HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA (SUATU TINJAUAN DESKRIPTIF)I. PendahuluanPendidikan merupakan bidang yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan pembangunan modal manusia (human capital), seterusnya hal ini berkaitan dengan motor (genuine) penggerak pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini semakin menjadi fokus perhatian sejak munculnya Model Pertumbuhan Solow (Solow Growth Model), atau juga dikenal dengan Solow-Swan Model yang dikenalkan pada tahun 1956, yang menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi suatu negara harus memperhatikan setidaknya dua faktor produksi yakni modal manusia (human capital) dan modal financial (financial capital). Kedua modal tersebut tercermin dari jumlah tenaga kerja dan teknologi yang ada (akibat pembangunan human capital), disamping aspek finansial (financial capital).Pembangunan modal manusia (human capital) sendiri, diharapkan akan mampu berperan pada pembangunan ilmu pengetahuan sebagai dasar pembentuk teknologi yang akan diciptakan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Di Indonesia, dengan penduduk yang besar (keempat di dunia) dengan jumlah 237,4 juta penduduk (sensus BPS 2010), tentunya merupakan modal awal yang penting bagi pembangunan, dan diharapkan jumlah yang begitu besar juga diiringi dengan kualitas manusia yang juga tinggi, sehingga nantinya juga akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.Di dunia internasional, pendidikan dalam kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia (human capital) yang berkualitas telah disadari sejak lama. Dan hal ini disadari merupakan hak asasi paling hakiki dari seorang manusia. Sebagaimana tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1948, dimana pada artikel ke-26,disebutkan bahwa;(1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.(2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peaceSeterusnya pentingnya pendidikan juga termaktub dalam International Covenant on Civil and Political Rights pada tanggal 16 December 1966. Dan hal ini ditegaskan kembali pada International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, dimana hak-hak asasi manusia mengenai pendidikan tertuang pada pasal ke-13 (Art. 13 of the Covenant), dokumen nomor E/C.12/1999/10, tertanggal 8 Desember 1999.Setidaknya ada dua alasan dasar kenapa pendidikan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi (Stevens dan Weale, 2003). Pertama pendidikan akan meningkatkan standar .kehidupan seseorang, ini terkait dengan pengalaman eropa pada tahun 1800-an. Dimana pendidikan digunakan sebagai pemacu dalam peningkatan tingkat ilmu pengetahuan yang lebih berguna bagi proses penciptaan output (yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi). Kedua, dengan menggunakan pendekatan ekonometrik, yang mengindikasikan bahwa pendapatan seseorang akan berhubungan positif dengan tingkat pendapatan seseorang, hal ini akan meningkatkan tingkat investasi dan tingkat konsumsi, dan hal ini tentunya juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.Dan dengan semakin besarnya tantangan yang dihadapi dunia internasional saat ini, yang antara lain ditandai dengan semakin meningkatnya konflik dan kekerasan yang terjadi, semakin tingginya angka kemiskinan dan buta huruf, serta semakin besarnya jurang antara orang kaya dan orang miskin. Ditambah dengan fakta bahwa seperempat dari penduduk dunia masih berada dalam tingkat kemiskinan, dengan indikator kategori miskin adalah orang-orang yang pendapatannya kurang dari 1 dollar Amerika serikat per-orang per-hari berdasarkan konsep kesamaan daya beli (purchasing power parity). Maka hak dalam mengakses pendidikan dalam rangka pembangunan manusia (human capital) melalui pendidikan merupakan suatu alat yang sangat berharga untuk mengurangi kemiskinan (alih-alih mungkin dapat menghilangkannya) dan mencegah masalah-masalah lainnya yang mungkin timbul akibat efek lanjutannya. Dari fakta dilapangan (berdasarkan data UNESCO), terdapat 113 juta anak-anak, yang 60% diantaranya merupakan perempuan, tidak memiliki akses terhadap pendidikan dasar (primary education); dan setidaknya 880 juta orang dewasa, dengan mayoritas perempuan, masih buta huruf (illiterate).Saat ini, terdapat beberapa index yang dapat mencerminkan tingkat pembangunan modal manusia (human capital). Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau secara global dikenal dengan Human Development Index (HDI) yang digagas oleh Amartya Sen, dan kawan-kawan pada tahun 1990. Index ini sendiri terdiri dari tiga aspek pembangunan, yakni kesehatan (health), pendidikan (education), dan standar kehidupan (living standard). Pendidikan sendiri didasarkan pada dua indikator utama, yakni lama tahun rata-rata sekolah (mean years of schooling), dan jumlah tahun ekspektasi bersekolah (expected years of schooling). Disamping itu, dari aspek kesehatan sendiri, indikatornya dilihat dari tingkat harapan hidup saat lahir (life expectancy at birth). Sedangkan dari segi standar hidup (standard of living), indikator yang dipakai adalah pendapatan nasional kasar per-kapita (gross national income percapita).

Berdasarkan data Indeks Pembangunan (Human Development Index) yang dikeluarkan oleh UNDP pada tahun 2010, dapat dilihat bahwa Norwegia, Islandia, dan Australia merupakan negara-negara yang menempati urutan pertama, kedua dan ketiga tertinggi dalam peringkat Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Negara Indonesia sendiri berada pada urutan ke 111 dari 178 negara di dunia. Hal ini menempatkan Indonesia berada pada golongan negara-negara dengan Medium Human Development atau termasuk ke dalam negara-negara berkembang (developing countries). Jika dibandingkan dengan kualitas sumber daya manusia (human capital) dengan negara-negara di Asia Tenggara, maka Indonesia masih berada di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Philipina, bahkan masih berada sedikit di bawah Vietnam.Walaupun index pembangunan manusia (IPM) Indonesia tidak terlalu bagus (hanya berada di urutan ke-111 dari 178 negara) di tahun 2010, namun patut dicatat bahwa pada tahun 2009,dengan perekonomian dunia yang diwarnai dengan krisis global, negara-negara berkembang (termasuk dalam golongan negara-negara Medium Human Development), terutama China, India, dan Indonesia, mencatat trend pertumbuhan ekonomi yang positif (berturut-turut berada di urutan ke-5, ke-20, dan ke-31) dari tingkat pertumbuhan riil-PDB. Sementara negara-negara yang memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi (seperti Norwegia, Islandia, dan Australia), hanya mencatatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang negatif di tahun 2009 (berturut-turut berada pada urutan ke-109, ke-171, dan ke-76).

UrutanHDI Negara Nilai HDI* Urutan Pertum-buhan PDB riil Negara Tingkat pertumbuh-an PDB riil (%)**1 Norwegia 0.963 1 Afghanistan 22.5452 Islandia 0.956 2 Timor-Timur (Timor Leste) 11.6093 Australia 0.955 3 Ethiopia 9.9494 Kanada 0.949 4 Azerbaijan 9.34 Luxemburg 0.949 5 China 9.0964 Swedia 0.949 20 India 5.67811 Jepang 0.943 24 Vietnam 5.32325 Singapura 0.907 27 Myanmar 4.91933 Brunei Darussalam 0.866 31 Indonesia 4.54661 Malaysia 0.796 76 Australia 1.24673 Thailand 0.778 84 Philippina 1.06184 Philippina 0.758 98 Brunei -0.49385 China 0.755 109 Norwegia -1.434109 Vietnam 0.704 115 Malaysia -1.714111 Indonesia 0.697 121 Kamboja -1.957128 India 0.602 126 Thailand -2.248130 Myanmar (Burma) 0.578 128 Kanada -2.462131 Kamboja 0.571 163 Jepang -5.217141 Timor-Timur (Timor Leste) 0.513 171 Islandia -6.791178 Niger 0.281 183 Latvia -17.955Tabel 1; Urutan Human Development Index (HDI) tahun 2010; dan urutan pertumbuhan produk domestik bruto-riil (real growth rate of gross domestic product) tahun 2009; beberapa negara-negara di dunia;Sumber; * ; UNDP (www.undp.org); dan **; IMF (www.imf.org)Dengan melihat fenomena, serta dan fakta data yang ada, maka pada penelitian ini saya mencoba melihat efek dari pendidikan dan kaitannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

II. Tinjauan Literatur2.1 Teori Pertumbuhan Solow (Solow Growth Model)Dalam melihat pengaruh manusia (human capital) terhadap output dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari model dasar yang diperkenalkan Solow (1956). Dimana diasumsikan bahwa output (Y), berasal dari dua input yakni tenaga kerja (labour) yang direpresentasikan oleh L; dan modal (capital) yang direpresentasikan oleh K. Seterusnya A disini merepresentasikan tingkat keefektifan tenaga kerja (effectiveness of labor), yang pada saat ini diasumsikan tetap (bersifat exogenous).Atau dapat ditulis dengan;

Dengan melakukan differensiasi, maka;

Jika didapatkan nilai marjinal faktor produksi dari produk (output) yang dihasilkan, dimana adalah share of prots dalam perekonomian, dan merupakan share of labour. Dengan menggunakan produksi fungsi homothetic (homothetic production function), dimana jumlah shares-nya berjumlah satu, maka apabila , dan , maka;

Patut diingat bahwa, bersifat tidak time-invariant. Artinya fungsi produksi bersifat Cobb-Douglas.Jika diasumsikan index tenaga kerja dilihat dari jumlah tahun pendidikan (years of education), karenanya Lt merupakan tenaga kerja (labour) dengan pendidikan selama t tahun yang dikombinasi dengan aggregate labor equivalent, dimana;

Sehingga;

Karena nilai marjinal produk dari tiap tipe tenaga kerja (labour) adalah , maka apabila tiap tipe tenaga kerja (labour) dibayar sesuai nilai marginal product dan dengan labour aggregator yang juga bersifat homothetic, maka;Karenanya dapat disimpulkan bahwa peningkatan kontibusi tiap tipe tenaga kerja akan bernilai sesuai dengan tingkat pertumbuhan (rate of growth) yang dikalikan dengan alokasi pengeluaran (share of earnings) dari tiap tipe tenaga kerja pada total produk.

2.2 Tenaga Kerja Sebagai Faktor ProduksiMankiw (1992), membedakan tenaga kerja (labour) menjadi dua, yaitu tenaga kerja berpendidikan (educated) dan tidak berpendidikan (uneducated). Disini tenaga kerja berpendidikan (educated labour) diindikasikan dengan proporsi angkatan kerja yang memiliki tingkat pendidikan lanjutan (proportion of the labour force with secondary education).Dan hal ini dimodelkan sebagai berikut;

Dimana H merupakan stock of human capital.Selanjutnya, diasumsikan bahwa fraksi pendapatan yang diinvestasikan ke modal fisik (physical capital) adalah sk dan fraksi dari investasi modal manusia (human capital) adalah sh. L dan A diasumsikan tumbuh pada tingkat n dan g yang diasumsikan sama dimanapun. Sementara merupakan tingkat depresiasi dari modal fisik maupun manusia. Karenanya tingkat perubahan stok dari modal fisik dan modal manusia per-unit dari tenaga kerja (the rates of change of the stocks of physical and human capital per unit of eective labour) adalah;

Dimana , dan merupakan quantities per effective unit of labour.

III. Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia3.1 Indikator Dasar Hubungan Pendidikan dan Ekonomi Di IndonesiaSesuai dengan sensus penduduk yang dilakukan BPS pada tahun 2010, menyatakan bahwa penduduk Indonesia saat ini berjumlah 237,4 juta orang. Dengan jumlah yang sebanyak itu, merupakan suatu keuntungan tersendiri bagi Indonesia, karena dengan jumlah yang banyak tentunya meyediakan angkatan kerja (labor force) yang banyak pula, ditambah dengan tentunya tingkat gaji yang rendah. Seterusnya dengan melihat data di tabel 2, dimana saat ini Indonesia berada pada nilai pendapatan nasional kotor atau biasa dikenal dengan GNI (Gross National Income) yang bernilai 2010 US-Dollar (data tahun 2008). Seterusnya tingkat total melek huruf (total adult literacy rate) yang mencapai tingkat 91%. Artinya reformasi pendidikan yang dilakukan di Indonesia sejak masa Orde Baru (zaman presiden Soeharto) dengan menerapkan pendidikan dasar 9 tahun (6 tahun SD-dan 3 tahun SLTP) telah mampu meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia.

Tabel 2. Indikator dasar (basic indicator) Indonesia, berdasarkan data UNICEF (publikasi tahun 2010), adalah sebagai berikut;;Indikator NilaiTotal population (million), 2010 237,45Under-5 mortality rate, 1990 86Under-5 mortality rate, 2008 41Annual no. of births (thousands), 2008 4220GNI per capita (US$), 2008 2010Life expectancy at birth (years), 2008 71Total adult literacy rate (%), 20032008* 91Primary school net enrolment/ attendance (%), 20032008* 85% share of household income 20002007*, lowest 40% 18% share of household income 20002007*, highest 20% 47Sumber : UNICEF (www.unicef.org)

3.2 Data Pertumbuhan Riil Domestik Bruto (GDP-real growth rate)Data pertumbuhan riil domestic bruto (GDP-real growth rate) disini dijadikan sebagai data acuan yang mencerminkan pendapatan nasional di Indonesia. Nilai GDP-real growth rate Indonesia selalu memiliki trend positif dari tahun 2003 hingga tahun 2010 (Cia World Factbook). Walaupun secara global, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang terjadi sejak tahun 2008 hingga 2010 yang disebabkan oleh krisis Amerika Serikat dan krisis Eropa, namun Indonesia masih mencatatkan nilai pertumbuhan sebesar 6,30% di tahun 2008; 6,10% di tahun 2009; dan 4,50% di tahun 2010.Tabel 3. Nilai pertumbuhan riil domestik bruto (GDP-real growth rate);Years GDP - real growth rate Rank Percent Change Date of Information2003 3.50 % 83 - 2002 est.2004 4.10 % 75 17.14 % 2003 est.2005 4.90 % 87 19.51 % 2004 est.2006 5.60 % 77 14.29 % 2005 est.2007 5.50 % 82 -1.79 % 2006 est.2008 6.30 % 71 14.55 % 2007 est.2009 6.10 % 58 -3.17 % 2008 est.2010 4.50 % 36 -26.23 % 2009 est.Sumber; CIA World Factbook (November 2010)

3.3 Data Umum Pendidikan di IndonesiaPendidikan secara umum merupakan suatu instrumen yang menekankan pada transmisi pengetahuan (knowledge) melalui suatu pembangunan masyarakat yang sosial (socializing force). Hal ini sebagaimana termaktub dalam konstitusi UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), dimana;[] the States Parties to this Constitution, [...] believing in full and equal opportunities for education for all, in the unrestricted pursuit of objective truth, and in the free exchange of ideas and knowledge, are agreed and determined to develop and to increase the means of communication between their peoples and to employ these means for the purposes of mutual understanding and a truer and more perfect knowledge of each others lives []Di Indonesia sendiri, pendidikan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional. Dimana disebutkan bahwa;Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaraPendidikan pada hakekatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai, yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupan, dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia. Tanpa pendidikan, maka diyakini bahwa manusia sekarang tidak berbeda dengan generasi manusia masa lampau. Secara ekstrim bahkan dapat dikatakan, bahwa maju mundurnya atau baik buruknya peradaban suatu masyarakat, suatu bangsa, akan ditentukan oleh bagaimana pendidikan yang dijalani oleh masyarakat bangsa tersebut (Sanaky, tanpa tahun).Pembangunan Indonesia juga diharapkan untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Hal ini demi mencapai tujuan pembangunan yang tercakup dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni untuk mensejahterakan masyarakat yang sejalan dengan pasal 31 UUD45 tentang pendidikan. Karenanya diharapkan masalah ekonomi, baik itu kemiskinan (vicious circle of poverty) dan ketimpangan distribusi pendapatan dapat dikurangi, sehingga efek-efek buruk lanjutannya dapat dikurangi bahkan dihilangkan dari muka bumi Indonesia.Dari data UNICEF dibawah (tabel 4) , dapat dilihat bahwa dari indikator-indikator yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan gender antara laki-laki (male) dan perempuan (female) di Indonesia bisa dikatakan tipis sekali. Dari indikator literacy rate (20032007), dapat dilihat bahwa data untuk laki-laki dan perempuan menyentuh angka 99 %. Begitupun dengan indikator kasar school enrolment ratio (20032008)-pun hanya mencatatkan nilai yang tidak jauh berbeda antara laki-laki dan perempuan, dimana memiliki angka 116 dan 112 secara berturut-turut. Disamping itu dari indicator secondary school enrolment ratio (20032008, gross), dimana baik laki-laki maupun perempuan berada pada tingkat yang sama, yakni pada angka 66. Dan dari indikator Secondary school enrolment ratio-net (20032008) dan dari indikator secondary school attendance ratio-net (20032008), dapat dicatat bahwa angka perempuan melebihi angka laki-laki. Terutama pada indikator secondary school attendance ratio-net (20032008),dimana perempuan menyentuh angka 59, sementara lelaki hanya berada pada angka 57.

Tabel 4; Data pendidikan Indonesia, berdasarkan data UNICEF (publikasi tahun 2010), adalah sebagai berikut;Indikator NilaiYouth (1524 years) literacy rate, 20032007*, male 99Youth (1524 years) literacy rate, 20032007*, female 99Number per 100 population , 2007, phones 35Number per 100 population , 2007, Internet users 6Primary school enrolment ratio 20032008*, gross, male 116Primary school enrolment ratio 20032008*, gross, female 112Primary school enrolment ratio 20032008*, net, male 97Primary school enrolment ratio 20032008*, net, female 94Primary school attendance ratio 20032008*, net, male 86Primary school attendance ratio 20032008*, net, female 84Survival rate to last primary grade (%) 20032008*, admin. data 80Survival rate to last primary grade (%) 20032008*, survey data -Secondary school enrolment ratio 20032008*, gross, male 66Secondary school enrolment ratio 20032008*, gross, female 66Secondary school enrolment ratio 20032008*, net, male 60Secondary school enrolment ratio 20032008*, net female 61Secondary school attendance ratio 20032008*, net, male 57Secondary school attendance ratio 20032008*, net, female 59Sumber; UNICEF (www.unicef.org)

3.4 Angka Partisipasi Tingkat Sekolah DasarUntuk meningkatkan pembangunan suatu bangsa diperlukan critical mass di bidang pendidikan. Hal ini membutuhkan adanya persentase penduduk dengan tingkat pendidikan yang memadai untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang cepat. Program pendidikan dasar sembilan tahun merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan critical mass itu dan membekali anak didik dengan ketrampilan dan pengetahuan dasar: untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, untuk bekal menjalani kehidupan dalam masyarakat, untuk membuat pilihan-pilihan dan memanfaatkan produk-produk berteknologi tinggi, untuk mengadakan interaksi dan kompetisi antar warga masyarakat, kelompok, dan antar bangsa.Hal ini sejalan dengan target Millenium Development Goals (MDGS), dimana Target MDG adalah menjamin bahwa sampai dengan 2015, semua anak, di mana pun, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar. Target itu sejalan dengan target Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yaitu meningkatkan partisipasi pendidikan dasar denganindikator kinerja pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SLTP/MTs mencapai 90 persen persen paling lambat pada 2008, dan meningkatkan mutu pendidikan dasar yang pada saat ini masih di bawah standar nasional (Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia).Dari data Susenas menunjukkan adanya perbaikan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI untuk anak usia 712 tahun dari 88,7 persen pada 1992 menjadi antara 9293 persen selama tiga tahun terakhir (tahun 2000-2003). Sementara itu, Data Departemen Pendidikan Nasional menunjukkan APM yang lebih tinggi, yaitu 94 persen. Perbedaan angka antara Susenas dan data Depdiknas dapat terjadi karena sistem pendataan yang berbeda. Pertama, Susenas menggunakan pendataan berdasarkan tempat tinggal, sementara Depdiknas menggunakan data dari laporan sekolah yang memungkinkan terjadinya penghitungan ganda karena adanya anak yang sekolah di lebih dari satu tempat. Kedua, waktu pelaksanaan yang berbeda; data Depdiknas adalah data pendaftaran pada awal tahun ajaran baru, sedangkan Susenas tidak selalu pada tahun ajaran baru.

3.5 Proporsi Murid Yang Menyelesaikan Pendidikan DasarMurid yang dapat bertahan hingga kelas 5.Proporsi murid yang memulai pendidikannya dari kelas 1 dan dapat bertahan hingga kelas 5 meningkat dari 74,7 persen pada 1991 menjadi 82,2 persen pada 2002.Angka kelulusan pendidikan dasar.Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasarnya dan selanjutnya menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasar, dapat dilihat pada arus siswa pendidikan dasar (Gambar 3), yang menunjukkan proporsi siswa yang menyelesaikan satu siklus pendidikan dasar tertentu. Gambar itu secara implisit mengindikasikan tingkat kesuksesan pelaksanaan program wajib belajar serta kemajuan tingkat penyelesaian pendidikan dasar dalam kurun waktu 11 tahun. Dari data arus siswa yang masuk SD tahun 1982/1983, hanya 32,1 persen yang lulus dari SLTP pada 1990/1991, menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasar. Sementara, 46,8 persen arus siswa yang masuk SD/MI pada 1993/1994 menyelesaikan pendidikan dasarnya pada 2001/2002.

3.6 Tingkat Melek Huruf PendudukTingkat melek huruf penduduk usia 1524 tahunSecara nasional tingkat melek huruf penduduk usia 1524 tahun ke atas meningkat dari 96,2 persen pada 1990 menjadi 98,7 persen pada 2002 (Gambar 4). Penduduk yang masih buta huruf diperkirakan adalah mereka yang berada di daerah yang sulit dijangkau pelayanan pendidikan dan penyandang cacat. Perbaikan tingkat melek huruf pada kelompok usia ini disebabkan oleh meningkatnya partisipasi pendidikan dasar serta meningkatnya proporsi siswa SD/MI yang dapat menyelesaikan sekolahnya sampai kelas 5. Proporsi siswa kelas 1 yang berhasil menyelesaikan sekolah sampai kelas 5 meningkat dari 74,7 persen pada 1991 menjadi 82,2 persen pada 2002Tingkat melek huruf penduduk usia lanjut (15+)Apabila kelompok usia diperluas menjadi 15 tahun ke atas, tingkat melek huruf penduduk menjadi lebih rendah. Meskipun demikian, peningkatan juga telah terjadi dari 87,1 persen pada 1995 menjadi 91,7 persen pada 2002 (Gambar 5). Dari tahun ke tahun, tingkat melek huruf telah meningkat di hampir semua kelompok. Migrasi dari desa ke kota diduga menjadi faktor pengaruh dalam mandeknya atau turunnya kecenderungan tingkat melek huruf di antara kelompok miskin kota dari 1998 ke 2002.

3.7 Kebijakan Dan Program Pendidikan di IndonesiaBerdasarkan Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia, dalam kaitannya dengan tujuan MDGs ke-2 yakni mencapai pendidikan dasar untuk semua, maka ditetapkan hal-hal sebagai berikut;Kebijakan pokok pendidikan dasar Meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia pendidikan dasar, dengan target utama daerah dan masyarakat miskin, terpencil, dan terisolasi. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dasar, sehingga setiap tamatan mempunyai kompetensi dasar yang dapat digunakan untuk hidup dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Meningkatkan esiensi manajemen pendayagunaan sumber daya pendidikan dan mengupayakan agar semua lembaga pendidikan dasar dapat melaksanakan fungsinya secara lebih esien dan efektif. Meningkatkan akses pendidikan dasar harus dilakukan bersama-sama dengan perbaikan mutu pendidikan. Dengan demikian, penuntasan program pendidikan dasar tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan mutuStrategi pelaksanaanStrategi pelaksanaan untuk kebijakan di atas mencakup: Melaksanakan gerakan nasional penuntasan program pendidikan dasar dengan partisipasi semua kekuatan masyarakat, seperti orang tua, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia industri, dan usahawan, sehingga pelaksanaan penuntasan program ini betul-betul merupakan gerakan sosial (community-based education). Meningkatkan dan memperkuat program-program esensial yang telah ada untuk meningkatkan jumlah siswa masuk sekolah (enrollment). Sementara itu, program-program kegiatan yang kurang esensial agar dikaji ulang dan memobilisasi sumber daya yang mendukungnya untuk mempertahankan dan meningkatkan program pendidikan dasar. Memberikan peluang yang lebih besar kepada sekolah-sekolah swasta dan lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan dasar Mengupayakan untuk menangani secara lebih efektif target-target masyarakat yang tidak terjangkau (miskin, terpencil, terisolasi) melalui pendekatan dan program pendidikan alternatif, untuk meningkatkan persamaan akses pendidikan dasar. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar ditangani secara lokal, dengan memperhatikan setiap potensi dan tantangan yang ada, dengan memberikan kewenangan penuh dan tanggung jawab pelaksanaan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan didukung oleh pemerintah provinsi dan pusat.

IV. Kesimpulan dan Saran4.1 Kesimpulan Dengan merujuk Kebijakan Dan Program Pendidikan di Indonesia (sesuai tujuan MDGS tentang pendidikan), maka Pendidikan di Indonesia telah semakin merata antar daerah dan antar gender. Hal ini dikuatkan dari data pada table 4, dimana perbedaan pendidikan antara laki-laki dan perempuan sangat tipis sekali, bahkan bisa dikatakan tidak ada perbedaan sama sekali dalam kemampuan meng-akses pendidikan antar gender di Indonesia. Dengan melihat data pertumbuhan riil domestic bruto (GDP-real growth rate) sebagai data acuan yang mencerminkan pendapatan nasional di Indonesia dimana Indonesia selalu mencatatkan trend positif selama tahun 2003 hingga 2010 (sesuai CIA World Factbook). Dan walaupun secara global, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang terutama terjadi sejak tahun 2008 hingga 2010 yang disebabkan oleh krisis Amerika Serikat dan krisis Eropa, namun Indonesia masih mencatatkan nilai pertumbuhan positif dengan nilai sebesar 6,30% di tahun 2008; 6,10% di tahun 2009; dan 4,50% di tahun 2010. Hal ini seiring dengan peningkatan tingkat melek huruf usia 15 tahun ke atasa yang bergerak dari angka 87,1 persen pada tahun 1995 menjadi 91,7 persen pada 2002. Serta juga didukung dengan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI untuk anak usia 712 tahun dari 88,7 persen pada 1992 menjadi antara 9293 persen antara tahun 2000 hingga tahun 2003. Artinya dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, hal ini terutama didorong dengan jalur perbaikan standar hidup menjadi USD 2010 (pada tahun 2008) dengan melalui perbaikan sumber daya manusia (human capital).

4.2 Saran Sesuai UU.no 20 tahun 2003 yang tidak hanya menekankan pada kemampuan cognitive (skill) tapi juga menyangkut kemampuan incognitive (sosial, akhlak dan budaya), maka sistem pendidikan Indonesia mesti harus disempurnakan lagi. Seterusnya diperlukan sistem pendidikan yang mengakomodir system pendidikan formal dan informal yang dapat saling mendukung. Hal ini karena tujuan pendidikan di Indonesia tidaklah hanya ingin mencapai tingkat nilai (literacy rate) tertentu, tetapi juga hendaknya sesuai dengan norma-norma (agama, adat, sosial,dan budaya) yang ada di masyarakat. Diperlukan kajian yang lebih jauh tentang pendidikan dan pertumbuhan ekonomi karena diperlukan data yang lebih panjang dan lebih komplit (serta dapat menjelaskan mekanisme transmisi efek pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi). Diperlukan kajian mengenai kualitas pendidikan di indonesia. Karena jumlah (quantity) tidak akan ada artinya jika tidak diimbangi dengan tingkat pendidikan yang berkualitas. Hal ini terkait dengan jumlah pendapatan (share of income) yang akan diterima nantinya, distribusi pendapatan dan tentunya bertujuan akhir dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Disamping itu, perlu dilakukan kajian yang lebih jauh tentang dengan adanya perbedaan budaya (cultural), bentuk masyarakat (societies), serta agama/kepercayaan (religion) dari penduduk Indonesia, dimana pendidikan juga dapat digunakan sebagai alat pemersatu bangsa.

(Fiki.C.Permana)Dibuat sebagai tugas pengganti UAS Eko.pembangunan PPIE-UI

http://fikripermana.blogspot.com/2012/01/hubungan-pendidikan-dan-pertumbuhan.html