HUKUM KEPAILITANHUKUM KEPAILITAN

MAS ANIENDA TIEN F, S.H.,M.HMAS ANIENDA TIEN F, S.H.,M.H

MATERI POKOK

I. PENDAHULUANa. Filosofis lahirnya hukum kepailitanb. Syarat-syarat permohonan penyataan pailit

II. KEPAILITAN SUAMI / ISTRI THDP HARTA BERSAMA

a. Konsep Harta Bersamab. Tujuan Kepailitan Suami/Istri thd Harta Bersama

III. KEPAILITAN BADAN HUKUM ( PT )a. PT sebagai Subjek Hukumb. Organ PTc. Kedudukan Hukum Hukum Direksi Atas Kepailitan PT

IV. KOMPETENSI PENGADILAN NIAGAa. Latar Belakang Lahirnya Pengadilan Niagab. Kompetensi Pengadilan Niaga

V. PUTUSAN KEPAILITANa. Proses permohonan dan Putusan Pailitb. Proses kasasi dan Peninjauan Kembali Putusan Pailit

VI. AKIBAT KEPAILITANa. Akibat Secara Umumb. Akibat Secara Khusus

VII.Tugas Dan Wewenang Kuratora. Pengangkatan dan pemberhentian Kuratorb. Tugas dan Tanggung Jawab Kurator

VIII. Hakim Pengawas Dalam Kepailitana. Tugas Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawasb. Bentuk-bentuk pengawasan oleh Hakim Pengawas

IX. PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANGa.Jenis dan Syarat-Syarat PKPUb.Prosedur dan Tata Cara Permohonan PKPUc.Akibat Hukum PKPU

X. ASPEK-ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM HUKUM KEPAILITANa.Aspek-aspek Internasional yang berdimensi Internasionalb.Aspek Hukum Internasional Dalam UU No.37 Tahun 2004

XI. BERAKHIRNYA KEPAILITAN

DAFTAR PUSTAKADAFTAR PUSTAKA

• Kepailitan seri hukum bisnis, Akhmad Yani dan Gunawan Widjaja

• Hukum pailit dalam teori dan praktek, Munir Fuady

• Hukum kepailitan, Rahayu Hartini

• Pedoman menangani perkara kepailitan, Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja

• Hukum kepailitan, M. Hadi Subhan

Filosofis Lahirnya KepailitanFilosofis Lahirnya Kepailitan

►Sudah ada sejak zaman romawi, kata Sudah ada sejak zaman romawi, kata “bangkrut” = “bankrupt” = “banca rupta”“bangkrut” = “bankrupt” = “banca rupta”

►Poerwadarminta, “pailit” artinya Poerwadarminta, “pailit” artinya “bangkrut” (menderita kerugian besar “bangkrut” (menderita kerugian besar hingga jatuh)hingga jatuh)

►Pasal 1 butir 1 UU 37/2004, kepailitan Pasal 1 butir 1 UU 37/2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yg pengurusan dan debitur pailit yg pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawasbawah pengawasan hakim pengawas

Sejarah Perkembangan Hukum Kepailitan

Sebelum berlakunya Failisments Verordening (Fv)

Masa berlakunya Failisments Verordening (Fv)

Masa berlakunya UU kepailitan yang sekarang ini

Sebelum Berlakunya Fv

Pengaturan Fv terdapat dalam :1. Wet Book van Koophandel

Terdapat dalam buku III ttg Ketidakmampuan pedagang, Peraturan ini termuat dalam Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 W.v.K, tetapi kemudian telah dicabut berdasarkan Pasal 2 Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening (S. 1906-348). Peraturan ini berlaku untuk pedagang saja.

2. Reglement op de Rechtsvoordering (Rv) Stb. 1875-52, Buku III Bab 7 Van den Staat van Kennelijk Onvermogen (Tentang Keadaan Nyata-nyata Tidak Mampu), dalam Pasal 899 sampai dengan Pasal 915, yang kemudian telah dicabut oleh S. 1906-348.Peraturan ini berlaku untuk pengusaha saja.

Pelaksanaan kedua aturan tersebut sulit, dikarenakan :

Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya

Biaya tinggi Pengaruh kreditur terlalu sedikit terhadap

jalannya kepailitan Perlu waktu yang cukup lama

Masa berlakunya Fv

Diatur dalam Fv stb.1905 No.217 jo.Stb. 1906 No.248.Peraturan ini lengkapnya bernama Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betalin voor de Europeanen in Nederlands Indie (Peraturan Untuk Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Untuk Orang-Orang Eropa). Berdasarkan Verordening ter invoering van de Faillissementsverordening (S. 1906-348), Faillissementsverordening (S. 1905-217) itu dinyatakan mulai berlaku pada tanggal I November 1906

Dengan berlakunya Faillissementsverordening tersebut, maka dicabutlah:1. Seluruh Buku HI dari WVK.2. Reglement op de Rechtsvordering, Buku III, Bab Ketujuh, Pasall 899 sampai dengan Pasal 915

Faillissementsverordening ini hanya berlaku bagi orang yang termasuk golongan Eropa saja

UU Kepailitan Sejak Tahun 1945

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menentukan sebagai berikut:"Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini"

Pada tahun 1947, pemerintah pendudukan Belanda di Jakarta menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan 1947 (Noodsregeling Faillissmenten 1947). Tujuannya ialah untuk memberikan dasar hukum bagj penghapusan putusan kepailitan yang terjadi sebelum jatuhnya Jepang. Tugas ini sudah lama selesai, sehingga dengan demikian Peraturan Darurat Kepailitan 1947 itu sudah tidak berlaku lagi.

Di dalam praktik, Faillissementsverordening relatif sangat sedikit digunakan. Faktor penyebabnya antara lain karena keberadaan peraturan itu di tengah-tengah masyarakat, kurang dikenal dan dipahami. Sosialisasinya ke masyarakat sangat minim. Awalnya, Faillissementsverordening itu hanya berlaku untuk pedagang di lingkungan masyarakat yang tunduk pada hukum perdata dan dagang Barat saja

Akibatnya, Faillissementsverordening itu tidak dirasakan sebagai sesuatu peraturan yang menjadi milik masyarakat pribumi, dan karena itu pula tidak pernah tumbuh di dalam kesadaran hukum masyarakat

Tahun 1998-Sekarang

Pada bulan Juli 1997 terjadilah krisis moneter di Indonesia

Peraturan kepailitan yang ada, sangat tidak dapat diandalkan. Banyak Debitor yang hubungi oleh para Kreditornya karena berusaha mengelak untuk tanggung jawab atas penyelesaian utang-utangnya

Lahirlah Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan (Perpu Kepailitan)

5 bulan kemudian Perpu Kepailitan dan perubahan atas Kepailitan itu ditetapkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998

UU No.34 Tahun 2004 tentang Kepailitan tangal 18 Oktober 2004

► Kepailitan adlah perwujudan dari pasal 1131 dan Kepailitan adlah perwujudan dari pasal 1131 dan 1132 BW1132 BW

► 1131 BW’ Segala kebendaan si berutang, baik 1131 BW’ Segala kebendaan si berutang, baik yg bergerak mapun yg tak bergerak, baik yg yg bergerak mapun yg tak bergerak, baik yg sudah ada maupun yg akan ada di kemudian sudah ada maupun yg akan ada di kemudian hari mnjd tanggungan u/ segala perikatan hari mnjd tanggungan u/ segala perikatan perseoranganperseorangan

► 1132 BW” kebendaan tsb mjd jaminan bersama-1132 BW” kebendaan tsb mjd jaminan bersama-sama bg semua orang yg mengutangkan sama bg semua orang yg mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yg sah untuk didahulukanalasan-alasan yg sah untuk didahulukan

Fungsi lembaga kepailitanFungsi lembaga kepailitan

►Sebagai lembaga pemberi jaminan kpd Sebagai lembaga pemberi jaminan kpd kreditornya bhw debitur tidak akan kreditornya bhw debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua utang-bertanggung jawab atas semua utang-utangny kpd semua krediturutangny kpd semua kreditur

►Memberi jaminan perlindungan kepada Memberi jaminan perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan debitur terhadap kemungkinan eksekusi masal oleh kreditur-eksekusi masal oleh kreditur-krediturnyakrediturnya

Azas-Azas KepailitanAzas-Azas Kepailitan

1.1. Azas KeseimbanganAzas Keseimbangan

fungsi kepailitan adalah dapat mencegah fungsi kepailitan adalah dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yg tdk lembaga kepailitan oleh debitur yg tdk jujur. Dan dilain pihak mencegah kreditur jujur. Dan dilain pihak mencegah kreditur yg tidak baikyg tidak baik

2.2. Azas kelangsungan UsahaAzas kelangsungan Usaha

Terdapat ketentuan yang memungkinkan Terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yg prospektif tetap perusahaan debitur yg prospektif tetap dilangsungkandilangsungkan

3.3. Azas keadilanAzas keadilan

Ketentuan mengenai kepailitan dapat Ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak memenuhi rasa keadilan bagi para pihak berkepentingan. Azas ini mencegah berkepentingan. Azas ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yg mengusahakan pembayaran penagih yg mengusahakan pembayaran atas tagihan-tagihan masing2 thdp atas tagihan-tagihan masing2 thdp debitur dengan tidak memperdulikan debitur dengan tidak memperdulikan krediturnyakrediturnya

4.4. Azas IntegrasiAzas Integrasi

sistim hukum formil dan materiilnya sistim hukum formil dan materiilnya merupakan satu kesatuan yg utuh merupakan satu kesatuan yg utuh dari sistem hukum perdata dan dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasionalhukum acara perdata nasional

Syarat-Syarat Pemohonan Pailit

• Pasal 2(1) UUK :“ debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya ”

Adanya Dua kreditur atau lebih (Concursus Creditorum)

• Jika debitur mempunyai 1 kreditur, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis mnjd jaminan atas pelunasan utang debitur dan tidak diperlukan pembagian secara pro rata dan pari passu

• Debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai 1 kreditur

Macam – Macam Kreditur

• Kreditur Konkuren (pasal 1132 KUHPdt)

• Kreditur Preferen (pasal 1134 KUHPdt)

• Kreditur Separatis

Kreditur Konkuren

• Para kreditur dengan hak PARI PASSU DAN PRO RATA

• Kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang tanpa ada yang didahulukan

Kreditur Preferen

• Kreditur yang karena UU, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu

• Mempunyai hak istimewa yaitu hak yg oleh UU diberikan kpd seorang berpiutang sehingga tingkatnya lbh tinggi drpda orang berpiutang lainnya

• Lihat kembali pasal 1139 dan 1149 BW

Kreditur Separatis

• Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan

• Hak yang dipunyai kreditur ini adalah hak kewenangan sendiri menjual / mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (parate eksekusi)

4 jaminan kebendaan

• Hipotek (pasal 1162 s.d pasal 1232 BW)

• Gadai (pasal 1150 s.d pasal 1160 BW)

• Hak tanggungan (UU No.4/1196)• Fidusia (UU No.42/1999)

Syarat cukup satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

• Utang harus lahir dari perikatan yang sempurna

• Misal ; utang yang lahir dari perjudian tidak dapat mengajukan permohonan pailit

Syarat pemohon pailit (pasal 2 ayat 1 UUK)

• Debitur• Seorang kreditur atau lebih• Kejaksaan• Bank Indonesia• Badan Pengawas Pasar Modal• Menteri Keuangan

Debitur SendiriDebitur Sendiri

Seorang debitur dapat Seorang debitur dapat mengajukan permohonan mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya pernyataan pailit atas dirinya sendirisendiri

Jika debitur masih terikat dalam Jika debitur masih terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah, permohonan hanya dpt diajukan permohonan hanya dpt diajukan atas persetujuan suami atau istriatas persetujuan suami atau istri

Seorang Kreditur atau lebihSeorang Kreditur atau lebih

Kreditur yang dapat mengajukan Kreditur yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap permohonan pailit terhadap debiturnya adalah kreditur debiturnya adalah kreditur konkuren, kreditur preferen, konkuren, kreditur preferen, kreditur separatiskreditur separatis

Kejaksaan Kejaksaan

Kejaksaan dapat mengajukan Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit demi permohonan pailit demi kepentingan umumkepentingan umum

Pengertian kepentingan umum Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan negara dan atau kepentingan masyarakat, misalnya :masyarakat, misalnya :

Debitur melarikan diriDebitur melarikan diri Debitur menggelapkan bagian dari Debitur menggelapkan bagian dari

harta kekayaanharta kekayaan Debitur mempunyai utang kpd Debitur mempunyai utang kpd

BUMN atau badan usaha lain yg BUMN atau badan usaha lain yg menghimpun dana dari masyarakatmenghimpun dana dari masyarakat

Debitur mempunyai utang yang Debitur mempunyai utang yang berasal dari penhimpunan dana dari berasal dari penhimpunan dana dari masyarakat luasmasyarakat luas

Debitur tidak beritikad baik atau Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktupiutang yang telah jatuh waktu

Dalam hal lainnya yg menurut Dalam hal lainnya yg menurut mrpkan kepentingan umummrpkan kepentingan umum

Bank IndonesiaBank Indonesia

Permohonan pailit terhadap Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan penilaian kondisi keuangan perbankan secara keseluruhanperbankan secara keseluruhan

Badan Pengawas Pasar Badan Pengawas Pasar ModalModal

Permohonan pailit terhadap Permohonan pailit terhadap perusahaan efek, bursa efek, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian, hanya dapat penyelesaian, hanya dapat diajukan oleh BAPEPAMdiajukan oleh BAPEPAM

Menteri KeuanganMenteri Keuangan

Permohonan pernyataan pailit Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan terhadap perusahaan asuransi,perusahaan asuransi,perusahaan reasuransi, dana pensiun atau reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan bergerak di bidang kepentingan publik, hanya dapat diajukan publik, hanya dapat diajukan Menteri Keuangan.Menteri Keuangan.