hasil indeks kepuasan masyarakat · dalam instrumen kuesioner survei ini terdapat satu (1) soal...
TRANSCRIPT
-
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki tugas utama
dalam memberikan pelayanan di berbagai bidang untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai subjek pemberi layanan harus
mengedepankan prinsip public oriented yang berarti bahwa kepentingan
masyarakat harus diutamakan. Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat yang optimal dan tercapainya kepuasan masayrakat, menjadi hal
wajib bagi setiap instansi pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam
pemberian layanan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk meningkatkan
kualitas pelayanan sekaligus juga menilai kinerja pemberi layanan itu sendiri.
Terdapat dua pendekatan dalam menilai kinerja pelayanan publik, yaitu
pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari sudut pandang pemberi layanan
dan dari sudut pandang pengguna layanan atau masyarakat. Menurut Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada
seluruh instansi pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah untuk melakukan
Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan
pelayanan.
Dalam dua peraturan tersebut menegaskan bahwa kepuasan masyarakat
merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Sebagai tindak lanjut
dari dua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan
Publik. Peraturan tersebut menjadi acuan bagi instansi pemerintah baik pusat
maupun daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik
sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.
Oleh karena itu, Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN)
sebagai instansi penyelenggara layanan manajemen kepegawaian memandang
-
perlu melakukan penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan melalui
Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
B. DASAR HUKUM
a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat;
c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;
d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/
/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/
/M.PAN/2/2003 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Pelayanan Publik;
g. Peraturan Menteri Pembedayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Hasil survei yang dilakukan untuk penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
sebagai acuan bagi Kantor Regional VIII BKN untuk mengetahui tingkat
kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan. Selain itu, hasil survey ini
juga dijadikan bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
Sedangkan bagi masyarakat, hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat
ini dapat menjadi gambaran tentang kinerja pelayanan yang diberikan oleh
Kantor Regional VIII BKN.
D. RUANG LINGKUP
-
Kegiatan survei dalam rangka penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di
Kantor Regional VIII BKN mencakup keseluruhan pelayanan kepegawaian yang
diberikan oleh bagian/ bidang pada Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
di Kantor Regional VIII BKN yang terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Mutasi
dan Status Kepegawaian, Bidang Pengangkatan dan Pensiun, Bidang Informasi
Kepegawaian, serta Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian. Nilai
dari kuesioner yang diberikan kepada publik dalam survei ini, merupakan data
utama yang digunakan sebagai evaluasi kinerja terhadap kualitas pelayanan
kepegawaian di Kantor Regional VIII BKN secara komprehensif.
E. SASARAN
Sasaran yang menjadi subjek dalam survei kepuasan masyarakat terhadap
layanan kepegawaian di Kantor Regional VIII BKN adalah seluruh tamu atau
masyarakat yang mengakses layanan kepegawaian pada Pusat Pelayanan Satu
Pintu (PTSP) Kantor Regional VIII BKN.
-
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
A. INDIKATOR PENILAIAN
Indikator penilaian dalam survei kepuasan masyarakat Kantor Regional VIII BKN
meliputi :
1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
Dalam instrumen kuesioner survei ini terdapat satu (1) soal pada nomor 1
yang menanyakan tentang kemudahan persyaratan pelayanan
kepegawaian.
2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis
pelayanannya. Dalam instrumen kuesioner survei ini terdapat satu (1) soal
pada nomor 2 yang menanyakan tentang kesesuaian informasi persyaratan
pelayanan kepegawaian.
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kejelasan identitas
petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan
tanggung jawabnya).
Dalam instrumen kuesioner survey ini terdapat satu (1) soal pada nomor 3
yang menanyakan tentang kejelasan petugas dalam memberikan
pelayanan.
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai
ketentuan yang berlaku.
Dalam instrumen kuesioner survei ini terdapat satu (1) soal pada nomor 4
yang menanyakan tentang kedisplinan petugas dalam memberikan
pelayanan
5. Tanggungjawab petugas pelayanan, yaitu tanggung jawab petugas dalam
penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
Dalam instrumen kuesioner survei ini terdapat satu (1) soal pada nomor 5
yang menanyakan tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan
pelayanan
-
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan
yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada
mayarakat.
Dalam instrumen kuesioner survei ini terdapat satu (1) soal pada nomor 6
yang menanyakan tentang kemampuan petugas dalam memberikan
informasi maupun penjelasan pelayanan.
7. Kecepatan pelayanan, yaitu kesesuaian target waktu pelayanan dapat
diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara
pelayanan.
Dalam instrumen kuesioner survei ini terdapat satu (1) soal pada nomor 7
yang menanyakan tentang kecepatan pelayanan yang diberikan.
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan
tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
Dalam instrumen kuesioner survei ini terdapat satu (1) soal pada nomor 8
yang menanyakan tentang keadilan pelayanan yang diberikan.
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah
serta saling menghargai dan menghormati.
Dalam instrumen kuesioner survei ini terdapat satu (1) soal pada nomor 9
yang menanyakan tentang perilaku sopan santun dan keramaahan petugas
saat memberikan pelayanan.
10. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Dalam instrumen kuesioner survei ini terdapat 2 (dua) soal pada nomor 10
dan 12 yang menanyakan tentang ketepatan target waktu penyelesaian
pelayanan kepegawaian yang diberikan.
11. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan
yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman
kepada penerima pelayanan.
Dalam instrumen kuesioner survei ini terdapat satu (1) soal pada nomor 11
yang menanyakan tentang kenyamanan ruangan pelayanan.
12. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit
penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga
-
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-
resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.
Dalam instrumen kuesioner survei ini terdapat satu (1) soal pada nomor 13
yang menanyakan tentang jaminan keamanan dalam ruang pelayanan.
B. KEGIATAN SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Kegiatan survei dilaksanakan sepanjang tahun 2019, yaitu mulai bulan Januari
s.d. Desember 2019, dengan tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut:
1. Penyiapan bahan
a. Kuesioner
Dalam survei Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan kuesioner
dengan model skala likert sebagai alat bantu pengumpulan data
kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Item pertanyaan kuesioner
ini disusun sesuai tujuan survei yaitu menghitung indeks tingkat
kepuasan masyarakat. Kuesioner kepuasan masyarakat terhadap
layanan kepegawaian di Kantor Regional VIII BKN sesuai pada lampiran
I laporan ini.
b. Data Kepuasaan pada Digital Screen
Selain bentuk kuesioner tertulis secara konvensional berdasarkan
Peraturan Menteri Pembedayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat,
terdapat juga aplikasi kepuasan dalam bentuk tekonologi digital screen.
Tersedia layar sentuh pada PTSP Kantor Regional VIII BKN untuk
mendata kepuasan masyarakat setelah mendapatkan layanan
kepegawaian. Adanya pembaruan pendataan tingkat kepuasan
menggunakan teknologi menjadi lebih mudah dan menarik bagi
pengunjung.
c. Bagian dari kuesioner dibagi atas 2 (dua) bagian yaitu:
Bagian I : Identitas responden meliputi tujuan keperluan, usia,
jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan.
Bagian II : Mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima
pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap
unsur-unsur pelayanan yang dinilai.
-
d. Bentuk Jawaban
Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum
mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik
sampai dengan tidak baik, dengan persepsi numerik (angka) sebagai
berikut:
Angka 1 adalah nilai persepsi tidak baik
Angka 2 adalah nilai persepsi kurang baik
Angka 3 adalah nilai persepsi baik
Angka 4 adalah nilai persepsi sangat baik
2. Penetapan responden, lokasi dan waktu pengumpulan data.
a. Jumlah Responden
Jumlah responden yang menjadi sasaran kuesioner IKM ditetapkan
minimal sebanyak 140 responden dengan ketentuan
Responden ditentukan secara acak pada tamu/ masyarakat yang datang
dengan cakupan PTSP Kantor Regional VIII BKN yang terdiri dari 5
(lima) Bidang, yaitu: Bagian Tata Usaha, Bidang Mutasi dan Status
Kepegawaian, Bidang Pengangkatan dan Pensiun, Bidang Informasi
Kepegawaian, Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian.
b. Lokasi Pengumpulan Data
Lokasi pengumpulan data di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kantor Regional VIII BKN.
3. Pengolahan Data
a. Metode Pengolahan Data
Kuesioner yang masuk akan diolah dalam pada aplikasi Kepuasan
Masyarakat milik Kantor Regional VIII BKN mengikuti rumus yang
berlaku sesuai PermenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2014. Nilai IKM
dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing-
masing unsur pelayanan, dalam menghitung indeks kepuasan
S = (Jumlah Unsur Pertanyaan + 1) x 10
= (13 + 1) x10
= 140
-
masyarakat tehadap 13 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur
pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai rumus
sebagai berikut :
= = = 0,0769
Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai
rata-rata tertimbang ( 0,0769 ) dengan rumus sebagai berikut :
Untuk memudahkan intepretasi terhadap penilai IKM yaitu antara 25 -100
maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25,
dengan rumus sebagai berikut :
Bobot nilai rata-rata
tertimbang
Jumlah bobot
Jumlah unsur
1
13
Total dari Nilai Persepsi per unsur
x Nilai Penimbang
Total unsur yang diisi
IKM =
IKM Unit Pelayanan x 25
-
b. Hasil Penyusunan IKM
Dari 150 responden yang telah diminta pendapat mengenai
pengalamannya dalam memperoleh pelayanan kepegawaian di Kantor
Regional VIII BKN, nilai rata-rata per unsur pelayanan sebagai berikut:
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Regional VIII BKN Tahun 2019
adalah NILAI INDEKS x NILAI DASAR = 3,264 x 25 = 86,150
Tabel 1.1 Nilai rata-rata unsur pelayanan
Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Regional VIII BKN Tahun 2019
-
b. Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan
Kinerja Unit Pelayanan
Nilai IKM Unit Pelayanan (Nilai Interval Konversi IKM) 86,150
menunjukkan nilai interval IKM Kanreg VIII BKN pada posisi 3,26 – 4,00.
Sesuai dengan tabel di atas maka dapat dikatakan Kinerja Unit Pelayanan
dan Mutu Pelayanan Kantor Regional VIII BKN pada Tahun 2019 adalah A
atau berpredikat “SANGAT BAIK”.
4. Hasil Data Media Digital Screen
Tabel 1.2 Nilai Persepsi Indeks Indeks Kepuasan Masyarakat
Kantor Regional VIII BKN Tahun 2019
Tampilan Survei Kepuasan Layanan pada Media Layar Sentuh
di PTSP Kantor Regional VIII BKN
-
No Bagian/ Bidang Tujuan Input
Sangat Puas
Puas Kurang Puas
Tidak Puas
1 Tata Usaha 39 10
2 Informasi Kepegawaian 161 25
3 Pengangkatan dan Pensiun
27 36
4 Mutas dan Status Kepegawaian
38 21
5 Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian
13 9
10 15
Total Respon 278 101 10 15
Total Responden yang memberikan masukan terkait kepuasan layanan
kepegawaian di PTSP Kantor Regional VIII BKN tahun 2019 sebanyak 404.
Masih terdapat 25 responden yang merasa belum puas terhadap pelayanan
kepegawaian yang diberikan oleh Kantor Regional VIII BKN.
C. PERMASALAHAN
Berdasarkan pengalaman di lapangan (studi empiris) pelaksanaan survei IKM
di PTSP Kantor Regional VIII BKN pada tahun 2019 ada beberapa masalah
sebagai berikut:
1. Masih banyak masyarakat/responden yang menolak mengisi kuisioner yang
diberikan dengan berbagai alasan pribadi.
2. Masyarakat / responden masih kurang mengetahui sepenuhnya tujuan dan
dampak dari adanya survey IKM.
3. Responden ada kecenderungan memberikan penilaian yang merata pada
seluruh unsur penilaian.
4. Kurang meratanya kemampuan pegawai yang bertugas di PTSP pemberi
pada seluruh bagian/ bidang dalam memberikan pelayanan kepegawaian
yang jelas.
Tabel 1.3 Hasil Respon Kepuasan Pelayanan pada Media Digital Screen
PTSP Kantor Regional VIII BKN Tahun 2019
-
BAB III
ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH
A. ANALISA MASALAH
Faktor yang menimbulkan permasalahan dalam proses pengumpulan data
kuesioner survei IKM cukup beragam. Namun berdasarkan pengamatan yang
diperoleh di lapangan, penyebab yang dianggap paling dominan terhadap
timbulnya masalah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Masalah masyarakat (responden) kurang respek/tidak bersungguh-sungguh
dalam memberikan pendapatnya (tidak obyektif).
Hal ini penyebabnya adalah:
- kurangnya pemahaman responden terkait respon yang diberikan guna
peningkatan pelayanan pada pelanggan.
- kurangnya kepercayaan responden (masyarakat) terhadap upaya
perubahan pelayanan publik.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masih belum dianggap penting oleh
sebagian unit kerja dan pegawai, karena kurangnya kesadaran akan tugas
dan tanggung jawab terhadap pelayanan publik.
3. Perlunya pemahaman dan pelatihan lebih lanjut kepada pegawai yang
bertugas memberikan layanan kepegawaian di PTSP Kantor Regional VIII
BKN, sehingga layanan yang diberikan jelas, akurat, dan tepat.
4. Perlunya publikasi terkait standar operasional prosedur dan standar
pelayanan untuk seluruh layanan kepegawaian yang dapat di akses oleh
publik, sehingga masyarakat mendapatkan informasi awal yang jelas ketika
akan mengakses layanan di PTSP Kantor Regional VIII BKN.
B. PEMECAHAN MASALAH
Berdasarkan analisa permasalahan tersebut di atas maka solusi pemecahan
permasalahannya adalah sebagai berikut:
1. Perlunya diadakan sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang
pentingnya survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam upaya
meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima (public
service) dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi
maupun penerima pelayanan.
-
2. Diperlukannya komitemen yang kuat dari seluruh pegawai sebagai
penyelenggara pelayanan publik di Kantor Regional VIII BKN untuk terus
menerus meningkatkan kemampuannya, keterampilan, kenyamanan,
keamanan, dan kelengkapan sarana prasarana pendukung dan kesadaran
dalam melaksanakan pelayanan publik secara transparan, akuntabel, dan
profesional.
3. Perlunya dibentuk tim penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor
Regional VIII BKN dan pelaksana Indeks Kepuasan Masyarakat sehingga
persiapan, pelaksanaan, analisa hasil hingga evaluasi survei dapat diolah
lebih baik serta memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan layanan
di PTSP secara berkesinambungan.
4. Perbaikan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk seluruh layanan
kepegawaian sehingga dapat mudah dan cepat diakses oleh masyarakat
luas.
5. Adanya publikasi yang terintegrasi terkait standar operasional prosedur dan
standar pelayanan sehingga masyarakat mendapatkan informasi awal yang
jelas terkait layanan kepegawaian yang akan di akses.
6. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) harus ditindaklanjuti oleh
unit-unit kerja pemberi pelayanan teknis. Terutama pada unsur yang masih
mendapat nilai terendah yaitu dalam poin kecepatan layanan. Diharapkan
dengan adanya evaluasi yang terintegrasi antar bidang, pelayanan
kepegawaian yang diberikan lebih profesional dan memuaskan masyarakat.
-
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
1. Pelaksanaan pelayanan publik (public service) pada Kantor Regional VIII
BKN, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Dimana dari
hasil capaian indeks pada IKM meningkat dari Tahun 2018 meskipun sudah
berada pada kategori A (Sangat Baik) dengan nilai 81,600 sedangkan pada
Tahun 2019 nilai capiaan IKM meningkat yaitu 86,150 berada pada kategori A
(Sangat Baik)
2. Kecepatan pelayanan adalah unsur pelayanan yang memiliki nilai rata-rata
terendah yaitu sebesar 3,333 maka perlu mendapatkan prioritas peningkatan
pelayanan di tahun berikutnya. Unsur pelayanan yang memiliki nilai tertinggi
3,580 adalah unsur kenyamanan tempat pelayanan, maka unsur ini harus
tetap dipertahankan dan dapat ditingkatkan lagi.
3. Hasil IKM selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi Kantor
Regional VIII BKN untuk memperbaiki pelayanan di segala sektor sehingga
layanan kepegawaian yang diberikan lebih profesional.
B. SARAN
1. Guna mewujudkan terlaksananya pelayanan prima maka diperlukan
komitmen yang kuat oleh pengambil keputusan, pimpinan unit pelaksana dan
pelaksana pelayanan publik untuk melaksanakan transparansi, akuntabilitas,
dan prosfesionalisme.
2. Petugas pelayanan hendaknya selalu berupaya memberikan pelayanan
secara cepat, tepat, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak
diskriminatif. Di sisi lain pelanggan (masyarakat) diharapkan ikut membantu
dengan mengikuti peraturan yang ada diantaranya melengkapi
syarat/ketentuan layanan serta mentaati prosedur yang berlaku.
3. Peningkatan penggunaan teknologi dan pengembangan sistem informasi
juga diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada
masyarakat, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain yaitu:
-
a. Adanya informasi terkait standar operasional prosedur dan standar
pelayanan kepegawaian yang jelas di PTSP Kantor Regional VIII BKN
sebagai informasi awal untuk masyarakat dalam mengakses layanan.
b. Komitmen seluruh pegawai terkait penyelesaian layanan harus sesuai
dengan standar prosedur yang berlaku, sehingga layanan yang diberikan
lebih cepat, tepat, dan akurat.
c. Pelatihan dan evaluasi secara berkala untuk petugas/ pegawai yang
terlibat dalam pemberian layanan, sehingga pelayanan yang diberikan
dapat diterima jelas oleh masyarakat.
d. Memberikan penghargaan kepada petugas yang memiliki kinerja
bagus dan memberikan sanksi/teguran sesuai peraturan kepegawaian
kepada petugas yang tingkat kedisiplinannya rendah yang mengakibatkan
pelayanan kepegawaian terhambat dan menjadi lamban.
e. Mensosialisasikan pentingnya pelayanan publik kepada seluruh pegawai
dalam upaya mendukung pelayanan publik yang transparan dan
akuntabel.