himpunan peraturan daerah kabupaten dairi tahun 2016 · 2017-05-29 · t . i '-menimbang...

I

ii . ....

'L'

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2016

BAGIAN HUI(UM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

2016 , '.

t . i

'-

Menimbang

Mengingat

BUPATI DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAI-IMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

a. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan

urusan wajib Pemerintah Daerah, maka untuk

niewujudkan Kabupaten Dairi yang tertib, tenteram,

lingkungan hidup yang sehat, nyaman, rukun, dan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku, diperlukan adanya pengaturan di bidang

ketertiban umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Ketertiban Umum;

1. Pasa! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun

1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di

Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor

96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2689);

1

\ i

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ten tang Hukum

Acara Pidana (Lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repllblik

Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan

dan Permukiman (Lembaran Negara Republik _ Indonesia

Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3461);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum



Nomor 3789);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara, Republik


7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ten tang Jalan



Nomor 4444);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 . '

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik



Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambaban Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

10. Undang-Undang Nomor 22 Tabun 2009 ten tang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran


2


Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



Nomor 5063);


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah. beberapa kali terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang




15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang

Prasarana dan Lalu Lintas T~pi Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

16. Peraturan Pemerintah Nomor .79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan




3 .

17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 ten tang

Pekerja Kefannasian (Lembaran Negara Republik Indonesia




Satuan Polisi Pamong Praja (Lemba,ran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran·

Negara Republik Indonesia Nomor 5094):


Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa

Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara




Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia



21. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol i

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

~ Nomor 190);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Be rita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIR!

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

4

J

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Dairi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi yang berkedudukan

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .

5. Ketertiban 'Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan

Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan

tenteram, tertib, dan teratur.

6: Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan

pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau dalam rangka

pelayanan kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundangiii,

undangan.

l! 7. Jalan adalah prasarana ttansportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan

bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan

tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air,

kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

8. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana daerah yang

peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah

Daerah.

9. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau

yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan

menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam jalur

hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan .

..

5

J

i

10. Tempat umum adalah sarana yang dise1enggarakan oleh Pemerintah, swasta

atau perorangan yan~ digunakan untuk kegiatan bagi masyar~kat termasl.lk

di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik pemerintah

daerah, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.

11. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah

kesopanan serta mengganggu ketertiban umum.

12. Terminal bayangan adalah lokasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan

sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari

Pemerintah Daerah.

13. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah seseorang yang

melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat

tempat prasarana dan fasilitas umum baik yang mendapat izin pemerintah

daerah maupun yang tidak mendapat iOO pemerintah daerah an tara lain

badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan,

jembatan penyeberangan.

14. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai

dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta

tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu

dan hidup mengembara di tempat umum.

15. Anak jalanan adalah anak yang melewatkan atau memanfaatkan sebagian

besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan untuk

mencari nafkah dengan cara berkeliaran di tempat umum, pasar, pertokoan

dan pusat keramain lainnya.

16. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan

peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas,

menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk

melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

17. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etilalkohol atau ..

etanol (C2HSOH) yang diproses dari bahan hasil· pertanian yang

mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau

fermentasi tanpa destilasi.

6

,

i.

18. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk

hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh ,

kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang

telah ditetapkan.

19. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangUn

bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau

1;>angunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan

gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya

dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa

bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya

disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat

telekomunikasi.

21. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut ruang milik jalan adalah ruang

manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.

22. Orang adalah orang perorangan atau individu.

23. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi lainnya, lembaga dan b<:mtuk badan lainnya tennasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

24. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyedi~ barang dan/atau jasa

bagi pemenuhan kebutuhan wisatawatl dan penyelenggaraan pariwisata.

25. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah

satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Dairi yang menyelenggarakan

fungsi penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum

dan keten~eraman masyarakat.

26. Pejabat yang berwenang adalah seorang pejabat yang diberikan kewenangan

oleh Bupati untuk mengeluarkan izin sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya berdasarkan peraturan daerah ini.

7

,

BABII ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasa12

Pelaksanaan ketertiban umum berasaskan ketaqwaan dan keimanan kepada

Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, moral,

keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal3

(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah

Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang

mengganggu ketertiban umum.

(2) Ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan Kabupaten Dairi yang

tertib, tenteram, lingkungan hidup yang sehat, nyaman, rukun,dan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABIII

RUANG LINGKUP

Pasa14

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. hak dan kewajiban masyarakat;

b. ketertiban umumj

c. tindakan penertiban;

d. partisipasi masyarakat;

8

J

e.' pembinaan dan pengawasan;

f. kerjasama dan koordinasi;

g. ketentuan penyidikan;

h. ketentuan pidana; dan

i. ketentuan penutup.

BABIV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasa15

(1) Setiap orang dan/atau badan memiliki hak yang sarna untuk merasakan

dan menikmati ketertiban dan ketenteraman.

(2) Setiap orang dan I atau badan mempunyai hak untuk mendapatkari.

perlindungan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasa16

(1) Setiap orang dan/atau badan wajib menciptakan, memelihara ketertiban

dan melestarikan ketertiban dan ketenterarnan.

(2) Setiap orang dan I atau badan wajib untuk berupaya mencegah terjadinya

gangguan ketertiban dan ketenterarnan.

9

,

'Ii

~

BABV

KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal7

Ketertiban Umum dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. tertib lalu !intas dan angkutan jalan;

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

1.

m.

tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;

tertib sungai, saluran air, danau dan mata air;

tertib bangunan;

tertib pemilik dan penghuni bangunan;

tertib usaha pariwisata;

tertib tempat dan us aha tertentu;

tertib kesehatan;

tertib kependudukan;

tertib sosial;

tertib peran serta masyarakat;

tertib tempat hiburan dan keramaian; dan

tertib lingkungan.

Bagian Kedua Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal8

(1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang menimbulkari suara yang

sifatnya mengganggu ketertiban umum.

(2) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan .

wajib mengurangi kecepatan kendaraan pada waktu melintasi tempat ibadah

selama ibadah berlangsung, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan

kesehatan dan rumah duka.

(3) Kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang

dan I atau badan dilarang:

a. membuat atau memasang portal;

10

,

b. membuat atau memasang alat pembatas kecepatan di jalan umum;

c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;

d. membuat, memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsi

rambu-rambu lalu lintas;

e. menggunakan ruang milikjalan tidak sesuai dengan fungsinya;

f. membongkar atau menggali jalan atau ruang milik jalan;

g. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah

terba,kar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut

yang terbuka;

h. memasang reklame pada kendaraan; atau

1. mengubah jalan, mengubah fungsi jalan/posisi jalan/saluran

tersier / sekunder.

(4) Setiap orang dan/ atau badan dilarang:

a. membuat atau mendirikan terminal bayangan;

b. membangun atau memasang reklame, atau tulisan dan gambar yang

bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, bernuansa suku, agama,

ras, dan antar golongan;

c.

d.

e.

membuat bangunan atau konstuksi, atau memasang reklame yang

dapat mengganggu, menghalangi rambu lalu !intas, dan mengancam

keselamatan pengguna jalan;

menempatkan sesuatu yang dapat mengganggu atau menghalangi·

fungsi jalan, ruang milik jalan dan pengguna jalan;

merusak, mengambil atau memindahkan komponen bangunan

pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas;

f. menjajakan dagangan, mengemis dan mengamen dijalan;

g. bertempat tinggal dan/ atau melakukan kegiatan usaha di tempat

dan/atau mengunakan tepi jalan, trotoar, gorong-gorong dan emperan

bangunan; atau

h. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk detlgan

menggunakan alat angkut yang terbuka.

(5) Setiap pengendara dan penumpang kendaraan dUarang membuang sampah

ke jalan atau ruang milik jalan.

(6) Setiap pemilik kendaraan dilarang mengubah fungsi kendaraan yang dapat

membahayakan pengendara, pen1,lmpang dan pengguna jalan.

11

Bagian Ketiga Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Um:um

Pasa19·

Setiap orang dan I atau badan dilarang:

a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum,

kecuali untUk kepentingan dinas;

b. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau danl atau taman

beserta kelengkapannya;

c. bertempat tinggal dan I atau melakukan kegiatan usaha di jalur hijau,

taman, atau tempat umum;

d. melakukan perbuatan merusak, mengambil atau menguasai terhadap taman

dan tempat umum beserta kelengkapannya;

e. melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat

umum, kecuali untuk kepentingan dinas;

f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di

sepanjang jalan, jalur hijau, atau taman, kecuali untuk kepentingan dinas

danl atau keselamatan manusia;

g. membangun atau memasang reklame yang bersifat pomografi, provo.katif,

diskriminatif, dan suku, agama, ras, dan antar golongan;

h. membuat atau mendirikan terminal bayangan;

1. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di

Jalur Hijau;

j. membuang sampah tidak pada tempatnya; atau

k. berkumpul atau bertingkah laku di jalan, jalur hijau, taman dan tempat

umum yang patut diduga berbuat asusila.

Bagian Keempat

Tertib Sungai, Saluran Air, Danau, dan Mata Air

Pasal'10


a. menempati atau bertempat tinggal di daerah penguasaan sungai, saluran'

air, danau, dan mata air;

12

"

b. membuang sampah ke sungai, saluran air, danau dan mata air;

c. membuang limbah cair ke sungai, danau atau saluran air;

d. melakukan kegiatan usaha di pinggir danau kecuali atas izin Bupati atau

pejabat yang berwenang;

e. mengambil dan menggunakan air sungai, saluran air, danau dan mata air

untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin Bupati atau

pejabat yang berwenang;

f. mendirikan bangunan atau jembatan pada daerah· penguasaan sungai,·

saluran air dan dan au kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang; .

atau

g. melakukan tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan dan/atau

pencemaran sungai, saluran air, danau dan mata air.

Pasal11

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil atau memindahkan tutup

got, selokan atau saluran air lainnya kecuali untuk kepentingan dinas.

(2) Setiap orang dan/ atau badan dilarang menutup saluran air

pembuangan/ drainase milik jalan dengan melakukan penutupan sementara

dan/ atau pengecoran permanen, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang

berwenang.

Pasal12

Setiap orang dan I atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan

bahan dan/ atau alat dalam bentuk apapun yang dapat merusak kelestarian

lingkungan hidup.

Bagian Kelima Tertib Bangunan

Pasal13


a. mendirikan bangunan dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra

Tinggi dan Saluran U dara Tegangan Tinggi pada radius yang tidak sesuai .

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13

..

b. mendirikan bangunan pada taman dan jalur hijau kecuali l,lntuk

kepentingan dinas;

c. mendirikan bangunan stasiun radio dan televisi siaran, dan stasiun relay, .

tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

d. mendirikan bangunan reklame dan/ atau alat promosi lainnya yang dipasang

tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

e. mendirikan bangunan menara/ tower telekomunikasi tanpa izin dari pejabat

yang berwenang;

f. mendirikan bangunan pada, trotoar, drainase I saluran tersier / sekunder,

sempadan sungai, sempadan situ, sempadan waduk, sempadan danau,

taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;

g. mendirikan warung/toko/kios di trotoar, sempadan jalan, bahu jalan, dan

halte pemberhentian kendaraan; atau

h. mendirikan posko/gardu/gazebo/tenda dan/atau sejenisnya pad a trotoar,.

drainase/saluran tersierlsekunder, sempadan sungai, sempadan situ,

sempadan waduk, sempadan danau, taman dan jalur hijau, kecuali atas izin

Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasa114

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan atau menguasai tanah ,

dan bangunan milik Pemerintah Daerah, kecuali atas izin Bupati atau

Pejabat yang berwenang.

(2) Setiap orang dan I atau badan dilarang melakukan perubahan bangunan

peruntukap. rumah tinggal menjadi tempat kegiatan usaha, kecuali atas izin .

Bupati atau Pejabat yang berwenang.

(3) Setiap orang dan I atau badan dilarang melakukan perubahan fungsi

bangunan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dan izin

mendirikan bangunan yang telah ditetapkan.

(4) Setiap orang dan/atau badan dilarang membangun pagar halaman ramah

secara tertutup dengan ketinggian lebih dati 1,5 (satu koma lima) meter .

14

Bagian Keenam Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal15

Setiap pemilik, penghuni bangunan, dan/atau rumah wajib:

• a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan,

kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;

b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan

yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan laban yang

ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang

undangan;

c. membuang bagian dari pohon, dan I atau tumbuh-tumbuhan yang dapat

mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi

sekelilingnya; dan

d. memelihara dan mencegah kerusakan ruang milik jalan karena penggunaan

oleh pemilik/penghuni bangunan atau rumah.

Pasal16

Setiap orang atau badan dilarang menggunakan dan menyediakan, atau

mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Bagian Ketujuh Tertib U saha Pariwisata

Pasal17

(1) Pengelola tempat usaha pariwisata, wajib:

a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk·

tidak membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras, narkotika

serta -untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana

lainnya;

h. melarang pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas

pegawai negeri sipil, tentara, atau polisi, kecuali untuk kepentingan

dinas I sekolah; dan

c. menjaga kebersihan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan··

usahanya.

15

(2) Pengelola jasa penyediaan akomodasi, wajib:

a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk


serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana

lainnya;

b. memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung yang datang; dan I

c. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan

usahanya.

(3) Pengelola daya tarik wisata danjasa makanan dan minuman, wajib:

a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk


serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana

lainnya; dan

b. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan

usahanya.

(4) Pengelola jasa penyediaan akomodasi dilarang menyediakan fasilitas dan

layanan tambahan yang bertentangan dengan norma agama, norma

kesusilaan, dan norma hukum.

(5) Setiap orang dan I atau badan dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata

tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedelapan Tertib Tempat dan Usaha Tertentu

Pasal18

(1) Setiap orang dan I atau badan yang melakukan kegiatan usahanya harus

bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan .

lingkungan serta keindahan di sekitar temp at usaha yang bersangkutan.

··(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat

usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. '

16

..

Pasal19

$etiap orang dan/atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak

sebagai calo penjualan karcis angkutan umum, penjualan tiket hiburan,

p~ngujian kenderaan bermotor dan pelayanan perizinan danl atau kegiatan

sejenis.

Pasal20

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha perdagangan

manusia.

(2) Setiap orang dan I atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan,

penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga atau pengasuh, tanpa izin

pejabat yang berwenang.

(3) Setiap orang dan I atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha

pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat

kegiatan us aha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu

ketertiban umum.

(4) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan penumpukan

dan I atau 'penimbunan, terhadap produk atau barang pokok yang dapat

menimbulkan gangguan terhadap ketersediaan produk atau barang pokok.

Bagian Kesembilan

Tertib Kesehatan

Pasa121

Setiap orang danl atau badan dilarang:

a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;

b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional

yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila dan

kaidah agama;

c. merokok di dalam kawasan tanpa rokok;

17

d. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat yang dilarang oleh

peraturan perundang-undangan dan I atau obat palsu; atau

e. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan,

mengoplos, menjual dan menyajikan minuman danl atau makanan yang

memabukkan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kesepuluh Tertib Kependudukan

Pasa122

(1) Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen

administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang

undangan.

(2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 24 (dua puluh empat)

jam wajib melaporkan diri kepada Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun

setempat.

(3) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib melaporkan diri kepada

Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun setempat dan mengurus

adrninistrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang

undangan.

(4) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan wajib melaporkan

penghuninya kepada Kepala Desai Lurah melalui Kepala Lingkungan atau

Kepala Dusun setempat secara periodik.

Bagian Kesebelas Tertib So sial

Pasa123

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan

i yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan

umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, lembaga pendidikan dan

kantor.

18

•

(2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan

kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat diberikan izin oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

(3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. rumah makan;

b. terminal;

c. stasiun pengisian bahan bakar umum;

d. penyelenggaraan pameranJbazar amal;

e. tempat hiburanJrekreasi; atau

f. hotel.

(4) Setiap orang dilarang:

a. melakukan kegiatan sebagai penjaja seks komersial;

b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk

menjadi penjaja seks komersial; dan I atau

c. memakai jasa penjaja seks komersial.

Pasa124

Setiap pimpinan lembaga pendidikan, wajib:

a. mengawasi peserta didik agar mematuhi jam belajar;

b. mengawasi agar tidak terjadi praktek asusila, penyalahgunaan narkotika,

tawuran pelajar dan tindak pidana lainnya; dan

c. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan Nasional Narkotika dan

Kepolisian dalam melaksanakan pencegahan,. penindakan, dan

pemberantasan asusila, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan tindak ..

pidana lainnya.

Pasal25

Setiap orang dilarang melakukan tawuran dan kebut-kebutan kendaraan

bermotor.

Pasa126

Setiap orang danJ atau badan dilarang melakukan pengemisan dan

pergelandangan atau menyuruh orang lain untuk melakukan pengemisan dan

pergelandangan.

19

(1)

Bagian Keduabelas Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal27

Setiap orang dan I atau badan dilarang menempatkan atau memasang

lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut

lainnya pada pepohonan sepanjang daerah milik jalan dan daerah ruang

milik jalan, pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan

penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum

lainnya.

(2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul

umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

(3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lam bang,

simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan

sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasa128

Setiap orang dan I atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera,

spanduk, umbul-umbul, dan atribut yang bersifat komersial maupun non

komersial di lingkungan kantor pemerintahan, tempat ibadah dan lingkungan

sekolah.

Pasal29

'. (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana

uml.,lm pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa

danl atau pengerahan massa.

(2) Setiap orang danl atau badan dilarang membuang benda-benda danl atau

sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa,

rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat

umum lainnya.

20

Pasa130

Setiap orang danj atau badan pemilik rumah danj atau bangunan gedung wajib

memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah

pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. .

Bagian Ketigabelas Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasa131

(1) Setiap orang danjatau badan dilarang menyelenggarakan temp at usaha

hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

(2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin

sebagaimana dimaksud pad!=l ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain

yang menyimpang dari izin yang ditetapkan.

(3) Setiap orang dan/ atau badan yang meyelenggarakan permainan

ketangkasan yang bersifat komersial wajib memiliki izin.

; Pasal32

(1) Bupati menetapkan jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda

masuk.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenal Jenis kegiatan keramaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasa133

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung danj atau memanfaatkan

jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari

Bupati atau pejabat yang berwenang.

21

Bagian Keempatbelas Tertib Lingkungan

Pasal34

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menan.gkap, memelihara, mernburu,

memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya telah

ditetapkan untuk dilindungi oleh undang-undang.

(2) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga, menyediakan tempat dan

menempatkan hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran danl atau

mengganggu.

(3) Setiap kegiatan usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di tempat

pemotongan hewan yang ditetapkan oleh Bupati.

(4) Pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat

dilakukan di luar tempat pemotongan hewan hanya untuk keperluan

keagamaan atau upacara adat setelah mendapat izin dari Bupati atau .

pejabat yang berwenang.

Pasal35

Setiap orang dan I atau badan dilarang merusak hutan lindung dan hutan kota.

Pasal36


a. merusak jaringan pipa air;

b. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, danl atau

menghilangkan segel pabrik dan segel dinas;

c. mengambil air langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas se belum meter

air.

22

BAa VI TINDAKAN PENERTIBAN

Pasal37

(1) Untuk mepciptakan ketertiban umum di Daerah, Pemerintah Daerah

melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah

dem/ atau .kebijakan Pemerintah Daerah.

(~) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Satpol PP berdasarkan laporan masyarakat, pihak lain atau temuan

langsung di lapangan.

(3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasa138

Dalam melaksanakan tindakan penertiban, Satpol PP melakukan koordinasi

dengan instansifSatuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal39

(1) Masyarakat berpartisipasi, berhak dan bertanggungjawab dalam

menciptakan ketertiban umum.

(2) Partisipasi masyarakat berupa tindakan untuk meJaporkan kepada.

Pemerintah Daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan

yang melanggar ketertiban umum.

(3) Apabila pelaku pelanggaran ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga

masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan pelaku

pelanggaran kepada instansi yang berwenang.

(4) Terhadap peJapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jarninan

keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundemg-undangan.

23

(5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada· anggota

masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketertiban

umum.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasa140

(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh

Bupati.

(2) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan melalui kegiatan:

a. sosialisasi produk hukum;

b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat; dan

c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daetah.

Pasa141

Pengawasan terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh.

Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan instansi terkait lainnya.

BABIX KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasa142

(1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau·

kerjasama dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait dan I atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan I atau lembaga lainnya.

(2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bertindak sebagai koordinator operasi lapangan.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan

fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan·

mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode

etik birokrasi.

24

BAE3X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal43

(I) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah

diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap ketentuan

dalam Peraturan Daerah inL

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (I),

berwenang:

(3)

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan

melakukan pemeriksaan;

c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum

sehubungan dengan tindak pidana;

d. melakukan pengge1edahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan,

pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang

bukti tersebut;

e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan

perkara;

f. menyuruh berhenti, melarang sese orang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang danl atau dokumen yang dibawa sebagaimana

dimaksud pada huruf d;

g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik

Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau,

peristiwa tersebut" bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya

memberitahukan hal terse but kepada penuntut umum, tersangka, atau

keluarganya; dan/ atau

1. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana dibidang ketertiban umum berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak

berwenang me1akukan penangkapan dan/ atau penahanan.

25

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat Berita Acara dalam

melaksanakan setiap tindakan:

a. pemeriksaan tersangka;

b. pemasukan rumah;

c. penyitaan benda;

d. pemeriksaan surat;

e. pemeriksaan saksi; dan

f. pemeriksaan di tempat kejadian perkara.

(~) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil

penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BABXI KETENTUAN PIDANA

Pasal44

(1) Setiap orang dan/atau hadan yang melanggar ketentuan Pasal 8 samp8.1

dengan Pasal 36, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)

bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

oleh undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka

dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang.

berlaku.

26

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasa145

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang

pada tang gal 14 September 2016

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang

pada tanggal14 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA

UTARA: (67/2016).

27

1. UMUM

PENJELASAN

ATAS


NOMOR 1 TAHUN 2016.

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan

pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan

Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam

tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan

mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban

menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan

hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat

memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan

kepentingan, baik vertikal an tara pemerintah daerah dengan masyarakat,

maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Dalam perkembangan dinamika kebijakan peraturan perundang

undangan antara lain dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010

tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja maupun

perkembangan sosiologis dan kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir,

pengaturan mengenai ketertiban umum di Kabupaten Dairi perlu diatur.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegakan

kebijakan daerah, harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan

masyarakat dan kebijakan peraturan perundang-undangan, serta hubungan

koordinasi dan sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Jainnya. Hal ini

didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja

dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi

yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

28

Terdapat 4 (empat) bentuk perilaku/kegiatan yang berpotensi

menimbulkan gangguan dan keresahan sosial, sehingga diperlukan sebuah

metode penertiban yang sistematis dan kolektif. Kegiatan bentuk

prilaku/kegiatan tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. terjadinya kegiatan pelanggaran terhadap kebijakan Daerah (Peraturan.

Daerah/Peraturan Bupati), an tara lain pelanggaran izin, pelanggaran tempat .

pelaksanaan usaha, pelanggaran dengan tidak melaksanakan kewajiban

terhadap pemerintah daerah dengan tidak mematuhi ketentuan peraturan ~

perundang-undangan seperti pendirian bangunan tanpa izin;

2. penyimpangan norma agama, kesusilaan, etika dan hukum, antara lain

adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

3. penyalahgunaan prasarana umum dan utilitas seperti jalan,pasar, taman,

jalur hijau, sungai, trotoar dan sebagainya; dan

4. tindak kriminal, antara lain kekerasan, penyalahgunaan narkotika dan obat

terlarang, perjudian, minuman keras dan sebagainya.

Pada dasarnya, ide ketertiban umum merupakan apresiasi dan

impelementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya

kondisi masyarakat yang ideal, dimana masyarakat dapatmelaksanakan.

aktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut "penyakit .

masyarakat". Berdasarkan kajian yang komprehensif, ide terse but diformulasikan .

dalam bentuk peraturan daerah yang secara umum mengatur tentang tata cara

dan upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum, keteraturan

p'emanfaatan sarana umum dan fasilitas Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini merupakan hasil peninjauan/kajian terhadap.

berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berkembang sangat dinamis.

Berbagai penyesuaian dilakukan dalam rangka mengikuti perkembangan

kebutuhan m~syarakat dan mengantisipasi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas

Pemerintah Daerah sehari-hari, khususnya dalam bidang penegakan Peraturan

I?aerah. Dalam Peraturan Daerah ini terdapat beberapa pengaturan diantaranya ;

penegakan ketertibart umum, pelaksanaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

sebagai ujung tombak penegakan Peraturan Daerah, penguatan koordinasi dan

sinergitas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tindakan

penertiban, muatan materi-materi yang yang disesuaikan dengan kondisi spesifik

daerah, antara lain mengenai kesehatan dan administrasi kependudukan,.

pemberian penghargaan terhadap warga masyarakat yang berjasa dalam,

membantu tugas pemerintah daerah menjaga ketertiban umum, dan lain-lain. :

29

;

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum ini diharapkan

dapat menjadi. pedQman yuridis yang memadai bagi aparat Pemerintah Daerah,

dinas telmis, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya yang terkait dengan ketertiban umum.

II. PASAL OEM! PASAL

Pasall

Cukup jelas.

Pasal2

Cukup jelas.

Pasal3

Cukup jelas.

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal5

Cukup jelas.

Pasal6

Cukup jelas.

Pasal7

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Yang dimak~ud dengan "jalur hijau" adalah jalur pene:mpatan

tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang

milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan, sering disebut

jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang

pada umumnya berwarna hijau.

Yang dimaksud dengan "taman" adalah lahan terbuka yang berfungsi .

so sial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau

kegiatan lain.

Yang dimaksud dengan "tempat umum" adalah sarana yang dapat··

dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan bagi masyarakat yang

dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

30

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.

Huruff

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "usaha tertentu" adalah suatu kegiatan

usaha yang menimbulkan dampak ganguan terhadap ketertiban dan

ketenteraman masyarakat serta lingkungan, seperti percaloan,

perdagangan orang, penyaluran pembantu rumah tangga tanpa izin,

dan usaha barang-barang bekas.

Hurufh

Cukup jelas.

Hurufi

Cukup jelas .

Hurufj

Cukup jelas.

Hurufk

Cukup jelas.

Hurufl

Cukup jelas.

Hurufm

Cukup jelas.

Pasal8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup je1as.

Ayat (3)

Cukup jelas.

31

Ayat (4)

Hurufa

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pornografi" adalah gambar, sketsa,

ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi,

kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya

melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau

pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan dan

eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam

masyarakat.

Yang dimaksud dengan "provokatiF adalah merangsang untuk

bertindak sesuatu, baik itu bersifat menghasut, himbauan,

ajakan maupun pengerahan massa.

Yang dimaksud dengan "diskriminatiF adalah perbuatan yang

berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian,

pembatasan, atau pemilihan berdasarkan unsur-unsur

tertentu, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan

pengakuan, perolehan, atau pelak~anaan hak asasi manusia

dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil,

politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Hurufh

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jeias.

32

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal9

Cukup jelas.

Pas ell 10

Hurufa

Yang dimaksud dengan "daerah penguasaan sungai" adalah dataran

banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak

dibebaskan.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Yang dimaksud dengan "limbah eaif" adalah sisa dari suatu hasil

usaha danl atau kegiatan yang berwujud eair dan diduga dapat

menurunkan kualitas lingkungan.

Hurufd

Cukup jelas.

Hurufe

Yang dimaksud d.engan "bersifat komersial" adalah diperdagangkan.

Huruff

Cukup jelas.

Hurufg

Cukup jelas.

Pasall1

Cukup jelas.

Pasal12

Cukup jelas.

Pasal13

Hurufa

Untuk memanfaatkan daerah di kawasan Saluran Udara Tegangan

Ekstra Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Tinggi terlebih dahulu

hams mendapatkan rekomendasi dari Perusahaan Listrik Negara

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

33

:r

,. ,.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Humfe

Cukup jelas.

Huruff

Cukup jela~.

Hurufg

Cukup jelas.

Hurufh

Cukup jelas.

Pasal14

Cukup jelas.

Pa~al15

Cukup jelas.

Pasal16

Cukup jelas.

Pasal17

Ayat (I)

Yang dimaksud dengan "Pengelola tempat usaha pariwisata" adalah

setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha kegiatan

hiburan dan rekreasi dimana kegiatan tersebut berupa usaha seni

pertunjukan, arena permainan, studio musik, serta kegiatan hiburan·

dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pengelola Jasa Penyediaan Akomodasi"

adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha

penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat

dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya, yaitu fasilitas

pariwisata pada hotel yang merupakan satu kesatuan dengan Tanda

Daftar Usaha Pariwisata seperti hiburan, olah raga, kesehatan,

penyewaaan ruangan dan peralatan yang secara fisik tidak mele bihi

4~% dari fisik bangunan. Jenis turunan usaha akomodasi seperti

34

losmen, gubuk pariwisata, resort, pesanggrahan, wisma dan rumah

penginapan dapat menjadi jenis akomodasi lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pengelola Daya Tarik Wisata" adalah setiap

orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan daya

tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/ atau daya tarik

wisata buatan/binaan manusia.

Yang dimaksud dengan "Pengelola Usaha Jasa Makanan dan

Minuman" adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan

usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi

dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan

penyimpanan atau sejenisnya, sub bidang usaha makan minum

kh,ususnya usaha restoran dapat dilengkapi dengan pelayanan

pariwisata lainnya seperti karaoke, permainan anak, penyedian

souvenir, dan lain-lain yang tidak melebihi 40% dari total bangunan,

sedangkan jasa usaha makan dan minum seperti kantin, warung

dan sejenisnya tetap merupakan turunan usaha rnakan dan rninurn

yang dapat dikelompokkan menjadi us aha milcro dan keeil.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup je1as.

Pasal18

Cukup jelas.

Pasal19

Cukup jelas.

Pasa120

Cukup jelas.

Pasal21

Cukup jelas.

Pasal22

Cukup jelas.

Pasal23

Cukup jelas.

35

Ayat (3)

Pasa138

Yang dimaksud dengan "ketentuan perundang-undangan yang

berlaku" adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar

Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Cukup jelas.

Pasa139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pelayanan laporan dari masyarakat, Pemerintah

Daerah menyediakan layanan pengaduan yang memudahkan

masyarakat melaporkan kejadian pelanggaran atas ketertiban

umum

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal40

Cukup jelas.

Pasal41

Cukup jelas.

Pasal42

Cukup jelas.

Pasal43

Cukup jelas.

Pasal44

Cukup jelas.

Pasa145

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 178

" 37

..

Menimbang

Mengingat

BUPATI DAIRI PROVINSI SUMATERA. UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Perangkat Desa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;


Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang Nomor 4 Tahun 1964. tentang Pembentukan.

Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang

Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang




1

..

3. Undang-Undang NQmor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan




4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa






Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahart

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahutl 2015 Nomor 58,


5679);


Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomar 6 Tahuri

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomar 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun. 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia




tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036):


tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 5);


tentang Susunan Organisasi dan Tata KeIja Pemerintah

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 6);



dan

1;3UPATI DAIR!

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam. Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Oairi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Oairi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat OPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Desa adalah un sur staJ yang membantu Kepala Desa dalam

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat

Desa, dan unsur pendukung tugas Kt;pala Desa dalam pelalrsanaan

kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur

kewilayahan.

6. Camat adalah pemimpin kecamat.an yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah .

. 7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,

tugas dan kewajiban urituk menyelengga,rakan rumah tangga Desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal-usul, dan! atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desasebagai

un sur penye1enggara Pemerintahan Desa.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APE

Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana

perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

Angga,ran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

4

BA.B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

(1) Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman

atau acuan dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa,

kesejahteraan Perangkat Desa dan peningkatan kapasitas aparatur

Pemerintahan Desa.

(2) Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujua,n untuk mensinergikan

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa antara Kepala Desa

dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan

tanggungjawab lebih optimal dan berkualitas.

BABIII

RUANG LINGKUP

Pasal3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. perangkat desa;

b. pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

c. kesejahteraan perangkat desa; dan

d. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

(1)

BABIV

PERANGKAT DESA

Pasal 4

Perangkat Desa terdiri atas:

a. Se~etariat Desa;

b. Pelaksana Kewilayahan; dan

C. Pelaksana Teknis.

(2) Perang~~.t Oesa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa "' dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh

Kepala Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala

Desa.

Pasal5

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a,

dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan yang bertugas

membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banYak 3

(tiga) hidang urusan.

Pasal6

(1) Pelaksana Kewilayahan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas

kewilayahan.

(2) Pelaksana Kewilayahan sebagamana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Kepala Dusun dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat

setempat yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

(3) Jumlah Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang

dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 7

(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c,

merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas

operasional.

(2) Pelaksana Telqlis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3

(tiga) seksi.

Pasa18

Ketentuan mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal9

(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a. b~rt.aqwa k~pada Tuhau Yaug Maha Esa;

b. setia dan taat kepada Pancasiladan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

c. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945;

d. berpendidikan paling rendah Sekalah Menengah Atas atau yang

sederajat;

e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 45

(empat puluh lima) tahun terhitung pada saat pendaftaran;

f. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa

paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

g. sehat jasmani dan rohani;

h. berkelakuan baik, jujur, dan adil;

i. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan

putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

j. tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan

dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; dan

k. tidak terlibat narkoba.

7

..

o.

(2) Dalam h~ bakal calon Perangkat Desa tidak ada yang memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka

persyaratan pendiq.ikan diturunkan menjadi Sekolah Menengah Pertama

atau yang sederajat .

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan

Pasal10

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanismesebagai

berikut:

(2)

a. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua,

seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;

b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi

calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh tim.

c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa

dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat

desa kosong atau diberhentikan;

d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon masing-masing jabatan

Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan

dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;

e. apabila bakal calon Perangkat Desa kurang dari 2 (dua) orang calon

maka dilakukan perpanjangan penjaringan dan penyaringan;

f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat

Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari keIja;

g. rekomendasi yang diberikan Camat berupa' persetujuan atau

penolakan berdasarkan persyarata;n yang ditentukan;

h. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan

Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan

1. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa

melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat

Desa.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas

perangkat. desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang

memiliki posisi jabatan dan unsur yang sarna.

(3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh

Kepala Desa dengan Surat Perintab Tugas yang tembusannya

disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari

terhitung sejak tanggal surat penugasan.

(4) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya

~ 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkuta,n berhenti.

Pasalll

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Sekretaris Desa harus

mendapatkan izin tertu1is dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

(2) Oalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ~yat (l)

terpilih dan diangkat menjadi Sekretaris Desa, dibebaskan semen tara dari

jabat;annya selama menjadi Sekretaris Desa tanpa kehilangan hak sebagai

Pegawai Negeri Sipil.

Pasal12

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Perangkat Desa

diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal

calon Perangkat Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan

calon terpilih.

(2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap

oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Desa.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia

Pasal13

(1)· Untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat

Desa, Kepala Desa membentuk Panitia yang ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa.

(2) Panitia penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana

diInaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Desa.

(3) Panitia penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), minimal 3 (tiga) orang dengan susunan terdiri

dari:

a. ketua;

b. sekretaris; dan

c. anggota;

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia penjaringan dan penyaringan

calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung

jawab kepada Kepala Desa.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaringan dan penyaringan

calon Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal14

(1) Dalam hal terjadi kekosongan seluruh perangkat desa maka panitia

penjaringan dan penyaringan perangkat desadilaksanakan oleh

Kecamatan.

(2) Panitia penjaringan d~ penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana

dimaksud . pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat minimal 5 (lima) orang

terdiri dari:

a. ketua;

b. sekretaris;dan

c. anggQta;

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia penJanngan dan penyaringan

atau seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Keempat

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal15

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

h. permintaan sendiri; dan

c. diberhentikan.

1Q

(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf G karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. berhalangan tetap;

c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan

d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal16

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai

berikut:

a. Kepala Desa . melakukan konsultasi dengan Camat mengenai

pemberhentian Perangkat Desa;

b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai

pemberhentian Perangkat Desa yang dikonsultasikan dengan Kepala Desa;

dan

c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam

pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Perangkat Desa dilarang:

Bagian Kelima

Larangan Perangkat Desa

Pasal17

a. merugikan kepentingan umum;

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,

pihak lain, dan I atau golongan tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

d. menjadi pengedar/pengguna narkotika, dan psikotropika dan zat adiktif

lainnya;

e. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan I atau golongan

masyarakat tertentu;

f. melalrukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat tertentu;

g. melakukan, kolusi, korupsi, dan nepotisme, menenma uang, barang

" dan/atau jasa dari piha,k lain yang dapat mempengaruhi keputusan ata\l

tindakan yang akan dilakukannya;

h. menjadi pengurus partai politik;

i. menjadi anggota danl atau pengurus organisasi terlarang;

j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan

Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Repuhlik Indonesia, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atal,l Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang' ditentukan dalam peraturan

perundangan-undangan;

k. ikut serta dan I atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan I atau

pemilihan kepala daerah;

l.melanggar sumpahl janji jabatan; dan

m. tidak masuk keIja tanpa alasan yangjelas.

Pasal18

(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksu~ dalam

Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan I atau

teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat

dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian

Perangkat Desa dan penjatuhan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan

Bupati.

12

BABVI

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal20

{I} Penghasilan Tetap Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang

bersl,lmber dari ADD.

(2) PenghasilM Tetap ~ebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan

dengan P~raturan Bupati.

Pasal21

(1) Selain menerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20, Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat

menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang

sah dengan memperhatikan masa keIja dan jabatan perangkat desa.

(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari

APBDesa dan sumber lain yang sah.

(3) Tunjangan tambahan penghasilan dan penenmaan lainnya yang sah

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bersumber dari APBDesa.

(4) Besaran jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut

dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA

.. Pasal22

(1) Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib

mengikuti pelatihan awal masa tugas: dan program-program pelatihan

yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pem~rintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

•. (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada:

i

a. Ariggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan

e. sumber lain yang sah.

BABIX

PEMBIAYAAN

Pasal23

(1) Biaya pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 dibebankan pada APBDesa.

(2) Biaya peliikaanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Oeaa

sebagaimE,Ula dimaksud dalam Pasal 14 dibebankan pada Anggaran

Pendapatan da,n Belanja Daerah.

BABX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal24

(1) Perangkat Desa yang sudah ada pada saat Peraturan Daerah ini

diberlakukan tetap menjalankan tugas sampai dengan masa jabatannya

berakhir.

(2) Perangkat Desa yang diangkat dengan keputusan Kepala Desa yang tidak

sesuai dengan Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan Peraturan

Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan.

14

(3) Sekretaris Desa yangherstatus sebagai Pegf;lwai Negeri Sipil tetap

menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan pelundang

undangan.

BABXI

KETENTUANPENUTUP

Pasa125

Pada saat Peraturan Daerah in.i mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemcrintah

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10,

Tambahan Lemba,ran Daerah Kabupaten Dam Nomor 108);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 18 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Dairi Nomor 116)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa126

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harns ditetapkan paling lama

4 (empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

15

Pasa127



Oaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.


Eel-da tanggal 19 September 2016


pada tanggal19 September 2016

BUPATI DAIRI,

ttd.



ttd.




UTARA: (65/2016).

NIP. 19701022 199803 1 006

16

I. UMUM

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIR!

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERANGKAT DESA

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan

Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan

ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan A~s Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

da,n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Thun 2015 tentang Perangkat

Desa sehingga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,

dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa mengangkat Perangkat

Desa yang berkedudukan sebagai unsur penlbantu Kepala Desa, Perangkat

Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Pe1aksana kewilayahan, dan Pelaksana

teknis. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf

sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi

pemerintahan, kemudian pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu

Kepala Desa sebagai satuan tugas· kewilayahan dan jumlah pelaksana

kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan

yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa serta dengan pelaksana

teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas

operasional.

Untuk diangkat menjadi Perangkat Desa hams memenuhi persyaratan

dan lutus seleksi, mekanisme pengangkatan Perangkat Desa yang dilakukan

oleh Kepala Desa melalui tahapan yaitu penjaringan dan penyaringan,

selanjutnya Kepala Desa membentuk Panitia untuk melakukan seleksi

tC?rhadap calon Perangkat Desa didalam pengisian jabatan sebagai Sekretaris

Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Pelaksana kewilayahan, disamping itu

Kepala Desa dapat mengangkat unsur star untuk membantu Sekretaris Desa.

17

Kemudian Perangkat Desa dalam me1aksanakan tugasnya menerima

penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sab sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu perangkat desa juga

memperoleh jaminan kesehatan. Dengan demikian beradasarkan peraturan

daerah ini Pemerintah Kabupaten Dairi perlu melakukai1 penataan kembali

terhadap pengisian jabatan sebagai Perangkat Desa, Sehingga dapat memenuhi

mnmtan masyarakat dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Desa.

II. PASAL DEM! PASAL

Pasall

Cukup jelas.

Pasa12

Cukup jelas.

Pasal3

Cukup jelas.

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal5

Cukup jelas.

Pasa16

Cukup jelas.

Pasa17

Cukup jelas.

Pasa18

Cukup jelas.

Pasal9

Ayat (1)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Yang dimaksud "sederajat Sekolah Menengah Atas" adalah

Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Ujian

Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Menengah Atas yang

diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya

oleh Pemerintah.

Hurufe

Cukup je1as.

Huruff

Yang dimaksud dengan "paling kurang 1 (satu) tahun sebelum

pendaftaran" adalah tidak terdapat catatan· mutasi atau

kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 1

(satu) tahun terakhir di desa yang bersangkutan, yang

dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Hurufg

CUkup jelas.

Hurufh

Cukup jelas.

Hurufi

Cukup jelas.

Hurufj

Cukup jelas.

Hurufk

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

19

Pasal10

Ayat (1)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.

Huruff

Yang dimaksud dengan rekomendasi tertulis dari Camat adalah

bahwa yang berhak direkomendasikan Camat hanyalah

berdasarkan persyaratan.

Hurufg

Cukup j elas.

Hurufh

Cukup jelas.

Hurufi

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

2Q

Pasa111

Ayat (1)

Yang dirnaksud dengan "Pejabat Pembina Kepegawaian" adalah

p~jabat yang be.rwe.nang me.ngangkat, me.mindahkan dm1

memberhentikan Pegawai Negeri SipU berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasa112

Cukup jelas.

Pasa113

Cukup jelas.

Pasa114

CUkup jelas.

Pasa,115

Cukup jelas.

Pasa116

Cukup jelas.

Pasal17

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.

Huruff

Cukup jelas.

Hurufg

Cukup jelas.

Hurufh

Cukup jelas.

Hurufi

Cukup jelas.

Hurufj

Cukup jelas.

Hurufk

Yang dimaksud dengan ikut serta dan/atau terlibat dalam

kampanye pemilihan umum dan I atau pemilihan Kepala Daerah

adalah Perangkat Desa dilarang sebagai tim kampanye salah

satu partai politik dan menjadi juru kampanye.

Hurufl

Cukup jelas.

Hurufm

·Cukup jelas.

Pasal18

Cukup jelas.

Pasal19

Cukup jelas.

Pa~a,120

Cukup jelas.

Pasal21

Cukup jelas.

Pasal22 "

Cukup jelas. -;;

Pasa123

Cukup jelas.

Pasa124

Cukup jelas.

Pasa125

Cukup jelas.

~asa126

Cukup jelas.

Pasa127

Cukup jelas.

~, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 179

23

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA


NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN

BADAN USAHA MILIK DESA


BUPATI DAIRI,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asH

desa, untuk menumbuh kembangkan perekonomian,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang

berazaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan

kegotongroyongan, pemerintah desa dapat membentuk

Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan

potensi desa;

b. bahwa untuk mengatur pembentukan dan pengelolaan

Badan Usaha Milik Desa, perlu diatur dalam satu

pedoman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan

Badan Usaha Milik Desa;

1

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik





dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun

1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di

Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang


96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2689);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Keeil dan Menengah (Lembaran Negara Repu blik




Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia




Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran


Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor

5234);

2

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Repl,lblik Indonesia Tabun 2014 NomQr

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);




Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peruba,han Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang





Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lemharan Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Uridang

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran



5717);

3

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,

Penguru~an, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha

Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 296);


tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN

DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:


2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4


4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi yang selanjutnya

disingkat DPRD Kabupaten Dairi adalah lembaga petwakilan rakyat

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah

Kabupaten Dairi.

. Q. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan

bertanggl,lngjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentihgan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai

kewenangan tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah

tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah

Daerah.

9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan

Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha

lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asH Desa,

dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya

yang sah.

5

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara

Kes.atuan Repu blik Indonesia.

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah

dan ditetapkan secara demokratis.

14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa,

dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk

menyepakati hal yang bersifat strategis.

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan

Peraturan Desa.

17. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan desa

yang bersangkutan.

18. Permodalan BUM Desa adalah permodalan yang berasal dari kekayaan

desa yang dipisahkan, dana masyarakat desa dan sumber lain yang sah.

19. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa I

seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan ,

peralatan dan kebutuhan pertanian, perdagangan hasil pertanian,

persewaan, serta industri dan kerajinan rakyat.

6

20. Penasehat adalah organ pengelola yang bertugas melakukan pengawasan

dan memberikan pertimbangan, nasehat kepada pelaksana operasional

dalam menjalankan kegiatan pengelolaan l,lsaha desa berdasarkan

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

21. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan di

luar pemerintah Desa.

22. Pelaksana Operasional BUM Desa adalah struktur organisasi inti dalam

hal menjalankan manajemen BUM Desa hasH musyawarah desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

Maksud dari penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi

Pemerintah Desa dalam Plenyusun Peraturan Desa tentang Pembentukan dan

Pengelolaan BUM Desa.

Pasal3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :

a. agar tercipta keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk

Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa di

setiap Desa; dan

b. untuk mengefektifkan pengelolaan BUM Desa.

7

;;

~

;;

BABIII RUANG LINGKUP

Pasa14

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a. pembentukan dan kedudukan BUM Desa;

b. maksud, tujuan dan sasaran pembentukan BUM Desa;

c. bentuk, keanggotaaan dan organisasi BUM Desa;

d. pengangkatan dan pemberhentian pelaksana operasional dan pengawas

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

1.

BUM Desa;

alokasi hasil usaha BUM Desa;

masa bhakti pelaksana operasional dan pengawas;

mekanisme pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan;

audit;

modal BUM Desa;

ketjasama BUM Desa antar desa;

pembubaran BUM Desa; dan

pembinaan dan pengawasan.

BABIV

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BUM DESA

Pasal5

(1) . Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang

Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa.

(2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan mempertimbangkan :

a. inisiatif Pemerintah Desa danj atau masyarakat Desa;

8

b. potensi usaha ekonomi Desa;

c. sumber daya alarn di Desa;

d. suinber daya manusia yang marnpu mengelola BUM Desa; dan

• e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalarn bentuk pembiayaan

~, dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian

dari usaha BUM Desa.

Pasal6

(1) BUM Desa merupakan badan usaha milik desa yang independen dan

struktumya terpisah dari Pemerintah Desa serta merupakan bina

manfaat :J.<:erja Kepala Desa dalam hal peningkatan sumber pendapatan

-asli desa dan membantu Pemerintah Desa dalam pembangunan di bidang

perekonomian, yang berkedudukan di Desa.

(2) - Pelaksana Operasional BUM Desa bertanggungjawab langsung kepada .. Kepala Desa.

BABV

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PEMBENTUKAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Maksud Pembentukan BUM Desa

Pasa17

Pembentukan BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh

kegiatan di bidang ekonomi danl atau pelayanan umum yang dikelola oleh

Desa dan I atau kerja sarna antar Desa . . -

9

..

Bagian Kedua

Tujuan Pembentukan BUM Desa

Pasa18

Pembentukan BUM Desa bertujuan antara lain:

a. meningkatkan perekonomian Desa;

b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;

c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi

Desa;

d. mengembangkan rencana keIja sama usaha antar desa dan/atau dengan

pihak ketiga;

e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan

layanan umum warga;

f. membuka lapangan keIja;

g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan

umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan

h. meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka meningkatkan

kemampuan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Bagian Ketiga

Sasaran Pembentukan BUM Desa

Pasa19

Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUM Desa mempunyru

sasaran:

a. terpenuhinya pelayanan masyarakat desa dalam mengembangkan usaha

prod uktif; dan

10

b. tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian dan

kebutuhan masyarakat desa.

BAB VI

BENTUK, KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI BUM DESA

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 10

(1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.

(2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa lembaga bisnis sosial, penyewaan, perantara, perdagangan,

keuangan, dan usaha bersama yang kepemilikan sahamnya berasal dari

BUM Desa dan masyarakat.

(3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan

hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa

ten tang Pembentukan BUM Desa.

Pasal 11

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

a. perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan

perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal sebagian besar

dimiliki oleh BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan

tentang Perseroan Terbatas; dan

b . lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60% (enam

puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang

lembaga keuangan.

11

Pasal 12

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana

yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan

memperoleh keuntungan finansial.

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :

a. air minum Desa;

b. usaha listrik Desa;

c. lumbung pangan; dan

d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

(3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat

guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

e1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk

melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh

Pendapatan Asli Desa.

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:

a. alat transportasi;

b. perkakas pesta;

c . gedung pertemuan;

d. rumah toko;

e. tanah milik BUM Desa; dan

f. barang sewaan lainnya.

12

Pasal14

(1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang

memberikan jasa pelayanan kepada warga.


menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:

a. jasa pembayaran listrik;

b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;

dan

c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal15

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau

berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.


menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi:

a. pabrik es;

b. pabrik asap cair;

c. hasil pertanian;

d. sarana produksi pertanian;

e. sumur bekas tambang; dan

f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 16

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang

memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh

pelaku usaha ekonomi Desa.

13

· (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh

masyarakat Desa.

;.: Pasal 17

(1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk

dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam

skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.

(2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri

sendiri yang diatur dan dikelola seeara sinergis oleh BUM Desa agar

tumbuh menjadi usaha bersama.


menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:

a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi

nelayan keeil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;

b. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok

masyarakat; dan

e. kegia~an usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal

lainnya.

Bagian Kedua

Keanggotaan BUM Desa

Pasal 18

(1) Jumlah anggota BUM Desa ditentukan berdasarkan domisili atau

komunitas masyarakat yang ada ,9.i wilayah desa tanpa terkeeuali. ~ ~.

~.

14

(2) Keanggota8.11 BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

seluruh masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa yang berada di

wilayah desa di Kabupaten Dairi yang sewaktu-waktu dapat ditambah

atau berkurang sesuai perkembangan keanggotaan BUM Desa.

Bagian Ketiga

Organisasi BUM Desa

Pasal19

(1) Organisasi BUM Desa terdiri dad komposisi sebagai berikut:

a. penasehat;

b. pelaksana operasional BUM Desa; dan

c. pengawas BUM Desa;

(2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio

dijabat oleh kepala Desa yang bersangkutan.

~ (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari:

a. direktur; dan

b. bagian.

(4) Pengawas sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) huruf c mewakili

kepentingan masyarakat dengan susunan kepengurusan terdiri dari :

a. ketua merangkap anggota;

b. sekretaris merangkap anggota; dan

c. 1 (satu) orang anggota.

(5) Untuk menentukan susunan kepengurusan Pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilakukan mela1ui Rapat Umum Pengawas.

;; (6) Organisasi BUM Desa dengan seluruh komposisinya secara struktur

terpisah dari struktur Pemerintah Desa.

15

(7) Organisasi BUM Desa dengan seluruh komposisinya diangkat dru1.

diberhentikan oleh Kepala Desa atas nama masyarakat dari hasil

musyawarah des.a.

Bagian Keempat

Hak, Kewajiban dan Wewenang Pengurus BUM Desa

Paragraf 1

Hak

Pasal20

Pengurus BUM Desa berhak mendapat penghasilan berdasarkan Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

(1) Penasehat berkewajiban:

Paragraf2

Kewajiban

Pasal21

a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam

melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap

penting bagi pengelolaan BUM Desai dan

c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

(2) Pelaksana Operasional berkewajiban:

a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi

lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan I atau pelayanan

umum masyarakat Desa;

b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk

meningkatkan Pendapatan AsH Desai dan

16

c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa

lainnya.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) mempunyai

kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja

BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Paragraf 3

Wewenang

Pasal22

(1) Penasehat berwenang untuk :

a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan

yang .menyangku t pengelolaan usaha Desa; dan

b. meli:p.dungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan

kineIja BUM Desa.

(2) Pelaksana Operasional berwenang untuk :

a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa

setiap bulan;

b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM

Desa setiap bulan;

c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa

kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang

kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Pengawas berwenang untuk :

a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud

dalam Pasal19 ayat (4);

17

b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;

dan

c. pelaksanaan pemantauan. dan evaluasi terhadap kinetja Pelaksana

Operasional.

BAS VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

PELAKSANA OPERASIONAL DAN PENGAWAS BUM DESA

Pasal23

Persyaratan pengangkatan Pelaksana Operasional organisasi BUM Desa

adalah :

a. masyarakat Desa yang memiliki jiwa wirausaha;

b. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan. maksimal 60 (enam

puluh) tahun;

<;. berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah desa tersebut sekurang

kurangnya 2 (dua) tahun;

d. pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat;

e. memiliki pengalaman di bidang usaha dan' pengembangan sistem

perekonomian;

f. sehat jasmani dan rohani serta tidak terlibat narkoba.

Pasa124

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pengawas:

a. masyarakat Desa yang memiliki jiwa wirausaha;

~ b. berusia minimal 45 (empat puluh lima) tahun dan maksimal

60 (enam puluh) tahun;

18

i

c. berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah desa tersebut sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun;

d. pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat;

e. memiliki pengalaman di bidang kepengawasan;

f. sehatjasmani dan rohani serta tidak terlibat narkoba.

Pasal25

(1) Pemberhentian dan penggantian Pengawas, Pelaksana Operasional

Organisasi BUM Desa adalah disebabkan:

a. meninggal dunia;

b. telah berakhir masa bhaktinya;

c. mengundurkan diri;

d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat

perkembangan kineIja BUM Desa;

e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

(2) Dalam hal terjadi pemberhentian dan penggantian Pengawas danjatau

Pelaksana Operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan pengangkatan Pengawas

dan/atau Pelaksana Operasional Antar Waktu melalui Musyawarah Desa

sampai berakhimya sisa masa bhakti.

BAB VIII

ALOKASI HASIL USAHA BUM DESA

Pasal26

(1) HasH usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dati hasil

transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak

lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu)

tahun buku.

19

(2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

(3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

BABIX

MASA BHAKTI PELAKSANA OPERASIONAL DAN PENGAWAS

Pasa127

(1) Masa bhakti Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Desa adalah

selama 5 (lima) tahun.

(2) Masa bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ta11ggal

pengangkatan dan penetapannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Desa.

(3) Pelaksana Operasional dan Pengawas yang telah habis masa bhaktinya

dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya

dengan cara dimusyawarahkan.

BABX

MEKANISME PENGELOLAAN,

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPO~N

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal28

(1) BUM Desa dikelola oleh Pengurus secara transparan, akuntabel,

partisipatif, berkelanjutan dan akseptabel.

20

(2) Kepala Oesa selaku Penasehat melakukan evaluasi kinerja Pelaksana

Operasional Organisasi BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali

dalam setahun.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasa129 \

(1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan

BUM Desa kepada Kepala Desa selaku Penasehat.

(2) BPD melakukan pengawasan terhadap kineIja Pemerintah Desa dalam

membina pengelolaan BUM Desa.

(3) Pemerintah Desa mempertanggun~awabkan tugas pembinaan terhadap

(4)

( 1)

(2)

BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Selain kewajiban dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional wajib

menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa

melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam

setahun, yang disaksikan oleh Camat sebagai Wakil Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal30

Pelaksana Operasional wajib menyampaikan laporan kepada Penasehat.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan berkala

dan laporan pertanggungjawaban.

21

(3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

perkembangan usaha BUM Desa sekurang-kurangnya tentang laporan

keuangan semester.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

dari Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan

Pertanggungjawaban Akhir Masa Bhakti.

(5) Laporan Pertanggungjawaban Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) mengenai laporan pengelolaan BUM Desa.

(6) Apabila Laporan Pertanggungjawaban Tahunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) ditolak, maka laporan dikembalikan untuk disempurnakan

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo

dipertanggungjawabkan.

(7) Apabila laporan yang telah disempurnakan belum dapat diterima, dapat

dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukan audit sampai

dengan pemberhentian Pelaksana Operasional.

(8) Apabila Laporan Pertanggungjawaban Tahunan yang telah disampaikan

oleh Pelaksana Operasional kepada Penasehat lebih dari 14 (empat belas)

hari tidak memberi pendapat, maka laporan dianggap diterima.

( 1)

(2)

BABXI

AUDIT

Pasa131

Audit keuangan BUM Desa dapat dilakukan apabila dipandang perlu.

Pelaksanaan audit keuangan BUM Desa dilakukan oleh akuntan publik

dan/ atau Inspektorat Kabupaten.

22

i

BAB XII

MODAL BUM DESA

Pasa132

(1) Modal aW'al BUM Desa bersumber dari APBDesa.

(2) Modal BUM Desa terdiri atas:

a. penyertaan modal Desa;

b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan

c. di luar penyertaan modal desa dan penyertaaan modal masyarakat desa

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasa133

(1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)

huruf a terdiri atas:

a. hibah dari pihak swasta, lembaga so sial ekonomi kemasyarakatan

dan/ atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;

b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;

c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lern baga sosial ekonorni

kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai

kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui rnekanisme APBDesa;

d. aset Desa yang diserahkan kepada BUM Desa sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

(2) Penyertaan modal rnasyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan

masyarakat.

23

,.

..

BAB XIII

KERJASAMA BUM DESA ANTAR DESA

Pasal34

(1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.

(2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu

kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.

(3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan

masing-masing Pemerintah Desa.

Pasa135

(1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah

perjanjian kerjasama.

(2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling

sedikit memuat:

a. subjek kerjasama;

b. objek kerjasama;

c . jangka waktu;

d. hak dan kewajiban;

e. pendanaan;

f. keadaan memaksa;

g. pengalihan aset; dan

h. penyelesaian perselisihan.

(3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan

oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasma.

Pasal36

(1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih

dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM

Desa.

24

(2) Dalam hal kegiatan kerjasruna dilaksanakan antar unit usaha BUM Desa

yang berbadan hukum, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Milrro.

BAB XIV

PEMBUBARAN BUM DESA

Pasal37

Pembubaran BUM Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa dengan

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa;

'" b. BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang

dimiJikinya;dan

c. dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan mengenai kepailitan.

BABXV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasa138

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pengurus BUM·

Desa.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam

bentuk monitoring, evaluasi dan pelatihan teknis terhadap Pengurus

. BUM Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

25

Bagian Kedua

Pengawasan .

Pasal39

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan melalui Inpektorat Kabupaten.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasa140

(1) Bagi Desa yang telah memiliki dan menetapkan Peraturan Desa tentang

BUM Desa sebelum ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diterbitkan . .

maka harus segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling

lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

(2) Seluruh modal yang berasal dati bantuan pemerintah dan pihak lainnya

yang telah diterima harus dicatat oleh pemerintah desa yang selanjutnya

menjadi kekayaan desa.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Dairi Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan dan

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi

Tahurt 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor

114) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

26

Pasal 42



Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi .


pada tanggal 19 September 2016

BUPATI DAIRI,

ttd.



pada tanggal 19 September 2016


ttd .




UTARA: (66/2016).

27

1. UMUM

PENJELASAN

ATAS


NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN

BADAN USAHA MILIK DESA

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa,

Pernbangunan Daerah Tertinggal dan Transrnigrasi Nomor 4 tahun 2014

tentang Pend irian , Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan

Usaha Milik .Desa, ditegaskan bahwa dalam upaya menampung seluruh

kegiatan di bidang ekonorni dan/ atau keIjasama antar Desa untuk

peningkatan pendapatan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan

U saha Milik Desa yang pembentukannya harus memperhatikan potensi dan

kebutuhan yang dimiliki Desa, serta dapat meningkatkan kesejahteraan

ekonorni seternpat. Pendirian atau pernbentukan' BUM Desa rnerupakan hal

yang bersifat strategis. Pelaksanaan tahapan Musyawarah Desa dapat

dielaborasi kaitannya dengan pembentukan BUM Desa secara partisipatif,

dernokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan

kewajiban masyarakat.

BUM Desa merupakan lembaga perekonomian di Desa yang memiliki

peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa dan

pemerintah Desa. Dengan demikian kegiatan ekonomi BUM Desa secara ideal

merupakan bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam

lingkup perekonomian nasional. Sejalan dengan hal tersebut, dalam

perkembangannya pengaturan ten tang Pembentukan dan Pengelolaan BUM

28

Desa harus diatur tersendiri melalui Peraturan Des.a yang merujuk kepada

peraturan-peraturan di atasnya.

Dalam rangka mendukung tujuan tersebut diperlukan adanya upaya .

peningkatan dan pemanfaatn BUM Desa secara optimal dan terus-menerus,

serta dibutuhkan adanya kreativitas dari Pemerintah Desa dan masyarakat

desa demi pengembangan lembaga perekonomian Desa secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar Desa mempunyai pedoman dalam

l!lembentuk dan mengelola BUM Desa serta agar tercipta keseragaman

penyusunan produk hukum dalam bentuk Peraturan Desa dan mengefektifkan

pengelolaan potensi serta kekayaan desa melalui BUM Desa, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan

Pengelolaan BUM Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasall

Cukup jelas.

J.:>asal2

Cukup jel~s.

Pasal3

Cukup jelas.

Pasa14

Cukup jelas.

Pasal5

Cukup jelas.

Pasa16

Cukup jelas.

" Pasa! 7

Cukup jelas.

29

Pasa18

Cukup jelas.

Pasa19

Cukup jelas.

Pasa110

Cukup jelas.

Pasalll

Hurufa

yang dimaksud dengan "perseroan terbatas" adalah badan usaha

yang berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan

modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Hurufb

yang dimaksud dengan ((lembaga keuangan mikro" adalah lembaga

keuangan non bank yang didirikan dengan tujuan untuk

membantu pengembangan usah-usaha keeil menengah dengan

pemberian pinjaman modal.

Pasa112

Cukup jelas.

Pasa113

Cukup jelas.

Pasa114

Cukup jelas.

Pasal15

Cukupjelas.

Pasa116

Cukup jelas.

30

Pasal17

Cukup jelas.

Pasal18

Cukup jelas.

Pasal19

Ayat (1)

CukUp jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas .

. Ayat (3)

"Bagian" yang dimaksud sekurang-kurangnya terdiri dari bagian.

administrasi, bagian keuangan dan bagian> sumber daya manusia

serta bagian unit-unit usaha. Yang disesuaikan dengan kebutuhan

dan kemampuan keuangan BUM Desa serta kondisi sosial budaya

masyarakat setempat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal20

Cukup jelas.

Pasa121

,. .... Cukup jelas.

31

"

Pasal22

Cukup jelas.

Pasal23

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Cuku p jelas.

Hurufe

Yang dimaksud dengan memiliki pengalaman di bidang usaha dan

pengembangan sistem perekonomian dibuktikan dengan surat

rekomendasi pengalaman kerja di bidang ekonomi dan I atau surat

keterangan dari Kepala Desa danl atau instansi terkait ten tang

pengalaman di bidang usaha dan pengembangan sistem

perekonomian.

Huruff

"8ehat jasmani dan rohani serta tidak terlibat narkoba" yang

dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum

Daerah.

Pasal24 0-

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

32

",'

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Hurufe

Yang dimaksud dengan memiliki pengalaman di bidang

kepengawasan adalah pemah bekerja di hidang kepengawasan

minimal di desa yang dibuktikan dengan surat rekomendasi

pengalaman di bidang kepengawasan dan atau surat keterangan

dari Kepala Desa dan/ atau instansi terkait.

Huruff

"Sehat jasmani dan rohani serta tidak terlibat narkoba" yang

dibuktikan dengan surat keterangan dati Rumah Sakit Umum

Daerah.

Pasal25

Cukup jelas.

Pasal26

Cukup jelas.

Pasal27

Cukup jelas.

Pasal28

Ayat (1)

yang dimaksud dengan "transparan" adalah mekanisme

pengelolaan kegiatan BUM Desa yang dilakukan secara jujur,

dan terbuka sehingga perkembangannya dapat diketahui,

diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi secara

bertanggungjawab oleh masyarakat Desa.

33

yang dimaksud dengan "akuntabel" adalah mekanisme

pengelolaan kegiatan BUM Desa yang menggunakan pola

pencatatan dan pembukuan secara cermat dengan mengikuti

kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat

dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang dan

masyarakat.

yang dimaksud dengan "partisipatif' adalah keterlibatan

masyaral<at Desa secara aktif mulai dari proses perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan keberlangsungan kegiatan usaha

BUM Desa.

yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah proses

pengelolaan kegiatan yang harus memberikan hasil, manfaat

dan nilai tambah kepada Desa, yang semakin hari semakin baik

dan meningkat.

yang dimaksud dengan "akseptabel" adalah kemampuan

membuat keputusan dalam menjalankan kegiatan usaha harus

didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak yang terlibat

sehingga memperoleh pengakuan yang kuat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal29

Cuku p jelas.

Pasa130

Cukup jelas.

34

Pasal31

Ayat (1)

Audit yang dilakukan apabila ada indikasi penyimpangan

dalam pengelolaan BUM Oesa atau karena adanya permintaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal32

Cukup jelas.

Pasa133

Cukup jelas.

Pasa134

C~ln1p je1as.

Pasa135

Pasa136

Cukup jelas.

Pasa137

Cuk\1.p jelas.

Pasa138

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Pejabat yang

ditunjuk dan diberi wewenang melakukan pembinaan terhadap

BUM Desa atau yang membidanoi Pemberdayaan Masyarakat . • _. __ •• , _. _ ,_, 'ow _ ••• __ • • •••• __ _ __ ... ___ • _____ • __ o!: _ ,,_, __ ,, ____ "0- •• ___ ••••••.• _'" •.•. .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

35

Pasal39

Cukup jelas.

Pasal40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan modal yang berasal dari pemerin tah

adalah dana bantuan pemerintah melalui kegiatan UPK-PNPM

Mandiri Perdesaan, yang sudah berakhir tahun 2014.

Pasa141

Cukup jelas.

Pasa142

Cukup jelas.


36

Menimbang

Mengingat

BUPATI DAIRI



TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2015


BUPATI DAIRI,

( SALINAN )

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran. berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2015;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia - Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengdolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);-

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir

-2-

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Daerah Nomor 130);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun . Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 131);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nciho Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran· Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 132);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Sumut (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 133);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 148);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun . 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 14);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5);



dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :


2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara· Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.


4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah laporan tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD yang dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan· tidak perlu dibayar kembali.

7. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

8. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

9. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

10. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan darijkepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil

11. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

·4·

12. Surplus/ defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. .

14. Sisa Lebih Pembiayaan Ariggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. .

15. Saldo Anggaran Lebih adalah akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/ Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan

16. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari . pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

17. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah . Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan at an akibat lainnya yang sah.

18. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/ atau kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi yang dapat dinilai denganuang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

19. Laporan realisasi anggaran adalah penyajian informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

20. Neraca adalah penyajian posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu yang

+ mencantumkan pos-pos : kas dan setara kas, investasi jangka pendek,. piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas dana.

21. Laporan arus kas adalah penyajian informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris.

22. Laporan operasional adalah penyajian informasi mengenai seluruh kegiatan· operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

23. Laporan· saldo anggaran lebih adalah penyajian informasi mengenai perubahan akumulasi saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

24. Laporan perubahan ekuitas adalah penyajian informasi mengenai perubahan nilai ekuitas pada tahun pelaporan dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

25. Catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi tentang penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

-5-

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat : a. laporan realisasi anggaran; O. neraca; c. laporan arus kas; d. laporan operasional; e. laporan saldo anggaran lebih; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 per 3 1 Desember Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

a. pendapatan-LRA Rp. 889.613.804.786,21

b. belanja Rp. (802.219.254.314,52)

b. transfer surplus/ (defisit)

c. pembiayaan - penenmaan - pengeluaran

pembiayaan neto

Rp. (65.774.254.500,00)

Rp. 75.920.334.604,90 Rp . (3.268. 724.888,2~

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Pasal 4

Rp. 21.620.295.971,69

Rp. 72.651.609.716,68

Rp. '94.271 .905.688,37

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (17.399 .752.631,79) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan-LRA setelah perubahan Rp. 907.013.557.418,00 b. realisasi Rp. 889.613 .804.786,21

selisih lebih/(kurang) Rp. (17.399.752 .631 ,79)

(2) $elisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (123.098.194.863,48) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 925.317.449.178,00 b. realisasi Rp. 802 .219.254.314,52

selisih lebih/(kurang) Rp.(123.098.194 .863,48)

-6-

, (3)

(4)

Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp. (198.345.750,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran belanja setelah perubahan Rp. b. realisasi R .!:92.:

selisih lebih/ (kurang) Rp.

65.972 .600.250 ,00 65.774 .254 .500,00

(198 .345.750,00)

Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisi t sejumlah Rp. 105.896.787.981,69 dengan rincian sebagai berikut :

a. surplus/ defisit setelah perubahan Rp. (84.276.492.010,00) b . realisasi Rp. 21.620.295.971,69

selisih lebih/ (kurang) Rp . 105.896.787.981,69

(5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (11.656.157.405,10) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 87.576.492 .010,00 setelah perubahan

b. realisasi Rp. 75.920 .334.604,90 selisih lebih/ (kurang) Rp. (11.656.157.405,10)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Rp. (31.275.111,78) dengan rincian sebagai berikut

pembiayaan sejumlah

a. anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. setelah peru bah an

3.300.000.000,00

b. realisasi :..;R;.c,P:..:... __ --:3:::..;.:.:2:,.:::6:,.:::8..:...;. 7:....:2:!..4~ . ..::::8..::::8..::::8J..!,2=2 selisih lebih/ (kurang) Rp. (31.275.111 ,78)

(7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (11.624.882.293,32) dengan rincian sebagai berikut

a. anggaran pembiayan neto Rp. 84.276.492.010,00 setelah perubahan

b. realisasi selisih lebih/ (kurang)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan rincian sebagai berikut : a. jumlah aset b. jumlah kewajiban c. jumlah ekuitas dana

Pasal 6

Rp. 72.651.609.716,68 Rp. (11.624 .882.293,32)

per 31 Desember Tahun 2015

Rp. 1.697.871.314.268,36 Rp. 8.221.348.741,76 Rp. 1.689 .649.965 .526,60

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut: a . saldo awal kas per 1 Januari tahun 2015 b. arus kas dari aktivitas operasi

. c. arus kas dari aktivitas investasi d. arus kas dari aktivitas pendanaan e. arus kas dari aktivitas transitoris f. saldo akhir kas di BUD jKas Daerah

Rp. Rp. Rp . Rp. Rp. Rp.

75.797.482.962,48 201.330.288 .181,69

(181. 709. 992.210,00) (1.268.724.888,22)

0,00 94.146.058.375,95

·7·

g. saldo akhir kas di bendahara pengeluaran Rp. 125.847.312,42 . h. saldo akhir kas lainnya di bendahara Rp. 1.166.149.207,94

pengeluaran 1. saldo akhir kas di bendahara penerimaan Rp. 90.947.674,00 J. saldo akhir kas di bendahara dana BOS Rp. 1.235.783.020,00 k. saldo akhir kas per 31 Desember Tahun 2015 Rp. 96.764.785.590,31

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut: a. surplus/ defisit kegiatan operasional

- pendapatan-LO - beban operasi surplus/ defisit kegiatan operasional

b. surplus/ defisit kegiatan non operasional c. pos luar biasa d. surplus/ defisit-LO

Pasal 8

Rp. 975.995.973.348,09 Rp. (844.547.456.995,13) Rp. 131.448.516.352,36 Rp. 106.656.464,00 Rp. (2.456.251.000,00) Rp. 129.098.921.816,36

Laporan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 dengan rincian

'.' sebagai berikut: a. saldo anggaran lebih awal O. penggunaan SAL sebagai penerimaan

pembiayaan tahun berjalan c. sis a lebih/kurang pembiayaan anggaran d. koreksi kesalahan pembukuan tahun

sebelumnya e. saldo anggaran lebih akhir

Pasal 9

Rp. Rp.

Rp. Rp.

Rp.

75.920.334.604,90 (75.920.334.604,90)

94.271.905.688,37 0,00

94.271.905.688,37

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 dengan rincian sebagai

berikut: a. ekuitas per 31 Desember 2014 b. surplus/ defisit-LO

'c. koreksi ekuitas akibat perubahan kebijakan akuntansi

c. koreksi ekuitas lainnya e. ekuitas akhir per 31 Desember 2015

Pasal 10

Rp. 2.044.175.304.599,85 Rp. 129.098.921.816,36 Rp. (482.070.527.194,17)

Rp. (1.553.733.695,44) Rp. 1.689.649.965.526,60

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk ~Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pas-pas

Laporan Keuangan.

-8-

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. J..ampiran I Lampiran 1. 1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5 Lampiran 1.6 Lampiran 1.7 Lampiran 1.8

Lampiran 1.9 Lampiran 1.10:

Lampiran 1. 11 : Lampiran 1.12:

b. Lampiran II c. Lampiran III d. Lampiran IV e. Lampiran V f. Lampiran VI g. Lampiran VII

Laporan Realisasi Anggaran. Ringkasan ·laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerin tahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi· anggaran menurut Urusan pemerintahan daerah,organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja . daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; _ Daftar jumlah pegawai berdasarkan golongan dan jabatan; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pen~rangan aset tetap daerah; Daftar realisasi pena~~bahan dan ·p~ngurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampal akhir tahun dan.· dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar dana cadangan daerah ; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Neraca Laporan Arus Kas Laporan Operasional Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari: a. laporan kinerja tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah inL b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal13

Bupati Dairi menetapkan Peraturan Bupati ~entang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

T Pendapatan dan Belanja Daerah.

-9-

BAS III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang pada tanggal 29 September 2016

SUPATI DAIRI ,

ttd .


Diundangkan di Sidikalang pada tanggal 29 September 2016


ttd.


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2016 NOM OR 4

-10-

'"

./{\

BUPATI DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA


TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016


BUPATI DAIRI,

Menimbang a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumSl Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016,keadaan yang menyebabkan

pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis

belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun

anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan" sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, periu membentuk Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik





dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956

ten tang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

'.

;

I'


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689 );


Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemharan Negara Republik


4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamhahan


6. Vndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik


9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014


Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara


10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara




Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);


Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 1425);


. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 903);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor

08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130); p,

3



dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan. Daerah ini yang dimaksud dengan :



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah.

'daerah yang memimpin

kewenangan daerah otonom.

pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi

4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut

Perubahan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang'

dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Dairi serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. 'Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

i 6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih.

8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai.

pengurang nilai kekayaan bersih.

9." Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja

daerah.

10. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja

daerah.

11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

danl atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut

SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama

satu periode anggaran. tz,

4

-'. ;-

;;-

;,

13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima

sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain

sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

14. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah

daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai

• akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang

undangan atan akibat lainnya yang sah. ~.

15. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah

danl atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang

berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab

lainnya yang sah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula sejumlah

Rp. 1.113.493.269.000,00 berkurang sejumlah Rp. 31.183.451.889,00 sehingga

menjadi Rp. 1.082.309.817.111,00 dengan rincian sebagai berikut;

a. Pendapatan

1. semula Rp. 1.098.793.269.000,00 2. bertambah/ (berkurang) RQ. (101.382.636.949 137)

Jumlah p~ndapatan setelah perubahan Rp. 997.410.632.050,63

b. Belanja

1. semula Rp. 1.113.493.269.000,00 2. bertambahl (berkurang) RQ. (31.183.451.889 100)

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.082.309.817.111,00 Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan (Rp. 84.899.185.060,37)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) semula Rp. 18.000.000.000,00 b) bertambah/ (berkurang) RQ. 89.040.487.060 137

Jumlah penerimaan sete1ah perubahan Rp. 107.040.487.060,37

2. Pengeluaran

a) semula Rp. 3.300.000.000,00 b) bertambah/ (berkurang) R!2. 18.841.302.000 100

Jumlah pengeluaran setelah perubahan RQ. 22.141.302.000 100 Jumlah pembiayaan neUo setelah perubahan (1 - 2) Rp. 84.899.185.060,37

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah perubahan Rp. 0,00

tz. 5

;;.

~"

;

./1\

Pasal 3

. (1) P(::ndapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf a ten:liri dari :

a. Pendapatan AsH Daerah

1. semula Rp. 75.647.999.000,00 2. bertambahf (berkurang) RQ. { 9.803.668.661,37)

Jumlah Pendapatan AsH Daerah . .

setelah peru bahan Rp. 65.844.330.338,63

O. Dana Perimbangan

1. semula Rp. 749.041.585.000,00 2. bertambah/ (berkurang) RQ. { 5.606.127 .694,OO}

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 743.435.457.306,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. semula Rp. 274.103.685.000,00 2. bertambahJ (berkurang) RJ2. (85.972.840.594,OO}

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah peru bahan Rp. 188.130.844.406,00

(2)Pendapatan AsH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. semul~ 2. bertambahf (berkurang)

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan

,b. Retribusi Daerah

1. semula 2. bertambah/ (berkurang)

Rp. RQ.

Rp.

8.766.000.000,00 500.000.000,00

9.266.000.000,00

Rp. 45.717.493.000,00 RQ. (15.550.933.000,00}

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 30.166.560.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. semula Rp. 7.026.751.000,00 2. bertambahf (berkurang) R12· 3.003.019.338,63

Jumlah HasH pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 10.029.770.338,63

d. Lain-lain Pendapatan AsH Daerah yang sah

1. semula Rp. 14.137.755.000,00 2. bertambahf (berkurang) R12· 2.244.245.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan AsH Daerah yang sah sete1ah peru bah an Rp. . 16.382.000.000,00

t

6

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1. semula Rp. 2. bertambah/ (berkurang) Rp.

24.500.000.000,00 ! 4.746.789.000,OQl

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak . setelah perubahan Rp. 19.753.211.000,00

.- b. Dana Alokasi Umum


Jumlah Dana Alokasi Umum setelah peru bahan

c. Dana Alokasi Khusus

1. semula 2. bertambahf (berkurang)

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan

Rp. 623.702.235.000,00 Rp. (67.758.101.244,00)

Rp. 555.944.133.756,00

Rp. 100.839.350.000,00 Rp. 66.898.762.550,00

Rp. 167.738.112.550,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. semula

2. bertambahf (berkurang)

Jumlah Hibah setelah perubahan

b. Dana Darurat

1. semula

2. bertambah/ (berkurang)

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan

Rp. 1.250.000.000,00

Rp. . 16.478.442.000,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

17.728.442.000,00

0,00

0,00

0,00

,c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. semula

2. bertam bah / (berkurang) Jumlah Dana Bagi HasH Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. semula

2. bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan

Rp. 13.500.000.000,00

Rp. 13.872.405.406 200

Rp. 27.372.405.406,00

Rp. 120.383.237.000,00

(Rp. 120.383.237.000 200)

Rp. 0,00 ~

7

..

•

i'

~. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1. semula Rp. 0,00

2. bertambah/ (berkurang) RP.. 4.059.549.000 100

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Peru bahan Rp. 4.059.549.000,00

f. Dana Alokasi Desa

1. semula Rp. 98.210.643.000,00

2. bertam bah / (berkurang) RQ. 0 100

Jumlah Dana Alokasi Desa setelah Peru oahan Rp. 98.210.643.000,00

.~. Dana Insentif Daerah

1. semula Rp. 40.759.805.000,00

2. bertambah / (berkurang) RQ. 0 100

Jumlah Dana Insentif Daerah setelah Peru bahan Rp. 40.759.805.000,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung


Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan

b. Belanja Langsung

Rp. 690.506.983.000,00 RQ. (47.478.102.410 100)

Rp. 643.028.880.590,00

1. semula Rp. 422.986.286.000,00 2. bertambahj(berkurang) Rp.. 16.294.650.521 100

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 439.280.936.521,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. semula Rp. 548.620.983.000,00

2. bertambah/ (berkurang) Rp. (42.546.370.910,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 506.074.612.090,00

b. Belanja Bunga

1. semula Rp. 555.000.000,00 .

2. bertam bah j (berkurang) =R=p,,-. _--'(0..;:;3-",,5..::;.0.:-:;.0;,.,::0;,.,::0;...:..,. 0::..,;0:::..;0=-z. • .;::..00.;:..L)

Jumlah Belanja Bunga setelah perubaban Rp. 205.000.000,00 t?

8

,c. Belanja Subsidi

1. sernula

2. bertarnbah / (berkurang)

Jurnlah Belanja S~bsidi setelah perubahan

d. Be1anja Hibah

1. sernula

2. bertarnbah/ (berkurang)

Jurnlah Belanja Hibah setelah perubahan

e. Belanja Bantuan Sosial

1. sernula


Jurnlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan

Rp.

RQ.

Rp.

Rp.

RQ.

Rp.

Rp.

RQ.

Rp.

0,00

0 100

0,00

2.340.000.000,00

1.919.000.000 100

4.259.000.000,00

460.000.000,00

(460.000.000 100)

0,00

f. BelanjaBagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

1. sernula


Jurnlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/

Rp.

Rp.

Kab / Kota dan Pern. Desa setelah perubahan Rp.

0,00

0,00

0,00

'g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan .

Desa dan Partai Politik

1. sernula Rp. 134.531.000.000,00

2. bertarnbah/ (berkurang) Rp. ( 7.040.731.500,00)

Jurnlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kab/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp. 127.490.268.500,00

h. Belanja Tidak Terduga

1. sernula


Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan

Rp. 4.000.000.000,00

Rp. 1.000.000.000,00

Rp. 5.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. semula


Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp. 18.494.674.500,00

Rp. (295.145.000,00)

Rp. 18.199.529.500,00

.9

b. Belanja Barang dan Jasa

1. semula


Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan

c. Belanja Modal

1. semula


Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Pasa15

Rp. 178.431.675.500,00

Rp. 750.96~.760tOO

Rp. 179.182.644.260,00

Rp.226.059.936.000,00

Rp. 15.838.826.761,00

Rp.241.898.762.761,00

(1) -Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 huruf c terdiri dari·

jenis pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. semula


Jumlah Penerimaan Pembiayaan

setelah perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. semula


Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

setelah peru bahan

Rp. 18.000.000.000,00

Rp. 89.040.487.060,37

Rp. 107.040.487.060,37

Rp. 3.300.000.000,00

Rp. 18.841.302.000,00

Rp. 22.141.302.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dad jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

1. semula


JUl11:lah SILPA setelah perubahan

b. Pencairan Dana Cadangan

1. semul§


Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan

Rp. 18.000.000.000,00

Rp. 76.271.905.688137

Rp. 94.271.905.688,37

Rp. 0,00

Rp. 0100

Rp. 0,00

.• \1

10-

..

•

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. semula Rp. 0,00


Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. semula Rp. 0,00


Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. semula Rp. 0,00

2. bertam bah / (berkurang) RQ. 0 100

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan

f. Penerimaan Piutang Daerah

1. semula

2. bertambah / (berkurang)

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 12.768.581.372 100

Rp. 12.768.581.372,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis pembiayaan :

" a. Pembentukan Dana Cadangan

i-

1. semula


Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah peru bahan

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. semula

Rp.

Rp.

Rp.

0,00

0 100

0,00

Rp. 2.000.000.000,00

2. bertambahf (berkurang) Rp. 18.841.302.000 100

Jumlah Penyertaan Modal setelah perubahan Rp. 20.841.302.000,00

c. Pembayaran Pokok U tang

1. semula


Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah peru bahan

Rp.

Rp.

Rp.

1.300.000.000,00

0 100

1.300.000.000,00

11

i

•

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. semula

2. bertambahf (berkurang)

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan

Pasal6

Rp.

Rp.

Rp.

0,00

0,00

0,00

Uniian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dad

Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I

b. Lampiran II

c. Lampiran III

; Ringkasan Perubahan APBD;

: Ringkasan . Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

: Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan

Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program

dan Kegiatan;

e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam

Kerangka:Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan;

g. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran

ini; dan

h. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai

landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

12

Pasal8

Per~turan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

I PARA iSEKDA j

KAOIS '----t-~--i

i SEKRETAPJS

KABID

Diundangkan di Sidikalang 1_

pada tanggal (, o~ -k" o'oer d-O l)O

Ditetapkan di Sidikalang pada tanggal a btio ber ;) ou,


SEBASTIA US TINAMBUNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2016 NOM OR

13

1. UMUM

PENJELASAN

ATAS


NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimarta telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diikuti dengan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam UndangUn dang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah . Pusat dan Pemerintahan Daerah serta penyelenggaraan pemerintahan utamanya aspek pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, mengamanatkan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016 dilakukan yang didahului dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 yang kemudian dituangkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016.

Kondisi yang menyebabkan terjadinya perubahan dimaksud adalah perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Ke bij akan U mum Anggaran (KU A), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan. Penyesuaian asumsi tersebut meliputi asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada struktur APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016.

Dari shsi pendapatan, penyesuaian perlu dilakukan karena terdapat pengurangan pendapatan daerah. Perubahan asumsi pendapatan yang berasal dari pos Pendapatan AsH Daerah dilakukan un tuk menyesuaikan terhadap koreksi (pengurangan) penerimaan retribusi pelayanan kesehatan BPJS, penambahan hasH pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penambahan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan adanya asumsi penambahan penerimaan pendapatan asH daerah yang k sah serta adanya asumsi penambahan penerimaan dari pajak daerah. l

14

)(0

Perubahan terhadap Dana Perimbangan dilakukan untuk menyesuaikan terhadap pengurangan dana bagi hasil pajakjbagi hasil bukan pajak, pengurangan DAK Fisik, penambahan dan pengurangan DAK Non Fisik serta penundaan penyaluran DAU dari Pemerintah Pusat.

Perubahan terhadap pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah perlu dilakukan untuk menyesuaikan terhadap Bantuan Keuangan dari Provinsi yang diterima setelah APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dan adanya penambahan Dana 8agi Hasil Pajak dari Provinsi.

Pengurangan pendapatan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 diharapkan tidak'mengganggu pelayanan kepada masyarakat dan ekonomi daerah, beberapa langkah yang ditempuh adalah rasionalisasi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja' Bantuan Sosial pada pos Belanja Tidak Langsung, pengurangan Perjalanan Dinas Kepala Daerah, pengurangan pengadaan mobil dinas camat, serta efisiensi kegiatan SKPD.

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka perubahan kebijakan anggaran belanja daerah dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan melalui penyelenggaraan u~san 'pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, fasilitas sosial dan fasilitas umurn yang layak dan juga' untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah yang ada di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal1 Cukup jelas.

Pasa12 Cukup jelas.

Pasa13 Cukup jelas.

Pasa14 Cukup jelas.

Pasa15 Cukup jelas.

Pasa16 Cukup jelas.

Pasal7 Cukup jelas.

Pasa18 Cukup jelas.

TAM BAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR '1. S 1

15

~,., .

BUPATI DAIRI


PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOM OR 6TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL NON KAS PEMERINTAH DAERAH

KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NCIHO

KABUPATEN DAIRI

Menimbang:

Mengingat


BUPATI DAIRI,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasa! 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho Kabupaten Dairi;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah UndangUndang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

I

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik . Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran' Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana" telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31jPMK05j2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita, Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik' Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);

2

-; ..

OJ

14. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan

15.

16.

Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130); Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 30 Seri : D Nomor 20, Tambahan. Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 30); Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 31 Tahun 2000 . tentang Pengelolaan Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 31 Seri : B Nomor 7, Tambahan. Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 31);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 32 Seri : D Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NON KAS PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NCIHO KABUPATEN DAIRl.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Dairi. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Dairi. 4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho, yang selanjutnya disebut

PDAM Tirta Nciho adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho Kabupaten Dairi.

5. Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah secara non kas pada PDAM Tirta Nciho.

3

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasa12

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk investasi Pemerinta,h Daerah kepada PDAM Tirta Nciho secara non kas,

Bagian Kedua

Tujuan

Pasa13

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk penyelesaian hutang PDAM Tirta Nciho kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor RDA-108/DP3/1993 tanggal 19 Februari 1993 dan SLA-997 /DP3/ 1997 tanggal 18 November 1997 dengan jumlah hutang pokok dan non pokok sebesar Rp.16,478,442.000,OO (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-36/MK.7/2016 tang gal 23 Agustus 2016 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah Dalam Bentuk Non Kas Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM.

BABIII

PENYERTAAN MODAL NON KAS

Pasa14

Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Nciho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai penambahan penyertaan modal secara non kas Tahun 2016.

4

BABIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal5

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1111 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang pada tanggal 11 November 2016

BUPATI DAIRI,

ttd.


Diundangkan di Sidikalang pada tanggal 11 November 2016


ttd.


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2016 NOM OR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROPINSI SUMATERA UTARA: (174/2016) .

uai dengan aslinya ~~~~LAN HUKUM,

5

.-

PENJELASAN ATAS


NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTMN MODAL NON KAS PEMERINTAH DAERAH

KEPADA PERUSAHMN DAERAH AIR MINUM TIRTA NCIHO

KABUPATEN DAIRI

I. UMUM Penyertaan modal Pemerin tah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada PDAM Tirta Nciho Kabupaten Dairi.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaiaan Hutang Perusahaan Daerah Air Minum. kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum dilakukan dalam rangka penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara non kas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasa11

Cukupje1as

Pasa12 Cukupjelas

Pasa13

Cukup jelas

Pasal4 -

Cukup jelas

Pasa15

Cukupjelas


6

himpunan peraturan daerah kabupaten dairi tahun 2016 · 2017-05-29 · t . i '-menimbang...

Documents