hukum ketenagakerjaan

Miftakhul Huda, S.H., M.H

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pengertian :

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah

segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga

kerja melali upaya pencegahan kecelakaan

kerja dan penyakit akibat kerja.


Pasal 86 UU 13/20031)Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:a.Keselamatan dan kesehatan kerja;b.Moral dan kesusilaan; danc.Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan maratabat manusia serta nilai-nilai agama.2)Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja


Pasal 87 UU 13/20031)Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan:

Penjelasan :Yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif


Perusahaan yang wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah perusahaan yang a.Mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 orangb.Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi

Arti “potensi bahaya tinggi” :Perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi dan pencemaran lingkungan kerja


Kewajiban Pengusaha Terhadap Penerapan K3 di tempat kerja sesuai pasal 14 Undang-Undang No 1 Tahun 1970 :Menulis dan memasang semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau Ahli K3Memasang semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau Ahli K3.Menyediakan alat pelindung diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang dipimpin maupun orang lain yang memasuki tempat kerja disertai petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut pegawai pengawas atau Ahli K3

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Menurut UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional BPJS terdiri dari :

1. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)

2. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN)

3. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI)

4. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)

Menurut UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS terdiri dari :

1. BPJS Kesehatan2. BPJS Ketnagakerjaan

BPJS Kesehatan

Pengertian :

BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan pemeliharaan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah

SOSIALISASI SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) (JKN)

DAN DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATANBADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN

OLEH : dr. Yessi Kumalasari, AAAK

Kepala Pemasaran dan KepesertaanPT. Askes (Persero) Kantor Divisi Regional VII

Unit KerjaPT. Askes Indonesia (Persero) Cabang SurabayaJl. Raya Darmahusada Indah Surabaya

Peserta BPJS Kesehatan

Anggota Keluarga Peserta BPJS Kesehatan

PentahapanPeserta BPJS Kesehatan

Peserta BPJS Terkena PHK atau Cacat

Manfaat Akomodasi BPJS Kesehatan

Alur Pelayanan Kesehatan

Peserta

Faskes Primer

Rumah SakitEmergency

Rujuk / Rujuk Balik

Klaim

BPJS Branch Office

Kendala BPJS Kesehatan yang sering dikeluhkan

Sosialisasi kurangDihapusnya sistem reimburseSurat rujukan menjadi mutlakKurangnya petugasTidak siap menampung permasalahan pada

jamsostek dan jamkesmas/jamkesda

BPJS KetenagakerjaanPengertian :

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian.

Jaminan Kecelakaan KerjaKecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang

terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja

Iuran Kecelakaan Kerja ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha

Jaminan Kecelakaan KerjaBesar Iuran JKK :a.Kelompok I = 0,24% dari upah sebulanb.Kelompok II = 0,54% dari upah sebulanc.Kelompok III = 0,89% dari upah sebuland.Kelompok IV = 1,27% dari upah sebulane.Kelompok V = 1,74% dari upah sebulan

Kelompok Upah

Jaminan Hari Tua

Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua.

Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.

Jaminan Hari Tua

Jaminan Hari Tua diberikan apabila :1.Memasuki usia pensiun2.Meninggal dunia3.Cacat total tetap4.Tidak bekerja lagi dengan masa kepesertaaan minimal 5 tahun atau 10 tahun

Jaminan Hari Tua

Iuran Jaminan Hari Tua :Pengusaha : 3,7 % dari upahPekerja : 2% dari upah

• Badan Penyelenggara wajib memberikan laporan jaminan hari tua setiap tahun

• Besarnya jaminan hari tua dapat dilihat secara online

Jaminan KematianJaminan Kematian adalah sejumlah uang

yang diberikan kepada ahli waris dari peserta program Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja

Iuran Jaminan kematian sebesar 0,3% yang ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.

Jaminan Kematian

Manfaat Jaminan Kematian :

Santunan Kematian: Rp 14.200.000,- Biaya Pemakaman : Rp 2.000.000,- Santunan Berkala : Rp 200.000,-/ bulan (selama 24 bulan)Santunan berkala dapat diberikan secara langsung sebesar 4.800.000 atas permintaan ahli waris

hukum ketenagakerjaan

Documents