntuk menjalankan perusahaan dimana perusahaan dijalankan oleh sekutu komplimenter yang bertanggung jawab sepenuhnya atas hutang perusahaan dengan satu atau lebih sekutu komanditer.

Perseroan Terbatas / Namloose Venooschaap ( N.V.)

NV adalah persekutuan untuk menjalankan perusahan dengan modal usaha terbagi atas saham- saham, diman sekutu memliki satu atau lebih sero.

Perusahaan Negara ( P.N.)

PN adalah perusahaan dimana modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara

Perusahaan daerah ( Perda)

Perusahaan yang didirikan dengan peraturan daerah. Modalnya untuk semuanya atau sebagian merupakan kekayaan Negara.

Yayasan

Yayasan adalah suatu jumlah modal yang disendirikan yang berstatus badan hokum.

Koperasi

Koperasi = Cooperation ( Inggris)

Cooperate ( Belanda )

Kerjasama

Kerjasama dalam koperasi yaitu kerjasama dari orang- orang yang tidak banyak uangnya, dengan tujuan utuk mencapai kemakmuran bersama.

Koperasi : adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social beranggotakan orang- orang atau badan- badan hokum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan (UU No. 12 Th. 1967 Pasal 3)

Persyaratan untuk mendirikan koperasi diatur dalam pasal 44 s/d 46 UKO 67 :

1. Mengadakan rapat pembentukan koperasi

2. Berita acara rapat, memuat catatan jumlah anggota dan nama- nama yang akan diberi kuasa menandatangani akte pendirian

3. Mengajukan akte pendirian Iabat koperasi

4. Jika tidak bertentangan dengan UU koperasi ( UU No. 12/ 1967 ) maka didaftar dalam buku daftar umum

5. Tanggal pendaftaran akte pendirian diberi tanggal, no. pendaftaran serta tanda tangan pengesahan oleh pejabat koperasi atas kuasa menteri

6. Diumumkan dalam berita Negara

Keanggotaan Koperasi :

- Orang dan badan hokum

- Bersifat terbuka bagi setiap orang

- Tidak bisa dipindah tangankan

Alat Kelengkapan Koperasi :

- Rapat anggota

- Pengurus koperasi

- Badan pemeriksa

- Dewan penasehat ( jika dipandang perlu)

Permodalan koperasi : pasal 32 ayat 1 UKO 67

a. Simpanan

- Simpanan pokok

- Simpanan wajib

- Simpanan sukarela

b. Pinjaman

c. Penyisihan hasil usaha

d. Cadangan

e. Sumber-sumber lain

Pembubaran koperasi :

a. Karena dikehendaki oleh anggota

b. Karena adanya tindakan dari pejabat:

- OK koperasi melanggar UU

- OK koperasi melakukan kegiatan bertentangan dengan kepentingan umum

- Kelangsungan hidup koperasi tidak dapat lagi diharapkan.