hin hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional 2
DESCRIPTION
International LawTRANSCRIPT
-
Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional
-
Pengantar Hubungan HI dan HN
Pentingnya pemahaman hubungan HI dan HN- Tidak semata-mata kepentingan akademik
- Kebutuhan praktek
- Klarifikasi hukum perjanjian
Masalah utama hubungan HI dan HN :- satu sistem atau dua sistem hukum
- masalah hiearki, supremasi, keutamaan
-
Dasar Berlakunya
Hukum Internasional
Voluntarisme
Obyektifisme
Dualisme
Monisme
-
Paham Dualisme
Berasal dari teori dasar berlakunya hukum internasional yang mendasarkan atas kemauan negara.Paham diatas mengakibatkan suatu anggapan dimana hukum nasional & hukum internasional adalah dua sistem hukum yang berbeda & terpisah satu sama lain.Dipelopori oleh Triepel (1899) & Anzilotti (1923) -
Paham Dualisme
HUKUM NASIONAL
HUKUM INTERNASIONAL
-
Paham Dualisme
HI dan HN adalah dua sistem hukum yang terpisah dan independen. Hukum nasional bersumber pada kehendak negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kehendak bersama (masyarakat negara).Keduanya memiliki subyek yang berbeda. Subyek hukum nasional adalah perorangan / badan hukum (perdata/publik), sedangkan subyek hukum internasional adalah negara.Keduanya berbeda struktur organ pelaksananya (eksekutif, legislatif, yudikatif). -
Akibat Hukum dari Dualisme
Kedua sistem tersebut tidak mungkin mendasarkan / bersumber kepada satu sama lain. (tidak ada persoalan hierarki)Tidak mungkin ada pertentangan diantaranya, yang ada hanya penunjukan kembali (renvoi).Untuk memberlakukan hukum internasional ke dalam hukum nasional, diperlukan transformasi hukumKritik terhadap teori dualisme. -
MONISME
-
Paham Monisme
Beranggapan bahwa hanya ada satu sistem hukum di dunia yang mengatur kehidupan manusia: HI dan HN adalah satu kesatuan sistem hukum.Menimbulkan persoalan hubungan hiearki atau keutamaan: Monisme dengan primat hukum nasional & Monisme dengan primat hukum internasionalKritik terhadap teori monisme -
MONISME
Monisme Primat
Hukum Nasional
Monisme Primat
Hukum Internasional
-
Monisme Primat Hukum Nasional
Beranggapan bahwa HN adalah hukum yang utama daripada HIBeranggapan bahwa HI merupakan lanjutan dari HN untuk urusan-urusan luar negeri.Beranggapan bahwa HI bersumber kepada HNKelemahan paham monisme primat HN -
Monisme Primat Hukum Internasional
Beranggapan bahwa HI adalah hukum yang lebih tinggi daripada HNBeranggapan bahwa HN tunduk kepada HI & dasar mengikatnya berasal dari suatu pendelegasian wewenang dari HIKelemahan paham monisme primat HI -
Tanggapan terhadap kedua teori
Tidak memberikan jawaban yang memuaskan mengenai hubungan HI dan HNPraktek tidak menunjukkan aliran mana yang lebih dominanHubungan HI dan HN diserahkan pada praktek masing-masing negaraKritik/pandangan S.G. Fitzmaurice -
Sikap HI terhadap HN
HI pada dasarnya tidak menyampingkan HN Negara tidak dapat menggunakan HN sebagai pembenaran untuk mengelak kewajiban HIPsl 27 Konvensi Wina: A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty -
Sikap HN terhadap HI
Sulit disimpulkan karena hukum domestik sangat bervariasi dan sering tidak jelas dan tidak konsistenPerlu mempelajari praktek negara-negara dalam hal perjanjian, kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum -
Praktek negara-negara
InggrisAmerika SerikatBelanda -
Praktek Indonesia
Cenderung menganut paham monisme dengan primat hukum internasional-- Hukum positf Indonesia: UU no. 24 Tahun 2000
-- Implementasi Perjanjian/Kovensi Internasional
-- Sikap terhadap Kebiasaan Internasional, Praktek Pengadilan
Kasus-kasus : Tembakau Bremen, Mobnas, Konsepsi Nusantara