HUKUM ANTI MONOPOLIM. HawinFakultas HukumUniversitas Gadjah Mada

Hukum Anti Monopoly;In US disebut Antitrust Law;Di Europe disebut Competition Law;Di Australia disebut Restrictive Trade Practices Law.

Tujuan hukum antimonopoli1. Meningkatkan persaingan perfect competitionMengapa persaingan penting?Meningkatkan efisiensi alokasi (allocative efficiency)= membuat produk yang diinginkan konsumen;Meningkatkan efisiensi produksi (productive efficiency)= memproduksi barang atau jasa dengan murahMendorong kemajuan dengan menghargai innovasi.

2. Untuk melindungi konsumen;3. Untuk melindungi produsen /pesaing:Larger firms may be prevented from engaging in efficient competitive conducts that can cause less efficient firms to become non-workable.

4. Untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Untuk sektor tertentu, persaingan justru dibatasi dengan memberikan hak monopoli kepada perusahaan ttt, misalnya: listrik, air minum, dll

Perfect competition:Ada banyak pembeli dan penjual;Kuantitas produk yang dibeli/dijual kecil dibandingkan dengan jumlah produk yang diperdagangkan sehingga perubahan kuantitas tersebut tidak mempengaruhi harga pasar;Produk homogen;Informasi yang lengkap bagi pembeli dan penjual tentang harga pasar dan produk yang dijual;Bebas masuk ke dalam pasar (freedom of entry).

Monopolistic Competition:Ada banyak pembeli dan penjual;Informasi yang lengkap bagi pembeli dan penjual tentang harga pasar dan produk yang dijual;Bebas masuk ke dalam pasar;Produk yang dijual heterogen; dari pandangan pembeli, produk setiap penjual berbeda (walaupun sedikit) dengan produk penjual lainnya.

Monopoli:Satu penjual dalam satu pasar;Produk penjual unik (tidak ada substitusi yang dekat);Sangat sukar bagi penjual lain untuk masuk ke dalam pasar tersebut.

Pasar (market)A market is the area of close competition between firms or the field of rivalry between them. Untuk menentukannya harus dilihat:Produk subtitusi;Intensitas persaingan dalam area tersebut.

Semakin sempit pasar, semakin mungkin suatu aktivitas mendatangkan dampak yang substansial terhadap persaingan dalam area tersebut.

Bentuk-bentuk laranganPer se illegal = suatu tindakan dilarang tanpa harus dibuktikan dulu apakah tindakan tsb mengurangi persaingan atau tidak;Rule of reason = dilarang apabila secara substansial mengurangi persaingan (substantially lessening competition).

Yang dilarang:

Horizontal arrangement, contoh:Kolusi antar pesaing Kartel;Penetapan harga (price fixing);Vertical arrangement, contoh:Exclusive dealing:Tying agreement (second line forcing, full line forcing, third line forcing);Solus agreement;Customer and territorial exclusivity;Resale price maintenance (vertical price fixing).Misuse of market power, contoh:Predatory pricing;Refusal to deal. Sebagian merger, akuisisi, dan konsolidasi.

Price fixing: beberapa supplier yang seharusnya masing-masing bersaing menetapkan bahwa produk mereka harus dijual pada harga tertentu. (Per se illegal).

Contoh?

Second line forcing: supplier memaksa retailer yang membeli produk dari supplier untuk membeli (menggunakan) produk kedua hanya dari supplier. (Rule of Reason)

Misal: pembeli (retailer) soft drink Coca Cola harus menggunakan lemari es dari Coca ColaFull line forcing: supplier memaksa retailer yang membeli produk dari supplier untuk membeli (menggunakan) produk-produk yang lain hanya dari supplier. (Rule of Reason)

Third line forcing: supplier memaksa retailer yang membeli produk dari supplier untuk membeli (menggunakan) produk lain dari pihak ketiga tertentu. (Per se illegal)

Misal: penerima pinjaman suatu bank harus mengasuransikan gedung yang dijadikan jaminan kredit kepada suatu perusahaan asuransi tertentu (mungkin anak perusahaan bank tersebut)

Solus agreement: supplier akan mensuply produk kepada retailer dengan syarat bahwa retailer hanya berhubungan dengan dia (tidak boleh membeli produk yang sama dari supplier yang lain). (Rule of reason).

Misal: Pabrik traktor bersedia untuk mensuply traktor kepada dealer-dealer dengan syarat bahwa dealer-dealer ini tidak akan membeli traktor dari Pabrik traktor yang lain.

Resale price maintenance: supplier menetapkan harga minimal untuk produk yang akan dijual oleh retailer. (Per se illegal).

Misal: Penerbit buku hanya akan menjual buku kepada pedagang buku apabila pedagang buku ini mau menjual buku tsb kepada konsumen pada harga minimal tertentu.

Efek negatif monopoli:Output berkurang;Harga mahal;Konsumen rugi;Mendorong inefficiency.

Pembuktian:Untuk Perjanjian: langsung;Untuk arrangement atau understanding:LangsungTidak langsung (indirect/circumstantial evidence), contoh:Adanya tindakan yang paralel;Adanya tindakan bersama-sama (joint action);Adanya struktur harga yang serupa.

UU Antimonopoli (UU No 5 / 1999)Perjanjian Yang DilarangPerbuatan Yang DilarangPosisi Dominan

UU Antimonopoli (UU No 5 / 1999)I. Perjanjian Yang Dilarang:Pasal 1 (g):Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Bandingkan:Australia (the Trade Practices Act 1974):Contract, Arrangement, and Understanding.

II. Beberapa Perjanjian Yang Dilarang:OligopoliPasal 4(1): Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 4(2): Pelaku usaha patut diduga melakukan oligopoli sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Perjanjian yang Dilarang Oligopoli (Pasal 4)Perusahaan minyak goreng A, B, dan C membuat perjanjian untuk secara bersama-sama melakukan pengaturan jumlah produksi minyak goreng dalam suatu pasar sbb:

Perusahaan A= 30%Perusahaan B= 40%Perusahaan C= 20%______ +Total= 90%Dengan kondisi ini mereka menguasai pangsa pasar lebih dari 75%. Terjadi Oligopoli

Persoalan: apakah oligopoli terjadi harus dengan perjanjian?Bandingkan:

Di AS, oligopoli banyak terjadi tanpa adanya kontrak, tapi dengan implicit verbal negotiation. Maka oligopoli bisa terkena Pasal 2 the Sherman Act combine or conspire to monopolize.

2. Penetapan harga horizontal (price fixing)Pasal 5(1):Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Di AS dan Australia, price fixing disebut naked restraint of trade with no purpose except the stifling of competition.

Price fixing menurut Pasal 5(1) adalah per se illegal. Sama dengan AS, EU dan Australia.

Dianggap melanggar tanpa melihat:Tingkat harga;Market powerApakah price fixing sudah dilaksanakan atau belum

Apa yang dimaksud menetapkan?

Bandingkan:Di Australia, Pasal 45A(1) the Trade Practices Act 1974: fixing, controlling, or providing for the fixing, controlling or maintaining of, the price for, or a discount, allowance, rebate or credit in relation to goods or services.

Pasal 5(2): Joint Venture dikecualikan dari larangan price fixing.

Namun, tdk dijelaskan joint venture yg mana yang memenuhi syarat untuk dikecualikan.

Di AS, EU dan Australia: syaratnya adlh: the benefit of joint venture must outweigh its detriment (dari tindakan price fixing nya). Juga pengecualiannya tidak absolute tetapi hanya dari per se illegal.

3. Penetapan harga vertikal (Resale Price Maintenance):Pasal 8: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Di Indonesia:Pasal 8 menganut Rule of Reason

Bandingkan:Di Australia dan AS, baik penetapan harga horisontal maupun penetapan harga vertikal adalah per se illegal.

4. Market Allocation (Pembagian Wilayah)Pasal 9:Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Perjanjian Yang DilarangPembagian Wilayah (Pasal 9)

Perusahaan A dan perusahaan B memproduksi barang yang sejenis. Keduanya memiliki pabrik di daerah Jawa Barat Konsumen barang yang diproduksi oleh kedua perusahaan itu ada di Jawa dan Sumatera Dengan alasan agar tidak terlibat dalam perang harga yang dapat merugikan atau bahkan mematikan kedua belah pihak. Perusahaan A dan B berjanji untuk membatasi wilayah pemasaran A akan memasarkan produknya di Jawa dan B akan memasarkan produknya di Sumatera

Pembagian wilayah:Pembagian secara geografis;Pembagian macam dan kelas konsumen (misal: wholesalers dan retailers);Pembagian berdasarkan jenis barang (misal: peralatan video professional dan peralatan video amatiran).

5. Kartel

Pasal 11:Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

A Cartel is:

An arrangement in which competing firms have substituted an agreement on price, output, or related matters for independent decision making.

Pasal 11: menganut Rule of Reason. Artinya hanya dilarang apabila ia mengurangi persaingan secara substansial.

Bandingkan:

Di AS, Australia dan Uni Eropa, kartel adalah per se illegal.

6. PemboikotanAdalah: suatu perjanjian antara para pesaing untuk tidak berhubungan dengan pesaing-pesaing lain, supplier dan atau konsumen lain.

Biasanya, boikot menutup akses terhadap input yang diperlukan (produk, fasilitas atau pasar).

Pasal 10:(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:a.merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; ataub.membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

Perjanjian Yang DilarangBoikot (Pasal 10)

A dan B adalah pedagang besar dari produsen C dan D untuk produk X di pasar tertentu dengan pangsa pasar 80%. A dan B sepakat untuk tidak membeli barang dari C agar dapat mengendalikan harga pembelian dari D.

Pasal 10 menganggap pemboikotan sebagai per se illegal.

Pasal 10 mengikuti Australia yang menganggap pemboikotan (exclusionary provisions) illegal tanpa harus dibuktikan adanya efek negatifnya.

Kegiatan yang dilarang menurut UU AntimonopoliMonopoli (Pasal 17)Monopsoni (Pasal 18)Penguasaan pasar (Pasal 19)Persekongkolan (Pasal 20)Penyalahgunaan posisi dominan (Pasal 25)Jabatan rangkap (Pasal 26)Pemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis (Pasal 27)8. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan tertentu (Pasal 28 dan 29)

Pengecualian dari UU AntimonopliPasal 50 mengecualiakan dari ketentuan undang-undang sbb:a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; e. perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; ataui. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Sherman ActSection 1: Every contract, combination or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal.

Section 2: Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony

The Treaty Establishing the European Community

Article 81 (ex Article 85):1. The following shall be prohibited as incompatible with the common market: all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which may affect trade between Member States and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition with the common market, and in particular those which:a. directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions;b. limit or control production, markets, technical development, or investment;c. share markets or sources of supply; d. apply dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage;e. make the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts.

Article 86:

Any abuse by one or more undertakings of a dominant position with the common market or a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the common market in so far as it may affect trade between the Member states. Such abuse in particular, consist in: (a) directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or unfair trading conditions; (b) limiting production, market or technical development to the prejudice of consumers; (c) applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage; (d) making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts.