hukum pajak sub b a h a san aspek h u k u m ekop oleh : dr. mufarrijul ikhwan , sh.,mhum
DESCRIPTION
Hukum Pajak Sub B a h a san Aspek H u k u m Ekop Oleh : Dr. Mufarrijul Ikhwan , SH.,Mhum 2011. A. Seputar Historis Istilah Pajak. Awal istilah “ Pajak ” lbh dikenal dgn istilah “ Fiscus ”. Fiscus : keranjang / kantong berisi uang . - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
11
A. Seputar Historis Istilah Pajak
Awal istilah “Pajak” lbh dikenal dgn istilah “Fiscus”. Fiscus : keranjang/kantong berisi uang.Pd zamam Raja Romawi, Fiscus berarti “kantong raja”
kmd berkembg pd abad pertengahan menjd “kas negara”.
Negara msh bertype Monarkhi : segala input & qutput ttg keuangan negara, sepenuhnya dlm kekuasaan Raja.
Fiscus akhirnya berubah persepsi menjd aparatur negara yg bertugas memasukkan uang rakyat ke kas negara (kantong uang menjd aparatur negara).
Fiscus/Fiscal (keranjang uang) lbh luas artinya drpd pajak, krn sumbernya tdk hy dr uang rakyat, tp juga dr SDA; retribusi; perdagangan; & hasil perush negara.
22
B. Istilah Pajak
Ada dua versi ttg asal istilah pajak : 1) Pajeg/ajeg (bhs Jawa) : berarti Tetap (abad 19). Asalnya : Kolonial Inggris (1811-1814) “Thomas
S. Raffles” (letnan gubernur) yg diangkat oleh “Lord Minto “(Gubernur Inggris di India) mengatakan Peraturan (landrente stelsel /pungutan landrente) mempy arti jumlah uang yg hrs dibyr oleh pemilik tanah tiap tahun hampir sama/tetap besarnya;
2) Pacht (bhs Belanda) : sewa tanah yg hrs dibyr penduduk.
Asalnya : akhirnya Masy Indonesia lama kelamaan terbiasa mengatakan pacht dgn logat pajak.
33
C. Arti Pajak
Pajak (Prof Adriani) : iuran pd negara yg hrs dibayar wajib pajak yg diatur Undang-undang dgn tidak mendptkan prestasi individual kembali scr langsung /kontra prestasi langsung, yg digunakan unt membiayai pengeluaran umum pemerintahan/negara.
Unsur-unsur pengertian pajak : - iuran/pungutan pd negara; - diatur oleh UU; - tidak dpt prestasi individual kembali scr langsung; - digunakan unt membiayai pengeluaran umum
negara; - mempy fungsi budgetter dan mengatur.
44
D. Perbandg Pajak, Retribusi, dan Sumbangan.
Ketiganya tergolong iuran/pungutan; Ketiganya umumnya diatur oleh UU /
Regulasi; Pajak, & Sumbangan kontraprestasi
langsung individual, sdgkan Retribusi prestasi langsung individual;
Pajak unsur paksaannya bersifat yuridis, sdgkan retribusi dan sumbangan bersifat ekonomis.
55
E. Arti Hkm Pajak
Hkm Pajak (Santoso Brotodiharjo) :
Hukum/peraturan (hkm positif) yg mengatur
wewenang pemerintah memungut kekayaan
seseorang (wajib pajak), & menyerahkannya kembali
pd masy melalui kas negara;
Hkm Pajak (Rochmat Soemitro) : kumpulan
peraturan yg berisi aturan hubungan pemerintah
(pemungut pajak) dan rakyat (pembayar pajak).
66
F. Pungutan Pajak & Dasar Hukumnya
Arti Pungutan Pajak (Prof Sindian Isa) : kekuasaan negara yg diatur UU terkait dgn pajak yg hrs disertai pengabdian pd masy, kesejahteraan umum, dan keadilan.
Pemungutan : usaha (perbuatan) memungut;Pungutan : hasil yg dipungut.Landasan Hukumnya :
1) UUD 1945 Pasal 23 ayat (2) : “segala pajak unt keperluan negara berdsrkan UU” ;
2) UU Perpajakan (banyak lihat UU ttg Perpajakan) ;
77
G. Asas-asas Hukum Pajak
Asas Keadilan, menjd landasan utama dlm perpajakan, agar pemerintah tdk sewenang-wenang (kasus shopia loren);
- Keadilan distributif (sesuai haknya)
- Keadilan komutatif (sesuai kuantitas)
Asas Yuridis : setiap pungutan hrs berpijak pd UU ; Asas Ekonomis : mrp instrumen income dana ke
negara, dgn memperhatikan kepent umum, konsistensi regulasi, & tdk menghmbat perdagangan;
Asas Finansial : hasil pungutan pajak hrs digunakan seefisien mungkin (kasus Gayus), & wktnya hrs tepat.
88
H. Teknik Pemungutan Pajak
Ada tiga cara/teknik : 1) Wajib pajak menghitung sendiri pajak
yg terhutang sesuai UU (self assessment); 2) kerjasama dua belah pihak (Fiscus &
wajib pajak); 3) Fiscus yg menghitung jumlah pajak
terhutang dr wajib pajak.
99
TERIMA KASIH By. Mufarrijul Ikhwan FH Unijoyo Bangkalan
1010
1111
1212
I. BUMN
1313
1414
1515
TERIMA KASIH ==By. Mufarrijul Ikhwan FH Unijoyo Bangkalan==
1616